DINAS KESEHATAN UPT PUSKESMAS SIMPANG RUSA Jl.Raya Membalong Km. 30 Desa Simpang Rusa Kode Pos 33452 Email :
[email protected]
KEPUTUSAN KEPALA UPT PUSKESMAS SIMPANG RUSA NOMOR: 445 / /SK/PKM-SPRS/2017’
TENTANG PERATURAN INTERNAL
Menimbang
a.
bahwa agar penyelenggaraan Puskesmas dapat efektif, efisien, dan berkualitas serta dapat dipertanggungjawaban secara hukum, perlu diatur adanya Peraturan Internal Puskesmas.
b.
bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a perlu menetapkan dengan Keputusan Kepala Puskesmas tentang Peraturan Internal Puskesmas.
c.
bahwa seluruh pejabat struktural, fungsional dan seluruh karyawan harus melaksanakan serta mentaati Peraturan Internal Puskesmas;
Mengingat
a
Undang-undang RI Nomor 36 tahun 2009 tentang Kesehatan Peraturan Menteri Kesehatan RI Nomor 75 tahun 2014 tentang
b
Menetapkan
Puskesmas.
KEPUTUSAN KEPALA PUSKESMAS SIMPANG RUSA TENTANG PERATURAN INTERNAL PUSKESMAS
KESATU
KEDUA
Disusun peraturan internal yang mengatur perilaku Pimpinan Puskesmas, Penanggung jawab Upaya Puskesmas dan Pelaksana Upaya/Kegiatan Puskesmas yang sesuai dengan tata nilai, visi, misi, dan tujuan Puskesmas.terlampir dalam keputusan ini. Lampiran Surat Keputusan ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Surat Keputusan ini
KETIGA
Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan akan diadakan perbaikan/perubahan sebagaimana mestinya
Simpang Rusa, 10 Maret 2017 Kepala UPT Puskesmas Simpang Rusa
Sis Iskandar Nip. 19780228 199703 1 002
LAMPIRAN KEPUTUSAN KEPALA PUSKESMAS AIR PUTIH NOMOR
: 167/PAP/VI/2015
TENTANG : PERATURAN INTERNAL PUSKESMAS
BAB I KETENTUAN UMUM Pasal 1. Yang dimaksud dalam peraturan ini adalah : a. Daerah adalah Kota Samarinda b. Pemerintah daerah adalah penyelenggara urusan pemerintahan oleh pemerintah daerah dan DPRD menurut azas otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar 1945 c. Dinas adalah Dinas Kesehatan Kota Samarinda d. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Kesehatan Kota Samarinda e. Pusat Kesehatan Masyarakat yang selanjutnya disingkat Puskesmas adalah Unit Pelaksana Teknis Daerah (UPTD) Dinas Kesehatan Kota beserta jejaringnya (Puskesmas Pembantu, Puskesmas Kelililing, dan Poliklinik Kesehatan Desa. f.
Izin Operasional Puskesmas adalah Izin yang diberikan kepada Puskesmas termasuk jejaringnya untuk menyelenggarakan pelayanan kesehatan
g. Izin Operasional Puskesmas diberikan apabila Puskesmas telah memenuhi persyaratan meliputi : Administrasi dan manajemen Puskesmas, Standar Pelayanan Puskesmas, Sarana Dan Prasarana Puskesmas serta Sumber daya Manusia h. Peraturan Internal Puskesmas adalah aturan dasar yang mengatur tata cara hubungan dan penyelenggaraan Puskesmas antara Pemilik, Kepala Puskesmas, dan karyawan Puskesmas yang ditetapkan dengan Keputusan Kepala Puskesmas i.
Kewenangan Klinis ( Clinical Privilege ) adalah hak khusus seorang staf medis untuk melakukan sekelompok pelayanan medis tertentu di dalam lingkungan Puskesmas untuk suatu periode tertentu yang dilaksanakan berdasarkan penugasan klinis ( Clinical Appointment ).
j.
Jabatan Struktural adalah jabatan yang secara nyata dan tegas diatur dalam lini organisasi
k. Jabatan Fungsional adalah kedudukan yang menunjukkan tugas, tanggungjawab dan wewenang dari seorang pegawai dalam kesatuan organisasi yang dalam pelaksanaan tugasnya di dasarkan pada keahlian dan atau ketrampilan tertentu serta memiliki ijin praktek di Puskesmas l.
Profesi kesehatan adalah mereka yang dalam tugasnya telah mendapatkan pendidikan kesehatan dan melaksanakan fungsi pelayanan kesehatan terhadap masyarakat. Pasal 2.
Nama, Visi, Misi, Filosofi, Motto dan Tata Nilai 1. Nama Puskesmas ini adalah Puskesmas Air Putih 2. Visi Puskesmas Air Putih adalah menjadi pusat pelayanan kesehatan yang bermutu dan terjangkau. 3. Misi Puskesmas adalah : a. Mewujudkan pelayanan kesehatan yang prima yang dilaksanakan oleh tenaga profesional b. Mendorong perilaku hidup bersih dan sehat serta terwujudnya lingkungan yang sehat c. Meningkatkan pembinaan peran serta masyarakat dalam bidang kesehatan sehingga dapat terwujud masyarakat yang mandiri d. Mewujudkan Manajemen Kesehatan Yang Bermutu 4. Filosofi Puskesmas berorientasi sosial dengan tetap memberikan pelayanan kesehatan paripurna yang berkualitas, dan memuaskan kepada pasien/pelanggan serta meningkatkan kesejahteraan seluruh pegawai. 5. Motto adalah kami siap memberikan pelayanan yang cepat, tepat, tanggap dan bersahabat. 6. Tata Nilai 1. Kejujuran
2. 3. 4. 5. 6. 7.
Keterbukaan Kerendahan hati Kesediaan melayani Kerja keras Kasih sayang Loyalitas
BAB II PEMILIK Pasal 3 Pemilik Puskesmas Air Putih adalah Pemerintah Kota Samarinda. Pasal 4 Pemerintah Kota Samarinda, berdasarkan kewenangan yang dimilikinya, bertanggungjawab terhadap kelangsungan hidup serta kemajuan dan perkembangan Puskesmas sesuai yang diharapkan dan diinginkan masyarakat. Pasal 5 Pemerintah Kota Samarinda melalui Dinas Kesehatan Kota Samarinda berwenang : 1. Menentukan kebijakan secara umum Puskesmas. 2. Mengangkat dan memberhentikan Kepala Puskesmas. 3. Mengawasi dan mengevaluasi kinerja Puskesmas Pasal 6 1. Pemerintah Kota Samarinda bertanggungjawab kepada rakyat melalui Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Samarinda atas kelangsungan hidup, kelancaran dan perkembangan Puskesmas.
2. Pemerintah Kota Samarinda ikut bertanggung gugat atas terjadinya kerugian akibat kelalaian atas kesalahan dalam pengelolaan Puskesmas. 3. Dinas Kesehatan Kota Samarinda berkewajiban untuk melakukan pembinaan dalam peningkatan mutu pelayanan Puskesmas. 4. Puskesmas dalam melaksanakan tugas di wilayah kerjanya berhak mendapatkan dukungan dana, sarana, dan prasarana untuk memperkuat pelayanan seperti pengadaan Puskesmas Pembantu, Puskesmas Keliling, Posyandu dan Poskesdes. BAB III PENYELENGGARAAN PUSKESMAS Pasal 7 1. Persyaratan administrasi dan manajemen Puskesmas terdiri dari Struktur Organisasi dan Tata Kelola 2. Struktur Organisasi Puskesmas terdiri dari a.
kepala Puskesmas;
b.
kepala sub bagian tata usaha;
c.
penanggung jawab UKM dan Keperawatan Kesehatan Masyarakat;
d.
penanggung jawab UKP, kefarmasian dan Laboratorium; dan
e.
penanggungjawab jaringan pelayanan Puskesmas dan jejaring fasilitas pelayanan kesehatan.
3. Tata Kelola sebagaimana dimaksud ayat satu meliputi tata laksana organisasi, standar pelayanan, Standar Prosedur Operasional, dan Informasi Manajemen Puskesmas 4. Puskesmas membuat daftar tenaga medis yang melakukan praktek kedokteran atau kedokteran gigi dan tenaga kesehatan lainnya. 5. Puskesmas memiliki Standar Prosedur Operasional pelayanan Puskesmas.
1.
Pasal 8 Dalam rangka peningkatan mutu pelayanan Puskesmas, Puskesmas menyelenggarakan pelayanan kesehatan primer yang memenuhi standar pelayanan Puskesmas.
2.
Pelayanan kesehatan primer sebagaimana dimaksud ayat 1 merupakan Upaya Kesehatan Perorangan tingkat pertama dan Upaya Kesehatan Masyarakat tingkat pertama.
3.
Upaya pelayanan kesehatan sebagaimana dimaksud ayat (1) meliputi: a.
UKM esensial dan keperawatan kesehatan masyarakat 1.
Pelayanan promosi kesehatan termasuk UKS
2.
Pelayanan kesehatan lingkungan
3.
Pelayanan KIA-KB yang bersifat UKM
b.
c.
d.
4.
Pelayanan gizi yang bersifat UKM
5.
Pelayanan pencegahan dan pengendalian penyakit
6.
Pelayanan keperawatan kesehatan masyarakat
UKM Pengembangan 1.
Pelayanan kesehatan jiwa
2.
Pelayanan kesehatan gigi masyarakat
3.
Pelayanan kesehatan olahraga
4.
Pelayanan kesehatan lansia
5.
Pelayanan kesehatan kerja
UKP, kefarmasian, dan laboratorium 1.
Poli Umum
2.
Poli Gigi
3.
Poli KIA (Ibu dan Anak)
4.
Unit Gawat Darurat
5.
Poli Lansia
6.
Poli Khusus
7.
Persalinan
8.
Pelayanan kefarmasian
9.
Pelayanan laboratorium
Jaringan dan Jejaring Puskesmas 1.
Puskesmas Pembantu
2.
Puskesmas Keliling
3.
Bidan Desa
4.
Jejaring Pelayanan Kesehatan (Posyandu Balita dan Posyandu Lansia)
Pasal 9 SUMBER DAYA MANUSIA 1. Puskesmas Air Putih dipimpin oleh seorang Kepala Puskesmas, yang secara teknis fungsional dan taktis operasional bertanggungjawab kepada Kepala Dinas Kesehatan Kota Samarinda. 2. Persyaratan untuk Kepala Puskesmas : a. tingkat pendidikan paling rendah sarjana dan memiliki kompetensi manajemen kesehatan masyarakat; b. masa kerja di Puskesmas minimal 2 (dua) tahun; dan c. telah mengikuti pelatihan manajemen Puskesmas.
3. Dalam hal tidak tersedia tenaga yang memenuhi syarat untuk menjabat eselon IIIB, ditunjuk pejabat sementara yang memiliki persyaratan Kepala Puskesmas sebagaimana dimaksud ayat (2). 4. Pejabat sementara sebagaimana dimaksud ayat (4) memiliki kewenangan yang setara dengan pejabat tetap. 5. Tersedianya tenaga medis, keperawatan yang purna waktu, tenaga kesehatan lain dan tenaga non kesehatan dipenuhi sesuai dengan jumlah, jenis dan kualifikasinya. 6. Sub Bagian Tata Usaha dipimpin oleh seorang Kepala Tata Usaha yang merupakan Pejabat Struktural, dalam melaksanakan tugas berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Puskesmas. 7. Penanggung Jawab UKP adalah seorang dokter yang merupakan Pejabat Fungsional, dalam melaksanakan tugas berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Puskesmas. 8. Upaya pelayanan kesehatan lain dapat dipimpin oleh seorang Perawat / Bidan atau petugas kesehatan lain yang merupakan Pejabat fungsional, dalam melaksanakan tugas berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Puskesmas Pasal 10 1. Kepala Puskesmas mempunyai tugas memimpin, menyusun kebijakan pelaksanaan, mengkoordinasikan, membina dan mengevaluasi pelaksana tugas-tugas Puskesmas agar efektif, efisien dan berkualitas sesuai tujuan Puskesmas. 2. Menguasai, memelihara dan mengelola sumber daya Puskesmas. 3. Mewakili Puskesmas di dalam dan luar pengadilan. 4. Melaksanakan kebijakan bidang pelayanan kesehatan dan pengembangan Puskesmas sebagaimana digariskan oleh Walikota Samarinda atas nama Pemerintah Kota Samarinda. 5. Menetapkan kebijakan operasional Puskesmas. 6. Menyusun Rencana Strategis dan Rencana Anggaran Tahunan Puskesmas. 7. Membuat uraian tugas jabatan serta tata hubungan kerja sesuai struktur organisasi dan tata kerja Puskesmas. 8. Menyiapkan laporan tahunan dan berkala. 9. Dalam melaksanakan tugasnya, Kepala Puskesmas dibantu Kordinator Upaya Kegiatan dan Satuan Pengawas Internal. 10. Kepala Puskesmas mengangkat dan memberhentikan Ketua dan anggota Satuan Pengawas Internal, dan Kordinator Upaya Kesehatan di lingkungan Puskesmas. 11. Tugas pokok dan fungsi tanggung jawab para karyawan ditetapkan oleh Kepala Puskesmas.
1.
Pasal 11 Prosedur Kerja Dalam melaksanakan tugasnya Kepala Puskesmas wajib menerapkan prinsip koordinasi, integrasi dan sinkronisasi baik dalam Puskesmas maupun dengan organisasi dalam lingkungan Pemerintah Kabupaten Banyumas sesuai dengan tugas dan fungsinya.
2.
Kepala Sub Bagian Tata Usaha dan Koordinator Upaya Kesehatan dalam lingkungan Puskesmas bertanggung jawab memimpin dan mengkoordinasikan bawahannya masing-masing dan memberikan bimbingan serta petunjuk-petunjuk bagi pelaksanaan tugas bawahan.
3.
Setiap laporan yang diterima oleh Kepala Sub Bagian Tata Usaha dan Kordinator Upaya Kesehatan dari bawahan, wajib diolah dan dipergunakan sebagai bahan menyusun laporan lebih lanjut dan untuk memberikan petunjuk-petunjuk kepada bawahan.
4.
Kepala Sub Bagian Tata Usaha, dan Kordinator Upaya Kesehatan, menyampaikan laporan kepada Kepala Puskesmas.
5.
Kepala Sub Bagian Tata Usaha dan Kordinator Upaya Kesehatan dalam melaksanakan tugasnya saling berkoordinasi dengan Pejabat Non Struktural terkait, dan Satuan Kerja terkait dengan lingkungan Pemerintah Kabupaten Banyumas.
6.
Kepala Sub Bagian Tata Usaha dan Kepala Seksi Upaya pelayanan/Kordinator Pelayanan wajib mengadakan evaluasi kinerja dan melaksanakan tindak lanjut hasil evalusi.
1.
Pasal 12 Minilokakarya Puskesmas Minilokakarya Puskesmas merupakan Pertemuan yang diselenggarakan secara rutin di Puskesmas yang dihadiri oleh seluruh staff di Puskesmas, Puskesmas Pembantu dan Bidan di desa serta dipimpin oleh Kepala Puskesmas, merupakan proses penggalangan kerjasama tim Puskesmas dengan pendekatan sistem.
2.
Minilokakarya Puskesmas diselenggarakan sekurang-kurangnya 1 (satu) bulan sekali.
3.
Dalam Rapat sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) dibicarakan hal-hal yang berhubungan dengan Puskesmas sesuai dengan tugas, kewenangan dan kewajibannya.
4.
Keputusan Minilokakarya Puskesmas diambil berdasarkan musyawarah mufakat, bila tidak tercapai kata mufakat maka diambil berdasarkan suara terbanyak.
5.
Hasil Minilokakarya Puskesmas dituangkan dalam Plane of Action (POA) Puskesmas.
6.
Untuk setiap rapat harus dibuat notulen dan daftar hadir.
BAB IV PENGAWASAN INTERNAL Pasal 13
Satuan Pengawas Internal 1. Satuan Pengawas Internal adalah kelompok jabatan fungsional yang bertanggungjawab melaksanakan pengawasan terhadap pengelolaan sumber daya Puskesmas. 2. Satuan Pengawas Internal dipimpin oleh Ketua, yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Puskesmas. 3. Pembentukan Satuan Pengawas Internal ditetapkan oleh Kepala Puskesmas 4. Pengawasan terhadap pengelolaan sumber daya Puskesmas sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), meliputi : pengawasan terhadap sumber daya manusia, sarana prasarana, kegiatan pelayanan serta administrasi keuangan Puskesmas. BAB V Kewenangan Klinis ( CLINICAL PRIVILEGE ) Pasal 14 1. Untuk mewujudkan tata kelola klinis ( clinical governance) yang baik, semua pelayanan medis yang dilakukan oleh setiap staf medis di Puskesmas dilakukan atas penugasan klinis ( Clinical Appointment ) dari Kepala Puskesmas. 2. Penugasan klinis sebagaimana dimaksud pada ayat 1 berupa pemberian kewenangan, klinis ( clinical privilege ) oleh Kepala Puskesmas melalui penerbitan surat penugasan klinis kepada Staf Medis yang bersangkutan. 3. Surat penugasan klinis sebagaimana dimaksud pada ayat 2 diterbitkan oleh kepala Puskesmas. BAB V Penugasan Klinis ( CLINICAL APPOINTMENT ) Pasal 15 Setiap staf medis dan Perawat dan Bidan yang melakukan asuhan medis harus memiliki surat penugasan klinis dari Kepala Puskesmas atau tenaga medis berdasarkan rincian kewenangan klinis ( delineation of clinical privilege ).
1.
Pasal 16 TIm Peningkatan Mutu Klinis Tim Peningkatan Mutu Klinis adalah perangkat Puskesmas yang menjamin tata kelola klinis ( clinical governance ) yang baik di Puskesmas, dengan menjaga kualitas dan profesionalitas staf medis, melalui mekanisme kredensial, peningkatan mutu profesi medis, dan penegakan etika dan disiplin profesi medis.
2.
Tim Peningkatan Mutu Klinis dipimpin oleh seorang dokter, yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Puskesmas.
3.
Pembentukan Tim Peningkatan Mutu Klinis ditetapkan oleh Kepala Puskesmas
4.
Fungsi Tim Peningkatan Mutu Klinis :
Memberikan saran kepada kepala Puskesmas
Mengkoordinasikan dan mengarahkan kegiatan pelayanan medis.
5.
Menangani hal-hal yang berkaitan dengan etik kedokteran
Menyusun kebijakan pelayanan medis sebagai standar yang harus dilaksanakan.
Tugas Tim Peningkatan Mutu Klinis : a.
Membantu Kepala Puskesmas menyusun : Daftar Pelayanan Medis Kebijakan dan prosedur yang terkait dengan medico – legal. Kebijakan dan prosedur yang terkait dengan etiko – legal.
b.
Melaksanakan pembinaan etika profesi, disiplin profesi dan mutu profesi.
c.
Mengatur kewenangan profesi antar kelompok staf medis dan staf non medis.
d.
Melaksanakan koordinasi dalam melaksanakan pemantauan dan pembinaan pelaksanaan tugas kelompok staff medis.
e.
Meningkatkan program pelayanan, pendidikan dan pelatihan serta penelitian dan pengembangan dalam pelayanan kesehatan di Puskesmas.
f.
Monitoring dan evalusi mutu pelayanan.
g.
Membuat laporan.
Pasal 17 Mekanisme Pengawasan 1. Satuan Pengawas Internal (SPI) melakukan pengawasan internal keuangan dan operasional , menilai pengendalian, pengelolaan dan pelaksanaannya pada Puskesmas serta memberikan saran-saran perbaikannya. 2. Tim Peningkatan Mutu Klinis melakukan pengawasan internal di bidang praktik kedokteran dalam rangka penyelenggaraan pelayanan profesi agar sesuai dengan standar dan etika profesi. Pasal 18 Tata Urutan Peraturan 1. Peraturan Internal Puskesmas ini selanjutnya akan menjadi pedoman semua peraturan dan kebijakan Puskesmas yang dibuat dengan Keputusan Kepala Puskesmas. 2. Setiap satuan kerja/seksi harus membuat standart prosedur operasional yang mengacu pada Peraturan Internal Puskesmas. 3. Semua kebijakan operasional, prosedur tetap administrasi dan manajemen Puskesmas tidak boleh bertentangan dengan Peraturan Internal Puskesmas. Tata urutan peraturan yang berlaku sebagai berikut: a. Peraturan Internal Puskesmas. b.
Keputusan Kepala Puskesmas
c.
Keputusan Koordinator Upaya Kegiatan dalam hirarki struktural, Kepala kelompok Non Struktural/ Fungsional untuk hal – hal yang teknis operasional di bidangnya dan dipertanggung jawabkan kepada atasan langsung.
BAB V KETENTUAN PENUTUP Pasal 19 1. Peraturan-peraturan Puskesmas yang telah ada pada saat Peraturan ini disahkan, masih tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan ketentuan ketentuan yang tercantum di dalam Peraturan ini. 2. Peraturan ini secara berkala akan dievaluasi oleh Tim yang dibentuk oleh Kepala Puskesmas. 3. Jika di dalam evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2),ditemukan hal-hal yang sudah tidak sesuai lagi, maka akan dilakukan perbaikan penyempurnaan, yang selanjutnya ditetapkan dengan Keputusan Kepala Puskesmas. Pasal 20 1. Keputusan Kepala Puskesmas ini berlaku pada tanggal ditetapkan. 2. Agar setiap karyawan Puskesmas mengetahuinya, mentaati dan melaksanakan dengan penuh tanggung jawab
Ditetapkan di : Samarinda Pada tanggal : 1 Juni 2015 KEPALA PUSKESMAS AIR PUTIH
PANUTURI RATIH E.T.S
