TUGAS HUKUM ORGANISASI INTERNASIONAL PERANANAN DEWAN KEAMANAN PBB DALAM INVASI AMERIKA KE IRAK PADA TAHUN 2003
Disusun Oleh: Markus Tampubolon Nim
: 9707
Kelas
:B
Program Studi
: Ilmu Hukum
FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS ATMA JAYA YOGYAKARTA 2009/2010
PERANANAN DEWAN KEAMANAN DALAM INVASI AMERIKA KE IRAK PADA TAHUN 2003 A. Latar Belakang Pada tanggal 24 Oktober 1945, Persatuan Bangsa-Bangsa (PBB) secara resmi didirikan untuk menggantikan Liga Bangsa-Bangsa. Para wakil dari negara-negara Sekutu pada Perang Dunia Kedua, yaitu AS, Soviet, Inggris, dan Perancis, dalam perundingan-perundingan selama perang tersebut telah memulai persiapan pendirian PBB ini. Akhirnya, dalam konfrensi di San Fransisko, Amerika, para wakil dari 50 negaranegara dunia menandatangani piagam pembentukan PBB.1 PBB bermarkas tetap di New York. Tujuan utama didirikannya PBB, seperti yang disinggung dalam piagam PBB, adalah untuk menjaga perdamaian di dunia, mengembangkan hubungan persahabatan antar bangsa, memupuk kerjasama internasional untuk
menyelesaikan
berbagai
masalah
ekonomi,
sosial,
dan
budaya,
serta
mengembangkan penghormatan atas Hak Asasi Manusia dan kebebasan. Lahirnya
Perserikatan
Bangsa-Bangsa
(PBB)
sebagai
suatu
organisasi
internasional membawa harapan-harapan baru bagi masyarakat internasional di bidang perdamaian dan keamanan internasional.Terbentuknya PBB menggantikan Liga BangsaBangsa memang diharapkan dapat memelihara perdamaian dan keamanan internasional sebagaimana tertuang di dalam Piagam yang lahir di San Fransisco pada tanggal 26 Juni 1945. Apabila kita mempelajari di dalam literatur-literatur maka pada umumnya negaranegara di dunia mencantumkan perdamaian dan persahabatan sebagai landasan kebijaksanaan politik luar negerinya.2 Dewan Keamanan PBB adalah badan terkuat di PBB. Tugasnya adalah menjaga perdamaian dan keamanan antar negara. Sedang badan PBB lainnya hanya dapat memberikan rekomendasi kepada para anggota, Dewan Keamanan mempunyai kekuatan untuk mengambil keputusan yang harus dilaksanakan para anggota di bawah Piagam PBB. Dewan Keamanan mengadakan pertemuan pertamanya pada 17 Januari 1946 di
1
http://rudisony.wordpress.com/2009/04/20/sejarah-singkat-pbb/ http://jaringskripsi.wordpress.com/2009/09/24/peranan-dewan-keamanan-dalamenyelesaikan-sengketa-internasionalstudi-kasus-irak-%E2%80%93-kuwait/ 2
Church House, London dan keputusan yang mereka tetapkan disebut Resolusi Dewan Keamanan PBB.3 Dewan ini mempunyai lima anggota tetap. Mereka aslinya adalah kekuatan yang menjadi pemenang Perang Dunia II yaitu Republik Cina, Perancis, Uni Soviet, Britania Raya, Amerika Serika. Republik China dikeluarkan pada 1971 dan digantikan oleh Republik Rakyat Cina. Setelah Uni Soviet pecah, Rusia masuk menggantikannya.Dengan itu, anggota
tetapnya kini adalah:Republik Rakyat Cina, Perancis, Rusia, Britania Raya, Amerika Serikat.4 Dalam hal mempertahankan perdamaian dan keamanan internasional diserahkan kepada dewan keamanan, dengan syarat; semua tindakan dewan keamanan tersebut harus selaras dengan tujuan dan azas-azas PBB, tugas dan kewajiban dewan keamanan dapat dibagi atas beberapa golongan, yaitu : 1. Menyelesaikan perselisihan dengan cara-cara damai, yaitu dengan cara yang didasarkan atas; persetujuan sukarela atau paksaan hukum dalam menjalankan persetujuan. 2. Mengambil tindakan-tindakan terhadap ancaman perdamaian dan perbuatan yang berarti penyerangan. Sedangkan fungsi Dewan Keamanan sebagai berikut: 1. Memelihara perdamaian dan keamanan internasionaal selaras dengan azas-azas dan tujuan PBB. 2. Menyelidiki tiap-tiap persengketaan atau situasi yang dapat menimbulkan pergeseran internasional 3. Mengusulkan metode-metode untuk menyelesaikan sengketa-sengketa yang demikian atau syarat penyelesaian. 4. Merumuskan rencana-rencana untuk menetapkan suatu sistem mengatur
persenjataan 5. Menentukan adanya suatu ancaman terhadap perdamaian atau tindakan agresi dan
mengusulkan tindakan apa yang harus diambil 3 4
http://id.wikipedia.org/wiki/Dewan_Keamanan_Perserikatan_Bangsa-Bangsa ibid
6. Menyerukan untuk mengadakan sanksi-sanksi ekonomi dan tindakan lain yang
bukan perang untuk mencegah atau menghentikan agresor 7. Mengadakan aksi militer terhadap seorang agresor
8. Mengusulkan pemasukan anggota-anggota baru dan syarat-syarat dengan negaranegara mana yang dapat menjadi pihak dalam setatus mahkamah internasional 9. Melaksanakan fungsi-fungsi perwakilan PBB di daerah “strategis”. 10. Mengusulkan kepada majelis umum pengangkatan seorang sekretaris jendral, dan
bersama–sama dengan majelis umum, pengangkatan para hakim dari mahkamah internasional 11. Menyampaikan laporan tahunan kepada majelis umum5
Dalam menjalankan tugasnya, Dewan Keamanan dibantu badan-badan dan program khusus seperti : 1.
UNIFIL : Pasukan sementara PBB di Libanon
2.
UNIIMOG : Pasukan peninjau militer di Iran-Irak
3.
UNTAC : Pasukan sementara di Kamboja6 Invasi Amerika Serikat terhadap Irak yang dimulai pada bulan Maret 2003.
Dimana sebelumnya Pemerintahan Presiden Bush menghadapi tekanan yang kian meningkat, untuk mengadakan penyidikan independen dan menyeluruh atas laporan intelijen tentang Weapon Mass Destruction (selanjutnya disebut WMD) atau senjata pemusnah masal Irak yang berupa senjata-senjata kimia. Laporan intelijen itulah yang dipakai sebagai dalih oleh pemerintahan Presiden George W Bush untuk melancarkan invasi ke Irak pada Maret 2003, guna menyingkirkan pemerintahan Presiden Saddam Hussein.7 Partai Demokrat mendukung suatu penyidikan atas laporan intelijen tersebut.. Howard Dean (mantan gubernur Vermont) diperkirakan akan menuntut diadakannya 5
ibid ibid 7 http://www.lawskripsi.com/index.php? option=com_content&view=article&id=61&Itemid=61 6
investigasi. Senator (Republik) John McCain juga memecah barisan untuk bersikeras menuntut penyidikan menyeluruh. 8 Keputusan Senator John McCain (Republik) dari Arizona untuk bergabung menyerukan suatu penyidikan, menambah tekanan terhadap pemerintahan Presiden Bush. Namun, kenyataan bahwa tidak ada WMD setelah Saddam digulingkan, dipandang sebagai isu terpisah. Padahal, WMD-lah dalih Bush untuk melancarkan invasi ke Irak. Bush seakan ingin cuci tangan soal WMD. Dia mengulangi pandangannya, Saddam adalah orang yang berbahaya. "Kita telah mengatasi bahaya tersebut. Hasilnya, dunia menjadi tempat lebih baik dan lebih damai, sementara rakyat Irak kini bebas," kilahnya.9 The Washington Post melaporkan, penyidikan oleh Kongres Amerika Serikat (Selanjutnya disebut AS) dan Central Intelegency Agency (selanjutnya disebut CIA) tidak menemukan bukti bahwa pendapat para analis intelijen - yang menyebutkan Saddam punya MWD - dipengaruhi oleh tekanan politik. 10 Richard Kerr, mantan wakil direktur CIA yang memimpin pengkajian atas laporan intelijen sebelum invasi, mengatakan bahwa kerja para analis dijamin konsisten selama bertahun-tahun. Di Inggris, tekanan juga meningkat terhadap PM Tony Blair untuk mengadakan penyidikan mengenai laporan intelijen negara itu prainvasi, yang belakangan juga diragukan kebasahannya.11 Rabu 19 Maret 2003 adalah hari dimulainya Operation Iraqi Freedom atau Operasi Pembebasan Irak oleh AS. Sebanyak 250.000 tentara AS didukung hampir 45.000 tentara Inggris, 2000 tentara Australia dan 200 tentara Polandia menggempur dan memasuki Irak lewat Kuwait. Semula rencana penyerbuan tersebut dilakukan melalui jalur negara Turki dibatalkan karena Turki menolak wilayahnya digunakan untuk tujuan tersebut. Pasukan gabungan pimpinan AS juga mendaoat dukungan dari pasukan milisi Kurdi yang berjumlah sekitar 50.000 orang.12 Berbagai alasan dikemukakan AS untuk mencari pembenaran atas invasi yang dilakukannya ke Irak. Menurut menteri pertahanan AS Donald Rumsfeld, tujuan invasi militer itu untuk mengakhiri pemerintahan Saddam Husein dan membantu Irak transisi 8
ibid ibid 10 ibid 11 ibid 12 ibid 9
menjadi negara demokratis; menemukan dan menghancurkan senjata pemusnah massal, program senjata dan teroris, mengumpulkan data intelijen mengenai jaringan senjata pemusnah massal dan teroris, mengakhiri sanksi dan memberikan bantuan kemanusiaan, menjamin keamanan ladang minyak dan sumber minyak Irak, dan masih banyak alasan lainnya yang dijadikan dasar untuk menyerang Irak.13 Akan tetapi apapun alasannya, akibat dari invasi tersebut sungguh sangat fatal. Ribuan bangunan hancur, kacaunya sistem pemerintahan dan banyaknya korban yang berjatuhan. Hingga akhir 2004 tercatat sudah sekitar 1265 tentara gabungan yang dikoordinasi oleh AS tewas dengan rincian 1.123 tentara AS, 70 tentara Inggris, 7 tentara Bulgaria, 1 tentara Denmark, 2 tentara Belanda, 2 tentara Estonia, 1 tentara Hongaria, 19 tentara Italia, 1 tentara Latvia, 13 tentara Polandia, 1 tentara Elsalvador, 3 tentara Slovakia, 11 tentara Spanyol, 2 tentara Thailand dan 9 tentara Ukraina. Sementara jumlah penduduk sipil yang menjadi korban perang, menurut tercatat 16.352 orang, dan jumlah korban tersebut akan semakin bertambah dari hari kehari.14 B. Rumusan Masalah 1. Bagaimana efektivitas peranan Dewan Keamanan dalam kasus invasi Amerika ke Irak ? C. Analisis Masalah Dewan Keamanan adalah badan PBB yang mempunyai tugas untuk menajaga keamanan dan perdamaian dunia internasional. Sebagai badan PBB yang mempunyai tugas tersebut tentu saja diperlukan kerjasama anatara negara-negara Internasional untuk ikut serta menjaga keamananan dan perdamaian dunia internasional. Tetapi dalam faktanya kata “Perang” anatar negara tidak dapat dielakkan jika memang masalah yang dihadapi negara-negara tersebut memang pelik dan kedua belah pihak yang berperang mempunyai kekuatan dan pengaruh besar di dunia. Dalam hal ini perang antara Amerika dan Irak pada tahun 2003 dengan alasan Amerika menilai bahwa Irak mempunyai senjata pemusnah missal atau WMD dan jelasjelas akan mengacaukan kemaananan dan perdamaian dunia internasional sehingga pada 13 14
ibid ibid
tanggal 19 maret 2003 Presiden Amerika Serikat George W. Bush memerintahkan melakukan Invasi ke Irak yang dipimpin oleh Saddam Hussein untuk melucuti irak dan mempertahankan dunia dari bahaya besar. Dewan keamanan tentu saja tidak tinggal diam dengan tindakan Amerika yang melakukan invasi terhadap irak. 15 Anggota Dewan keamanan terlebih dahulu melakukan penyelidikan terhadap irak dengan mengeluarkan Resoluisi. Pemerintah Irak akhirnya menerima Resolusi Dewan Keamanan PBB Nomor 1441 tentang pemeriksaan dan perlucutan senjata pemusnah massal. “Melalui sepucuk surat yang ditujukan kepada Sekretaris Jenderal PBB Kofi Anan Irak menyatakan menerima resolusi Dewan Keamanan PBB No. 1441. Duta Besar Irak di PBB Mohammed Al-Douri menyatakan isi resolusi sangat buruk. Ia menegaskan Irak sama sekali tidak memiliki senjata pemusnah massal.”15 Sebelum dikeluarkannya Resolusis 1441 dari DK PBB, tim inspeksi senjata PBB (UNSCOM) telah bekerja di Irak selama tujuh tahun (1991-1998) dan tidak lagi menemukan indikasi Negeri Seribu Satu Malam itu masih menyembunyikan senjata pembunuh massal beserta programnya.16 Inilah ringkasan isi Resolusi PBB yang didukung Indonesia. 1. Memperpanjang pembekuan aset perusahaan dan individu yang mendukung aktivitas nuklir sensitive. 2. Memerintahkan negara-negara memberi tahu panel PBB jika pejabat Iran yang terlibat dalam aktivitas nuklir sensitif memasuki teritori mereka. 3. Menerapkan embargo pada senjata-senjata konvensional yang bisa diekspor Iran 4. Meminta negara dan institusi internasional tidak melakukan komitmen baru bantuan finansial kepada Iran kecuali untuk tujuan kemanusiaan.17 Tetapi tetap saja Amerika melakukan invasi ke Irak dengan tuduhan adanya senjata pemusnah massal yang masih dirahsiakan pada dunia internasional yang nantinya akan menyebabkan kedamaian dan keamanan dunia internasional terancam oleh adanya senjata pemusnah missal tersebut.
15 16 17
http://static.rnw.nl/migratie/www.ranesi.nl/arsipaktua/irak/resolusi_1441.html-redirected ibid http://www.tempointeraktif.com/hg/narasi/2007/03/30/nrs,20070330-02,id.html
Invasi Irak 2003 dengan kode "Operasi Pembebasan Irak" secara resmi mulai pada tanggal 20 Maret 2003. Tujuan resmi yang ditetapkan Amerika Serikat adalah untuk "melucuti senjata pemusnah masal Irak, mengakhiri dukungan Saddam Hussein kepada terorisme, dan memerdekakan rakyat Irak". Sebagai persiapan, pada 18 February 2003, 100.000 tentara Amerika Serikat dimobilisasikan di Kuwait. Amerika Serikat menyediakan mayoritas pasukan untuk invasi ini, dengan dukungan dari pasukan koalisi yang terdiri dari lebih dari 20 negara dan suku Kurdi di utara Irak. Invasi Irak 2003 inilah yang menjadi pembuka Perang Irak. Dapat dikatakan bahwa krisis Iraq ini merupakan krisis politik yang paling buruk selama PBB berdiri. Dikatakan paling buruk karena; pertama, melibatkan secara langsung dalam kancah pepertangan negara-negara besar pemegang hak veto, yakni Amerika dan Inggris. Kedua, Amerika dan Inggris menyerang atas kehendaknya sendiri tanpa persetujuan dari Dewan Keamanan PBB.18 Kalau kita kita simak dengan memakai kaca mata prinsip-prinsip dan Piagam PBB, kedua belah pihak, baik Iraq maupun Amerika dan sekutunya, sama-sama telah melakukan pelanggaran-pelanggaran yang seharusnya tidak mereka lakukan. Apalagi Amerika dan Inggris, sebagai negara pemegang hak veto yang diberi tanggungjawab paling besar terhadap pemeliharaan perdamaian dan keamanan internasional, mestinya memiliki political will untuk mematuhi semua ketentuan, prinsip, dan isi Piagam dan menghindarkan diri dari tindakan-tindakan yang dapat mengancam perdamaian.19 Amerika adalah penyumbang dana terbesar dari PBB sebesar 25% sementara negara-negara sedang berkembang rata-rata hanya 0,01%. Padahal PBB tidak mempunyai sumber dana lain selain sumbangan dari negara-negara anggotanya. Besarnya sumbangan ini ikut andil dalam mebyusun persepsi Amerika sebagai negar besar yang dominan PBB. Dengan Hak Veto yang dimilikinya, Amerika bisa memveto keputusan Dewan Keamanan apa saja yang merugikan kepentingannya. Apabila dalam kasus pelanggaran Amerika terhadap Iraq ini disikapi PBB dengan menjatuhkan sanksi kepadanya, ini sama saja hal yamg mustahil. Amerika jelas akan memvetonya, rencananya resolusi tentang 18
http://labhi.staff.umm.ac.id/2010/03/03/masih-pentingkah-pbb-analisa-kegagalan-pbbmencegah-invasi-amerika-serikat-ke-iraq/ 19 ibid
sanksi tidak akan menjadi keputusan resolusi Dewan Keamanan. Seberapa banyak pun negara anggota PBB setuju agar Amerika diberi sanksi, resolusi sanksi DK sampai kapan pun tidak akan terwujud di PBB. Kalaupun terwujud, sanksi apa yang sekiranya mampu menundukkan Amerika untuk mematuhi sanksi itu? Sanksi ekonomi? Kita kira, tidak masalah bagi Amerika sebagai negara adi kuasa, justru akan sangat merugikan banyak negara, termasuk negara-negara ASEAN, dimana Amerika menjadi patner dagang ASEAN terbesar kedua setelah Jepang.20 Sekretaris Jenderal PBB sesungguhnya memiliki fungsi politik seperti diatur dalam pasal 98 dan 99 Piagam, yaitu dapat meminta perhatian DK terhadap setiap persoalan yang menurut anggapanya dapat mengancam perdamaian dan keamanan internasional. Ketika ada kebutuhan di DK dengan munculnya dua proposal yang saling bertentangan antara proposal yang menghendaki segera menyerang Iraq (Amerika, Inggris, Spanyol) dengan yang menolak (Perancis, Rusia), kofi Annan selaku Seikjen pada saat itu sesungguhnya dapat berinisiatif mengalihkan persoalan ke Majelis Umum seperti yang pernah dilakukan Dag Hammarskjold pada tahun 1956 dalam menangani masalah Terusan Suez. Cara ini disebut the uniting for peace dan berhasil efektif.21 Invasi dan pendudukan AS atas Irak (sejak April 2003) atas tuduhan Senjata Pemusnah Massal tidak terbukti dan akhirnya mengalihkan bahwa rezim yang berkuasa di negara tersebut merupakan pendukung jaringan “terorisme internasional” dan memiliki senjata pemusnah massal yang dikembangkan oleh presiden Saddam Hussein. Rezim Saddam memang berhasil dirobohkan namun dua tuduhan utama terhadap Irak tersebut ternyata tak berhasil dibuktikan oleh pemerintahan Bush. Bahkan dokumen yang menjadi dasar utama tudingan itu pun diyakini banyak kalangan tak lebih dari sekedar rekayasa kalangan intelijen.22 AS memang tak pernah menghiraukan kecaman dan keberatan dari berbagai negara yang anti-perang. Sebab, Bush tak mempunya opsi lain selain mengobarkan perang yang merupakan tujuan awal dari kekuasaannya. AS bahkan tak perlu menunggu hasil sidang DK PBB yang masih memperdebatkan rancangan resolusi kedua bersama Inggris. Karena, Perancis dan Rusia yang memiliki hak veto di DK PBB sudah dipastikan 20 21 22
ibid ibid http://swaramuslim.net/printerfriendly.php?id=2260_0_1_0_C
akan menjegal rancangan resolusi yang akan memberikan wewenang penggunaan kekuatan militer terhadap Irak itu. Satu-satunya alasan AS yang dicoba dikaitkan dengan hukum dalam menyerbu Irak
adalah
bahwa Irak
melanggar
resolusi
Dewan
Keamanan
PBB,
yang
mengharuskannya menghancurkan semua persenjataan pemusnah masalnya, termasuk nuklir, kimia dan biologi (CBW), setelah Irak mengakhiri pendudukannya atas Kuwait (1991). Kalaupun alasan yuridis-formal ini bisa dibenarkan, ia mengidap masalah.23 Serbuan AS terhadap Irak inilah yang sudah pasti melanggar aturan main internasional, sebab menurut Pasal 41 dan 42 Piagam PBB, tiada satu pun negara anggota yang berhak menerapkan resolusi apapun secara militer kecuali telah diputuskan oleh Dewan Keamanan bahwa memang telah terjadi pelanggaran material atas resolusi tersebut. Menurut Piagam PBB, Dewan Keamanan juga harus memutuskan sebelumnya bahwa semua cara nonmiliter memang telah diupayakan tapi tidak mempan, dan DK pula yang harus memberi wewenang untuk menggunakan cara militer. Faktanya, sampai sidangnya yang terakhir bulan lalu, DK-PBB tak juga memberi wewenang itu, meski AS sudah berupaya habis-habisan meyakinkan sidang termasuk dengan memanipulasi data bahwa Irak memang sungguh-sungguh memiliki senjata-senjata pemusnah massal itu.24 Mekanisme itulah yang ditempuh pada November 1990 (di masa kekuasaan Bush Sr.), ketika DK-PBB menerapkan resolusi 678 sebagai respon terhadap pendudukan Irak atas Kuwait, suatu tindakan yang melanggar sejumlah resolusi yang dikeluarkan pada Agustus 1990 yang mendesak Irak agar segera mundur dari negeri mini itu. Irak akhirnya menaati resolusi ini pada Maret 1991. Tentu saja ia sekarang bisa diperdebatkan: Apakah resolusi itu masih boleh dianggap berlaku pada tahun 2003.25 Fakta yang diperoleh adalah Mantan Penasehat Hukum Kementerian Luar Negeri Inggris (1999-2006), Michael Wood, mengatakan, invasi Irak tahun 2003 merupakan aksi "ilegal". "Saya menilai penggunaan kekuatan militer melawan Irak pada Maret 2003 bertentangan dengan hukum internasional," katanya di depan forum Penyelidikan Chilcot di London. Dewan Keamanan PBB tidak merestui penggunaan kekuatan militer terhadap 23
http:// http://islamlib.com/id/artikel/menghentikan-pembantaian-ilegalas/islamlib.com/id/artikel/menghentikan-pembantaian-ilegal-as/ 24 http://islamlib.com/id/artikel/menghentikan-pembantaian-ilegal-as/ 25
ibid
Irak saat itu sehingga invasi tersebut tidak memiliki dasar hukum dalam tata hukum internasional. Michael Wood mengatakan, Resolusi PBB No.1441 justru dengan terang memberikan kewenangan kepada DK-PBB untuk memutuskan apakah Saddam Hussein memenuhi tuntutan PBB, bukan negara-negara tertentu secara sepihak.26
D. Kesimpulan Penanganan Dewan Keamananan PBB yang mengeluarkan berbagai resolusi ternyata belum efektif untuk menyelesaikan masalah invasi Amerika atas Irak. Karena walaupun Dewan Keamanan mengeluarkan resolusi terhadap Irak untuk mecegah agar Amerika tidak melakukan invasi ke Irak sebelum tuduhan adanya senjata pemusnah massal tebukti tidak membuat Amerika langsung mematuhi resolusi tersebut, hal ini disebabkan Amerika merupakan negara yang memiliki hak Veto yang dapat tidak mematuhi isi resolusi tersebut sehingga Amerika yang merupakan penyokong dana PBB terbesar tersebut tetap melakukan Invasi atas Irak. Walaupun tuduhan senjata missal tidak terpenuhi tetapi Amerika merubah tuduhannya bahwa Irak adalah Sarang Terorisme Internasioanal dan Saddam Hussein merupakan penjahat perang yang harus diadili dan akhirnya dihukum mati. Sehingga efektifitas Dewan Keamanan terhadap Invasi yang dilakukan Amerika ke Irak tidak menunjukkan sikap tegas dari Dewan Keamanan terhadap negara negara besar dan memiliki hak veto. E. Daftar Pustaka Piagam PBB Resolusi Dewan Keamanan No 1441 Website : 1. http://rudisony.wordpress.com/2009/04/20/sejarah-singkat-pbb/ 2. http://jaringskripsi.wordpress.com/2009/09/24/peranan-dewan-keamanan-dalamenyelesaikan-sengketa-internasionalstudi-kasus-irak-%E2%80%93-kuwait/ 3. http://id.wikipedia.org/wiki/Dewan_Keamanan_Perserikatan_Bangsa-Bangsa 4. http://www.lawskripsi.com/index.php? option=com_content&view=article&id=61&Itemid=61 26
http://www.kapanlagi.com/h/invasi-as-inggris-ke-irak-dianggap-ilegal.html
5. http://static.rnw.nl/migratie/www.ranesi.nl/arsipaktua/irak/resolusi_1441.htmlredirected 6. http://www.tempointeraktif.com/hg/narasi/2007/03/30/nrs,20070330-02,id.html 7. http://labhi.staff.umm.ac.id/2010/03/03/masih-pentingkah-pbb-analisa-kegagalanpbb-mencegah-invasi-amerika-serikat-ke-iraq/ 8. http://swaramuslim.net/printerfriendly.php?id=2260_0_1_0_C 9. http://islamlib.com/id/artikel/menghentikan-pembantaian-ilegalas/islamlib.com/id/artikel/menghentikan-pembantaian-ilegal-as/ 10. http://islamlib.com/id/artikel/menghentikan-pembantaian-ilegal-as/ 11. http://www.kapanlagi.com/h/invasi-as-inggris-ke-irak-dianggap-ilegal.html
