Perjanjian Kerja Bersama (PKB) ialah perjanjian yang merupakan hasil perundingan antara serikat pekerja/serikat buruh atau beberapa serikat pekerja/serikat buruh yang tercatat pada instansi yang bertanggungjawab di bidang ketenagakerjaan dengan pengusaha atau beberapa pengusaha atau perkumpulan pengusaha yang memuat syarat-syarat kerja, hak dan kewajiban kedua belah pihak. (pasal 1 angka 21 UU 13 tahun 2003 jo. Pasal 1 ayat (2) KEPMENAKERTRANS no: KEP-48/MEN/IV/2004)
Pengertian Perjanjian Kerja Bersama (PKB)
Saat ini peraturan ketenagakerjaan yang digunakan adalah Undang-Undang No 13 Tahun 2003 mengenai Ketenagakerjaan. Pelaksanaan Undang-Undang No 13 tahun 2003 tidak bisa dilakukan secara langsung perlu dilakukan penjabaran untuk mengatur hubungan antara pekerja dengan pengusaha. PKB atau Perjanjian Kerja Bersama adalah salah satu cara penjabarannya. PKB adalah hasil dari kesepakatan antara pekerja dan pengusaha. PKB dibentuk untuk mengatur syarat-syarat kerja, hak dan kewajiban kedua belah pihak. Fungsi yang penting menjadikan PKB sebagai peraturan induk dalam pembuatan perjanjian kerja antara pengusaha dan pekerja. Dalam Undang-undang No. 13 tahun2003 tersebut PKB memiliki arti perjanjian yang merupakan hasil perundingan antara serikat pekerja atau beberapa serikat pekerja (yang tercatat pada instansi yang bertanggung jawab di bidang ketenagakerjaan) dengan pengusaha, atau beberapa pengusaha atau perkumpulan pengusaha yang memuat syarat syarat kerja, hak dan kewajiban kedua belah pihak.
PENDAHULUAN
Fungsi PKB : 1. Memudahkan pekerja/buruh untuk membuat perjanjian kerja 2. Sebagai pelengkap peraturan perundang-undangan 3. Menciptakan ketenangan bagi tenaga kerja dan kelangsungan usaha bagi pengusaha Manfaat PKB : 1. Hak dan kewajiban masing-masing pihak terjamin 2. Mengurangi adanya perselisihan hubungan industrial 3. Menciptakan suasana musyawarah di dalam perusahaan
Manfaat & Fungsi PKB
Syarat formil PKB : PKB harus dibuat secara tertulis dengan huruf latin dan menggunakan Bahasa Indonesia. Dalam hal PKB ditulis dengan bahasa asing maka harus diterjemahkan ke dalam Bahasa Indonesia oleh oenerjemah tersumpah Syarat Materiil PKB : PKB tidak boleh bertentangan dengan PUU. Dalam hal PKB bertentangan dengan PUU maka yang bertentangan tersebut akan batal demi hukum dan yang berlakun adalah apa yang tertera dalam PUU
Syarat formil & materiil PKB
Setelah perundingan mengenai PKB ini selesai maka PKB tersebut akan didaftarkan, konsekuensinya setelah didaftarkan pengusaha dengan serikat pekerja memiliki kewajiban untuk : 1. Pengusaha dan serikat buruh memiliki kewajiban untuk melaksanakan isi PKB 2. Pengusaha dan serikat pekerja wajib memberitahukan isi PKB kepada para pekerja/buruh 3. Perusahaan wajib mencetak PKB kepada setiap pekerja dengan biaya perusahaan
Kewajiban Pengusaha dan serikat pekerja/serikat buruh
Adapun masa berlaku dari PKB ialah 2 (dua) tahundari mulai berlakunya PKB dan dapat diperpanjang 1 (satu) tahun dengan kesepakatan tertulis antara serikat pekerja/serikat pengusaha dengan pengusaha. Dalam hal perjanjian berikutnya perundingan dapat dilaksanakan paling cepat 3 bulan sebelumnya
Jangka waktu berlakunya PKB
Analisis PKB PT. DyStar Colour dengan KEPMENAKERTRANS no: KEP-48/MEN/IV/2004 “pasal 21 tentang muatan PKB”
SERIKAT PEKERJA KIMIA, ENERGI, PERTAMBANGAN MINYAK, GAS BUMI DAN UMUM UNIT KERJA DyStar Colours Indonesia PABRIK CILEGON. Yang beralamat di KIEC Jl. Australia I Kav. F1 Kota Cilegon 42443, Propinsi Banten 2. SERIKAT PEKERJA KIMIA, ENERGI, PERTAMBANGAN MINYAK, GAS BUMI DAN UMUM UNIT KERJA DyStar Colours Indonesia PABRIK GABUS Yang beralamat di Jl.Raya Citeras Rangkas Bitung Km. 3,8 Gabus, Kopo, Serang, Propinsi Banten, Selanjutnya disebut “ SERIKAT PEKERJA “. 1.
a) nama, tempat kedudukan serta alamat serikat pekerja/serikat buruh;
PT DyStar Colours IndonesiaYang beralamat di Gedung Menara Global, lantai 22 Jl. Gatot Subroto Kav. 27 Jakarta 12930 PO BOX 8088/ JKSTB Jakarta 12880
b) nama, tempat kedudukan serta alamat perusahaan
bidang ketenagakerjaan Kabupaten/Kota;
1. SERIKAT PEKERJA KIMIA, ENERGI, PERTAMBANGAN MINYAK, GAS BUMI DAN UMUM UNIT KERJA DyStar Colours Indonesia PABRIK CILEGON. dicatatkan pada Kantor Dinas Sosial Tenaga Kerja Kota Cilegon dengan No. 02.18/OPSP.KEP/DFT/04/IX/VIII/2001 tertanggal 4 Agustus 2001 2. SERIKAT PEKERJA KIMIA, ENERGI, PERTAMBANGAN MINYAK, GAS BUMI DAN UMUM UNIT KERJA DyStar Colours Indonesia PABRIK GABUS dicatatkan pada Kantor Dinas Sosial Tenaga Kerja Kabupaten Serang dengan No. 64/01.64/SP.KEP/IX/2001 tertanggal …September 2001
Kewajiban: Pasal 5 tentang Kewajiban Pihak-Pihak Yang Mengadakan Perjanjian “Perusahaan dan Serikat Pekerja berkewajiban mentaati isi PKB ini danuntuk bersama-sama mensosialisasikan PKB yang telah disepakati kepada seluruh Pekerja maksimum 6 (enam) bulan setelah PKB ini ditandatangani.”
d) hak dan kewajiban pengusaha
d) hak dan kewajiban pengusaha Pasal 6 ayat (3) PKB Pekerja maupun Serikat Pekerja juga mengakui antara lain bahwa : 1. Perusahaan berhak untuk mengelola jalannya perusahaan sesuai dengan tingkat kepentingan Perusahaan. 2. Perusahan berhak untuk menerima, mengangkat dan/atau memindahkan seorang pekerja untuk suatu jabatan tertentu sesuai dengan perkembangan perusahaan maupun kemampuan pekerja. 3. Perusahan berhak untuk menuntut kapasitas kerja yang maksimal dari pekerja sesuai harkat dan martabatnya sebagai manusia. 4. Perusahaan berhak untuk mengubah peraturan-peraturan kerja diluar Perjanjian Kerja Bersama ini sesuai dengan perkembangan Perusahaan tanpa melanggar hukum dan diinformasikan terlebih dahulu kepada Serikat Pekerja sebelum diberlakukan. Jika dipandang perlu maka serikat Pekerja berhak mengajukan permintaan musyawarah kepada perusahaan. 5. Perusahaan berhak untuk menganalisa dan menilai jabatan dan pekerjaan dari tiap-tiap pekerja. 6. Perusahaan berhak menuntut pekerja untuk mempunyai rasa memiliki dan rasa tanggung jawab yang tinggi serta selalu mawas diri demi kemajuan maupun kelangsungan
Kewajiban: Pasal 5 tentang Kewajiban Pihak-Pihak Yang Mengadakan Perjanjian “Perusahaan dan Serikat Pekerja berkewajiban mentaati isi PKB ini danuntuk bersama-sama mensosialisasikan PKB yang telah disepakati kepada seluruh Pekerja maksimum 6 (enam) bulan setelah PKB ini ditandatangani.”
e) hak dan kewajiban serikat pekerja/ serikat buruh serta pekerja/buruh;
pekerja/ serikat buruh serta pekerja/buruh; Pasal 6 ayat 2 “Oleh karena itu, PERUSAHAAN mengakui antara lain, bahwa : 1. Pekerja berhak atas pekerjaan dan penghasilan yang layak. 2. Pekerja berhak untuk diperlakukan manusiawi sesuai dengan undang-undang yang berlaku. 3. Pekerja berhak untuk memutuskan bagi dirinya sendiri untuk menjadi atau tidak menjadi anggota Serikat Pekerja. 4. Pekerja berhak untuk meningkatkan keterampilan dan kemampuan dalam kedudukan kerjanya demi meningkatkan perkembangan karir dalam Perusahaan. 5. Pekerja berhak atas pengembangan syarat kerja yang baik dan perlindungan kerja yang layak. 6. Pekerja berhak atas Keselamatan Kesehatan Kerja yang aman, layak dan wajib untuk mentaati peraturan keselamatan kerja yang berlaku.
Pasal 76 tentang Masa Berlakunya dan Perpanjangan PKB 1. Perjanjian kerja bersama ini berlaku mulai tanggal 1 Maret 2008 untuk jangka waktu 2 (dua) tahun dan berakhir pada tanggal 28 Pebruari 2010.
f) jangka waktu dan tanggal mulai berlakunya perjanjian kerja bersama;
PERJANJIAN KERJA INI DITANDA TANGANI BERSAMA DI : Cilegon. TANGGAL : 1 Oktober 2006 PT. DyStar Colours Indonesia Pimpinan Unit Kerja SP.KEP Dystar Colours – Indonesia, Pabrik Cilegon “Bambang NurcahyoHari SudionoSudiyonoSadraiPresiden Direktur HRD. Manager Ketua Sekretaris” Pimpinan Unit Kerja SP. KEP Dystar Colours Indonesia, Pabrik Gabus “Ibnu SusantoFajar Hudoyo-Ketua Sekretaris I”
g) tanda tangan para pihak pembuat perjanjian kerja bersama
KESIMPULAN Berdasarkan analisis yang telah dilakukan, maka, dapat diambil kesimpulan: bahwa Perjanjian Kerja Bersama (PKB) PT Dystar Colours Indonesia telah sesuai dengan perundangundangan yang berlaku. dalam PKB terdapat aturan-aturan tambahan yang tidak diatur oleh undang-undang. Aturan-aturan tersebut dibuat atas kesepakatan para pihak, sesuai dengan kebutuhan dan kondisi perusahaan masih terdapat beberapa kelemahan, tapi bukan hal yang substansial. meskipun beberapa klausul tidak diatur dalam Bab yang diatur melalui sistematika dalam Permenakertrans No.1 tahun 1985 dan KEPMENAKERTRANS no: KEP-48/MEN/IV/2004 ,
