SALINAN
GUBERNUR DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA PERATURAN GUBERNUR DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA NOMOR 66 TAHUN 2016 TENTANG STANDAR HARGA BARANG DAN JASA DAERAH DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA GUBERNUR DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA,
Menimbang :
a.
Bahwa Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 45 Tahun 2015 tentang Standar Harga Barang dan Jasa Daerah sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 59 Tahun 2016 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Gubernur Nomor 45 Tahun 2015 tentang Standar Harga Barang dan Jasa Daerah sudah tidak sesuai lagi dengan kondisi saat ini sehingga perlu diganti;
b.
Bahwa sesuai ketentuan dalam Pasal 90 Peraturan Daerah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 4 Tahun 2007 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 11 Tahun 2008 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 4 Tahun 2007 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah , dalam penyusunan Rencana Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah berdasarkan Standar Harga Barang dan Jasa (SHBJ) yang ditetapkan dengan Peraturan Gubernur;
c.
Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b , perlu menetapkan Peraturan Gubernur tentang Standar Harga Barang dan Jasa Daerah;
Mengingat :
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945; 2. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Istimewa Yogyakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 3) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang
Nomor
9
Tahun
1955
tentang
Perubahan
Undang-Undang Nomor 3 jo. Nomor 19 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Istimewa Yogyakarta (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 1955 Nomor 43, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 827); 3. Undang-UndangNomor 13 Tahun 2012 tentang Keistimewaan Daerah
Istimewa
Yogyakarta
(Lembaran
Negara
Republik
Indonesia Tahun 2012 Nomor 170, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5339); 4. Undang-Undang Nomor
23 Tahun
2014 tentang Pemerintahan
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679); 5. Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 1950 tentang Berlakunya Undang-Undang Nomor 2, 3, 10,dan 11 Tahun 1950 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 58); 6. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 65/PMK.02/2015 tentang Standar Belanja Masukan Tahun Anggaran 2016 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 78) 7. Peraturan Daerah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 4 Tahun 2007 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2007 Nomor 4), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 11 Tahun 2008 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 4 Tahun 2007 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2008 Nomor 11);
MEMUTUSKAN: Menetapkan
: PERATURAN
GUBERNUR
DAERAH
ISTIMEWA
YOGYAKARTA
TENTANG STANDAR HARGA BARANG DAN JASA DAERAH
Pasal 1 Dalam Peraturan ini yang dimaksud dengan : (1) Standar Harga Barang dan Jasa Daerah yang selanjutnya disingkat SHBJ Daerah adalah pedoman pembakuan barang dan jasa menurut jenis, spesifikasi dan kualitas, serta harga tertinggi dalam periode tertentu.
(2) Harga pasar adalah harga barang dan/jasa yang berlaku di pasaran sudah termasuk pajak. (3) Organisasi Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat OPD adalah Organisasi Perangkat Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta yang terdiri dari Sekretariat Daerah,
Sekretariat
DPRD,
Badan
Perencanaan
Pembangunan
Daerah,
Inspektorat, Satuan Polisi Pamong Praja , Dinas Daerah, Lembaga Teknis Daerah dan Lembaga Lain. (4) Dokumen Pelaksanaan Anggaran Organisasi Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat DPA-OPD adalah dokumen yang memuat pendapatan dan belanja setiap Organisasi Perangkat Daerah yang digunakan sebagai dasar pelaksanaan kegiatan oleh Pengguna Anggaran dan Kuasa Pengguna Anggaran. (5) Barang berlabel eco labeling adalah barang yang memiliki label , tanda atau sertifikat yang memberikan keterangan bahwa barang tersebut menimbulkan dampak lingkungan negatif yang relatif lebih kecil dibandingkan dengan produk lain sejenis. (6) Gubernur
Daerah Istimewa Yogyakarta yang selanjutnya disebut Gubernur
adalah Kepala Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta yang karena jabatannya juga berkedudukan sebagai wakil Pemerintah. (7) Pemerintah Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta adalah Gubernur Daerah Istimewa
Yogyakarta
dan perangkat
Daerah sebagai unsur penyelenggara
pemerintahan daerah. (8) Daerah Istimewa Yogyakarta yang selanjutnya disebut Daerah adalah daerah provinsi
yang
mempunyai
keistimewaan
dalam
penyelenggaraan
urusan
pemerintahan dalam kerangka Negara Kesatuan Republik Indonesia. Pasal 2 (1) Peraturan Gubernur ini merupakan pedoman bagi Satuan Kerja Perangkat Daerah dalam menyusun perencanaan Anggaran Belanja Daerah untuk Tahun Anggaran 2017. (2) Selain Peraturan Gubernur ini, perencanaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat menggunakan harga pasar dan/atau daftar harga dari distributor, serta ketentuan dalam peraturan perundang-undangan yang tingkatnya sama atau lebih tinggi. (3) Untuk
penentuan
harga
barang/jasa
kebudayaan
yang
bersifat
spesifik
berdasarkan harga taksiran yang telah ditentukan oleh tenaga ahli penilai. (4) Daftar rincian SHBJ Daerah merupakan pedoman pembakuan barang dan jasa menurut jenis, spesifikasi dan kualitas , serta harga tertinggi dalam periode tertentu sebagaimana tercantum dalam Lampiran I, Lampiran II, dan Lampiran III yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.
Pasal 3 (1) Dalam pelaksanaan belanja untuk kegiatan , OPD harus berpedoman pada DPAOPD. (2) Pembelian /pengadaan barang/jasa untuk kegiatan yang ditetapkan dalam DPAOPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sesuai dengan harga pasar. (3) Apabila pada saat pelaksanaan pengadaan barang/jasa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) terjadi kondisi: a.
harga barang/jasa yang akan diadakan di pasar lebih tinggi dari DPAOPD dan /atau;
b.
spesifikasi atau jenis barang/jasa yang sudah direncanakan dalam DPAOPD tidak diperoleh di pasar.
(4) Pengajuan perubahan DPA-OPD sebagaimana dimaksud pada ayat (3) harus mempertimbangkan prinsip-prinsip efisiensi, efektif dan akuntabel , serta dengan melampirkan data yang dapat dipertanggungjawabkan antara lain daftar harga pasar yang mewakili dan/atau daftar harga dari pabrik dan/atau penyedia jasa . (5) Pelaksanaan kegiatan dari perubahan DPA-OPD sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dapat dilakukan setelah memperoleh penetapan perubahan DPA-OPD. Pasal 4 (1)
Penetapan Tim Pelaksanaan Kegiatan beserta besaran honorarium pada OPD merupakan kewenangan Kepala OPD/Pengguna Anggaran.
(2)
Tim Pelaksana Kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibentuk untuk kelancaran pelaksanaan kegiatan dengan ketentuan antara lain: a.
Mempunyai nilai strategis
b. Diamanatkan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi ; dan/atau c. (3)
Melibatkan lintas sektor/pemerintahan/instansi vertikal.
Pemberian Honor Tim Pelaksana Kegiatan pada Satuan Kerja Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan satuan: a.
Orang kegiatan(OK); atau
b. Orang Bulan (OB (4)
Kriteria Orang Kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a adalah sebagai berikut: a.
Hasil (outcome) kegiatan dimanfaatkan oleh semua penyelnggara pemerintahan di lingkungan Pemerintah Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta;
b. Diperlukan adanya kebijakan dari pejabat yang mempunyai fungsi penentu kebijakan strategis dan politis; dan c. (5)
honorarium dibayarkan setelah pekerjaan selesai
Kriteria orang Bulan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b adalah sebagai berikut: a.
Hasil (outcome) kegiatan dimanfaatkan oleh lintas sektor dan bersifat teknis pelaksanaan program/kegiatan; dan
b. Honorarium dibayarkan secara bulanan.
Pasal 5 Kantor Perwakilan Daerah di Jakarta dalam menyusun Perencanaan Anggaran Belanja Daerah pada kelompok barang dan jasa tertentu menggunakan SHBJ yang berlaku untuk Pemerintah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.
Pasal 6 Apabila terdapat kebijakan keuangan yang mengakibatkan satuan harga tidak sama dengan SHBJ Daerah, penetapan kebijakan tersebut dengan keputusan Gubernur berdasarkan hasil kajian dari Ketua Tim Anggaran Pemerintah Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta. Pasal 7 Pengadaan dan belanja barang diutamakan barang-barang produksi dalam negeri, hemat sumber daya dan ramh lingkungan atau berlabel eco labeling.
Pasal 8 Pada saat Peraturan Gubernur ini mulai berlaku: a.
Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 45 Tahun 2015 Standar Harga Barang dan Jasa Daerah ( Berita Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2015 Nomor 47);
b.
Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 36 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Peraturan Gubernur Nomor 45 Tahun 2015 tentang Standar Harga Barang dan Jasa Daerah ( Berita Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2016 Nomor 38);
c.
Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 37 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Gubernur Nomor 45 Tahun 2015 tentang Standar Harga Barang dan Jasa Daerah ( Berita Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2016 Nomor 61);
d.
Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 59 Tahun 2016 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Gubernur Tahun 2015 tentang Standar Harga Barang dan Jasa Daerah ( Berita Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2016 Nomor 61);
dinyatakan tetap berlaku sampai berakhirnya Tahun Anggaran 2016. Pasal 9 Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Perubahan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta.
Ditetapkan di Yogyakarta Pada tanggal 8 September 2016 GUBERNUR DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA, ttd HAMENGKU BUWONO X Diundangkan di Yogyakarta Pada tanggal 8 September 2016 Pj. SEKRETARIS DAERAH PROVINSI DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA, ttd RANI SYAMSINARI
BERITA DAERAH DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA TAHUN 2016 NOMOR 68
Salinan Sesuai Dengan Aslinya KEPALA BIRO HUKUM ttd DEWO ISNU BROTO IS NIP. 19640714 199102 1 001
LAMPIRAN I PERATURAN GUBERNUR DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA NOMOR : 66 TAHUN 2016 TANGGAL : 8 SEPTEMBER 2016 KELOMPOK JASA 5.2.1.01.01. HONORARIUM TIM PELAKSANA KEGIATAN 1. HONORARIUM TIM PELAKSANA KEGIATAN PERBULAN TIM PENGARAH (Steering Committee) BESARNYA ANGGARAN BELANJA KEGIATAN YANG DIKELOLA Rp200 Rp400 Rp600 Rp800 NO. JABATAN < Rp200 juta – jutajuta -