Puskesmas,Peraturan Internal

PEMERINTAH KABUPATEN KOTAWARINGIN BARAT

DINAS KESEHATAN

PUSKESMAS MADUREJO Jl. Malijo No. 39 RT. 17 Kelurahan Madurejo Pangkalan Bun Telp. (0532) 22377 Kode Pos 74112 Email : [email protected] Website : www.puskesmasmadurejo.wordpress.com

SURAT KEPUTUSAN PIMPINAN PUSKESMAS MADUREJO NOMOR : 445/ / MD.A TENTANG : PERATURAN INTERNAL PUSKESMAS KEPALA PUSKESMAS ... DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA KEPALA PUSKESMAS..., Menimbang : a. bahwa agar penyelenggaraan Puskesmas dapat efektif, efisien, dan berkualitas serta dapat dipertanggungjawaban secara hukum, perlu diatur adanya Peraturan Internal Puskesmas. b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a perlu menetapkan dengan Keputusan Kepala Puskesmas tentang Peraturan Internal Puskesmas c. Bahwa seluruh pejabat struktural, fungsional dan seluruh karyawan harus melaksanakan serta mentaati Peraturan Internal Puskesmas. Mengingat

: a. Undang–Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah– daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah; b. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2004 tentang Praktek Kedokteran; c. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah; d. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan; e. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1996 tentang Tenaga Kesehatan ; f. Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 65 Tahun 2005 tentang Pedoman Penyusunan Dan penerapan Standar Pelayanan Minimal; g. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan Dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah ; h. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah Daerah Provinsi Dan Pemerintah daerah Kabupaten/Kota ; i. Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2012 tentang Sistem Kesehatan Nasional;

j. Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 971 Tahun 2009 tentang Standar Kompetensi Pejabat Struktural Kesehatan; k. Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2012 tentang Sistem kesehatan Nasional l. Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor : 741 / Menkes / SK/II / 2004 tentang Standar Pelayanan Minimal Bidang Kesehatan Di Kabupaten Kota m. Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor : 455 / Menkes / SK/IX / 2013 tentang Asosiasi fasilitas Kesehatan n. Keputusan Menteri ; Republik Indonesia Nomor : 755 / Menkes / PER/IV / 2011 tentang Penyelenggaraan Komite Medik; o. Keputusan Menteri Kesehatan Nomor : 772 / Menkes / SK /VI 2002 tentang Pedoman Peraturan Internal Rumah Sakit(Hospital By Laws) p. Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 631/MENKES/SK/IV/2005 Tanggal 25 April 2005 tentang Pedoman Peraturan Internal Staf Medis ( Medical Staff By Laws ) di Puskesmas. q. Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor128/MENKES/SK/II/2004 Tanggal 10 Februari 2004 tentang Kebijakan Dasar Pusat Kesehatan Masyarakat.

MEMUTUSKAN Menetapkan : KEPUTUSAN KEPALA PUSKESMAS TENTANG PERATURAN INTERNAL PUSKESMAS ... BAB I KETENTUAN UMUM Pasal 1. Yang dimaksud dalam peraturan ini adalah : a. Daerah adalah Kabupaten Banyumas b. Pemerintah daerah adalah penyelenggara urusan pemerintahan oleh pemerintah daerah dan DPRD menurut azas otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam UndangUndang Dasar 1945 c. Dinas adalah Dinas Kesehatan Kabupaten Banyumas d. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Banyumas e. Pusat Kesehatan Masyarakat yang selanjutnya disingkat Puskesmas adalah Unit Pelaksana Teknis Daerah (UPTD) Dinas Kesehatan Kabupaten beserta jejaringnya (Puskesmas Pembantu, Puskesmas Kelililing, dan Poliklinik Kesehatan Desa. f. Izin Operasional Puskesmas adalah Izin yang diberikan kepada Puskesmas termasuk jejaringnya untuk menyelenggarakan pelayanan kesehatan

g. Izin Operasional Puskesmas diberikan apabila Puskesmas telah memenuhi persyaratan meliputi : Administrasi dan manajemen Puskesmas, Standar Pelayanan Puskesmas, Sarana Dan Prasarana Puskesmas serta Sumber daya Manusia h. Komite Medik Puskesmas adalah perangkat Puskesmas yang menjamin tata kelola klinis ( clinical governance ) yang baik di Puskesmas, dengan menjaga kualitas dan profesionalitas staf medis, melalui mekanisme kredensial, peningkatan mutu profesi medis, dan penegakan etika dan disiplin profesi medis. i. Peraturan Internal Puskesmas...adalah produk hukum yang merupakan anggaran rumah tangga Puskesmas yang ditetapkan oleh Puskesmas atau yang mewakili, yang mengatur tentang hubungan antara Pemilik, Kepala Puskesmas, Staf Medis, Staf Keperawatan, dan non medis j. Kewenangan Klinis ( Clinical Privilege ) adalah hak khusus seorang staf medis untuk melakukan sekelompok pelayanan medis tertentu di dalam lingkungan Puskesmas untuk suatu periode tertentu yang dilaksanakan berdasarkan penugasan klinis ( Clinical Appointment ). k. Jabatan Struktural adalah jabatan yang secara nyata dan tegas diatur dalam lini organisasi l. Jabatan Fungsional adalah kedudukan yang menunjukkan tugas, tanggungjawab dan wewenang dari seorang pegawai dalam kesatuan organisasi yang dalam pelaksanaan tugasnya di dasarkan pada keahlian dan atau ketrampilan tertentu serta memiliki ijin praktek di Puskesmas m. Profesi kesehatan adalah mereka yang dalam tugasnya telah mendapatkan pendidikan kesehatan dan melaksanakan fungsi pelayanan kesehatan terhadap masyarakat. BAB II PERATURAN INTERNAL PUSKESMAS... Pasal 2. Nama, Tujuan, Visi, Misi, Filosofi dan Nilai-nilai Dasar 1. Nama Puskesmas ini adalah Puskesmas “ ..... “ 2. Peraturan Internal Puskesmas adalah aturan dasar yang mengatur tata cara hubungan dan penyelenggaraan Puskesmas antara Pemilik, Kepala Puskesmas, dan karyawan Puskesmas yang ditetapkan dengan Keputusan Kepala Puskesmas 3. Visi Puskesmas “ ....” adalah memberikan pelayanan kesehatan yang bermutu dan terjangkau dengan mengutamakan kepuasan pelanggan menuju terwujudnya kemandirian untuk hidup sehat. 4. Misi Puskesmas adalah : a. Menjadikan Puskesmas... yang bermutu dengan memberikan pelayanan prima demi kepuasan pelanggan. b. Meningkatkan kualitas sumber daya manusia yang profesional. c. Menciptakan kemandirian masyarakat untuk hidup sehat.

5. Filosofi Puskesmas...berorientasi sosial dengan tetap memberikan pelayanan kesehatan paripurna yang berkualitas, dan memuaskan kepada pasien/pelanggan serta meningkatkan kesejahteraan seluruh pegawai. 6. Tujuan a. Tujuan Umum Memberikan pelayanan kesehatan paripurna yang berkualitas, dan memuaskan kepada pasien/pelanggan serta meningkatkan kesejahteraan seluruh pegawai Puskesmas

b. Tujuan Khusus  Meningkatkan kualitas dan mempertahankan standar pelayanan Puskesmas.  Mengembangkan pelayanan Puskesmas seiring perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi.  Penyelenggara kegiatan manajemen Puskesmas secara professional, efisien dan efektif.  Terwujudnya kepuasan bekerja sebagai ibadah dan kesejahteraan seluruh pegawai. 7. Motto adalah PENGABDIANKU UNTUKMU sebagai wujud pelayanan kepada masyarakat. 8. Budaya Kerja Pelayanan kepada masyarakat dengan “BERPIKIR CERDAS” a. Bersih Lingkunganku b. Elok Pandanganku c. Rapi Ruanganku d. Pelayanan Profesional Orientasiku e. Iman Dasarku f. Komprehensif Sifatku g. Ikhlas Tindakanku h. Responsif Tindakanku i. Cepat Pelayananku j. Efisien Biayaku k. Ramah Sikapku l. Disiplin Kerjaku m. Akurat Dianogsaku n. Sehat Tujuanku BAB II PEMILIK Pasal 3 Pemilik Puskesmas....adalah Pemerintah Kabupaten Banyumas. Pasal 4 Pemerintah Kabupaten Banyumas, berdasarkan kewenangan yang dimilikinya, bertanggungjawab terhadap kelangsungan hidup serta kemajuan dan perkembangan Puskesmas sesuai yang diharapkan dan diinginkan masyarakat.

Pasal 5 Pemerintah Kabupaten Banyumas melalui Dinas Kesehatan Kabupaten Banyumas berwenang : 1. Menentukan kebijakan secara umum Puskesmas. 2. Mengangkat dan memberhentikan Kepala Puskesmas. 3. Mengawasi dan mengevaluasi kinerja Puskesmas

1.

2. 3. 4.

Pasal 6 Pemerintah Kabupaten Banyumas bertanggungjawab kepada rakyat melalui Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Banyumas atas kelangsungan hidup, kelancaran dan perkembangan Puskesmas. Pemerintah Kabupaten Banyumas ikut bertanggung gugat atas terjadinya kerugian akibat kelalaian atas kesalahan dalam pengelolaan Puskesmas Dinas Kesehatan Kabupaten Banyumas berkewajiban untuk melakukan pembinaan dalam peningkatan mutu pelayanan Puskesmas Puskesmas dalam melaksanakan tugas di wilayah kerjanya berhak mendapatkan dukungan dana, sarana, dan prasarana untuk memperkuat pelayanan seperti pengadaan Puskesmas Pembantu, Puskesmas Keliling, Posyandu dan Poskesdes. BAB III PENYELENGGARAAN PUSKESMAS Pasal 7

1. Persyaratan administrasi dan manajemen Puskesmas terdiri dari Struktur Organisasi dan Tata Kelola 2. Struktur Organisasi Puskesmas minimal terdiri dari a. Kepala Puskesmas b. Unit Tata Usaha yang bertanggung jawab membantu Kepala Puskesmas dalam pengelolaan c. Unit Pelaksana Teknis Fungsional Puskesmas d. Jaringan Pelayanan Puskesmas 3. Tata Kelola sebagaimana dimaksud ayat satu meliputi tata laksana organisasi, standar pelayanan, Standar Prosedur Operasional, dan Informasi Manajemen Puskesmas 4. Puskesmas membuat daftar tenaga medis yang melakukan praktek kedokteran atau kedokteran gigi dan tenaga kesehatan lainnya 5. Puskesmas memiliki Standar Prosedur Operasional pelayanan Puskesmas

1.

2.

Pasal 8 Dalam rangka peningkatan mutu pelayanan Puskesmas, Puskesmas menyelenggarakan pelayanan kesehatan primer yang memenuhi standar pelayanan Puskesmas Pelayanan kesehatan primer sebagaimana dimaksud ayat 1 merupakan pelayanan Kesehatan Perorangan dan pelayanan Kesehatan Masyarakat secara menyeluruh, terpadu dan berkesinambungan

3.

4.

5.

6.

Upaya pelayanan kesehatan sebagaimana dimaksud ayat (1) meliputi: a. Upaya Kesehatan Wajib b. Upaya kesehatan Pengembangan c. Upaya kesehatan Perseorangan Primer Upaya pelayanan kesehatan Wajib sebagaimana dimaksud ayat (3) huruf a meliputi: a. Upaya Promosi Kesehatan b. Upaya Kesehatan Lingkungan c. Upaya Kesehatan Ibu dan Anak serta KB a. Upaya Upaya Kesehatan Sekolah d. Perbaikan Gizi Masyarakat e. Upaya Pencegahan dan Pemberantasan Penyakit Menular Upaya Kesehatan Pengembangan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b terdiri dari b. Upaya Kesehatan Sekolah c. Upaya Kesehatan Olahraga d. Upaya Perawatan Kesehatan Masyarakat e. Upaya Kesehatan Kerja f. Upaya Kesehatan Gigi dan Mulut g. Upaya Kesehatan Jiwa h. Upaya Kesehatan Mata i. Upaya Kesehatan Usia Lanjut j. Upaya Pembinaan Pengobat Tradisioal Upaya Kesehatan perseorangan Primer sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf c, berupa : a. Rawat Jalan b. Rawat Inap c. Rawat Inap dengan Pelayanan Obstetri dan Neonatal Emergensi Dasar (PONED) Pasal 9 SUMBER DAYA MANUSIA

1.

2. 3. 4.

5.

Puskesmas ” ..... ” dipimpin oleh seorang Kepala Puskesmas,yang secara teknis fungsional dan taktis operasional bertanggungjawab kepada Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Banyumas. Persyaratan untuk Kepala Puskesmas harus seorang sarjana di bidang kesehatan yang kurikulum pendidikannya mencakup kesehatan masyarakat Jabatan Kepala Puskesmas setingkat dengan eselon III B Dalam hal tidak tersedia tenaga yang memenuhi syarat untuk menjabat eselon IIIB, ditunjuk pejabat sementara yang memiliki persyaratan Kepala Puskesmas sebagaimana dimaksud ayat (2) Pejabat sementara sebagaimana dimaksud ayat (4) memiliki kewenangan yang setara dengan pejabat tetap

6.

Tersedianya tenaga medis, keperawatan yang purna waktu, tenaga kesehatan lain dan tenaga non kesehatan dipenuhi sesuai dengan jumlah, jenis dan kualifikasinya. 7. Sub Bagian Tata Usaha dipimpin oleh seorang Kepala Tata Usaha yang merupakan Pejabat Struktural, dalam melaksanakan tugas berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Puskesmas. 8. Upaya pelayanan teknis pengobatan dipimpin oleh seorang dokter yang merupakan Pejabat Fungsional, dalam melaksanakan tugas berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Puskesmas. 9. Upaya pelayanan teknis kesehatan lain dipimpin oleh seorang Perawat / Bidan atau petugas kesehatan lain yang merupakan Pejabat fungsional, dalam melaksanakan tugas berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Puskesmas

Pasal 10 Sumber Daya Manusia 1. Kepala Puskesmas mempunyai tugas memimpin, menyusun kebijakan pelaksanaan, mengkoordinasikan, membina dan mengevaluasi pelaksana tugas-tugas Puskesmas agar efektif, efisien dan berkualitas sesuai tujuan Puskesmas. 2. Menguasai, memelihara dan mengelola sumber daya Puskesmas. 3. Mewakili Puskesmas di dalam dan luar pengadilan. 4. Melaksanakan kebijakan bidang pelayanan kesehatan dan pengembangan Puskesmas sebagaimana digariskan oleh Bupati Banyumas atas nama Pemerintah Kabupaten Banyumas. 5. Menetapkan kebijakan operasional Puskesmas. 6. Menyusun Rencana Strategis dan Rencana AnggaranTahunan Puskesmas. 7. Membuat uraian tugas jabatan serta tata hubungan kerja sesuai struktur organisasi dan tata kerja Puskesmas. 8. Menyiapkan laporan tahunan dan berkala. 9. Dalam melaksanakan tugasnya, Kepala Puskesmas dibantu Kordinator Upaya Kegiatan dan Satuan Pengawas Internal. 10. Kepala Puskesmas mengangkat dan memberhentikan Ketua dan anggota Satuan Pengawas Internal, dan Kordinator Upaya Kesehatan di lingkungan Puskesmas. 11. Tugas pokok dan fungsi tanggung jawab para karyawan ditetapkan oleh Kepala Puskesmas.

Pasal 11 Prosedur Kerja 1.

Dalam melaksanakan tugasnya Kepala Puskesmas wajib menerapkan prinsip koordinasi, integrasi dan sinkronisasi baik dalam Puskesmas maupun dengan

2.

3.

4. 5.

6.

organisasi dalam lingkungan Pemerintah Kabupaten Banyumas sesuai dengan tugas dan fungsinya. Kepala Sub Bagian Tata Usaha dan Koordinator Upaya Kesehatan dalam lingkungan Puskesmas bertanggung jawab memimpin dan mengkoordinasikan bawahannya masing-masing dan memberikan bimbingan serta petunjuk-petunjuk bagi pelaksanaan tugas bawahan. Setiap laporan yang diterima oleh Kepala Sub Bagian Tata Usaha dan Kordinator Upaya Kesehatan dari bawahan, wajib diolah dan dipergunakan sebagai bahan menyusun laporan lebih lanjut dan untuk memberikan petunjuk-petunjuk kepada bawahan. Kepala Sub Bagian Tata Usaha, dan Kordinator Upaya Kesehatan, menyampaikan laporan kepada Kepala Puskesmas. Kepala Sub Bagian Tata Usaha dan Kordinator Upaya Kesehatan dalam melaksanakan tugasnya saling berkoordinasi dengan Pejabat Non Struktural terkait, dan Satuan Kerja terkait dengan lingkungan Pemerintah Kabupaten Banyumas. Kepala Sub Bagian Tata Usaha dan Kepala Seksi Upaya pelayanan/Kordinator Pelayanan wajib mengadakan evaluasi kinerja dan melaksanakan tindak lanjut hasil evalusi. Pasal 12 Minilokakarya Puskesmas

1.

2. 3. 4. 5. 6.

Minilokakarya Puskesmas merupakan Pertemuan yang diselenggarakan secara rutin di Puskesmas yang dihadiri oleh seluruh staff di Puskesmas, Puskesmas Pembantu dan Bidan di desa serta dipimpin oleh Kepala Puskesmas, merupakan proses penggalangan kerjasama tim Puskesmas dengan pendekatan sistem Minilokakarya Puskesmas diselenggarakan sekurang-kurangnya 1 (satu) bulan sekali. Dalam Rapat sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) dibicarakan hal-hal yang berhubungan dengan Puskesmas sesuai dengan tugas, kewenangan dan kewajibannya. Keputusan Minilokakarya Puskesmas diambil berdasarkan musyawarah mufakat, bila tidak tercapai kata mufakat maka diambil berdasarkan suara terbanyak. Hasil Minilokakarya Puskesmas dituangkan dalam Plane of Action (POA) Puskesmas Untuk setiap rapat harus dibuat notulen dan daftar hadir.

BAB IV PENGAWASAN INTERNAL Pasal 13 Satuan Pengawas Internal 1. Satuan Pengawas Internal adalah kelompok jabatan fungsional yang bertanggungjawab melaksanakan pengawasan terhadap pengelolaan sumber daya Puskesmas. 2. Satuan Pengawas Internal dipimpin oleh Ketua, yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Puskesmas.

3. Pembentukan Satuan Pengawas Internal ditetapkan oleh Kepala Puskesmas 4. Pengawasan terhadap pengelolaan sumber daya Puskesmas sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), meliputi : pengawasan terhadap sumber daya manusia, sarana prasarana, kegiatan pelayanan serta administrasi keuangan Puskesmas. BAB V Kewenangan Klinis ( CLINICAL PRIVILEGE ) Pasal 14 1. Untuk mewujudkan tata kelola klinis ( clinical governance) yang baik, semua pelayanan medis yang dilakukan oleh setiap staf medis di Puskesmas dilakukan atas penugasan klinis ( Clinical Appointment ) dari Kepala Puskesmas. 2. Penugasan klinis sebagaimana dimaksud pada ayat 1 berupa pemberian kewenangan, klinis ( clinical privilege ) oleh Kepala Puskesmas melalui penerbitan surat penugasan klinis kepada Staf Medis yang bersangkutan. 3. Surat penugasan klinis sebagaimana dimaksud pada ayat 2 diterbitkan oleh kepala Puskesmas setelah mendapat rekomendasi dari Komite Medik. 4. Dalam keadaan darurat Kepala Puskesmas dapat memberikan surat penugasan klinis ( clinical appointment ) tanpa rekomendasi Komite Medik.

BAB V Penugasan Klinik ( CLINICAL APPOINTMENT ) Pasal 15 Setiap staf medis dan Perawat dan Bidan yang melakukan asuhan medis harus memiliki surat penugasan klinis dari Kepala Puskesmas atau tenaga medis berdasarkan rincian kewenangan klinis ( delineation of clinical privilege ) setiap staf medis yang direkomendasikan oleh Komite Medik. Pasal 16 Komite Medis 1.

Komite Medik adalah perangkat Puskesmas yang menjamin tata kelola klinis

2. 3. 4.

5.

( clinical governance ) yang baik di Puskesmas, dengan menjaga kualitas dan profesionalitas staf medis, melalui mekanisme kredensial, peningkatan mutu profesi medis, dan penegakan etika dan disiplin profesi medis. Komite Medis dipimpin oleh seorang dokter, yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Puskesmas. Pembentukan Komite Medis ditetapkan oleh Kepala Puskesmas Fungsi Komite Medis :  Memberikan saran kepada kepala Puskesmas  Mengkoordinasikan dan mengarahkan kegiatan pelayanan medis.  Menangani hal-hal yang berkaitan dengan etik kedokteran  Menyusun kebijakan pelayanan medis sebagai standar yang harus dilaksanakan. Tugas Komite Medis : a. Membantu Kepala Puskesmas menyusun :  Daftar Pelayanan Medis  Kebijakan dan prosedur yang terkait dengan medico – legal.  Kebijakan dan prosedur yang terkait dengan etiko – legal. b. Melaksanakan pembinaan etika profesi, disiplin profesi dan mutu profesi. c. Mengatur kewenangan profesi antar kelompok staf medis dan staf non medis. d. Melaksanakan koordinasi dalam melaksanakan pemantauan dan pembinaan pelaksanaan tugas kelompok staff medis e. Meningkatkan program pelayanan, pendidikan dan pelatihan serta penelitian dan pengembangan dalam pelayanan kesehatan di Puskesmas. f. Monitoring dan evalusi mutu pelayanan. g. Membuat laporan kegiatan Pasal 17 Mekanisme Pengawasan 1. Satuan Pengawas Internal (SPI) melakukan pengawasan internal keuangan dan operasional , menilai pengendalian, pengelolaan dan pelaksanaannya pada Puskesmas serta memberikan saran-saran perbaikannya. 2. Komite Medik melakukan pengawasan internal di bidang praktik kedokteran dalam rangka penyelenggaraan pelayanan profesi agar sesuai dengan standar dan etika profesi.

Pasal 18 Tata Urutan Peraturan 1. Peraturan Internal Puskesmas ini selanjutnya akan menjadi pedoman semua peraturan dan kebijakan Puskesmas yang dibuat dengan Keputusan Kepala Puskesmas. 2. Setiap satuan kerja/seksi harus membuat standart prosedur operasional yang mengacu pada Peraturan Internal Puskesmas.

3. Semua kebijakan operasional, prosedur tetap administrasi dan manajemen Puskesmas tidak boleh bertentangan dengan Peraturan Internal Puskesmas. Tata urutan peraturan yang berlaku sebagai berikut: a. Peraturan Internal Puskesmas. b. Keputusan Kepala Puskesmas c. Keputusan Koordinator Upaya Kegiatan dalam hirarki struktural, Kepala kelompok Non Struktural/ Fungsional untuk hal – hal yang teknis operasional di bidangnya dan dipertanggung jawabkan kepada atasan langsung.

BAB V KETENTUAN PENUTUP Pasal 19 1. Peraturan-peraturan Puskesmas yang telah ada pada saat Peraturan ini disahkan, masih tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan ketentuan ketentuan yang tercantum di dalam Peraturan ini. 2. Peraturan ini secara berkala akan dievaluasi oleh Tim yang dibentuk oleh Kepala Puskesmas. 3. Jika di dalam evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2),ditemukan hal-hal yang sudah tidak sesuai lagi, maka akan dilakukan perbaikan penyempurnaan, yang selanjutnya ditetapkan dengan Keputusan Kepala Puskesmas. Pasal 20 1. Keputusan Kepala Puskesmas ini berlaku pada tanggal ditetapkan. 2. Agar setiap karyawan Puskesmas mengetahuinya, mentaati dan melaksanakan dengan penuh tanggung jawab Ditetapkan : di Purwokerto Pada tanggal : Pebruari 2014 Kepala Puskesmas ” ...”

BAB PERATURAN INTERNAL STAF MEDIS ( MEDICAL STAFF BY LAWS ) Pasal 1 Peraturan Internal Staf Medis ( Medical Staff by Laws ) bertujuan : 1. Untuk menyelenggarakan tata kelola klinis yang baik ( Good Clinical Governance) melalui mekanisme kredensial, peningkatan mutu profesi dan penegakan disiplin profesi. 2. Untuk memberikan dasar hukum bagi mitra dalam pengambilan keputusan profesi melalui Komite Medis. 3. Untuk menjamin dan melindungi keselamatan pasien.

BAB KEWENANGAN KLINIS ( CLINICAL PRIVILEGE ) Pasal 2 5. Untuk mewujudkan tata kelola klinis ( clinical governance) yang baik, semua pelayanan medis yang dilakukan oleh setiap staf medis di Puskesmas dilakukan atas penugasan klinis ( Clinical Appointment ) dari kepala Puskesmas. 6. Penugasan klinis sebagaimana dimaksud pada ayat 1 berupa pemberian kewenangan, klinis ( clinical privilege ) oleh Kepala Puskesmas melalui penerbitan surat penugasan klinis kepada Staf Medis yang bersangkutan. 7. Surat penugasan klinis sebagaimana dimaksud pada ayat 2 diterbitkan oleh kepala Puskesmas setelah mendapat rekomendasi dari Komite Medik.

8. Dalam keadaan darurat Kepala Puskesmas dapat memberikan surat penugasan klinis ( clinical appointment ) tanpa rekomendasi Komite Medik. 9. Rekomendasi Komite medik sebagimana dimaksud pada ayat 3 diberikan setelah dilakukan kredensial.

BAB PENUGASAN KLINIK ( CLINICAL APPOINTMENT ) Pasal Setiap staf medis dan keperawatan yang melakukan asuhan medis harus memiliki surat penugasan klinis dari Kepala Puskesmas atau tenaga medis berdasarkan rincian kewenangan klinis ( delineation of clinical privilege ) setiap staf medis yang direkomendasikan oleh Komite Medik.

Pasal 11 4. / Rapat Komite Medis terdiri dari : a. Rapat Rutin b. Rapat Khusus Rapat rutin diselenggarakan 1 ( satu ) bulan sekali, sedangkan rapat khusus diselenggarakan setiap saat apabila ada kepentingan yang mendesak. nnn Pasal 12 Staf Medis Fungsional 1. Staf Medis Fungsional adalah kelompok dokter yang bekerja di Puskesmas ”.... ”, . 2. Staf Medis Fungsional mempunyai tugas melaksanakan diagnosis, pengobatan, penanggulangan penyakit, peningkatan dan pemulihan kesehatan, pengasuhan kesehatan, pendidikan dan pelatihan, serta penelitian dan pengembangan untuk meningkatkan diri sebagai insan profesi. 3. Dalam melaksanakan tugasnya Staf Medis Fungsional dikelompokkan sesuai dengan keahliannya. 4. Setiap kelompok Staf Medis Fungsional dipimpin oleh Ketua yang diangkat dan bertanggungjawab kepada Kepala Puskesmas.

BAB

PERATURAN PELAKSANA TATA KELOLA KLINIS Pasal 13 Aturan Profesi 1. Pemberian pelayanan medis dengan mengacu standar pelayanan dan standar prosedur operasional yang berlaku di Puskesmas ” .... ” serta kebutuhan medis pasien. 2. Setiap staf medis yang melakukan ashuan medis atau tindakan medis kepada seorang pasien disebut Dokter Penanggungjawab Pelayanan Medis. 3. Kewajiban melakukan konsultasi dan atau merujuk pasien kepada dokter, dokter spesialis lain dengan disiplin sesuai Peraturan Tetap, sesuai sistem rujukan dan sistem konsultasi di Puskesmas ” ... ”. 4. Kewajiban melaksanakan Inform Concent setiap akan melakukan tindakan medis atau asuhan medis. BAB TATA CARA REVIEW DAN PERBAIKAN PERATURAN INTERNAL STAF MEDIS Pasal 14 Komite Medik berkewajiban mereview peraturan internal ini dan jika perlu mengusulkan perubahan melalui Rapat Khusus

BAB KETENTUAN PENUTUP Pasal 15 1. Peraturan Internal Puskesmas ini berlaku sejak tanggal ditetapkan. 2. Apabila di kemidian hari ada kekeliruan dapat diubah kembali sesuai dengan mekanisme yang berlaku 3. Agar setiap karyawan Puskesmas mengetahui, memahami dan melaksanakan dengan penuh tanggung jawab

Ditetapkan : di Purwokerto Pada tanggal : Pebruari 2014

Kepala Puskesmas ” ...”



. KEBIJAKAN DASAR PUSKESMAS(Kepmenkes No 128 th 2004) KEBJK DSR PUSK 280507 1



2. PEMBANGUNAN KESEHATAN MEMPUNYAI VISI “INDONESIA/ MASYARAKAT SEHAT “, DIANTARANYADILAKSANAKAN MELALUI PELAYANAN KESEHATAN OLEHPUSKESMAS DAN RUMAH SAKITSELAMA INI PEMERINTAH TELAH MEMBANGUNPUSKESMAS DAN JARINGANNYA DI SELURUHINDONESIA. RATA-RATA SETIAP KECAMATANMEMPUNYAI 2 PUSKESMAS, SETIAP 3 DESA

MEMPUNYAI1 PUSKESMAS PEMBANTUPUSKESMAS TELAH MELAKSANAKAN KEGIATAN DENGANHASIL YANG NYATA, STATUS KESEHATAN MASYARAKATMAKIN MENINGKAT, DITANDAI DENGAN MAKINMENURUNNYA ANGKA KEMATIAN BAYI, IBU, MAKINMENINGKATNYA STATUS GIZI MASYARAKAT UMURHARAPAN HIDUP. KEBJK DSR PUSK 280507 2 

3. NAMUN HASIL PEMBANGUNAN TERSEBUT BELUMOPTIMALKARENA MASIH TERDAPAT PERBEDAANBESAR STATUS KESEHATAN MASY ANTARDAERAH DAN KELOMPOK MASYARAKAT. SELAINITU STATUS KESEHATAN INDONESIA MSHRENDAH DIBANDINGKAN DGN NEGARATETANGGA. KONDISI TSB DISEBABKAN OLEHBANYAK HAL DIANTARANYA KARENA KONSEPPUSKESMAS BELUM SEPENUHNYA MEMENUHIHARAPANKONSEP PUSKESMAS YG LAMA : SEOLAH PUSKESMAS ADALAH PENANGGUNGJAWAB SELURUH MASALAH KESHTN VISI, MISI, FUNGSI BLM JELAS PROGRAM TERLALU BANYAK PSM BELUM OPTIMAL DIGERAKAN, DLL KEBJK DSR PUSK 280507 3



4. KAB/ KOTA SEHAT VISI PUSKESMAS MISI PUSKESMAS FUNGSI PUSKESMASMANAJEMEN PUSK PROGR PUSKESMAS ASAS, ORGANISASI, – WAJIB LAINNYA - PENGEMBANGAN KETERLIBATAN RUJUKAN MASYARAKAT( BDN PENYANTUN) TATA HUB KERJA (ESELON NAIK ?) KONSEP/ KEBIJAKAN DASAR PUSKESMAS KEBJK DSR PUSK 280507 4



5. PEMANTAUAN - EVALUASI SIMPUS SP2TP DATA DAN INF PERENCANAAN PENGGERAKAN /PELAKSANAANPUSKESMAS KASUSDINKES KAB PROGRAMDINKES PROP UNIT KERJADEPKES SUMBERDAYA DUKUNGAN SIMPUS THD PENGELOLAAN PROGRAM PUSKESMAS KEBJK DSR PUSK 280507 5



6. Latar belakang1. Puskesmas telah diperkenalkan di Indonesia sejak tahun 1968. Hasil yang dicapai cukup memuaskan, a.l: AKI : 373 (SKRT’95) 334/100.000 kelahiran hidup (SDKI’97) AKB : 60 (Susenas’95) 51/1000 kelahiran hidup (Susenas ‘01) UHH : 45 tahun (’70) menjadi 65 tahun (2000)2. Sampai saat ini tercatat: – Puskesmas : 7.277 (1.818 unit diantaranya mempunyai fasilitas ruang rawat inap) – Puskesmas pembantu : 21.587 – Puskesmas keliling : 5.084 KEBJK DSR PUSK 280507 6



7. MASALAH• Visi, misi dan fungsi Puskesmas belum dirumuskan secara jelas• Beban kerja Puskesmas sebagai Unit Pelaksana Teknis Dinas Kesehatan Kabupaten/Kota terlalu berat• Sistem manajemen Puskesmas dengan berlakunya prinsip otonomi perlu disesuaikan.• Puskesmas dan daerah tidak memiliki keleluasaan menetapkan kebijakan program yang sesuai dengan kebutuhan masyarakat setempat, yang tentu saja dinilai tidak sesuai lagi dengan era desentralisasi KEBJK DSR PUSK 280507 7



8. ….. lanjutan masalah• Kegiatan yang dilaksanakan Puskesmas kurang berorientasi pada masalah dan kebutuhan kesehatan masyarakat setempat• Keterlibatan masyarakat yang merupakan andalan penyelenggaraan pelayanan kesehatan tingkat pertama belum dikembangkan secara optimal• Sistem pembiayaan Puskesmas belum mengantisipasi arah perkembangan masa depan KEBJK DSR PUSK 280507 8



9. PENGERTIAN PUSKESMAS Puskesmas adalah unit pelaksana tehnis Dinas Kesehatan Kab/kota yang bertanggungjawab menyelenggarakan pembangunan kesehatan

di satu atau sebagian wilayah kecamatan• SBG UNIT PELAKSANA TEKNIS: melaksanakan sebagian tugas Dinas kesehatan Kab/kota KEBJK DSR PUSK 280507 9 

10. Visi Tercapainya Kecamatan sehat menuju terwujudnya Indonesia Sehat 2010Masyarakat yang hidup dlm lingk dan perilaku sehat, memiliki kemampuan untuk menjangkau yankes yang bermutu seara adil dan merata serta memiliki derajat kesehatan yang setinggi- tingginya KEBJK DSR PUSK 280507 10



11. INDIKATOR KECAMATAN SEHATIndikator pencapaian :• Lingkungan sehat• Perilaku sehat• Cakupan pelayanan kesehatan yg bermutu• Derajad kesehatan penduduk kecamatan KEBJK DSR PUSK 280507 11



12. Misi• Menggerakkan pembangunan berwawasan kesehatan di wilayah kerjanya• Mendorong kemandirian hidup sehat bagi keluarga dan masyarakat di wilayah kerjanya• Memelihara dan meningkatkan mutu, pemerataan dan keterjangkauan pelayanan kesehatan yang diselenggarakan• Memelihara dan meningkatkan kesehatan perorangan, keluarga dan masyarakat beserta lingkungannya KEBJK DSR PUSK 280507 12



13. TUJUAN• MENDUKUNG TERCAPAINYA TUJUAN PEMBANGUNAN KESEHATAN NASIONAL YAKNI MENINGKATKAN KESADARAN, KEMAUAN DAN KEMAMPUAN HIDUP SEHAT BAGI SETIAP ORANG YANG BERTEMPAT TINGGAL DI WILAYAH KERJA PUSKESMAS KEBJK DSR PUSK 280507 13



14. FUNGSI PUSKESMAS PUSATPEMBANGUNAN PUSAT PUSATBERWAWASAN PEMBERDAYAAN YANKES KESEHATAN KELG & MASY STR I YANKES YANKESMAS PERORANGAN (PUBLIC GOODS) (PRIVATE GOODS) KEBJK DSR PUSK 280507 14



15. FUNGSI (1)PUSAT PENGGERAK PEMBANGUNAN BERWAWASAN KESEHATANBerupaya menggerakkan lintas sektor dandunia usaha di wilayah kerjanya agarmenyelenggarakan pembangunan ygberwawasan kesehatanAktif memantau dan melaporkan dampakkesehatan dari penyelenggaraan setiapprogram pembangunan di wilayah kerjanyaMengutamakan pemeliharaan kesehatan danpencegahan penyakit tanpa mengabaikanpenyembuhan dan pemulihan KEBJK DSR PUSK 280507 15



16. FUNGSI (2) PUSAT PEMBERDAYAAN MASYARAKAT Berupaya agar perorangan terutama pemuka masyarakat, keluarga & masyarakat :– Memiliki kesadaran, kemauan dan kemampuan melayani diri sendiri dan masyarakat untuk hidup sehat– Berperan aktif dalam memperjuangkan kepentingan kesehatan termasuk pembiayaan– Ikut menetapkan, menyelenggarakan dan memantau pelaksanaan program kesehatan KEBJK DSR PUSK 280507 16



17. FUNGSI (3) PUSAT PELAYANAN KESEHATAN STRATA PERTAMAMenyelenggarakan pelayanan kesehatantingkat pertama secara menyeluruh, terpadudan berkesinambungana. Pelayanan kesehatan peroranganb. Pelayanan kesehatan masyarakat KEBJK DSR PUSK 280507 17



18. Kedudukan• Sistem Kesehatan Nasional --> sebagai sarana pelayanan kesehatan (perorangan dan masyarakat) strata pertama• Sistem Kesehatan Kabupaten/Kota --> unit pelaksana teknis dinas yang bertanggungjawab

menyelenggarakan sebagian tugas pembangunan kesehatan kabupaten/kota• Sistem Pemerintah Daerah --> unit pelaksana teknis dinas kesehatan kab/kota yang merupakan unit struktural pemda kab/kota KEBJK DSR PUSK 280507 18 

19. ......lanjutan kedudukan• Antar sarana yankes strata pertama - sebagai mitra yankes swasta strata pertama• Sebagai pembina yankes bersumber daya masyarakat KEBJK DSR PUSK 280507 19



20. Organisasi• Struktur organisasi – Kepala Puskesmas – Unit Tata Usaha – Unit Pelaksana Teknis Fungsional • Upaya Kesehatan Masyarakat • Upaya Kesehatan perorangan – Jaringan Pelayanan • Puskesmas pembantu • Puskesmas Keliling • Bidan di Desa/Komunitas KEBJK DSR PUSK 280507 20



21. • Dipimpin oleh kepala puskesmas, seorang sarjana di bidang kesehatan yang kurikulum pendidikannya mencakup kesehatan masyarakat. Eselon Kepala Puskesmas : Es IV a ( IIIb?)• Struktur: tergantung jenis kegiatan dan beban kerja• Memp staf tehnis utk : = upaya kes perorangan = upaya kes masyarakat KEBJK DSR PUSK 280507 21



22. TATAKERJA1. Dengan kantor kec: berkordinasi2. Bertanggung jawab kpd Dinkes kab/kota3. Bermitra dengan sarana yankes tk pertama lainnya4. Menjalin kerjasama yg erat dg fasilitas rujukan5. Dengan Lintas sektor: berkordinasi6. Dengan masyarakat: bermitra dg BPP( BPP: Organisasi yg menghimpun tokoh masy yg peduli kes masyarakat) KEBJK DSR PUSK 280507 22



23. UPAYA PUSKESMASA. Upaya kesehatan wajib puskesmas 1. Upaya kesehatan ibu, anak & kb 2. Upaya promosi kesehatan 3. Upaya kesehatan lingkungan 4. Upaya perbaikan gizi 5. Upaya pencegahan & pemberantasan penyakit menular 6. Upaya pengobatan dasarB. Upaya kesehatan pengembangan puskesmas Dilaksanakan sesuai dengan masalah kesehatan masy yg ada dan kemampuan Puskesmas Bila ada masalah kes tapi pusk tdk mampu maka pelaksanaan oleh dinkes kab/Kota Upaya Lab(medis dan kes masy) dan Perkesmas serta Pencatatan Pelaporan mrpkn kegiatan penunjang dari tiap upaya wajib atau pengembangan. KEBJK DSR PUSK 280507 23



24. UPAYA KESEHATAN PENGEMBANGAN:Pemilihan dilakukan oleh puskesmas bersama Dinkeskab/kota dengan mempertimbangkan masukan BPPDalam keadaan tertentu ditetapkan sebagai penugasandari Dinkes kab/kotaDilaksanakan bila upaya kes wajib telah terlaksana secoptimal (target cakupan & mutu terpenuhi) KEBJK DSR PUSK 280507 24



25. AZAS PENYELENGGARAAN PUSKESMAS1. Azas pertanggungjawaban wilayah2. Azas pemberdayaan masyarakat3. Azas keterpaduan Lintas program Lintas sektoral4. Azas rujukan Rujukan medis Rujukan kesehatan masyarakat KEBJK DSR PUSK 280507 25



26. Azas pertanggungjawaban wilayah1. Pusk bertanggungjawab meningkatkan derajat kesehatan masy yang bertempat tinggal di wilayah kerjanya2. Dilakukan kegiatan dalam gedung dan luar gedung3. Ditunjang dengan puskesmas pembantu, Bidan di desa, puskesmas keliling KEBJK DSR PUSK 280507 26



27. AZAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT1. Puskesmas harus memberdayakan perorangan, keluarga dan masyarakat agar berperan aktif dlm menyelenggarakan setiap upaya Puskesmas2. Potensi masyarakat perlu dihimpun ----- UKBM KEBJK DSR PUSK 280507 27



28. AZAS KETERPADUANSetiap upaya diselenggarakan secara terpadu Keterpaduan lintas program UKS : keterpaduan Promkes, Pengobatan, Kesehatan Gigi, Kespro. Remaja, Kesehatan Jiwa Posyandu : keterpaduan KIA & KB, Gizi, P2M, Promkes Kesehatan Jiwa Keterpaduan lintas sektoral Upaya Perbaikan Gizi : keterpaduan sektor kesehatan dengan camat, lurah/kades, pertanian, pendidikan, agama, dunia usaha, koperasi, PKK Upaya Promosi Kesehatan : keterpaduan sektor kesehatan dengan camat, lurah/kades, pertanian, pendidikan, agama KEBJK DSR PUSK 280507 28



29. AZAS RUJUKANRujukan medis/upaya kes perorangan = rujukan kasus = bahan pemeriksaan = ilmu pengetahuanRujukan upaya kesehatan masyarakat = rujukan sarana dan logistik = rujukan tenaga = rujukan operasional KEBJK DSR PUSK 280507 29



30. SISTEM RUJUKAN UKM UKP DEPKES/DINKES RS PUSAT/ PROPINSI YANKES STR PROPINSI III DINKES KAB/Kota RS KABUPATEN/Kota YANKES BP4,BKMM,BKOM, BP4, BKMM,BKOM STR II KLINIK /PRAKTEK SPESIALIS SWASTA PUSKESMAS YANKES STR I PUSKESMAS,PRA KTEK DR UMUM ,BIDAN, BP,BKIAPOSYANDU,POLINDES, MASYARAKAT POSYANDUUKBM lainnya POLINDES RUMAH TANGGA KEBJK DSR PUSK 280507 30



31. MANAJEMEN PUSKESMASA. PerencanaanB. Pelaksanaan dan pengendalian ( termasuk kendali mutu dan kendali biaya) 1. Pengorganisasian 2. Penyelenggaraan 3. Pemantauan , yg meliputi jangkauan dan mutu ---menggunakan data dari SIMPUS 4. Penilaian– sumber data utama SIMPUSC. Pengawasan dan pertanggungjawaban KEBJK DSR PUSK 280507 31



32. PERENCANAANA. Rencana usulan kegiatan = Upaya Kes Pusk Wajib = Upaya Kes Pusk PengembanganB. Rencana pelaksanaan kegiatan = Upaya Kes Pusk Wajib = Upaya Kes Pusk Pengembangan KEBJK DSR PUSK 280507 32



33. PELAKSANAAN DAN PENGENDALIAN1. Pengorganisasian = Penentuan penanggung jawab dan pelaksana kegiatan persatuan wilayah kerja = Membagi habis pekerjaan = Penggalangan kerjasama tim dg lintas sektoral2. Penyelenggaraan memperhatikan : = Azas penyelenggaraan puskesmas = Standar dan Pedoman pelayanan = Menyelenggarakan kendali mutu dan kendali biaya KEBJK DSR PUSK 280507 33



34. PELAKSANAAN DAN PENGENDALIAN3. Pemantauan = kinerja (cakupan, mutu, biaya) =masalah dan hambatan =menggunakan data dari SIMPUS4. Penilaian– sumber data utama SIMPUS KEBJK DSR PUSK 280507 34



35. PENGAWASAN DAN PERTANGGUNGJAWABAN1. Pengawasan = Internal = Eksternal2. Pertanggungjawaban = laporan berkala = laporan pertanggung jawaban masa jabatan KEBJK DSR PUSK 280507 35



36. SUMBER PEMBIAYAAN PUSKESMAS1. PEMERINTAH ( anggaran pembangunan dan anggaran rutin)2. PENDAPATAN PUSKESMAS3. SUMBER LAIN,

antara lain dari : PT ASKES, JAMSOSTEK, JPSBK/ PKPS BBM KEBJK DSR PUSK 280507 36 

37. PEMBIAYAAN• Apabila sistim Jaminan Kesehatan Nasional telah berlaku akan terjadi perubahan pada sistim pembiayaan Puskesmas.• Direncanakan pada masa yang akan datang pemerintah hanya bertanggungjawab untuk membiayai upaya kesehatan masyarakat• Untuk upaya kesehatan perorangan dibiayai melalui sistim Jaminan Kesehatan Nasional, kecuali untuk penduduk miskin yang tetap ditanggung oleh Pemerintah dalam bentuk pembayaran premi KEBJK DSR PUSK 280507 37



38. Penutup• Perubahan ditujukan untuk mengantarkan Puskesmas dalam perannya sebagai ujung tombak pencapaian Indonesia Sehat 2010• Penerapan kebijakan dasar Puskesmas memerlukan dukungan yang mantap dari berbagai pihak : – dukungan politis – peraturan perundangan – sumberdaya, termasuk pembiayaan KEBJK DSR PUSK 280507 38



39. ... lanjutan penutup• Penerapan kebijakan memerlukan standar dan pedoman baik teknis maupun manajemen• Kebijakan dasar, standar dan pedoman merupakan acuan Propinsi dan Kabupaten/ Kota dalam mengembangkan kebijakan operasional di masing-masing daerah• Diharapkan kebijakan ini dapat diterapkan di seluruh Indonesia KEBJK DSR PUSK 280507 39



40. KEBJK DSR PUSK 280507 40