BAB I PENDAHULUAN A. LATAR BELAKANG Di
Indonesia
dewasa
ini,
dengan
bergulirnya
arus
reformasi
mempunyai pengaruh sangat besar terhadap upaya penanganan berbagai kehidupan berbangsa dan bernegara dan bermasyarakat. Khusus dalam bidang ketenagakerjaan dewasa ini telah muncul berbagai lembaga kemasyarakatan yang vokal mengatasnamakan kepentingan pekerja dengan memanfaatkan isu-isu kebebasan, hak asasi, kesejahteraan, peningkatan kualitas hidup dan lain-lain. Di kalangan masyarakat pekerja, topik kebebasan berserikat setelah diratifikasinya konferensi ILO No.87 melalui keputusan Presiden No.83 tahun 1998 mempunyai dampak luas dibidang hubungan Industrial. Kebebasan berserikat ini telah mempengaruhi pelaksanaan hubungan kerja di perusahaan, sehingga diperlukan penanganan yang lebih komunikatif dalam dunia usaha dimana kondisi ini memaksa setiap elemen dalam masyarakat dan dunia usaha untuk mengembangkan berbagai strategi perubahan yang mampu menyesuaikan diri dengan berbagai tuntutan baru dalam masyarakat khususnya masyarakat pekerja. Aspirasi pekerja yang tidak tersalurkan atau tidak mendapat mendapat tanggapan yang cukup memadai akan terakumulasi menjadi tuntutan yang segera harus diwujudkan dengan cara apapun. Terakumulasi berbagai tuntutan pekerja baik yang menyangkut pelaksanaan fungsinya dan sebagai pekerja maupun dalam organisasi akan menimbulkan dorongan besar untuk menggalang solidaritas sehingga suatu masalah yang sebenarnya lingkupnya kecil (terbatas) dapat berkembang menjangkau kuantitas pekerja yang lebih banyak dan wilayah yang lebih luas.
1
Tujuan dan pembangunan ketenagakerjaan dibidang hubungan industrial adalah untuk menciptakan hubungan industrial yang harmonis dan dinamis. Hubungan industrial yang merupakan hubungan antara semua pihakdalam proses produksi atau jasa disuatu perusahaan menjadi tanggung jawa semua pihak yang terkait dalam proses produksi. Pekerja harus mengembangkan
sikap
TRI
DHARMA,
dan
pengusaha
bersikap
memanusiakan pekerja sesuai dengan harka dan martabatnya serta pemerintah berkewajiban menciptakan suasana yang sejuk seh ingga tercapai ketenangan berusaha. Salah satu tugas pembangunan bidang ketenagakerjaan salah satu misi yang dihimbau Direktorat Jendral Pembinaan Hubungan Industrial adalah menjamin kepastian kerja dan penghidupan yang layak bagi pekerja serta kemajuan usaha bagi pengusaha. Untuk mencapai misi tersebut maka dilaksanakan
program
pembangunan
dan
pengembangan
hubungan
industrial dan penyusunan peraturan perundang-undangan ketenagakerjaan. Peraturan perundang-undangan akan menuntun perilaku pekerja pelaku proses produksi yaitu pekerja, pengusaha dan pemerintah. Hak pekerja merupakan pemenuhan kewajiban pengusaha. Kewajiban pekerja didasarkan pada kewenangan pengusaha mengaturnya. Kewajiban pekerja adalah melakukan pekerjaan sesuai dengan perjanjian kerja, dengan tujuan akhir adalah peningkatan kesejahteraan pekerja dan keluarganya. Pengembangan
organisasi
pekerja
salah
satu
sarana
untuk
meningkatkan kesejahteraan pekerja, pemacu disiplin dan etos kerja menuju produktivitas
kerja.
Serikat
pekerja
berfungsi
sebagai
sarana
untuk
memperjuangkan kepentingan dan kesejahteraan pekerja serta meningkatkan pengetahuan, keahlian, ketrampilan dan keahlian anggotanya, mendorong peningkatan disiplin, etos kerja, dan produktivitas kerja dalam rangka mewujudkan hubungan industrial yang harmonis.
2
Tujuan dan pembangunan ketenagakerjaan dibidang hubungan industrial adalah untuk menciptakan hubungan industrial yang harmonis dan dinamis. Hubungan industrial yang merupakan hubungan antara semua pihakdalam proses produksi atau jasa disuatu perusahaan menjadi tanggung jawa semua pihak yang terkait dalam proses produksi. Pekerja harus mengembangkan
sikap
TRI
DHARMA,
dan
pengusaha
bersikap
memanusiakan pekerja sesuai dengan harka dan martabatnya serta pemerintah berkewajiban menciptakan suasana yang sejuk seh ingga tercapai ketenangan berusaha. Salah satu tugas pembangunan bidang ketenagakerjaan salah satu misi yang dihimbau Direktorat Jendral Pembinaan Hubungan Industrial adalah menjamin kepastian kerja dan penghidupan yang layak bagi pekerja serta kemajuan usaha bagi pengusaha. Untuk mencapai misi tersebut maka dilaksanakan
program
pembangunan
dan
pengembangan
hubungan
industrial dan penyusunan peraturan perundang-undangan ketenagakerjaan. Peraturan perundang-undangan akan menuntun perilaku pekerja pelaku proses produksi yaitu pekerja, pengusaha dan pemerintah. Hak pekerja merupakan pemenuhan kewajiban pengusaha. Kewajiban pekerja didasarkan pada kewenangan pengusaha mengaturnya. Kewajiban pekerja adalah melakukan pekerjaan sesuai dengan perjanjian kerja, dengan tujuan akhir adalah peningkatan kesejahteraan pekerja dan keluarganya. Pengembangan
organisasi
pekerja
salah
satu
sarana
untuk
meningkatkan kesejahteraan pekerja, pemacu disiplin dan etos kerja menuju produktivitas
kerja.
Serikat
pekerja
berfungsi
sebagai
sarana
untuk
memperjuangkan kepentingan dan kesejahteraan pekerja serta meningkatkan pengetahuan, keahlian, ketrampilan dan keahlian anggotanya, mendorong peningkatan disiplin, etos kerja, dan produktivitas kerja dalam rangka mewujudkan hubungan industrial yang harmonis.
2
Pekerja merupakan mitra kerja pengusaha yang sangat penting dalam proses produksi untuk menjamin kemajuan perusahaan dalam rangka meningkatkan kesejahteraan pekerja dan keluarganya. Oleh sebab itu Serikat Pekerja/SB selalu harus diperdayakan melalui optimalisasi pembuatan PKB(Peraturan
Kerja
Bersama)
sebagai
sarana
memperjuangkan
kepentingan pekerja dan dalam rangka menciptakan hubungan industrial yang pada gilirannya akan meningkatkan produktivitas kerja. Dalam hubungan industrial, serikat pekerja memiliki rasa tanggung jawab atas kemajuan perusahaan dan pengusaha dalam memperlakukan pekerja sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan. kemanusiaan. Mengingat
pentingnya
peranan
organisasi
pekerja
dalam
meningkatkan kesejahteraan anggotanya, penulis memilih judul: Peranan Serikat Pekerja Di Perusahaan Untuk Meningkatkan Kesejahteraan Anggotanya Di Dinas Tenaga Kerja Kota Samarinda Dan Kantor Ketenagakerjaan Kota Samarinda.
B. RUANG LINGKUP Penulisan Kertas Kerja Perorangan(KKP) ini akan membahas peranan serikat pekerja apakah sudah sesuai dengan peran dan fungsinya serta tanggung jawab yang bertujuan untuk peningkatan kesejahteraan bagi pekerja dan keluarganya. Fokus penyajian hanya terbatas pada Kantor Dinas Tenaga Kerja Kota Samarinda
dan
Kantor
Ketenagakerjaan
Kota
Samarinda
dalam
melaksanakan tugas dalam pembinaan kepada serikat pekerja maupun pengusaha yang bertujuan untuk meningkatkan produktivitas perusahaan.
3
C. PENGERTIAN Dalam pemikiran dan penafsiran perlu dipadukan pengertian yang berkaitan dengan bahasan kerja ini sebagai berikut: 1. Federasi
Serikat
Pekerja/Buruh:
adalah
gabungan
Serikat
Pekerja/Buruh (pasal 1 ayat 4 Kepmenakertrans No.KEP.16/MEN/2001. 2. Gabungan Serikat Pekerja/Serikat Buruh:
adalah gabungan dari
beberapa Serikat Pekerja lapangan pekerja sejenis ( pasal 1 ayat 30 Kepmen 201/1999). 3. Konfederasi Serikat Pekerja/Serikat Buruh: adalah gabungan federasi Serikat Pekerja/Serikat Buruh (pasal 1 ayat 5 Undang-Undang 21 tahun). 4. Organisasi Pekerja: adalah organisasi yang terbentuk secara sukarela dari dan oleh dan untuk pekerja guna memperjuangkan hak dan kepentingan kaum pekerja yang terbentuk Serikat Pekerja di perusahaan (pasal 1 ayat 1 Kepmen 201/1999) 5. Pekerja/Buruh: adalah setiap orang yang bekerja dengan menerima upah atau imbalan dalam bentuk lain (pasal 1 ayat 6 Undang-Undang No.21 tahun 2000). 6. Pengusaha: a. Orang perorangan, persekutuan atau badan hukum yang menjalankan suatu perusahaan milik sendiri.’ b. Orang perorangan, persekutuan/badan hukum yang secara berdiri sendiri menjalankan perusahaan bukan miliknya. c. Orang perorangan,
persekutuan/badan
hukum yang
berada di
Indonesia mewakili perusahaan sebagaimana yang dimaksud dalam huruf a & b yang berkedudukan diluar wilayah Indonesia (pasal 1 ayat 7 Undang-Undang No.21/2000).
7. Perusahaan: adalah setiap bentuk usaha yang berbadan hukum atau tidak yang mempekerjakan pekerja dengan tujuan mencari keuntungan atau tidak milik perorangan, persekutuan/badan hukum, baik untuk swasta maupun negara. 4
8. Serikat Pekerja/Serikat Buruh: adalah suatu organisasi yang dibentuk dari, oleh dan untuk pekerja/buruh baik diperusahaan maupun diluar perusahaan yang bersifat terbuka, mandiri, demokratis dan tanggung jawab guna memperjuangkan, membela serta melindungi hak dan kepentingan bekerja atau buruh dan keluarganya (Pasal 1 ayat 1 UndangUndang No.2 tahun 2000).
D. METODOLOGI PENELITIAN Untuk memperoleh informasi dan data yang dibutuhkan dalam rangka penyusunan Kertas Kerja Perorangan ini, penulis menggunakan beberapa metode yaitu: 1. Pengumpulan Data. Pengumpulan data dalam penyusunan Kertas Kerja Perorangan ini menggunakan metode: a. Metode Observasi, dengan cara melakukan kunjungan dan penelitian di beberapa perusahaan di wilayah Kota Samarinda. b. Metode Interview, dengan cara mengadakan wawancara melalui kuisioner yang sudah dipersiapkan dengan Pegawai Perantara di Subdin Hubungan Industrial di Dinas Tenaga Kerja Kota Samarinda dan Kantor Ketenagakerjaan Kota Samarinda, Pengusaha, Pengurus Serikat Pekerja dan pekerja di perusahaan yang dijadikan sampel. c. Studi Kepustakaan, membaca dan mempelajari peraturan perundangundangan, literatur-literatur dan karya-karya ilmiah yang relevan dengan topik bahasan. d. Mengolah Data, setelah diperoleh data-data baik dari Dinas Tenaga Kerja Kota Samarinda dan kantor Ketenagakerjaan Kota Samarinda, Perusahaan, pekerja dan Serikat Pekerja/SP dikumpulkan dan diolah.
5
e. Analisis Data, Dari hasil wawancara dan penelitian yang dikaitkan dengan peraturan perundang-undangan serta literatur, maka dapat dibuat
analisa
untuk
memecahkan
permasalahan
dan
dapat
memberikan kesimpulan dan saran tindak atau rekomendasi.
E. ALUR PIKIR Dalam penulisan Kertas Kerja Perorangan ini penulis membuat alur pikir didalam penulisan agar sistematik: a. Objek penelitian ini adalah di Wilayah Dinas Tenaga Kerja Kota Samarinda
dan
Kantor
Ketenagakerjaan
Kota
Samarinda
dan
7
perusahaan yang menjadi sampel penelitian. b. Perusahaan yang menjadi sampe akan dilihat ada atau tidaknya SP/SB, berfungsinya SP/SB dalam perusahaan. c. Serikat Pekerja/SP yang ada di perusahaan akan dilihat peranan untuk meningkatkan kesejahteraan apakah sudah berjalan dengan baik. d. Dari keberadaaan SP/SB yang ada di perusahaan apakah sudah terbentuk, sudah berfungsi , bagaimana kepengurusan SP, sudah terdaftar di Dinas Tenaga Kerja atau bagaimana peranan Tenaga Perantara dalam pembinaan di Perusahaan. e. Dari sisi Tenaga Perantara, apakah sudah melaksanakan fungsinya, pembinaan terhadap Serikat Pekerja, pengusaha dan pembinaan terhadap tenaga perantara, monitoring, koordinasi dengan instansi terkait dan sarana dan prasarana yang dimiliki.
6
BAB II FAKTA DAN MASALAH A. FAKTA.
1. Data Umum Dinas Tenaga Kerja Kota Samarinda Dinas Tenaga Kerja Kota Samarinda dibentuk Peraturan Daerah No.16 Tahun 2000, tentang Organisasi Dinas. Kekuatan personil yang ada di Dinas Tenaga Kerja adalah: -
Kepala Dinas
: 1 orang
-
Bagian Tata Usaha
: 7 orang
-
Penta Kerja
: 13 orang
-
Lattas
: 7 orang
-
Hubinsyaker
: 15 orang
-
Pengawasan
: 14 orang
Jumlah
: 57 orang
Khusus pegawai Hubinsyaker ada 15 orang, tenaga teknis perantara 5 orang. Kantor Ketenagakerjaan Kota Kediri, kekuatan personil/pegawai yang ada di Dinas adalah sebagai berikut: -
Kepala Kantor
: 1 orang
-
Bagian Tata Usaha
: 12 orang
-
Penta Kerja
: 8 orang
-
Lattas
: 7 orang
-
Hubinsyaker
: 9 orang
-
Pengawasan
: 9 orang
Jumlah
: 46 orang
7
Sedangkan yang menangani Hubinsyaker 9 orang sebagai tenaga teknis perantara hanya 2 orang. 2. Kondisi yang Diinginkan Upaya pemerintah menjamin pelaksanaan kebebasan berserikat dimaksudkan agar pekerja dapat terangkat harkat dan martabatnya sebagai mitra pengusaha guna meningkatkan kualitas hubungan industrial sehingga dapat
terwujudnya
pelaksanaan
kesejahteraan
kebebasan
yang
berserikat
bagi
lebih
baik.
pekerja,
Untuk
menjamin
pemerintah
telah
menerbitkan Undang-Undang No.21 tahun 2000 dan Kepmenakertrans No.KEP.16/MEN/2001 untuk memberikan jaminan perlindungan digunakan hak berserikat bagi setiap pekerja, secara mandiri, demokratis dan bertanggung jawab. Tujuan kebebasan berserikat adalah untuk meningkatkan potensi pekerja dan terwujudnya demokratisasi dalam hubungan kerja, dengan kondisi demikian yang diharapkan tercipta hubungan kerja yang harmonis dan dinamis. Serikat Pekerja/SB , Federasi dan Konfederasi Serikat Pekerja bertujuan untuk memberikan perlindungan, pembelaan hak dan kepentingan serta meningkatkan kesejahteraan yang layak bagi pekerja dan keluarganya. Untuk mencapai sebagaimana tersebut di atas, maka setiap perusahaan diupayakan
untuk
terbentuk
Serikat
Pekerja
yang
bersifat
mandiri,
demokratis, bebas, dan bertanggung jawab. Dengan sifat mandiri diharapkan Serikat Pekerja dapat berdiri sendiri tanpa tergantung pada pihak lain, dan kemandirian tersebut dilandasi oleh kepercayaan diri, kemampuan dan usaha sendiri. Dalam sifat kemandirian terkandung pula pengertian kebebasan yang bertanggungjawab dimana Serikat Pekerja mampu menentukan kebijakan program serta berperan dan berfungsi untuk mewujudkan tujuan organisasi demokratis. 8
Dengan sifat demokratis maka pengelola organisasi pekerja dilakukan atas kehendak dan keputusan anggota secara demokratis. Anggota adalah pemegang kekuasaan yang tertinggi dimana setiap anggota mempunyai hak dan kewajiban yang sama. Meningkatkan
kesejahteraan
anggota
dengan
terbentuknya
organisaasi serikat pekerja maka diharapkan akan dapat memberikan perlindungan,
pembelaan
hak
dan
kepentingan
serta
meningkatkan
kesejahteraan yang layak bagi pekerja/buruh dan keluarganya. Bertolak dengan pandangan tersebut diatas perlu dibangun hubungan industrial antara serikat pekerja dengan pengusaha yang harus dilandasi dengan kesadaran dan kemampuan mengelola kondisi internal dan eksternal, siap mengembangkan visi dan misi perusahaan termasuk kemampuan mengidentifikasi peluang dan tanggung jawab yang dihadapi serta strategi yang ditempuh. B. KONDISI TEMUAN a. Dinas Tenaga kerja Kota Samarinda 1) Jumlah Perusahaan Di wilayah Kota Samarinda 1.145 perusahaan dengan jumlah tenaga kerja yang terserat 33.039 orang dengan komposisi sebagai berikut:
9
TABEL 1.
JUMLAH PERUSAHAAN & TENAGA KERJA DI DINAS TENAGA KERJA KABUPATEN KEDIRI TAHUN 2004
No. KOMPOSISI TK(Orang)
JUMLAH PERUSAHAAN
JUMLAH TK
1.
1 – 9
812
1.598
2.
10 – 24
215
2.740
3.
25 – 49
57
2.597
4.
50 – 99
30
1.862
5.
100 keatas
31
24.234
6.
TK WNA
-
8
Jumlah
1.145
33.039
Sumber : Disnaker Kota Samarinda, 2004.
Dari data
diatas jumlah perusahaan tenaga kerja 1-9 orang yang
sebanyak 812 perusahaan (71%) menyumbangkan tenaga kerja sebesar 1.598 orang (4,83%), sedangkan perusahaan yang mempunyai tenaga kerja 100 orang keatas hanya 31 perusahaan (2,7%) dengan menyumbangkan tenaga kerja sebanyak 24.234 orang atau (73%).
2) Sarana Hubungan Industrial Dinas Tenaga Kerja di Kabupaten Kediri untuk tahun 2004. Perusahaan yang mempunyai tenaga kerja di atas 10 orang sebanyak 333 perusahaan, tetapi yang mempunyai Serikat Pekerja/Serikat Buruh hanya 39 Serikat Pekerja/Serikat Buruh (11,71 %), sedangkan sisanya 88,29 % belum mempunyai Serikat Pekerja/Serikat Buruh, seperti terlihat pada tabel berikut:
10
TABEL 2 :
SARANA HUBUNGAN INDUSTRIAL DI DINAS TENAGA KERJA KOTA SAMARINDA TAHUN 2004.
No.
SARANA HI
JUMLAH
1.
Serikat Pekerja/SB
39
2.
LK Bipartit
27
3.
Perjanjian Kerja Bersama
25
4.
Peraturan Perusahaan
15
5.
APINDO
7
6.
KADIN
1
Sumber : Data Disnaker Kota Samarinda, 2004.
Sarana hubungan industrial khususnya Serikat Pekerja/SB sebanyak 39 Serikat Pekerja yang terdiri dari SPSI 21 organisasi, Saburmusi 15 organisasi, dan SP perkebunan 3 organisasi.
b). Dinas Tenaga Kerja Kota Samarinda 1.) Jumlah Perusahaan. Wilayah Kota Samarinda, jumlah perusahaan yang ada sebesar 429 dengan jumlah tenaga kerja yang terserap 66.192 orang dengan rincian sebagai berikut:
11
TABEL 3.
JUMLAH PERUSAHAAN & TENAGA KERJA DI KOTA SAMARINDA TAHUN 2004 KOMPOSISI TENAGA
JUMLAH
JUMLAH TENAGA
KERJA(Orang)
PERUSAHAAN
KERJA
1.
1 – 9
181
1.007
2.
10 – 24
145
2.300
3.
25 – 50
52
11.874
4.
50 – 99
28
1.556
5.
100 keatas
23
49.455
6.
TK WNA
-
-
Jumlah
429
66.192
No.
Sumber : Dinas Tenaga Kerja Kota.Samarinda, 2004.
Dari data diatas kantor Ketenagakerjaan Kota Samarinda, Perusahaan yang berdomisili di kota sebanyak 429 buah, yang menyerap tenaga kerja di atas 100 orang keatas sebanyak 23 buah (5,36%) dengan tenaga kerja 49.455 orang (74,71%). 2.) Sarana Hubungan Industrial Sarana hubungan industrial yang ada di kantor Ketenagakerjaan Kota Samarinda, dari 248 perusahaan yang mempekerjakan karyawan di atas 10 orang, baru mempunyai serikat pekerja/serikat buruh sebanyak 30 organisasi (12,10%), terinci dalam tabel berikut:
12
TABEL 4 :
SARANA HUBUNGAN INDUSTRIAL DI KANTOR KETENAGAKERJAAN KOTA SAMARINDA TAHUN 2004.
No.
SARANA
JUMLAH
1.
Serikat Pekerja
30
2.
Peraturan Perusahaan
8
3.
Perjanjian Kerja Bersama
6
4.
Asosiasi Pengusaha
1
5.
APINDO/KADIN
1
Sumber : Dinas Tenaga Kerja Kota Samarinda, 2004.
Dari Serikat Pekerja 30 organisasi, bila dibandingkan dengan Perjanjian Kerja Bersama hanya 6 buah.
c.) Hasil penelitian dalam pembuatan Kertas Kerja Perorangan di wilayah Dinas Tenaga Kerja Kota Samarinda, penulis mengambil sampel 7 perusahaan sebagai berikut: 1.) PT WONO JATI WIJOYO
Alamat Perusahaan
: Jl.Mataram No.1 Kediri
Jumlah Tenaga Kerja
: 622 orang (L:549,P:73)
Jenis Usaha
: Pengelolaan Kayu Jati
Serikat Pekerja/SB
: Ada (Saburmusi
PKB
: Ada
LKS Bipartit
: Ada( tak berfungsi)
13
Jamsostek
: Semua pekerja (622 orang) Program JKK,JK,JHT dan JPK
Fasilitas Kesejahteraan
: Klinik Kesehatan/KB, sarana ibadah,aula, musholla
Fakta Temuan
: Baru 185 pekerja yang menjadi anggota SP saburmusi dan 622 pekerja.
2 ) PT.TRIPLE “S” Alamat Perusahaan
: Jl.Hasanudin No.4 Kediri
Jumlah Tenaga Kerja
: 150 orang (L:145,P:5)
Jenis Usaha
: Kontruksi Bangunan
Serikat Pekerja/SB
: Ada (SPSI) (tidak punya program kerja)
PKB
: Ada( sudah 3x perpanjangan)
Jamsostek
: Semua pekerja (150 orang) Program JKK,JK,JHT dan JPK
Fasilitas Kesejahteraan
: Seragam kerja, sarana olahraga, koperasi,
pekerja, mushola, kantin Fakta Temuan
: SP belum sepenuhnya berperan, hanya sebagai formalitas belaka. 14
3 ) RS. BAPTIS KEDIRI Alamat Perusahaan
: Jl.Brigjen Pol IBH Pranoto No.1-7 Kediri
Jumlah Tenaga Kerja
: 524 orang (L:169,P:355)
Jenis Usaha
: Jasa Pelayanan Kesehatan
Serikat Pekerja/SB
: Ada (SPSI RS Baptis Kediri) (ada program kerja)
PKB
: Ada
LKS Bipartit
: Ada (belum berfungsi)
Jamsostek
: Program JKK,JK,JHT, khusus JPK Dilaksanakan sendiri.
Fasilitas Kesejahteraan
: Sarana ibadah, koperasi, karyawan,klinik kesehatan, sarana olahraga dan rekreasi
Fakta Temuan
: SP sudah berperan sebagaimana mestinya.
4 ) PASARAYA SRI RATU Alamat Perusahaan
: Jl. Hayam Wuruk 46 Kediri
Jumlah Tenaga Kerja
: 514 orang (L:222,P:295)
Jenis Usaha
: Retail (Pertokoan)
15
Serikat Pekerja/SB
: SP (Saburmusi) peserta 125 (belum ada program kerja)
PKB
: Ada
LKS Bipartit
: Belum terbentuk
Jamsostek
: Semua karyawan (517) Program JKK,JK,JHT, khusus JPK
Fasilitas Kesejahteraan
: Koperasi pekerja, baju seragam, kantin, Musholla.
Fakta Temuan
: Baru 125 pekerja sebagai anggota SP dari 517 pekerja.
5 ) UD. SUMBER REJO Alamat Perusahaan
: Jl. Pasar Hewan No.168 Kandangan Kediri
Jumlah Tenaga Kerja
: 99 orang (L:74,P:20)
Jenis Usaha
: Tepung Tapioka
Serikat Pekerja/SB
: Tidak ada
PKB
: Tidak ada
LKS Bipartit
: Tidak ada
Jamsostek
: Semua ikut Jamsostek Program JKK,JK,JHT, JPK 16
Fasilitas Kesejahteraan
: Sarana ibadah, dan P3K
Fakta Temuan
: Belum terbentuk SP
6 ) PT SEMANGGI MAS AGUNG Alamat Perusahaan
: Desa Bobang Kec. Semeru Kediri
Jumlah Tenaga Kerja
: 500 orang (L:14, P:489)
Jenis Usaha
: Industri Rokok RKT
Serikat Pekerja/SB
: Tidak ada
PKB
: Tidak ada
LKS Bipartit
: Tidak ada
Jamsostek
: Belum melaksanakan Jamsostek
Fasilitas Kesejahteraan
: sarana ibadah (musholla)
Fakta Temuan
: Belum terbentuk SP
7 ) PT.GUDANG GARAM Tbk. Alamat Perusahaan
: Jl. Semampir Gang II No.1 Kediri
Jumlah Tenaga Kerja
: 40.092 pekerja
Jenis Usaha
: Perusahaan Rokok
Serikat Pekerja/SB
: Ada 5 Serikat Pekerja (ada program kerja)
PKB
: Ada 17
LKS Bipartit
: Ada (kurang berfungsi)
Jamsostek
: Semua ikut Jamsostek Program JKK,JK,JHT, JPK
Fasilitas Kesejahteraan
: Semua karyawan ikut Jamsostek 40.029 pekerja Program JKK,JK,JHI, khusus JPK ditangani ASKES dan Poliklinik.
Fakta Temuan
: LK Bipartit belum maksimal berfungsi.
B . MASALAH Identifikasi Masalah : Dari hasil penelitian di 7 perusahaan yang menjadi sampel, dapat diidentifikasikan masalah sebagai berikut: a. PT.Wonojati Wijoyo, baru 185 yang menjadi anggota SP Saburmusi dari 622 jumlah pekerja. b. PT.Triple “S”, SP sudah ada tetapi belum sepenuhnya berperan, masih dikendalikan perusahaan. c. RS. Baptis
Kediri, SP
sudah berperan sebagaimana
mestinya. d. Pasar Raya Sri Ratu, sebagian pekerja (125) yang menjadi anggota SP dari 517 pekerja. e. UD.Sumber Rejo, belum terbentuk SP. f.
PT. Semanggi Mas Agung, belum terbentuk SP.
g. PT.Gudang Garam Tbk, terbentuk SP, LK Bipartit belum berfungsi maksimal. 18
Berdasarkan data dan informasi dari Dinas Tenaga Kerja Kabupaten dan Kota Kediri, hasil penelitian Praktek Kerja Lapangan (PKL) di beberapa perusahaan yang menjadi sampel, maka penulis merumuskan permasalahan sebagai berikut: “Peranan Serikat Pekerja di Perusahaan Untuk Meningkatkan Kesejahteraan Anggotanya di Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Kediri dan Kantor Ketenagakerjaan Kota Kediri belum seluruhnya berjalan dengan baik”.
BAB III ANALISA DAN PEMECAHAN MASALAH A. ANALISA MASALAH Bersadasarkan permasalahan sebagaimana tersebut di atas, maka penulis telah mencari identifikasi permasalahan yang akan di analisa sebagai berikut: 1. Serikat Pekerja/Buruh Para perintis kemerdekaan Indonesia telah memberikan perhatian terhadap hak asasi manusia khususnya kebebasan berserikat. Hal ini terlihat pada pasal 28 UUD 1945 yang menyatakan bahwa : Setiap Warga Negara Berhak Untuk Berserikat, Berkumpul, dan Menyampaikan Pendapat. Kaidah tersebut dipertegas dengan Keputusan Presiden No.83 Tahun 1998 tentang Kebebasan Berserikat dan Perlindungan Hak untuk Berorganisasi. Produk hukum tersebut menunjukkan bahwa hak dan kebebasan berserikat khususnya agi para pekerja termasuk pengusaha semakin terlindungi dan terjamin pelaksanaannnya. Ketentuan seperti tersebut di atas di Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Kediri dan Kantor Ketenagakerjaan Kota Kediri belum sepenuhnya dapat diwujudkan. Hal ini didukung kenyataan yang diperoleh dari data 7 (tujuh) perusahaan yang dijadikan sampel. 19
Dari Data Dinas Tenaga Kerja Kota Samarinda dan Kota Samarinda dari 581 perusahaan yang mempunyai tenaga kerja lebih dari 10 orang ke atas terdapat 512 perusahaan yang belum membentuk organisasi pekerja (SP/SB) atau 88,12% , yang sudah terbentuk organisasi SP/SB baru 69 organisasi atau 11,88% . Belum terbentuknya organisasi pekerja pada berbagai perusahaan tersebut menurut keterangan dan informasi dari Dinas Tenaga Kerja disebabkan antara lain karena masih adanya pengusaha yang membatasi pembentukan organisasi pekerja di perusahaannya. Sebagian pengusaha yang lain bersikap apriori terhadap organisasi pekerja. Bagi pengusaha yang terpenting adalah pekerja bekerja dengan baik dan pengusaha
memenuhi
tuntutan
pekerja
khususnya
peningkatan
kesejahteraan pekerja dan kekurangannnya. Sikap pengusaha terseut bertentangan dengan kaidah kebebasan berserikta bagi pekerjayang dijamin pelaksanaannya oleh hukum normatif di Indonesia. Dengan pada konvensi ILO Nomor 87 Tahun 1948 melarang campur tangan pengusaha dan pihak manapun dalam pembentukan organisasi pekerja. Demikian juga dengan ketentuan pasal 13 Keputusan Menakertrans Nomor : KEP.201/MEN/1999 penjelasan umum Pemenaker Nomor : PER.02/MEN/1978 angka (7) huruf (d) yang melarang pengusaha menghalang-halangi pembentukan organisasi pekerja, ketentuan tersebut juga dilanggar oleh sebagian pengusaha di wilayah Dinas Tenaga Kerja Kota Samarinda. Sikap sebagian pengusaha di Disnaker Kota Samarinda tidak sejalan dengan sifat organisasi pekerja seperti diatur dalam pasal 3 UU No.21 tahun 2000, sebab organisasi pekerja bersifat mandiri, demokrasi, bebas, terbuka, dan bertanggung jawab. Pembentukan organisasi pekerja bertujuan untuk menampung aspirasi, memperjuangkan hak dan kepentingan anggotanya serta meningkatkan kesejahteraan pekerja dan keluarganya.
20
Pembatasan disebabkan
pembentukan
belum
dipahami
organisasi makna
pekerja
kebebasan
oleh
pengusaha
berserikat
oleh
pengusaha.Hal ini merupakan akibat dari kurangnya pembinaan Dinas Tenaga Kerja maupun dari APINDO sebagai organisasi pengusaha yang berkewajiban meningkatkan pengetahuan anggotanya. Bila diperhatikan bagi pekerja maupun pengusaha adanya organisasi pekerja sangat bermanfaat bagi kedua belah pihak. Bagi pekerja organisasi merupakan
sarana
untuk
meningkatkan
kesejahteraan
pekerja
dan
keluarganya, sedang bagi pengusaha, organisasi pekerja akan menjadi sarana peningkatan disiplin dan etos kerja menuju produktivitas perusahaan. Pada akhirnya organisasi pekerja akan mendjadi mitra pengusaha dalam mewujudkan ketenangan bekerja dan kelangsungan berusaha. Kenyataan yang ditemui pada Disnaker Kota Samarinda menunjukkan bahwa pekerja pada 512 perusahaan (88,12%) dengan tenaga kerja diatas 10 orang atau lebih belum membentuk organisasi pekerja. Hal ini disebabkan pada umumnya pengusaha belum menyadari manfaat organisasi pekerja sebagai sarana untuk meningkatkan produkvitas. Ditinjau dari sisi pekerja belum terbentuknya organisasi pekerja pada 512 perusahaan, disebabkan oleh beberapa hal : a. Pekerja bersifat apriori terhadap kehadiran organiasi pekerja b. Pekerja belum memahami sepenuhnya makna kebebasan berserikat dan adanya ketakutan tidak terjaminnya hak berorganisasi yang merupakan pengaruh masa lalu c. Dengan kehadiran organisasi pekerja diperusahaan akan lebih merupakan beban bagi perusahaan Pandangan pekerja tersebut mencerminkan kualitas pekerja sumber daya manusia masih rendah dari segi pendidikannya. Sikap pekerja yang apriori, kurang peduli dan kesalahan menerima informasi tentang organisasi pekerja dari pihak lain sehingga salah didalam mengambil suatu keputusan.
21
Kemudian penulis cermati bahwa tenaga perantara yang ada di Kota Samarinda hanya 7 orang (semula 5 orang, ditamah 2 orang yang baru lulus Diklat Hubinsyaker satu ulan yang lalu). Dengan 7 orang tenaga teknis perantara mengadakan pembinaan kepada perusahaan seanyak 1.572 perusahaan atau 225 perusahaan selama 1 tahun berjalan, dan atau 18 perusahaan setiap bulan tenaga teknis perantara misalnya membuat suatu program/rencana harus memberikan pembinaan baik kepada pekerja maupun pengusaha, apakah hal ini dapat dilaksanakan. Dengan pembinaan yang pada saat penelitian dilakukan sangat minim dan sifat pembinaan bersifat umum, meliputi segala hal yang berkaitan dengan masalah ketenagakerjaan. Berdasarkan topik di atas berkaitan dengan kebebasan berserikat belum maksimal dilaksanakan oleh Dinas Tenaga Kerja Kota Samarinda sehingga kesadaran berserikat bagi pekerja maupun pengusaha belum tumbuh dan berkembang sebagaimana yang diharapkan. Penyuluhan atau sosialisasi dari pihak organisasi pekerja juga belum berjalan dengan baik, karena sifatnya pembinaan isidensil (belum terprogram) dan dikaitkan dengan kerjasama pihak lain yang sifat pembinaannya bersifat umum, jadi wajarlah bila kesadaran pekerja belum sepenuhnya mendukung tumbuhnya organisasi pekerja yang baru. Pada 7 perusahaan yang diteliti menjadi sampel dapat diperoleh data ada 2 perusahaan yang belum membentuk organisasi pekerja tersebut, ila dilihat dari sisi pengusaha disebabkan oleh : -
pengusaha tidak memberikan kelonggaran pekerja untuk membentuk organisasi pekerja
-
pengusaha
bersifat
masa
bodoh,
menyerahkan
pembentukkannya pada pekerja sendiri. -
pengusaha lebih mementingkan ketenangan berusaha.
22
sepenuhnya
Dalam hal ini pengusaha lebih mementingkan kemajuan usahanya, baru setelah itu memikirkan hal-hal yang lain yang menurutnya kurang penting. Dilihat dari sisi pekerja, diperoleh keterangan pengusaha yang memberi informasi tebentuknya organisasi pekerja dikarenakan : - pekerja tidak menginginkan membentuk organisasi Serikat Pekerja. - pekerja belum menyadari fungsi dan manfaat organisasi pekerja di perusahaan. - pekerja menganggap organisasi pekerja hanya akan memeri/menjadi beban berupa iuran yang harus dibayar yang merupakan pengurangan pendapatannya. Keadaan ini merupakan akumulasi dari kurangnya peminaan aik oleh pengusaha, organisasi pekerja ditingkat cabang maupun oleh Disnaker Kota Samarinda. 1. Kepengurusan Serikat Pekerja/Buruh Dalam rangka pemberdayaan organisasi pekerja, kepengurusan organisasi pekerja berperan penting dalam menjalankan tugas dan fungsinya. Untuk dapat duduk dalam kepengurusan organisasi pekerja tidak bisa semua karyawan yang ada di dalam perusahaan, sebagaimana diatur dalam Kepmenaker No. Kep 201/MEN/1999 tentang Organisasi Pekerja pasal 14 yang isinya : a. Pekerja yang menduduki jabatan tertentu dan atau tugas dan fungsinya dapat menimbulkan pertentangan kepentingan pengusaha tidak dapat menjadi pengurus serikat pekerjaa di perusahaan. b. Jabatan tertentu sebagaimana dimaksud ayat (1) di atas, adalah pimpinan perusahaan, pimpinan atau kepala personalia serta jabatan-jabatan lain diatas kesepakatan antara pengusaha dengan Serikat Pekerja atau wakil pekerja.
23
Ketentuan sebagaimana tersebut di atas di wilayah Disnaker Kota Samarinda belum seluruhnya berjalan dengan baik, dimana hal ini didukung data dari 7 perusahaan yang dijadikan sample. Adapun hasil temuan terdapat penyimpangan dimana ada satu organisasi dalam suaatu perusahaan, kepala personalia menjabat pula sebagai ketua serikat pekerja. Hal ini terjadi karena pengusaha maupun pekerja belum mengerti keberadaan pengaturan perundangan yang berlaku. Adapun tugas pokok kepala personalia antara lain : membuat perencanaan atau program kerja, mewakili pengusaha dalam penyelesaian perselisihan antara pekerja dan pengusaha dan tugas lain yang berkaitan dengan personaliaan. Sedangkan tugas pokok sebagai serikat pekerja yaitu membuat, mencatat program kerja, mewakili pekerja pada perundingan atau penyusunan PKB dan mewakili pekerja dalam penyelesaian perselisihan industrial. Bedasarkan pada 2 uraian pokok diatas, maka jabatan kepala personalia tidak boleh merangkap menjadi ketua serikat karena tidak mungkin satu orang dapat melaksanakan tugas yang saling bertentangan kepentingan.
2. Serikat Pekerja belum dicatatkan Sesuai pasal 2 (1) tentang tata cara pencatatan serikat pekerja/serikat buruh yang berbunyi : serikat pekerja/serikat buruh, federasi dan konfederasi serkat pekerja/serikat buruh yang telah terbentuk memberitahukn secara tertulis kepada instansi yang bertanggung jawab di bidang ketengakerjaan kabupaten/kota
berdasarkan
domisili,
untuk
dicatat.
Serikat
pekerja
dikabupaten/kota dicatat pada dinas tenga kerja yang bersangkutan. Ketentuan sebagaimana tersebut diatas Disnaker Kota Samarinda belum seluruhya berjalan baik. Hal ini didukung dengan data pada 7 perusahaan
sampel
ada
serikat
Disnakertrans Kota Samarinda
24
pekerja
yang
belum
mendaftar
di
karena kendalanya pengurus yang terpilih belum mengetahui syaratsyarat pendaftaran organisasi pekerja, yang antara lain : 1) Susunan Pengurus 2) Anggaran dasar/anggaran rumah tangga 3) Surat pernyataan menjadi anggota 4) Daftar anggota Dengan belum tercatatnya serikat pekerja, maka serikat pekerja tersebut belum berhak mewakili pekerja dalam hal : 1) Melakukan perundingan penyusunan PKB 2) Mewakili pekerja dalam penyelesaian PHI 3) Mewakili pekerja dalam lembaga Ketenagakerjaan 4) Membentuk atau melakukan kegiatan-kegiatan yang berkaitan dengan usaha peningkatan kesejahteraan
Dinas tenaga kerja dan Kota Samarinda dalam penyuluhan/sosialisasi UU No. 21 Tahun 2000 tentang serikat pekerja/ serikat buruh belum menyeluruh dilaksanakan ditingkat perusahaan sekota Samarinda.
3. Serikat Pekerja/Buruh belum Berfungsi Kepmenaker Nomor: Kep. 201/MEN/1999 tentang Organisasi Pekerja disebutkan bahwa tujuan organisasi pekerja bahwa memberikan perlindungan
dan
meningkatkan
kesejahteraan
pekerja
dan
keluarganya. Untuk mencapai tujuan tersebut organisasi pekerja mempunyai fungsi sebagai berikut : a. Sebagai mitra pengusaha dan pemerintah dalam menciptakan hubungan industrial yang harmonis sesuai dengan prinsip-prinsip Hubungan Industrial. b. Menyalurkan aspirasi anggotanya. c. Mewakili anggota dalam memperjuangkan hak-haknya.
25
d. Mewakili pekerja dalam lembaga kerjasama di bidang Ketenagakerjaan. e. Sebagai pihak
dalam
penyelesaian perselisihan
dan
perundingan
pembuatan PKB . f.
Meningkatkan pengetahuan, ketrampilan, dan keahlian anggotanya
g. Mendorong peningkatan disiplin, etos kerja, dan produktivitas kerja. h. Mengembangkan sikap memelihara dan mempertahankan kelangsungan usaha . i.
Turut serta merumuskan kebijaksaaan ketenagakerjaan. Ketentuan sebagaimana tersebut di atas Di Disnaker Kota Samarinda
belum seluruhnya berjalan dengan baik. Hal ini didukung dengan fakta yang ada Di Disnakertrans Kota Samarinda masih ada perusahaan yang belum membentuk organisasi pekerja yang belum membuat PKB sebanyak 2 perusahaan . Dari 4 perusahaan yang telah membentuk serikat pekerja tetapi belum berfungsi
sebagaimana
yang
diharapkan
hal
ini
disebabkan
karena
rendahnya pendidikan para penerus organisasi juga kurangnya dukungan pengetahuan peraturan perundang-undangan di bidang Ketenagakerjaan. Demikian pula dari tujuh sampel perusahaan tersebut ditemukan fakta bahwa 4 organisasi pekerja dari 4 perusahaan yang sudah terbentuk belum berfungsi dengan baik. Hal ini dapat dibuktikan dari data-data yang ada sebagai berikut: a. Organisasi pekerja tidak mempunyai program kerja secara tertulis. Suatu organisasi apapun mutlak diperlukan program kerja tertulis karena tanpa adanya program kerja maka organisasi tersebut tidak mungkin mampu melaksanakan tugasnya untuk mencapai tujuan organisasinya. Demikian juga organisasi pekerja walaupun telah mempunyai anggaran dasar dan anggaran rumah tangga masih perlu penjabaran tingkat lanjut yang diperlukan dalam program kerja. 26
Berdasarkan data yang ada masih ditemui 4 organisasi pekerja belum mempunyai program kerja, maka akan sulit bagi organisasi pekerja tersebut untuk melakukan fungsinya dengan baik dan juga akan sulit mengadakan pertemuan yang berupa rapat pengurus dan rapat anggota yang mempunyai arah dan tujuan kedepan dari organisasi pekerja di maksud. Sebagai contoh salah satu program kerja dari organisasi pekerja adalah
peningkatan
kesejahteraan
pekerja
dan
keluarganya
melalui
perundingan pembuatan PKB. Dengan terbentuknya PKB antara organisasi pekerja dan pengusaha diharapkan akan tercipta hubungan industrial yang serasi, aman, mantap, dan dinamis, serta dapat dirasakan manfaatnya oleh anggota organisasi. Manfaat PKB tersebut antara lain adalah adanya kepastian hak dan kewajiban untuk meningkatkan semangat kerja dan mendorong peningkatan produktivitas kerja. Hal tersebut diatas akan terlaksana dengan baik dengan adanya dukungan dari perusahaan, baik berupa fasilitas yang diberikan perusahaan kepada
organisasi
meningkatkan
pekerja
pengetahuan
dan
juga
pengurus
dapat
berupa
organisasi
pelatihan
pekerja
untuk
mengenai
organisasi dan peraturan ketenagakerjaan. b. Pengurus Organisasi Pekerja tidak melaksanakan kegiatannya karena takut di PHK Berdasarkan pasal 2 ayat (3) Kepmenaker No. : KEP.150/MEN/2000 tentang penyelesaian pemutusan hubungan kerja dan penetapan uang pesangon, uang penghargaan masa kerja dan ganti kerugian di perusahaan yang menyebutkan bahwa “Pemutusan Hubungan Kerja dilarang bila berhubungan dengan keterlibatan pekerja dalam kepengurusan dan atau keanggotaan serikat pekerja yang terdaftar pada Disnaker dalam rangka membentuk serikat pekerja juga melaksanakan tugas dan fungsi serikat pekerja diluar jam kerja atau didalam jam kerja atas ijin tertulis pengusaha yang diatur dalam PKB “. 27
Dengan demikian peningkatan pengetahuan dan pemahaman dari pengurus organisasi kerja harus ditingkatkan agar organisasi pekerja dapat berjalan dengan baik. c. Dalam Berperannya organisasi pekerja dalam penyelesaian keluh kesah. Sebagaimana telah disebutkan diatas bahwa salah satu fungsi dari organisasi pekerja adalah menyalurkan aspirasi anggotanya maka pengurus organisasi pekerja harus mampu menampung, mencari, dan penyelesaian keluh kesah dari anggotanya. Karena apabila organisasi pekerja tidak dapat menyelesaiakan keluh kesah ini dapat menimbulkan perselisihan industrial yang berupa pemogokan atau unjuk rasa bahkan juga dapat berakibat terjadinya Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) . Hal ini disebabkan pengurus organisasi pekerja belum melaksanakan tugas dan fungsinya dengan baik. d. Masih ada organisasi pekerja yang menyalahi prosedur pembentukan suatu organisasi pekerja. Berdasarkan data tersebut diatas, maka dapat ditarik kesimpulan sementara bahwa jumlah PKB, PP, dan organisasi pekerja yang ada memang tidak sesuai dengan jumlah perusahaan yang ada. Dengan demikian perlu adanya peningkatan penyuluhan ke perusahaan yang melibatkan instansi terkait dalam rangka mewujudkan ketenangan kerja dan ketenangan berusaha. 4. Kurangnya Pembinaan dari Dinas Tenaga Kerja Kota Samarinda dan Kantor Ketenagakerjaan Kota Samarinda.
Keputusan Presiden RI Nomor.83 tahun 1998 tentang Ratifikasi Konvensi ILO No. 87 tahun1948 tentang Kebebasan Berserikat dan Hak untuk Berorganisasi melarang adanya campur tangan, paksaan dan pengaruh dari pihak manapun dalam mendirikan suatu organisasi atau bersifat independen. Salah satu akibat adanya kebebasan untuk berorganisasi adalah dengan banyaknya organisasi pekerja yang timbul. 28
Organisasi pekerja adalah organisasiyang dibentuk dari, oleh dan untuk pekerja bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan pekerja dan memberikan perlindungan kepada pekerja tanpa adanya campur tangan dari pihak manapun. Disnaker Kota Samarinda tidak diperbolehkan mempengaruhi dan membantu dalam pelaksanaan pembentukan organisasi pekerja sifatnya hanya memberi saran. Namun demikian Disnaker Kota Samarinda secara moral tetap ikut bertanggung jawab dalam menciptakan iklim yang kondusif di perusahaan yang dilakukan dengan peningkatan pembinaan/penyuluhan di perusahaan.
A. PEMECAHAN MASALAH Dari analisa tersebut di atas, agar peranan organisasi pekerja sebagai mitra pengusaha dalam rangka meningkatkan, kesejahteraan anggotanya di Disnaker Kota Samarinda dapat tercapai, penulis mencoba memecahkan masalah dengan langkah-langkah sebagai berikut : 1. Terbentuknya Serikat Pekerja/ SB Melakukan sosialisasi kepada pekerja mengenai peraturan perundangundangan
tentang kebebasan berserikat untuk membentuk organisasi
pekerja yang mandiri, demokratis , bebas dan bertanggung jawab seperti yang tertuang dalam Kepres RI Nomor 83 tahun 1998 tentang Pengesahan Konvensi ILO (International Labour Organization ) nomor 87 tahun 1948 tentang Kebebasan Berserikat dan Perindungan Hak untuk Berorganisasi dan Kepmenaker Nomor: Kep.201/MEN/1999 tentang Organisasi Pekerja. Sosialisasi tersebut dapat dilakukan oleh pegawai teknis perantara yang melakukan penyuluhan tiap bulan juga akan ditekankan penyuluhan tentang pentingnya organisasi pekerja.
29
Demikian juga diharapkan Disnaker mengadakan koordinasi dengan LKS Tripartit, dalam mengadakan pembinaan terpadu kepada pekerja dan pengusaha. Pembinaan ini dilaksanakan triwulan sekali. Pembinaan tersebut hendaknya diikuti dengan evaluasi perkembangan pembentukan organisasi pekerja pada perusahaan yang telah terpilih. Evaluasi juga dilakukan oleh Disnaker setiap triwulan. Keputusan Pendaftaran Organisasi pekerja diadakan pengecekan terutaman pengurus organisasi pekerja dan jabatannya di perusahaan, sehingga pejabat di perusahaan yang menjabat di perusahaan tidak akan duduk dalam kepengurusan organisasi pekerja tersebut. 2. Kepengurusan Serikat Pekerja/Buruh Kepengurusan SP/SB sebaiknya tidak menjabat si perusahaan pada posisi yang penting/sibuk, karena akan mempengaruhi dalam bekerja maupun dalam kepengurusan SP/SB . Perlu ada pengarahan dari Dinas Tenaga Kerja kepada organisasi pekerja khususnya materi yang tentang tata cara pembentukan dan penunjukkan personil yang duduk dalam kepengurusan pentingnya
SP/SB
organisasi
serta
syarat-syarat
pekerja
sesuai
keanggotaan, dengan
serta
arti
Undang-Undang
No.21/2000 tentang Organisasi Pekerja/Serikat Buruh. Pihak Dinas Tenaga Kerja, senantiasa mengadakan monitoring terhadap perusahaan yang telah membentuk atau belum organisasi pekerja agar terjamin suasana kondusif, aman, terkendali dalam rangka meningkatkan peranan organisasi pekerja guna meningkatkan kesejahteraan pekerja.
3. Pekerja Serikat Pekerja di Dinas Tenaga Kerja Kepengurusan Serikat Pekerja/Buruh yang sudah terbentuk segera untuk didaftarkan di Dinas Tenaga Kerja bersangkutan agar mendapatkan legitimasi dari Kantor Dinas. Bila sudah dapat dilegitimasi, maka Serikat Pekerja dapat berfungsi sebagai pihak dalam pembuatan PKB
30
dan penyelesaian perselisihan industrial dengan wakil pekerja dalam lembaga kerjasama di bidang ketenagakerjaan sebagai sarana penyalur aspirasi dalam memperjuangkan hak dan kepentingan anggotanya dan sebagai sarana menciptakan hubungan industrial yang harmonis , dinamis khususnya ditempat kerja.
4. Berfungsinya Serikat Pekerja/SB Pengurus organisasi pekerja seyogyanya membuat program kerja tertulis untuk jangka pendek dan jangka panjang guna mewujudkan fungsi organisasi pekerja yang baik. Pihak pengusaha bisa memberikan dukungan kepada pengurus serikat pekerja untuk peningkatan SDM dari pengurus seperti mengikuti sosialisasi bimbingan teknis, seminar baik yang
berupa
teknis
maupun
peraturan
perundang-undangan
ketenagakerjaan, mampu memberi fasilitas untuk berfungsinya Serikat Pekerja di perusahaan, disamping itu tidak kalah pentingnya juga pihak Dinas Tenaga Kerja memberikan pembinaan sepertin bimtek, penyuluhan, sosialisasi,
seminar,
dan
lain-lain
yang
berkenaan
dengan
ketenagakerjaan.
5. Adanya Pembinaan Dari Dinas Tenaga Kerja Kota Samarinda dan Kantor Ketenagakerjaan Kota Samarinda. Berdasarkan uraian-uraian di atas, maka perlu diambil langkahlangkah dalam peningkatan koordinasi dengan instansi terkait seperti DPC organisasi pekerja, APINDO, KADINDA dan lembaga-lembaga lainnya dituntut lebih aktif dalam melakukan pembinaan dan penyuluhan kepada pengusaha dan perusahaan-perusahaan yang dianggap rawan. Di samping itu diharapkan adanya penyuluhan dalam rencana pembentukan organisasi pekerja diutamakan penyuluhan pembuatan program kerja yang di koordinasikan oleh subdin HI. 31
Hal ini sangatlah penting dalam usaha meningkatkan syarat-syarat kerja bagi kedua belah pihak pada perusahaan yang akan menyusun atau dalam persiapan pembentukan PKB. Sebab tanpa organisasi pekerja tidak mungkin dapat membuat PKB dan juga tidak dapat mewakili pihak-pihak yang berselisih. Mengingat semakin bertambahnya perusahaan dan semakin kritisnya para
pekerja
dalam
menuntut
hak-haknya
maka
perlu
adanya
penambahan personil pegawai perantara di Disnaker Kota Samarinda dengan cara agar personil yang telah lulus dari DJJ dari Disnaker dan crass program diberikan prioritas untuk dapat mengikuti diklat pemantapan HI KP sehingga mereka dapat mengabdikan diri di Disnaker Kota Samarinda perlunya peningkatan sarana dan prasarana agar mereka dapat menjalankan tugas sesuai dengan tuntutan dan perkembangan keadaan di Pemda setempat.
32
BAB IV KESIMPULAN DAN SARAN A. KESIMPULAN Berdasarkan penelitian fakta dan masalah yang penulis dapat dari observasi, wawancara dapat disimpulkan sebagai berikut:
1. Belum terbentuknya organisasi serikat pekerja di
sebagian besar
perusahaan disebabkan oleh pekerja sendiri yang belum menginginan adanya organisasi serikat pekerja yang belum mengetahui keuntungan bagi pekerja. Pihak perusahaan sangat membatasi di dalam kebebasan berserikat untuk berorganisasi di dalam perusahaan yang sementara masih beranggapan adanya organisasi pekerja akan merugikan perusahaan dan tidak akan meningkatkan produktivitas perusahaan.
2. Dalam kepengurusan Serikat pekerja seyogyanya pihak pengusaha tidak kwentenvensi
terlalu
jauh,
agar
kebebasan
berserikat
dan
pendeklarasiannya dapat terwujud, agar aspirasi pekerja dapat tercapai untuk kesejahteraan pekerja dan keluarganya.
3. Hak berorganisasi dan kebebasan berserikat serta hak berunding di wilayah Dinas Tenaga Kerja Kota Samarinda . Setelah pembentukan organisasi serikat pekerja/buruh terbentuk, dicatat di Dinas Tenaga Kerja untuk mendapatkan legitiminasi dari Dinas yang bersangkutan untuk dapat berfungsi sebagaimana mestinya. 4. Organisasi pekerja yang ada, pada umumnya kurang berfungsi dalam pembuatan program kerja dan maupun dalam pembuatan PKB sebagai sarana untuk meningkatkan kesejahteraan pekerja dan keluarganya.
33
5. Terbatasnya Tenaga Perantara dalam pembinaan kepada pekerja/SP maupun pengusaha, sehingga dalam pembinaan sangat kurang sekali. Maka perlu diadakan peningkatan SDM dan penambahan tenaga perantara melalui diklat maupun DJJ (Diklat Jarak Jauh). Untuk mengantisipasi perlubangan perusahaan perlu dibuat program kerja pembinaan kepada pekerja maupun pengusaha agar pembinaan terhadap pekerja maupun pengusaha dapat merata dan terjamin.
B. SARAN Berdasarkan kesimpulan di atas, penulis membuat rekomendasi/saran sebagai berikut : 1. Pihak Dinas Tenaga Kerja Kota Samarinda membuat program kerja dalam pembinaan kepada pekerja dan pengusaha selama satu tahun agar dicapai pembinaan yang merata kepada serikat pekerja/SB maupun pengusaha untuk meningkatkan pengetahuan di bidang Ketenagakerjaan.
2. Tenaga Perantara dalam pembinaan kepada pekerja maupun pengusaha difokuskan untuk sosialisasi tentang kebebasan berserikat sehingga tahu akan pentingnya peran dan fungsi organisasi pekerja baik untuk pekerja maupun pengusaha dalam meningkatkan produktivitas perusahaan. 3. Perlu diadakan penambahan tenaga perantara baik melalui DJJ maupun Diklat klasikal dan peningkatan tenaga perantara melalui training of trainner, sosialisasi maupun bimbingan teknis, dengan tujuan untuk meningkatkan SDM tenaga perantara dan supaya dapat mengikuti arus perkembangan dunia perdagangan . 4. Perlu adanya monitoring dan evaluasi khususnya keberadaan Serikat Pekerja/Buruh untuk mengetahui perkembangan dan permasalahan yang ada di Serikat Pekerja pada perusahaan yang ada wilayah Samarinda.
34
Adanya pembinaan kepada pekerja maupun pengurusnya akan arti pentingnya Serikat Pekerja untuk meningkatkan kesejahteraan pekerja dan keluarganya serta meningkatkan disiplin dan etos kerja untuk kelangsungan perusahaan.
35
