SALINAN
GUBERNUR DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA PERATURAN GUBERNUR DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA NOMOR 72 TAHUN 2017 TENTANG STANDAR HARGA BARANG DAN JASA DAERAH DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA GUBERNUR DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA, Menimbang :
a.
bahwa
berdasarkan
Peraturan
ketentuan
Daerah
dalam
Provinsi
Pasal
Daerah
90
Istimewa
Yogyakarta Nomor 4 Tahun 2007 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan
Keuangan
Daerah
sebagaimana
telah
diubah dengan Peraturan Daerah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 11 Tahun 2008 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 4 Tahun 2007 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah, dalam penyusunan
Rencana
Anggaran
Pendapatan
dan
Belanja Daerah berdasarkan Standar Harga Barang dan
Jasa
yang
ditetapkan
dengan
Peraturan
Gubernur; b.
bahwa
Pemerintah
Peraturan
Gubernur
Daerah
telah
Daerah
Istimewa
menetapkan Yogyakarta
Nomor 66 Tahun 2016 tentang Standar Harga Barang dan Jasa Daerah sebagaimana telah diubah terakhir dengan
Peraturan
Gubernur
Daerah
Istimewa
Yogyakarta Nomor 62 Tahun 2017 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 66 Tahun 2014 tentang Standar Harga Barang dan Jasa Daerah yang merupakan pedoman bagi Organisasi Perangkat Daerah dalam menyusun perencanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah untuk Tahun Anggaran 2017;
-2-
c.
bahwa diperlukan pedoman bagi Organisasi Perangkat Daerah
dalam
Pendapatan
menyusun
dan
perencanaan
Belanja
Daerah
Anggaran
untuk
Tahun
Anggaran 2018; d.
bahwa
berdasarkan
pertimbangan
sebagaimana
dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Gubernur tentang Standar Harga Barang dan Jasa Daerah; Mengingat :
1.
Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945;
2.
Undang-Undang Pembentukan
Nomor
Daerah
3
Tahun
Istimewa
1950
tentang
Jogjakarta
(Berita
Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 3), sebagaimana telah diubah terakhir dengan UndangUndang Nomor 9 Tahun 1955 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 3 Jo. Nomor 19 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Istimewa Jogjakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1955 Nomor 43, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 827); 3.
Undang-Undang
Nomor
13
Tahun
2012
tentang
Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 170, Tambahan
Lembaran
Negara
Republik
Indonesia
Nomor 5339); 4.
Undang-Undang
Nomor
23
Tahun
2014
tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun
2014
Nomor
244,
Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah terakhir dengan UndangUndang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan
Daerah
(Lembaran
Negara
Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
-3-
5.
Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 1950 tentang Berlakunya Undang-Undang Nomor 2, 3, 10 dan 11 Tahun 1950 (Berita Negara Republik Indonesia tahun 1950 Nomor 58);
6.
Peraturan Menteri Keuangan Nomor 49/PMK.02/2017 tentang Standar Biaya Masukan Tahun Anggaran 2018 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 533);
7.
Peraturan
Daerah
Provinsi
Daerah
Istimewa
Yogyakarta Nomor 4 Tahun 2007 tentang Pokok-pokok Pengelolaan
Keuangan
Daerah
(Lembaran
Daerah
Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2007 Nomor 4), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 11 Tahun 2008 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 4 Tahun 2007
tentang
Pokok-pokok
Pengelolaan
Keuangan
Daerah (Lembaran Daerah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2008 Nomor 11); MEMUTUSKAN: Menetapkan : PERATURAN
GUBERNUR
TENTANG
STANDAR
HARGA
BARANG DAN JASA DAERAH. Pasal 1 Dalam Peraturan Gubernur ini yang dimaksud dengan : 1.
Standar
Harga
Barang
dan
Jasa
Daerah
yang
selanjutnya disebut SHBJ Daerah adalah pedoman pembakuan barang dan jasa menurut jenis, spesifikasi dan kualitas, serta harga tertinggi dalam periode tertentu. 2.
Harga pasar adalah harga barang dan/jasa yang berlaku di pasaran sudah termasuk pajak.
-4-
3.
Dokumen Pelaksanaan Anggaran Organisasi Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat DPA-OPD adalah dokumen yang memuat pendapatan dan belanja setiap Organisasi Perangkat Daerah yang digunakan sebagai dasar pelaksanaan kegiatan oleh Pengguna Anggaran dan Kuasa Pengguna Anggaran.
4.
Gubernur
adalah
Gubernur
Daerah
Istimewa
Yogyakarta. 5.
Daerah adalah Daerah Istimewa Yogyakarta.
6.
Organisasi
Perangkat
Daerah
yang
selanjutnya
disingkat OPD adalah Sekretariat Daerah, Sekretariat DPRD, Dinas Daerah, Inspektorat, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Satuan Polisi Pamong Praja, Kantor dan Lembaga Lain di lingkungan Pemerintah Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta selaku Pengguna Anggaran/Barang. Pasal 2 (1)
Peraturan Gubernur ini merupakan pedoman bagi OPD dalam menyusun perencanaan anggaran belanja daerah untuk tahun anggaran 2018.
(2)
Apabila jenis barang dan atau jasa tidak tercantum dalam Peraturan Gubernur ini, perencanaan anggaran belanja daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat menggunakan ketentuan dalam peraturan yang setingkat atau lebih tinggi.
(3)
Penentuan
harga
barang/jasa
kebudayaan
yang
bersifat spesifik berdasarkan harga taksiran yang telah ditentukan oleh tenaga ahli penilai. (4)
Daftar rincian SHBJ Daerah merupakan pedoman pembakuan barang dan jasa menurut jenis, spesifikasi dan kualitas, serta harga tertinggi dalam periode tertentu.
(5)
Daftar rincian SHBJ Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (4) tercantum dalam Lampiran I, Lampiran II, dan Lampiran III yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.
-5-
Pasal 3 (1)
OPD melaksanakan kegiatan anggaran belanja daerah berpedoman pada DPA-OPD.
(2)
Pembelian/pengadaan barang/jasa untuk kegiatan yang
ditetapkan
dalam
DPA-OPD
sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) sesuai harga pasar dengan batas paling besar sebagaimana yang diatur dalam Peraturan Gubernur ini. (3)
Dalam
hal
pelaksanaan
pembelian/pengadaan
barang/jasa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) terjadi kondisi: a. harga barang/jasa yang akan diadakan di pasar lebih tinggi dari DPA-SKPD dan/atau; b. spesifikasi atau jenis barang/jasa yang sudah direncanakan dalam DPA-OPD tidak diperoleh di pasar; OPD mengajukan permohonan perubahan DPA-OPD secara tertulis kepada Sekretaris Daerah selaku Ketua Tim Anggaran Pemerintah Daerah. (4)
OPD dalam mengajukan perubahan DPA sebagaimana dimaksud pada ayat (3) mempertimbangkan prinsip efisiensi, efektifitas, dan akuntabilitas,
(5)
Selain
mempertimbangkan
dimaksud
pada
ayat
(4),
prinsip dalam
sebagaimana pengajuan
permohonan perubahan DPA-OPD, OPD melampirkan data meliputi: a.
daftar harga pasar yang mewakili; dan/atau
b.
daftar harga dari pabrik dan/atau penyedia barang/jasa.
(6) Pelaksanaan kegiatan sebagai akibat perubahan DPAOPD sebagaimana dimaksud pada ayat (3), dilakukan setelah adanya penetapan perubahan DPA-OPD.
-6-
Pasal 4 (1)
Penetapan tim pelaksanaan kegiatan beserta besaran honorarium pada OPD merupakan kewenangan Kepala Organisasi Perangkat Daerah/Pengguna Anggaran.
(2)
Penetapan tim pelaksanaan kegiatan yang mempunyai nilai strategis merupakan kewenangan Gubernur.
(3)
Kriteria nilai strategis sebagaimana dimaksud pada ayat (2) meliputi: a.
diamanatkan
oleh
peraturan
perundang-
undangan; b.
dibentuk
atas
perintah
Gubernur
dan
bertanggung jawab langsung kepada Gubernur; c.
penyusunan
kegiatan
bersifat
khusus
atau
berakibat terhadap Pemerintah Daerah;
(4)
d.
melibatkan lintas pemerintahan; dan/atau
e.
melibatkan instansi vertikal.
Satuan honorarium tim pelaksana kegiatan pada OPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
(5)
a.
orang kegiatan (OK); atau
b.
orang bulan (OB).
Kriteria orang kegiatan (OK) sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf a meliputi: a.
hasil (outcome) kegiatan dimanfaatkan oleh semua penyelenggara
pemerintahan
di
lingkungan
Pemerintah Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta; b.
diperlukan adanya kebijakan dari pejabat yang mempunyai fungsi penentu kebijakan strategis dan politis; dan
c. (6)
honorarium dibayarkan setelah pekerjaan selesai.
Kriteria orang bulan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf b meliputi: a.
hasil (outcome) kegiatan dimanfaatkan oleh lintas sektor
dan
bersifat
teknis
pelaksanaan
program/kegiatan; dan b.
honorarium dibayarkan secara bulanan.
-7-
Pasal 5 Kantor
Perwakilan
Daerah
di
Jakarta
menyusun
perencanaan anggaran belanja daerah pada kelompok barang dan jasa tertentu menggunakan standar harga barang dan jasa yang berlaku untuk Pemerintah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta . Pasal 6 Pengadaan
dan
belanja
barang
diutamakan
barang
produksi dalam negeri, hemat sumber daya dan ramah lingkungan atau berlabel eco labeling. Pasal 7 Pada saat Peraturan Gubernur ini mulai berlaku, Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 66 Tahun 2016 tentang Standar Harga Barang dan Jasa Daerah (Berita Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2016 Nomor 68) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 62 Tahun 2017 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 66 Tahun 2014 tentang Standar Harga Barang dan Jasa Daerah (Berita Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2017 Nomor 64) dinyatakan tetap berlaku sampai dengan berakhirnya Tahun Anggaran 2017. Pasal 8 Peraturan Gubernur ini diundangkan.
mulai berlaku pada tanggal
-8-
Agar
setiap
pengundangan
orang
mengetahuinya,
Peraturan
Gubernur
memerintahkan ini
dengan
penempatannya dalam Berita Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta. Ditetapkan di Yogyakarta pada tanggal 20 November 2017 GUBERNUR DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA, ttd. HAMENGKU BUWONO X
Diundangkan di Yogyakarta pada tanggal 20 November 2017 SEKRETARIS DAERAH DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA, ttd. GATOT SAPTADI BERITA DAERAH DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA TAHUN 2017 NOMOR 74
Salinan Sesuai Dengan Aslinya KEPALA BIRO HUKUM, ttd. DEWO ISNU BROTO I.S. NIP. 19640714 199102 1 001
LAMPIRAN I PERATURAN GUBERNUR DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA NOMOR 72 TAHUN 2017 TENTANG STANDAR HARGA BARANG DAN JASA DAERAH
KELOMPOK JASA
5.2.1.01.01. HONORARIUM TIM PELAKSANA KEGIATAN 1. Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan Perbulan Tim Pengarah (Steering Committee)
NO.
JABATAN
1 2 1. Ketua 2. Wakil Ketua 3. Sekretaris 4. Koord.Pokja 5. Anggota*) *) Pejabat Eselon II/
BESARNYA ANGGARAN BELANJA KEGIATAN YANG DIKELOLA Rp200 Rp400 Rp600 Rp800 < Rp200 juta – jutajuta -