PERATURAN INTERNAL STAF MEDIS KLINIK PRATAMA TABITA PENDAHULUAN Staf medis merupakan tenaga yang mandiri, karena setiap dokter dan dokter gigi memiliki kebebasan profesi dalam mengambil keputusan klinis pada pasien. Keputusan untuk memberikan tindakan medis maupun terapi pada setiap pasien harus dilakukan atas kebebasan dan kemandirian profesi dan tidak boleh atas pengaruh atau tekanan pihak lain. Kebebasan profesi yang diberikan tidaklah berarti kebebasan penuh tanpa batas namun harus tetap terikat dengan standar profesi, standar kompetensi dan standar pelayanan medis. Melalui peraturan internal, profesi medis yang bertugas di Klinik Pratama Tabita diharapkan dapat melakukan self governing, self controlling dan self disciplining. Tujuan pengaturan diri sendiri tidak memiliki maksud lain kecuali untuk manjaga mutu staf medis dalam memberikan layanan. Oleh karena itu perlu dibuat peraturan tersendiri (medical staff by laws) yang dapat mengatur staf medis secara internal.
BAB I KETENTUAN UMUM Pasal 1 Dalam peraturan ini, yang dimaksud dengan: 1. 2. 3. 4. 5.
Klinik adalah Klinik Pratama Tabita. Yayasan adalah Yayasan Tunas Bangsa Ceria. Direktur adalah pimpinan pengelola klinik pratama Tabita Penanggung jawab adalah tenaga medis yang bertanggung jawab atas pelayanan klinik Staf medis fungsional adalah dokter umum, dokter gigi, dokter spesialis yang memiliki
ijin praktek di klinik pratama Tabita. 6. Praktik kedokteran adalah rangkaian kegiatan yang yang dilakukan oleh dokter, dokter spesialis, dokter gigi terhadap pasien dalam melaksanakan upaya kesehatan. 7. Pelayanan medis adalah pelayanan kesehatan yang diberikan oleh dokter, dokter spesialis, dokter gigi sesuai dengan kompetensi dan kewenangannya yang dapat berupa pelayanan promotif, preventif, diagnostik, konsultatif, kuratif atau rehabilitatif. 8. Peraturan internal staf medis (medical staff by laws) adalah suatu peraturan organisasi staf medis yang ditetapkan oleh pemilik klinik sebagai kerangka acuan untuk pengaturan diri sendiri (self governing) yang dapat diterima secara umum. 9. Surat Tanda Registrasi yang selanjutnya disingkat STR adalah bukti tertulis yang diberikan oleh Konsil Kedokteran Indonesia kepada dokter, dokter spesialis, dokter gigi yang telah diregistrasi. 10. Pengangkatan staf medis adalah penempatan seorang dokter, dokter spesialis, dokter gigi untuk menjadi staf medis fungsional yang memiliki kewenangan menyelenggarakan praktik kedokteran. BAB II NAMA, TUJUAN, TANGGUNG JAWAB DAN KEWAJIBAN Pasal 2 1. Organisasi staf medis Klinik Pratama Tabita bernama Kelompok Staf Medis Klinik Pratama Tabita yang selanjutnya disebut Kelompok Staf Medis yang dipimpin oleh seorang Koordinator Pelayanan Medis. 2. Koordinator Pelayanan Medis ditunjuk oleh Direktur melalui surat pengangkatan. 3. Kelompok Staf Medis beralamat di Klinik Pratama Tabita Jalan Lebak Jaya III/41 Surabaya.
Pasal 3 Tujuan Pengorganisasian staf medis klinik adalah sebagai berikut: a. Memberikan keleluasaan kepada staf medis untuk mengatur dirinya sendiri berdasarkan prinsip-prinsip yang dapat diterima secara umum. b. Menjamin penyelenggaraan praktik kedokteran sesuai dengan standar profesi yang berlaku. c. Menjamin seluruh pasien klinik mendapatkan layanan medis dan perhatian serta memastikan pemberian pelayanan medis tidak didasarkan pada suku, agama, ras, etnis, warna kulit, kebangsaan, jenis kelamin, cacat mental atau fisik, umur, kondisi kesehatan, status perkawinan, asal usul, dan orientasi seksual. d. Menyediakan wadah untuk membahas dan mencari jalan keluar persoalan-persoalan yang berhubungan dengan etika profesi kedokteran atau penyalahgunaan kewenangan klinis oleh staf medis. e. Menyediakan wadah koordinasi dengan pimpinan dan tenaga kesehatan lainnya di klinik f. Merumuskan dan memelihara tata tertib, ketentuan dan peraturan untuk pengaturan sendiri staf medis yang menyelenggarakan paraktik kedokteran di klinik. g. Memastikan seluruh staf medis selalu berusaha mempertahan kualitas profesionalnya dalam bekerja sebagai wujud konsekuensi kewenangan klinis yang diberikan dalam melaksanakan pemeriksaan, penegakan diagnosis, pemberian tindakan medis dan pemberian terapi yang tepat. h. Membantu merencanakan pengembangan fasilitas, tenaga dan program klinik Pasal 4 Setiap Staf Medis klinik bertanggung jawab: a. Mematuhi seluruh ketentuan kepegawaian yang berlaku di Klinik Pratama Tabita. b. Menunjukkan komitmen untuk mewujukan visi dan misi klinik. c. Memberikan pertolongan pertama pada pasien gawat darurat sesuai kemampuan yang dimilikinya sebagaimana yang dikehendaki oleh peraturan dan perundang-undangan yang berlaku. d. Mematuhi Panduan Pelayanan Klinik dan standar lain yang ditetapkan klinik. e. Memakai tanda pengenal sebagai staf medis klinik pada saat memberikan pelayanan medis.
f. Berpartisipasi dalam pertemuan-pertemuan baik pertemuan untuk membahas masalah medis, perencanaan atau pertemuan lain untuk meningkatkan kinerja pelayanan medis klinik. Pasal 5 Koordinator Pelayanan Medis bertanggung jawab: a. Memberikan rekomendasi kepada penanggung jawab klinik terhadap permohonan pengangkatan staf medis dan pengangkatan kembali. b. Menyusun indikator mutu klinis dan melakukan evaluasi penampilan kinerja praktik kedokteran staf medis berdasarkan data yang komprehensif c. Memberi kesempatan bagi staf medis untuk mengikuti Continuing Professional Development (CPD)/Pendidikan kedokteran berkelanjutan (PKB) d. Memberi masukan kepada penanggung jawab klinik mengenai hal-hal yang terkait dengan praktik kedokteran. e. Membuat Panduan Pelayanan Klinik dan Standard Operating Prosedur serta dokumen terkaitnya dan merivisinya secara berkala sesuai perkembangan ilmu pengetahuan dan fasilitas klinik. f. Pembuatan Panduan Pelayanan Klinik dan Standard Operating Prosedur dan setiap revisinya harus mendapat persetujuan dari direktur untuk memenuhi azas legalitas. Pasal 6 1. Kewajiban Umum Staf medis klinik a. Memberikan pelayanan medis kepada pasien klinik sesuai dengan ketentuan, peraturan dan standar yang berlaku di klinik. b. Mempelajari dan mematuhi seluruh ketentuan, peraturan dan standar yang berlaku di klinik dalam memberikan layanan medis. c. Tidak memberikan layanan medis sebelum dinyatakan memenuhi syarat untuk melakukan praktik kedokteran di klinik oleh kelompok staf medis 2. Kewajiban Khusus Staf Medis RSUD
a. Memberikan pelayanan medis sesuai dengan standar profesi, standar pelayanan dan standar prosedur operasional serta kebutuhan medis pasien; b. Merujuk pasien ke dokter, dokter spesialis, dokter gigi atau dokter spesialis lain yang mempunyai keahlian atau kemampuan yang lebih baik apabila tidak mampu melakukan suatu pemeriksaan atau pengobatan. c. Merahasiakan segala sesuatu yang diketahuinya tentang pasien bahkan juga sekalipun pasien itu telah meninggal d. Melakukan pertolongan darurat atas dasar perikemanusiaan kecuali bila ia yakin ada orang lain yang bertugas dan mampu malakukannya; Pasal 7 Kewajiban Koordinator Pelayanan Medis a. Menyusun standar prosedur operasional administarsi seperti pengaturan tugas pertemuan klinik, dan prosedur konsultasi. b. Penyusunan standar prosedur operasional administrasi sebagaimana yang dimaksud huruf a dibawah kooordinasi dan kendali penanggung jawab klinik c. Menyusun panduan pelayanan klinik minimal untuk 10 penyakit terbanyak d. Penyusunan standar pelayanan medis sebagaimana yang dimaksud huruf c dibawah koordinasi dan kendali penanggung jawab klinik. e. Menyusun indikator mutu klinis minimal 3 indikator mutu proses dan output f. Menyususn uraian tugas dan kewenangan masing-masing staf medis. Pasal 8 Kewajiban Penanggung Jawab Klinik a. Menyusun peraturan internal staf medis (medical staff bylaws) b. Membuat standarisasi format standar pelayanan medis c. Membuat standarisasi format pengumpulan, pemantauan dan pelaporan indicator mutu klinik, d. Melakukan pemantauan mutu klinik, etika kedokteran dan pelaksanaan pengembangan profesi medis. BAB III PENGANGKATAN STAF MEDIS DAN PENGANGKATAN KEMBALI Pasal 9
1.
Pengangkatan staf medis dan pengangkatan kembali wajib memperhatikan kebutuhan
masyarakat dan kesinambungan pelayanan kesehatan di klinik 2. Koordinator pelayanan medis wajib membuat tata cara dan persyaratan administrasi untuk pengangkatan staf medis dan pengangkatan kembali; Dalam membuat tata cara dan persyaratan administarasi sebagaimana yang dimaksud
3.
pada ayat (2) harus mengacu pada standar profesi dan standar kompetensi yang dikembangkan oleh perhimpunan profesi. Pasal 10 1.
Untuk dapat diangkat sebagai staf medis klinik, seorang dokter harus memenuhi ketentuan sebagai berikut;
a.
Telah dinyatakan lulus oleh fakultas kedokteran yang terakreditasi di Indonesia atau lulusan fakultas kedokteran luar negeri yang telah menyelesaikan masa adaptasi, dibuktikan
b.
dengan ijazah atau keterangan yang sejenis oleh lembaga yang berwenang. Telah memiliki Surat Tanda Registrasi (STR) dari Konsil Kedokteran Indonesia yang
c.
masih berlaku Membuat surat pernyataan bersedia mengurus ijin praktek setelah diterima secara
resmi sebagai staf medis d. Tidak pernah melakukan pelanggaran etika yang diberikan sanksi oleh organisasi profesi e.
Tidak pernah melakukan pelanggaraan hubungan kerja dengan tempat bekerja sebelumnya. 2.
a. b. c. d.
Staf medis dapat diberhentikan baik secara tetap atau sementara apabila:
Meninggal dunia; Menyatakan mengundurkan diri sebagai staf medis klinik; Pindah tempat tugas ke instansi lain; Mendapat hukuman disiplin karena pelanggaran peraturan kepegawaian, kode etik profesi
dan kode etik klinik; e. Mendapat hukuman karena melakukan tindakan pidana yang telah memiliki kekuatan hukum tetap;
f. Dinyatakan oleh dokter penguji kesehatan mengalami cacat fisik atau cacat mental baik yang bersifat permanent atau sementara sehingga tidak memungkinkan untuk menyelenggarakan praktik kedokteran. 3.
Permintaan untuk melakukan pegujian kesehatan dilakukan oleh direktur atau penanggung jawab klinik; Pasal 11
1.
Pengangkatan staf medis, pengangkatan kembali, pemberhentian tetap dan
pemberhentian sementara dilakukan dalam rapat kelompok staf medis. 2. Rapat kelompok staf medis sebagaimana yang dimaksud ayat 1 harus dihadiri oleh koordinator pelayanan medis serta harus dihadiri oleh penanggung jawab klinik dan atau direktur; Pasal 12 Prosedur pengangkatan staf medis dan pengangkatan kembali 1.
Dokter, dokter spesialis, dokter gigi yang akan diangkat menjadi staf medis atau akan diangkat kembali mengajukan surat permohonan ke direktur; Direktur meneruskan lamaran ke penanggung jawab klinik; Penanggung jawab klinik menilai persyaratan administasi; Penanggung jawab klinik dan koordinator pelayanan medis melakukan penilaian
2. 3. 4.
kemampuan individu yang bersangkutan 5. Penanggung jawab klinik menyerahkan hasil penilaian ke direktur dalam amplop tertutup; Hasil penilaian bersifat rahasia; Direktur menerbitkan surat keputusan untuk menerima atau menolak permohonan
6. 7.
untuk diangkat menjadi staf medis atau diangkat kembali sesuai hasil penilaian; BAB IV KATEGORI STAF MEDIS Pasal 13 Staf medis berdasarkan hubungan kerja dengan klinik terbagi kedalam kategori:
a. Dokter Tetap adalah dokter, dokter spesialis, dokter gigi yang berstatus karyawan klinik, bekerja purna waktu dan mendapat gaji tetap dari klinik. Setiap dokter tetap berhak untuk dipilih dan memilih pada berbagai jabatan staf medis, berhak berbicara dalam pertemuan staf medis, berhak untuk berpartisipasi aktif mengikuti berbagai kegiatan staf medis serta menghadiri pertemuan-pertemuan staf medis serta berhak melaksanakan kegiatan pelayanan medis sesuai penempatannya. b. Dokter Tamu adalah dokter, dokter spesialis, dokter gigi yang bekerja paruh waktu di klinik, dan tidak mendapat gaji tetap dari klinik. Setiap dokter tamu berhak untuk memilih tetapi tidak memiliki hak untuk dipilih pada berbagai jabatan staf medis, memiliki hak bicara pada pertemuan staf medis, berpartisipasi aktif dalam kegiatan staf medis, menghadiri pertemuan-pertemuan staf medis medis serta berhak melaksanakan kegiatan pelayanan medis sesuai penempatnnya. c. Dokter Rekanan adalah dokter yang bekerja di klinik dengan ikatan kerja sama tertentu. Setiap dokter rekanan tidak berhak untuk memilih dan dipilih pada berbagai jabatan staf medis, memiliki hak berbicara pada pertemuan staf medis, memiliki hak untuk berpartisipasi aktif dalam kegiatan staf medis, menghadiri pertemuan-pertemuan staf medis medis serta berhak melaksanakan kegiatan pelayanan medis sesuai penempatnnya. Pasal 14 1.
Setiap staf medis memiliki kesempatan dan hak yang sama menggunakan fasilitas dan sumber daya klinik Jika tempat praktik yang tersedia terbatas jumlahnya maka prioritas pertama
2.
menyelenggarakan pelayanan medis diberikan pada dokter tetap selanjutnya prioritas berikutnya diberikan pada dokter tamu, selanjutnya dokter rekanan. BAB V KEWENANGAN KLINIS (CLINICAL PRIVILEGES) Pasal 15
1.
Kewenangan klinis untuk melakukan pemeriksaan, penegakan diagnosa, pemberian terapi dan prosedur serta tindakan medis lainnya diberilkan pada staf medis sesuai
dengan kompetensi yang dimilikinya. 2. Kewenangan klinis staf medis berakhir dengan sendirinya pada saat masa berlaku STR nya habis. Pasal 16 1.
Direktur atas usulan penanggung jawab klinik dapat memberikan kewenangan klinis sementara (temporary previleges) pada staf medis tertentu; Staf medis tertentu sebagaimana yang dimaksud ayat (1) diberikan pada staf medis
2.
yang berakhir masa berlaku STR nya dan masih dalam proses pengurusan. Masa pemberian kewenangan klinis sementara (temporary privileges) maksimal 6
3.
(enam) bulan. Pasal 17 1.
Dalam situasi tertentu direktur dapat memberikan kewenangan klinis darurat (emergency previleges) pada staf medis klinik atau dokter, dokter gigi, dokter spesialis dan dokter gigi spesilis yang bukan staf medis klinik untuk menjaga kelangsungan
pelayanan medis di klinik. 2. Pemberian kewenangan klinis darurat (emergency previleges) pada staf medis RSUD berakhir dengan sendirinya setelah staf medis yang memiliki kompetensi telah berada dan bertugas kembali di klinik. Pemberian kewenangan klinis untuk dokter, dokter gigi, dokter spesialis dan dokter
3.
gigi spesialis yang bukan staf medis klinik sebagaimana yang dimaksud ayat (1) berakhir setelah situasi memungkinkan kelompok staf medis melakukan rapat penilaian. Pasal 18 1.
Untuk kepentingan bakti sosial, penelitian, pengembangan ilmu pengetahuan dan penanggulan bencana direktur dapat memberikan kewenangan klinis sesaat (provisional
preveleges) pada dokter, dokter gigi, dokter spesialis dan dokter gigi spesialis yang bukan staf medis klinik. 2. Pemberian kewenangan klinis sesaat berakhir dengan sendirinya setelah masa bakti sosial, penelitian, pengembangan ilmu pengetahuan dan penaggulangan bencana dinyatakan berakhir oleh direktur atau pejabat yang berwenang. BAB VI PEMBINAAN Pasal 19 1.
Atas permintaan direktur, kelompok staf medis dapat menyelidiki dugaan terjadinya pelanggaran etika profesi, malpraktek atau penyalahgunaan kewenangan klinis lainnya. Kelompok staf medis menyampaikan laporan hasil penyelidikan penanggung jawab
2.
klinik secara tertulis dengan tembusan kepada direktu; 3. Jika terdapat bukti-bukti pendahuluan yang cukup maka penanggung jawab klinik memerintahkan kelompok staf medis mengadakan rapat untuk mememanggil staf medis terlapor untuk dimintai keterangan. Untuk menjaga prinsip penyelesaian yang adil maka setiap rapat yang dilaksanakan
4.
karena terjadinya pelanggaran etika profesi, malpraktek atau penyalahgunaan kewenangan klinis lainnya harus dihadiri oleh direktur dan atau penanggung jawab klinik; Pasal 20 1.
Berdasarkan rekomendasi kelompok staf medis, penanggung jawab klinik dan direktur mengadakan rapat untuk merumuskan bentuk/jenis pembinaan atau hukuman yang akan diberikan kepada staf medis yang terbukti melakukan pelanggaran etika profesi, malpraktek atau penyalahgunaan kewenangan klinis. Penanggung jawab klinik menyampaikan secara tertulis bentuk/jenis pembinaan atau
2.
hukuman yang akan diberikan pada staf medis sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) untuk selanjutnya ditetapkan dalam surat keputusan.
BAB VII RAPAT Pasal 21 1.
Rapat kelompok staf medis terdiri dari: a. Rapat rutin dilaksanakan minimal sekali dalam 3 (tiga) bulan b. Rapat dengan direktur dan atau penanggung jawab klinik dilaksanakan minimal sekali dalam 6 (enam) bulan, c. Rapat darurat diselenggarakan untuk membahas masalah mendesak yang timbul
sesuai kebutuhan; 2. Qourum rapat adalah setengah ditambah satu dari jumlah anggota staf medis fungsional. 3. Setiap rapat wajib dibuatkan notulen oleh peserta rapat yang ditunjuk menjadi sekretris. 4. Notulen rapat ditandatangani oleh pimpinan rapat dan sekretaris rapat. BAB VIII KERAHASIAAN DAN INFORMASI MEDIS Pasal 22 1. 2.
Setiap staf medis wajib menjaga kerahasiaan informasi tentang pasien Pemberian informasi medis yang menyangkut kerahasiaan pasien hanya dapat diberikan atas persetujuan direktur atau penanggung jawab klinik. BAB IX PENGAWASAN Pasal 23
1.
Pengawasan terhadap pelanggaran etika profesi menjadi tanggungjawab koordinator pelayanan medis sedang pengawasan terhadap pelanggaran etika non profesi diawasi oleh penanggung jawab klinik. Pengawasan mutu pelayanan medis menjadi tanggung jawab bersama koordinator
2.
pelayanan medis dan penanggung jawab klinik. Pasal 23 1.
Koordinator pelayanan medis wajib membuat laporan pengawasan etika dan mutu pelayanan secara berkala kepada penanggung jawab klinik. Direktur dan atau penanggung jawab klinik bertanggung jawab menindak lanjuti
2.
laporan.
BAB X KETENTUAN PERUBAHAN Pasal 24 1.
Review dan perubahan peraturan internal staf medis dilaksanakan secara berkala
sesuai dengan perkembangan dan kebutuhan klinik. 2. Usulan review dan perubahan diajukan oleh koordinator pelayanan medis kepada penanggung jawab klinik untuk mendapatkan persetujuan. BAB XI PENUTUP Peraturan internal staf medis ini berlaku sejak tanggal ditetapkannnya dan seluruh staf medis klinik diwajibkan untuk mengetahui dan mematuhinya.
