Penyusunan KUA-PPAS / RKA SKPD

TEKNIK PENYUSUNAN ANGGARAN DAERAH (RKA-SKPD) Disampaikan oleh DR. Ahmad Yani, SH. AK.MM Jakarta 1

PENYUSUNAN RANCANGAN APBD (SESUAI PP 58/2005 DAN PERMENDAGRI 13/2006,59/2007) RPJM

RPJMD

5 tahun

1 tahun

1 tahun

Renja SKPD 1 tahun

5 tahun

5 tahun

Renstra SKPD

RKPD

RKP

1 tahun

KUA

PPAS

Dibahas bersama DPRD

NOTA NOTA KESEPAKATAN KESEPAKATAN PIMPINAN PIMPINAN DPRD DPRD DGN DGN KDH KDH

RKA-SKPD RKA-PPKD

PEDOMAN PEDOMAN PENYUSUNAN PENYUSUNAN RKA RKA

TAPD

RAPERDA RAPERDA APBD APBD

1 tahun

2

TEKNIS PENYUSUNA N KUA & PPAS 3

PENYUSUNAN KUA DAN PPAS (UU 17/2003, UU 25/2004 UU 32/2004, UU 33/2004) RPJM

RPJMD 5 tahun

5 tahun

Renstra SKPD 5 tahun

1 tahun

1 tahun

Renja SKPD 1 tahun

RKPD

RKP

1 tahun

KUA

PPAS

Dibahas bersama DPRD

NOTA NOTA KESEPAKATAN KESEPAKATAN PIMPINAN PIMPINAN DPRD DPRD NOTA NOTA KESEPAKATAN KESEPAKATAN PIMPINAN DPRD DPRD DGN DGN KDH KDH PIMPINAN DGN DGN KDH KDH

4

PENGERTIAN KEBIJAKAN UMUM APBD SASARAN DAN KEBIJAKAN DAERAH DALAM SATU TAHUN ANGGARAN YANG MENJADI PETUNJUK DAN KETENTUAN UMUM YANG DISEPAKATI SEBAGAI PEDOMAN PENYUSUNAN R-APBD

5

Penyusunan Kebijakan Umum APBD  

Kepala daerah berdasarkan RKPD menyusun rancangan kebijakan umum APBD. Berpedoman pada Pedoman penyusunan APBD yang ditetapkan oleh Menteri Dalam Negeri setiap tahun.

KDH Gub/Bup/Wkota RKPD Pedoman Mendagri Rancangan Kebijakan Umum APBD

6

Penyusunan KUA Mendagri

Pedoman Penyusunan APBD

ditetapkan Setiap tahun

berpedoman pada

RKPD

selambat-lambatnya pertengahan Juni th anggaran berjalan

berdasarkan

Kepala Daerah

menyusun

Rancangan Kebijakan Umum APBD

menyampaikan kepada

DPRD

dibahas bersama dalam pembicaraan pendahuluaan RAPBD disepakati

menjadi

Kebijakan Umum APBD 7

PEDOMAN PENYUSUNAN RANCANGAN KUA PEDOMAN PENYUSUNAN PEDOMAN PENYUSUNAN APBD YG DIKELUARKAN OLEH MENDAGRI

 Pokok-pokok

kebijakan yang memuat sinkronisasi kebijakan pemerintah dengan pemerintah daerah  Prinsip dan kebijakan penyusunan APBD tahun anggaran berkenaan  Teknis penyusunan APBD  Hal-hal khusus lainnya

PEMERINTA H DAERAH (RKPD)

Rancangan KUA

DPRD

8





Kepala daerah menyampaikan rancangan kebijakan umum APBD tahun anggaran sebagai landasan penyusunan RAPBD kepada DPRD selambat-lambatnya pertengahan bulan Juni tahun anggaran berjalan. Rancangan kebijakan Umum APBD yang telah dibahas kepala daerah bersama DPRD dalam pembicaraan pendahuluan RAPBD selanjutnya disepakati menjadi Kebijakan Umum APBD. Rancangan Kebijakan Umum APBD

PEMDA

DPRD Kebijakan Umum APBD 9

TEKNIS PENYUSUNAN KUA Substansi KUA hanya mencakup kebijakan umum APBD yang meliputi : 





Penjelasan ringkas mengenai kondisi ekonomi makro daerah meliputi perkembangan indikator ekonomi makro daerah pada tahun sebelumnya dan rencana ekonomi makro pada tahun perencanaan Asumsi-asumsi dasar dalam penyusunan RAPBD TA yad (laju inflasi, pertumbuhan PDRB, dan asumsi makro lainnya seperti kenaikan gaji PNSD); Kebijakan pendapatan daerah yang menginformasikan total rencana pendapatan, meliputi jumlah PAD, Dana Perimbangan dan Lain-lain Pendapatan Daerah Yang Sah, serta strategi untuk mencapainya; 10

TEKNIS PENYUSUNAN KUA 

Kebijakan belanja daerah menginformasikan total rencana belanja daerah, dan langkahlangkah optimalisasi pelaksanaannya yang disusun secara terintegrasi dengan kebijakan dan prioritas pembangunan nasional yang akan dilaksanakan di daerah;



Kebijakan pembiayaan daerah dalam rangka menutupi defisit belanja daerah atau memanfaatkan surplus APBD. 11

PRIORITAS DAN PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (PPAS) PROGRAM PRIORITAS DAN PATOKAN BATAS ANGGARAN SEMENTARA YANG DIBERIKAN KEPADA SKPD UNTUK SETIAP PROGRAM DAN KEGIATAN SEBAGAI ACUAN DALAM PENYUSUNAN RKA-SKPD PENENTUAN BATAS MAKSIMAL DAPAT DILAKUKAN SETELAH

12

Penyusunan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara  

Berdasarkan kebijakan umum APBD yang telah disepakati, pemerintah daerah dan DPRD membahas rancangan prioritas dan plafon anggaran sementara yang disampaikan oleh kepala daerah. Pembahasan prioritas dan plafon anggaran sementara dilakukan sampai akhir bulan Juli tahun anggaran sebelumnya.

RKPD & KUA

Kepala Daerah Prop/Kab/Kota

PEMDA

membahas

DPRD

Menyampaika n

Rancangan Prioritas & PAS

13

PROSEDUR PPAS berdasarkan

RKPD dan Kebijakan Umum APBD

Pemerinta h Daerah Langkah-langkah pembahasan PPAS 1. menentukan skala prioritas dalam urusan wajib & urusan pilihan 2. menentukan urutan program dalam masingmasing urusan 3. menyusun plafon anggaran sementara utk masing-masing program/kegiatan

membahas

Rancangan PPAS

DPRD paling lambat pertengahan bulan Juni tahun anggaran sebelumnya

disepakati menjadi

PPAS

program prioritas dan patokan batas maksimum anggaran yang diberikan kepada SKPD untuk setiap program/kegiatan sebagai acuan dalam penyusunan RKA-SKPD

14

PRIORITAS

• PRIORITAS ADALAH SUATU UPAYA MENGUTAMAKAN SESUATU DARIPADA YANG LAIN.

• PRIORITAS MERUPAKAN PROSES DINAMIS DALAM PEMBUATAN KEPUTUSAN YANG SAAT INI DINILAI PALING PENTING DENGAN DUKUNGAN KOMITMEN UNTUK MELAKSANAKAN KEPUTUSAN TERSEBUT. • PENETAPAN PRIORITAS TIDAK HANYA MENCAKUP KEPUTUSAN

APA

YANG

PENTING

UNTUK

DILAKUKAN, TETAPI JUGA MENENTUKAN SKALA ATAU

PERINGKAT

ATAU

PROGRAM

WEWENANG/URUSAN/ FUNGSI DALAM

FUNGSI-FUNGSI

YANG

HARUS DILAKUKAN LEBIH DAHULU DIBANDINGKAN PROGRAM ATAU KEGIATAN YANG LAIN.

15

TERPENUHINYA SKALA DAN LINGKUP KEBUTUHAN

TUJUAN PRIORITAS MASYARAKAT YANG DIANGGAP PALING PENTING DAN PALING LUAS JANGKAUANNYA, AGAR: • ALOKASI SUMBER-SUMBER DAPAT DILAKUKAN SECARA EKONOMIS, EF ISIEN DAN EFEKTIF, • MENGURANGI TINGKAT RESIKO DAN KETIDAK-PASTIAN, 16

Langkah – langkah dalam pembahasan

PRIORITAS & PLAFON ANGGARAN SEMENTARA  Menentukan skala prioritas dalam urusan wajib dan urusan pilihan; 

Menentukan urutan program dalam masing-masing urusan;

 Menyusun plafon anggaran sementara untuk masingmasing program/kegiatan 17

PLAFON ANGGARAN • PLAFON ANGGARAN ADALAH BATAS TERTINGGI JUMLAH RUPIAH YANG DAPAT DIANGGARKAN OLEH TIAP-TIAP URS PEMERINTAHAN DAN ATAU TIAP-TIAP SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH, • PLAFON ANGGARAN YANG DISEPAKATI OLEH PEMERINTAH DAERAH DENGAN DPRD HARUS DIJADIKAN PEDOMAN DALAM PENYUSUNAN RENCANA KERJA ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH (RKA-SKPD).

18

ANALISIS YANG DAPAT DIKEMBANGKAN DALAM PENYUSUNAN PPAS ANALISIS SWOT LINGKUNGAN INTERNAL FAKTOR KEKUATAN

FAKTOR KELEMAHAN

Seberapa Besar Faktor –Faktor Kekuatan Yang Dimiliki Dapat Digunakan Untuk Mengatasi Faktor-Faktor Kelemahan LINGKUNGAN EKSTERNAL FAKTOR PELUANG

FAKTOR TANTANGAN

Seberapa Besar Faktor –Faktor Peluang Dapat Digunakan Untuk Menghadapi FaktorFaktor Tantangan IMPLEMENTASI DALAM PENYUSUNAN PPAS Dengan Pemberian Bobot Masing-Masing Faktor Yang Tersebut Diatas

19

CONTOH PROSES PENENTUAN PRIORITAS ANALISIS SWOT

Urusan Pendidikan

INTERNAL

EKSTERNAL

FAKTOR KEKUATAN

FAKTOR PELUANG

4+3 = 7

2+3 = 5

•Program A •Program B • Dst…… Urusan Kesehatan •Program A •Program B CONTOH BOBOT 5 s/d

Urusan Pendidikan

2+4= 6

1.Program A (12) 1+ 2 = 3 2.Program B (9)

1+2= 3 2+ 3 = 5 INTERNAL

2+3= 5 3+1= 4 EKSTERNAL

FAKTOR

FAKTOR TANTANGAN

KELEMAHAN

3.Dst…… Urusan Kesehatan 1.Program B (9) 2.Program A (8) 20

TEKNIS PENYUSUNAN PPAS 

Substansi PPAS lebih disederhanakan yaitu menginformasikan prioritas pembangunan daerah dikaitkan dengan sasaran yang ingin dicapai, SKPD yang akan melaksanakan, dan program yang prioritas.



Menginformasikan plafon anggaran sementara berdasarkan urusan dan SKPD, plafon anggaran sementara berdasarkan program dan kegiatan (Belanja Langsung), plafon anggaran sementara Belanja Tidak Langsung dan plafon anggaran sementara Pembiayaan. 21

PENYAMPAIAN KUA & PPAS



KUA dan PPAS disampaikan kepada DPRD dalam waktu yang bersamaan. Hasil pembahasan kedua dokumen tersebut ditandatangani pada waktu yang bersamaan.



KUA dan PPAS masing masing dokumen ditanda tangani oleh Kepala Daerah dan Pimpinan DPRD



Format KUA > Permendagri 59/2007 Lamp A 10 a



Format PPAS > Permendagri 59/2007 Lamp A 11 a 22

FORMAT KUA DAN PPAS KUA (Permendagri 59/2007) I. II. III. IV. V.

PENDAHULUAN KERANGKA EKONOMI MAKRO DAERAH ASUMSI-ASUMSI DASAR PENYUSUNAN RAPBD KEBIJAKAN PENDAPATAN, BELANJA & PEMBIAYAAN PENUTUP

PPAS (Permendagri 59/2007) I. II. III. IV. V. VI.

PENDAHULUAN RENCANA PATDA & PENERIMAAN PEMBIAYAAN PRIORITAS BELANJA DAERAH PLAFON ANGG SEMENTARA BERD. URUSAN PEMERINTAHAN & PROG/KEG RENCANA PEMBIAYAAN PENUTUP

23

MATRIKS PPAS (1) 



Target Pendapatan Daerah: - PAD - dana perimbangan - Lain-lain Pendapatan Yang sah - Hibah - Dana Darurat - Dana Bagi Hasil Pajak dari Prov. - Dana Penyesuaian - Bantuan Keuangan dr Prov/Pemda lainnya JUMLAH PENDAPATAN Target Penerimaan Pembiayaan : - SiLPA - Pencairan Dana Cadangan - Hasil penjualan Kekayaan Daerah yg dipisahkan - Penerimaan Pinjaman - Penerimaan kembali pemberian Pinjaman - Penerimaan piutang JUMLAH PENERIMAAN PEMBIAYAAN

(Catatan: agar pencantumannya disertai dasar hukum)

_____________

_______________ 24


Prioritas Belanja Daerah (berisi urutan prioritas yg dituangkan dlm anggaran belanja)

NO. 1.

Prioritas Pembangunan Contoh : Penanggulangan Kemiskinan

Sasaran Contoh : Meningkatnya kesejahteraan penduduk miskin sehingga prosentase penduduk miskin dapat mencapai 14,4% pada akhir tahun 2007

SKPD yang melaksanakan Contoh : 1. Dinas Sosial; 2. Dinas PMD; 3. Dinas kesehatan;

Nama Program Contoh : Pemberdayaan Fakir Miskin

2. Dst. JUMLAH

Catatan: Catatan: Prioritas disusun berdasarkan urusan pemerintahan yang menjadi kewajiban daerah, baik Prioritas disusun berdasarkan urusan pemerintahan yang menjadi kewajiban daerah,25 baik urusan wajib maupun urusan pilihan yang dipilih oleh daerah ybs. urusan wajib maupun urusan pilihan yang dipilih oleh daerah ybs.


Plafon Anggaran Sementara (menurut Urusan dan Satuan Kerja Perangkat Daerah) URUSAN/SKPD

NO

PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (RP)

KET.

URUSAN WAJIB 1

Pendidikan

1.1

Dinas/Badan/Kantor

1.2

Dst………………

2

Kesehatan

2.1

Dinas/Badan/Kantor

2.2

Dst………………

3

Pekerjaan Umum

3.1

Dinas/Badan/Kantor

26


Plafon Anggaran Sementara (menurut uraian program / kegiatan )

Urusan : ……… SKPD : ……….

NOMOR

PROGRAM/KEGIATAN

SASARAN

TARGET

PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp.)

1

2

3

4

5

01

Program A - Kegiatan ……………. - Kegiatan …………….

02

Program B - Kegiatan ……………. - Kegiatan ……………. 27


Plafon Anggaran Sementara (menurut Belanja Tidak Langsung)

NO.


URAIAN

1

Belanja Pegawai

2

Belanja Bunga

3

Balanja Subsidi

4

Belanja Hibah

5

Belanja Bantuan Sosial

6

Belanja Bagi Hasil Kepada Provinsi/Kabupaten/Kota dan Pemerintahan Desa

7

Belanja Bantuan Keuangan Kepada Provinsi/Kabupaten/Kota dan Pemerintahan Desa

8

Belanja Tidak Terduga

JUMLAH 28


Rencana Pembiayaan Daerah URAIAN

NO.


PEMBIAYAAN DAERAH 1

Penerimaan pembiayaan

1.1

Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Anggaran sebelumnya (SiLPA)

1.2

Pencairan dana cadangan

1.3

Hasil penjualan kekayaan daerah yang dipisahkan

1.4

Penerimaan pinjaman daerah

1.5

Penerimaan kembali pemberian pinjaman

1.6

Penerimaan piutang daerah Jumlah penerimaan pembiayaan

2

Pengeluaran pembiayaan

2.1

Pembentukan dana cadangan

2.2

Penyertaan modal (investasi) daerah

2.3

Pembayaran pokok utang

2.4

Pemberian pinjaman daerah Jumlah pengeluaran pembiayaan

29

Penyampaian Rancangan KUA & PPAS PEMERINTAH DAERAH KDH

KOORDINATOR TAPD TAPD RKPD Rancangan KUA&PPAS

Paling lambat Akhir Bulan Juli

Sekda selaku Koordinato r TAPD Rancangan KUA&PPAS

Disampaik an kepada KDH paling lambat Minggu I Juni Rancangan KUA & PPAS

Rancangan KUA&PPAS dibahas bersama

Nota Kesepakatan

DPRD Disampaikan Paling lambat pada Pertengahan bulan Juni

Rancangan KUA& PPAS

Badan Anggara n DPRD 30

NOTA KESEPAKATAN KUA & PPAS 

KUA dan PPAS disampaikan kepada DPRD dalam waktu yang bersamaan. Hasil pembahasan kedua dokumen tersebut ditandatangani pada waktu yang bersamaan.



Nota Kesepakatan KUA dan Nota Kesepakatan PPAS ditanda tangani oleh Kepala Daerah dan Pimpinan DPRD.



Format Nota Kesepakatan KUA > Lamp A 12 1 a



Format Nota Kesepakatan PPAS > Lamp A 12 2 a

31

SURAT EDARAN KDH Perihal Pedoman Penyusunan RKASKPD/RKA-PPKD

 Prioritas pembangunan daerah dan program/kegiatan yang terkait;  Alokasi plafon anggaran sementara untuk setiap program/kegiatan SKPD;  Batas waktu penyampaian RKA-SKPD kepada PPKD;  Dokumen sebagai lampiran meliputi KUA, PPAS, analisis standar belanja dan standar satuan harga. 32

TEKNIS PENYUSUNA N RKA 33

Bagan Alir Pengerjaan RKA-SKPD Kode

Nama Formulir

RKA-SKPD

Ringkasan Anggaran Pendapatan, Belanja SKPD

RKA-SKPD 1

Rincian Anggaran Pendapatan SKPD

RKA-SKPD 2.1

Rincian Anggaran Belanja Tidak Langsung SKPD

RKA-SKPD 2.2

Rekapitulasi Rincian Anggaran Belanja Langsung menurut Program dan Kegiatan SKPD

RKA-SKPD 2.2.1

Rincian Anggaran Belanja Langsung menurut Program dan Per Kegiatan SKPD

34

Bagan Alir RKA-PPKD Kode

Nama Formulir

RKA-PPKD

Ringkasan Anggaran Pendapatan, Belanja dan Pembiayaan PPKD

RKA-PPKD. 1

Rincian Pendapatan selaku BUD

RKA-PPKD 2.1

Rincian Anggaran Belanja Tidak Langsung PPKD selaku BUD

RKA-PPKD 3.1

Rincian Penerimaan Pembiayaan Daerah PPKD selaku BUD

RKA-PPKD 3.2

Rincian Pengeluaran Pembiayaan Daerah PPKD selaku BUD

Anggaran PPKD

35

PENYUSUNAN RKA-SKPD 

Memenuhi ketentuan perundang-undangan :  Kerangka Pengeluaran Jangka Menengah, pendekatan penganggaran berdasarkan kebijakan, dengan pengambilan keputusan terhadap kebijakan tersebut dilakukan dalam perspektif lebih dari satu tahun anggaran dengan mempertimbangkan implikasi biaya akibat keputusan yang bersangkutan pada tahun berikutnya yang dituangkan dalam prakiraan maju  Prakiraan Maju (forward estimate), perhitungan kebutuhan dana untuk tahun anggaran berikutnya dari tahun yang direncanakan guna memastikan kesinambungan program dan kegiatan yang telah disetujui dan menjadi dasar penyusunan anggaran tahun berikutnya.  Anggaran berbasis prestasi kerja, pendekatan penganggaran yang mengutamakan keluaran/hasil dari kegiatan yang akan atau telah dicapai sehubungan dengan penggunaan anggaran dengan kuantitas dan kualitas yg terukur.  Penganggaran terpadu (unified budgeting), penyusunan rencana keuangan tahunan yang dilakukan secara terintegrasi untuk seluruh jenis belanja guna melaksankan kegiatan

36

ANGGARAN BERBASIS PRESTASI KERJA

SUATU SISTEM ANGGARAN YANG MEMPERHATIKAN KETERKAITAN ANTARA PENDANAAN DENGAN KELUARAN YANG DIHARAPKAN DARI KEGIATAN DAN HASIL SERTA MANFAAT YANG DIHARAPKAN TERMASUK EFISIENSI DALAM PENCAPAIAN HASIL DAN KELUARAN TERSEBUT

37

PENDEKATAN KINERJA  SISTEM ANGGARAN YANG MENGUTAMAKAN UPAYA PENCAPAIAN OUTPUT DARI INPUT YANG DITETAPKAN



OUTPUT (KELUARAN) MENUNJUKKAN BARANG ATAU JASA YANG DIHASILKAN OLEH KEGIATAN YANG DILAKSANAKAN UNTUK MENDUKUNG PENCAPAIAN SASARAN DAN TUJUAN PROGRAM DAN KEBIJAKAN



INPUT (MASUKAN) ADALAH BESARNYA SUMBER DAYA BAIK YANG BERUPA PERSONIL, BARANG MODAL TERMASUK PERALATAN DAN TEKNOLOGI, DANA, ATAU KOMBINASI DARI BEBERAPA ATAU KESEMUA JENIS SUMBERDAYA YANG DIGUNAKAN UNTUK MELAKSANAKAN KEGIATAN



KINERJA/PRESTASI KERJA ADALAH KELUARAN/HASIL DARI KEGIATAN/PROGRAM YANG AKAN ATAU TELAH DICAPAI SEHUBUNGAN DENGAN PENGGUNAAN ANGGARAN DENGAN KUANTITAS DAN KUALITAS YANG TERUKUR 38

ANALISIS STANDAR BELANJA (ASB) • DALAM SISTEM ANGGARAN KINERJA SETIAP USULAN PROGRAM, KEGIATAN DAN ANGGARAN DINILAI KEWAJARANNYA • ANALISIS STANDAR BELANJA ADALAH STANDAR ATAU PEDOMAN YANG DIGUNAKAN UNTUK MENGANALISIS KEWAJARAN BEBAN KERJA ATAU BIAYA SETIAP PROGRAM ATAU KEGIATAN YANG DILAKSANAKAN DALAM SATU TAHUN ANGGARAN • PENILAIAN KEWAJARAN DALAM ASB MENCAKUP DUA HAL : KEWAJARAN BEBAN KERJA DAN KEWAJARAN BIAYA 39

•

PENILAIAN KEWAJARAN KAITAN LOGIS ANTARA PROGRAM/KEGIATAN/ANGGARAN BEBAN KERJAYANG DIUSULKAN DENGAN KUA DAN PPAS

• KESESUAIAN ANTARA PROGRAM/KEGIATAN/ ANGGARAN YANG DIUSULKAN DENGAN TUGAS POKOK DAN FUNGSI SKPD YANG BERSANGKUTAN • KAPASITAS SATUAN KERJA UNTUK MELAKSANAKAN PROGRAM/KEGIATAN/ANGGARAN PADA TINGKAT PENCAPAIAN YANG DIINGINKAN DAN DALAM JANGKA WAKTU SATU TAHUN ANGGARAN 40

PENILAIAN KEWAJARAN BIAYA • KAITAN ANTARA BIAYA YANG DIANGGARKAN DENGAN TARGET PENCAPAIAN KINERJA (STANDAR BIAYA) • KAITAN ANTARA STANDAR BIAYA DENGAN HARGA YANG BERLAKU • KAITAN ANTARA BIAYA YANG DIANGGARKAN, TARGET PENCAPAIAN KINERJA DENGAN SUMBER DANA 41

PENILAIAN KEWAJARAN BIAYA PROGRAM

KEGIATAN KINERJA

ANGGARAN BELANJA BIAYA

TARGET

STANDAR

HARGA YANG BERLAKU 42

CONTOH KEGIATAN KINERJA TOT BINTEK PENYUSUNAN PROGRAM DAN ANGGARAN DAERAH

ANGGARAN BELANJA BELANJA PEGAWAI BELANJA BARANG/JASA

TARGET 100 PESERTA TERLATIH

TANDAR BIAYA BELANJA RATA-RATA PER PESERTA

HARGA YANG BERLAKU HONOR FASILITATOR BIAYA MAKAN & MINUM BIAYA PENGGANDAAN 43

STANDAR BIAYA pengertian : HARGA SATUAN UNIT BIAYA YANG BERLAKU BAGI MASING-MASING DAERAH tujuan : ALOKASI ANGGARAN BELANJA SETIAP PROGRAM/KEGIATAN 44

DASAR PENILAIAN KINERJA MASUKAN

BESARAN SUMBER DAYA YANG DIGUNAKAN UNTUK MELAKSANAKAN PROGRAM ATAU KEGIATAN

KELUARAN BARANG ATAU JASA YANG DIHASILKAN DARI PROGRAM ATAU KEGIATAN

HASIL

SEGALA SESUATU YANG MENCERMINKAN BERFUNGSINYA KELUARAN DARI KEGIATANKEGIATAN DALAM SUATU PROGRAM ATAU KEGIATAN 45

Rencana Rencana Kerja Kerja Anggaran Anggaran Satuan Satuan Kerja Kerja Perangkat Perangkat Daerah Daerah (RKA (RKA SKPD) SKPD)

Kode

Nama Formulir

RKA SKPD

Ringkasan Anggaran Pendapatan, Belanja dan Pembiayaan Satuan Kerja Perangkat Daerah

RKA SKPD 1

Rincian Anggaran Pendapatan Satuan Kerja Perangkat Daerah

RKA SKPD 2.1

Rincian Anggaran Belanja Tidak Langsung Satuan Kerja Perangkat Daerah

RKA SKPD 2.2

Rekapitulasi Anggaran Belanja Langsung Berdasarkan Program dan Kegiatan

RKA SKPD 2.2.1

Rincian Anggaran Belanja Langsung Per Kegiatan Satuan Kerja Perangkat 46 Daerah

FORMULIR RKA-SKPD Logo Daerah Provinsi/Kabupaten/Kota *)……… RENCANA KERJA ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH (RKA - SKPD) TAHUN ANGGARAN ………. Urusan Pemerintahan

: x.xx. ……………………………………………………………………………………………………..

Organisasi

: x.xx.xx. ………………………………………………………………………………………………….

Pengguna Anggaran : Nama

: ……………………………………………………………………………………………………………………..

NIP

: ……………………………………………………………………………………………………………………..

Jabatan

: …………………………………………………………………………………………………………………….. Kode

Nama Formulir

RKA - SKPD

Ringkasan Anggaran Pendapatan, Belanja dan Pembiayaan Satuan Kerja Perangkat Daerah

RKA - SKPD 1

Rincian Anggaran Pendapatan Satuan Kerja Perangkat Daerah

RKA - SKPD 2.1

Rincian Anggaran Belanja Tidak Langsung Satuan Kerja Perangkat Daerah

RKA - SKPD 2.2

Rekapitulasi Rincian Anggaran Belanja Langsung menurut Program dan Kegiatan Satuan Kerja Perangkat Daerah

RKA - SKPD 2.2.1

Rincian Anggaran Belanja Langsung menurut Program dan Per Kegiatan Satuan Kerja Perangkat Daerah

47

RENCANA KERJA DAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH

Formulir RKA - SKPD

Provinsi/Kabupaten/Kota ……. Tahun Anggaran …… Urusan Pemerintahan

: x.xx. ……………………………………………………...............................

Organisasi

: x.xx.xx. ………………………………………………………………………. Ringkasan Anggaran Pendapatan, Belanja dan Pembiayaan Satuan Kerja Perangkat Daerah

Kode Rekening

Uraian

Jumlah (Rp)

1

2

3

Surplus/ (Defisit)

……..,tanggal……….. ……..,tanggal……….. Kepala SKPD

(tanda tangan)

(nama lengkap) NIP. … … …

48


Formulir RKA-SKPD 1

Provinsi/Kabupaten/Kota ……. Tahun Anggaran … Urusan Pemerintahan

: x.xx. ……………………………………………………………………………………………………………………

Organisasi

: x.xx.xx. ………………………………………………………………………………………………………………… Rincian Anggaran Pendapatan Satuan Kerja Perangkat Daerah Rincian Penghitungan

Kode Rekening

Uraian

1

2

x

x

x

xx

xx

x

x

x

xx

xx

volume

satuan

Tarif/ Harga

3

4

5

Jumlah (Rp) 6 = (3 x 5)

Jumlah ……..,tanggal……… ……..,tanggal……… Kepala SKPD (tanda tangan) (nama lengkap) NIP. … … … Keterangan Tanggal Pembahasan Catatan Hasil Pembahasan

: : :

1. 2. Dst. Tim Anggaran Pemerintah Daerah: No

Nama

NIP

Jabatan

Tandatangan

1 2 dst

49


Formulir RKA-SKPD 2.1

Provinsi/Kabupaten/Kota …… Tahun Anggaran … Urusan Pemerintahan

: x.xx. ……………………………………………………………………………………………………………………………………

Organisasi

: x.xx.xx. ………………………………………………………………………………………………………………………………… Rincian Anggaran Belanja Tidak Langsung Satuan Kerja Perangkat Daerah Tahun n

Kode Rekening

Uraian

1

2

x

x

xx

xx

x

x

xx

xx

volume

satuan

Harga satuan

Jumlah (Rp)

3

4

5

6=(3x5)

Tahun n+1 7

Jumlah ……..,tanggal……….. ……..,tanggal……….. Kepala SKPD (tanda tangan) (nama lengkap) NIP. … … … Keterangan

:

Tanggal Pembahasan

:

Catatan Hasil Pembahasan

:

1. 2. Dst Tim Anggaran Pemerintah Daerah: No

Nama

NIP

Jabatan

Tanda Tangan

1 2 dst

50


Formulir RKA-SKPD 2.2

Provinsi/Kabupaten/Kota …… Tahun Anggaran ........... Urusan Pemerintahan

: x. xx. …………………………………………………………………………………………………………………………

Organisasi

: x. xx. xx. …………………………………………………………………………………………………………………… Rekapitulasi Anggaran Belanja Langsung Berdasarkan Program dan Kegiatan

Kode Program

Kegiata n

1

2

xx

Uraian

3

Lokasi Kegiatan

4

Target Kinerja (Kuantitatif) 5

Jumlah Tahun n Belanja Pegawai

Barang & Jasa

Modal

6

7

8

Jumlah 9=6+7+ 8

Tahun n+1 10

Program …. xx

Kegiatan ….

xx

Kegiatan ….

xx

dst ….

xx

dst …. xx

dst …. Jumlah ……..,tanggal……….. Kepala SKPD (tanda tangan)

51

52

FORMAT R K A  RKA

– SKPD  PERMENDAGRI NO 59 TAHUN 2007 (LAMP.A.14.1a)  RKA – PPKD  PERMENDAGRI NO 59 TAHUN 2007 (LAMP.A.14.2a) 53

Penyiapan Raperda APBD RKA-SKPD/PPKD dibahas oleh anggaran pemerintah daerah.

tim

Pembahasan dilakukan untuk menelaah kesesuaian antara RKA-SKPD/PPKD dengan KUA, PPAS, prakiraan maju, capaian kinerja, indikator kinerja, ASB, standar satuan harga, dan SPM. PPKD menyusun RAPERDA tentang APBD berikut dokumen pendukungnya (nota keuangan, dan rancangan APBD)

TEUKU ALIMAN 55

Penyusunan KUA-PPAS / RKA SKPD

Recommend Documents