PELAKSANAAN DEMOKRASI DARI 1945 - 1949
DISUSUN OLEH :
Eling Rosa Riyana S. Kilbaren M. Risal Rizal Husin Syahdal Kilrey
KATA PENGANTAR
Puji syukur kami panjatkan kehadirat Tuhan Yang Maha Esa karena dengan rahmatNya kami dapat menyelesaikan makalah Pelaksanaan Demokrasi dari Tahun 1945 - 1949. Kami sangat berharap makalah ini dapat berguna dalam rangka menambah wawasan serta pengetahuan kita mengenai pelaksanaan demokrasi yang terjadi di Indonesia dalam kurun waktu tertentu. Kami juga menyadari sepenuhnya bahwa di dalam tugas ini terdapat kekurangankekurangan dan jauh dari apa yang saya harapkan. Untuk itu, ksmi berharap adanya kritik, saran dan usulan demi perbaikan di masa yang akan datang, mengingat tidak ada sesuatu yang sempurna tanpa sarana yang membangun. Semoga makalah sederhana ini dapat dipahami bagi siapapun yang membacanya. Akhir kata semoga makalah ini dapat memberikan manfaat kepada kita sekalian.
Seram Bagian Timur, 01 Oktober 2017
Penulis
DAFTAR ISI
Kata Pengantar ........................................................................................................................... Daftar Isi .................................................................................................................................... BAB I PENDAHULUAN ................................................. ...................................................... A. Latar Belakang Masalah .................................................................................... ..
BAB II PEMBAHASAN .......................................................................................................... A. Pelaksanaan Demokrasi di Indonesia pada Periode 1945-1949........................ BAB III PENUTUP ................................................................................................................... A. Kesimpulan...........................................................................................................
DAFTAR PUSTAKA ................................................................................................................
BAB I PENDAHULUAN
A. Latar Belakang Masalah
Dalam era globalisasi, perlu kita ketahui apa yang harus dilakukan sebagai warga negara agar mampu berperan aktif dalam kehidupan masyarakat di Indonesia. Kemajemukan masyarakat merupakan sebuah anugerah dimana bangsa Indonesia harus memiliki sikap toleransi tinggi untuk hidup berdampingan dan dan tidak saling menghancurkan. Oleh karena itu, demokrasi sebagai alat pemersatu bangsa harus diketahui dan dimengerti oleh setiap warga negara guna terciptanya masyarakat yang kritis dan mampu berperan aktif sesuai dengan tujuan serta fungsi masyarakat pada umunya.Selalu terngiang dalam benak kita bahwa terjadi penyimpangan-penyimpangan jabatan oleh politisi negara yang digunakan untuk memperkuat kepentingan mereka masing-masing. Hampir setiap hari kasus dn skandal pejabat negara terungkap dan hanya berakhir mengambang dan tak terselesaikan. Ironisnya, dalam berbagai media masih banyak ditemui masyarakat yang merasa belum puas dengan kebijakan yang dibuat oleh pemerintah dan mereka tak mengerti bagaimana cara menyampaikan aspirasinya.Kehidupan masyarakat tersebut menyiratkan bahwa pelaksanaan demorasi yang ada di negara ini belum berjalan dengan optimal. Demokrasi yang mencakup lima nilai dasar masyarakat Indonesia masih berjalan pincang karena terlihat belum bisa terlaksana semuanya. Sebagai warga negara, tentu kita yang merasakan dampak dan akibat kepincangan tersebut.Oleh karena itu, perlu kita untuk mengetahui apa yang harus kita lakukan untuk menanggulangi keberadaan demokrasi Pancasila agar terus terlaksana dengan baik sesuai dengan tujuan Pancasila itu sendiri.Maka, sangat menarik bila kita bahas tentang Pelaksanaan
Demokrasi di Indonesia saat
ini agar kita
mengerti secara sistematis pengertian demokrasi Pancasila, keberadaannya, serta tanggung jawab kita dalam berperan aktif dalam kehidupan berbangsa ini. Sehingga kita mampu mengerti apa yang harus kita lakukan untuk melakukan perubahan kearah yang lebih baik serta terciptanya masyarakat yang sejahtera.
BAB II PEMBAHASAN
A. Pelaksanaan Demokrasi di Indonesia pada Periode 1945-1949
Bagi bangsa Indonesia, hak untuk menentukan nasib sendiri merupakan hak yang harus dipertahankan dan diperjuangkan. Sebagai konsekuensinya, banyak perlawanan-perlawanan dari rakyat kepada tentara sekutu dan NICA dimana-mana. Terbukti dengan adanya pertempuran di Bandung, Surabaya, dan tempat-tempat lain yang mereka datangi. Munculnya perlawanan-perlawanan sengit tersebut memaksa Belanda melakukan perundingan dan perjanjian dengan Indonesia. Akhirnya setelah melalui perjuangan panjang, Belanda mau mengakui kedaulatan Indonesia dengan disetujuinya perjanjian Konferensi Meja Bundar (KMB) pada tanggal 27 Desember 1949 di Istana Dam, Amsterdam. Namun, bangsa Indonesia harus menerima berdirinya negara yang tidak sesuai dengan cita-cita Proklamasi dan kehendak UUD 1945, sehingga Negara Kesatuan Republik Indonesia berubah menjadi Negara Republik Indonesia Serikat berdasarkan konstitusi RIS. Pembukaan Tahun 1945-1949 merupakan masa pemerintahan revolusi kemerdekaan. Sistem Pemerintahan
Pelaksanaan
Demokrasi
di
Indonesia pada
Periode
1945-1949
Pada masa ini ternyata masih terbagi ke dalam dua periode, yakni: a. 18 Agustus 1945 - 14 November 1945 dimana berlaku sistem pemerintahan Presidensiil. b. 14 November 1945 - 27 Desember 1949 dimana berlaku sistem pemerintahan Parlementer Muculnya Partai-Partai Politik Beberapa bulan setelah Proklamasi Kemerdekaan, banyak partai politik yang bermunculan. Hal ini dikarenakan adanya Maklumat Pemerintah Republik Indonesia 3 November 1945. Perubahan Sistem Kabinet Berubahnya sistem kabinet Presidensiil menjadi sistem kabinet Parlementer didasarkan atas usul badan pekerja KNIP yakni pada tanggal 11 November 1945. Hal ini diperkuat dengan dikeluarkannya Maklumat Pemerintah Republik Indonesia tanggal 14 November 1945. Revolusi kemerdekaan adalah sebuah konflik bersenjata dan pertentangan diplomasi antara Republik Indonesia yang baru lahir melawan Kerajaan Belanda. Rangkaian peristiwa ini
terjadi mulai dari proklamasi kemerdekaan Indonesia pada tanggal 17 Agustus 1945 hingga pengakuan kemerdekaan Indonesia oleh Kerajaan Belanda pada 29 Desember 1949. Dampak revolusi kemerdekaan bagi pelaksanaan demokrasi di Indonesia adalah elemenelemen demokrasi belum dapat sepenuhnya terlaksana di Indonesia, karena Indonesia masih terfokus untuk mempertahankan kemerdekaan dalam revolusi kemerdekaan, dimana Belanda masih ingin menguasai Indonesia. Pelaksanaan demokrasi baru terbatas pada berfungsinya pers atau media yang mendukung revolusi kemerdekaan. Maklumat Pemerintah Republik Indonesia 3 November 1945 "Berhubung dengan usul Badan Pekerja Komite Nasional Indonesia Pusat kepada Pemerintah, supaya diberikan kesempatan kepada rakyat seluas-luasnya untuk mendirikan partai-partai politik, dengan restriksi bahwa partai-partai politik itu hendaknya memperkuat perjuangan kita mempertahankan kemerdekaan dan menjamin keamanan masyarakat, Pemerintah menegaskan pendiriannya yang telah diambil beberapa waktu yang lalu, bahwa: 1. Pemerintah menyukai timbulnya partai-partai politik karena dengan adanya partai-partai itulah dapat dipimpin ke jalan yang teratur segala aliran paham yang ada dalam masyarakat. 2. Pemerintah berharap supaya partai-partai politik itu telah tersusun, sebelum dilangsungkannya pemilihan anggota Badan-badan Perwakilan Rakyat pada bulan Januari 1946." Jadi, revolusi kemerdekaan berisi pertentangan antara Republik Indonesia yang ingin mempertahankan kemerdekaan dengan Belanda yang masih ingin memiliki Indonesia dan dampaknya bagi Indoneisa adalah belum bisa menjalankan pemerintahan demokratis secara sempurna seperti yang sudah direncanakan, dikarenakan masih terfokus untuk memenangkan revolusi kemerdekaan itu. Ciri Sistem Pemerintahan Presidensiil : 1.
Bentuk negara Republik
2.
Kepala Negara dan Kepala Pemerintahan adalah Presiden
3.
Presiden dipilih langsung oleh rakyat melalui pemilihan umum
4.
Masa jabatan Kepala Pemerintahan ditentukan oleh waktu yang telah diatur dalam konstitusi
5.
Presiden tidak bertanggung jawab kepada Parlemen, karena legitimasinya berada langsung pada rakyat yang memilihnya. Ciri Sistem Pemerintahan Parlementer :
1.
Bentuk negara Monarki atau Republik
2.
Kepala Negara adalah Presiden, sedangkan Kepala Pemerintahan adalah Perdana Menteri
3.
Pemilihan Perdana Menteri dipilih oleh Parlemen
4.
Masa jabatan Kepala Pemerintahan tidak ditentukan
5.
Perdana Menteri bertanggung jawab kepada Parlemen, karen dipilih oleh Parlemen Setelah dikeluakannya maklumat itu, secara resmi muncul 10 partai politik, yaitu :
1.
Masyumi (Majelis Syuro Muslimin Indonesia), yang dipimpin oleh Dr. Soekiman Wirjosandjoyo, berdiri 7 November 1945.
2.
PKI (Partai Komunis Indonesia), yang dipimpin oleh Mr. Moch. Yusuf, berdiri 7 November 1945.
3.
PBI (Partai Buruh Indonesia), yang dipimpin oleh Njono, berdiri 8 November 1945.
4.
Partai Rakyat Jelata, yang dipimpin oleh Sutan Dewanis, berdiri 8 November 1945.
5.
Parkindo (Partai Kristen Indonesia), yang dipimpin oleh Ds. Probowinoto, berdiri 10 November 1945.
6.
PSI (Partai Sosialis Indonesia), yang dipimpin oleh Mr. Amir Sjarifuddin, berdiri 10 November 1945.
7.
PRS (Partai Rakyat Sosialis), yang dipimpin oleh Sutan Syahrir, berdiri 20 November 1945. PSI dan PRS kemudian bergabung dengan nama Partai Sosialis, yang dipimpin oleh Sutan Syahrir, Amir Sjarifuddin, dan Oei Hwee Goat, pada Desember 1945.
8.
PKRI (Partai Katholik Republik Indonesia), yang dipimpin oleh I.J. Kasimo, berdiri 8 Desember 1945.
9.
Permai (Persatuan Rakyat Marhaen Indonesia), yang dipimpin oleh J.B. Assa, berdiri 17 Desember 1945.
10. PNI (Partai Nasional Indonesia), yang dipimpin oleh Sidik Djojosukarto, berdiri 29 Januari 1946. PNI didirikan sebagai hasil penggabungan antara PRI (Partai Rakyat Indonesia), Gerakan Republik Indonesia, dan Serikat Rakyat Indonesia, yang masing-masing telah berdiri antara bulan November dan Desember 1945. Jadi, maksud dikeluarkannya maklumat tersebut yakni memberitahukan bahwa pemerintah menyetujui adanya kemunculan berbagai partai politik asalkan fungsi utamanya adalah ikut serta memenangkan revolusi kemerdekaan dengan menanamkan kesadaran untuk bernegara serta menanamkan semangat anti penjajahan. Ada beberapa alasan diubahnya sistem pemerintahan Presidensiil menjadi Parlementer : 1.
Karena sistem pemerintahan ini dianggap sebagai cermin demokrasi Indonesia.
2.
Langkah ini salah satunya berfungsi untuk mengurangi kekuasaan presiden sebagai satusatunya pemegang kekuasaan tertinggi di negara, karena dengan keharusan Presiden untuk melapor atau bertanggung jawab kepada Parlemen menunjukkan bahwa Presiden tidak absolut sebagai pemegang kekuasaan tertinggi.
3.
Veto tak percaya dari BP-KNIP terhadap kabinet yang ada, usulan dari BP-KNIP kepada pemerintah
4.
Anggapan bahwa sistem presindensil menjadikan kekuasaan presiden menjadi tak terbatas. Usulan dari BP-KNIP kepada pemerintah yang disiarkan dalam pengumuman Badan
Pekerja KNIP No. 5 tahun 1945 tanggal 11 November 1945 yang berbunyi : “Supaya lebih tegas adanya kedaulatan rakyat dalam susunan pemerintahan Republik Indonesia, maka berdasarkan pasal IV Aturan Peralihan Undang-Undang Dasar yang dirubah, badan Pekerja dalam rapatnya telah membicarakan soal pertanggungjawaban para Menteri kepada Badan perwakilan Rakyat (menurut sistem sementara kepada Komite Nasional Pusat)” “Pemerintah Republik Indonesia setelah mengalami ujian-ujian yang hebat dengan selamat, dalam tingkatan pertama dari usahanya menegakkan diri, merasa bahwa saat sekarang sudah tepat untuk menjalankan macam-macam tindakan darurat guna menyempurnakan tata usaha Negara kepada susunan demokrasi. Yang terpenting dalam perubahan-perubahan susunan kabinet baru itu ialah, tanggungjawab adalah di dalam tangan Menteri.” 1.
Perbedaan mendasar berkenaan dengan Kepala Negara dan Kepala Pemerintahannya. Sistem pemerintahan Presidensil, Presiden sebagai Kepala Negara sekaligus Kepala Pemerintahan. Sedangkan pada sistem pemerintahan Parlementer, Presiden berperan sebagai Kepala Negara dan Perdana Menteri.
2.
Sistem pemerintahan Presidensil yang ada di Indonesia tidak berlangsung lama. Hanya di awal kemerdekaan, yaitu sejak 12 September 1945 sampai 14 November 1945. Sementara sejak 14 November 1945, dengan dikeluarkannya maklumat tersebut, secara gamblang Indonesia menjadikan dirinya sebagai negara kabinet Parlementer di mana Presiden bertanggung jawab kepada Parlemen (KNIP) yang berfungsi sebagai badan Legislatif, sesuai dengan Pasal 4 Aturan Peralihan dalam UUD 1945 (sebelum amandemen) & Maklumat Wakil Presiden No.X 16 Oktober 1945 yang menyebutkan KNIP sebagai fungsi Legislatif.
3.
Perdana Menteri pertama Indonesia adalah Sutan Syahrir.
4.
Dalam kabinet ini Menteri-Menteri tidak lagi menjadi pembantu dan bertanggung jawab kepada Presiden, tetapi bertanggung jawab kepada KNIP
5.
KNIP menjadi lembaga yang menjadi cikal bakal DPR yang berfungsi sebagai badan Legislatif
Isi Maklumat Wakil Presiden No.X 16 Oktober 1945 Maklumat Wakil Presiden Nomor X tanggal 16 Oktober 1945 tentang perubahan fungsi KNIP dari pembantu menjadi badan yang diserahi kekuasaan legislatif dan ikut serta menetapkan GBHN sebelum terbentuknya MPR, DPR, dan DPA Pasal 4 Aturan Peralihan dalam UUD 1945 (sebelum amandemen) "Sebelum Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, dan Dewan Pertimbangan Agung dibentuk menurut Undang-Undang Dasar ini, segala kekuasaannya dijalankan oleh Presiden dengan bantuan sebuah komite nasional." Nederlandsch Indië Civil Administratie atau Netherlands-Indies Civil Administration (disingkat NICA; lit. "Pemerintahan Sipil Hindia Belanda") adalah tentara sekutu yang bertugas mengontrol daerah Hindia Belanda setelah Jepang menyerah tanpa syarat kepada sekutu pada Perang Dunia II pada pertengahan 14 Agustus 1945. Isi perjanjian Konferensi Meja Bundar (KMB) yang disetujui pada tanggal 27 Desember 1949 yaitu : 1.
Keradjaan Nederland menjerahkan kedaulatan atas Indonesia jang sepenuhnja kepada Republik Indonesia Serikat dengan tidak bersjarat lagi dan tidak dapat ditjabut, dan karena itu mengakui Republik Indonesia Serikat sebagai Negara yang merdeka dan berdaulat
2.
Republik Indonesia Serikat menerima kedaulatan itu atas dasar ketentuan-ketentuan pada Konstitusinja; rantjangan konstitusi telah dipermaklumkan kepada Keradjaan Nederland.
3.
Kedaulatan akan diserahkan selambat-lambatnja pada tanggal 30 Desember 1949 Suasana KMB (Konferensi Meja Bundar di Den Haag, Belanda pada 23 Agustus hingga 2 November 1949. Konstitusi Republik Indonesia Serikat, atau lebih dikenal dengan atau Konstitusi RIS
adalah konstitusi yang berlaku di Republik Indonesia Serikat sejak tanggal 27 Desember 1949 (yakni tanggal diakuinya kedaulatan Indonesia dalam bentuk RIS) hingga diubahnya kembali bentuk negara federal RIS menjadi negara kesatuan RI pada tanggal 17 Agustus 1950. Sejak tanggal 17 Agustus 1950, konstitusi yang berlaku di Indonesia adalah UndangUndang Dasar Sementara Republik Indonesia, atau dikenal dengan sebutan UUDS 1950.
BAB III PENUTUP
A. Kesimpulan
Meskipun tidak banyak catatan sejarah yang menyangkut perkembangan demokrasi pada periode ini, tapi pada periode tersebut telah diletakkan hal-hal dasar bagi perkembangan demokrasi di Indonesia untuk masa selanjutnya, antara lain : 1.
Pemberian hak-hak politik secara menyeluruh tanpa ada diskriminasi yang bersumber dari ras, agama, suku, dan kedaerahan.
2.
Presiden yang secara konstitusional ada kemungkinan untuk menjadi seorang diktator, dibatasi kekuasaannya ketika KNIP dibentuk untuk menggantikan parlemen
3.
Dengan maklumat Pemerintah, maka dimungkinkan terbentuknya sejumlah partai politik yang kemudian menjadi peletak dasar bagi sistem kepartaian di Indonesia untuk masa-masamasa selanjutnya dalam sejarah kehidupan politik kita.
DAFTAR PUSTAKA
http://lithaherman.blogspot.co.id/2013/10/makalah-pelaksanaan-demokrasi-di_17.html https://nurul4f1k4asad.wordpress.com/2013/11/13/62/ https://prezi.com/sx95dmz_gxby/pelaksanaan-demokrasi-di-indonesia-pada-periode-19451949/?webgl=0
