Peraturan, Standar dan Baku Mutu Pencemaran Udara

BAB I
PENDAHULUAN
I.1 Latar Belakang
Udara dimana di dalamnya terkandung sejumlah oksigen, merupakan komponen esensial bagi kehidupan, baik manusia maupun makhluk hidup lainnya. Udara merupakan campuran dari gas, yang terdiri dari sekitar 78 % Nitrogen, 20 % Oksigen; 0,93 % Argon; 0,03 % Karbon Dioksida (CO2) dan sisanya terdiri dari Neon (Ne), Helium (He), Metan (CH4) dan Hidrogen (H2). Udara dikatakan "normal" dan dapat mendukung kehidupan manusia apabila komposisinya seperti tersebut diatas. Sedangkan apabila terjadi penambahan gas-gas lain yang menimbulkan gangguan serta perubahan komposisi tersebut, maka dikatakan udara sudah tercemar.
Akibat aktivitas perubahan manusia udara seringkali menurun kualitasnya. Perubahan kualitas ini dapat berupa perubahan sifat-sifat fisis maupun sifat-sifat kimiawi. Perubahan kimiawi, dapat berupa pengurangan maupun penambahan salah satu komponen kimia yang terkandung dalam udara, yang lazim dikenal sebagai pencemaran udara. Kualitas udara yang dipergunakan untuk kehidupan tergantung dari lingkungannya. Kemungkinan disuatu tempat dijumpai debu yang bertebaran dimana-mana dan berbahaya bagi kesehatan. Demikian juga suatu kota yang terpolusi oleh asap kendaraan bermotor atau angkutan yang dapat menimbulkan gangguan kesehatan. Melihat betapa pentingnya udara bagi kehidupan di bumi untuk itulah diciptakan sebuah peraturan yang mengatur aktivitas yang dapat mempengaruhi kualitas udara di bumi. Salah satunya adalah peraturan dan baku mutu tentang penecemaran udara yang akan dibahas pada makalah ini.
I.2 Tujuan
Tujuan disusunnya makalah ini adalah untuk memenuhi tugas mata kuliah Pencemaran Udara. Selain itu, makalah ini juga dapat memberikan sedikit kajian tentang beberapa peraturan dan baku mutu tentang penecemaran udara.

BAB II
PEMBAHASAN
2.1 Daftar Peraturan/ Standar/ Baku Mutu Pencemaran Udara
Dalam mata kuliah pencemaran udara, seorang mahasiswa Teknik Lingkungan harus bisa mengetahui dan memahami Peraturan/ Standar/ Baku Mutu yang berkaitan dengan Pencemaran udara. Oleh karena itu, pada pembahasan kali ini akan dibahas mengenai daftar Daftar Peraturan Perundang-undangan di Bidang Lingkungan Hidup tentang Pengendalian Pencemaran Udara:
Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 1999 tentang Pengendalian Pencemaran Udara
Keputusan MENLH Nomor KEP-13/MENLH/03/1995 tentang Baku Mutu Emisi Sumber Tidak Bergerak
Keputusan MENLH Nomor KEP-48/MENLH/11/1996 tentang Baku Tingkat Kebisingan
Keputusan MENLH Nomor KEP-49/MENLH/11/1996 tentang Baku Tingkat Getaran
Keputusan MENLH Nomor KEP-50/MENLH/11/1996 tentang Baku Tingkat Kebauan
Keputusan Kepala Bapedal Nomor KEP-205/BAPEDAL/07/1996 tentang Pedoman Teknis Pengendalian Pencemaran Udara Sumber Tidak Bergerak
Keputusan MENLH Nomor KEP-45/MENLH/10/1997 tentang Indeks Standar Pencemar Udara
Keputusan Kepala Bapedal Nomor KEP-107/BAPEDAL/11/1997 tentang Pedoman Teknis Perhitungan dan Pelaporan Serta Informasi Indeks Standar Pencemar Udara
Peraturan MENLH Nomor 05 Tahun 2006 tentang Ambang Batas Emisi Gas Buang Kendaraan Bermotor Lama
Peraturan MENLH Nomor 07 Tahun 2007 tentang Baku Mutu Emisi Sumber Tidak Bergerak Bagi Ketel Uap
Peraturan MENLH Nomor 17 Tahun 2008 tentang Baku Mutu Emisi Sumber Tidak Bergerak Bagi Usaha dan/atau Kegiatan Industri Keramik
Peraturan MENLH Nomor 18 Tahun 2008 Baku Mutu Emisi Sumber Tidak Bergerak Bagi Usaha dan/atau Kegiatan Industri Carbon Black
Peraturan MENLH Nomor 21 Tahun 2008 tentang Baku Mutu Emisi Sumber Tidak Bergerak Bagi Usaha dan/atau Kegiatan Pembangkit Tenaga Listrik Termal
Peraturan MENLH Nomor 04 Tahun 2009 tentang Ambang Batas Emisi Gas Buang Kendaraan Bermotor Tipe Baru
Peraturan MENLH Nomor 07 Tahun 2009 tentang Ambang Batas Kebisingan Kendaraan Bermotor Tipe Baru
Peraturan MENLH Nomor 13 Tahun 2009 tentang Baku Mutu Emisi Sumber Tidak Bergerak Bagi Usaha dan/atau Kegiatan Minyak dan Gas Bumi
Peraturan MENLH Nomor 12 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Pengendalian Pencemaran Udara di Daerah
Peraturan MENLH Nomor 35 Tahun 2009 tentang Pengelolaan Halon
Peraturan MENLH Nomor 04 Tahun 2011 tentang Standar Kompetensi dan Sertifikasi Kompetensi Penanggung Jawab Pengendalian Pencemaran Udara
Peraturan MENLH Nomor 07 Tahun 2012 tentang Pengelolaan Emisi Sumber Tidak Bergerak Bagi Usaha dan/atau Kegiatan Industri Rayon
Peraturan MENLH Nomor 10 Tahun 2012 tentang Baku Mutu Emisi Gas Buang Kendaraan Bermotor Tipe Baru Kategori L3
Peraturan MENLH Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pedoman Penghitungan Beban Emisi Kegiatan Industri Minyak dan Gas Bumi
Peraturan MENLH Nomor 23 Tahun 2012 tentang Perubahan Atas Peraturan MENLH Nomor 10 Tahun 2012 tentang Baku Mutu Emisi Gas Buang Kendaraan Bermotor Tipe Baru Kategori L3
2.2 Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 1999 tentang Pengendalian Pencemaran Udara
Makalah ini akan membahas mngenai Baku mutu udara ambien yang termuat dalam Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 1999 tentang Pengendalian Pencemaran Udara adalah sebagai berikut:

CATATAN :
(*) PM2,5 mulai berlaku tahun 2002
Nomor 11 s/d 13 Hanya diberlakukan untuk daerah/kawasan Industri Kimia Dasar.
Contoh : - Industri Petrokimia
- Industri Pembuatan Asam Sulfat
Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 1999 tentang Pengendalian Pencemaran Udara dapat dijelaskan mengandung maksud yaitu udara mempunyai arti yang sangat penting di dalam kehidupan makhluk hidup dan keberadaan benda-benda lainnya. Sehingga udara merupakan sumber daya alam yang harus dilindungi untuk hidup dan kehidupan manusia dan makhluk hidup lainnya. Hal ini berarti bahwa pemanfaatannya harus dilakukan secara bijaksana dengan memperhitungkan kepentingan generasi sekarang dan yang akan datang. Untuk mendapatkan udara sesuai dengan tingkat kualitas yang diinginkan maka pengendalian pencemaran udara menjadi sangat penting untuk dilakukan.
Pencemaran udara diartikan dengan turunnya kualitas udara sehingga udara mengalami penurunan mutu dalam penggunaannya yang akhirnya tidak dapat digunakan lagi sebagaimana mestinya sesuai dengan fungsinya. Dalam pencemaran udara selalu terkait dengan sumber yang menghasilkan pencemaran udara yaitu sumber yang bergerak (umumnya kendaraan bermotor) dan sumber yang tidak bergerak (umumnya kegiatan industri) sedangkan pengendaliannya selalu terkait dengan serangkaian kegiatan pengendalian yang bermuara dari batasan baku mutu udara. Dengan adanya tolok ukur baku mutu udara maka akan dapat dilakukan penyusunan dan penetapan kegiatan pengendalian pencemaran udara. Penjabaran kegiatan pengendalian pencemaran udara nasional merupakan arahan dan pedoman yang sangat penting untuk pengendalian pencemaran udara di daerah. Disamping sumber bergerak dan sumber tidak bergerak seperti tersebut di atas, terdapat emisi yang spesifik yang penanganan upaya pengendaliannya masih belum ada acuan baik di tingkat nasional maupun internasional. Sumber emisi ini adalah pesawat terbang, kapal laut, kereta api, dan kendaraan berat spesifik lainnya.
Maka penggunaan sumber-sumber emisi spesifik tersebut di atas harus tetap mempertimbangkan kaidah-kaidah pengelolaan lingkungan hidup. Mengacu kepada Undang-undang Pengelolaan Lingkungan Hidup ditetapkan bahwa sasaran pengelolaan lingkungan hidup adalah tercapainya keselarasan, keserasian dan keseimbangan antara manusia dan lingkungan hidup dengan memepertimbangkan generasi kini dan yang akan datang serta terkendalinya pemanfaatan sumber daya alam secara bijaksana. Pengendalian pencemaran udara mengacu kepada sasaran tersebut sehingga pola kegiatannya terarah dengan tetap memepertimbangkan hak dan kewajiban serta peran serta masyarakat.
Selanjutnya ditegaskan pula bahwa hak setiap anggota masyarakat atas lingkungan hidup yang baik dan sehat yang diikuti dengan kewajiban untuk memelihara dan melestarikan fungsi lingkungan hidup. Sehingga setiap orang mempunyai peran yang jelas di dalam hak dan kewajibannya mengelola lingkungan hidup. Dalam peraturan pemerintah ini juga diatur hak dan kewajiban setiap anggota masyarakat serta setiap pelaku usaha dan/atau kegiatan agar dalam setiap langkah kegiatannya tetap menjaga dan memelihara kelestarian fungsi lingkungan hidup.
Pengendalian pencemaran udara mencakup kegiatan-kegiatan yang berintikan :
inventarisasi kualitas udara daerah dengan mempertimbangkan berbagai kriteria yang ada dalam pengendalian pencemaran udara;
penetapan baku mutu udara ambien dan baku mutu emisi yang digunakan sebagai tolok ukur pengendalian pencemaran udara;
penetapan mutu kualitas udara di suatu daerah termasuk perencanaan pengalokasian kagiatan yang berdampak mencemari udara;
pemantauan mutu kualitas udara baik ambien dan emisi yang diikuti dengan evaluasi dan analisis;
pengawasan terhadap penaatan peraturan pengendalian pencemaran udara;
peran masyarakat dalam kepedulian terhadap pengendalian pencemaran udara;
kebijakan bahan bakar yang diikuti dengan serangkaian kegiatan terpadu dengan mengacu kepada bahan bakar bersih dan ramah lingkungan.
penetapan kebijakan dasar baik teknis maupun non-teknis dalam pengendalian pencemaran udara secara nasional.

2.3 Keputusan MENLH Nomor KEP-48/MENLH/11/1996 tentang Baku Tingkat Kebisingan
Makalah ini akan membahas mngenai Baku mutu udara ambien yang termuat dalam Keputusan MENLH Nomor KEP-48/MENLH/11/1996 tentang Baku Tingkat Kebisinganadalah sebagai berikut:

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 1996 metoda pengukuran, perhitungan dan evaluasi tingkat kebisingan lingkungan adalah sebagai berikut:
Metoda Pengukuran
Pengukuran tingkat kebisingan dapat dilakukan dengan dua cara:
Cara Sederhana
Dengan sebuah sound level meter biasa diukur tingkat tekanan bunyi dB(A) selama 10 (sepuluh) menit untuk tiap pengukuran. Pembacaan dilakukan setiap 5 (lima) detik.
Cara Langsung
Dengan sebuah integrating sound level meter yang mempunyai fasilitas pengukuran LTM5, yaitu Leq dengan waktu ukur setiap 5 detik, dilakukan pengukuran selama 10 (sepuluh) menit.
Waktu pengukuran dilakukan selama aktifitas 24 jam (LSM) dengan cara pada siang hari tingkat aktifitas yang paling tinggi selama 16 jam (LS) pada selang waktu 06.00 - 22.00 dan aktivitas dalam hari selama 8 jam (LM) pada selang 22.00 - 06.00.
Setiap pengukuran harus dapat mewakili selang waktu tertentu dengan menetapkan paling sedikit 4 waktu pengukuran pada siang hari dan pada malam hari paling sedikit 3 waktu pengukuran, sebagai contoh:
L1 diambil pada jam 07.00 mewakili jam 06.00 - 09.00
Keterangan :
-
Leq
:
Equivalent Continous Noise Level atau Tingkat Kebisingan Sinambung Setara ialah nilai tingkat kebisingan dari kebisingan yang berubah-ubah (fluktuatif) selama waktu tertentu, yang setara dengan tingkat kebisingan dari kebisingan yang ajeg (steady) pada selang waktu yang sama.
Satuannya adalah dB(A).
-
LTMS
=
Leq dengan waktu sampling tiap 5 detik
-
LS
=
Leq selama siang hari
-
LM
=
Leq selama malam hari
-
LSM
=
Leq selama siang dan malam hari

Metode Perhitungan
(dari contoh)
LS dihitung sebagai berikut:
LS = 10 log 1/16 {T1.100,1 L1 + ... + T4.100,1 L4} dB(A)
LM dihitung sebagai berikut:
LM = 10 log 1/8 {T5.100,1 L5 + ... + T7.100,1 L7} dB(A)
Untuk mengetahui apakah tingkat kebisingan sudah melampaui tingkat kebisingan maka perlu dicari nilai LSM dari pengukuran lapangan. LSM dihitung dari rumus:
LSM = 10 log 1/24 {16.100,1 LS + 8.100,1 (LM+5)} dB(A)
Metode Evaluasi
Nilai LSM yang dihitung dibandingkan dengan nilai baku tingkat kebisingan yang ditetapkan dengan toleransi + 3 db(A).
2.4 Peraturan Daerah Kota Padang Panjang Nomor 8 Tahun 2009 Tentang Kawasan Tanpa Asap Rokok Dan Kawasan Tertib Rokok
Peraturan Daerah Kota Padang Panjang Nomor 8 Tahun 2009 Tentang Kawasan Tanpa Asap Rokok Dan Kawasan Tertib Rokok ini merupakan salah satu peraturan tentang pencemaran udara yang ada di dareah di Sumatera Barat dimana peraturan ini berisikan hal yaitu mengenai Pembangunan kesehatan sebagai salah satu upaya pembangunan nasional
diarahkan guna tercapainya kesadaran, kemauan dan kemampuan untuk hidup
sehat bagi setiap penduduk, agar dapat mewujudkan derajat kesehatan yang
optimal. Untuk mewujudkan derajat kesehatan yang optimal bagi masyarakat tersebut, diselenggarakan berbagai upaya kesehatan dimana salah satu upaya dimaksud adalah pengamanan zat adiktif yang diatur dalam Pasal 44 Undang-undang Nomor 23 Tahun 1992 tentang Kesehatan. Rokok merupakan salah satu zat adiktif yang bila digunakan dapat mengakibatkan bahaya kesehatan bagi individu dan masyarakat, oleh karena dalam rokok terdapat kurang lebih 4.000 (empat ribu) zat kimia antara lain nikotin yang bersifat adiktif dan tar yang bersifat karsinogenik, yang dapat mengakibatkan berbagai penyakit antara lain kanker, penyakit jantung, impotensi, penyakit darah, enfisema, bronkitis kronik, dan gangguan kehamilan. Dalam rangka peningkatan upaya penanggulangan bahaya akibat merokok khususnya bagi perokok pasif dan juga implementasi pelaksanaannya di lapangan lebih efektif, efisien dan terpadu, diperlukan peraturan perundang-undangan dalam bentuk Peraturan Daerah tentang Kawasan Tanpa Asap Rokok dan Kawasan Tertib Rokok, dengan tujuan:
a. melindungi kesehatan masyarakat dari bahaya akibat merokok;
b. membudayakan hidup sehat;
c. menekan perokok pemula;
d. melindungi kesehatan perokok pasif.

DAFTAR PUSTAKA
Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 1999 tentang Pengendalian Pencemaran Udara
Keputusan MENLH Nomor KEP-48/MENLH/11/1996 tentang Baku Tingkat Kebisingan
Peraturan Daerah Kota Padang Panjang Nomor 8 Tahun 2009 Tentang Kawasan Tanpa Asap Rokok Dan Kawasan Tertib Rokok

MAKALAH PENCEMARAN UDARA

"PERATURAN/ STANDAR/ BAKU MUTU PENCEMARAN UDARA"

OLEH : KELOMPOK II
ANGGOTA : PUTRI AULIA (1310941041)
DILA YURIANTI RAHMAH (1310942003)
DOSEN : VERA SURTIA, PhD

JURUSAN TEKNIK LINGKUNGAN
FAKULTAS TEKNIK-UNIVERSITAS ANDALAS
PADANG
2015

Peraturan, Standar dan Baku Mutu Pencemaran Udara

Recommend Documents