GUBERNUR SULAWESI SELATAN
PERATURAN GUBERNUR SULAWESI SELATAN NOMOR: 15 TAHUN 2008 TENTANG REGIONALISASI SISTEM RUJUKAN RUMAH SAKIT PROVINSI SULAWESI SELATAN DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA GUBERNUR SULAWESI SELATAN, Menimbang
: a. bahwa dalam rangka meningkatkan mutu, pemerataan dan jangkauan pelayanan kesehatan sebagaimana diamanatkan dalam Undang-Undang Dasar 1945 dan implementasi Visi dan Misi Gubernur dan Wakil Gubernur Sulawesi Selatan periode 2008-2013, dengan agenda pembangunan kesehatan bagi masyarakat diperlukan suatu pengaturan sistem rujukan rumah sakit; b. bahwa sistem rujukan Rumah Sakit di Provinsi Sulawesi Selatan perlu dikembangkan sehingga masyarakat dapat memperoleh pelayanan kesehatan rujukan yang lebih cepat, tepat, murah dan aman yang merupakan suatu bentuk pengembangan jenjang sistem rujukan Rumah Sakit di Provinsi Sulawesi Selatan berdasarkan letak geografis dan wilayah; c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan b, perlu menetapkan Peraturan Gubernur Sulawesi Selatan tentang Regionalisasi Sistem Rujukan Rumah Sakit Provinsi Sulawesi Selatan.
Mengingat
: 1. Undang-Undang Nomor 47 Prp. Tahun 1960 tentang Pembentukan Daerah Tingkat I Sulawesi Selatan Tenggara dan Daerah Tingkat I Sulawesi Utara Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1960 Nomor 151, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2102), Jo Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1964 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1964 tentang Pembentukan Daerah Tingkat I Sulawesi Tenggara dan Pembentukan Daerah Tingkat I Sulawesi Tengah dengan mengubah Undang-Undang Nomor 47 Prp. Tahun 1960 tentang Pembentukan Daerah Tingkat I Sulawesi Selatan Tenggara dan Daerah Tingkat I Sulawesi Utara Tengah menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 1964 Nomor 94, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2687);
1
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1992 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 100, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3495); 3. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389); 4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421); 5. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2004 tentang Praktik Kedokteran (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 116, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4431); 6. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah dengan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844); 7. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJP) Nasional 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700); 8. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593); 9. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737); 10. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741);
2
11. Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 2007 tentang Tata Cara Pelaksanaan Kerja Sama Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4761); 12. Peraturan Presiden Nomor 7 Tahun 2005 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) Nasional Tahun 2005-2009; 13. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 159b Tahun 1988 tentang Rumah Sakit; 14. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 331 Tahun 2006 tentang Rencana Strategis Departemen Kesehatan; 15. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 1045 Tahun 2006 tentang Pedoman Organisasi Rumah Sakit di Lingkungan Departemen Kesehatan; 16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 57 Tahun 2007 tentang Petunjuk Teknis Penataan Organisasi Perangkat Daerah; 17. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 512 Tahun 2007 tentang Izin Praktik dan Pelaksanaan Praktik Kedokteran; 18. Keputusan Menteri Kesehatan Nomor 131 Tahun 2004 tentang Sistem Kesehatan Nasional; 19. Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 3 Tahun 2001 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Kesehatan Provinsi Sulawesi Selatan (Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2001 Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 168); 20. Peraturan Gubernur Sulawesi Selatan Nomor 33 Tahun 2007 tentang Sistem Kesehatan Provinsi Sulawesi Selatan (Berita Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 1); Memperhatikan: Visi dan Misi Gubernur dan Wakil Gubernur Sulawesi Selatan 2008-2013. MEMUTUSKAN: Menetapkan
: PERATURAN GUBERNUR TENTANG REGIONALISASI SISTEM RUJUKAN RUMAH SAKIT PROVINSI SULAWESI SELATAN.
3
BAB I KETENTUAN UMUM Pasal 1 Dalam Peraturan Gubernur ini yang dimaksud dengan: 1. Pemerintah Daerah adalah Gubernur Sulawesi Selatan dan perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah. 2. Provinsi adalah Provinsi Sulawesi Selatan. 3. Gubernur adalah Gubernur Sulawesi Selatan. 4. Pemerintah Kabupaten/Kota adalah pemerintah kabupaten/kota di Provinsi Sulawesi Selatan. 5. Kabupaten/Kota adalah kabupaten/kota di Provinsi Sulawesi Selatan. 6. Rumah sakit yang selanjutnya disebut RS adalah suatu fasilitas pelayanan kesehatan yang menyediakan pelayanan kesehatan rawat inap, rawat jalan dan pelayanan rujukan serta memberikan pelayanan kesehatan jangka pendek dan jangka panjang yang terdiri dari observasi, diagnostik, terapeutik dan rehabilitatif. 7. Pelayanan Kesehatan rujukan, selanjutnya disebut pelayanan rujukan adalah suatu proses terjadinya pelimpahan wewenang dan tanggungjawab atas kasus penyakit atau masalah kesehatan ke sarana pelayanan kesehatan yang mempunyai kemampuan yang lebih baik. 8. Rumah Sakit Umum yang selanjutnya disebut RSU adalah rumah sakit yang memberikan pelayanan kesehatan pada semua bidang dan jenis penyakit. 9. Rumah Sakit Khusus yang selanjutnya disebut RSK adalah rumah sakit yang memberikan pelayanan utama pada satu bidang atau satu jenis penyakit tertentu, berdasarkan disiplin ilmu, golongan umur, organ, jenis penyakit atau kekhususan lainnya. 10. Regionalisasi Sistem Rujukan Rumah Sakit yang selanjutnya disebut Regionalisasi Rujukan adalah jenjang sistem rujukan Rumah Sakit di Provinsi Sulawesi Selatan yang dikembangkan berdasarkan letak geografis dan wilayah. 11. Klasifikasi Rumah Sakit adalah pengelompokan rumah sakit berdasarkan perbedaan yang bertingkat mengenai kemampuan pelayanan kesehatan yang dapat disediakan dan kapasitas sumber daya organisasi. 12. Rumah Sakit Type C adalah sarana pelayanan kesehatan rujukan tingkat pertama. 13. Rumah Sakit Type B adalah sarana pelayanan kesehatan rujukan tingkat region. 14. Rumah Sakit Type A adalah sarana pelayanan kesehatan rujukan tingkat akhir. 15. Rumah Sakit Pusat Rujukan Regional adalah rumah sakit yang berfungsi sebagai tempat rujukan bagi rumah sakit sekitar yang lebih dekat secara geografis dan wilayah. 16. Kerja sama daerah adalah kesepakatan antara gubernur dengan bupati/ wali kota atau antara bupati/wali kota dengan bupati/wali kota yang lain, yang dibuat secara tertulis serta menimbulkan hak dan kewajiban. 17. Dinas Provinsi adalah dinas yang menangani bidang kesehatan. 4
BAB II POKOK POKOK REGIONALISASI SISTEM RUJUKAN Bagian Kesatu Umum Pasal 2 Regionalisasi Rujukan merupakan wujud penyelenggaraan pelayanan kesehatan rujukan di RS Provinsi dan kabupaten/kota yang tidak terlepas dari Sistem Kesehatan Provinsi dan digunakan dalam memberikan pelayanan rujukan yang bermutu, merata dan terjangkau bagi penduduk Provinsi.
Bagian Kedua Landasan Pasal 3 Pelaksanaan Regionalisasi Rujukan berlandaskan pada: a. landasan idiiI negara yaitu Pancasila; b. landasan konstitusional negara yaitu UUD 1945; c. landasan yuridis normatif; d. landasan operasional; dan e. landasan sosial budaya.
Bagian Ketiga Prinsip-prinsip Dasar Pasal 4 Penyelenggaraan Regionalisasi Rujukan harus berpedoman pada prinsipprinsip dasar yang meliputi: a. ilmiah; b. pelayanan terstruktur dan berjenjang; c. adil dan merata; d. kepatuhan; dan e. kemitraan. Bagian Keempat Tujuan Pasal 5 Tujuan Regionalisasi Rujukan adalah: a. mengembangkan jenjang sistem rujukan Rujukan RS di Provinsi dan kabupaten/kota; b. meningkatkan jangkauan pelayanan kesehatan rujukan RS; c. meningkatkan pemerataan pelayanan kesehatan rujukan sampai ke daerah terpencil dan daerah miskin; d. mempertahankan dan meningkatkan mutu pelayanan kesehatan rujukan. RS
5
Bagian Kelima Sasaran Pasal 6 Sasaran Regionalisasi Rujukan adalah RS Pemerintah di Provinsi dan kabupaten/kota baik RSU maupun RSK.
Bagian Keenam Kedudukan Pasal 7 (1) Regionalisasi Rujukan berkedudukan sebagai Rujukan RS di Provinsi da n kabupaten/kota.
pedoman
Sistem
(2) Regionalisasi Rujukan berkedudukan sebagai sistem yang mendapat kontribusi dari seluruh RS yang ada di Provinsi dan kabupaten/kota.
Bagian Ketujuh Manfaat Pasal 8 Manfaat yang dapat diperoleh dengan Regionalisasi Rujukan adalah: a. b. c.
d. e.
pengembangan seluruh RS di Provinsi dan kabupaten/kota dapat direncanakan secara sistematis, efisien dan efektif; pelayanan rujukan dapat lebih dekat ke daerah terpencil, miskin dan daerah perbatasan karena pusat rujukan lebih dekat; regionalisasi rujukan dapat dijadikan dasar untuk pembiayaan dan kepesertaan Sistem Jaminan Sosial Nasional dan atau Program Pelayanan Kesehatan Gratis di Provinsi dan kabupaten/kota; regionalisasi Rujukan dapat dimanfaatkan untuk pendidikan tenaga kesehatan terutama pada RS Pusat Rujukan Regional; pasien tidak berkumpul di RS yang berada di Kota Makassar sehingga kualitas pelayanan RS yang berada di Kota Makassar dapat ditingkatkan.
BAB III RUANG LINGKUP Pasal 9 Ruang lingkup Regionalisasi Rujukan meliputi: a. regionalisasi rujukan wilayah Timur; b. regionalisasi rujukan wilayah Utara; c. regionalisasi rujukan wilayah Tenggara; d. regionalisasi rujukan wilayah Selatan. e. regionalisasi rujukan wilayah gerbang Utara Kota Makassar f. regionalisasi rujukan wilayah gerbang Selatan Kota Makassar
6
Pasal 10 Regionalisasi rujukan wilayah Timur sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 huruf a meliputi RS Sawerigading Kota Palopo, RS Andi Djemma Kabupaten Luwu Utara, RS Luwu Timur, RS Batara Guru Kabupaten Luwu, dan RS Lakipadada Kabupaten Tana Toraja.
Pasal 11 Regionalisasi rujukan wilayah Utara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 huruf b meliputi RS Andi Makkasau Kota Parepare , RS Lasinrang Kabupaten Pinrang, RS Nene Mallomo, dan RS Arifin Numang Kabupaten Sidrap, RS Masserempulu Kabupaten Enrekang.
Pasal 12 Regionalisasi rujukan wilayah Tenggara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 huruf c meliputi RS Tenriawaru Kabupaten Bone, RS Lamadukelleng Kabupaten Wajo dan RS Ajappange Kabupaten Soppeng.
Pasal 13 Regionalisasi rujukan wilayah Selatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 huruf d meliputi RS Sultan Daeng Raja Kabupaten Bulukumba, RS Kabupaten Sinjai, RS Prof. Dr. H. M. Anwar Makkatutu Kabupaten Bantaeng dan RS Kabupaten Selayar. Pasal 14 Regionalisasi rujukan wilayah gerbang Utara Kota Makassar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 huruf e meliputi RS Daya Kota Makassar, RS Kabupaten Pangkep, RS Kabupaten Barru, RS Salewangeng Kabupaten Maros dan penduduk yang berdomisili di sisi Utara Kota Makassar.
Pasal 15 Regionalisasi rujukan wilayah gerbang Selatan Kota Makassar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 huruf f meliputi RS Labuangbaji di Kota Makasar, RS Lanto Daeng Pasewang Kabupaten Jeneponto, RS H. Pajonga Daeng Ngalle Kabupaten Takalar, RS Syech Yusuf Kabupaten Gowa dan masyarakat yang berdomisili di sisi Selatan Kota Makassar.
Pasal 16 Rujukan RS yang diatur dalam Peraturan Gubernur ini juga termasuk RS Vertikal.
BAB IV RS PUSAT RUJUKAN REGION Pasal 17 (1) Regionalisasi rujukan wilayah Timur sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 huruf a berpusat di RS Sawerigading Kota Palopo. 7
(2) Regionalisasi rujukan wilayah Utara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 huruf b berpusat di RS Andi Makkasau Kota Parepare. (3) Regionalisasi rujukan wilayah Tenggara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 huruf c berpusat di RS Tenriawaru Kabupaten Bone. (4) Regionalisasi rujukan wilayah Selatan sebagaimana dimaksud pada pasal 9 huruf d berpusat di RS Sultan Dg. Radja Kabupaten Bulukumba. (5) Regionalisasi rujukan wilayah gerbang Utara Kota Makassar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 huruf e berpusat di RS Daya Kota Makassar. (6) Regionalisasi rujukan wilayah gerbang Selatan Kota Makassar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 huruf f berpusat di RS Labuangbaji di Kota Makasar.
BAB V KLASIFIKASI RUMAH SAKIT
Pasal 18 (1) RS diklasifikasikan berdasarkan tugas, fungsi, kemampuan pelayanan kesehatan dan kapasitas sumberdaya organisasi dalam beberapa kelas. (2) RS diklasifikasikan sebagai berikut: a. RS Kelas A; b. RS Kelas B; c. RS Kelas C. (3) Klasifikasi RS Pusat Rujukan Region adalah RS Kelas B. (4) Penetapan Klasifikasi RS sebagaimana dimaksud pada ayat (2) didasarkan pada peraturan perundang-undangan yang berlaku.
BAB VI ALUR SISTEM RUJUKAN Pasal 19 (1)
Pelayanan kesehatan rujukan menerapkan pelayanan berjenjang yang dimulai dari Puskesmas, kemudian RS Type C, selanjutnya ke RS Type B dan akhirnya ke RS Type A.
(2)
Pelayanan kesehatan rujukan dapat berupa rujukan rawat jalan dan rawat inap yang diberikan atas dasar indikasi medis dari dokter disertai surat rujukan. Pasal 20
(1)
RS Type C dapat melakukan rujukan ke RS Type B antar atau lintas kabupaten/ kota.
(2)
Pelaksanaan rujukan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan atas pertimbangan/kesepakatan antara RS dan pasien atau keluarga pasien. 8
BAB VII TATA LAKSANA HUBUNGAN ANTAR DAERAH Pasal 21 (1)
Dalam rangka melaksanakan regionalisasi rujukan, daerah provinsi dan kabupaten/kota harus mengadakan kerja sama dengan daerah lain yang didasarkan pada pertimbangan efisiensi dan efektivitas pelayanan kesehatan rujukan.
(2)
Kerja sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dituangkan dalam bentuk perjanjian kerja sama.
BAB VIII PEMBINAAN DAN PENGAWASAN Pasal 22 (1)
Pemerintah Provinsi dan kabupaten/kota melakukan pembinaan dan pengawasan pelaksanaan peraturan ini sesuai dengan fungsi, tugas dan wewenang masing-masing.
(2)
Pembinaan dan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diarahkan pada kepatuhan semua pihak untuk melaksanakan Sistem Rujukan RS.
BAB IX KETENTUAN SANKSI Pasal 23 (1)
Masyarakat yang tidak mematuhi ketentuan dalam Peraturan Gubernur ini untuk mendapatkan pelayanan kesehatan rujukan dikenakan sanksi berupa sanksi administrasi.
(2)
Sanksi administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa pembatalan untuk memperoleh jaminan kesehatan.
BAB X KETENTUAN PERALIHAN Pasal 24 Hal-hal yang berkaitan dengan teknis pelaksanaannya akan diatur lebih lanjut oleh Kepala Dinas Provinsi. Pasal 25 Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan yang dilaksanakan secara efektif paling lama 2 (dua) tahun terhitung sejak diundangkan. 9
BAB XI KETENTUAN PENUTUP Pasal 26 Peraturan Gubernur ini berlaku sejak tanggal diundangkan. Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Sulawesi Selatan.
(BERITA DAERAH PROVINSI SULAWESI SELATAN TAHUN 2008 NOMOR 15 )
10
PENJELASAN ATAS PERATURAN GUBERNUR SULAWESI SELATAN NOMOR: 15 TAHUN 2008 TENTANG REGIONALISASI SISTEM RUJUKAN RUMAH SAKIT PROVINSI SULAWESI SELATAN I.
UMUM Untuk meningkatkan mutu, pemerataan dan jangkauan pelayanan RS maka pengembangan manajemen pelayanan RS mutlak diperlukan. Apalagi saat ini tuntutan masyarakat terhadap pelayanan kesehatan RS yang semakin meningkat sementara sumber pendanaan pembangunan kesehatan yang masih terbatas. Pengembangan ini tentunya dilakukan baik pada sarana dan prasarananya maupun pada manajemen pelayanan dan sistem rujukannya. Agar pengembangan tersebut dapat lebih terarah dalam rangka pemerataan pelayanan sampai kedaerah terpencil dengan mutu pelayanan yang tetap prima maka diperlukan penataan manajemen pelayanan kesehatan. Dalam hal ini, sistem rujukan pasien merupakan salah satu bagian yang penting untuk dioptimalkan sehingga pasien dapat ditangani secara tepat, cepat, murah dan aman. Olehnya itu, pelayanan kesehatan rujukan di Provinsi Sulawesi Selatan akan ditata dengan membentuk Regionalisasi Sistem Rujukan RS . Dengan penataan sistem rujukan ini maka diharapkan pelayanan rujukan RS dapat lebih efektif dan efisien karena masyarakat mendapat pelayanan rujukan dengan jarak tempuh yang lebih pendek, biaya yang diperlukan lebih murah dan waktu yang diperlukan lebih singkat. Dengan penataan sistem rujukan ini maka Program Pelayanan Kesehatan Gratis dapat pula dilaksanakan secara efisien dan efektif karena pelayanan rujukan sudah lebih dekat ke masyarakat dan pelayanannya dapat lebih cepat dan murah. Selain itu, dengan penataan sistem rujukan ini, maka diharapkan Angka Kematian Ibu (AKI) dan Angka Kematian Bayi (AKB) dapat menurun sehingga Indikator Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Provinsi Sulawesi Selatan dapat meningkat.
II. PASAL DEMI PASAL Pasal 1 Cukup jelas Pasal 2 Cukup jelas Pasal 3 Cukup jelas
11
Pasal 4 Huruf a Yang dimaksud dengan prinsip “ilmiah” adalah bahwa pelayanan kesehatan rujukan diberikan sesuai dengan indikasi medis dari dokter. Huruf b Yang dimaksud dengan prinsip “pelayanan terstruktur dan berjenjang” adalah bahwa penyelenggaraan pelayanan kesehatan rujukan yang diberikan dimulai dari tingkat bawah (puskesmas dan jaringannya) sampai ke balai kesehatan dan rumah sakit. Huruf c Yang dimaksud dengan prinsip “adil dan merata” adalah bahwa dalam upaya mewujudkan derajat kesehatan yang setinggitingginya, perlu diselenggarakan pelayanan Kesehatan rujukan yang bermutu dan terjangkau oleh seluruh lapisan masyarakat secara adil dan merata, baik geografis maupun ekonomis. Huruf d Yang dimaksud dengan prinsip “kepatuhan” adalah bahwa penyelenggaraan regionalisasi rujukan dapat mencapai tujuan jika masyarakat dan tenaga Kesehatan patuh terhadap jenjang rujukan yang telah ditetapkan. Huruf e Yang dimaksud dengan prinsip “kemitraan” adalah bahwa pelayanan kesehatan rujukan harus diselenggarakan dengan menggalang kemitraan yang dinamis dan harmonis antara Pemerintah Provinsi dan pemerintah kabupaten/kota serta masyarakat, dengan mendayagunakan potensi yang dimiliki. Kemitraan tersebut diwujudkan dalam suatu jejaring yang efisien dan efektif, agar diperoleh sinergisme yang lebih mantap dalam rangka mencapai derajat kesehatan masyarakat yang setinggitingginya. Pasal 5 Cukup jelas Pasal 6 Cukup jelas Pasal 7 Cukup jelas Pasal 8 Cukup jelas Pasal 9 Cukup jelas Pasal 10 Cukup jelas
Pasal 11 Cukup jelas Pasal 12 Cukup jelas 12
Pasal 13 Cukup jelas Pasal 14 Cukup jelas Pasal 15 Cukup jelas Pasal 16 RS Vertikal adalah RS milik Departemen Kesehatan yang berada di Provinsi Sulawesi Selatan Pasal 17 Cukup jelas Pasal 18 Cukup jelas Pasal 19 Cukup jelas Pasal 20 Ayat (1) Yang dimaksud dengan “antar kabupaten/kota” adalah pelayanan ke RS kabupaten/ kota yang masih dalam satu wilayah region yang telah ditetapkan. Yang dimaksud dengan “lintas kabupaten /kota” adalah pelayanan ke RS kabupaten/ kota diluar wilayah region yang telah ditetapkan. Pasal 21 Cukup jelas Pasal 22 Cukup jelas Pasal 23 Cukup jelas Pasal 24 Cukup jelas Pasal 25 Cukup jelas Pasal 26 Cukup jelas
TAMBAHAN BERITA DAERAH PROVINSI SULAWESI SELATAN NOMOR
5
13
LAMPIRAN:
PERATURAN GUBERNUR SULAWESI SELATAN NOMOR : 15 TAHUN 2008 TANGGAL: 21 Juli 2008 TENTANG REGIONALISASI SISTEM RUJUKAN RUMAH SAKIT PROVINSI SULAWESI SELATAN
JENJANG SISTEM RUJUKAN RUMAH SAKIT
14
