GUBERNUR SULAWESI SELATAN
PERATURAN GUBERNUR SULAWESI SELATAN NOMOR NOMOR : 52 TAHU TAHUN N 2016 2016 TENTANG STANDAR STANDAR SATUAN HONORARIUM HONORARIUM ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH PROVINS PROVINSII SULAWESI SULAWESI SELATA SELATAN N TAHUN TAHUN ANGGARAN ANGGARAN 2017 DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA GUBERNUR SULAWESI SELATAN,
M e ni m b a n g
: a. bahwa untuk melaksanakan dan menindaklanjuti kete ketent ntua uan n Pasa Pasall 3 ayat ayat (1) (1) Unda Undang ng-U -Und ndan ang g Nomo Nomorr 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara dan Peraturan Ment Menter erii Keuang Keuangan an Nomor Nomor 33/P 33/PMK MK.0 .02/ 2/20 2016 16 tent tentang ang Standar Standar Biaya Masukan Masukan Tahun Tahun Anggaran Anggaran 2017, maka perlu
menet netapkan
Stan Stand dar
Sat Satuan uan
Hono Honorrarium
Anggaran Anggaran Pendapa Pendapatan tan Dan Belanja Daerah Provinsi Provinsi Sulawesi Selatan; b. bahwa bahwa dalam dalam Perat Peratura uran n Gubern Gubernur ur Sulawe Sulawesi si Selata Selatan n Nomor Nomor 46 Tahun Tahun 2015 2015 tentan tentang g Stan Standar dar Biaya Biaya Masukan Masukan Anggar Anggaran an Pendapa Pendapatan tan dan Belanja Belanja Daera Daerah h Provins Provinsii Sulawe awesi
Sela Selattan
Tahun hun
An Anggaran
2016
haru arus
dilakukan perubahan untuk diregreasi setiap tahun anggar anggaran, an, kare karena na sudah sudah tida tidak k sesuai sesuai dan dan belum belum menampung perkembangan kebutuhan APBD setiap tahunnya, maka perlu diganti; c. bahw bahwa a
berd berdas asar arka kan n
pert pertim imb banga angan n
seba sebaga gaim iman ana a
dima imaksud huruf a dan hu huruf b, b, perlu menet netapkan Peraturan Peraturan Gubernur Gubernur Sulawesi Sulawesi Selatan Selatan tentang tentang Standar Standar Satu Satuan an
Hon Honor orar arium ium
Angga Anggara ran n
Pend Pendap apat atan an
Dan Dan
Bela Belanj nja a Dae Daera rah h Prov Provin insi si Sula Sulawe wesi si Sela Selata tan n Tahu Tahun n Anggaran 2017;
-2-
Mengingat
: 1. Undang-Undang
Nomor
28
Tahun
1999
tentang
Penyelenggaraan Negara Yang Bersih Dan Bebas Dari Korupsi, Kolusi Dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851); 2. Undang-Undang
Nomor
Keuangan
Negara
Indonesia
Tahun
17
Tahun
(Lembaran 2003
2003
Negara
Nomor
47,
tentang Republik
Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286); 3. Undang-Undang
Nomor
1
Tahun
2004
tentang
Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355); 4. Undang-Undang Pemeriksaan
Nomor
15
Pengelolaan
Keuangan
Negara
Indonesia
Tahun
Tahun Dan
(Lembaran 2004
2004
tentang
Tanggungjawab Negara
Nomor
66,
Republik Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400); 5. Undang-Undang
Nomor
33
Tahun
2004
tentang
Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat Dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun
2004
Nomor
126,
Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438); 6. Undang-Undang
Nomor
23
Tahun
2014
tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun
2014
Nomor
244,
Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan
Lembaran
Negara
Republik
Indonesia
Nomor 5679); 7. Undang-Undang Pembentukan
Nomor
12
Peraturan
Tahun
2011
tentang
Perundang-undangan
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011
-3-
Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234); 8. Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2000 tentang Kedudukan Keuangan Kepala Daerah Dan Wakil Kepala Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 210, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4028); 9. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia
Tambahan
Tahun
Lembaran
Negara
2005
Nomor
Republik
140,
Indonesia
Nomor 4578); 10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang
Pedoman
Pengelolaan
Keuangan
Daerah
sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310); 11. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 33/PMK.02/2016 tentang Standar Biaya Masukan Tahun Anggaran 2017 (Berita Negara RI Tahun 2016 Nomor 341); 12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 31 Tahun 2016 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2017 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 874); 13. Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 13 Tahun
2006
Keuangan
tentang
Daerah
Pokok-Pokok
Provinsi
Pengelolaan
Sulawesi
Selatan
(Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2006 Nomor 13, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 230), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 3 Tahun 2015 (Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2015 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 281);
-4-
MEMUTUSKAN : Menetapkan
: PERATURAN GUBERNUR TENTANG STANDAR SATUAN HONORARIUM
ANGGARAN
PENDAPATAN
DAN
BELANJA DAERAH PROVINSI SULAWESI SELATAN TAHUN ANGGARAN 2017. Pasal 1
Dalam Peraturan Gubernur ini yang dimaksud dengan: 1. Daerah adalah Provinsi Sulawesi Selatan. 2. Gubernur adalah Gubernur Sulawesi Selatan. 3. Anggaran
Pendapatan
dan Belanja
Daerah
yang
selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan Daerah yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah. 4. Standar harga satuan regional adalah harga satuan barang
dan
jasa
yang
ditetapkan
dengan
mempertimbangkan tingkat kemahalan regional. Pasal 2
Standar satuan honorarium APBD Tahun Anggaran 2017 merupakan satuan biaya berupa harga satuan yang ditetapkan untuk menghasilkan biaya komponen keluaran dalam penyusunan rencana kerja anggaran satuan kerja perangkat Daerah pada APBD Tahun Anggaran 2017. Pasal 3
Standar satuan honorarium APBD Tahun Anggaran 2017 berfungsi sebagai batas tertinggi. Pasal 4
Standar satuan honorarium APBD Tahun Anggaran 2017 yang
berfungsi
sebagai
batas
tertinggi
sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 3 tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.
-5-
Pasal 5
Standar satuan honorarium APBD Tahun Anggaran 2017 yang diatur dalam Peraturan Gubernur ini meliputi: a. honorarium; dan b. lembur. Pasal 6
Standar satuan honorarium APBD Tahun Anggaran 2017 menganut asas : a. disiplin anggaran; b. tertib anggaran; c. kemampuan Daerah; d. karakteristik Daerah; dan e. efektif dan efisiensi. Pasal 7
Penyusunan standar satuan honorarium APBD Tahun Anggaran
2017
dimaksudkan
untuk
memenuhi
kebutuhan obyektif, karakteristik dan perkembangan kebutuhan Daerah dengan tetap mengacu pada ketentuan peraturan perundang-undangan. Pasal 8
Standar satuan honorarium APBD Tahun Anggaran 2017 bertujuan untuk menjadi pedoman penetapan biaya yang bersifat umum dan berlaku sama pada setiap satuan kerja perangkat Daerah dalam lingkup Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan dalam rangka penyusunan rencana kerja anggaran
satuan
kerja
perangkat
Daerah
Provinsi
Sulawesi Selatan tahun anggaran 2017. Pasal 9
(1) Standar biaya yang belum diatur dalam Peraturan Gubernur ini sepanjang mengatur standar biaya yang sifatnya khusus akan ditetapkan lebih lanjut dengan Keputusan Gubernur.
-6-
(2) Standar biaya yang sifatnya khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) hanya berlaku secara khusus sesuai dengan kebutuhan dan tidak bisa diperlakukan secara umum pada setiap satuan kerja perangkat Daerah. Pasal 10
(1) Standar harga barang dan jasa merupakan satu kesatuan yang tidak dapat dipisahkan. (2) Standar harga barang dan jasa yang belum diatur dalam Peraturan Gubernur ini akan ditetapkan lebih lanjut dalam Peraturan Gubernur yang mengatur tentang standar harga barang dan jasa oleh satuan kerja perangkat Daerah terkait pada tahun anggaran berkenaan. Pasal 11
Pada saat Peraturan Gubernur ini mulai berlaku, maka Peraturan Gubernur Sulawesi Selatan Nomor 46 Tahun 2015
tentang
Standar
Biaya
Masukan
Anggaran
Pendapatan Dan Belanja Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Tahun Anggaran 2016 (Berita Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2015 Nomor 46), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Gubernur Sulawesi Selatan Nomor 30 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Peraturan Gubernur Sulawesi Selatan Nomor 46 Tahun 2015 tentang Standar Biaya Masukan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Tahun Anggaran 2016 (Berita Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2016 Nomor 30) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
-7-
Pasal 12
Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal 1 Januari 2017. Agar
setiap
orang
pengundangan
mengetahuinya,
Peraturan
Gubernur
memerintahkan ini
dengan
penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Sulawesi Selatan. Ditetapkan di Makassar pada tanggal 25 Oktober 2016 GUBERNUR SULAWESI SELATAN, ttd
Dr. H. SYAHRUL YASIN LIMPO, S.H., M.Si., M.H.
Diundangkan di Makassar pada tanggal 25 Oktober 2016 SEKRETARIS DAERAH PROVINSI SULAWESI SELATAN, ttd
Ir. H. ABDUL LATIF, M.Si., MM.
BERITA DAERAH PROVINSI SULAWESI SELATAN TAHUN 2016 NOMOR 52
