Perbedaan PERMA Mediasi

Perbedaan PERMA No. 1 Tahun 2008 dan PERMA No. 1 2016

PERMA No. 1 Tahun 2016

PERMA No. 1 Tahun 2008

Batas waktu mediasi yang lebih singkat dari Di dalam Pasal 13 angka 3, proses mediasi 40 hari menjadi 30 hari terhitung sejak  berlangsung paling lama 40 (empat puluh diterimanya pemberitahuan putusan sela hari) hari kerja sejak mediator dipilih oleh Pengadilan Tinggi atau MahkamahAgung.  para pihak atau ditunjuk oleh ketua majelis (Pasal 3 angka 6) hakim sebagaimana dimaksud dalam pasal 11 ayat (5) dan (6).

Kewajiban para pihak menghadiri secara langsung pertemuan Mediasi dengan atau tanpa didampingi oleh kuasa hukum, kecuali ada alasan sah (Pasal 6 ayat (1) dan ayat (4))

Adanya itikad baik dan akibat hukum (sanksi) para pihak yang tidak beritikad baik dalam proses mediasi. (Pasal 7 ayat (1) dan (2)). Pengaturan itikad baik ini memang sudah ada di dalam Perma Per ma Nomor 1 Tahun 2008,tapi penjabarannya tidak detail. Mewajibkan para pihak beritikad baik ketika bermediasi. Jika tidak, ada akibat hukum bagi yang tidak beritikad baik atas laporan mediator. (Pasal 23) Adanya kesepakatan sebagian pihak yang pihak  yang terlibat dalam sengketa atau kesepakatan sebagian objek sengketanya. Berbeda dengan Perma sebelumnya apabila hanya sebagian pihak yang bersepakat atau tidak hadir mediasi dianggap dead lock (gagal). Tetapi kesepakatan sebagian pihak tetap diakui, misalnya penggugat hanya sepakat sebagian para tergugat atau sebagian objek sengketanya.

Pengecualian perkara yang dimediasikan lebih luas daripada sebelumnya yakni semua  jenis perkara perdata, kecuali perkara Pengadilan Niaga, Pengadilan Hubungan Industrial, keberatan atas putusan Komisi Pengawas Persaingan Usaha, Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen,Komisi Informasi, permohonan pembatalan putusan arbitrase, penyelesaian perselisihan partai  politik, dan lain-lain (Pasal 4 ayat (2))

Adanya terobosan baru pertemuan Mediasi dapat dilakukan melalui media komunikasi audio visual jarak jauh yang memungkinkan semua pihak saling melihat dan mendengar  secara langsung serta berpartisipasi dalam  pertemuan (Pasal 5 ayat (2)). Kehadiran  para pihak melalui komunikasi audio visual  jarak jauh sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (3) dianggap sebagai kehadiran langsung (Pasal 6 ayat (2))

Perma No 1 Tahun 2016 terdiri atas 9 BAB dan 39 Pasal

Perma No 1 Tahun 2008 terdiri atas 8 Bab dan 27 Pasal

Ayat, perkara apa yang wajib, mana yang dikecualikan, rekonvensi, dll. Lalu, mengenai Sertifikasi Mediator, Hak memilih Mediator  juga terdapat perbedaan.

Hanya disebutkan perkara-perkara yang tidak wajib menempuh Mediasi

Mediator menurut Perma baru adalah mereka yang tercatat di pengadilan

Tugas mediator disebutkan 14 poin yang lebih rinci dan jelas Memiliki tambahan pengaturan mengenai mediasi yang menghasilkan perdamaian sebagian, artinya perdamaian terjadi antara penggugat dan sebagian tergugat apabila tergugat lebih dari satu

sedangkann di Perma yang lama adalah hakim yang bukan pemeriksa perkara di pengadilan tersebut dan Advokat Tugas mediator hanya menyebutkan 3 hal saja yang masih kurang detil

Sedangkan di Perma No 1 Tahun 2008 tidak diakomodasi situasi seperti ini.