PENYULUHAN HUKUM DAN KESADARAN HUKUM
Makalah ini disusun untuk memenuhi tugas Sosiologi Hukum
Disusun Oleh : Kelompok 10 1. Dadang Abdul Aziz
210216098
2. Syafiul Umam
210216100
Dosen Pengampu : Dewi Iriani, M, H.
Kelas : SM.D
JURUSAN HUKUM EKONOMI SYARIAH FAKULTAS SYARIAH INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PONOROGO TAHUN AKADEMIK 2018
BAB I PENDAHULUAN A. Latar Belakang
Hukum yang dipandang sebagai salah satu aspek penting dalam masyarakat yang bertujuan merealisasikan terbentuknya sebuah masyarakat yang nyaman dan berkeadilan, terkadang oleh segelintir orang tidak dii ndahkan sebagaimana yang dimaksud di atas. Tidak jarang hukum itu dicederai, dilanggar bahkan dimanipulasi fungsinya oleh orang yang memang mempunyai kepentingan, atau orang yang masih menganggap
tidak
pentingnya
sebuah
hukum
yang
ada
di
masyarakat.
Para pelaku-pelaku pelanggar ataupun pencedera hukum inilah yang dalam kajian sosiologi hukum dapat disebut sebagai orang-orang yang tidak sadar dan tidak patuh hukum. Dan makalah ini membahas tentang kesadaran dan kepatuhan hukum dengan kaitannya dalam masyarakat sosial. B. Rumusan Masalah
1. Apa Pengertian Penyuluhan Hukum? 2. Apa Pengertian Kesadaran Hukum? 3. Bagaimana Upaya Meningkatkan Penyuluhan Hukum dan Kesadaran Hukum?
BAB II PEMBAHASAN
A. Penyuluhan Dan Kesadaran Hukum Penyuluhan hukum adalah salah satu kegiatan penyebarluasan informasi dan pemahaman terhadap norma hukum dan peraturan perundang-undangan yang berlaku guna mewujudkan dan mengembangkan kesadaran hukum masyarakat sehingga tercipta budaya hukum dalam bentuk tertib dan taat atau patuh terhadap norma hukum dan peraturan perundang-undangan yang berlaku demi tegaknya supremasi hukum. Penyuluhan Hukum diselenggarakan dengan tujuan mewujudkan kesadaran hukum masyarakat yang lebih baik sehingga setiap anggota masyarakat menyadari dan menghayati negara hukum berdasarkan Pancasila. Melibatkan diri dalam pembangunan dan memelihara hasil-hasil pembangunan. 1 Sedangkan Kesadaran hukum masyarakat adalah nilai yang hidup dalam masyarakat dalam bentuk pemahaman dan ketaatan atau kepatuhan masyarakat terhadap norma hukum dan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Soerjono Soekanto mengatakan bahwa kesadaran hukum adalah konsepsi abstrak dalam diri manusia tentang keserasian antara ketertiban dan ketentraman atau yang sepantasnya. 2 Dengan demikian, Kesadaran hukum masyarakat merupakan output dari proses kegiatan penyuluhan hukum yang ditandai dengan adanya rasa untuk menghargai hukum, melalui praktek di lapangan, hanya cara atau teknik penyuluhan hukum yang bersifat komunikatif dan mampu menyentuh hati nurani masyarakat agar menghargai hukum, yang dapat berjalan efektif untuk menimbulkan kesadaran hukum masyarakat. Pilihan orang dalam berperilaku dan bersikap tindak sesuai dengan yang dikehendaki hukum sangat dipengaruhi oleh moral dan karakter masyarakat, dikarenakan hukum tidak pernah lepas dari lingkungan sosialnya. Kesadaran Hukum ada dalam tiap-tiap pribadi dan muncul dari dalam pribadi orang. Kesadaran hukum muncul pada saat banyak terjadi pelanggaran seperti kerusuhan, perampokan, dan pembunuhan. Di sini orang mulai mempermasalahkan ada tidaknya kesadaran hukum di masyarakat karena banyaknya pelanggaran tadi. Kalau keadaan normal, tidak banyak pelanggaran hukum maka orang tidak lagi mempermasalahkan adanya kesadaran hukum. sudah semestinya orang tunduk pada hukum dan t idak melanggar hukum. 1
Sudjana, PENYULUHAN HUKUM DALAM UPAYA PENINGKATAN KESADARAN, Jurnal Pendidikan Ilmu Sosial, Vol. 25, No. 2, Edisi Desember 2016. 2 Soerjono Soekanto, Kesadaran Hukum dan Kepatuhan Hukum , (Jakarta: CV Rajawali, 1982), hlm 151.
B. Upaya Penyuluhan Hukum dan meningkatkan Kesadaran Hukum Cara Penyuluhan Hukum dan Menanamkan Kesadaran Hukum Pada Warga Masyarakat ada banyak caranya. Hukum sejatinya tak akan pernah bisa terjadi bila tidak ada kesadaran untuk mentaatinya. Karena itulah kesadaran hukum menjadi sangat penting karena dalam beberapa literatur tentang hukum dan beberapa bacaan yang menjadi acuan tentang hukum, kesadaran akan hukum juga bisa membentuk hukum itu sendiri. Tentunya, selain ia menguatkan dan memanfaatkan hukum itu secara maksimal. Dalam kesadaran hukum, perlu ada beberapa hal yang ditekankan agar kesadaran hukum itu sendiri bisa berlaku sebagai mana mestinya.3 Berikut hal-hal yang berkaitan dengan kesadaran hukum adalah sebagai berikut. a) Pengetahuan Hukum Pengetahuan hukum masyarakat akan dapat diketahui apabila diajukan beberapa pertanyaan mengenai pengetahuan hukum tertentu. Pertanyaan dimaksud, dijawab oleh masyarakat itu dengan benar, sehingga kita dapat mengatakan bahwa masyarakat itu sudah mempunyai pengetahuan hukum yang benar. Sebaliknya, bila pertanyaan-pertanyaan dimaksud tidak dijawab dengan benar, dapat dikatakan masyarakat tersebut belum atau kurang mempunyai pengetahuan hukum. b) Pemahaman Hukum Ketika seseorang hanya tahu saja dan tidak paham sepenuhnya, maka akan terjadi salah paham yang mengakibatkan hukum tidak berjalan sebagai mana mestinya. Pemahaman tentang hukum itu menjadi satu hal yang harus dimiliki oleh setiap individu yang menjalankan hukum. Pemahaman dalam hal ini berarti pengetahuan tentang setiap isi dalam satu pasal dan juga bagaimana pasal itu bisa terbentuk dan bagaimana menjalankan pasal tersebut. Melalui pemahaman hukum, masyarakat juga diharapkan memahami tujuan peraturan perundang-undangan serta manfaatnya bagi pihak-pihak yang kehidupannya diatur dalam peraturan perundang-undangan. c) Penataan Hukum Seorang warga masyarakat menaati hukum karena berbagai sebab. Sebab-sebab yang dimaksud contohnya adalah sebagai berikut.
3
Beni Ahmad, Sosiologi Hukum, (Bandung: CV PSTAKA SETIA, 2007), hlm 97.
a. Takut karena sanksi negatif, apabila hukum dilanggar. b. Untuk menjaga hubungan baik dengan penguasa. c. Unutk menjaga hubungan baik dengan rekan-rekan sesamanya. d. Karena hukum tersebut sesuai dengan nilai-nilai yang dianut. e. Kepentingannya terjamin. Secara teoritis, faktor keempat merupakan hal yang paling baik. Hal itu disebabkan pada faktor pertama, kedua, dan ketiga, penerapan hukum senantiasa harus diawasi oleh petugas-petugas tertentu. Agar hukum itu benar-benar ditaati dalam kenyataanya. Dalam hal ini, seharusnya ada suatu penelitian yang mendalam mengenai derajat ketaatan terhadap Undang-undang Nomor 38 Tahun 1999. 4 d) Pengharapan Terhadap Hukum Suatu norma hukum akan dihargai oleh warga masyarakat apabila telah mengetahui, memahami, dan menaatinya. Artinya, dia benar-benar dapat merasakan bahwa hukum tersebut menghasilkan ketertiban serta ketentraman dalam dirinya. Hukum tidak hanya berkaitan dengan segi lahiriah dari manusia, namun juga dari segi batiniyah.5 Peningkatan kesadaran hukum masyarakat pada dasarnya dapat dilakukan melalui dua cara, yaitu dalam bentuk tindakan (action) dan pendidikan (education). 1. Tindakan ( Action) Tindakan penyadaran hukum pada masyarakat dapat dilakukan berupa tindakan drastis, yaitu dengan memperberat ancaman hukuman atau dengan lebih mangetatkan pengawasan ketaatan warga negara terhadap undang-undang. Cara ini bersifat insidentil dan kejutan dan bukan merupakan tindakan yang tepat untuk meningkatkan kesadaran hukum masyarakat. 2. Pendidikan ( Education) Pendidikan dapat dilakukan baik secara formal maupun nonformal. Hal yang perlu diperhatikan dan ditanamkan dalam pendidikan formal/nonformal adalah pada pokoknya tentang bagaimana menjadi warganegara yang baik, tentang apa hak serta kewajiban seorang warga negara. Menanamkan kesadaran hukum berarti menanamkan nilai-nilai kebudayaan. Dan nilai-nilai kebudayaan dapat dicapai dengan pendidikan. Oleh karena itu setelah 4
5
Zainuddin Ali, Sosiologi Hukum, (Jakarta: Sinar Grafika, 2006), hlm 66.
Ibid,...68.
mengetahui kemungkinan sebab-sebab merosotnya kesadaran hukum masyarakat usaha pembinaan yang efektif dan efesien ialah dengan pendidikan. 1) Pendidikan Formal Pendidikan sekolah merupakan hal yang lumrah dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Pendidikan kesadaran hukum di sekolah harus dilakukan dari tingkat rendah/ TK sampai jenjang pendidikan tinggi ( perguruan tinggi ). a. Tingkat TK(Taman Kanak-kanak) Di Taman Kanak-kanak sudah tentu tidak mungkin ditanamkan pengertian-pengertian abstrak tentang hukum atau disuruh menghafalkan undang-undang. Yang harus ditanamkan kepada murid Taman Kanak-kanak ialah bagaimana berbuat baik terhadap teman sekelas atau orang lain, bagaimana mentaati peraturan-peraturan yang dibuat oleh sekolah. Yang penting dalam pendidikan di Taman Kanak-kanak ialah menanamkan pada anak-anak pengertian bahwa setiap orang harus berbuat baik dan bahwa larangan-larangan tidak boleh dilanggar dan si pelanggar pasti menerima akibatnya. 6 b. Tingkat SD, SMP dan SMA Pada tingkat ini perlu ditanamkan lebih intensif lagi: hak dan kewajiban warga negara Indonesia, susunan negara kita, Pancasila dan Undang-undang Dasar, pasal-pasal yang penting dari KUHP, bagaimana cara memperoleh perlindungan hukum. Perlu diadakan peraturan-peraturan sekolah. Setiap pelanggar harus ditindak. Untuk itu dan juga untuk menanamkan ”sense of justice” pada murid-murid perlu dibentuk suatu ”dewan murid” dengan pengawasan guru yang akan mengadili pelanggar-pelanggar terhadap peraturan sekolah. Di samping buku pelajaran yang berhubungan dengan kesadaran hukum perlu diterbitkan juga buku-buku bacaan yang berisi cerita-cerita yang heroik. Secara periodik perlu diadakan kampanye dalam bentuk pekan (pekan kesadaran hukum, pekan lalu lintas dan sebagainya) yang diisi dengan perlombaan-perlombaan (lomba mengarang, lomba membuat motto yang ada hubungannya dengan kesadaran hukum), pemilihan warga negara teladan terutama dihubungkan dengan ketaatan mematuhi peraturan peraturan. 6
Atang Hermawan Usman, KESADARAN HUKUM MASYARAKAT DAN PEMERINTAH SEBAGAI
FAKTOR TEGAKNYA NEGARA HUKUM DI INDONESIA, Jurnal Wawasan Hukum, Vol. 30 No. 1 Februari 2014.
c. Tingkat Perguruan Tinggi Perguruan Tinggi, khususnya Fakultas Hukum mempunyi peranan penting dalam hal meningkatkan kesadaran hukum masyarakat, karena di dalanya menghasilkan orang-orang yang memiliki pendidikan hukum yang tinggi. 2) Pendidikan Non Formal Pendidikan non formal ditujukan kepada masyarakat luas meliputi segala lapisan dalam masyarakat. Pedidikan non formal dapat dilakukan dengan beberapa cara, antara lain: penyuluhan hukum, kampanye, dan pameran. Berikut penjelasannya : a. Penyuluhan Hukum Penyuluhan hukum adalah kegiatan untuk meningkatkan kesadaran hukum masyarakat berupa penyampaian dan penjelasan peraturan hukum kepada masyarakat dalam suasana informal agar setiap masyarakat mengetahui dan memahami apa yang menjadi hak, kewajiban dan wewenangnya, sehingga tercipta sikap dan prilaku berdasarkan hukum, yakni disamping mengetahui, memahami, menghayati sekaligus mematuhi /mentaatinya. Penyuluhan hukum dapat dilakukan melalui dua cara: pertama, penyuluhan hukum langsung yaitu kegiatan penyuluhan hukum berhadapan dengan masyarakat yang disuluh, dapat berdialog dan bersambung rasa misalnya : ceramah, diskusi, temu, simulasi dan sebagainya. Kedua, penyuluhan hukum tidak langsung yaitu kegiatan penyuluhan hukum yang dilakukan tidak berhadapan dengan masyarakat yang disuluh, melainkan melalui media/perantara,seperti : radio, televisi, video, majalah, surat kabar, film,dan lain sebagainya. Penyuluhan hukum yang tidak langsung dalam bentuk bahan bacaan, terutama ceritera bergambar atau strip yang bersifat heroik akan sangat membantu dalam meningkatkan kesadaran hukum masyarakat. Buku pegangan yang berisi tentang hak dan kewajiban warga negara Indonesia, susunan negara kita, Pancasila dan Undang-undang Dasar, pasa-pasal yang penting dalam KUHP, bagaimana caranya memperoleh perlindungan hukum perlu diterbitkan. Penyuluhan hukum bertujuan untuk mencapai kesadaran hukum yang tinggi dalam masyarakat, sehingga setiap anggota masyarakat menyadari hak dan kewajibannya sebagai warga Negara, dalam rangka tegaknya hukum, keadilan, perlindungan terhadap harkat dan martabat manusia, ketertiban, ketentraman, dan terbentuknya perilaku warga negara yang taat pada hukum.
b. Kampanye Kampanye peningkatan kesadaran hukum masyarakat dilakukan secara terus menerus yang diisi dengan kegiatan-kegiatan yang disusun dan direncanakan, seperti: ceramah, berbagai macam perlombaan, pemilihan warga negara teladan dan lain sebagainya. c. Pameran Suatu pameran mempunyai fungsi yang informatif edukatif. Maka tidak dapat disangkal peranannya yang positif dalam meningkatkan dan membina kesadaran hukum masyarakat. Dalam pameran hendaknya disediakan buku vademecum, brosur serta pamflet di samping diperlihatkan film, slide, VCD dan sebagainya yang merupakan visualisasi kesadaran hukum yang akan memiliki daya tarik masyarakat yang besar. Dan pada akhirnya dalam upaya mensukseskan peningkatan kesadaran hukum masyarakat masih diperlukan partisipasi dari para pejabat dan pemimpin-pemimpin.
BAB III PENUTUP A. Kesimpulan
Kesadaran hukum merupakan cara pandang masyarakat terhadap hukum, apa yang seharusnya dilakukan dan tidak dilakukan terhadap hukum, serta penghormatan terhadap hak-hak orang lain. Kondisi kesadaran hukum masyarakat dapat ditinjau dari empat parameter (dari segi pelanggaran, pelaksanaan hukum, jurnalistik dan dari segi hukum).
Pandangan
tersebut
bukan
hanya
pertimbangan
semata
yang
bersifat
objektif. Kesadaran hukum bukan hanya untuk dipahami dan ditingkatkan melainkan juga harus kita bina agar terbentuk suatu warga negara yang taat pada hukum. Maka dari itu dibutuhkan suatu pendidikan dan penyuluhan hukum.
DAFTAR PUSTAKA
Sudjana, PENYULUHAN HUKUM DALAM UPAYA PENINGKATAN KESADARAN, Jurnal Pendidikan Ilmu Sosial, Vol. 25, No. 2, Edisi Desember 2016. Soekanto, Soerjono. 1982. Kesadaran Hukum dan Kepatuhan Hukum. Jakarta: CV Rajawali. Ahmad, Ahmad. 2007. Sosiologi Hukum. Bandung: CV PSTAKA SETIA. Ali, Zainuddin. 2006. Sosiologi Hukum. Jakarta: Sinar Grafika. Atang Hermawan Usman, KESADARAN HUKUM MASYARAKAT DAN PEMERINTAH SEBAGAI FAKTOR TEGAKNYA NEGARA HUKUM DI INDONESIA, Jurnal Wawasan Hukum, Vol. 30 No. 1 Februari 2014.
