Surat Keputusan Direktur RSUD Suradadi Kabupaten Tegal tentang Case Manager

KEPUTUSAN DIREKTUR RUMAH SAKIT UMUM DAERAH SURADADI KABUPATEN TEGAL NOMOR : 011 TAHUN 2016 TENTANG PENUNJUKAN MANAJER PELAYANAN PASIEN (MPP) ATAU CASE MANAGER PADA RSUD SURADADI KABUPATEN TEGAL DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA DIREKTUR RUMAH SAKIT UMUM DAERAH SURADADI, Menimbang

:

a. bahwa dalam upaya peningkatan mutu pelayanan kesehatan pada masyarakat di rumah sakit umum daerah suradadi diperlukan adanya penghubung antara pasien, keluarga dan para dokter; b. bahwa guna menjamin efektivitas, kelancaran dan mutu pelayanan kesehatan kepada masyarakat perlu adanya pihak yang mengerti akan kondisi pasien dan pengobatannya; c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b maka perlu menetapkan Keputusan Direktur Rumah Sakit Umum Daerah Suradadi Kabupaten Tegal tentang Penunjukan Manajer Pelayanan Pasien (MPP) atau Case Manager pada RSUD Suradadi Kabupaten Tegal; d. bahwa nama-nama yang tercantum dalam lampiran surat keputusan ini dipandang cakap dan memenuhi syarat untuk menjalankan tugas dimaksud.

Mengingat

:

1. Undang – Undang Nomor 13 Tahun 1950 Tentang Pembentukan Daerah – daerah Kabupaten Di Lingkungan Propinsi Jawa Tengah; 2. Undang – Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 43 Tahun 1999 tentang Perubahan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian; 3. Undang – Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara; 4. Undang – Undang Nomor 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional; 5. Undang - Undang Nomor 29 Tahun 2004 Tentang Praktik Kedokteran (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 116, Tambahan Lembaran Negara 4431); 6. Undang – Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik;

7. Undang – undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063); 8. Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2009 tentang Rumah Sakit (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 153, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5072); 9. Undang – undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang – undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Nomor 5234); 10. Undang – undang Nomor 24 Tahun 2011 tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 116, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5256); 11. Undang-undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494); 12. Undang – undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang – undang Nomor 2 Tahun 2014 Tentang Perubahan atas Undnag – undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5589); 13. Undang – Undang Nomor 36 Tahun 2014 tentang Tenaga Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 29, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5607); 14. Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1986 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Tegal dan Kabupaten Daerah Tingkat II Tegal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1986 Nomor 8, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3221); 15. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4502) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2012 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 Tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 171, Tambahan Lembaran Negara Rebuplik Indonesia Nomor 5340);

16. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Pola Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741) ; 17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 61 Tahun 2007 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah; 18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 79 Tahun 2007 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Pencapaian Standar Pelayanan Minimal;; 19. Peraturan Menteri Pemberdayaan Aparatur Negara Nomor PER/08/M.PAN/1/2007 tentang Pedoman Organisasi Satuan Kerja di Lingkungan Instansi Pemerintah Yang Menerapkan Pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum; 20. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 755/MENKES/PER/IV/2011 tentang Penyelenggaraan Komite Medik di Rumah Sakit; 21. Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 436/MENKES/SK/VI/1993 tentang Berlakunya Standar Pelayanan Rumah Sakit dan Pelayanan Medis di Rumah Sakit; 22. Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 129/MENKES/SK/II/2008 tentang Standar Pelayanan Rumah Sakit; 23. Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 329/MENKES/SK/IX/2013 tentang Penyiapan Kegiatan Penyelenggaraan Jaminan Kesehatan Nasional; 24. Peraturan Daerah Tegal Nomor 2 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan yang menjadi Kewenangan Pemerintah Kabupaten Tegal (Lembaran Daerah Kabupaten Tegal Tahun 2008 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Tegal Nomor 17); 25. Peraturan Daerah Kabupaten Tegal Nomor 6 Tahun 2008 tentang Pola Organisasi Pemerintah Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Tegal Tahun 2008 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Tegal Nomor 21) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Tegal Nomor 9 Tahun 2009 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Tegal Nomor 6 Tahun 2008 tentang Pola Organisasi; 26. Peraturan Daerah Kabupaten Tegal Nomor 9 Tahun 2008 tentang Pembentukan Organisasi Inspektorat dan Lembaga Teknis Daerah Kabupaten Tegal; 27. Keputusan Bupati Tegal Nomor 976 Tahun 2014 tentang Penerapan Pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah pada Rumah Sakit Suradadi Kabupaten Tegal.

MEMUTUSKAN : Menetapkan

:

KESATU

: Keputusan Direktur Rumah Sakit Umum Daerah Suradadi Kabupaten Tegal tentang Penunjukan Manajer Pelayanan Pasien (MPP) atau Case Manager pada RSUD Suradadi Kabupaten Tegal; : Nama – Nama sebagaimana yang dimaksud DIKTUM KESATU terlampir dalam lampiran I Surat Keputusan Direktur ini; : Tugas dan Kewenangan Manajer Pelayanan Pasien (MPP) atau Case Manager pada RSUD Suradadi Kabupaten Tegal sebagaimana terlampir dalam lampiran II Surat Keputusan Direktur ini; : Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran RSUD Suradadi Kabupaten Tegal; : Surat Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dan akan diperbaiki kembali jika dikemudian hari terdapat kekeliruan atau kesalahan.

KEDUA KETIGA

KEEMPAT KELIMA

Ditetapkan di Suradadi pada tanggal 12 Maret 2016 DIREKTUR RSUD SURADADI KABUPATEN TEGAL Ttd, JOKO WANTORO

Lampiran I Nomor Tanggal

: Keputusan Direktur RSUD Suradadi : 011 Tahun 2016 : 12 Maret 2016

NAMA – NAMA MANAJER PELAYANAN PASIEN (MPP) PADA RSUD SURADADI KABUPATEN TEGAL

No.

Nama

NIP/NRBLUD

Jabatan

1.

dr. Layali Musafiroh

19820225 200903 2 001

Dokter Umum

2.

dr. Faila Shofa

19780925 200801 2 012

Dokter Umum

3.

dr. Dyah Noviyanti

19841119 201101 2 006

Dokter Umum

4.

dr. Rosnelina

19741003 103

Dokter Umum

DIREKTUR RSUD SURADADI KABUPATEN TEGAL Ttd, JOKO WANTORO

Lampiran II : Keputusan Direktur RSUD Suradadi Nomor : 011Tahun 2016 Tanggal : 12 Maret 2016

URAIAN TUGAS dan KEWENANGAN MANAJER PELAYANAN PASIEN (MPP) atau CASE MANAGER PADA RSUD SURADADI KABUPATEN TEGAL 1. Tugas a. Melakukan asesmen diperluas dan lengkap terhadap pasien dan keluarga yang diperlukan pada saat admisi (Asesmen psikososial lengkap). b. Perencanaan proses asuhan pasien yang personalized atau unik selama rawat inap sampai kembali ke komunitas/rumah dengan keluaran yang terbaik. c. Rencana pemulangan (discharge planning) pasien adalah salah satu fungsi manajemen kasus (case-management). 2. Kewenangan a. Asesmen Utilitas Dalam arti mampu mengakses semua informasi dan data untuk mengevaluasi manfaat/utilisasi, untuk kebutuhan manajemen pelayanan pasien. b. Perencanaan Disusun rencana untuk pelaksanaan manajemen pelayanan pasien. Perencanaan tersebut mencerminkan kelayakan/kepatuhan, mutu dan efektivitas biaya dari pengobatan klinis serta kebutuhan pasien untuk mengambil keputusan.

DIREKTUR RSUD SURADADI KABUPATEN TEGAL Ttd, JOKO WANTORO