FORMULIR
RKA SKPD
KODE REKENING PENDAPATAN X
KODE URUSAN PEMERINTAHAN XX
KODE NAMA URUSAN PEMERINTAHAN
XX
KODE ORGANISASI SKPD X
KODE AKUN X
KODE KELOMPOK PENDAPATAN X
KODE JENIS PENDAPATAN X
KODE OBJEK PENDAPATAN X
KODE RINCIAN OBJEK PENDAPATAN
KODE REKENING BELANJA TIDAK LANGSUNG X
KODE URUSAN PEMERINTAHAN XX
KODE NAMA URUSAN PEMERINTAHAN XX
KODE ORGANISASI SKPD
X
KODE AKUN X
KODE KELOMPOK BELANJA X
KODE JENIS BELANJA X
KODE OBJEK BELANJA X
KODE RINCIAN OBJEK BELANJA
KODE REKENING BELANJA LANGSUNG X
KODE URUSAN PEMERINTAHAN
XX
KODE NAMA URUSAN PEMERINTAHAN XX
KODE ORGANISASI SKPD XX
KODE PROGRAM
X
KODE KEGIATAN X
KODE AKUN X
KODE KELOMPOK BELANJA X
KODE JENIS BELANJA X
KODE OBJEK BELANJA X
KODE RINCIAN OBJEK BELANJA
KODE REKENING PEMBIAYAAN X
KODE URUSAN PEMERINTAHAN XX
KODE NAMA URUSAN PEMERINTAHAN XX
KODE ORGANISASI SKPD
X
KODE AKUN X
KODE KELOMPOK PEMBIAYAAN X
KODE JENIS PEMBIAYAAN X
KODE OBJEK PEMBIAYAAN X
KODE RINCIAN OBJEK PEMBIAYAAN
ALUR PENGERJAAN RKA SKPD RKA SKPD 1
RKA SKPD 2.1
RKA SKPD 55 RKA SKPD RKA SKPD 5 RKA SKPD 2.2.1
RKA SKPD 2.2
RKA SKPD 3.1
Berdasarkan Permendagri No13 Th 2006
RKA SKPD 3.2
RKA SKPD
ALUR PENGERJAAN RKA SKPD RKA SKPD 1
RKA SKPD 2.1
RKA SKPD 55 RKA SKPD RKA SKPD 5 RKA SKPD 2.2.1
RKA SKPD 2.2
Berdasarkan Permendagri No.59 Tahun 2007
RKA SKPD
RINGKASAN ANGGARAN PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH
RKA SKPD
Formulir RKA SKPD merupakan formulir ringkasan anggaran satuan kerja perangkat Daerah yang sumber datanya berasal dari peringkasan jumlah pendapatan menurut kelompok dan jenis yang diisi dalam formulir RKA SKPD 1dan RKA-PPKD1, jumlah belanja tidak langsung menurut kelompok dan jenis belanja yang diisi dalam formulir RKA SKPD 2.1dan RKA PPKD 2.1, dan penggabungan dari seluruh jumlah kelompok dan jenis belanja langsung yang diisi dalam setiap formulir RKA SKPD 2.2.1. Apabila satuan kerja pengelola keuangan daerah merupakan bagian dari unit kerja sekretariat daerah maka dalam formulir RKA SKPD sekretariat daerah setelah surplus dan defisit anggaran diuraikan kembali penerimaan dan pengeluaran pembiayaan sebagaimana tercantum dalam formulir RKA SKPD 3.1 dan formulir RKA SKPD 3.2. Sebaliknya dalam hal satuan kerja pengelola keuangan daerah bukan merupakan bagian dari unit kerja sekretariat daerah maka ringkasan mengenai penerimaan dan pengeluaran pembiayaan sebagaimana tercantum dalam formulir RKA PPKD 3.1 dan formulir RKA PPKD 3.2 diuraikan kembali dalam formulir RKA SKPD satuan kerja pengelola keuangan daerah, setelah surplus
RINCIAN ANGGARAN PENDAPATAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH
RKA SKPD 1
Formulir RKA SKPD 1 sebagai formulir untuk menyusun rencana pendapatan atau penerimaan satuan kerja perangkat daerah dalam tahun anggaran yang direncanakan. Oleh karena itu nomor kode rekening dan uraian nama kelompok, jenis, obyek dan rincian obyek pendapatan yang dicantumkan dalam formulir RKA SKPD 1 disesuaikan dengan pendapatan tertentu yang akan dipungut atau penerimaan tertentu dari pelaksanaan tugas pokok dan fungsi satuan kerja perangkat daerah sebagaimanana ditetapkan berdasarkan peraturan perundang-undangangan.
Pengisian formulir RKA SKPD 1 supaya mempedomani ketentuan. Untuk memenuhi azas tranparansi dan prinsip anggaran berdasarkan rencana pendapatan yang dianggarkan, pengisian rincian penghitungan tidak diperkenankan mencantumkan satuan ukuran yang tidak terukur, seperti paket, pm, up, lumpsum.
Rincian Anggaran Belanja Tidak Langsung Satuan Kerja Perangkat Daerah
RKA SKPD 2.1 Formulir RKA SKPD 2.1 merupakan formulir untuk menyusun rencana kebutuhan belanja tidak langsung satuan kerja perangkat daerah dalam tahun anggaran yang direncanakan. Pengisian jenis belanja tidak langsung supaya memperhatikan aturan. Untuk memenuhi azas tranparansi dan prinsip anggaran berdasarkan prestasi kerja, pengisian rincian penghitungan tidak diperkenankan mencantumkan satuan ukuran yang tidak terukur, seperti paket, pm, up, lumpsum.
Pada RKA-PPKD 2.1 dimuat rencana kebutuhan belanja bunga, subsidi, hibah, bantuan sosial, bagi hasil, bantuan keuangan dan belanja tidak terduga
Rincian Belanja Langsung menurut Program dan per Kegiatan Satuan Kerja Perangkat Daerah
RKA SKPD 2.2.1
Formulir RKA SKPD 2.2.1 digunakan untuk merencanakan belanja langsung dari setiap kegiatan yang diprogramkan. Dengan demikian apabila dalam 1 (satu) program terdapat 1 (satu) atau lebih kegiatan maka setiap kegiatan dituangkan dalam formulir RKA SKPD 2.2.1 masing-masing. Pengisian jenis belanja langsung supaya mempedomani ketentuan Pasal 28 dan 65 ayat (3) peraturan ini. Untuk memenuhi azas tranparansi dan prinsip anggaran berdasarkan prestasi kerja, pengisian rincian penghitungan tidak diperkenankan mencantumkan satuan ukuran yang tidak terukur, seperti paket, pm, up, lumpsum.
Rekapitulasi Belanja Langsung menurut Program dan Kegiatan Satuan Kerja Perangkat Daerah
RKA SKPD 2.2
•
Formulir RKA SKPD 2.2 merupakan formulir rekapitulasi dari seluruh program dan kegiatan satuan kerja perangkat daerah yang dikutip dari setiap formulir RKA SKPD 2.2.1 (Rincian Belanja Langsung Program Dan Per Kegiatan Satuan Kerja Perangkat Daerah).
•
Kolom 9 (jumlah Tahun n+1) diisi dengan jumlah menurut program dan kegiatan yang akan dilaksanakan 1 tahun berikutnya dari tahun yang direncanakan. Kolom ini diisi apabila program dan kegiatan tersebut diselesaikan lebih dari satu tahun. Dalam hal program dan kegiatan tersebut dalam tahun yang direncanakan merupakan tahun terakhir maka kolom 7 tidak perlu diisi.
FORMULIR
RKA PPKD
ALUR PENGERJAAN RKA PPKD RKA PPKD 1
RKA PPKD 2.1
Berdasarkan Permendagri No.59 Th 2007
RKA PPKD RKA PPKD 3.1
RKA PPKD 3.2
RINGKASAN ANGGARAN PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN PPKD
RKA - PPKD Formulir RKA PPKD merupakan formulir ringkasan anggaran PPKD selaku BUD yang sumber datanya berasal dari peringkasan jumlah pendapatan menurut kelompok dan jenis yang diisi dalam formulir RKA-PPKD1, jumlah belanja tidak langsung menurut kelompok dan jenis belanja yang diisi dalam formulir RKA PPKD 2.1, serta jumlah pembiayaan yang tercantum dalam
formulir RKA PPKD 3.1 dan formulir RKA PPKD 3.2 Pada SKPKD mengenai penerimaan dan pengeluaran pembiayaan sebagaimana tercantum dalam formulir RKA PPKD 3.1 dan formulir RKA PPKD 3.2 diuraikan kembali dalam formulir RKA SKPD satuan kerja pengelola keuangan daerah, setelah surplus dan defisit anggaran.
RINCIAN ANGGARAN PENDAPATAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH
RKA PPKD 1
Formulir RKA PPKD1 sebagai formulir untuk menyusun rencana penerimaan pajak daerah dan pendapatan yang berasal dari dana perimbangan dan pendapatan hibah Pengisian formulir RKA SKPD 1 supaya mempedomani ketentuan. Untuk memenuhi azas tranparansi dan prinsip anggaran berdasarkan rencana pendapatan yang dianggarkan, pengisian rincian penghitungan tidak diperkenankan mencantumkan satuan ukuran yang tidak terukur, seperti paket, pm, up, lumpsum.
Rincian Anggaran Belanja Tidak Langsung Satuan Kerja Perangkat Daerah
RKA PPKD 2.1 Formulir RKA PPKD 2.1 merupakan formulir untuk menyusun rencana kebutuhan belanja tidak langsung PPKD selaku BUD dalam tahun anggaran yang direncanakan. Pengisian jenis belanja tidak langsung supaya memperhatikan aturan. Untuk memenuhi azas tranparansi dan prinsip anggaran berdasarkan prestasi kerja, pengisian rincian penghitungan tidak diperkenankan mencantumkan satuan ukuran yang tidak terukur, seperti paket, pm, up, lumpsum.
Pada RKA-PPKD 2.1 dimuat rencana kebutuhan belanja bunga, subsidi, hibah, bantuan sosial, bagi hasil, bantuan keuangan dan belanja tidak terduga
Rincian Penerimaan Pembiayaan
RKA - PPKD 3.1 Formulir ini tidak diisi oleh satuan kerja perangkat daerah lainnya, kecuali oleh sekretariat daerah apabila satuan kerja pengelola keuangan daerah merupakan bagian dari unit kerja sekretariat daerah.
Dalam hal satuan kerja pengelola keuangan daerah bukan merupakan bagian dari unit kerja sekretariat daerah, maka pengerjaan dilakukan oleh satuan kerja pengelola keuangan daerah. RKA PPKD 3.1 merupakan formulir untuk perencanaan penerimaan pembiayaan
Rincian Pengeluaran Pembiayaan
RKA - PPKD 3.2 Formulir ini tidak diisi oleh satuan kerja perangkat daerah lainnya, kecuali oleh sekretariat daerah apabila satuan kerja pengelola keuangan daerah merupakan bagian dari unit kerja sekretariat daerah. Dalam hal satuan kerja pengelola keuangan daerah bukan merupakan bagian dari unit kerja sekretariat daerah, maka pengerjaan dilakukan oleh satuan kerja pengelola keuangan daerah. RKA PPKD 3.2 merupakan pengeluaran pembiayaan
formulir
untuk
perencanaan
SEKIAN DAN TERIMAKASIH
