UNIVERSITAS INDONESIA
DEWAN KEAMANAN PERSERIKATAN BANGSA-BANGSA (UNITED NATIONS SECURITY COUNCIL)
Makalah Sebagai Tugas Hukum Organisasi Regional dan Internasional
Disusun Oleh: Annissa Gabianti A 1106071914 Aldhira Pramantari 1106056371 Joana Maleriluah 11060156163 Rahmat Sanjani
FAKULTAS HUKUM DEPOK 2013
DEWAN KEAMANAN PERSERIKATAN BANGSA-BANGSA Latar Belakang Sejarah Setelah terjadi perang dunia yang berkepanjangan, dengan tujuan untuk mewujudkan perdamaian dunia maka Liga Bangsa Bangsa (LBB) didirikan berdasarkan convenant sebagai bagian dari perjanjian perdamaian (Perjanjian Versailles) yang mengakhiri Perang Dunia I.1 Dalam sidang Majelis Umum LBB, September 1938, disetujui resolusi bahwa covenant LBB dipisahkan dari perjanjian perdamaian.2 Permasalahan-permasalahan yang dapat ditemukan pada LBB adalah sebagai berikut: -
Permanent Court of International Justice bukanlah Alat Perlengkapan Utama LBB.
-
Masyarakat Internasional kurang menghargai LBB sebagai organisasi internasional dan kurang menghargai convenant sebagai dasar hukum kerja sama internasional.
-
Kekuasaan Dewan Keamanan sangat luas meliputi politik, keamanan, ekonomi, sosial, mengawasi daerah mandat, dan lain-lain.3 Pemberian sanksi yang dipusatkan pada Dewan Keamanan.4
-
Kebijaksanaan kebolehan mengundurkan diri berdasarkan Pasal 1 ayat (3), Pasal 16 ayat (4), dan Pasal 26 ayat (2) convenant LBB.5
-
Amerika sebagai pelopor LBB tidak menjadi anggota LBB.
1
Sri Setyaningsih Suwardi, Pengantar Hukum Organisasi Internasional, (Jakarta: Penerbit Universitas Indonesia, 2004), hlm237. 2
Ibid, hlm238.
3
Ibid, hlm243.
4
Ibid, hlm244.
5
Ibid, hlm243.
2| P a g e
Pada tahun 1942, yang menjadi dasar dari didirikannya organisasi internasional adalah komite Post War of International Problems.6 Kemungkinan adanya organisasi internasional adalah sebagai pengganti fungsi LBB. Hal ini diawali dengan Atlantic Charter sebagai hasil pembicaraan antara Roosevelt dan Churchill pada 13 Agustus 1941, bahwa terdapat jaminan bahwa seluruh umat manusia harus hidup bebas dari ketakutan dan kekurangan dalam penyelesaian sengketa penggunaan kekerasan harus dihindari dan perlu adanya sistem dari keamanan bersama (general security)7. Pada tanggal 1 Januari 1942 dikeluarkan Deklarasi Perserikatan Bangsa-Bangsa (Declaration of the UN).8 Menindaklanjuti deklrasi tersebut, pada 1 Desember 1943, Roosevelt, Stalin, Churchil bertemu di Teheran dan mendeklarasikan bahwa mereka yang bertanggung jawab penuh dan Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) akan mengusahakan perdamaian yang akan dipimpin oleh kemauan dari rakyat seluruh dunia dan menentang perang.9 Tahun 1944, Amerika Serikat mengusulkan agar Amerika Serikat, Inggris, dan Rusia berkumpul untuk berdiskusi mengenai masa depan organisasi internasional. Dalam pertemuan Dumbarton Oaks, 29 September – 7 Oktober 1944, disetujui pokok-pokok dasar, tujuan, bentuk, peraturan tentang pemeliharaan perdamaian dan keamanan internasional dan pentingnya kerjasama di bidang ekonomi dan sosial. Pada waktu itu yang dipikirkan adalah bahwa mereka membutuhkan suatu organ eksekutif kecil yang dapat berfungsi secara terus menerus dan bisa mengambil keputusan secara cepat dan efektif dalam mengoperasikan enforcement machinery dalam Bab VII Piagam PBB. Akhirnya disetujui dibentuknya badan utama yang diserahi tugas khusus dalam bidang pemeliharaan perdamaian dan keamanan internasional dengan
6
Ibid, hlm249.
7
Ibid, hlm250.
8
Nama “United Nations” atau Perserikatan Bangsa-Bangsa diberikan Presiden Franklin D. Roosevelt dan pertama kali dipakai dalam Deklrasai Perserikatan Bangsa-Bangsa. Deklarasi tersebut diadakan oleh wakil-wakil 26 negara yang berjanji bahwa pemerintah mereka akan terus berjuang bersama-sama terhadap negara Amerika Serikat. Dikutip dari Kantor Penerangan Perserikatan Bangsa-Bangsa, Pengetahuan Dasar Mengenai Perserikatan Bangsa-Bangsa, (s.l.: s.n., s.a.), hlm3. 9
Suwardi, op.cit, hlm252.
3| P a g e
Amerika Serikat, Inggris, Perancis, Federasi Rusia, dan Republik Rakyat Cina sebagai anggota tetap dari Dewan Keamanan PBB. 10 Hasilnya adalah Dumbarton Oaks Proposals.11 Berikut adalah tindak lanjut dari Deklarasi Perserikatan Bangsa-Bangsa, -
Dumbarton Oaks Proposals, berisikan: 1) Prinsip-prinsip dasar yang akan digunakan untuk pembentukan Piagam PBB, yakni tugas utama dalam bidang perdamaian dan keamanan walau harus tetap memperhatikan kerjasama dibidang lainnya; didasarkan pada persamaan derajat negara cinta damai (peace loving state) dan Majelis Umum PBB sebagai organ utama harus terdiri dari perwakilan negara anggota dan bertugas membicarakan persoalan internasional dan membuat rekomendasi. Dewan Keamanan PBB bertanggungjawab dalam perdamaian dan keamanan
internasional,
mempunyai
suatu
mekanisme
penyelesaian sengketa, dan memutus pelanggaran terhadap perdamaian dan keamanan, atau adanya tindakan agresi. Dewan Keamanan PBB dapat menggunakan metode untuk menggunakan angkatan bersenjata sebagai sanksi militer. 2) Diperlukan adanya sekretariat, pengadilan, dewan ekonomi dan sosial, dan badan tambahan. 3) Organisasi regional dimungkinkan tapi tidak boleh mengambil tindakan tanpa otoritasi Dewan Keamanan. Jadi, Dewan Keamanan akan medorong penyelesaian perdamaian dan keamanan dari organisasi regional. -
Yalta Agreements, dilangsungkan pada tanggal 4 November 1945, antara Roosevelt, Churchil, dan Stalin. Keputusan penting adalah 1) mengenai prosedur pemungutan suara di Dewan Keamanan, yaitu veto kesepakatan bulat (unanimous agreement) dari anggota tetap Dewan Keamanan untuk masalah non-prosedural, yaitu dengan keputusan
10
Ibid.
11
Ibid, hlm253.
4| P a g e
sehubungan dengan anggota tetap Dewan Keamanan menjadi pihak dalam sengketa, maka harus abstain12 dalam pemungutan suara. Keputusan untuk prosedural, memerlukan adanya 7 suara anggota Dewan Keamanan. 2) mengenai original members13. 3) sistem perwalian (trusteeship) sebagai pengganti mandat dalam LBB. Masalah yang belum diselesaikan terkait pemberian hak veto pada lima anggota tetap Dewam Keamanan, sebab apabila Dewan Keamanan akan berwenang memberi sanksi pada negara yang melanggar perdamaian dan keamanan internasional; penerimaan anggota dan pemberhentian anggota (expulsion); Perubahan Piagam PBB; dan Penunjukan Sekjen PBB. -
Pada Februari 1945 konferensi di Washington DC menyiapkan draft untuk statuta Mahkamah Internasional, hasilnya UN Committee of Jurist.
-
Konferensi Meksiko, 21 Februari – 8 Maret 1945. Negara-negara Amerika Serikat ikut serta sebagai original members.
-
Konferensi di San Fransisco dilangsungkan dalam suasana ketegangan Perang Pasifik, yaitu pada tanggal 25 April sampai dengan 26 Juni 1945. Dibentuk Steering Committee yang bertugas untuk membentuk Piagam PBB dan Statuta Mahkamah Internasional yang integral dgn Piagam PBB.14 Pada tanggal 25 April 1945, the United Conference of the Inernational Organization, terdapat 51 original members dengan catatan, bahwa Polandia yang pada waktu itu belum hadir diperhitungkan; termasuk pada 51 negara adalah Byelorussia dan Ukraina yaitu negara bagian Federasi Rusia yang telah mengenyampingkan pengertian negara dalam hukum internasional; Filipina; dan India belum merdeka. Negara-negara tersebut mengartikan bahwa pengertian negara ditafsirkan secara luas dan bersifat politis dari hukum internasional semata.
12
Yang dimaksud dengan abstain adalah tidak memilih, yaitu tidak menggunakan suara yang dimilikinya sebagai negara anggota Dewan Keamanan PBB. Ketentuan suara yang dimiliki anggota Dewan Keamanan PBB diatur pada Pasal 27 ayat (1) Piagam PBB. 13
Original members menjadi penting karena admitted members harus memenuhi kualifikasi tertentu. 14
Suwardi, op.cit., hlm261.
5| P a g e
Piagam PBB disusun oleh wakil-wakil 51 negara tersebut yang dirancang berdasarkan usul wakil-wakil Republik Rakyat Cina, Perancis, Federasi Rusia, Inggris, Amerika Serikat saat kelima negara tersebut mengadakan pertemuan di Dumbarton Oaks, Washington DC pada bulan Agustus sampai dengan Oktober 1944.15 Oleh karena itu, Amerika Serikat menjadi pelopor dalam rangka mewujudkan organisasi internasional setelah perang.
Proposal Dumbarton Oaks telah mencanangkan dibentuknya suatu organ yang mempunyai keterbatasan keanggotaan yang dapat menjalankan tanggung jawab dalam menjaga perdamaian dan keamanan internasional. Proposal tersebut menjadi dasar dibentuknya Dewan Keamanan, yang didalamnya terdapat pula prosedur untuk menjaga perdamaian dan keamanan internasional. Tanggung jawab Dewan Keamanan tersebut berdampak kepada sentralisasi dari Dewan Keamanan, yang berbeda dari fungsi Dewan pada Liga Bangsa-Bangsa. Dalam sepak terjangnya, ketidakefektifan dari Dewan Keamanan disebabkan beberapa hal, seperti perilaku dari anggota-anggota Dewan Keamanan dan kondisi politik-geografi dalam Perang Dingin. Dengan berakhirnya Perang Dingin, banyak pemerintahan negara-negara berpaling pada Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) untuk membantu permasalahan etnik dan nasionalis yang bermunculan hampir di seluruh negara-negara. Oleh karena itu, pada periode 1988 dan 1994, banyak resolusi Dewan Keamanan PBB diadopsi negara-negara. Dengan diadopsinya resolusi Dewan Keamanan PBB, penggunaan kekuatan militer sebagaimana dimaksud pada Bab VII Piagam PBB, diotorisasi oleh Dewan Keamanan PBB sebagai tindakan atas ancaman terhadap perdamaian dan keamanan internasional.16
15
Kantor Perserikatan Bangsa-Bangsa, op.cit, hlm3-4.
16
Contoh dari otorisasi Dewan Keamanan PBB dalam melaksanakan ketentuan Bab VII Piagam PBB adalah konflik di bekas Yugoslavia berdasarkan S/RES/743; Somalia berdasarkan S/RES/794; dan Rwanda berdasarkan S/RES/929.
6| P a g e
Dewan Keamanan PBB dalam menginterpretasi suatu tindakan atau konflik dalam atau oleh suatu negara sebagai ancaman terhadap perdamaian dan keamanan internasional menggunakan konsep secara luas, yaitu pengertian yang sejalan dengan 1992 Heads of the State and Government Declaration.17 Dengan berpedoman pada 1992 Heads of the State and Government Declaration, tindakan atau konflik dalam atau oleh suatu negara sebagai ancaman terhadap perdamaian dan keamanan internasional termasuk pada kegiatan terorisme internasional dan pembebanan sanksi ekonomi atau sanksi lain terhadap negara agresor. Akan tetapi, pada tahun 1995, terlihat terdapat penurunan kinerja dari Dewan Keamanan pada timbulnya dan memuncaknya situasi di Kosovo dan East Timor.18 Hal tersebut dapat dilihat walau Dewan Keamanan PBB mengeluarkan resolusi atas situasi di Kosoco dan East Timor, pada akhirnya konflik tersebut diserahkan kepada NATO.19 Pada peristiwa 11 September 2001 atau lebih dikenal dengan 9/11, Dewan Keamanan PBB bertindak dengan cepat dalam menangani peristiwa tersebut, dengan cara mengadopsi resolusi20 yang menegaskan kembali hak untuk membela diri sesuai dengan Piagam PBB dan menyatakan bahwa tindakan pada 9/11 seperti semua kegiatan terorisme internasional, adalah ancaman terhadap perdamaian dan keamanan internasional. Menindaklanjuti resolusi Dewan Keamanan tersebut, 17
UN Security Council Doc. S/23500 of January 31, 1992 dikutip dari Philippe Sands Q.C. dan Pierre Klein, Bowett’s Law of International Institutions, 6th ed, (London: Thomson Reuters (Legal) Limited, 2009), hlm37. 18
Q.C. dan Klein, loc.cit.
19
North Atlantic Treaty Organization (NATO):
“NATO’s essential purpose is to safeguard the freedom and security of its members through political and military means. NATO promotes democratic values and encourages consultation and cooperation on defence and security issues to build trust and, in the long run, prevent conflict. NATO is committed to the peaceful resolution of disputes. If diplomatic efforts fail, it has the military capacity needed to undertake crisis-management operations. These are carried out under Article 5 of the Washington Treaty - NATO’s founding treaty - or under a UN mandate, alone or in cooperation with other countries and international organizations”. Dikutip dari http://www.nato.int/nato-welcome/index.html (Diakses pada 13 November 2013 04:08)
20
S/RES/1368 dikutip dari Q.C. dan Klein, op.cit., hlm38.
7| P a g e
Dewan Keamanan kembali mengeluarkan resolusi yang memaksakan kewajiban negara untuk membekukan, tanpa penundaan, dana dan aset finansial lain atau sumber daya ekonomi dari orang yang melakukan, atau mencoba melakukan kegiatan terorisme atau berpartisipasi didalamnya atau memberikan fasilitas untuk dilakukannya kegiatan tersebut.21
(i)
Komposisi Pasal 23 Piagam PBB setelah amandemen22 menetapkan bahwa anggota Dewan Keamanan PBB terdiri dari 15 negara. 5 negara adalah anggota permanen PBB yaitu Cina, Perancis, Federasi Rusia23, Inggris, dan Amerika Serikat. Negara anggota permanen menikmati status yang
21
22
S/RES/1373 dikutip dari Q.C. dan Klein, op.cit., hlm38. Article 23 as amanded on 1965,
"1.The Security Council shall consist of fifteen Members of the United Nations. The Republic of China, France, the Union of Soviet Socialist Republics, the United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland, and the United States of America shall be permanent members of the Security Council.The General Assembly shall elect ten ether Members of the United Nations to be nonpermanent members of the Security Council, due regard being specially paid, in the first instance to the contribution of Members of the United Nations to the maintenance of international peace and security and to the other purposes of the Organization, and also to equitable geographical distribution. "2.Then non-permanent members of the Security Council shall be elected for a term of two years. In the first election of the non-permanent members after the increase of the membership of the Security Council from eleven to fifteen, two of the four additional members shall be chosen for a term of one year. A retiring member shall not be eligible for immediatere election. "3.Each member of theSecurity Council shall have one representative." Dikutip dari United Nations Juridicial Book 1965, hlm159. Dapat diakses pada http://legal.un.org/UNJuridicalYearbook/index.html
23
Apabila diperhatikan, ketentuan dalam Pasal 23 Amandemen Piagam PBB masih menyebutkan “Union of Soviet Socialist Republics/USSR” atau Republik Sosialis Uni Soviet sebagai negara anggota tetap Dewan Keamanan PBB. Federasi Rusia pada tanggal 24 Desember 1991, oleh Presiden Federasi Rusia Boris Yetsin, memberitahukan kepada Sekretaris Jenderal PBB bahwa keanggotaan dari Uni Soviet dalam Dewan Keamanan PBB sebagai anggota tetap dan keanggotaan di organ-organ PBB lain digantikan oleh Federasi Rusia, dan Federasi Rusia siap untuk tetap bertanggung jawab secara penuh atas hak dan kewajiban yang sebelumnya diemban oleh USSR. Ketentuan tersebut disetujui oleh sebelas negara Persemakmuran Negara-negara Merdeka. Dimuat dalam Dokumen PBB A/47/60 tahun 1991 dan Dokumen PBB S/23329 tahun 1991. Q.C. dan Klein, op.cit., hlm38 dan Kantor Perserikatan Bangsa-Bangsa, op.cit, hlm14.
8| P a g e
luar biasa seperti keanggotaan permanen dalam Dewan Keamanan PBB dan hak veto. Status yang luar biasa tersebut diberikan atas dasar anggota permanen Dewan Keamanan PBB diberikan beban tanggung jawab untuk menjaga perdamaian dan keamanan internasional, sehingga kata final atau keputusan suara yang menentukan harus diberikan pada mereka agar kewenangan tersebut dapat dilakukan.24
Sepuluh negara lainnya adalah anggota tidak tetap Dewan Keamanan PBB yang dipilih, untuk masa kerja selama dua tahun, oleh Majelis Umum PBB. Namun, sehabis masa kerja tersebut, negara anggota tidak tetap Dewan Keamanan PBB bukan secara serta merta memenuhi kualifikasi untuk pemilihan berikutnya. Untuk dapat menjamin keberlangsungan masa kerja dari anggota tidak tetap Dewan Keamanan PBB, maka pemilihan dilakukan dengan ketentuan bahwa lima negara dipilih setiap tahun dan dengan suara dua per tiga dari Majelis Umum PBB.25 Setiap anggota Dewan Keamanan mempunyai satu suara.26
Kriteria lain dalam pemilihan anggota tidak tetap Dewan Keamanan PBB adalah dengan mengalokasi sepuluh kursi anggota tidak tetap sebagai berikut,27 -
Lima negara yang mewakili Afrika dan Asia;
-
Satu negara yang mewakili Eropa Timur;
-
Dua negara yang mewakili Amerika Latin dan Kepulauan Karibia;
-
Dua negara yang mewakili Eropa Barat dan lain-lain.
24
Q.C. dan Klein, op.cit., hlm38.
25
Ibid, hlm39.
26
http://www.un.org/en/sc/ (Diakses pada 13 November 2013 18:41) Sebagaimana diatur pada Pasal 27 ayat (1) Piagam PBB, “Each member of the Security Council shall have one vote.” 27
Pemilihan anggota tidak tetap Dewan Keamanan PBB berdasarkan letak regional sesuai dengan Resolusi Majelis Umum 1991 (XVIII) pada 17 Desember 1963. http://www.un.org/en/sc/about/faq.shtml#binding (Diakses pada 13 November 2013 20:14)
9| P a g e
Per periode tahun 2013, negara-negara berikut adalah negara anggota tidak tetap Dewan Keamanan PBB beserta jangka waktu masa kerja:28
Argentina (2014)
Australia (2014)
Azerbaijan (2013)
Guatemala (2013)
Luksemburg (2014)
Maroko (2013)
Pakistan (2013)
Korea Selatan(2014)
Rwanda (2014)
Togo (2013)
Permasalahan yang muncul pada masa kini adalah perdebatan mengenai negara-negara anggota tetap Dewan Keamanan PBB. Karena tidak dapat dipungkiri salah satu alasan negara-negara yang menjadi anggota tetap Dewan Keamanan PBB disebabkan pertimbangan politik yakni kekuataan negara tersebut. Dengan ditetapkannya lima negara sebagai anggota tetap Dewan Keamanan PBB tersebut berakibat pada ketentuan statis dalam Piagam PBB. Kemajuan zaman dan globalisasi pada masa kini menyebabkan bermunculan negara-negara sebagai “kekuatan baru”, sehingga terlihat adanya pergeseran kekuatan dari yang tadinya dimiliki oleh anggota tetap Dewan Keamanan PBB. Permasalahan tersebut juga dipersulit dengan ketentuan Pasal 107 dan Pasal 108 Piagam PBB yang menngatur bahwa amandemen terhadap Piagam PBB memerlukan persetujuan dari lima negara anggota tetap Dewan Keamanan PBB. Oleh karena itu, pencanangan ide untuk mengganti lima anggota tetap Dewan Keamanan PBB memerlukan amandemen Piagam PBB, yang mana amandemen Piagam PBB tersebut diperlukan persetujuan lima negara anggota tetap Dewan Keamanan PBB. Terlihat kecenderungan bahwa pada saat ini tidak 28
http://www.un.org/en/sc/members/ (Diakses pada 12 November 2013 17:58)
10| P a g e
mungkin suatu negara dari anggota tetap Dewan Keamanan PBB menginginkan amandemen Piagam PBB pada ketentuan negara anggota tetap Dewan Keamanan PBB karena negara anggota tetap Dewan Keamanan PBB memiliki status yang luar biasa seperti yang telah dijelaskan diatas, terkait hak veto. Pada tahun 2003, Sekretaris Jendral PBB menunjuk High-level Panel on Threats, Challenges, and Change untuk menilai ancaman terhadap perdamaian dan keamanan internasional dan membuat rekomendasi untuk menguatkan sistem keamanan kolektif dalam PBB. Hasil Panel tersebut, salah satu rekomendasinya, adalah pencanangan peluasan Dewan Keamanan PBB menjadi 24 anggota.29 Walaupun, ide-ide atas perubahan Dewan Keamanan PBB juga disuarakan oleh pemimpin negara-negara, sampai dengan tahun 2005 belum ada persetujuan untuk peluasan anggota Dewan Keamanan. Dewan Keamanan PBB, berdasarkan ketentuan Pasal 45 sampai dengan Pasal 47 Piagam PBB terlepas dari ketentuan Pasal 29 Piagam PBB, mempunyai tiga komite untuk menangani masalah administratif, yaitu30 1) Committee of Experts on Rules of Procedure; 2) Committee on Admission of New members; 3) Committee on Council Meetings away from Headquaters. Kemudian, Dewan Keamanan juga berwenang dalam membentuk badan lain31 untuk keperluan spesifik seperti,32
Counter-Terrorism and Non-Proliferation Committees
29
Ibid. Dikutip dari Q.C. dan Klein, op.cit., hlm39.
30
Ibid.
31
Berdasarkan ketentuan Pasal 29 Piagam PBB, “The Security Council may establish such subsidiary organs as it deems necessary for the performance of its functions.” 32
http://www.un.org/en/sc/subsidiary/ (Diakses pada 13 November 2013 5:22)
11| P a g e
o
Committee established pursuant to resolution 1373 (2001) concerning Counter-Terrorism o Committee established pursuant to resolution 1540 (2004) Military Staff Committee Sanctions Committees o Overview of all Sanctions Committees o Security Council Committee pursuant to resolutions 751 (1992) and 1907 (2009) concerning Somalia and Eritrea o Security Council Committee pursuant to resolution 1267 (1999) and 1989 (2011) concerning Al-Qaida and associated individuals and entities o Security Council Committee established pursuant to resolution 1518 (2003) o Security Council Committee established pursuant to resolution 1521 (2003) concerning Liberia o Security Council Committee established pursuant to resolution 1533 (2004) concerning the Democratic Republic of the Congo o Security Council Committee established pursuant to resolution 1572 (2004) concerning Côte d'Ivoire o Security Council Committee established pursuant to resolution 1591 (2005) concerning the Sudan o Security Council Committee established pursuant to resolution 1636 (2005) o Security Council Committee established pursuant to resolution 1718 (2006) o Security Council Committee established pursuant to resolution 1737 (2006) o Security Council Committee established pursuant to resolution 1970 (2011) concerning Libya o Security Council Committee established pursuant to resolution 1988 (2011) o Security Council Committee established pursuant to resolution 2048 (2012) concerning Guinea-Bissau o Focal Point for De-listing established pursuant to resolution 1730 (2006) o Office of the Ombudsperson Standing Committees and Ad Hoc Bodies o Security Council Committee of Experts o Security Council Committee on Admission of New Members o Security Council Committee on Council meetings away from Headquarters o Governing Council of the United Nations Compensation Commission established by Security Council resolution 692 (1991) o Security Council Working Group on Peacekeeping Operations
12| P a g e
o
(ii)
Security Council Ad Hoc Working Group on Conflict Prevention and Resolution in Africa o Security Council Working Group established pursuant to resolution 1566 (2004) o Security Council Working Group on Children and Armed Conflict established pursuant to resolution 1612 (2005) o Security Council Informal Working Group on Documentation and Other Procedural Questions Peacekeeping Operations o Peacekeeping Missions o Political missions International Tribunals o International Criminal Tribunal for the former Yugoslavia (ICTY) o International Criminal Tribunal for Rwanda (ICTR) Advisory Subsidiary Body o Peacebuilding Commission (PBC)
Fungsi dan Kewenangan Dewan Keamanan mempunyai fungsi utama atau primary responsibility untuk menjaga perdamaian dunia dan keamanan internasional. Setiap tindakan Dewan Keamanan terikat pada tujuan dan prinsip utama PBB33. Secara lebih detail fungsi dan wewenang
33
United Nation Charter Chapter I Purpose And Principle, Article 1, “The Purposes of the United Nations are: 1. To maintain international peace and security, and to that end: to take effective collective measures for the prevention and removal of threats to the peace, and for the suppression of acts of aggression or other breaches of the peace, and to bring about by peaceful means, and in conformity with the principles of justice and international law, adjustment or settlement of international disputes or situations which might lead to a breach of the peace; 2. To develop friendly relations among nations based on respect for the principle of equal rights and self-determination of peoples, and to take other appropriate measures to strengthen universal peace; 3. To achieve international co-operation in solving international problems of an economic, social, cultural, or humanitarian character, and in promoting and encouraging respect for human rights and for fundamental freedoms for all without distinction as to race, sex, language, or religion; and 4. To be a centre for harmonizing the actions of nations in the attainment of these common ends. Article 2, The Organization and its Members, in pursuit of the Purposes stated in Article 1, shall act in accordance with the following Principles, 1. The Organization is based on the principle of the sovereign equality of all its Members.
13| P a g e
Dewan Keamanan diatur dalam Bab 5 Piagam PBB Pasal 24 – 26. Dewan Keamanan bertindak atas nama seluruh anggota PBB agar dapat menjalankan fungsinya dalam memelihara kemanan dan perdamaian dunia secara cepat dan efektif34. Selain itu, semua negara anggota PBB setuju untuk menerima dan menjalakan keputusan dari Dewan Keamanan sebagaimana yang diatur dalam Piagam PBB.35 Dewan Keamanan harus membuat laporan per tahun36 kepada Majelis Umum PBB yang memuat segala tindakan dan keputusan yang dibuat Dewan Keamanan dalam menjalankan fungsinya memelihara perdamaian dan keamanan dunia. Berdasarkan Piagam PBB, fungsi dan kewenangan Dewan Keamanan adalah:37
2.
3. 4.
5.
6.
7.
All Members, in order to ensure to all of them the rights and benefits resulting from membership, shall fulfill in good faith the obligations assumed by them in accordance with the present Charter. All Members shall settle their international disputes by peaceful means in such a manner that international peace and security, and justice, are not endangered. All Members shall refrain in their international relations from the threat or use of force against the territorial integrity or political independence of any state, or in any other manner inconsistent with the Purposes of the United Nations. All Members shall give the United Nations every assistance in any action it takes in accordance with the present Charter, and shall refrain from giving assistance to any state against which the United Nations is taking preventive or enforcement action. The Organization shall ensure that states which are not Members of the United Nations act in accordance with these Principles so far as may be necessary for the maintenance of international peace and security. Nothing contained in the present Charter shall authorize the United Nations to intervene in matters which are essentially within the domestic jurisdiction of any state or shall require the Members to submit such matters to settlement under the present Charter; but this principle shall not prejudice the application of enforcement measures under Chapter Vll.”.
34
Pasal 24 ayat (1) Piagam PBB, “In order to ensure prompt and effective action by the United Nations, its Members confer on the Security Council primary responsibility for the maintenance of international peace and security, and agree that in carrying out its duties under this responsibility the Security Council acts on their behalf.” Ketentuan Pasal 24 ayat (1) Piagam PBB memberi mandat pada Dewan Keamanan PBB, yang mana mandat tersebut berasal dari seluruh negara anggota PBB. 35
http://www.un.org/en/sc/ (Diakses pada 13 November 2013 18:45) Sebagaimana diatur pada Pasal 25 Piagam PBB, “The Members of the United Nations agree to accept and carry out the decisions of the Security Council in accordance with the present Charter.” 36
Pasal 24 ayat (3) Piagam PBB, “The Security Council shall submit annual and, when necessary, special reports to the General Assembly for its consideration.” 37
Kantor Penerangan Perserikatan Bangsa-Bangsa, op.cit., hlm14-15.
14| P a g e
Untuk menjaga perdamaian dan keamanan internasional sesuai dengan prinsip dan tujuan PBB; Pemeliharaan Perdamaian dan Keamanan Internasional Dalam melakukan fungsinya untuk memelihara perdamaian dan keamanan dunia dilakukan dengan dua cara38: 1. Pacific Settlement Dispute Dalam Bab VI Piagam PBB diatur mengenai peran Dewan Keamanan untuk penyelesaian sengketa. Yang memiliki hak untuk mengajukan sengketa kepada Dewan Keamanan adalah Majelis Umum, Sekretaris Jenderal, Negara Anggota PBB, dan Negara bukan Anggota PBB. Kemudian setelah sengketa tersebut diajukan maka Dewan Keamanan akan menentukan apakah sengketa tersebut termasuk kedalam sengketa yang mengancam perdamaian39 dan keamanan internasional dan harus dimasukkan dalam agendanya.40 Setelah ditetapkan suatu sengketa adalah mengancam perdamaian dan keamanan dunia, maka sesuai dengan pasal 32 Piagam PBB, Dewan Keamanan wajib memanggil para pihak untuk berpartisipasi dalam diskusi namun tanpa hak suara, dan juga memanggil negara – negara yang mempunyai kepentingan dalam sengketa itu.41 Namun, Dewan Keamanan juga dapat melakukan investigasi apabila diperlukan sesuai dengan ketentuan pasal 34 Piagam PBB.42 Dalam menyelesaikan sengketa Dewan Keamanan mempunyai tiga cara penyelesaian:
38
Q.C. dan Klein, op.cit., hlm41.
39
Tindakan yang mengancam perdamaian terdapat dua pengertian. Pertama, di kerangka Pasal 34 Piagam PBB, pertikaian antar negara yang berlanjut yang mungkin mengancam perdamaian. Kedua, di kerangka Bab VII Piagam PBB, yang menyangkut negara yang melanggar prinsipprinsip PBB, sebagaimana diatur dalam Pasal 2 Piagam PBB. 40
Q.C. dan Klein, op.cit., hlm 41.
41
Ibid, hlm 42.
42
Ibid.
15| P a g e
1) menurut Pasal 33 ayat (2) Piagam PBB: Memanggil dan kemudian memberikan pilihan kepada para pihak untuk menyelesaikannya; 2) menurut Pasal 36 ayat (1) Piagam PBB: Merekomendasikan penyelesaian alternatif dengan tetap mempertimbangkan bahwa “legal disputes should as general rule be preferred by the parties to the International Court of Justice....”43; dan 3) menurut Pasal 37 ayat (2) Piagam PBB: Apabila penyelesaian sesuai Pasal 33 Piagam PBB tidak tercapai, maka Dewan Keamanan dapat ikut campur lebih jauh dengan merekomendasikan penyelesaian alternatif yang lebih aktual dan lebih prosedural untuk menyelesaikan sengketa yang apabila dibiarkan lebih lanjut dikhawatirkan akan mengancam perdamaian dan keamanan internasional. Karena apabila tidak, Dewan Keamanan hanya bisa bertindak sesuai dengan kemauan negara pihak yang bersengketa.44 Satu hal yang terpenting adalah pada akhirnya sesuai hubungannya dengan Bagian VI Piagam PBB, adalah pada akhirnya Dewan Keamanan hanya mempunyai kekuatan untuk memberikan rekomendasi45. Berbeda dengan ketentuan Pasal 25 Piagam PBB, bahwa keputusan Dewan Keamanan mengikat seluruh negara anggota PBB. 2. Enforcement Action Dewan Keamanan PBB berdasarkan Pasal 39 Piagam PBB berwenang untuk menentukan ada tidaknya ancaman perdamaian, pelanggaran perdamaian, atau tindakan agresi atas nama PBB secara keseluruhan.46 Dewan Keamanan mempunyai dua bentuk enforcement action:
43
Article 36 (3) UN Charter, “In making recommendations under this Article the Security Council should also take into consideration that legal disputes should as a general rule be referred by the parties to the International Court of Justice in accordance with the provisions of the Statute of the Court.” 44
Q.C. dan Klein, loc.cit.
45
Ibid, hlm 43.
46
Ibid.
16| P a g e
1) menurut Pasal 41 Piagam PBB: Tidak menggunakan angkatan bersenjata, hanya berupa sanksi ekonomi dalam hal ini tindakan-tindakan itu antara lain seperti pemutusan seluruhnya atau sebagian hubungan ekonomi, termasuk di dalamnya hubungan kereta api, laut, udara, pos, telegraf, radio, dan alat komunikasi lainnya, serta pemutusan hubungan diplomatik; 2) menurut Pasal 42 Piagam PBB: Apabila sanksi ekonomi dalam Pasal 41 dianggap tidak cukup tidak cukup untuk mengatasi masalah tersebut, Dewan Keamanan dapat mengambil tindakan47 dengan mempergunakan angkatan laut, udara yang mungkin diperlukan. Maka, Dewan Keamanan boleh 48 menggunakan angkatan bersenjata. Walaupun Dewan Keamanan itu memiliki kekuatan yang luar biasa, tidak berarti kekuatannya itu tidak terbatas, melainkan tetap mempunyai pembatasan-pembatasan secara hukum.49 Dalam pelaksanaan sanksi militer, Dewan Keamanan dibatasi oleh ketentuan dalam Pasal 24 ayat (2) dan Pasal 1 ayat (1) Piagam PBB.50 Sesuai dengan Pasal 24 ayat (2) Piagam PBB, Dewan Keamanan dalam melaksanakan tindakannya haruslah didasarkan atas prinsip dan tujuan PBB.51 Dewan Keamanan tetap berkewajiban untuk menghormati persamaan kedaulatan, hak negara untuk mempertahankan kemerdekaan politik dan
47
“peace-keeping operation” adalah pengiriman pasukan militer ataupun personel sipil ke area
konflik untuk mengurangi tindakan kekerasan dan mengawasi pelaksanaan perjanjian perdamaian. Tindakan ini diluar peraturan tindakan memaksa yang terdapat dalam Bab VII Piagam namun mereka bergerak di bawah perintah organ PBB yang membentuknya biasanya oleh Dewan Keamanan. Untuk penjelasan lebih lanjut, dapat dilihat bagian makalah ini, “PERAN DEWAN KEAMANAN DALAM PENYELESAIAN SENGKETA DI NEGARA YANG SEDANG BERSENGKETA”.
48
Q.C. dan Klein, loc.cit.
49
Sumaryo Suryokusumo (a), Studi Kasus Hukum Organisasi Internasional, edisi II, (Bandung: PT Alumni, 1997), hlm25. 50
Ibid.
51
Ibid.
17| P a g e
kedaulatan wilayahnya.52 Selain itu, tindakan Dewan Keamanan haruslah didasarkan atas prinsip-prinsip keadilan dan hukum internasional sesuai dengan ketentuan Pasal 1 ayat (1) Piagam PBB.53 Juga, ketika sanksi telah dilaksanakan dan masalah sudah reda, campur tangan PBB harus segera dihentikan, tidak perlu berkepanjangan.54 Perlu diperhatikan ketentuan dari Pasal 51 Piagam PBB tentang Hak Bela Diri Negara, bahwa tidak ada suatu ketentuan dalam piagam yang boleh menghalangi hak individual atau bersama untuk membela diri jika suatu serangan senjata terjadi pada suatu negara anggota PBB; sampai Dewan Keamanan mengambil tindakan-tindakan yang diperlukan untuk memelihara perdamaian dan keamanan internasional. Tindakan bela diri yang telah dilaksanakan oleh negara anggota PBB harus dilaporkan pada Dewan Keamanan. Hak membela diri merupakan hak yang melekat, droit natural. Alasan diluar membela diri, tidak dapat digunakan oleh semua negara, anggota PBB atau non-anggota PBB, untuk menggunakan ancaman atau kekerasan terhadap negara lain. Contohnya, pada saat Amerika Serikat meluncurkan rudal ke Markas Besar Intelijen Irak yang menyebabkan kerusakan yang cukup besar dan memakan korban jiwa. Hal tersebut dilakukan karena Amerika Serikat telah menemukan buktibukti yang cukup meyakinkan bahwa Irak akan membunuh Presiden Bush. Hak bela diri menurut Pasal 51 Piagam PBB dalam penerapannya perlu mempertimbangkan empat asas: 1) Asas Proporsional;55 2) Asas masih berlangsung atau tidaknya konflik senjata; 3) Asas pembuktian secara hukum; dan 4) Asas yang mewajibkan pelaporan segera kepada Dewan Keamanan setelah melakukan tindakan atas dasar bela diri.
52
Ibid, hlm 26.
53
Ibid.
54
Ibid, hlm 27.
55
Asas yang menekankan pada keseimbangan kekuatan negara yang berselisih.
18| P a g e
Oleh karena itu, pada kasus pemboman Markas Intelijen Irak oleh AS masih dipertanyakan mengenai keabsahan tindakan bela diri tersebut apabila dihubungkan dengan empat asas bela diri.
Menyelidiki pertikaian apa saja, atau keadaan yang dianggap bisa menyebabkan pertentangan internasional; Memberikan rekomendasi mengenai metode-metode penyelesaian pertikaian atau ketentuan-ketentuan penyelesaian; Memformulasikan rencana pembentukan satu sistem untuk mengatur persenjataan; Menentukan adanya ancaman terhadap perdamaian atau tindakan agresi, dan merekomendasikan tindakan apa yang harus diambil; Menyerukan kepada negara-negara anggota untuk menyelesaikan sanksi-sanksi ekonomi dan tindakan lain tanpa menggunakan kekerasan untuk mencegah atau menghentikan agresi; Mengambil tindakan militer terhadap agresor; Merekomendasikan diterimanya anggota baru dan jangka waktu dimana negara bisa menjadi pihak dari Statuta Mahkamah Internasional; Merekomendasi diterimanya anggota baru PBB Rekomendasi ini dibuat berdasarkan ketentuan Pasal 4 ayat (2) Piagam PBB, yang mana penerimaan anggota baru PBB diputuskan oleh Majelis Umum atas rekomendasi Dewan Keamanan. Prosedur atas rekomendasi Dewan Keamanan dibuat berdasarkan Aturan 58 sampai dengan Aturan 60 Prosedur Sementara Dewan Keamanan.56
56
Provisional Rules of Procedure
Chapter X: Admission of New Members “Rule 58
19| P a g e
Masalah yang timbul dari kewenangan antara Majelis Umum dan Dewan Keamanan, oleh Majelis Umum dimintakan pendapat
(advisiory
opinion)
terhadap
Mahkamah
Internasional, sehubungan dengan Pasal 4 Piagam PBB. Menurut Mahkamah, terdapat dua syarat dalam keanggotaan PBB, yaitu: 1) Rekomendasi dari Dewan Keamanan; dan 2) Keputusan Majelis Umum. Any State which desires to become a Member of the United Nations shall submit an application to the Secretary-General. This application shall contain a declaration made in a formal instrument that it accepts the obligations contained in the Charter. Rule 59 The Secretary-General shall immediately place the application for membership before the representatives on the Security Council. Unless the Security Council decides otherwise, the application shall be referred by the President to a committee of the Security Council upon which each member of the Security Council shall be represented. The committee shall examine any application referred to it and report its conclusions thereon to the Council not less than thirty-five days in advance of a regular session of the General Assembly or, if a special session of the General Assembly is called, not less than fourteen days in advance of such session. Rule 60 The Security Council shall decide whether in its judgement the applicant is a peace-loving State and is able and willing to carry out the obligations contained in the Charter and, accordingly, whether to recommend the applicant State for membership. If the Security Council recommends the applicant State for membership, it shall forward to the General Assembly the recommendation with a complete record of the discussion. If the Security Council does not recommend the applicant State for membership or postpones the consideration of the application, it shall submit a special report to the General Assembly with a complete record of the discussion. In order to ensure the consideration of its recommendation at the next session of the General Assembly following the receipt of the application, the Security Council shall make its recommendation not less than twenty-five days in advance of a regular session of the General Assembly, nor less than four days in advance of a special session. In special circumstances, the Security Council may decide to make a recommendation to the General Assembly concerning an application for membership subsequent to the expiration of the time limits set forth in the preceding paragraph.” Dikutip dari http://www.un.org/en/sc/about/rules/chapter10.shtml (Diakses pda 13 November 2013 20:47)
20| P a g e
Jadi, Rekomendasi Dewan Keamanan adalah dasar pemberian keputusan Majelis Umum. Timbul pertanyaan dalam hal rekomendasi yang dibuat oleh Dewan Keamanan terkait dengan hak veto pada anggota tetap Dewan Keamanan, karena persetujuan atas anggota baru memerlukan suara bulat, berdasarkan Pasal 27 ayat (3) Piagam PBB.57 Solusi atas permasalahan tersebut dikenal dengan “Package Deal”58, yaitu apabila terdapat sepuluh negara calon anggota: lima calon didukung oleh Amerika Serikat, dan lima calon lainnya didukung oleh Rusia. Maka, Amerika Serikat dan Rusia saling kompromi
agar Amerika Serikat menerima usulan negara-
negara yang didukung oleh Rusia, dan sebaliknya.
Melaksanakan fungsi strategis* PBB;
perwalian
dari
wilayah-wilayah
Keanggotaan dalam Trusteeship Council Oleh keputusan yang dicapai oleh lima negara anggota tetap di San Francisco, setiap anggota tetap dari Dewan Keamanan adalah anggota dari Trusteeship Council.
Merekomendasikan kepada Majelis Umum pengangkatan Sekretaris Jenderal dan, bersama-sama dengan Majelis Umum, memilih para Hakim Mahkamah Internasional. Merekomendasi pemilihan Sekretaris Jenderal PBB Sekretaris Jenderal dipilih oleh Majelis Umum atas rekomendasi Dewan Keamanan sesuai dengan ketentuan Pasal 97 Piagam PBB.
57
Suwardi, op.cit., hlm275.
58
Ibid.
21| P a g e
Pemilihan Hakim Mahkamah Internasional Hakim Mahkamah Internasional dipilih oleh Majelis Umum dan Dewan Keamanan berdasarkan Pasal 10 Piagam PBB. Majelis Umum dan Dewan Keamanan harus bekerja bebas satu sama lain. Calon terpilih adalah calon yang mendapat suara terbanyak di Dewan Keamanan dan Majelis Umum PBB. Dalam pemilihan hakim mahkamah internasional, tidak ada perbedaan suara anggota tetap dan tidak tetap.
(iii)
Hak Veto Posisi dari anggota tetap PBB sangat unik terkait dengan isu politik dalam Dewan Keamanan PBB, terutama dengan metode pemungutan suaranya. Masalah veto adalah pertanyaan yang paling sulit dijawab karena hal ini menyangkut masalah organisasi dan masalah kebijakan. Pasal 27 Piagam PBB59 menyatakan bahwa setiap anggota Dewan Keamanan memiliki satu suara. Dalam prosedurnya, setiap anggota dewan memiliki satu suara, tujuh suara adalah mayoritas, dan semua suara dihitung secara sama. Dengan kata lain, tujuh anggota manapun memiliki kekuasaan untuk membuat sesuatu hal, memperbaiki atau mengubahnya, mengundang kehadiran negara non-anggota, membuat organisasi tambahan, atau hal lainnya yang berkaitan.
Dalam hal non-prosedural, keputusan harus dibuat bedasarkan suara tujuh anggota termasuk suara dari anggota tetap. Dapat dilihat bahwa mayoritas tetap dihitung sebanyak tujuh suara, tetapi dalam tujuh suara itu harus termasuk suara dari anggota tetap.
59
Article 27 of The UN Charter, “1. Each member of the Security Council shall have one vote. 2. Decisions of the Security Council on procedural matters shall be made by an affirmative vote of seven members. 3. Decisions of the Security Council on all other matters shall be made by an affirmative vote of seven members including the concurring votes of the permanent members ; provided that, in decisions under Chapter VI, and under paragraph 3 of Article 52, a party to a dispute shall abstain from voting.”
22| P a g e
Ada dua hal dari keputusan substansial dimana mayoritas khusus tidak diperlukan, yaitu keputusan dibawah Bab VI Piagam PBB dan dan dibawah Pasal 52 ayat (3) Piagam PBB, kedua-duanya mengenai Pacific Settlement Disputes.
Sejarah Singkat Hak Veto Dalam Liga Bangsa-Bangsa, semua keputusan harus disepakati oleh semua anggota, seperti semua angota hadir dan memakai hak suara, dalam hal anggota tidak memilih (abstain) dan mengikuti keputusan apapun yang akan tercapai juga pada praktiknya diterima. Untuk memperbaiki keburukan dari syarat kesepakatan yang ada dari sistem konferensi ini, Liga Bangsa-Bangsa mencoba banyak cara. Pertama adalah menjalaninya dengan rekomendasi yang hanya dapat dipilih oleh mayoritas suara, yang kedua adalah mengizinkan pemegang suara mayoritas dalam komite dan tidak membawa hal itu dalam majelis umum akhir kecuali ada kesepakatan. Keputusannya membutuhkan
kebulatan
suara
dan
anggota
manapun
dapat
melaksanakan liberum veto.
Hal ini tidak sesuai dengan negara yang menginginkan sebuah organisasi yang cepat tanggap dan cepat pencapaiannya. Kekuasaan dari lima negara anggota tetap dalam Dewan Keamanan, terutama Amerika Serikat, mengatakan bahwa seharusnya Dewan Keamanan memiliki veto, karena Dewan Keamanan mempunyai kekuasaan dan fungsi yang berhubungan langsung dengan negara. Dalam Dewan Keamanan, negara dengan kekuatan kecil dapat disanggah, sedangkan lima negara anggota tetap Dewan Keamanan tetap hampir selalu mendapatkan keinginan mereka.
23| P a g e
Dalam Konferensi San Francisco, diajukan dan dibahas prinsip-prinsip pemungutan suara serta ketentuannya, tetapi dalam waktu yang sama, negara dengan kekuatan yang lebih kecil mencoba membuat Perjanjian Yalta untuk mengubah posisi lima negara tetap yang menguntungkan mereka.60
Hak Veto dalam Praktik Dasar dari organisasi Dewan Keamanan adalah asumsi bahwa lima Negara Besar, yaitu anggota tetap Dewan Keamanan, telah mengalami peperangan dan sekarang membuat kebijakan pos-perang dan menerapkannya dalam Dewan Keamanan. Mereka harus memberikan keputusan mereka kepada anggota tidak tetap dan menjaga suara paling sedikit dua atau lebih.
Dewan Keamanan diharapkan oleh
perencananya untuk menjadi pusat dari kebijakan kemungkinan konflik.
(iv)
Pencanangan Reformasi terhadap Dewan Keamanan PBB Berikut akan dibahas mengenai revisi yang dicanangkan terhadap Bab V Piagam PBB yaitu atas keberadaan Dewan Keamanan. Ide yang dicanangkan adalah untuk menghapus keberadaan Dewan Keamanan dan mengantinya dengan Dewan Eksekutif yang berbeda fungsi, kewenangan, dan prosedur pemungutan suara.61 Perubahan mendasar atas ketentuan Dewan Keamanan diperlukan pada ketentuan Pasal 23 sampai dengan Pasal 27 Piagam PBB yang mengatur mengenai komposisi, fungsi dan kewenangan, serta prosedur
60
Eugene P Chase, The United Nations in Action, (s.l.: McGraw-Hill Book Company, Inc., 1950), hlm174-176. 61
Grenville Clark dan Louis B. Sohn, World Peace through World Law: Two Alternative Plans, 3rd ed, (London: Oxford University Press, 1966), hlm70-71.
24| P a g e
pemungutan suara (voting).62 Dengan adanya perubahan tersebut, hak veto yang tadinya dimiliki oleh Dewan Keamanan menjadi hapus dan tidak lagi dimiliki oleh Dewan Eksekutif sebagai pengganti Dewan Keamanan. Dewan Eksekutif akan bertindak sebagai agen dari Majelis Umum PBB dan merupakan subjek yang berada dibawah pengawasan dan arahan Majelis Umum PBB. Meskipun demikian, Dewan Eksekutif tetap mempunyai otoritas dan kepentingan, yaitu sebagai badan yang mempunyai
kewenangan
eksekutif,
bertanggung
jawab
untuk
menyelenggarakan dan menjaga seluruh rencana national disarment, meliputi Pengawasan Komisi Inspeksi (merupakan komisi yang dicanangkan atas perubahan terhadap Piagam PBB), Komisi Tenaga Nuklir, dan Komisi Luar Angkasa, juga Pasukan Perdamaian PBB yang dalam keadaan darurat dan memaksa, dapat menggunakan pasukan tersebut untuk menjaga atau mengembalikan perdamaian dan keamanan internasional.63 Keanggotaan dalam Dewan Eksekutif terdiri dari 17 anggota Majelis Umum, yang ditunjuk oleh Majelis Umum sendiri dari keanggotaan Majelis Umum.64 Akibatnya, terlihat adanya dualisme keanggotaan, yaitu anggota Dewan Eksekutif pastilah juga merupakan anggota Majelis Umum walaupun anggota Majelis Umum adalah seluruh negara-negara anggota PBB tetapi terkesan hanya segelintir negara saja yang dapat berkedudukan pada Majelis Umum sehingga dapat dipilih menjad Dewan Eksekutif dengan ketentuan keanggotaan dalam Dewan Eksekutif. Pencanangan tersebut juga memberikan kesempatan kepada negara bukan anggota PBB untuk mendapat kursi dalam Dewan Eksekutif
62
Ibid, hlm71.
63
Ibid.
64
Ibid.
25| P a g e
sebagai representasi. Meski demikian, negara-negara terbesar65 akan selalu mendapat tempat pada Dewan Eksekutif. Sedangkan untuk negara-negara besar lainnya66 mendapatkan kursi pada Dewan Eksekutif selama empat tahun dalam tiap delapan tahun, yang harus terjadi rotasi antara negara-negara berdasarkan kondisi geografinya.67 Untuk negara-negara mikro bersama dengan non-self governing dan wilayah trust, membentuk satu kelompok dan mendapatkan sembilan kursi pada Dewan Eksekutif.68 Oleh karena itu, terdapat mayoritas kursi yang diduduki oleh negara mikro, non-self governing, dan wilayah trust. Hal itu disebabkan keberadaan negara mikro, non-self governing, dan wilayah trust mencerminkan lebih dari lima per enam (5/6) negara merdeka di seluruh dunia.69 Kekosongan kursi pada Dewan Keamanan diisi dengan cara memilih negara yang sama kategorinya atau wilayahnya dengan negara yang keluar dari keanggotaan Dewan Keamanan oleh Majelis Umum. Sedangkan, untu proses pengambilan suara didalam Dewan Eksekutif adalah suara mayoritas yakni 12 suara dari 15 anggota Dewan Eksekutif. Akan tetapi, masih ada saran untuk adanya dua negara terbesar yang ikut serta dalam pemberian suara tersebut.70 Hal yang membedakan antara Dewan Keamanan dan Dewan Eksekutif adalah dipilihnya anggota Dewan Eksekutif oleh Majelis Umum. Dengan demikian, berbeda dengan Dewan Keamanan sebagai badan yang independen dari PBB, Dewan Eksekutif merupakan perpanjangan 65
Yang dimaksud dengan negara-negara terbesar (largest nations) atau termasuk pada first category nations per Juli 1965 adalah Cina, India, Uni Soviet (sekarang Federasi Rusia), dan Amerika Serikat. Dikutip dari Clark dan Sohn, op.cit., hlm71-72. 66
Negara-negara besar disini termasuk pada second category nations, yang terbagi atas negaranegara Eropa, yaitu Perancis, Jerman, Italia, dan Inggris; Negara-negara bukan Eropa, yaitu Brazil, Indonesia, Jepang, dan Pakistan. Dikutip dari Clark dan Sohn, op.cit., hlm72. 67
Dikutip dari Clark dan Sohn, loc.cit.
68
Ibid.
69
Ibid.
70
Ibid, hlm74.
26| P a g e
tangan dari Majelis Umum dalam hal menjaga perdamaian, dan bertanggung jawab terhadap Majelis Umum sehingga merupakan subjek dari pengawasan dan arahan Majelis Umum.71
DEWAN KEAMANAN SEBAGAI ORGAN YANG BERTANGGUNG JAWAB ATAS PERDAMAIAN DAN KEAMANAN INTERNASIONAL
Sejak Perang Dunia II, setelah melewati bertahun-tahun perselisihan antara dua blok, ancaman perang nuklir dan konflik regional selalu ada. Kini, perdamaian tidak hanya ditandai dengan absennya ancaman seperti itu, tetapi juga dipengaruhi oleh hubungan sosial-ekonomi seperti kelaparan dan kemiskinan; masalah yang sering menjadi masalah utama suatu negara, bahkan regional dan internasional. Oleh karena itu, pengembangan bidang sosial ekonomi juga menjadi salah satu cara untuk menjaga perdamaian dunia. Prinsip-prinsip menjaga perdamaian dunia diatur dalam Pasal 11 Piagam PBB yang menyatakan bahwa, "may consider the general principles of cooperation in the maintenance of international peace and security…and may make recommendations with regard to such principles to the members or to the Security Council or both." Resolusi dan deklarasi perdamaian, penyelesaian sengketa dengan cara damai yang telah diadopsi oleh majelis umum PBB adalah: 1. The 1957 resolution on Peaceful and Neighbourly Relation among States; 2. The 1965 Declaration on the Inadmissibility of Intervention in The Domestic Affairs of States and The Protection of Their Independence and Sovereignity; 3. The 1970 Declaration on The Strengthening of International Security; 71
Chase, op.cit., hlm76.
27| P a g e
4. The 1970 Declaration on Principles of International Law concerning Friendly Relations and Cooperation among States in accordance with The Charter of The United Nations 5. The 1977 Declaration on th Deepening and Consolidation of International Detente. 6. The 1978 Declaration on the Preparation of Societies for Life in Peace 7. The 1981 Declaration on The Inadmissibility of Intervention and Interference in The Internal Affairs of States; 8. The 1981 Declaration on The Prevention of Nuclear Catastrophe 9. The 1982 Manila Declaration on The peaceful Setllement of International Disputes; 10. The 1984 Declaration on The Right of Peoples to Peace; 11. The 1987 Declaration on The Enhancement of The Effective-ness of The Principle of Refraining from The Threat or Use of Force in International Relations; 12. The 1988 Declaration on The Prevention and Removal of Disputes and Situations Which May Threaten International Peace and Security and on The Role of The United Nations in this Field;and 13. The 1991 Declaration on Fact-Finding of The United Nations in The Field of The Maintenance of Intenational Peace and Security.
28| P a g e
PERAN DEWAN KEAMANAN DALAM PENYELESAIAN SENGKETA DI NEGARA YANG SEDANG BERSENGKETA
Seperti yang sudah dijelaskan, Dewan Keamanan adalah organ yang bertanggung jawab untuk menjaga keamanan dan perdamaian dunia, dan berdasarkan ketentuan Pasal 25 Piagam PBB, negara anggota harus menerima apapun keputusan Dewan Keamanan. Hal ini menjadi perluasan peran Sekretaris Jenderal PBB dan fungsinya sebagai penghubung komunikasi di antara para pihak, dan perannya ini telah menghasilkan beberapa perjanjian. Kasus di Afghanistan, Perang Irak-Iran, Namibia, Central-America, dan Kamboja mencerminkan peran Dewan Keamanan dalam mewujudkan perdamaian dunia. Salah satu cara Dewan Keamanan menjaga perdamaian dunia adalah melalui peace-keeping operations. Operasi ini dilaksanakan untuk mengendalikan masalah yang mengancam perdamaian dan keamanan dunia sementara solusi politis dicari. Operasi ini menjaga agar pihak yang bersengketa tidak memulai perang dan memberi ruang antara pihak yang bersengketa dan memfasilitasi pencarian cara secara damai melalui hubungan diplomatik. Operasi ini meliputi juga observasi secara militer yang terdiri atas petugas-petugas tidak bersenjata, peace-keeping forces72 atau kombinasi keduanya. Operasi ini dijalankan oleh Dewan Keamanan tetapi dipimpin oleh Sekretaris Jenderal. Contoh operasi ini adalah United Nations Observer Mission in El-Savador (ONUSAL), United Nations Transitional Authority (UNTAC) di Kamboja, dan United Nations Transition Assistance Group (UNTAG) di Namibia.
72
Peace-keeping operations adalah tentara yang merupakan kontingen setiap negara anggota PBB dan dibiayai oleh komunitas internasional.
29| P a g e
Peran Dewan Keamanan di Beberapa Negara Afganistan Pada Desember 1979, Uni Soviet melakukan serangan militer di Afganistan. Kemudian, negara-negara anggota Dewan Keamanan mengadakan pertemuan untuk membahas situasi di Afganistan dan pengaruhnya kepada perdamaian dan keamanan dunia. Dewan Keamanan membuat perjanjian interim dan memisahkan petugas militer untuk kedua negara sementara waktu, kemudian dibuatlah United Nations Good Offices Mission in Afghanistan and Pakistan (UNGOMAP).
Kamboja Setelah serangan di Kamboja oleh Vietnam di Desember 1978, Majelis Umum memerintahkan pemberhentian semua campur tangan kekuatan luar negeri, dan dalam prosesnya Dewan Keamanan membuat misi yaitu The United Nations Transitional Authority in Cambodia (UNTAC).
Amerika Tengah PBB mendukung usaha negara-negara Amerika Latin untuk membawa perdamaian kepada negara-negara Amerika Tengah. Pada 7 Agustus 1987, presiden dari lima negara Amerika Tengah; Costa Rica, El Savador, Guatemala, Honduras dan Nicaragua; menadatangani perjanjian yang dikenal sebagai Esquipulas II sebagai indikasi dari proses demokrasi dan dialog nasional diantara negara mereka, gencatan senjata dan mempromosikan pemilihan yang bersih dan bebas. Lalu, dibuatlah badan observasinya yang bernama United Nations Observation Mission for The Verification of Elections in Nicaragua (ONUVEN), disusul dengan United Nations Observer Group in Central America (ONUCA), kemudian United Nations Observer Mission in El Savador (ONUSAL).
30| P a g e
Republik Demokratik Kongo PBB membentuk United Nations Operation in The Congo (ONUC) untuk membantu rakyat Kongo dan pemerintahnya mengembalikan kebebasan politik dan integritas teritorialnya, menjaga tata hukum dan menjaga program-program yang telah disusun oleh pemerintahnya.
Siprus Siprus merdeka tahun 1960, dengan konstitusi yang ditujukan untuk menyeimbangkan kepentingan Greek Cypriot dan Greek Cypriot. Pada Agustus 1960, Siprus, Yunani, Turki, dan Inggris menandatangani perjanjian yang menjamin ketentuan dasar konstitusi dan integritas territorial serta kebebasan Siprus. Untuk menjaga hal itu, PBB membentuk The United Nations PeaceKeeping Force in Cyprus (UNFICYP).
Iran dan Irak Pada tanggal 9 Agustus 1988, Dewan Keamanan membentuk pasukan tidak bersenjata yang dinamai United Nations Iran-Iraq Military Observer Group (UNIMOG) untuk periode 6 bulan. UNIMOG terdiri dari 350 militer bersama petugas sipil dan pasukan militer sipil.
Irak dan Kuwait Serangan Irak kepada Kuwait terjadi pada tanggal 9 Agustus 1990. Atas tindakan tersebut PBB meminta pasukan Irak untuk mundur segera 11 jam setelah serangan itu. Dewan Keamanan memberi sanksi kepada Irak tanggal 6 Agustus 1991. Dewan Keamanan membentuk United Nations Iraq-Kuwait Observer Mission untuk memantau jarak 200 kilometer demilitarized zone antara negara-negara tersebut. Dewan Keamanan selanjutnya membentuk United Nations Special
31| P a g e
Commission untuk mengadakan inspeksi tentang kemampuan misil Irak secara biologi dan kimiawi.
Korea United Nations Commission for The Unification and Rehabilitaton of Korea (UNCURK) didirikan untuk menjalankan mandat yang tertera dalam joint communiqué antara Korea Utara dan Korea Selatan pada 4 Juli 1972 yang menyatakan bahwa tujuan mereka adalah mencapai kesatuannya (reunifikasi) melalui cara damai dan tanpa intervensi dari luar.
Timur Tengah Untuk konflik-konflik yang acapkali terjadi di negara Timur Tengah, Dewan Keamanan membuat beberapa badan untuk meredam konflik di antara negaranegara yang bersengketa, yang pertama adalah United Nations Truce Supervision Organization (UNTSO) pada tahun 1948. Badan ini didirkan untuk mengawasi aplikasi perjanjian antara Mesir, Yordania, Lebanon dan Suriah. Badan yang kedua adalah United Nations Emergency Force (UNEF) yang merupakan pasukan penjaga perdamaian pertama PBB yang didirkan pada tahun 1956, yang bertujuan untuk menjaga Mesir dari serangan Perancis dan Inggris, disusul dengan UNEF II pada tahun 1973 setelah serangan Suriah dan Mesir terhadap Israel. Kemudian, pada tanggal 31 Mei 1974, Israel dan Suriah mengadakan perjanjian yang berisikan pemisahan wilayah, daerah persenjataan, dan kekuasaan terbatas di kedua wilayah yang kemudian dibuatlah United Nations Disengagement Observer Force (UNDOF) untuk mengawasi jalannya isi perjanjian itu.
Lebanon Israel mengadakan serangan terhadap Lebanon pada tahun 1972, dan Lebanon meminta kepada Dewan Keamanan untuk mengadakan operasi gencatan senjata.
32| P a g e
Dewan Keamanan mendirikan United Nations Interim Force (UNFIL) untuk memastikan gencatan senjata pasukan Israel
Badan lainnya yang dibentuk oleh Dewan Keamanan untuk meredam konflik di antara negara-negara adalah : United Nations Relief and Works Agency for Palestine Refugees in The Near East (UNRWA), United Nations Military bserver Group in India and Pakistan (UNMOGIP), United Nations India-Pakistan Observation Mission (UNIPOM) dan Committee on the Peaceful Uses of Outer Space mengingat kebutuhan negara dalam segi hukum dan lainnya dalam kerjasama internasional di luar angkasa, badan ini memiliki sub-komite bagian hukum serta sains dan teknik.73
73
United Nations, Basic Facts About The United Nations, (New York: Department of Public Information United Nations, 1992) , hlm25-85.
33| P a g e
DEWAN KEAMANAN INTERNASIONAL
PBB
SEBAGAI
BADAN
LEGISLASI
Latar Belakang Dengan diadopsinya Resolusi 1373 pada tanggal 28 September 2001, Dewan Keamanan PBB telah resmi memasuki masa legislatifnya. Sebelum memasuki tahap ini, Dewan Keamanan PBB selama ini hanya dikenal sebagai badan khusus dari PBB yang bertugas untuk mengatasi krisis keamanan internasional serta menangani konflik-konflik internasional. Resolusi 1373 merupakan respon terhadap serangan teroris pada World Trade Center, 11 September 2001. Ditujukan sebagai cetak biru terhadap gerakan terkoordinasi antar negara untuk menangani terorisme, Resolusi 1373 juga memberikan mandat kepada setiap negara anggota untuk memerangi terorisme melalui multilevel criminal legislation.74 Berangkat dari resolusi inilah, peran Dewan Keamanan PBB sebagai salah satu badan legislasi internasional dimulai. Istilah International Legislation atau Legislasi Internasional sendiri telah banyak digunakan dalam berbagai kesempatan yang berbeda, seperti menjadikannya hasil dari perjanjian multilateral terhadap kepentingan umum, atau penyusunan hukum kebiasaan internasional, dan penerapan keputusan mengikat dari Organisasi Internasional.75 Dari sinilah, Pasal 3 ayat (b) (c), (d), dan (e) dalam Resolusi 137376 menjadi dasar terhadap fungsi Dewan Keamanan PBB sebagai sebuah Badan Legislasi Internasional. Legislasi Internasional kemudian diikuti oleh 74
Stefan Talmon, The Security Council As World Legislature, 99th ed, (s.l.: American Journal of International Law, 2005), hlm1. 75
Ibid, hlm3.
76
Article 3 S/RES/1371 “3. Calls upon all States to: (b) Exchange information in accordance with international and domestic law and cooperate on administrative and judicial matters to prevent the commission of terrorist acts; (c) Cooperate, particularly through bilateral and multilateral arrangements and agreements, to prevent and suppress terrorist attacks and take action against perpetrators of such acts; (d) Become parties as soon as possible to the relevant international conventions and protocols relating to terrorism, including the International Convention for the Suppression of the Financing of Terrorism of 9 December 1999; (e) Increase cooperation and fully implement the relevant international conventions and protocols relating to terrorism and Security Council resolutions 1269 (1999) and 1368 (2001);”
34| P a g e
tindakan negara dengan menjalankan resolusi tersebut, yang idealnya berupa pembuatan peraturan yang sesuai dengan hukum nasional negara masingmasing.77 Namun, dari 12 konvensi yang mengatur mengenai penanganan terorisme, hanya dua negara yang menandatangani semua konvensi tersebut, yaitu Botswana dan Inggris. Tiga tahun setelahnya, Resolusi 1540 dikeluarkan Dewan Keamanan PBB pada tanggal 28 April 2004, dilatarbelakangi isu Senjata Pemusnah Masal pada saat itu. Resolusi 1540 tersebut, mengukuhkan peran Dewan Keamanan PBB sebagai Badan Legislasi Internasional. Hal ini bisa dilihat dalam Pasal 8 ayat (a) dan (b) dari resolusi tersebut.78
Aspek Legalitas Dari Fungsi Dewan Keamanan PBB sebagai Badan Legislasi Internasional Beberapa ahli Hukum Internasional mempermasalahkan status quo dari resolusi 1373 dan 1540, di mana Dewan Kemanan PBB dipandang telah melakukan ultra vires. Ini karena keputusan untuk menjadikan Dewan Keamanan PBB menjadi Badan Legislasi Internasional tidak sejalan dengan Piagam PBB. Yang dijadikan dasar untuk melegitimasi Resolusi 1373 adalah Bab VII dari piagam PBB, yang mengatakan bahwa Dewan Keamanan PBB diperbolehkan untuk mengambil tindakan-tindakan yang diperlukan agar bisa menjaga keamanan dan perdamaian internasional. Yang juga ikut diperdebatkan apakah „tindakan-tindakan‟ tersebut membuat Dewan Keamanan PBB melakukan kebijakan yang melampaui wewenangnya.
77
Krzysztof Skubiszewski, International Legislation, (s.l.: Encyclopedia Of Public International Law (Rudolf Bernhardt Ed., 1995), hlm1255. 78
Article 8 S/RES/1540 “8. Calls upon all States: (a) To promote the universal adoption and full implementation, and, where necessary, strengthening of multilateral treaties to which they are parties, whose aim is to prevent the proliferation of nuclear, biological or chemical weapons; (b) To adopt national rules and regulations, where it has not yet been done, to ensure compliance with their commitments under the key multilateral nonproliferation treaties;”
35| P a g e
Pasal 24 ayat (1) Piagam PBB sendiri menegaskan tugas Dewan Keamanan PBB untuk menjaga keamanan dan perdamaian internasional.79 Pasal ini secara tidak langsung menunjukkan bahwa setiap badan khusus dari PBB bertindak untuk kepentingannya sendiri, tetapi dengan tetap berdasar pada tugas serta tanggung jawabnya. Oleh karena itu, Dewan Keamanan PBB bisa mengeluarkan kebiijakan yang harus dituruti oleh setiap negara anggota PBB berdasarkan Pasal 25 Piagam PBB, dengan dasar untuk menjaga keamanan serta perdamaian dunia yang sesuai dengan Pasal 48 ayat (1) Piagam PBB.80 Sehingga bisa disimpulkan bahwa setiap tindakan yang dilakukan Dewan Keamanan PBB, termasuk dalam hal legislasi internasional, adalah untuk menanggulangi ancaman serta bahaya terhadap perdamaian dan keamanan internasional. Hal ini sendiri dibahas dalam penyusunan Resolusi 1373. Dalam ranah Hukum Internasional, ultra vires yang paling mungkin dilakukan oleh Dewan Keamanan PBB adalah ketika baik resolusi, tindakan, ataupun keputusan yang mereka lakukan bertentangan dengan kedaulatan nasional suatu negara. Penerapan Resolusi 1540 misalnya, yang dinilai telah melanggar kedaulatan nasional beberapa negara seperti Korea Utara dan Iran. Yang menjadi permasalahan adalah asas yang mana yang harus didahulukan, apakah kedaulatan nasional negara atau perdamaian dan keamanan dunia. Ultra vires terjadi ketika negara-negara tersebut menolak untuk ikut tunduk serta melakukan pelucutan terhadap tenaga nuklir yang mereka miliki, sesuai dengan mandat dari Resolusi 1540 dengan dalih bahwa proliferasi tenaga nuklir yang akan mereka lakukan adalah untuk tujuan damai, terutama dalam pemanfaatan energi serta penelitian medis. Menurut Dan Joyner, terjadinya ultra vires di sini adalah karena dalam Resolusi 1540, kewajiban untuk menerapkan kerangka hukum dalam hukum nasional mereka diterapkan secara umum dalam jangka waktu yang tak 79
Article 24 parargaph ( 1) of the UN Charter, ”In order to ensure prompt and effective action by the United Nations, its Members confer on the Security Council primary responsibility for the maintenance of international peace and security, and agree that in carrying out its duties under this responsibility the Security Council acts on their behalf”. 80
Article 48 paragraph (1) of the UN Charter, “The action required to carry out the decisions of the Security Council for the maintenance of international peace and security shall be taken by all the Members of the United Nations or by some of them, as the Security Council may determine.”
36| P a g e
ditentukan, tidak mengikuti mekanisme yang telah diatur dalam Pasal 11 dan Pasal 26 Piagam PBB mengenai pengendalian senjata, sehingga resolusi ini menjadi ab initio atau tidak sah sedari awal.81 Dan Joyner juga berpendapat bahwa Resolusi 1540 disusun hanya dari 15 anggota Organisasi Internasional, dimana lima di antaranya menikmati hak suara eksklusif yang tak sesuai lagi dengan perkembangan zaman.82 Ini sendiri menjadi salah satu masalah yang belum terselesaikan dalam fungsi Dewan Keamanan PBB sebagai Badan Legislasi Internasional. Hal-hal lain yang dipermasalahkan antara lain seperti ketidaklayakan Resolusi Legislatif Dewan Keamanan PBB sebagai salah satu sumber hukum internasional. Beberapa pendapat tidak menerima Resolusi Dewan Keamanan PBB sebagai dasar atas kewenangan legislasi mereka.83 Namun ini jelas keliru karena Pasal 38 ayat (1) Statuta Mahkamah Internasional mencantumkan Resolusi Dewan Keamanan PBB sebagai produk hukum internasional sekunder.84 Fungsi dasar dari Dewan Keamanan PBB sebagai „polisi‟ atau penjaga keamananan internasional juga menjadi dasar atas anggapan-anggapan yang menyatakan bahwa mereka tidak bisa menjalankan fungsi sebagai Badan Legislasi Internasional dengan efisien. Untuk menentukan apakah Dewan Keamanan PBB pantas untuk menjalankan fungsi legislasi semestinya tidak dilihat berdasarkan peranan umumnya, tetapi lebih kepada ketentuan-ketentuan dasar piagam PBB.85
Penerapan Fungsi Dewan Keamanan PBB Sebagai Badan Legislasi Internasional
81
Dan Joyner, International Law and the Proliferation of Weapons of Mass Destruction, (s.l.: Oxford Press, 2009), hlm257. 82
Ibid.
83
Talmon, loc.cit.
84
Ibid.
37| P a g e
Semenjak peristiwa 11 September, fungsi legislasi Dewan Keamanan PBB dapat dilihat dalam peristiwa-peristiwa yang memiliki kaitan erat dengan ancaman terhadap perdamaian internasional serta keamanan yang dilakukan oleh negara atau aksi teror yang disponsori oleh negara. Contohnya, dalam kasus pengeboman Pesawat Pan Am 103 ketika Libya gagal untuk menolak terorisme dan merespon permintaan Dewan untuk mengekstradisi tersangka.86 Dewan Keamanan PBB mewajibkan Libya untuk menyerahkan para tersangka, yang didasarkan pada prinsip aut dedere aut judicare (serahkan atau adili). Dari sini, fungsi Legislasi dari Dewan Keamanan PBB bisa ditemui, karena kebijakan ini membuat kewajiban baru bagi negara, tetapi juga memberikan kejelasan terhadap perjanjian multilateral yang mengikat. Namun bertentangan dengan tindakan Libya, meskipun mereka dan sebagian besar anggota Dewan Keamanan tunduk terhadap ketentuan tersebut. Dewan Keamanan menggunakan kewenangan mereka untuk menjaga perdamaian dan keamanan internasional dalam Bab VII Piagam PBB terhadap tindakan tersebut.87 Pengadilan kriminal ad hoc untuk Yugoslavia untuk mengeksekusi para pelaku pelanggaran HAM berat juga dipandang sebagai tindakan Dewan Keamananan yang paling kontroversial, namun juga inovatif dalam penerapan unsur-unsur di dalam Bab VII Piagam PBB. Dengan melakukan hal tersebut, Dewan Keamanan PBB telah menyetujui sebuah tindakan hukum baru yang memutuskan baik peraturan substansif ataupun prosedural yang harus diterapkan oleh pengadilan. Permasalahan kasus ini terdapat pada pembentukan pengadilan dan penyetujuan tindakan hukum, dan apakah Dewan Keamanan sebagai sebuah lembaga politik bisa menjalankan fungsi legislatif yang pada saat itu masih diperdebatkan dimiliki oleh mereka atau tidak.88
86
Eric Rosand, The Security Council As “Global Legislator”: Ultra Vires or Ultra Innovative?, Fordham International Law Journal, (vol. 28, ep. 3, 2004), hlm24. 87
Ibid., hlm25.
88
Ibid.
38| P a g e
DAFTAR PUSTAKA Buku Chase, Eugene P. The United Nations in Action. s.l.: McGraw-Hill Book Company, Inc., 1950. Clark, Grenville dan Louis B. Sohn, World Peace through World Law: Two Alternative Plans, 3rd ed. London: Oxford University Press, 1966. Joyner, Dan. International Law and the Proliferation of Weapons of Mass Destruction. s.l.: Oxford Press, 2009. Kantor Penerangan Perserikatan Bangsa-Bangsa. Pengetahuan Dasar Mengenai Perserikatan Bangsa-Bangsa. s.l.: s.n., s.a. United Nations. Basic Facts About The United Nations. New York: Department of Public Information United Nations, 1992. Skubiszewski, Krzysztof. International Legislation. s.l.: Encyclopedia Of Public International Law (Rudolf Bernhardt Ed., 1995. Suryokusumo, Sumaryo (a). Studi Kasus Hukum Organisasi Internasional, edisi II. Bandung: PT Alumni, 1997. Suwardi, Sri Setyaningsih. Pengantar Hukum Organisasi Internasional. Jakarta: Penerbit Universitas Indonesia, 2004. Talmon, Stefan. The Security Council As World Legislature, 99th ed. s.l.: American Journal of International Law, 2005. Q.C, Philippe Sands dan Pierre Klein. Bowett’s Law of International Institutions, 6th ed. London: Thomson Reuters (Legal) Limited, 2009.
39| P a g e
Jurnal Rosand, Eric. The Security Council As “Global Legislator”: Ultra Vires or Ultra Innovative?, Fordham International Law Journal, (vol. 28, ep. 3, 2004): 24-25.
Internet http://www.nato.int/nato-welcome/index.html (Diakses pada 13 November 2013 04:08) http://legal.un.org/UNJuridicalYearbook/index.html http://www.un.org/en/sc/members/ (Diakses pada 12 November 2013 17:58) http://www.un.org/en/sc/subsidiary/ (Diakses pada 13 November 2013 5:22) http://www.un.org/en/sc/ (Diakses pada 13 November 2013 18:41) http://www.un.org/en/sc/ (Diakses pada 13 November 2013 18:45) http://www.un.org/en/sc/about/faq.shtml#binding (Diakses pada 13 November 2013 20:14)
40| P a g e
