Peraturan Internal Staf Keperawatan ( Nursing Staff By Laws ) Rumah Sakit Sumber Waras
Rumah Sakit Sumber Waras Tahun 2015
KOMITE KEPERAWATAN
1
DAFTAR ISI Hal. 1. PENDAHULUAN 2. Bab I
………………………….……………………………………….
Ketentuan Umum
3. Bab II Tujuan
……………………………………………………..
……………………………………………………………………….…
2 2 4
4. Bab III Staf Keperawatan Bagian Kesatu
: Hak dan Kewajiban Staf Keperawatan
………….
4
Bagian Kedua
: Tugas dan Fungsi Staf Keperawatan
……………..
6
Bagian Ketiga
: Pembinaan dan Pengawasan Staf Keperawatan
7
Bagian Keempat : Mitra Bestari
5. Bab IV Kewenangan Klinis
…………………………………………..
8
……………………………………………………
8
6. Bab V Delegasi dan Mandat Tindakan Medik 7. Bab VI Penugasan Klinis
………………………………
……………………………………………………….
10 11
8. Bab VII Komite Keperawatan Bagian Kesatu
: Kedudukan Komite Keperawatan
Bagian Kedua
: Susunan Organisasi dan Keanggotaan Komite Keperawatan
Bagian Ketiga
………………..
…………………………………………
: Tugas, Fungsi dan Wewenang Komite Keperawatan
Bagian Keempat : Masa jabatan Komite Keperawatan
………………
12
12
13 15
9. Bab VIII Subkomite Kredensial Bagian Kesatu
: Pengorganisasian Pengorganisasian Subkomite Kredensial
Bagian Kedua
: Tugas dan wewenang
Bagian Ketiga
: Kredensial dan Rekredensial
10. Bab IX
…………
16
…………………………………
16
………………………..
17
Subkomite Mutu Profesi
Bagian Kesatu
: Pengorganisasian Pengorganisasian Subkomite Mutu Profesi
Bagian Kedua
: Tugas dan Wewenang
Bagian Ketiga
: Audit Keperawatan
……….
18
………………………………..
18
……………………………………
19
Bagian Keempat : Pendidikan berkelanjutan Bagian Kelima
……………………………
: Pendampingan (proctoring)
…………………………
19 20
11. Bab X Subkomite Etika Etika dan Disiplin Profesi Bagian Kesatu
: Pengorganisasian Pengorganisasian Subkomite Subkomite Etika dan Disiplin Disiplin Profesi 20
Bagian Kedua
: Tugas dan Wewenang
Bagian Ketiga
: Pendisiplinan Profesi
Bagian Keempat : Pembinaan Profesi
12. Bab XI
Rapat-Rapat
……………………………………
21
………………………………………
22
………………………………………………………..
14. Bab XIII Review dan Perubahan
KOMITE KEPERAWATAN
20
……………………………………………………………..
13. Bab XII Tata Kelola Klinis 15. Bab IVX Penutup
…………………………………
22 24
……………………………………………….
25
…………………………………………………………………………
25
2
PERATURAN INTERNAL STAF KEPERAWATAN ( NURSING STAFF BY LAWS ) RUMAH SAKIT SUMBER WARAS PENDAHULUAN
Peraturan internal staf keperawatan merupakan peraturan penyelenggaraan profesi staf keperawatan dan mekanisme tata kerja Komite Keperawatan. Yang dimaksud dengan staf keperawatan meliputi perawat dan bidan. Peraturan ini dir asakan penting karena staf keperawatan merupakan jumlah terbesar dari tenaga kesehatan lain di Rumah Sakit, memiliki kualifikasi berjenjang dan sebagai profesi yang berhubungan langsung dengan pasien dan keluarganya. Rumah Sakit wajib menyusun peraturan internal staf keperawatan dengan mengacu pada peraturan internal korporasi dan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Peraturan internal staf keperawatan disusun oleh Komite Keperawatan dan disahkan oleh Direktur Rumah Sakit. Peraturan internal staf keperawatan sebagai acuan serta dasar hukum yang sah bagi Komite Keperawatan dan Direktur Rumah Sakit dalam hal pengambilan keputusan tentang staf keperawatan. Termasuk mengatur mekanisme pertanggungjawaban Komite Keperawatan kepada Direktur Rumah Sakit tentang profesionalisme staf keperawatan rumah sakit. Peraturan internal staf keperawatan berbeda untuk setiap Rumah Sakit dan tidak mengatur pengelolaan rumah sakit. Pengaturan utamanya tentang Penugasan Klinis staf
keperawatan,
mekanisme
mempertahankan
dan
pendisiplinan
profesi
keperawatan. BAB I KETENTUAN UMUM Pasal 1 Dalam Peraturan Internal Staf Keperawatan ini yang dimaksud dengan : 1.
Peraturan Internal Staf Keperawatan ( Nursing Staff Bylaws ) adalah aturan yang mengatur penyelenggaraan profesi staf keperawatan, mekanisme tata kerja & tata kelola klinis untuk menjaga profesionalisme tenaga perawat di Rumah Sakit, yang disusun oleh Komite Keperawatan.
2.
Perawat adalah seseorang yang telah menyelesaikan program pendidikan keperawatan baik di dalam maupun di luar negeri yang diakui oleh Pemerintah Republik Indonesia, teregister dan diberi kewenangan untuk melakukan praktik keperawatan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
3.
Bidan
adalah seseorang yang telah
menyelesaikan program
pendidikan
kebidanan baik di dalam maupun di luar negeri yang diakui oleh Pemerintah
KOMITE KEPERAWATAN
3
Republik Indonesia, teregister dan diberi kewenangan untuk melakukan praktik perawatan kebidanan sesuai dengan peraturan perundang-undangan. 4.
Staf Keperawatan Rumah Sakit adalah perawat yang telah tersertifikasi program Pendidikan & Pelatihan yang dikeluarkan oleh organisasi profesi dan/atau institusi pendidikan & pelatihan yang diakui oleh pemerintah.
5.
Komite keperawatan adalah wadah non-struktural rumah sakit yang mempunyai fungsi utama mempertahankan dan meningkatkan profesionalisme tenaga perawat
melalui
mekanisme
kredensial,
penjagaan
mutu
profesi,
dan
pemeliharaan etika dan disiplin profesi. 6.
Rumah Sakit adalah institusi pelayanan kesehatan yang menyelenggarakan pelayanan
kesehatan
perorangan
secara
paripurna
yang
menyediakan
pelayanan rawat inap, rawat jalan dan gawat darurat. 7.
Kewenangan Klinis (Clinical Privilege) tenaga perawat adalah uraian tindakan keperawatan yang dilakukan oleh tenaga perawat berdasarkan area praktiknya.
8.
Penugasan Klinis (Clinical Appointment) adalah penugasan Direktur Utama kepada tenaga perawat untuk melakukan asuhan keperawatan di Rumah Sakit tersebut berdasarkan daftar Kewenangan Klinis.
9.
Kredensial adalah proses evaluasi terhadap staf keperawatan untuk menentukan kelayakan diberikan kewenangan klinis ( clinical privilege) untuk menjalankan tindakan keperawatan dan tindakan delegasi atau mandat tertentu dalam lingkungan Rumah Sakit untuk periode tertentu.
10.
Rekredensial adalah proses re-evaluasi terhadap tenaga keperawatan yang telah memiliki Kewenangan Klinis untuk menentukan kelayakan pemberian Kewenangan Klinis tersebut.
11.
Audit Keperawatan adalah upaya evaluasi secara professional terhadap mutu pelayanan keperawatan yang diberikan kepada pasien dengan menggunakan rekam medisnya yang dilaksanakan oleh profesi perawat/bidan.
12.
Mitra Bestari (Peer Group) adalah sekelompok tenaga perawat atau tenaga bidan dengan reputasi dan kompetensi yang baik untuk menelaah segala hal yang terkait dengan kompetensi tenaga keperawatan.
13.
Buku Putih (White Paper ) adalah dokumen yang berisi syarat-syarat yang harus dipenuhi oleh tenaga perawat/bidan yang digunakan untuk menentukan Kewenangan Klinis.
KOMITE KEPERAWATAN
4
BAB II TUJUAN Pasal 2
Tujuan Peraturan Internal Staf Keperawatan (Nursing Staf Bylaws) adalah agar Komite Keperawatan dapat menyelenggarakan tata kelola klinis yang baik ( good clinical governance)
melalui
mekanisme
Kredensial,
peningkatan
mutu
profesi,
dan
penegakkan disiplin profesi. Selain itu Peraturan Internal Staf Keperawatan ( Nursing Staf Bylaws) juga bertujuan untuk memberikan dasar hukum bagi Mitra Bestari ( peer group) dalam pengambilan keputusan profesi melalui Komite Keperawatan. Putusan itu dilandasi semangat bahwa hanya staf keperawatan yang kompeten dan berperilaku profesional sajalah yang boleh melakukan asuhan keperawatan di rumah sakit.
BAB III STAF KEPERAWATAN Pasal 3
(1)
Staf Keperawatan adalah seluruh tenaga Keperawatan Rumah Sakit Sumber Waras termasuk bidan.
(2)
Staf Keperawatan dalam melaksanakan keprofesiannya wajib mengikuti Tata Kelola Klinis ( Clinical Governance ).
(3)
Staf Keperawatan secara manajerial bertanggungjawab kepada Direktur Medik dan Keperawatan melalui Kepala Bidang Pelayanan Keperawatan.
(4)
Staf
Keperawatan
secara
profesi
bertanggungjawab
kepada
Komite
Keperawatan.
Bagian Kesatu Hak dan Kewajiban Pasal 4
(1)
Hak Staf Keperawatan Rumah Sakit a. Staf keperawatan berhak untuk mendapatkan perlindungan hukum dalam melaksanakan tugas sesuai dengan profesi yang diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku. b. Staf keperawatan berhak untuk mengembangkan diri melalui kemampuan spesialisasi sesuai dengan latar belakang pendidikannya. c. Staf keperawatan berhak
untuk menolak
keinginan pasien/klien yang
bertentangan dengan peraturan perundang-undangan, serta standar dan kode etik profesi.
KOMITE KEPERAWATAN
5
d. Staf Keperawatan Rumah Sakit berhak untuk mendapatkan informasi lengkap dari
pasien/klien
atau
keluarganya
tentang
keluhan
kesehatan
dan
meningkatkan
ilmu
ketidakpuasannya terhadap pelayanan yang diberikan. e. Staf
Keperawatan
Rumah
Sakit
berhak
untuk
pengetahuannya berdasarkan perkembangan Ilmu Pengetahuan & Teknologi dalam bidang keperawatan, kesehatan secara terus-menerus. f.
Staf Keperawatan Rumah Sakit berhak untuk diperlakukan secara adil dan jujur oleh institusi pelayanan maupun oleh pasien/klien.
g. Staf Keperawatan Rumah Sakit berhak mendapatkan jaminan perlindungan terhadap resiko kerja yang dapat menimbulkan bahaya fisik maupun stress emosional. h. Staf Keperawatan Rumah Sakit berhak diikutsertakan dalam penyusunan dan penetapan kebijaksanaan pelayanan kesehatan. i.
Staf Keperawatan Rumah Sakit berhak atas privasi dan berhak menuntut apabila nama baiknya dicemarkan oleh pasien/klien dan/atau keluarganya serta tenaga kesehatan lainnya.
j.
Staf Keperawatan Rumah Sakit berhak untuk menolak dipindahkan ke tempat tugas lain, baik melalui anjuran atau pengumuman tertulis karena diperlukan, untuk melakukan tindakan yang bertentangan dengan standar profesi atau kode etik keperawatan atau peraturan perundang-undangan lainnya.
k. Staf Keperawatan Rumah Sakit berhak untuk mendapatkan penghargaan dan imbalan yang layak dari jasa profesi yang diberikannya berdasarkan perjanjian atau ketentuan yang berlaku di institusi pelayanan yang bersangkutan. l.
Staf Keperawatan Rumah Sakit berhak untuk memperoleh kesempatan mengembangkan karir sesuai dengan bidang profesinya.
(2)
Kewajiban Staf Keperawatan Rumah Sakit a. Staf Keperawatan Rumah Sakit wajib mematuhi semua peraturan institusi yang bersangkutan. b. Staf Keperawatan Rumah Sakit wajib memberikan pelayanan atau asuhan keperawatan sesuai dengan standar profesi dan batas-batas kegunaannya. c. Staf Keperawatan Rumah Sakit wajib menghormati hak-hak pasien. d. Staf Keperawatan Rumah Sakit wajib merujuk pasien/klien kepada perawat atau tenaga kesehatan lain yang lebih baik, bila yang bersangkutan tidak dapat mengatasinya sendiri. e. Staf Keperawatan Rumah Sakit wajib memberikan kesempatan kepada pasien/klien untuk berhubungan dengan keluarganya, sepanjang tidak bertentangan dengan peraturan atau standar profesi yang ada. f.
Staf Keperawatan Rumah Sakit wajib memberikan kesempatan kepada pasien/klien untuk menjalankan ibadahnya sesuai dengan agama atau kepercayaan masing-masing sepanjang tidak mengganggu pasien yang lain.
KOMITE KEPERAWATAN
6
g. Staf Keperawatan Rumah Sakit wajib berkolaborasi dengan tenaga medis atau tenaga kesehatan lainnya dalam memberikan pelayanan kesehatan dan keperawatan kepada pasien/klien. h. Staf Keperawatan Rumah Sakit wajib memberikan informasi yang akurat tentang tindakan keperawatan yang diberikan kepada pasien/klien dan atau keluarganya sesuai dengan batas kemampuannya. i.
Staf
Keperawatan
Rumah
Sakit
wajib
meningkatkan
mutu
pelayanan
keperawatannya sesuai dengan standar profesi keperawatan demi kepuasan pasien/klien. j.
Staf
Keperawatan Rumah
Sakit
wajib membuat
dokumentasi
asuhan
keperawatan secara akurat dan berkesinambungan. k.
Staf
Keperawatan
Rumah
Sakit
wajib
mengikuti
perkembangan
Ilmu
Pengetahuan & Teknologi keperawatan atau kesehatan secara terus-menerus. l.
Staf Keperawatan Rumah Sakit wajib melakukan pelayanan darurat sebagai tugas kemanusiaan sesuai dengan batas-batas kewenangannya.
m. Staf Keperawatan Rumah Sakit wajib merahasiakan segala sesuatu yang diketahuinya tentang pasien/klien, kecuali jika dimintai keterangan oleh pihak yang berwenang. n. Staf Keperawatan Rumah Sakit wajib memenuhi hal-hal yang telah disepakati atau perjanjian yang telah dibuat sebelumnya terhadap institusi tempat bekerja.
Bagian Kedua Tugas dan Fungsi Pasal 5
(1)
Tugas Staf Keperawatan Rumah Sakit : a. Melaksanakan kegiatan profesi yang terkait dengan asuhan keperawatan ; b. Meningkatkan kemampuan profesinya, melalui program pendidikan / pelatihan berkelanjutan baik formal maupun non formal ; c. Menjaga kualitas asuhan keperawatan sesuai dengan standar profesi, standar pelayanan keperawatan, standar kompetensi keperawatan serta standar etika dan disiplin yang ditetapkan ; d. Menyusun, mengumpulkan, menganalisis dan membuat laporan pemantauan indikator mutu.
(2)
Fungsi Staf Keperawatan Rumah Sakit Dalam melaksanakan tugasnya staf keperawatan secara perorangan berfungsi sebagai pelaksana pelayanan asuhan keperawatan, pelaksana manajemen pelayanan keperawatan, sebagai pendidik & sebagai peneliti sesuai dengan perkembangan Ilmu Pengetahuan & Teknologi dalam bidang keperawatan.
KOMITE KEPERAWATAN
7
Bagian Ketiga Pasal 6 Pembinaan dan Pengawasan
(1)
Pembinaan dan pengawasan merupakan tindakan korektif terhadap Staf Keperawatan yang dilakukan oleh Direktur Utama berdasarkan rekomendasi Direktur Medik dan Keperawatan dan atau Komite Keperawatan.
(2)
Pembinaan dan pengawasan terhadap Staf Keperawatan meliputi pembinaan dan pengawasan kewenangan klinis, kendali mutu profesi, disiplin profesi, etika profesi, disiplin pegawai dan motivasi kerja.
(3)
Pembinaan dan pengawasan kewenangan klinis, mutu profesi, disiplin profesi, etika profesi dilakukan oleh Komite Keperawatan.
(4)
Pembinaan dan pengawasan mutu pelayanan, disiplin pegawai dan motivasi kerja dilakukan oleh Direktur Medik dan Keperawatan berdasarkan rekomendasi Bidang Pelayanan Keperawatan.
Pasal 7
(1)
Pembinaan dan pengawasan terkait kewenangan klinis dilakukan dengan Klarifikasi.
(2)
Rekomendasi hasil klarifikasi sebagaimana ayat (1) berupa : a. Penjatuhan sanksi berupa teguran tertulis atau/dan pembatasan kewenangan klinis, paling lama 3 (tiga) bulan untuk pelanggaran ringan; b. Pembatasan kewenangan klinis,
paling lama
6 (enam)
bulan untuk
pelanggaran sedang; c. Pembatasan kewenangan klinis, paling lama 1 (satu) tahun untuk pelanggaran berat. (3)
Pembinaan dan pengawasan terkait mutu profesi, disiplin profesi, etika profesi dilakukan dengan audit keperawatan, yang berfungsi untuk : a. Meningkatkan mutu pelayanan keperawatan yang diberikan oleh staf keperawatan; b. Meningkatkan etika dan disiplin profesi oleh staf keperawatan; c. Melindungi masyarakat atau pasien atas tindakan yang dilakukan oleh staf keperawatan.
Pasal 8
Tata cara pembinaan, pengawasan, pemeriksaan dan penjatuhan sanksi terhadap Staf Keperawatan ditetapkan oleh Direktur Utama.
KOMITE KEPERAWATAN
8
Bagian Keempat Mitra Bestari Pasal 9
(1)
Mitra Bestari (Peer Group) adalah sekelompok staf keperawatan dengan reputasi dan kompetensi profesi yang baik untuk menelaah segala hal yang terkait dengan kompetensi tenaga keperawatan termasuk evaluasi & verifikasi dokumen kewenangan klinis yang diajukan oleh tenaga perawat.
(2)
Mitra Bestari (Peer Group) tidak terbatas dari staf keperawatan yang ada di Rumah Sakit Sumber Waras, tetapi dapat juga berasal dari rumah sakit lain, perhimpunan perawat spesialis, kolegium perawat spesialis, dan/atau institusi pendidikan keperawatan yang memiliki spesialisasi yang sama.
(3)
Mitra Bestari (Peer Group) dapat ditunjuk sebagai Panitia Adhoc untuk membantu Komite Keperawatan melakukan kredensial, penjagaan mutu profesi, maupun penegakkan disiplin dan etika profesi di rumah sakit.
(4)
Penetapan Mitra Bestari (Peer Group) sebagai Panitia Adhoc sebagaimana ayat (3) ditetapkan dengan keputusan Direktur Utama atas usulan Komite Keperawatan.
BAB IV KEWENANGAN KLINIS Pasal 10
(1)
Kewenangan Klinis merupakan kewenangan untuk melaksanakan pelayanan asuhan keperawatan sesuai dengan kompetensi profesi dan keahliannya.
(2)
Kewenangan Klinis sebagai syarat mutlak staf keperawatan dalam melakukan asuhan keperawatan.
(3)
Kewenangan Klinis diberikan oleh Komite Keperawatan.
(4)
Kewenangan Klinis setiap staf keperawatan dapat saling berbeda walaupun memiliki spesialisasi yang sama.
(5)
Kewenangan
Klinis
diberikan
kepada
staf
keperawatan
berdasarkan
pertimbangan antara lain : a. Clinical appraisal (tinjauan atau telaah hasil proses kredensial) berupa surat rekomendasi; b. Standar profesi dari organisasi profesi; c. Standar pendidikan; d. Standar kompetensi dari kolegium; dan e. Area pelayanan. (6)
Kewenangan Klinis perawat baru diberikan setelah menyelesaikan program Preceptorship I dan II serta telah lulus uji kompetensi keperawatan dasar.
KOMITE KEPERAWATAN
9
Pasal 11
(1)
Kewenangan Klinis yang diberikan kepada perawat dibagi menjadi 3(tiga) yaitu: a. Kewenangan klinis umum b. Kewenangan klinis khusus; dan c. Kewenangan klinis istimewa
(2)
Kewenangan klinis umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a diberikan kepada setiap tenaga keperawatan berdasarkan kompetensi yang dimiliki dan sesuai jenjang keperawatan klinis yang dimiliki.
(3)
Kewenanagn klinis khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b diberikan kepada setiap tenaga keperawatan berdasarkan area kerja/penugasan yang ditetapkan oleh Direktur Utama Rumah Sakit.
(4)
Kewenangan klinis istimewa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c diberikan kepada tenaga keperawatan berdasarkan kompetensi tertentu yang dimiliki oleh tenaga keperawatan dengan mempertimbangkan resiko pelayanan dan teknologi yang digunakan.
(5)
Setiap tenaga keperawatan dapat memiliki lebih dari 1 (satu) jenis kewenangan klinis sesuai kompetensi dan kebutuhan pelayanan rumah sakit.
Pasal 12
(1)
Dalam hal menghendaki agar kewenangan klinisnya diperluas maka staf keperawatan yang bersangkutan harus mengajukan permohonan kepada Komite Keperawatan dengan menyebutkan alasan serta melampirkan bukti yang diakui oleh
organisasi
profesi
dan
atau
pendidikan
yang
dapat
mendukung
permohonannya. (2)
Sesuai dengan permohonan sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) Komite Keperawatan melakukan rekredensial melalui Subkomite Kredensial.
(3)
Direktur
Utama
berwenang
mengabulkan
atau
menolak
permohonan
sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) setelah mempertimbangkan rekomendasi Komite Keperawatan. (4)
Setiap permohonan perluasan kewenangan klinis yang dikabulkan dituangkan pada penugasan klinis dalam bentuk Surat Keputusan Direktur Utama dan disampaikan kepada pemohon serta ditembuskan kepada Komite Keperawatan.
(5)
Apabila permohonan perluasan kewenangan klinis ditolak dituangkan dalam Surat Pemberitahuan Penolakan yang ditandatangani oleh Direktur Utama dan disampaikan kepada pemohon serta ditembuskan kepada Komite Keperawatan.
KOMITE KEPERAWATAN
10
Pasal 13
Dalam keadaan bencana alam, gawat darurat akibat bencana massal, kerusuhan yang menimbulkan banyak korban maka semua Staf Keperawatan Rumah Sakit dapat diberikan kewenangan klinis untuk dapat melakukan tindakan penyelamatan di luar kewenangan klinis yang dimiliki, sepanjang yang bersangkutan memiliki kemampuan untuk melakukannya.
Pasal 14
Kewenangan klinis diberikan oleh Komite Keperawatan melalui Subkomite Kredensial dan akan dievaluasi secara berkala untuk ditentukan apakah kewenangan tersebut dapat dipertahankan, diperluas, dipersempit atau bahkan dicabut oleh Direktur U tama.
Pasal 15
(1)
Rincian kewenangan klinis dan syarat-syarat kompetensi setiap jenis pelayanan keperawatan yang disebut buku putih (white paper ) ditetapkan oleh Komite Keperawatan dengan berpedoman pada norma keprofesian yang ditetapkan oleh kolegium setiap spesialisasi.
(2)
Dalam hal dijumpai kesulitan menentukan klinis dan atau apabila suatu pelayanan keperawatan dapat dilakukan oleh Staf Keperawatan dari jenis spesialisasi yang berbeda maka untuk pelayanan keperawatan tertentu Komite Keperawatan dapat meminta informasi atau pendapat dari Mitra Bestari.
BAB V DELEGASI DAN MANDAT TINDAKAN MEDIK Pasal 16
(1)
Kewenangan tenaga keperawatan untuk melakukan tindakan medik yang merupakan delegasi dan mandat dari tenaga medis hanya dapat dilakukan oleh perawat yang memiliki kewenangan klinis tertentu berdasarkan hasil Kredensial Subkomite Kredensial.
(2)
Tindakan medik sebagaimana dimaksud pada ayat (1), menjadi tanggung jawab tenaga keperawatan.
(3)
Tindakan medik melalui pemberian mandat sebagaimana dimaksud pada ayat (1), tetap menjadi tanggungjawab pemberi mandat .
KOMITE KEPERAWATAN
11
BAB VI PENUGASAN KLINIS Pasal 17
(1)
Penugasan klinis diterbitkan kepada seorang Staf Keperawatan setelah melalui proses kredensial dan rekomendasi Komite Keperawatan.
(2)
Penugasan klinis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memuat kewenangan klinis yang diberikan kepada seorang staf keperawatan dan tempat yang bersangkutan untuk dapat melaksanakan tugas.
(3)
Penugasan klinis ditetapkan dengan keputusan Direktur Utama.
Pasal 18
(1)
Penugasan klinis seorang staf keperawatan hanya dapat ditetapkan bila : a. mempunyai Surat Ijin Praktik Perawat dan Surat Tanda Registrasi (STR) sesuai ketentuan perundang-undangan; b. memenuhi
syarat
sebagai
perundang-undangan
staf
keperawatan
kesehatan
yang
berlaku
berdasarkan dan
peraturan
ketentuan
lain
sebagaimana ditetapkan dalam Peraturan Internal Rumah Sakit. c. bersedia memenuhi segala permintaan rumah sakit yang dianggap wajar sehubungan dengan pelayanan dan tindakan keperawatan dengan mengacu pada standar prosedur operasional (SPO), dan standar administrasi yang berlaku di rumah sakit. d. bersedia mematuhi etika keperawatan yang berlaku di Indonesia, baik yang berkaitan dengan kewajiban terhadap masyarakat, kewajiban terhadap pasien, teman sejawat dan diri sendiri. (2)
Penugasan klinis berlaku selama 4 (empat) tahun.
(3)
Penugasan klinis dapat berakhir sebelum jangka waktu berakhirnya dalam hal : a. ijin praktik yang bersangkutan sudah tidak berlaku; b. kondisi fisik atau mental staf keperawatan yang bersangkutan tidak mampu lagi melakukan pelayanan keperawatan; c. staf keperawatan tidak memenuhi kriteria dan syarat-syarat yang ditetapkan dalam kewenangan klinis yang dicantumkan dalam penugasan klinis; d. staf keperawatan telah melakukan tindakan yang tidak professional atau perilaku menyimpang lainnya; e. staf keperawatan diberhentikan oleh Direktur Utama karena melakukan pelanggaran disiplin kepegawaian sesuai peraturan yang berlaku. f.
staf keperawatan diberhentikan oleh Direktur Utama karena yang bersangkutan mengakhiri kontrak dengan rumah sakit setelah mengajukan pemberitahuan satu bulan sebelumnya.
KOMITE KEPERAWATAN
12
BAB VII KOMITE KEPERAWATAN Bagian Kesatu Kedudukan Komite Keperawatan Pasal 19
(1)
Komite Keperawatan dibentuk dengan tujuan untuk menyelenggarakan tata kelola klinis (clinical governance) yang baik agar mutu pelayanan asuhan keperawatan dan keselamatan pasien lebih terjamin dan terlindungi.
(2)
Komite Keperawatan merupakan organisasi non structural yang dibentuk oleh Direktur Utama Rumah Sakit.
(3)
Komite Keperawatan berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Direktur Utama Rumah Sakit.
(4)
Kebijakan, prosedur dan sumber daya yang diperlukan untuk menjalankan tugas, fungsi dan wewenang Komite Keperawatan ditetapkan oleh Direktur Utama Rumah Sakit.
(5)
Komite Keperawatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bukan merupakan wadah perwakilan dari staf keperawatan.
Bagian Kedua Susunan Organisasi dan Keanggotaan Komite Keperawatan Pasal 20
(1)
Susunan organisasi Komite Keperawatan sekurang-kurangnya sebagai berikut : a. Ketua b. Sekretaris c. 3 (tiga) Sub Komite Keperawatan merangkap anggota.
(2)
Subkomite sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c terdiri dari : a. Subkomite kredensial yang bertugas menapis profesionalisme staf keperawatan b. Subkomite mutu profesi, yang bertugas mempertahankan kompetensi dan profesionalisme staf keperawatan c. Subkomite etika dan disiplin profesi yang bertugas menjaga disiplin etika dan perilaku profesi staf keperawatan
(3)
Personalia Komite Keperawatan Rumah Sakit berjumlah 5 (lima) orang.
Pasal 21
(1)
Seseorang yang dapat diangkat menjadi anggota/Komite Keperawatan ialah Staf keperawatan purnawaktu dan sudah bekerja di Rumah Sakit minimal 15 (lima belas) tahun di Rumah Sakit yang bersangkutan.
KOMITE KEPERAWATAN
13
(2)
Keanggotaan Komite Keperawatan ditetapkan oleh Direktur Utama dengan mempertimbangkan : a. sikap profesional; b. reputasi; c. perilaku; dan d. memperhatikan usulan dari Staf Keperawatan
(3)
Ketua Komite Keperawatan ditetapkan oleh Direktur Utama.
(4)
Ketua Subkomite, ditetapkan oleh Direktur Utama berdasarkan usulan Ketua Komite Keperawatan.
(5)
Pengangkatan dan pemberhentian anggota/personalia Komite Keperawatan ditetapkan dengan keputusan Direktur Utama.
Pasal 22
Persyaratan Ketua Komite Keperawatan : a. Pendidikan formal minimal Ners; b. Mempunyai kredibilitas yang tinggi dalam profesinya; c. Menguasai segi ilmu profesinya dalam jangkaun, ruang lingkup, sasaran dan dampak yang luas; d. Peka terhadap perkembangan perumahsakitan; e. Bersifat terbuka, bijaksana dan jujur; f.
Mempunyai kepribadian yang dapat diterima dan disegani di lingkungan profesinya; dan
g. Mempunyai integritas keilmuan dan etika profesi yang tinggi. h. Tidak pernah dipidana atau memiliki catatan pelanggaran Etika Profesi.
Bagian Ketiga Tugas, Fungsi dan Wewenang Komite Keperawatan Pasal 23
(1)
Komite Keperawatan mempunyai tugas meningkatkan profesionalisme Staf Keperawatan yang bekerja di rumah sakit dengan cara : a. Melakukan kredensial bagi seluruh staf keperawatan yang akan melakukan pelayanan keperawatan di rumah sakit; b. Memelihara mutu profesi tenaga perawat; dan menjaga disiplin, etika dan perilaku profesi perawat.
(2)
Pedoman pelaksanaan tugas Komite Keperawatan ditetapkan oleh Direktur Utama.
KOMITE KEPERAWATAN
14
Pasal 24
(1)
Dalam melaksanakan tugas kredensial, Komite Keperawatan memiliki fungsi sebagai berikut : a. Penyusunan daftar kewenangan klinis dan persyaratan setiap jenis pelayanan keperawatan; b. Penyelenggaraan pemeriksaan dan pengkajian kompetensi, kesehatan fisik dan mental perilaku, dan etika profesi; c. Pengevaluasian data pendidikan professional keperawatan berkelanjutan; d. Penilaian dan pemberian rekomendasi kewenangan klinis yang adekuat.
(2)
Dalam melaksanakan tugas memelihara mutu profesi Staf Keperawatan, Komite Keperawatan memiliki fungsi sebagai berikut : a. Berperan menjaga mutu profesi keperawatan dengan memastikan kualitas asuhan keperawatan yang diberikan oleh staf keperawatan melalui upaya pemberdayaan, evaluasi kinerja profesi yang berkesinambungan ( on-going professional practice evaluation), maupun evaluasi kinerja profesi yang terfokus (focused professional practice evaluation); b. Pendidikan dan pengembangan profesi berkelanjutan dengan memberikan rekomendasi pendidikan, pertemuan ilmiah internal dan kegiatan eksternal; dan c. Pendampingan (p roctoring) terhadap Staf Keperawatan.
(3)
Dalam melaksanakan tugas menjaga disiplin, etika dan perilaku profesi staf keperawatan, Komite Keperawatan memiliki fungsi sebagai berikut : a. Pembinaan etika dan disiplin profesi keperawatan; b. Pemeriksaan staf keperawatan yang diduga melakukan pelanggaran disiplin; c. Rekomendasi pendisiplinan perilaku staf keperawatan; d. Pemberian pertimbangan dalam pengambilan keputusan etis.
Pasal 25
Dalam melaksanakan tugas dan fungsinya Komite Keperawatan memiliki wewenang: a.
Memberikan rekomendasi rincian kewenangan klinis (delineation of clinical privilege);
b.
Memberikan rekomendasi surat penugasan klinis (clinical appointment);
c.
Memberikan rekomendasi penolakan kewenangan klinis (clinical privilege) tertentu;
d.
Memberikan
rekomendasi
perubahan/modifikasi
rincian
kewenangan
klinis
(delineation of clinical privilege); e.
Memberikan rekomendasi tindak lanjut audit keperawatan;
f.
Memberikan rekomendasi pendidikan keperawatan berkelanjutan;
g.
Memberikan rekomendasi pendampingan (proctoring); dan
h.
Memberikan rekomendasi pemberian tindakan indisipliner.
KOMITE KEPERAWATAN
15
Pasal 26
Dalam menjalankan tugas dan fungsinya Komite Keperawatan dapat dibantu oleh panitia adhoc dari Mitra Bestari yang ditetapkan oleh Direktur Utama.
Bagian Keempat Masa jabatan Pasal 27
(1)
Masa bakti kepengurusan Komite Keperawatan adalah 5 (lima) tahun.
(2)
Pengurus Komite Keperawatan dapat diberhentikan oleh Direktur Utama Rumah Sakit sebelum masa jabatan berakhir atas dasar pertimbangan tertentu dari Direktur Utama atau bila hak klinisnya dicabut.
(3)
Pemberhentian sebagaimana dimaksud pada ayat (2) adalah sebagai berikut: a. Tidak melaksanakan tugas dengan baik; b. Tidak melaksanakan ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku; c. Terlibat dalam tindakan yang merugikan rumah sakit; d. Dipidana penjara karena dipersalahkan melakukan perbuatan pidana; dan e. Adanya kebijakan dari pemilik rumah sakit.
Pasal 28
(1)
Keanggotaan Komite Keperawatan ditetapkan dan diberhentikan oleh Direktur Utama dengan mempertimbangkan sikap professional, reputasi dan perilaku
(2)
Jumlah keanggotaan Komite Keperawatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah 1 (satu) orang Ketua merangkap anggota, 1 (satu) orang Sekretaris, 3 (tiga) orang Subkomite merangkap anggota.
Pasal 29
(1)
Ketua
Komite
Keperawatan
ditetapkan
oleh
Direktur
Utama
dengan
memperhatikan masukan dari Staf Keperawatan yang bekerja di Rumah Sakit. (2)
Sekretaris Komite Keperawatan dan Ketua serta anggota Subkomite ditetapkan oleh Direktur Utama berdasarkan rekomendasi dari Ketua Komite Keperawatan dengan memperhatikan masukan dari staf keperawatan yang bekerja di Rumah Sakit.
KOMITE KEPERAWATAN
16
BAB VIII SUBKOMITE KREDENSIAL Bagian Kesatu Pengorganisasian Sub Komite Kredensial Pasal 30
(1)
Pengorganisasian Subkomite Kredensial sekurang-kurangnya terdiri dari : a. Ketua b. Sekretaris c. Anggota
(2)
Ketua,
Sekretaris
dan
Anggota
Subkomite
mutu
profesi
ditetapkan
dan
bertanggungjawab kepada Komite Keperawatan
Bagian Kedua Tugas dan Wewenang Sub Komite Kredensial Pasal 31
(1)
Tugas Sub Komite Kredensial : a. Menyusun daftar rincian Kewenangan Klinis; b. Menyusun buku putih (white paper ) yang merupakan dokumen persyaratan terkait kompetensi yang dibutuhkan melakukan setiap jenis pelayanan keperawatan sesuai dengan standar kompetensinya. Buku putih disusun oleh Komite Keperawatan dengan melibatkan Mitra Bestari ( peer group) dari berbagai unsur organisasi profesi keperawatan dan kolegium keperawatan, unsur pendidikan tinggi keperawatan; c. Menerima hasil verifikasi persyaratan Kredensial dari bagian Sumber Daya Manusia Rumah Sakit. d. Merekomendasikan pemulihan Kewenangan Klinis bagi setiap tenaga perawat; e. Melakukan Kredensial ulang secara berkala sesuai waktu yang ditetapkan; f.
Membuat
laporan
seluruh
proses
Kredensial
kepada
Ketua
Komite
Keperawatan untuk diteruskan ke Direktur Utama Rumah Sakit.
Pasal 32 Kewenangan Sub Komite Kredensial
Dalam melaksanakan tugasnya, Sub Komite Kredensial memiliki kewenangan memberikan rekomendasi rincian Kewenangan Klinis untuk memperoleh surat Penugasan Klinis (clinical appointment) bagi seluruh staf keperawatan yang bekerja di rumah sakit.
KOMITE KEPERAWATAN
17
Bagian Ketiga Kredensial dan Rekredensial Pasal 33
(1)
Instrumen
kredensial
dan
rekredensial
antara
lain
adalah
daftar
rincian
kewenangan klinis setiap spesialisasi, buku putih ( white paper ) untuk setiap pelayanan keperawatan dan daftar mitra bestari. (2)
Proses kredensial dan rekredensial meliputi pemeriksaan dan pengkajian elemen: a. Kompetensi; 1) Berbagai area kompetensi sesuai standar kompetensi yang berlaku; 2) Kognitif; 3) Afektif; 4) Psikomotor. b. Kompetensi fisik; c. Kompetensi mental/perilaku; d. Perilaku etis (ethical standing).
(3)
Proses kredensial dilaksanakan dengan semangat keterbukaan, adil, obyektif, sesuai dengan prosedur dan terdokumentasi.
(4)
Dalam melakukan pengkajian dapat membentuk panel atau panitia adhoc atau melibatkan Mitra Bestari.
(5)
Hasil kredensial berupa rekomendasi Komite Keperawatan kepada Direktur Utama tentang lingkup kewenangan klinis seorang staf keperawatan.
Pasal 34
(1)
Rekredensial terhadap staf keperawatan dilakukan dalam hal : a. Penugasan klinis (clinical appointment) yang dimiliki oleh staf keperawatan telah habis masa berlakunya; b. Staf keperawatan yang bersangkutan diduga melakukan kelalaian terkait tugas dan kewenangannya; c. Staf keperawatan yang bersangkutan diduga terganggu kesehatannya, baik fisik maupun mental.
(2)
Rekomendasi hasil rekredensial berupa : a. Kewenangan klinis yang bersangkutan dilanjutkan; b. Kewenangan klinis yang bersangkutan ditambah; c. Kewenangan klinis yang bersangkutan dikurangi; d. Kewenangan klinis yang bersangkutan dibekukan untuk waktu tertentu; e. Kewenangan klinis yang bersangkutan diubah/dimodifikasi; atau f.
Kewenangan klinis yang bersangkutan diakhiri.
KOMITE KEPERAWATAN
18
Pasal 35
(1)
Anggota Subkomite kredensial terdiri sekurang-kurangnya 2 (dua) orang staf keperawatan
(2)
Anggota Subkomite kredensial memiliki surat penugasan klinis.
BAB IX SUB KOMITE MUTU PROFESI Bagian Kesatu Pengorganisasian Sub Komite Mutu Profesi Pasal 36
(1)
Pengorganisasian Subkomite Mutu Profesi sekurang-kurangnya terdiri dari : a. Ketua b. Sekretaris c. Anggota
(2)
Ketua,
Sekretaris
dan
Anggota
Subkomite
Mutu
Profesi
ditetapkan
dan
bertanggungjawab kepada Komite Keperawatan.
Bagian Kedua Tugas dan Wewenang Pasal 37
Tugas Subkomite Mutu Profesi : a.
Menyusun data dasar profil tenaga perawat sesuai area praktik;
b.
Merekomendasikan perencanaan pengembangan professional berkelanjutan tenaga perawat;
c.
Melakukan audit asuhan keperawatan;
d.
Memfasilitasi proses pendampingan sesuai kebutuhan.
Pasal 38 Kewenangan Sub Komite Mutu Profesi
Dalam melaksanakan tugasnya, Subkomite Mutu Profesi mempunyai kewenangan memberikan rekomendasi tindak lanjut audit keperawatan, pendidikan keperawatan berkelanjutan serta pendampingan.
KOMITE KEPERAWATAN
19
Bagian Ketiga Audit Keperawatan Pasal 39
(1)
Audit Keperawatan dilakukan secara sistematik yang melibatkan Mitra Bestari (peer group) yang terdiri dari kegiatan peer-review, surveillance dan assessment terhadap Pelayanan Keperawatan di Rumah Sakit.
(2)
Pelaksanaan Audit Keperawatan menggunakan catatan asuhan keperawatan yang dibuat oleh Staf Keperawatan.
(3)
Hasil dari Audit keperawatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berfungsi : a. Sebagai sarana untuk melakukan penilaian terhadap kompetensi masingmasing staf keperawatan; b. Sebagai dasar untuk pemberian kewenangan klinis (clinical privilege) sesuai kompetensi yang dimiliki; c. Sebagai
dasar
bagi
Komite
Keperawatan
dalam
merekomendasikan
pencabutan atau penangguhan kewenangan klinis (clinical privilege); d. Sebagai
dasar
bagi
Komite
Keperawatan
dalam
merekomendasikan
perubahan/modifikasi rincian kewenangan klinis seorang Staf Keperawatan.
Bagian Keempat Pendidikan Berkelanjutan Pasal 40
(1)
Memberikan rekomendasi atau persetujuan pendidikan berkelanjutan baik yang merupakan program rumah sakit maupun atas permintaan Staf Keperawatan sebagai usulan kepada Direksi;
(2)
Pendidikan berkelanjutan dilakukan dengan : a. Menentukan pertemuan-pertemuan ilmiah yang harus dilaksanakan; b. Mengadakan pertemuan berupa pembahasan kasus antara lain, kasus keselamatan pasien, kasus sulit, maupun kasus langka; c. Menentukan kegiatan-kegiatan ilmiah yang dapat diikuti oleh masing-masing Staf Keperawatan setiap tahun dan tidak mengurangi hari cuti tahunannya; d. Bersama-sama
dengan
kegiatan-kegiatan
ilmiah
Bidang yang
Pelayanan melibatkan
Keperawatan Staf
menentukan
Keperawatan
sebagai
narasumber dan peserta aktif; e. Bersama dengan Sub Bagian Pendidikan & Pelatihan memfasilitasi kegiatan ilmiah dan mengusahakan satuan angka kredit dari ikatan profesi. (3)
Setiap pertemuan ilmiah yang dilakukan harus disertai notulensi, kesimpulan dan daftar hadir peserta yang akan dijadikan pertimbangan dalam penilaian disiplin profesi.
KOMITE KEPERAWATAN
20
Bagian Kelima Pendampingan (proctoring) Pasal 41
(1)
Pelaksanaan pendampingan (proctoring) dilakukan dalam upaya pembinaan profesi bagi staf keperawatan yang dijatuhi sanksi disiplin atau pengurangan kewenangan klinis.
(2)
Staf Keperawatan yang akan memberikan pendampingan (proctoring) ditetapkan dengan keputusan Direktur Utama.
(3)
Semua sumber daya yang dibutuhkan untuk proses pendampingan (proctoring) difasilitasi dan dikoordinasikan bersama Direktur terkait.
(4)
Hasil pendampingan (proctoring) berupa rekomendasi Komite Keperawatan kepada Direktur Utama tentang lingkup kewenangan klinis dan penugasan klinis seorang Staf Keperawatan.
BAB X SUB KOMITE ETIK DAN DISIPLIN PROFESI Bagian Kesatu Pengorganisasian Sub Komite Etik dan Disiplin Profesi Pasal 42
(1)
Pengorganisasian Subkomite Etik dan Disiplin Profesi sekurang-kurangnya terdiri dari: a. Ketua b. Sekretaris c. Anggota
(2)
Ketua, Sekretaris dan Anggota Subkomite Etik dan Disiplin Profesi ditetapkan dan bertanggungjawab kepada Komite Keperawatan.
Bagian Kedua Tugas dan Wewenang Pasal 43
Tugas Subkomite Etik dan Disiplin Profesi : a.
Melakukan sosialisasi kode etik profesi tenaga perawat;
b.
Melakukan pembinaan etik dan disiplin profesi tenaga perawat;
c.
Melakukan penegakkan disiplin profesi keperawatan;
d.
Merekomendasikan penyelesaian masalah-masalah pelanggaran disiplin dan masalah-masalah etik dalam kehidupan profesi dan asuhan keperawatan;
e.
Merekomendasikan pencabutan Kewenangan Klinis dan/atau surat Penugasan Klinis (clinical appointment) terkait masalah etik dan disiplin profesi.
KOMITE KEPERAWATAN
21
f.
Memberikan pertimbangan dalam mengambil keputusan etis dalam asuhan keperawatan.
Pasal 44 Kewenangan Subkomite Etik dan Disiplin Profesi
Dalam melaksanakan tugasnya, Subkomite Etik dan Disiplin Profesi mempunyai kewenangan memberikan usul rekomendasi pencabutan Kewenangan Klinis ( clinical privilege)
tertentu,
memberikan
rekomendasi
perubahan/modifikasi
rincian
Kewenangan Klinis (delineation of clinical privilege), serta memberikan rekomendasi pemberian tindakan disiplin.
Bagian Ketiga Pendisiplinan Profesi Pasal 45
(1)
Tolak ukur yang menjadi dasar dalam upaya pendisiplinan perilaku professional staf keperawatan, antara lain : a. Pedoman Pelayanan Keperawatan di Rumah Sakit; b. Prosedur kerja pelayanan di Rumah Sakit; c. Daftar kewenangan klinis di Rumah Sakit; d. Pedoman syarat-syarat kualifikasi untuk melakukan Pelayanan Keperawatan (white paper ) di Rumah Sakit; e. Kode Etik Keperawatan Indonesia; f.
Pedoman perilaku profesional;
g. Pedoman pelanggaran disiplin keperawatan yang berlaku di Indonesia; h. Standar prosedur operasional asuhan keperawatan. (2)
Rekomendasi pemberian tindakan pendisiplinan profesi pada staf keperawatan berupa : a. Peringatan tertulis; b. Limitasi (reduksi) kewenangan klinis (clinical privilege); c. Bekerja di bawah supervise dalam waktu tertentu oleh orang yang mempunyai kewenangan untuk Pelayanan Keperawatan tersebut; d. Pencabutan kewenangan klinis (clinical privilege) sementara atau selamanya.
(3)
Mekanisme
pemeriksaan
pada
upaya
pendisiplinan
perilaku
profesional
ditetapkan oleh Komite Keperawatan.
KOMITE KEPERAWATAN
22
Pasal 46
(1)
Penegakkan disiplin profesi dilakukan oleh sebuah panel yang dibentuk oleh Ketua Subkomite Etik dan Disiplin Profesi.
(2)
Panel sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari 3 (tiga) orang staf keperawatan dalam jumlah ganjil dengan susunan sebagai berikut : a. 1 (satu) orang dari Subkomite etik dan disiplin profesi; b. 2 (dua) orang atau lebih staf keperawatan dengan kompetensi yang sama dengan yang diperiksa dapat berasal dari dalam rumah sakit atau dari luar rumah sakit, baik atas permintaan Komite Keperawatan dengan persetujuan Direktur Utama atau atas permintaan Direktur Utama rumah sakit terlapor.
(3)
Panel tersebut dapat juga melibatkan Mitra Bestari yang berasal dari luar rumah sakit.
(4)
Pengikutsertaan Mitra Bestari yang berasal dari luar rumah sakit mengikuti ketentuan yang ditetapkan oleh rumah sakit berdasarkan rekomendasi Komite Keperawatan.
Bagian Keempat Pembinaan Profesi Pasal 47
(1)
Pembinaan profesionalisme Staf Keperawatan dapat diselenggarakan dalam bentuk ceramah, diskusi, symposium atau lokakarya.
(2)
Staf Keperawatan dapat meminta pertimbangan pengambilan keputusan etis pada suatu kasus asuhan keperawatan di Rumah Sakit kepada Komite Keperawatan melalui Kepala Unit.
(3)
Subkomite Etik dan Disiplin Profesi mengadakan pertemuan pembahasan kasus dengan mengikutsertakan pihak-pihak terkait yang kompeten untuk memberikan pertimbangan pengambilan keputusan etis.
BAB XI RAPAT-RAPAT Pasal 48
(1)
Rapat Komite Keperawatan adalah rapat yang diselenggarakan oleh Komite Keperawatan untuk membahas hal-hal yang berhubungan dengan keprofesian tenaga perawat sesuai tugas dan kewajibannya.
(2)
Anggota Komite Keperawatan berkewajiban ikut menghadiri rapat/pertemuan Komite Keperawatan.
(3)
Keputusan rapat dianggap sah dan mengikat apabila dihadiri oleh lebih separuh dari jumlah anggota.
KOMITE KEPERAWATAN
23
(4)
Keputusan rapat/pertemuan anggota Komite Keperawatan diambil atas dasar musyawarah dan mufakat
(5)
Dalam hal tidak tercapai kata sepakat, maka keputusan diambil berdasarkan suara terbanyak.
(6)
Rapat Komite Keperawatan terdiri dari rapat rutin, rapat dengan Direktur Medik dan Keperawatan, dan rapat khusus.
(7)
Peserta rapat Komite Keperawatan selain Anggota Komite Keperawatan, apabila diperlukan dapat juga dihadiri oleh pihak lain yang terkait dengan agenda rapat, baik internal maupun eksternal Rumah Sakit yang ditentukan oleh Komite Keperawatan.
(8)
Setiap rapat Komite Keperawatan dibuat risalah rapat.
(9)
Mekanisme pelaksanaan rapat Komite Keperawatan diatur dalam pedoman rapat Komite Keperawatan.
Pasal 49
(1)
Rapat rutin Komite Keperawatan : a. Rapat rutin diselenggarakan terjadual paling sedikit 2 (dua) kali dalam 1 (satu) bulan dengan interval yang tetap pada waktu dan tempat yang ditetapkan oleh Komite Keperawatan; b. Rapat rutin merupakan rapat koordinasi untuk mendiskusikan, melakukan klarifikasi, mencari alternative solusi berbagai masalah pelayanan keperawatan dan membuat usulan tentang kebijakan pelayanan keperawatan; c. Risalah rapat rutin disampaikan pada setiap penyelenggaraan rapat rutin berikutnya.
(2)
Rapat Komite Keperawatan dengan Direktur Medik dan Keperawatan : a. Rapat dengan Direktur Medik dan Keperawatan diselenggarakan terjadual paling sedikit 1 (satu) kali dalam 1 (satu) bulan dengan interval yang tetap pada waktu dan tempat yang ditetapkan oleh Komite Keperawatan dan Direktur Medik dan Keperawatan; b. Rapat rutin merupakan rapat koordinasi untuk mendiskusikan, melakukan klarifikasi, mencari alternative solusi berbagai masalah pelayanan keperawatan dan membuat usulan tentang kebijakan pelayanan keperawatan; c. Risalah rapat dengan Direktur Medik dan Keperawatan disampaikan pada setiap penyelenggaraan rapat dengan Direktur Medik dan Keperawatan berikutnya.
(3)
Rapat khusus Komite Keperawatan : a. Rapat khusus diselenggarakan atas permintaan yang ditandatangani oleh paling sedikit 3 (tiga) orang anggota Komite Keperawatan; b. Rapat khusus bertujuan untuk membahas masalah mendesak/penting yang segera memerlukan penetapan/keputusan Direktur Utama;
KOMITE KEPERAWATAN
24
c. Undangan rapat khusus disampaikan oleh Tata Usaha Komite Keperawatan kepada peserta rapat melalui telepon sebelum rapat diselenggarakan, dengan memberitahukan agenda rapat. (4)
Pimpinan rapat Komite Keperawatan : a. Setiap rapat Komite Keperawatan dipimpin oleh Ketua Komite Keperawatan, apabila Ketua berhalangan hadir dalam suatu rapat, bila kuorum telah tercapai, maka Anggota Komite Keperawatan yang hadir dapat memilih pimpinan rapat; b. Pimpinan rapat
sebagaimana dimaksud pada
huruf a,
berkewajiban
melaporkan hasil keputusan rapat kepada Ketua Komite Keperawatan. (5)
Kuorum : a. Dalam hal untuk pengambilan keputusan, rapat Komite Keperawatan hanya dapat dilaksanakan bila kuorum tercapai; b. Kuorum dianggap tercapai bila ½ (setengah) ditambah 1 (satu) orang dari jumlah seluruh anggota Komite Keperawatan hadir; c. Dalam hal kuorum tidak tercapai dalam waktu satu jam dari waktu yang telah ditentukan, maka rapat ditangguhkan untuk dilaksanakan pada tempat, hari dan jam yang disepakati paling lambat dalam waktu 2x24 jam; d. Dalam hal kuorum tidak juga tercapai dalam waktu satu jam dari waktu rapat yang telah ditentukan sebagaimana dimaksud pada huruf c, maka rapat dapat dilaksanakan dan segala keputusan yang terdapat dalam risalah rapat disahkan dalam rapat Komite Keperawatan berikutnya.
(6)
Pengambilan putusan rapat : a. Pengambilan putusan rapat Komite Keperawatan berdasarkan pendekatan berbasis bukti (evidence-based); b. Dalam hal tidak tercapai mufakat, maka keputusan diambil berdasarkan suara terbanyak; c. Apabila belum mendapat kesepakatan maka pimpinan rapat menyampaikan hasil rapat kepada Direktur Utama untuk diputuskan; d. Keputusan rapat Komite Keperawatan merupakan sebuah rekomendasi yang diberikan kepada Direktur Utama.
BAB XII TATA KELOLA KLINIS Pasal 50 Aturan Profesi
(1)
Untuk melaksanakan tata kelola klinis (clinical govermence) diperlukan aturanaturan profesi bagi Staf Keperawatan (nursing staff rules regulations) secara tersendiri diluar Nursing Staff By laws. Aturan profesi tersebut antara lain adalah :
KOMITE KEPERAWATAN
25
a. pemberian
pelayanan
keperawatan
dengan
standar
profesi,
standar
pelayanan dan standar prosedur operasional serta kebutuhan dasar pasien; b. kewajiban melakukan konsultasi dan/atau merujuk pasien kepada tenaga keperawatan lain yang dianggap lebih mampu. (2)
Peraturan dimaksud pada ayat (1) terpisah dari Peraturan Internal Staf Keperawatan ini.
Pasal 51 Pendanaan
(1)
Anggota Komite Keperawatan berhak memperoleh insentif sesuai dengan kemampuan keuangan Rumah Sakit.
(2)
Besaran insentif perbulan seperti dimaksud ayat (1) ditetapkan oleh Direktur Utama.
(3)
Pelaksanaan kegiatan Komite Keperawatan didanai dengan anggaran Rumah Sakit sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
BAB XIII REVIEW DAN PERUBAHAN Pasal 52
(1)
Peraturan Internal Staf Keperawatan (Nursing Staff Bylaws) secara berkala sekurang-kurangnya setiap 3 (tiga) tahun dievaluasi, ditinjau kembali, disesuaikan dengan perkembangan profesi keperawatan dan kondisi rumah sakit.
(2)
Perubahan dapat dilakukan dengan menambah pasal baru ( Addendum) dan/atau mengubah pasal yang telah ada ( Amandemen) yang merupakan satu kesatuan tidak terpisahkan dari Peraturan Internal ini.
(3)
Mekanisme perubahan / penyempurnaan dilakukan melalui pemberitahuan dari Direktur Utama dan dibahas bersama oleh Direksi dan Komite Medik.
BAB IVX KETENTUAN PENUTUP Pasal 53
(1)
Peraturan Internal Staf Keperawatan (Nursing Staff Bylaws) ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.
(2)
Kebijakan teknis operasional, standar prosedur operasional dan peraturan pelaksanaan
lainnya
harus
disesuaikan
dengan
Peraturan
Internal
Staf
Keperawatan (Nursing Staff Bylaws) ini.
KOMITE KEPERAWATAN
26
(3)
Semua peraturan rumah sakit yang dilaksanakan sebelum berlakunya Peraturan Internal ini dinyatakan tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan Peraturan Internal Staf Keperawatan (Nursing Staff Bylaws) ini.
Rumah Sakit Sumber Waras Komite Keperawatan
Ida Farida Yahya, SKM.M.Kep Ketua
KOMITE KEPERAWATAN
27
