PEDOMAN PENYUSUNAN RKA-SKPD/RKA PPKD I. LATAR BELAKANG Sebagaimana diamanatkan dalam Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara dan Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, bahwa penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) berpedoman kepada Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) dengan memperhitungkan ketersediaan anggaran. RKPD merupaka penjabaran dari Rencana Pembangunan Jangka Menengah Derah (RPJMD) untuk jangka waktu 1 (satu) tahun, yang memuat rancangan kerangka ekonomi makro daerah, prioritas pembangunan daerah, rencana kerja dan pendanaannya, baik yang dilaksanakan langsung oleh Pemerintah Daerah maupun ditempuh dengan mendorong partisipasi masyarakat, dengan mengacu kepada Rencana Kerja Pemerintah (RKP). RKPD kemudian dijabarkan lebih lanjut ke dalam Rencana Kerja SKPD (Renja SKPD) untuk selanjutnya Renja SKPD dijabarkan ke dalam Rencana Kerja dan Anggaran (RKA). Penyusunan RKA merupakan kewajiban setiap SKPD dalam rangka mendanai program dan kegiatan yang berada di lingkungan SKPD tersebut. Usulan anggaran program dan kegiatan yang tertuang dalam RKA tersebut dijadikan dasar penyusunan Rancangan APBD. Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, salah satu pendekatan yang digunakan dalam rangka penyusunan RKA adalah pendekatan anggaran berbasis kinerja/prestasi kerja, merupakan pendekatan penganggaran yang mengutamakan keluaran /hasil dari program/kegiatan yang akan atau telah dicapai dengan kuantitas dan kualitas yang mengacu pada Rencana Kerja SKPD Tahun 2017. Setiap dana yang dianggarkan dalam rangka melaksanakan program/kegiatan, indikator kinerjanya harus terukur secara jelas, direpresentasikan berupa tolok ukur kinerja serta target/sasaran yang memenuhi aspek keadilan, efisiensi, efektivitas, transparansi, akuntabilitas dan disiplin anggaran serta memberikan manfaat pada masyarakat. Dengan penyusunan anggaran berbasis kinerja diharapkan rencana dan program-program pembangunan yang disusun dapat mengarah pada terwujudnya sasaran yang telah ditetapkan, tercapainya hasil yang optimal dari setiap belanja yang dilakukan guna meningkatkan kuantitas dan kualitas pelayanan publik, tercapainya efisiensi seta peningkatan produktivitas kualitas produk serta jasa untuk mewujudkan kesinambungan pembangunan dan kemandirian daerah. Oleh karena itu penerapan anggaran berbasis kinerja mengandung makna bahwa setiap penyelenggara pemerintah 1
berkewajiban untuk bertanggungjawab atas proses perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, pertanggungjawaban dan pelaporan serta penggunaan sumber dayanya. Dokumen penyusunan anggaran yang disampaikan oeh masingmasing kepala SKPD yang disajikan dalam format RKA-SKPD harus dapat memberikan informasi yang jelas tentang tujuan, sasaran serta korelasi antara besaran anggaran (beban kerja dan harga satuan) dengan manfaat dan hasil yang ingin dicapai dari suatu kegiatan yang dianggarkan. Beberapa prinsip dalam disiplin anggaran yang perlu diperhatikan dalam penyusunan anggaran daerah antara lain: (1) Pendapatan yang direncanakan merupakan perkiraan yang terukur secara rasional yang dapat dicapai untuk setiap sumber pendanaan, sedangkan belanja yang dianggarakan merupakan batas tertinggi pengeluaran belanja; (2) Pengangagran pengeluaran harus didukung dengan adanya kepastian tersedianya penerimaan dalam jumlah yang cukup dan tidak dibenarkan melaksanakan kegiata yang belum tersedia atau tidak mencukupi kredit anggarannya dalam APBD/Perubahan. (3) semua peneriaan dan pengeluaran daerah dalam tahun anggaran yang bersangkutan harus dimasukkan dalam APBD yang dilakukan melalui rekening kas umum daerah. Untuk melaksanakan penyusunan rencana anggaran kegiatan berbasis kinerja, SKPD memerlukan pedoman sehingga rencana anggaran kegiatan lebih terarah dan dapat dipertanggungjawabkan dalam mendukung keberhasilan pembangunan, yaitu Pedoman Penyusunan RKA-SKPD dan RKA-PPKD Pemerintah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung. II. MAKSUD DAN TUJUAN Maksud disusunnya Teknis Penyusunan RKA-SKPD/PPKD Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun Anggaran 2017 adalah sebagai acuan dalam menyusun RKA bagi SKPD dan PPKD yang merupakan bahan penyusunan APBD Provinsi Kepulauan Bangka Belitung TA. 2017 Adapun tujuan dari disusunnya teknis Penyusunan RKASKPD/PPKD adalah untuk menyamakan persepsi dalam menyusun dan merencanakan anggaran sesuai dengan ketentuan dan peraturan perundang-undangan. III. DASAR HUKUM 1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286); 2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355); 3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 Tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional ( Lembaran Negara Republik Indonesia 2
4.
5.
6.
7.
8.
Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421); Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438); Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 Tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049); Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemeritahan Daerah (Lembaran Negara Rpublik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sbagaimana telah beberaa kali diubah terakhir dengan UndangUndang Nomor 9 Tahun 201 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679); Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578); Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah.
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 39 Tahun 2012. 10. Peraturan Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Nomor 9 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah (Lembaran Darah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2007 Nomor 3 Seri E, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Nomor 39); 11. Peraturan Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Nomor 13 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Beitung Tahun 2007 Nomor 6 Seri A) 12. Peraturan Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Nomor 6 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung (Lembaran Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2008 Nomor 2 Seri A); 13. Peraturan Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Nomor 2 Tahun 2008 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Darah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2008 3
Nomor 1 seri E, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Nomor 40) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Nomor 10 Tahun 2015 (Lembaran Darah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2015 Nomor 7 seri E, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Nomor 57); 14. Peraturan Gubernur Kepulauan Bangka Belitung Nomor 57 Tahun 2015 Tentang Sistem dan Prosedur Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2015 Nomor 42 Seri A). IV. KETENTUAN UMUM 1. Daerah adalah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung 2. Pemerintah adalah Pemerintah Pusat 3. Pemerintah Daerah adalah Kepala Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom 4. Pemerintah Provinsi adalah Pemerintah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung 5. Gubernur adalah Gubernur Kepulauan Bangka Belitung 6. Wakil Gubernur adalah Wakil Gubernur Kepulauan Bangka Belitung 7. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah selanjutnya disingkat DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung 8. Kabupaten/Kota adalah Kabupaten/Koa di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung. 9. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu kepala daerah dan DPRD dalam penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah. 10. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung. 11. Keuangan Daerah adalah semua hak dan kewajiban daerah dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan daerah yang dapat dinilai dengan uang termasuk didalamnya segala bentuk kekayaan yang berhubungan dengan hak dan kewajiban darah tersebut. 12. Pengelolaan Keuangan Daerah adalah keseluruhan kegiatan yang meliputi perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, pertanggungjawaban, dan pngawasan keuangan daerah. 13. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan pemerintahan daerah yang dibahas dan disetujui bersama oleh pemerintah daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, dan ditetapkan dengan Peraturan Daerah. 14. Pemegang Kekuasaan Pengelolaan Keuangan Daerah adalah Gubernur yang karena jabatannya mempunyai kewenangan menyelenggarakan keseluruhan pengelolaan keuangan daerah 15. Bendahara Umum Daerah selanjutnya disingkat BUD adalah PPKD yang bertindak dalam kapasitas sebagai bendahara umum daerah. 4
16. Kuasa Bendahara Umum selanjutnya disingkat Kuasa BUD adalah pejabat yang diberi kuasa untuk melaksanakan sebagian tugas BUD 17. Satuan Kerja Perangkat Daerah selanjutnya disingkat SKPD adalah perangkat daerah pada pemerintah daerah selaku pengguna anggaran/pengguna barang. 18. Satuan Kerja Pengelola Keuangan Darah selanjutnya disingkat SKPKD adalah Dinas Pendapatan dan Pengelola Keuangan Daerah selanjutnya disingkat DPPKAD selaku pengguna anggaran/pengguna barang, yang juga melaksanakan pengelolaan keuangan daerah. 19. Pejabat Pengelola Keuangan Daerah selanjutnya disingkat PPKD adalah Kepala Satuan Kerja Pengelola Keuangan Daerah yang selanjutnya disingkat kepala SKPKD yang mempunyai tugas melaksanakan pengelolaan anggaran pendapatan dan belanja daerah dan bertindak sebagai Bendaharra Umum Daerah. 20. Pengguna Anggaran dalah pejabat pemegang kewenangan penggunaan anggaran untuk melaksanakan tugas pokok dan fungsi satuan kerja perangkat daerah yang dipimpinnya. 21. Kuasa Penggunaan Anggaran dalah pejabat yang diberi kuasa untuk melaksanakan sebagian kewenangan pengguna anggaran dalam melaksanakan sebagian tugas dan fungsi satuan kerja perangkat daerah. 22. Unit kerja dalah bagian dari satuan kerja perangkat daerah yang melaksanakan satu atau beberapa program. 23. Tim Anggaran Pemerintah Daerah selanjutnya disingkat TAPD adalah tim yang ditetapkan dengan Keputusan Gubernur yang dipimpin oleh Sekretaris Daerah yang mempunyai tugas menyiapkan serta melaksanakan kebijakan Gubernur dalam rangka penyusunan anggaran pendapatan dan belanja daeah yang anggotanya terdiri dari pejabat perencana daerah, pejabat pengelola keuangan daerah dan pejabat lainna sesuai dengan kebutuhan. 24. Kebijakan Umum Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah selanjutnya disingkat KUA adalah dokumen yang memuat kebijakan bidang pendapatan, belanja dan pembiayaan serta asumsi yang mendasarinya untuk periode 1 (satu) tahun. 25. Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara selanjutnya disingkat PPAS adalah rancangan program prioritas dan patokan batas maksimal anggaran yang dibrikan kepada Satuan Kerja Perangkat Daerah untuk setiap program sebagai acuan dalam penyusunan rencana kerja dan anggaran satuan kerja perangkat daerah sebelum disepakati dengan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah. 26. Prakiraan Maju adalah perhitungan kebutuan dana untuk tahun anggaran berikutnya dari tahun yang direncanakan guna memastikan kesinambungan program dan kegiatan yang telah disetujui dan menjadi dasar penyusunan anggaran tahun berikutnya. 27. Penganggaran terpadu adalah penyusunan rencana keuangan tahunan yang dilakukan secara terintegrasi untuk seluruh jenis belanja guna melaksanakan kegiatan pemerintahan yang didasarkan pada prinsip pencapaian fisiensi alokasi dana 5
28. Urusan Pemerintahan adalah fungsi-fungsi pemerintahan ang menjadi hak dan kewajiban setiap tingkatan dan/atau susunan pemerintahan untuk mengatu dan mengurus fungsi-fungsi tersebut yang menjadi kewenangan dalam rangka melindungi, melayani, memberdayakan dan mensejahterakan masyarakat. 29. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah yang selanjutnya disingkat RPJMD adalah dokumen perencanaan untuk periode (lima) tahun. 30. Rencana Pembangunan Tahunan Daerah yang selanjutnya disebut Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) adalah dokumen perencanaan daerah untuk periode 1 (satu) tahun. 31. Rencana Kerja dan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Darah selanjutnya disingkat RKA-SKPD adalah dokumen perencanaan dan penganggaan yang berisi rencana pendapatan, rencana kerja belanja, program dan kegiatan Satuan Perangkat Kerja Daerah serta rencana pembiayaan sebagai dasar penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah 32. Rencana Kerja dan Anggaran Pejabat Pengelola Keuangan Daerah selanjutnya disingkat RKA-PPKD adalah Rencana Kerja dan Anggaran badan/dinas/biro keuangan/bagian keuangan selaku Bendahara Umum Daerah. 33. Kinerja adalah keluaran/hasil dari kegiatan/program yang akan atau telah dicapai sehubungan dengan penggunaan anggaran dengan kuantitas dan kualitas yang terukur. 34. Program adalah penjabaran kebijakan satuan kerja perangkat daerah dalam bentuk upaya yang berisi satu atau lebih kegiatan dengan menggunajan sumber daya yang disediakan untuk mencapai hasil yang terukur sesuai dengan misi satuan kerja prangkat daerah. 35. Kegiatan adalah sebagian dari program yang dilaksanakan oleh satu atau lebih unit kerja pada satuan kerja perangkat kerja daerah sebagai bagian dari pencapaian sasaran terukur pada suatu program dan terdiri dari sekumpulan tindakan pengerahan sumber daya baik yang berupa pesonil (sumber daya manusia), barang modal termasuk peralatan dan teknologi, dana atau kombinasi dari beberapa atau ke semua jenis sumbr daya tersebut sebagai masukan (input) untuk menghasilkan keluaran (output) dalam bentu barang dan jasa 36. Sasaran (target) adalah hasil yang diharapkan dari suatu progam atau keluaran yang diharapkan dari suatu kegiatan. 37. Keluaran (Output) adalah barang atau jasa yang dihasilkan oleh kegiatan yang dilaksanakan untuk mendukung pencapaian sasaran dan tujuan program dan kebijakan. 38. Hasil (Outcome) adalah segala sesuatu yang mencerminkan berfungsinya keluaran dari kegiatan-kegiatan dalam satu program. 39. Penerimaan Daerah adalah uang yang masuk ke kas daerah 40. Pengeluaran daerah adalah uang yang keluar dari kas daerah. 41. Pendapatan daerah adalah hak Pemerintah Darah yang diakui sebagai penambah nilai kekayaan bersih. 42. Belanja Daerah adalah kewajiban Pemerintah Daerah yang diakui sebagai pengurang nilai kekayaan bersih. 6
43. Surplus Anggaran Daerah selisih lebih antara pendapatan daerah dan belanja daerah. 44. Defisit Anggaran Daerah adalah selisih kurang antara pendapatan daerah dan belanja daerah. 45. Pembiayaan Daerah adalah semua penerimaan yang perlu dibayar kembali dan atau pengeluaran yang akan diterima kembali, baik pada tahun anggaran yang bersangkutan maupun pada tahun-tahun anggaran berikutnya. 46. Sisa Lebih Perhitungan Anggaran selanjutnya disingkat SiLPA adalah selisih lebih realisasi penerimaan dan pengeluaran anggaran selama satu periode anggaran. 47. Pinjaman Daerah adalah semua transaksi yang mengakibatkan daerah menerima sejumlah uang atau menerima manfat yang bernilai uang dari pihak lain sehingga daerah dibebani kewajiban untuk membayar kembali. 48. Piutang Daerah adalah jumlah uang yang wajib dibayar kepada pemrintah daerah dan/atau hak pemerintah daerah yang dapat dinilai dengan uang sebagai akibat perjanjian atau akibat lainnya berdasarkan peraturan perundang-undangan atau akibat lainnya yang sah. 49. Dana Cadangan adalah dana yang disisihkan guna mendanai kegiatan yang memerlukan dana relatif besar yang tidak dapat dipenuhi dalam satu tahun anggaran. 50. Investasi adalah penggunaan aset untuk memperoleh manfaat ekonomis seperti bunga, deviden, royalti, manfaat sosial dan/atau manfaat lainnya sehingga dapat meningkatkan kemampuan pemerintah dalam rangka pelayanan kepada masyarakat. 51. Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah selanjutna disingkat DPA-SKPD adalah dokumen yang memuat pendapatan, belanja dan pmbiayaan yang digunakan sebagai dasar pelaksanaan anggaran oleh pengguna anggaran. 52. Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah selanjunya disingkat DPPA-SKPD adalah dokumen yang memuat perubahan pendapatan, belanja dan pembiayaan yang digunakan sebagai dasar pelaksanaan perubahan anggaran oleh pengguna anggaran. 53. Anggaran Kas adalah dokumen perkiraan arus kas masuk yang bersumber dari penerimaan dan perkiraan arus kas keluar untuk mengatur ketersediaan dana yang cukup guna mendanai pelaksanaan kegiatan dalam satu periode. 54. Utang Daerah adalah jumlah uang yang wajib dibayar pemerintah daerah dan/atau kewajiban pemerintah daerah yang dapat dinilai dengan uang berdasarkan peraturan perundang undangan, perjanjian, atau berdasarkan sebab lainya yang sah. 55. Pengguna Barang adalah pejabat pemegang kewenangan penggunaan barang milik daerah 56. Pendapatan Asli Darah selanjutnya disingkat PAD adalah pendapatan yang diperoleh daerah yang dipungut berdasarkan peraturan darah sesuai dengan peraturan prundang-undangan. 7
57. Dana Perimbangan adalah dana yang berasal dari anggaran pendapatan dan belanja negara yang dialokasikan kepada daerah untuk mendanai kebutuhan daerah dalam rangka pelaksanaan desentralisasi. 58. Belanja Tidak Langsung adalah belanja yang dianggarkan tidak terkait secara langsung dengan pelaksanaan program dan kegiatan. 59. Belanja Langsung adalah belanja yang dianggarkan terkait scara langsung dengan pelaksanaan program dan kegiatan. 60. Dana Alokasi Umum selanjutnya disingkat DAU adalah dana yang bersumber dari anggaran pendapatan dan belanja negara yang dialokasikan dengan tujuan pemerataan kemampuan keuangan antar daerah untuk mendanai kebutuhan daerah dalam rangka pelaksanaan desentralisasi. 61. Dana Alokasi khusus selanjutnya disingkat DAK adalah dana yang bersumber dari anggaran pendapatan dan belanja negara yang dialokasikan kepada daerah tertentu dengan tujuan untuk membantu mendanai kegiatan khusus yang merupakan urusan daerah dan sesuai dengan prioritas nasional. 62. Belanja tidak terduga adalah belanja daerah yang digunakan untuk keperluan penanganan bencana alam, bencana sosial dan pengeluaran tidak terduga lainnya yang sangat diperlukan dalam rangka penyelenggaraan kewenangan Pemerintah Daerah. V. RUANG LINGKUP Ruang lingkup penyusunan RKA-SKPD dan RKA-PPKD Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun Anggaran 2017, meliputi materi sebagai berikut: 1. AZAS UMUM DAN STRUKTUR APBD 1.1 AZAS UMUM APBD disusun sesuai dengan kebutuhan penyelenggara pemerintahan dan kemampuan pendapatan daerah A. Penyusunan APBD sebagaimana dimaksud pada angka (1) berpdoman kepada RKPD dalam rangka mewujudkan pelayanan kepada masyarakat untuk tercapainya tujuan bernegara B. Dalam Penyusunan APBD, penganggaran pengeluaran sebagaimana dimaksud pada angka (1) harus didukung dengan adanya kepastian tersedianya penerimaan dalam jumlah yang cukup. C. Pendapatan daerah, belanja daerah dan pembiayaan daerah dianggarkan secara bruto dalam APBD. 1.2 STRUKTUR APBD Struktur APBD merupakan satu kesatuan terdiri dari: A. Pendapatan daerah; B. Belanja Daerah; C. Pembiayaan daerah 8
A. Pendapatan Daerah adalah semua hak daerah yang diakui sbagai pnambahan nilai kekayaan bersih dalam priode tahun anggaran yang bersangkutan. 1. Struktur Pendapatan daerah: 1.1. Pendapatan Asli Daerah 1.1.1. Pajak Daerah 1.1.2. Retribusi Daerah Pajak daerah dan Retribusi Daerah dirinci menurut objek pendapatan sesuai dngan undangundang tentang pajak daerah dan retribusi daerah. 1.1.3. Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang dipisahkan Terdiri dari: a. Bagian laba atas penyertaan modal pada perusahaan milik daerah/BUMD; b. Bagian laba atas penyertaan modal pada perusahaan milik pemerintah/BUMN; dan c. Bagian laba atas penyertaan modal pada perusahaan milik swasta atau kelompok usaha masyarakat. 1.1.4. Lain-lain pendapatan asli daerah yang sah Jenis lain-lain pendapatan asli daerah yang sah disediakan untuk menganggarkan penerimaan daerah yang tidak termasuk dalam jenis pajak daerah, retribusi daerah dan hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan, terdiri dari: a. Hasil penjualan kekayaan daerah yang tidak dipisahkan secara tunai atau angsuran/cicilan; b. Jasa giro; c. Pendapatan Bunga; d. Penerimaan atas tuntutan ganti kerugian daerah; e. Penerimaan komisi, potongan ataupun bentuk lain sebagai akibat dari penjualan dan/atau pengadaan barang dan jasa oleh daerah. f. Pendapatan denda atas keterlambatan pelaksanaan pekerjaan; g. Pendapatan denda pajak; h. Pendapatan denda retribusi; i. Pendapatan hasil eksekusi atas jaminan; j. Pendapatan dari pengembalian; k. Fasilitas sosial dan fasilitas umum; l. Pendapatan dari penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan m. Pendapatan dari BLUD 2. Dana Perimbangan Kelompok pendapatan dana perimbangan dibagi menurut jenis pendapatan yang terdiri dari: 9
2.1. Dana bagi hasil; a. Bagi Hasil Pajak b. Bagi Hasil bukan Pajak 2.2. Dana Alokasi Umum 2.3. Dana Aokasi Khusus Jenis Dana Alokasi Khusus dirinci menurut objek pendapatan menurut kegiatan yang ditetapkan oleh pemerintah. DAK tediri dari DAK Fisik dan DAK Non Fisik 3. Lain–lain pendapatan daerah yang sah dibagi menurut pendapatan yang mencakup: 3.1. Hibah berasal dari pemerintah, pemerintah daerah lainnya, badan/lembaga/organisasi swasta dalam negeri, kelompok masyarakat/perorangan dan lembaga luar negeri yang tidak mengikat; 3.2. Dana darurat dari pemerintah dalam rangka penanggulangan korban/kerusakan akibat bencana alam; 3.3. Bantuan keuangan dari Pemerintah Daerah lainnya. B. Belanja Daerah dipergunakan dalam rangka mendanai pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan provinsi yang terdiri dari urusan wajib, urusan pilihan dan urusan yang penangangannya dalam bagian atau bidang tertentu yang dapat dilaksanakan bersama antara pemerintah dan pemerintah daerah atau antar pemerintah daerah yang ditetapkan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. 1. Struktur Belanja Daerah 1.1. Belanja menurut kelompok belanja terdiri dari: 1.1.1. Belanja Tidak Langsung a. Belanja Pegawai Belanja kompensasi, dalam bentuk gaji/uang representasi dan tunjangan, serta penghasilan lainnya yang diberikan kepada Gubernur, wakil gubernur, pimpinan dan anggota DPRD serta pegawai negeri sipil yang ditetapkan sesuai dengan ketentuan perundangan-undangan. b. Bunga; Penganggaran pmbayaran bunga utang yang dihitung atas kewajiban pokok utang berdasarkan perjanjian pinjaman jangka pendek, jangka menengah dan jangka panjang. c. Subsidi; Penganggaran bantuann biaya produksi kepada perusahaan/lembaga tertentu agar harga jual produksi/jasa yang dihasilkan dapat terjangkau oleh masyarakat banyak. d. Hibah; 10
e.
f.
g.
h.
Digunakan untuk menganggarkan pemberian hibah dalam bentuk uang/barang dan/atau jasa kepada pemerintah atau pemerintah daerah lainnya, perusahaan daerah, masyarakat dan organisasi kemasyarakatan sesuai dengan kemampuan keuangan daerah yang secara spesifik telah ditetapkan dalam peraturan gubernur tersendiri Bantuan sosial; Digunakan untuk menganggarkan pemberian bantuan yang bersifat sosial kemasyarakatan dalam bentuk uang dan/atau barang kepada kelompok/anggota masyarakat yang ditetapkan tersendiri dengan peraturan gubernur. Belanja Bagi Hasil; Digunakan untuk menganggarkan dana bagi hasil yang bersumber dari pendapatan provinsi kepada kabupaten/kota kepada pemerintah daerah lainnya sesuai dengan ketentuan perundang-undangan. Bantuan Keuangan; Digunakan untuk menganggarkan bantuan keuangan yang bersifat umum dan khusus dari provinsi kepada kabupaten/kota, pemerintah desa dan kepada pemerintah daerah lainnya dalam rangka pemerataan dan/atau peningkatan kemampuan keuangan dan kepada partai politik. Belanja tidak terduga. Merupakan belanja untuk kegiatan yang sifatnya tidak biasa atau tidak diharapkan berulang seperti penanggulangan bencana alam dan bencana sosial yang tidak diperkirakan sebelumnya, termasuk pengembalian atas kelebihan penerimaan daerah tahun-tahun sebelumnya yang telah ditutup.
2. Belanja Langsung 2.2. Belanja langsung digunakan untuk melaksanakan program dan kegiatan pemerintahan daerah dianggarkan pada belanja SKPD berkenaan 2.3. Kelompok belanja langsung dari suatu kegiatan dibagi menurut jenis belanja yang terdiri dari 2.3.1. Belanja pegawai; Digunakan untuk pengeluaran honorarium/upah dalam melaksanakan program dan kegiatan pemerintah provinsi 11
2.3.2. Belanja barang dan jasa Digunakan untuk menganggarkan pengadaan barang dan jasa yang nilai manfaatnya kurang dari 12 (dua belas) bulan dalam melaksanakan program dan kegiatan pemerintah daerah, termasuk barang yang akan diserahkan atau dijual kepada masyarakat atau pihak ketiga. 2.3.3. Belanja modal Digunakan untuk pengeluaran yang dilakukan dalam rangka pengadaan aset tetap berwujud yang mempunyai nilai manfaat lebih dari 12 (dua belas) bulan untuk digunakan dalam kegiatan-kegiatan pemerintahan. Nilai aset tetap berwujud yang dianggarkan dalam belanja modal sebesar harga beli/bangunan aset ditambah seluruh belanja yang terkait dengan pengadaan/pembangnunan aset sampai aset tersebut siap digunakan. C. Pembiayaan Daerah adalah penerimaan pembiayaan dan pengeluaran pembiayaan. 1. Penerimaan pembiayaan sebagaimna dimaksud; 1.1. Pencairan Dana Cadangan 1.2. Hasil penjualan kekayaan daerah yang dipisahkan 1.3. Penerimaan pinjaman daerah 1.4. Penerimaan kembali pemberian pinjaman 1.5. Penerimaan piutang daerah 2. Pengeluaran Pembiayaan sebagaimana dimaksud; 2.1. Pembentukan Dana Dana Cadangan 2.2. Penanaman modal (investasi) Pemerintah Daerah 2.3. Pembayaran pokok utang 2.4. Pemberiaan pinjaman daerah 3. Pembiayaan Netto merupakan selisih antara penerimaan pembiayaan dengan pengeluaran pembiayaan 4. Jumlah pembiayaan neto harus dapat menutup defisit anggaran. 2. PROSEDUR DAN TEKNIS PENYUSUNAN RKA A. Prosedur Penyusunan RKA RKA-SKPD dan RKA-PPKD merupakan dokumen perencanaan dan penganggaran yang memuat rencana target pendapatan dan rencana belanja untuk masing-masing program dan kegiatan serta rencana pembiayaan untuk tahun yang direncanakan dirinci sampai dengan rincian obyek pendapatan dan belanja dan pembiayaan serta prakiraan maju untuk tahun berikutnya sebagai dasar penyusunan APBD. RKA-SKPD memuat rincian anggaran pendapatan, belanja menurut program dan kegiatan serta memuat informasi tentang 12
urusan pmerintahan daerah, organisasi, standar biaya, prestasi kerja yang akan dicapai dari program dan kegiatan. RKA-PPKD merupakan dokumen rencana kerja dan anggaran Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Asset Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung selaku SKPKD. RKA-PPKD memuat rincian pendapatan yang berasal dari dana perimbangan dan pendapatan hibah, serta rincian belanja tdak langsung yang terdiri dari belanja bunga, subsidi, belanja hibah, belanja bantuan sosial, belanja bagi hasil kepada Pemerintah Kabupaten/Kota, Belanja Bantuan Keuangan kepada Pemerintah Kabupaten/Kota/Pemdes/Parpol dan Belanja tidak terduga, rincian penerimaan pembiayaan dan pengeluaran pembiayaan. 1.1. Proses Penyusunan RKA 1.1.1. Prosedur Penyusunan RKA-SKPD a. RKA-SKPD dibuat oleh Kepala SKPD mengacu kepada Nota Kesepakatan KUA dan PPAS antara Pemerintah Daerah dengan DPRD b. Berdasarkan surat edaran gubernur, kepala SKPD menyusun RKA-SKPD dan kepala SKPKD menyusun RKA-PPKD c. Dalam penyusunan RKA dilengkapi dengan daftar rincian program dan kegiatan dan dokumen pendukung lainnya. d. RKA-SKPD disusun menggunakan bantuan sistem informasi pengelolaan keuangan daerah (SIPKD) e. Untuk program dan kegiatan yang didanai dari DAK dibuat dalam RKA tersendiri f. SKPD menyusun rancangan anggaran kas bulanan dan triwulan bersamaan dengan penyusunan RKA untuk mempermudah input ke dalam SIPKD 1.2. Prosedur Penyusunan RKA-PPKD 1.2.2. Rencana Kerja Anggaran-Satuan Kerja Perangkat Daerah dibuat oleh Kepala DPPKAD mengacu kepada Nota Kesepakatan KUA dan PPAS antara Pemerintah Daerah dengan DPRD 1.2.3. Rencana Kerja Anggaran-Satuan Kerja Perangkat Daerah disusun menggunakan bantuan sistem informasi pengelolaan keuangan daerah (SIPKD) 1.2.4. Satuan Kerja Perangkat Daerah menyusun rancangan anggaran kas bulanan dan triwulan bersamaan dngan penyusunan RKA untuk mempermudah input ke dalam SIPKD
13
Gbr.1 bagan alir penyusunan RKA-SKPD dan RKA-PPKD
1. RKA yang disusun SKPD: a. Formulir RKA-SKPD, berisi ringkasan anggaran pendapatan dan belanja b. Formlir RKA-SKPD 1 berisi rincian anggaran pendapatan untuk SKPD pemungut c. Formulir RKA-SKPD 2.1 berisi rincian anggaran belanja tidak langsung SKPD; Belanja pegawai d. Formulir RKA-SKPD 2.2 berisi rekapitulasi anggaran belanja langsung menurut program dan kegiatan SKPD. e. Formulir RKA-SKPD 2.2.1 berisi rincian anggaran belanja langsung menurut program dan kegiatan SKPD 2. RKA yang disusun SKPKD: a. Formulir RKA-PPKD, berisi ringkasan anggaran pendapatan, belanja dan pembiayaan PPKD b. Formlir RKA-PPKD 1 berisi rincian anggaran pendapatan PPKD c. Formulir RKA-PPKD 2.1 berisi rincian anggaran belanja tidak langsung PPKD d. Formulir RKA-PPKD 3.1 berisi rincian anggaran penerimaan pembiayaan daerah e. Formulir RKA-PPKD 3.2 berisi rincian anggaran pengeluaran pembiayaan daerah 2. Pembahasan RKA-SKPD dan RKA-PPKD RKA-SKPD yang telah disusun oleh masing-masing SKPD dan RKAPPKD yang disusun oleh SKPD selanjutnya disampaikan kepada PPKD untuk dibahas lebih lanjut oleh TAPD. Pembahasan tersebut dilakukan untuk menelaah: a. Kesesuaian antara RKA-SKPD/RKA-PPKD dengan KUA, PPAS, prakiraan maju pada RKA-SKPD/RKA-PPKD tahun berjalan yang disetujui tahun sebelumnya dan dokumen perencanaan lainnya. b. Kesesuaian rencana anggaran dengan ASB, Standar satuan harga dan standar harga barang dan jasa 14
c. Kelengkapan instrumen pengukuran kinerja yang meliputi capaian kinerja, indikator kinerja, kelompok sasaran kegiatan dan standar pelayanan minimal d. Proyeksi prakiraan maju untuk tahun anggaran berikutnya e. Sinkronisasi proogram dan kegiaan antar SKPD dengan memperhatikan azas tertib, taat, efektif, efisien, ekonomis, transparan, bertanggungjawab, kepatutan, keadilan dan bermanfaat untuk masyarakat. Dalam hal hasil pembahasan RKA-SKPD/RKA-PPKD terdapat ketidaksesuaian, SKPD/SKPKD melakukan penyempurnaan. B. Teknis Penyusunan RKA 1. Pendapatan Daerah Tata cara pencantuman anggaran pendapatan pada RKA-SKPD dan RKA-PPKD adalah sebagai berikut: 1.1. Pendapatan Asli Daerah Menampung penganggaran penerimaan kas umum daerah pada SKPD pemungut berupa pajak darah, retribsi daerah, hasil pengelolaan kekayaan yang dipisahkan dan lain-lain pendapatan asli daerah yang sah. Pajak daerah, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan, lain-lain pendapatan asli daerah yang sah yang ditransfer langsung ke kas daerah, dana perimbangan dan lain-lain pendapatan daerah yang sah dianggarkan pada SKPKD Retribusi daerah, komisi, potongan, keuntungan selisih nilai tukar rupiah, pendapatan dari penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan, hasil penjualan kekayaan daerah yang tidak dipisahkan dan hasil pemanfaatan atau pendayagunaan kekayaan daerah yang tidak dipisahkan yang dibawah penguasaan pengguna anggaran/pengguna barang dianggarkan pada SKPD 1.2. Dana Perimbangan Pendapatan yang besumber dari dana perimbangan dianggarkan oleh SKPD pada RKA PPKD berdasarkan Perpres, apabila PEraturan yang mengatur alokasi pendapatan belum ada maka target pendapatan berdasarkan tahun sebelumnya. 1.3. Lain – lain pendapatan yang sah Pendapatan yang dianggarkan oleh SKPKD pada RKA – PPKD. 2. Belanja Daerah 2.1. Belanja tidak langsung Dianggarkan sebesar jumlah plafon anggaran sementara belanja tidak langsung masing-masing SKPD yang tercantum dalam rancangan PPAS Tahun Anggaran 2017 dengan perhitungan sebagai berikut : 15
a. Gaji dan Tunjangan Pegawai dihitung berdasarkan jumlah pegawai SKPD dikali 14 bulan ditambah acress 2,5% b. Belanja Pimpinan dan Anggota DPRD dianggarkan sesuai ketentuan peraturan perundangan yang berlaku. c. Belanja Penerimaan Lainnya untuk Gubernur/Wakil Gubernur berupa Penunjang operasional Gubernur/Wakil Gubernur dianggarkan berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2000. d. Perhitungan tunjangan komunikasi intensif pimpinan dan anggota DPRD berdasarkan pengelompokan tunjangan komunikasi pimpinan dan anggota DPRD berdasarkan kemampuan keuangan daerah. (PP 21/2007), dianggarkan pada pos Sekrtariat DPRD. e. Tambahan Penghasilan PNS diberikan kepada Pegawai Negri Sipil dan Calon Pegawai Negeri Sipil dalam rangka prestasi kerja motivasi kerja dan kesejahteraan umum pegawai berdasarkan pertimbangan objektif, kewajaran dan kemampuan keuangan daerah. Bentuk tambahan penghasilan pegawai di lingkungan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung berdasarkan kriteria yang ditetapkan oleh Gubernur Kepulauan Bangka Belitung dan telah disetujui oleh DPRD. f. Gaji dan Tunjangan agar dihitung dengan cermat, untuk menghindari kekurangan gaji atau sisa yang cukup besar pada akhir tahun anggaran. g. Iuran BPJS Kesehatan dihitung sebesar 3% dari jumlah Gaji Pokok dan Tunjangan Keluarga. h. Iuran BPJS Ketenagakerjaan dihitung sebesar 0,54% dari jumlah Gaji Pokok Terdiri dari Jaminan Kecelakaan Kerja sebesar 0,24% dan Jaminan Kematian sebesar 0,3% i.
Penganggaran penyelenggaraan jaminan kesehatan bagi Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah serta Pempinan dan Anggota DPRD dihitung sebesar 3% dari gaji pokok/uang representasi dan tunjangan keluarga serta dialokasikan pada rincian obyek iuran BPJS kesehatan. Penyediaan anggaran di luar cakupan penyelenggaraan jaminan kesehatan yang disediakan oleh BPJS tidak diperkenankan dianggarkan dalam APBD.
j.
Belanja Bunga, Belanja Subsidi, Hibah dan Bansos dalam bentuk uang, Belanja Bagi Hasil kepada Kab/kota, Bantuan keuangan kepada pemerintah kab/kota/pemdes/parpol dan belanja tidak terduga dianggarkan pada SKPKD. 16
k. Belanja Hibah dan Bantuan Sosial berupa uang dianggarkan berdasarkan yang tercantum pada rancangan PPAS dan telah diveifikasi oleh SKPD yang ditunjuk oleh Gubernur dan dirinci penerima dan nominal bantuannya. l.
Penganggaran belanja bagi hasil kepada Kab/Kota berdasarkan targt Pajak yang ditetapkan sebagai pendapatan.
m. Penganggaran Bantuan keuangan kepada pemerintah Kab/kota/pemdes dan parpol berdasarkan yang telah tercantum dalam KUA-PPAS n. Belanja Bagi Hasil Pajak dianggarkan dengan memperhitungkan rencana pendapatan pajak daerah TA. 2017. sesuai ketentuan yang berlaku dan memperhitungkan kekurangan tahun anggaran sebelumnya. o. Bantuan Keuangan kepada Kabupaten/Kota dan Pemerintahan Desa dianggarkan sesuai kemampuan keuangan daerah setelah alokasi belanja yang diwajibkan oleh peraturan perundang-undangan dipenuhi oleh Pemerintah Daerah dalam APBD TA. 2017. p. Bantuan Keuangan kepada Partai Politik dianggarkan pada Belanja Bantuan Keuangan sesuai ketentuan yang berlaku. q. Apabila terdapat selisih lebih antara plafon anggaran sementara belanja tidak langsung dalam rancangan PPAS dengan perhitungan belanja, maka selisih lebih tersebut digunakan untuk menurunkan defisit anggaran. r. Apabila terdapat selisih kurang antara plafon anggaran sementara belanja tidak langsung dalam rancangan PPAS dengan perhitungan belanja, maka selisih kurang tersebut akan diperhitungkan dalam perubahan APBD Tahun Anggaran 2017. 2.2. Belanja langsung : Belanja Langsung dianggarkan sebesar nilai plafon belanja langsung masing-masing program dan kegiatan pada rancangan PPAS tahun anggaran 2017 yang dirinci ke dalam jenis belanja pegawai, barang dan jasa serta belanja modal, obyek belanja dan rincian obyek belanja sesuai dengan kebutuhan serta prakiraan maju untuk tahun berikutnya. 17
2.2.1. Belanja Pegawai Belanja pegawai merupakan pemberian honor yang terkait dengan output kegiatan yang terdiri dari: 1) Penganggaran Honorarium bagi PNSD; a. Honor pengelola keuangan daerah b. Honor pengelola barang dan jasa c. Honor pengelola informasi teknologi; honor SIPKD, LPSE, SIMBADA d. Honor Tim Kegiatan; honor Panitia kegiatan, Honor TAPD, TPHD, Baperjakat, TP-TGR 2) Honorarium Pengelola Keuangan Daerah dianggarkan pada Program Pelayanan Administrasi Perkantoran kegiatan Administrasi Keuangan (Program 01) untuk 12 bulan dengan klasifikasi sebagai berikut : a. Koordinator Pengeloaan Keuangan Daerah b. BUD c. Kuasa BUD d. Pengguna Anggaran e. Kuasa Pengguna Anggaran f. Pejabat Penatausahan Keuangan (PPK-SKPD) g. Pejabat Pengadaan Barang dan Jasa h. Pejabat Penerima Hasil Pekerjaan i. Bendahara Penerimaan j. Bendahara Pengeluaran k. Bendahara Barang l. Pengurus/Penyimpan Barang m. Kepala Ruang n. Bendahara Penerimaan Pembantu o. Bendahara Pengeluaran Pembantu p. Staf Pengelola Keuangan pada Bendahara Pengeluaran maksimal 4 orang q. Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) untuk kegiatan rutin/operasional SKPD maksimal 4 orang Plafond Honorarium PPTK berdasarkan Pagu Kegiatan yang Tertinggi. Penganggaran honorarium berdasarkan klasifikasi sebagaimana huruf a s.d huruf q di atas tidak diperkenankan dianggarkan dalam program lainnya, kecuali honorarium untuk PPTK yang dapat dianggarkan dalam kegiatan diluar program 01. Dalam hal Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) yang ditunjuk bukan Kuasa 18
Pengguna Anggaran, honorarium dianggarkan pada kegiatan yang bersangkutan. 3) Honorarium Pegawai Non PNS dianggarkan sebagai berikut : a. Tenaga Honorer untuk menunjang operasional kantor : Satpam, Penjaga Malam, Pengemudi, Petugas kebersihan dan pramubakti dianggarkan pada kegiatan Jasa Pelayanan Penunjang dan Pengelolaan Administrasi Perkantoran. b. Tenaga Honorer yang menunjang upaya pelayanan kesehatan dianggarkan pada kegiatan Jasa Pelayanan Penunjang Kesehatan. c. Tenaga Honorer (Tenaga Honorer Teknis) yang dipekerjakan untuk mendukung pelaksanaan kegiatan Fungsi SKPD; Satuan Polisi Pamong Praja, Polisi Hutan, dan tenaga teknis lainnya dianggarkan pada kegiatan yang ada korelasinya dengan tugas tenaga honorer dimaksud dan disesuaikan dengan beban kerja pada kegiatan tersebut. Penganggaran honorarium tersebut di atas huruf a s/d c dianggarkan 13 bulan Penganggaran honorarium untuk Tenaga Honorer selain huruf a s/d c adalah 12 bulan atau disesuaikan dengan lamanya pelaksanaan kegiatan dimaksud. 2.2.2. Belanja Barang dan Jasa 1) Penganggaran perjalanan a. Perjalanan dinas pada kegiatan Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah dan koordinasi, konsolidasi ke dalam daerah diuraikan dengan rincian: Uang Harian (tahun) Biaya Transpor (tahun) Biaya Penginapan (tahun) b. Perjalanan dinas pada kegiatan lainnya agar diuraikan dengan rincian Uang Harian (diuraikan berdasarkan jabatan/eselon/golongan/non PNS) Biaya Transpor (OT) Biaya Penginapan (OH) 19
2) Uang saku diberikan kepada peserta yang mengikuti kegiatan Seminar/Rakor/Sosialisasi/Diseminasi/FGD/ Kegiatan sejenis yang tidak menggunakan biaya perjalanan dinas dianggarkan pada jenis belanja barang dan jasa, objek belanja uang saku 3) Uang yang diberikan kepada pihak ketiga/masyarakat dalam rangka pemberian hadiah pada kegiatan yang bersifat perlombaan atau penghargaan atas suatu prestasi dianggarkan pada Belanja Barang dan Jasa 4) Penganggaran untuk pengadaan barang (temasuk aset tetap) yang akan diserahkan kepada pihak ketiga/masyarakat pada tahun berkenaan, dianggarkan dalam kelompok belanja langsung yang diformulasikan ke dalam program dan kegiatan yang diuraikan pada jenis belanja barang dan jasa Penganggaran barang dimaksud sebesar harga beli/bangun barang/jasa yang akan diserahkan kepada pihak ketiga/masyarakat ditambah seluruh belanja yang terkait dengan pengadaan/pembangunan barang/jasa sampai siap diserahkan (full costing). 5) Plafon biaya Pemeliharaan rutin Kendaraan Dinas/operasional roda 4 untuk 1 (satu) unit per tahun maksimal sebesar: Rp. 35.200.000,00 (kendaraan Operasional) dan Rp. 44.800.000,00 (kendaraan dinas Eselon II) dengan perincian sebagai berikut : a.Jasa Servis/Oli Rp. 5.000.000,00 b. Penggantian suku cadang Rp. 6.000.000,00 c. BBM : Untuk kendaraan operasional 200 liter x Rp.8.000,00 x 12 bulan = Rp.19.200.000,00 Untuk kendaraan Eselon II 300 liter x Rp.8.000,00 x 12 bulan = Rp. 44.800.000,00 d. Ban
: 4 buah x Rp. 1.000.000,00 Rp. 4.000.000,00 e. Accu Rp. 1.000.000,00 f. Pajak Kendaraan sesuai ketetapan pajak
=
Penganggaran BBM untuk kendaraan lainnya/khusus (ambulance, mobil patroli, mobil SAMSAT keliling, mobil pemadam 20
kebakaran, mobil perpustakaan keliling dan lain-lain) dianggarkan pada kegiatan yang sesuai penggunaaan kendaraan tersebut. 6) Plafon biaya Pemeliharaan Kendaraan dinas/operasional roda 2 untuk 1 (satu) unit per tahun maksimal sebesar Rp. 3.570.000,00 dengan perincian sebagai berikut : a. Jasa Servis/Oli = Rp. 500.000,00 b. Penggantian Suku Cadang = Rp. 500.000,00 c. BBM : 20 liter x Rp.8.000,00 x 12 bulan = Rp. 1.920.000,00 d. Ban : 2 buah x Rp.200.000,00 = Rp. 400.000,00 e. Accu Rp. 250.000,00 f. Pajak Kendaraan sesuai ketetapan pajak 7) Plafond penganggaran untuk paket pertemuan kegiatan yang diselenggarakan di Hotel adalah sebagai Berikut : a. Kegiatan
dalam lintas SKPD di lingkup Provinsi/Kab/Kota (maksimal Hotel Bintang 3):
Paket Fullboard =Rp. 650.000,00 (OH) Paket Fullday =Rp. 300.000,00 (OH) Paket Halfday =Rp. 200.000,00 (OH)
*Peserta dibawah 100 orang dihadiri oleh Eselon 2 *Peserta minimal 100 Orang dihadiri oleh Eselon 2 kebawah. b. Kegiatan
dengan peserta Kepala Daerah/Eselon I lintas Provinsi/Kab/Kota (Maksimal Hotel Bintang 5): -
Paket Fullboard =Rp.1.350.000,00 (OH) Paket Fullday =Rp. 500.000,00 (OH) Paket Halfday =Rp. 345.000,00 (OH) *Peserta di ≤100 Orang Paket Fullboard disediakan untuk paket kegiatan rapat/pertemuan yang diselenggarakan di luar kantor sehari penuh dan menginap. Akomodasi untuk pejabat eselon II ke atas, 1 kamar untuk 1 orang Akomodasi untuk pejabat eselon III ke bawah, 1 kamar untuk 2 orang 21
Paket Fullday disediakan untuk paket kegiatan rapat/pertemuan yang diselenggarakan di luar kantor minimal 8 jam tanpa menginap Paket Halfday disediakan untuk paket kegiatan rapat/pertemuan yang diselenggaran di luar kantor minimal 5 jam tanpa menginap Belanja paket pertemuan kegiatan di hotel dianggarkan pada objek belanja paket meeting. Peserta minimal 100 Orang
8. Pelaksanaan kegiatan dengan peserta dari SKPD/lintas SKPD bawah 100 orang tidak diperkenankan melaksanakan kegiatan di hotel, penganggaran belanja tetap menggunakan kode rekening: a. Sewa Ruang Pertemuan b. Belanja makan dan minum - Prasmanan Rp.75.000/orang (dengan kriteria undangan terdiri dari minimal eselon II dengan jumlah minimal 40 orang) - Kotak : makan & minum Rp.35.000/orang Snack Rp.15.000/orang
9. Sewa Kamar (apabila peserta diinapkan) Akomodasi untuk pejabat eselon II ke atas, 1 kamar untuk 1 orang Akomodasi untuk pejabat eselon III ke bawah, 1 kamar untuk 2 orang 10. Standar biaya maksimal sewa tempat perhari (tidak menggunakan paket rapat) di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung yang digunakan dalam pelaksanaan kegiatan a. gedung bukan milik pemerintah Kepulauan Bangka Belitung.
Provinsi
- Gedung Pertemuan (kapasitas>300 Rp.8.000.000 - Ruang Besar (kapasitas 101 s.d 300 Rp.7.000.000 - Ruang sedang (kapasitas 51 s.d 100 Rp.5.000.000 - Ruang kecil (kapasitas s.d 50 Rp.3.500.000
22
orang) orang) orang) orang)
b. Gedung Milik Pemerintah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, tarif disesuaikan dengan Peraturan Daerah yang berlaku. 11. Penganggaran Belanja ATK rutin (xx.xx.xx.01.1000) untuk operasional kantor 1. SKPD yang mempunyai pegawai s.d 40 orang PNS/CPNS Rp. 56.000.000/ Tahun 2. SKPD yang mempunyai pegawai lebih dari 40 orang PNS/CPNS Rp.1.600.000/orang/tahun 12. Fotocopi dan sewa kendaraan pada kegiatan: No
1. 2.
Uraian
Biaya Fotocopi Sewa Kendaraan
Satuan
Tarif (Rp)
Lembar Unit/Hari
350 500.000
11)Biaya Iuran keanggotaan Organisasi dianggarkan dalam kode rekening Belanja Kontribusi pada Belanja Barang dan Jasa. 12)Biaya Keikutsertaan PNS dalam pelaksanaan kegiatan yang diharuskan untuk membayar biaya kegiatan dianggarkan dalam Belanja kursus, pelatihan, sosialisasi dan bimbingan teknis PNS pada belanja barang dan jasa. 2.2.3. Belanja Modal 1) Belanja modal yang dialokasikan harus sesuai dengan rencana kebutuhan barang (RKB) daerah yang telah disampaikan kepada DPPKAD (Bidang Asset). 2) Komponen belanja modal untuk perolehan aset tetap meliputi harga belanja asset tetap ditambah semua biaya lain yang dikeluarkan sampai aset tetap tersebut siap untuk digunakan, seperti; Biaya transportasi, biaya uji coba dan lain-lain Belanja perjalanan dinas dan jasa yang terkait dengan perolehan aset tetap atau aset lainnya. Biaya konsultan perencana, konsultan pengawas dan pengembangan prangkat lunak (software) harus ditambahkan pada nilai perolehan. Komponen-komponen tersebut harus dianggarkan dalam APBD sebagai belanja modal dan bukan sebagai belanja barang dan jasa. 3) Komponen belanja modal tanah, antara lain: 23
Pembebasan tanah Pembayaran honor tim pengadaan tanah Pembuatan sertifikat tanah Pengurugan dan pematangan tanah Pengukuran tanah Perjalanan dinas pengadaan tanah 4) Komponen belanja modal gedung dan bangunan antara lain: Bahan baku gedung/bangunan Upah tenaga kerja dan honor pengelola teknis Sewa peralatan pembangunan gedung/bangunan Perencanaan dan pengawasan gedung/bangunan Perizinan Pembongkaran dan pengosongan bangunan lama Perjalanan dinas 5) Komponen belanja modal peralatan dan mesin antara lain: Bahan baku peralatan dan mesin Upah tenaga kerja dan honor pengelola teknis Perencanaan dan pengawasan peralatan Pemasangan peralatan dan mesin Perjalanan dinas dalam rangka survey 6) Komponen belanja modal jalan dan jembatan antara lain; Bahan baku jalan dan jembatan Upah tenaga kerja dan honor pengelola teknis Sewa peralatan jembatan
pembangunan
jalan
dan
Perencanaan dan pengawasan gedung/bangunan Perizinan Pembongkaran dan pengosongan bangunan lama Perjalanan dinas 7) Komponen belanja modal irigasi dan jaringan antara lain: Bahan baku irigasi dan jaringan Upah tenaga kerja dan honor pengelola teknis Sewa peralatan irigasi dan jaringan Perencanaan dan pengawasan 24
Perizinan Pembongkaran dan pengosongan bangunan lama Perjalanan dinas 8) Komponen belanja modal yang dilakukan scara swakelola antara lain: Bahan-bahan asistensi Upah tenaga kerja dan honor pengelola teknis Sewa peralatan Perencanaan dan pengawasan Perizinan Pembongkaran dan pengosongan bangunan lama Perjalanan dinas 9) Aset tak berwujud adalah aset non keuangan yang dapat diidentifikasi dan tidak mempunyai wujud fisik serta dimiliki untuk digunakan dalam menghasilkan barang atau jasa atau digunakan untuk kegiatan tujuan lainnya termasuk hak atas kekayaan intelektual, meliputi: Software komputer Lisensi dan franchise Hak cipta (copyright), paten dan hak lainya Hasil kajian/penelitian manfaat jangka panjang.
yang
memberikan
** Rincian belanja modal ini akan dijabarkan ke dalam RAB di masing-masing kegiatan. 2.3. Penghitungan Pembiayaan.
VI.
Penerimaan Pembiayaan dianggarkan untuk menampung Prediksi pelampauan pendapatan, penghematan anggaran belanja dan sisa dana kegiatan lanjutan tahun anggaran sebelumnya.
Pengeluaran Pembiayaan dianggarkan untuk Pembentukan dana cadangan dan menampung Penyertaan Modal (Investasi) Daerah.
Hal-hal yang perlu diperhatikan : A. Pendapatan Pendapatan Daerah Tahun Anggaran 2017 dihitung sebagai berikut : Pendapatan
masing-masing 25
SKPD
dianggarkan
berdasarkan potensi dan hasil pembahasan Rancangan KUA dan PPAS Tahun Anggaran 2017. DAU Tahun Anggaran 2017 diproyeksikan sama dengan alokasi Tahun Anggaran 2016. Dana BOS (DAK non fisik) Tahun Anggaran 2017 diproyeksikan sama dengan alokasi Tahun Anggaran 2016. Dana Alokasi khusus Tahun Anggaran 2017 dianggarkan setelah peraturan yang mengatur alokasi DAK ditetapkan. B. Belanja 1.
Masing-masing SKPD agar melampirkan jumlah PNSD berdasarkan golongan dan jabatan serta jumlah pegawai tidak tetap.
2.
Pemberian honorarium bagi PNS dan Non PNS dibatasi dan hanya didasarkan pada pertimbangan bahwa keberadaan PNS dan Non PNS dalam kegiatan benar-benar memiliki peranan dan kontribusi nyata terhadap efektifitas pelaksanaan kegiatan.
3.
Penyusunan rencana kegiatan tidak diperkenankan diuraikan hanya ke dalam jenis belanja pegawai, obyek belanja honorarium Non PNS.
4.
Penganggaran uang saku diberikan kepada peserta yang mengikuti kegiatan bimtek/Focus Group Discussion/Workshop/sosialisasi/sarasehan dan kegiatan sejenis yang tidak menggunakan biaya perjalanan dinas
5.
Untuk penganggaran jasa cleaning service (pihak ketiga) dialokasikan dalam rincian obyek belanja pemeliharaan gedung kantor.
6.
Penganggaran untuk penyelenggaraan kegiatan rapat, pendidikan dan pelatihan, bimbingan teknis atau sejenisnya diprioritaskan untuk menggunakan fasilitas aset daerah, seperti ruang rapat atau aula yang sudah tersedia milik pemerintah daerah.
7.
Penganggaran belanja perjalanan dinas dalam rangka kunjungan kerja dan studi banding, baik perjalanan dinas dalam negeri maupun perjalanan dinas luar negeri, dilakukan secara selektif, frekuensi dan jumlah harinya dibatasi serta memperhatikan target kinerja dari perjalanan dinas dimaksud serta menggunakan sistem at cost (transportasi dan penginapan).
8.
Biaya penyusunan DED dan/atau AMDAL yang penganggarannya tidak bersamaan dengan pelaksanaan kegiatan pembangunan/pengadaan dialokasikan pada belanja barang dan jasa. 26
9.
Belanja untuk pengeluaran-pengeluaran sesudah perolehan aset tetap atau aset lainnya yaitu belanja pemeliharaan akan diperlakukan sebagai belanja modal jika memenuhi persyaratan : a.
Pengeluaran tersebut mengakibatkan bertambahnya masa manfaat, kapasitas, kualitas dan volume aset tetap yang dimiliki dengan penjelasan sebagai berikut: Pertambahan masa manfaat adalah bertambahnya umur ekonomis yang diharapkan dari aset tetap yang sudah ada. Misalnya sebuah gedung semula diperkirakan mempunyai umur ekonomis 10 tahun. Pada tahun ke 5 pemerintah melakukan renovasi dengan harapan gedung tersebut masih dapat digunakan 7 tahun lagi. Dengan adanya renovasi tersebut maka umur gedung berubah dari 10 tahun menjadi 12 tahun. Peningkatan kapasitas adalah bertambahnya kapasitas atau kemampuan aset tetap yang sudah ada. Misalnya, sebuah generator listrik yang mempunai output 200 KW dilakukan renovasi sehinga kapasitasnya meningkat menjadi 300 KW. Peningkatan kualitas aset adalah bertambahnya kualitas dari aset tetap yang sudah ada. Misalnya, jalan yang masih berupa tanah ditingkatkan oleh pemerintah menjadi jalan aspal. Pertambahan volumen aset adalah bertambahna jumlah atau satuan ukuran aset yang sudah ada, misalnya, penambahan luas bangunan suatu gedung dari 400 m2 menjadi 500 m2. b. Nilai rupiah pengeluaran belanja atas pemeliharaan barang/aset tetap tersebut material/melebihi batasan minimal kapitalisasi aset tetap yang ditetapkan yaitu : Pengeluaran untuk satuan peralatan dan mesin yang sama dengan atau lebih dari Rp.300.000,00. Pengeluaran untuk gedung dan bangunan dan yang sama dengan atau lebih dari Rp.25.000.000,00. Nilai satuan minimum kapitalisasi aset tetap dikecualikan terhadap pengeluaran untuk tanah, jalan/irigasi/jaringan dan aset tetap lainnya berupa koleksi perpustakaan dan barang bercorak kesenian. Pengeluaran tersebut bukan merupakan pemeliharaan yang bersifat rutin dan berkala. 27
8.
Suatu kegiatan tidak diperkenankan diuraikan hanya ke dalam jenis belanja pegawai, objek belanja honorarium dan rincian objek belanja honorarium PNSD dan Non PNSD.
9.
Pada belanja barang yang diserahkan kepada masyarakat/pihak ketiga harus mencantumkan nama penerima dan bantuan sesuai dengan hasil evaluasi SKPD terkait.
10. Hal-hal yang tidak diatur dalam Pedoman Penyusunan ini agar mengacu pada Peraturan Perundang-undangan yang berlaku. 11. Penganggaran belanja modal dialokasikan sebesar harga beli/bangun aset tetap ditambah seluruh belanja yang terkait dengan pengadaan/pembangunan aset sampai aset tersebut siap digunakan dengan kriteria : a.
Manfaat ekonomi barang yang dibeli lebih dari 12 bulan.
b.
Perolehan barang tersebut untuk operasional dan pelayanan serta tidak untuk dijual dan/atau tidak diberikan kepada masyarakat.
c.
Membutuhkan biaya pemeliharaan
Nilai rupiah pembelian barang, material atau pengeluaran untuk pembelian barang tersebut melebihi batasan minimal kapitalisasi aset tetap. Sesuai Pasal 53 Permendagri Nomor 59 Tahun 2007, semua kegiatan pembangunan fisik/gedung dan/atau pengadaan barang daerah termasuk biaya persiapan dan biaya-biaya pendukung lainnya penganggarannya menjadi satu kesatuan pada kode rekening belanja modal. 12. Dalam setiap kegiatan tidak diperkenankan untuk menganggarkan Belanja Modal yang bersifat penyediaan rutin (Komputer, Laptop, Notebook, Ipad, dll) namun disatukan dalam kegiatan peningkatan sarana dan prasarana kantor. 13. Penganggaran kewajiban yang terhutang pada pihak ketiga tahun 2016 dianggarkan pada perubahan APBD TA. 2017 setelah tercantum dalam neraca tahun 2016. VII. PELAKSANAAN ENTRY DATA RKA-SKPD DAN RKA-PPKD KE DALAM APLIKASI SIPKD Dalam rangka percepatan penyiapan rancangan peraturan daerah tentang APBD tahun anggaran 2017 dan rancangan peraturan gubernur tentang penjabaran APBD tahun anggaran 2017, diminta kepada Saudara untuk menugaskan staf/admin 28
untuk melaksanakan entry data RKA-SKPD dan RKA-PPKD ke dalam aplikasi SIPKD berdasarkan hasil kesepakatan KUA-PPAS APBD Tahun Anggaran 2017. Adapun langkah-langkah pelaksanaan entry data RKA-SKPD dan RKA-PPKD adalah sebagai berikut: 1. Pelaksanaan entry data menggunakan aplikasi SIPKD modul penganggaran 2. Dilaksanakan pada masing-masing SKPD 3. Dalam rangka efktifitas pelaksanaan entry data, diminta perhatian Saudara operator/admin SKPD hal-hal sebagai berikut: a. Entry data dilakukan sampai dengan rincian objek pendapatan dan belanja (sampai dengan keterangan rincian objek belanja) dan memilih/mencentang kode rekening yang tepat dan sesuai dengan keputusan gubernur pada aplikasi SIPKD. b. Apabila mengalami keraguan dalam penempatan kode rekening, agar operator/admin SKPD berkoordinasi dengan admin SIPKD di bidang anggaran DPPKAD c. Apabila rancangan peraturan daerah tenang APBD tahun anggaran 2016 mengalami perubahan sampai pada tahap finalisasi, maka diharapkan SKPD Saudara dapat melakukan perubahan RKA-SKPD dimaksud secepatnya. VIII. MEKANISME : RKA-SKPD dan RKA-PPKD disampaikan kepada Sekretaris Daerah c.q kepala Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Asset daerah Provinsi Kepulauan Bangka setelah Surat Edaran tentang penyampaian RKA-SKPD/RKA-PPKD di terima oleh Kepala SKPD dengan tembusan ke Bappeda Provinsi Kepulauan Bangka Belitung. Demikian untuk menjadi perhatian, atas kerjasamanya diucapkan terimakasih
Pangkalpinang, 2016 GUBERNUR KEPULAUAN BANGKA BELITUNG,
RUSTAM EFFENDI 29
PEMERINTAH PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG SUSUNAN KODE REKENING PENDAPATAN DAERAH KODE REKENING 1 4. 4.1. 4.1.1. 4.1.1.01. 4.1.1.01.01. 4.1.1.01.02. 4.1.1.01.03. 4.1.1.01.04. 4.1.1.01.05. 4.1.1.01.06. 4.1.1.01.07. 4.1.1.01.08. 4.1.1.01.09. 4.1.1.01.10. 4.1.1.01.10. 4.1.1.01.11. 4.1.1.01.12. 4.1.1.01.13.
URAIAN 2 PENDAPATAN DAERAH Pendapatan Asli Daerah Pajak Daerah Pajak Kendaraan Bermotor A-1 Sedan, Jeep, Minibus (Pribadi) A-2 Sedan, Jeep, Minibus (Umum) B-1 Bus, Micro Bus (Pribadi) B-2 Bus, Micro Bus (Umum) C-1 Truck, Light Truck, Pick Up (Pribadi) C-2 Truck, Light Truck, Pick Up (Umum) D-1 Kendaraan Khusus (Pribadi) D-1 Kendaraan Khusus (Umum) E. Sepeda Motor PKB Alat Berat (dihapus) F. Kendaraan Bermotor yang dioperasikan di air (dihapus) PKB Alat Berat Pajak Kendaraan Bermotor Dst...............
4.1.1.02. Pajak Kendaraan Di Atas Air (dihapus) 4.1.1.02.01. Pajak Kendaraan Di Atas Air (dihapus) 4.1.1.02.02. Dst............... 4.1.1.03. 4.1.1.03.01. 4.1.1.03.02. 4.1.1.03.03. 4.1.1.03.04. 4.1.1.03.05. 4.1.1.03.06. 4.1.1.03.07. 4.1.1.03.08. 4.1.1.03.09. 4.1.1.03.10. 4.1.1.03.10. 4.1.1.03.11. 4.1.1.03.12. 4.1.1.03.13.
Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor A-1 Sedan, Jeep, Minibus (Pribadi) A-2 Sedan, Jeep, Minibus (Umum) B-1 Bus, Micro Bus (Pribadi) B-2 Bus, Micro Bus (Umum) C-1 Truck, Light Truck, Pick Up (Pribadi) C-2 Truck, Light Truck, Pick Up (Umum) D-1 Kendaraan Khusus (Pribadi) D-1 Kendaraan Khusus (Umum) E. Sepeda Motor BBN-KB Alat Berat (dihapus) F. Kendaraan Bermotor yang dioperasikan di air (dihapus) BBN-KB Alat Berat BBNKB Dst..............
4.1.1.04. Bea Balik Nama Kendaraan Di Air (dihapus) 4.1.1.04.01. Bea Balik Nama Kendaraan di Air (dihapus) 4.1.1.05. Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor 30
KODE REKENING 4.1.1.05.01. 4.1.1.05.02. 4.1.1.05.03 4.1.1.05.04. 4.1.1.05.05. 4.1.1.05.06.
URAIAN Premium Pertamax Pertamax Plus Solar Gas Dst..............
4.1.1.06. Pajak Air Permukaan 4.1.1.06.01. Pajak Air Permukaan. 4.1.1.06.02. Pajak Air Bawah Tanah (dihapus) 4.1.1.07. Pajak Rokok 4.1.1.07.01. Pajak Rokok. 4.1.2. 4.1.2.01. 4.1.2.01.01. 4.1.2.01.02. 4.1.2.01.03. 4.1.2.01.04. 4.1.2.01.05. 4.1.2.01.06. 4.1.2.01.07. 4.1.2.01.08. 4.1.2.01.09. 4.1.2.01.10.
Retribusi Daerah Retribusi Jasa Umum Retribusi Pelayanan Kesehatan Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor Retribusi Tempat Penggantian Biaya Cetak Peta Retribusi Pelayanan Tera/Tera Ulang Retribusi Pelayanan Pendidikan Retribusi Pengambilan Contoh Dan Pengujian (dihapus) Retribusi Analisa Limbah (dihapus) Retribusi Pemeriksaan Alat Pemadam Kebakaran (dihapus) Retribusi Pelayanan Administrasi (dihapus) Dst....
4.1.2.02. 4.1.2.02.01. 4.1.2.02.02. 4.1.2.02.03. 4.1.2.02.04. 4.1.2.02.05. 4.1.2.02.06. 4.1.2.02.07. 4.1.2.02.08. 4.1.2.02.09. 4.1.2.02.10. 4.1.2.02.11. 4.1.2.02.12. 4.1.2.02.13. 4.1.2.02.14. 4.1.2.02.15. 4.1.2.02.16. 4.1.2.02.17. 4.1.2.02.18. 4.1.2.02.19.
Retribusi Jasa Usaha Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah Retribusi Tempat Pelelangan Retribusi Tempat Penginapan/Pesanggrahan/Villa Retribusi Pelayanan Kepelabuhan Retribusi Tempat Rekreasi Dan Olahraga Retribusi Penyeberangan Di Air Retribusi Pengolahan Limbah Cair (dihapus) Retribusi Penjualan Produksi Usaha Daerah Retribusi Tempat Khusus Parkir Retribusi Bibit/Benih (dihapus) Retribusi Hasil Tanaman Pangan (dihapus) Retribusi Penjualan Semen Beku/Straw (dihapus) Retribusi Penggemukan Sapi (dihapus) Retribusi Pengawasan Dan Pengujian Mutu (dihapus) Retribusi Pengujian Kapal (dihapus) Retribusi Alat Exsporasi (dihapus) Retribusi Laboratorium (dihapus) Retribusi Sertifikasi Benih/Bibit (dihapus) Retribusi Usaha Perkebunan (dihapus) 31
KODE REKENING 4.1.2.02.20. 4.1.2.02.21. 4.1.2.02.22. 4.1.2.02.23. 4.1.2.02.24. 4.1.2.02.25. 4.1.2.02.26. 4.1.2.02.27.
URAIAN Retribusi Penggunaan Sarana Proteksi (dihapus) Retribusi Sewa Workshop (dihapus) Retribusi Sewa Rumah Dinas (dihapus) Retribusi Sewa Lahan (dihapus) Retribusi Penggantian Biaya Cetak (dihapus) Retribusi Sewa Alat Berat (dihapus) Retribusi Penggunaan Jasa Mobil Derek (dihapus) Dst..............
4.1.2.03. 4.1.2.03.01. 4.1.2.03.02. 4.1.2.03.02. 4.1.2.03.03. 4.1.2.03.03. 4.1.2.03.04.
Retribusi Perizinan Tertentu Retribusi Izin Trayek Retribusin Pengujian Kapal Ikan (dihapus) Retribusi Izin Usaha Perikanan Retribusi Pengujian Mutu Hasil Perikanan (dihapus) Retribusi Pengendalian Lalulintas Retribusi Perpanjangan IMTA
4.1.2.03.04. Retribusi Rekomendasi Izin Ketinggian Mendirikan Bangunan (dihapus) 4.1.2.03.05. Izin Usaha Ekspedisi Muatan Pesawat Udara (dihapus) 4.1.2.03.06. Retribusi Perizinan Jasa Sektor Perhubungan (dihapus) 4.1.2.03.07. Izin Amatir Radio Dan Izin Komunikasi Radio Antar Penduduk (dihapus) 4.1.2.03.08. Retribusi Izin Usaha Kontruksi (dihapus) 4.1.2.03.09. Retribusi Izin Tanda Daftar Perusahaan (dihapus) 4.1.2.03.10. Retribusi Izin Usaha Perdagangan (dihapus) 4.1.2.03.11. Retribusi Izin Ketenagakerjaan/Bidang Perizinan Tenaga Kerja Asing (dihapus) 4.1.2.03.12. Retribusi Izin Membuka Dan Memanfaatan Tanah Negara (dihapus) 4.1.2.03.13. Retribusi Pengujian Kapal Ikan (dihapus) 4.1.2.03.14. dst.......... 4.1.3. 4.1.3.01.
Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan Bagian Laba Atas Penyertaan Modal Pada Perusahaan Milik Daerah/BUMD 4.1.3.01.01. Perusahaan Daerah .......... 4.1.3.01.02. Dst............. 4.1.3.02.
Bagian Laba Atas Penyertaan Modal Pada Perusahaan Milik Negara/BUMN 4.1.3.02.01. BUMN ……… 4.1.3.02.02. Dst………….. 4.1.3.03.
Bagian Laba Atas Penyertaan Modal Pada Perusahaan Patungan/Swasta 32
KODE URAIAN REKENING 4.1.3.03.01. Perusahaan Patungan.......... 4.1.3.03.02. Bagian Laba Atas Penyertaan Modal Pada Perusahaan Swasta 4.1.3.03.03. Dst.............. 4.1.4. 4.1.4.01. 4.1.4.01.01. 4.1.4.01.02. 4.1.4.01.03. 4.1.4.01.04. 4.1.4.01.05. 4.1.4.01.06. 4.1.4.01.07. 4.1.4.01.08. 4.1.4.01.09. 4.1.4.01.10. 4.1.4.01.11. 4.1.4.01.12. 4.1.4.01.13. 4.1.4.01.14. 4.1.4.01.15. 4.1.4.01.16. 4.1.4.01.17. 4.1.4.01.18. 4.1.4.01.19. 4.1.4.01.20.
Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah Hasil Penjualan Aset Daerah Yang Tidak Dipisahkan Pelepasan Hak Atas Tanah Penjualan Peralatan/Perlengkapan Kantor Tidak Terpakai Penjualan Mesin/Alat-alat Berat Tidak Terpakai Penjualan Rumah Jabatan/Rumah Dinas Penjualan Kendaraan Dinas Roda Dua Penjualan Kendaraan Dinas Roda Empat Penjualan Drum Bekas Penjualan Hasil Penebangan Pohon Penjualan Lampu Hias Bekas Penjualan Bahan-bahan Bekas Bangunan Penjualan Perlengkapan Lalu Lintas Penjualan Obat-obatan Dan Hasil Farmasi Penjualan Hasil Pertanian Penjualan Hasil Kehutanan Penjualan Hasil Perkebunan Penjualan Hasil Peternakan Penjualan Hasil Perikanan Penjualan Hasil Sitaan Penjualan Aset Daerah Dst............
4.1.4.02. 4.1.4.02.01. 4.1.4.02.02. 4.1.4.02.03. 4.1.4.02.04.
Jasa Giro Jasa Giro Kas Daerah Jasa Giro Pemegang Kas Jasa Giro Dana Cadangan Dst…………..
4.1.4.03. 4.1.4.03.01. 4.1.4.03.02. 4.1.4.03.03. 4.1.4.03.04.
Pendapatan Bunga Rekening Deposito Pada Bank Sumsel Rekening Deposito Pada Bank BNI Rekening Deposito Pada Bank Mandiri Dst…………..
4.1.4.04. 4.1.4.04.01. 4.1.4.04.02. 4.1.4.04.03.
Tuntutan Ganti Rugi (TGR) Kerugian Uang Daerah Kerugian Barang Daerah Dst…………..
4.1.4.05.
Komisi, Potongan dan Keuntungan Selisih Nilai Tukar Rupiah 4.1.4.05.01. Penerimaan Komisi Dari Penempatan Kas Daerah 33
KODE URAIAN REKENING 4.1.4.05.02. Penerimaan Potongan Dari …. 4.1.4.05.03. Penerimaan Keuntungan Selisih Nilai Tukar Rupiah Dari ….. 4.1.4.05.04. Dst………….. 4.1.4.06. 4.1.4.06.01. 4.1.4.06.02. 4.1.4.06.03. 4.1.4.06.04. 4.1.4.06.05. 4.1.4.06.06. 4.1.4.06.07. 4.1.4.06.08. 4.1.4.06.09. 4.1.4.06.10.
Pendapatan Denda Atas Keterlambatan Pelaksanaan Pekerjaan Bidang Pendidikan Bidang Kesehatan Bidang Pekerjaan Umum Bidang Perumahan Rakyat Bidang Penataan Ruang Bidang Perencanaan Pembangunan Bidang Perhubungan Bidang Lingkungan Hidup Bidang Pertanahan Dst…………..
4.1.4.07. Pendapatan Denda Pajak 4.1.4.07.01. Pendapatan Denda Pajak Kendaraan Bermotor 4.1.4.07.02. Pendapatan Denda Pajak Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor 4.1.4.07.03. Pendapatan Denda Pajak Kendaraan Di Air (dihapus) 4.1.4.07.04. Pendapatan Denda Pajak Bea Balik Nama Kendaraan Di Air (dihapus) 4.1.4.07.05. Pendapatan Denda Pajak Air Permukaan 4.1.4.07.06. Pendapatan Denda Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor 4.1.4.07.07. Pendapatan Denda Pajak Rokok 4.1.4.07.08. Pendapatan Denda Pajak Air Bawah Tanah (dihapus) 4.1.4.07.09. Pendapatan Denda Pajak Lingkungan 4.1.4.07.10. Pendapatan Denda Pajak Pengambilan Bahan Galian Golongan C 4.1.4.07.11. Pendapatan Denda Pajak Parkir 4.1.4.07.12. Dst………….. 4.1.4.08. 4.1.4.08.01. 4.1.4.08.02. 4.1.4.08.03. 4.1.4.08.04.
Pendapatan Denda Retribusi Pendapatan Denda Retribusi Jasa Umum Pendapatan Denda Retribusi Jasa Usaha Pendapatan Denda Retribusi Perizinan Tertentu Dst………….. (dihapus)
4.1.4.09. 4.1.4.09.01. 4.1.4.09.02. 4.1.4.09.03. 4.1.4.09.04.
Pendapatan Hasil Eksekusi Atas Jaminan Hasil Eksekusi Atas Jaminan atas Pelaksanaan Pekerjaan Hasil Eksekusi Atas Jaminan atas Pembongkaran Reklame Hasil Eksekusi Atas Jaminan atas KTP Musiman Dst…………..
4.1.4.10.
Pendapatan Dari Pengembalian 34
KODE URAIAN REKENING 4.1.4.10.01. Pendapatan Dari Pengembalian Pajak Penghasilan Pasal 21 4.1.4.10.02. Pendapatan Dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Asuransi Kesehatan 4.1.4.10.03. Pendapatan Dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Gaji Dan Tunjangan 4.1.4.10.04. Pendapatan Dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Perjalanan Dinas 4.1.4.10.05. Pendapatan Dari Pengembalian Uang Muka 4.1.4.10.06. Pendapatan Dari Pengembalian Buku Anggota Yang Terlambat 4.1.4.10.07. Pendapatan Dari Pengembalian Bendahara Pengeluaran 4.1.4.10.07. Dst………….. 4.1.4.11. 4.1.4.11.01. 4.1.4.11.02. 4.1.4.11.03.
Fasilitas Sosial Dan Fasilitas Umum Fasilitas Sosial Fasilitas Umum Dst…………..
4.1.4.12.
Pendapatan Dari Penyelenggaraan Pendidikan Dan Pelatihan Uang Pendaftaran/Ujian Masuk Uang Sekolah/Pendidikan Dan Pelatihan Uang Ujian Kenaikan Tingkat/Kelas Dst…………..
4.1.4.12.01. 4.1.4.12.02. 4.1.4.12.03. 4.1.4.12.04.
4.1.4.13. Pendapatan Dari Angsuran/Cicilan Penjualan 4.1.4.13.01. Angsuran/Cicilan Penjualan Rumah Dinas Daerah Golongan III 4.1.4.13.02. Angsuran/Cicilan Penjualan Kendaraan Perorangan Dinas 4.1.4.13.03. Pos Pengawasan Terpadu 4.1.4.13.04. Angsuran/Cicilan Ganti Kerugian Barang Milik Daerah 4.1.4.13.05. Dst............. 4.1.4.14. Sumbangan Pihak Ketiga (dihapus) 4.1.4.14.01 Sumbangan (dihapus) 4.1.4.14.02. Dst.................... (dihapus) 4.1.4.14. Hasil Pengelolaan Dana Bergulir 4.1.4.14.01 Dari Kelompok Masyarakat..... 4.1.4.14.02. Dst............. 4.1.4.15. 4.1.4.15.01. 4.1.4.15.02. 4.1.4.15.03. 4.1.4.15.04.
Lain-lain Penerimaan Lain - lain Penerimaan (dihapus) SetoranTaspen Setoran PT. Jasa Raharja Dst.............. 35
KODE URAIAN REKENING 4.1.4.16. Pendapatan Dari BLUD 4.1.4.16.01 Pendapatan BLUD 4.2. 4.2.1. 4.2.1.01. 4.2.1.01.01. 4.2.1.01.02.
Dana Perimbangan Dana Bagi Hasil Pajak/Bagi Hasil Bukan Pajak Bagi Hasil Pajak Bagi Hasil Dari Pajak Bumi Dan Bangunan Bagi Hasil Dari Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (dihapus) 4.2.1.01.03. Bagi Hasil Dari Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 25 Dan Pasal 29 Wajib Pajak Orang Pribadi Dalam Negeri Dan PPh Pasal 21 4.2.1.01.04. Dst.......... 4.2.1.02. 4.2.1.02.01. 4.2.1.02.02. 4.2.1.02.03. 4.2.1.02.04.
Bagi Hasil Bukan Pajak/Sumber Daya Alam Bagi Hasil Dari Iuran Hak Pengusahaan Hutan Bagi Hasil Dari Provisi Sumber Daya Hutan Bagi Hasil Dari Dana Reboisasi Bagi Hasil Dari Iuran Tetap (Land-rent)
4.2.1.02.05. Bagi Hasil Dari (Royalti) 4.2.1.02.06. Bagi Hasil Dari 4.2.1.02.07. Bagi Hasil Dari 4.2.1.02.08. Bagi Hasil Dari 4.2.1.02.09. Bagi Hasil Dari 4.2.1.02.10. Bagi Hasil Dari 4.2.1.02.11. Dst…………..
Iuran Eksplorasi Dan Iuran Eksploitasi Pungutan Pengusahaan Perikanan Pungutan Hasil Perikanan Pertambangan Minyak Bumi Pertambangan Gas Bumi Pertambangan Panas Bumi
4.2.2. Dana Alokasi Umum 4.2.2.01. Dana Alokasi Umum (DAU) 4.2.2.01.01. Dana Alokasi Umum 4.2.3. 4.2.3.01. 4.2.3.01.01. 4.2.3.01.02.
Dana Alokasi Khusus Dana Alokasi Khusus (DAK) Dana Alokasi Khusus. Dst..............
4.3. 4.3.1. 4.3.1.01. 4.3.1.01.01.
Lain-lain Pendapatan Daerah Yang Sah Pendapatan Hibah Pendapatan Hibah Dari Pemerintah Pemerintah
4.3.1.02. Pendapatan Hibah Dari Pemerintah Daerah Lainnya 4.3.1.02.01. Pemerintah Daerah.......... 4.3.1.02.02. Dst………….. 4.3.1.03.
Pendapatan Hibah Dari Badan/Lembaga/Organisasi Swasta Dalam Negeri
36
KODE URAIAN REKENING 4.3.1.03.01. Badan/Lembaga/Organisasi Swasta 4.3.1.03.02. Badan Usaha Milik Swasta 4.3.1.03.03. Dst........... 4.3.1.04. Pendapatan Hibah Dari Kelompok Masyarakat/Perorangan 4.3.1.04.01. Kelompok Masyarakat/Perorangan 4.3.1.04.02. Dst………….. 4.3.1.05. 4.3.1.05.01. 4.3.1.05.02. 4.3.1.05.03. 4.3.1.05.04.
Pendapatan Hibah Dari Luar Negeri Pendapatan Hibah Dari Bilateral Pendapatan Hibah Dari Multilateral Pendapatan Hibah dari Donor lainnya Dst…………..
4.3.2. 4.3.2.01. 4.3.2.01.01. 4.3.2.01.02.
Dana Darurat Penanggulangan Korban/Kerusakan Akibat Bencana Alam Korban/Kerusakan Akibat Bencana Alam Dst…………..
4.3.3.
Dana Bagi Hasil Pajak Dari Provinsi Dan Pemerintah Daerah Lainnya 4.3.3.01. Dana Bagi Hasil Pajak Dari Provinsi. 4.3.3.01.01. Bagi Hasil Pajak Dari Provinsi........ 4.3.3.01.02. Dst............. 4.3.3.02. Dana Bagi Hasil Pajak Dari Kabupaten 4.3.3.02.01. Dana Bagi Hasil Pajak Dari Kabupaten…………. 4.3.3.02.02. Dst………….. 4.3.3.03. Dana Bagi Hasil Pajak Dari Kota 4.3.3.03.01. Dana Bagi Hasil Pajak Dari Kota…………. 4.3.3.03.02. Dst………….. 4.3.4. 4.3.4.01. 4.3.4.01.01. 4.3.4.01.01. 4.3.4.01.02. 4.3.4.01.02. 4.3.4.01.03. 4.3.4.01.04.
Dana Penyesuaian Dan Otonomi Khusus Dana Penyesuaian Dana Penyesuaian DPIPD Bidang SIPKD (dihapus) Dana Penyesuaian DPIPD Dana Penyesuaian DPID bidang infrastruktur jalan (dihapus) Dana Penyesuaian DPID Dana BOS Dst................
4.3.4.02. Dana Otonomi Khusus 4.3.4.02.01. Dana Otonomi Khusus ……………. 4.3.4.02.02. Dst………….. 4.3.5.
Sumbangan Pihak Ketiga 37
KODE URAIAN REKENING 4.3.5.01. Sumbangan Pihak Ketiga 4.3.5.01.01. Sumbangan Pihak Ketiga 4.3.5.01.02. Dst………….. 4.3.6.
Bantuan Keuangan dari Provinsi atau Pemerintah Daerah Lainnya 4.3.6.01. Bantuan Keuangan Dari Provinsi 4.3.6.01.01. Bantuan Keuangan Dari Provinsi..................... 4.3.6.01.02. Dst………….. 4.3.6.02. Bantuan Keuangan Dari Kabupaten 4.3.6.02.01. Bantuan Keuangan Dari Kabupaten……….. 4.3.6.02.02. Dst………….. 4.3.6.03. Bantuan Keuangan Dari Kota 4.3.5.03.01. Bantuan Keuangan Dari Kota …….. 4.3.5.03.02. Dst………….. Pangkalpinang, 2016 GUBERNUR KEPULAUAN BANGKA BELITUNG,
RUSTAM EFFENDI
38
PEMERINTAH PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG SUSUNAN KODE REKENING BELANJA KODE 1
URAIAN 2
5. 5.1. 5.1.1. 5.1.1.01. 5.1.1.01.01. 5.1.1.01.02. 5.1.1.01.03. 5.1.1.01.04. 5.1.1.01.05. 5.1.1.01.06. 5.1.1.01.07. 5.1.1.01.08. 5.1.1.01.09. 5.1.1.01.10. 5.1.1.01.11. 5.1.1.01.12. 5.1.1.01.13. 5.1.1.01.13. 5.1.1.01.14. 5.1.1.01.15. 5.1.1.01.16. 5.1.1.01.17. 5.1.1.01.18. 5.1.1.01.19. 5.1.1.01.20. 5.1.1.01.21 5.1.1.01.22.
BELANJA DAERAH BELANJA TIDAK LANGSUNG BELANJA PEGAWAI Gaji dan Tunjangan Gaji Pokok PNS/Uang Representasi Tunjangan Keluarga Tunjangan Jabatan Tunjangan Fungsional Tunjangan Fungsional Umum Tunjangan Beras Tunjangan PPh/Khusus Pembulatan Gaji Iuran Asuransi Kesehatan Uang Paket Tunjangan Badan Musyawarah Tunjangan Komisi Tunjangan Panitia Anggaran (dihapus) Tunjangan Badan Anggaran Tunjangan Badan Kehormatan Tunjangan Alat Kelengkapan Lainnya/Badan Legislasi Tunjangan Perumahan Uang Duka Wafat/Tewas Uang Jasa Pengabdian Belanja Penunjang Operasional Pimpinan DPRD Tunjangan Kesehatan DPRD Iuran Jaminan Ketenaga Kerjaan BPJS Ketenaga Kerja Dst...........................
5.1.1.02. 5.1.1.02.01. 5.1.1.02.02. 5.1.1.02.03. 5.1.1.02.04. 5.1.1.02.05. 5.1.1.02.06. 5.1.1.02.07
Tambahan Penghasilan PNS Tambahan Penghasilan berdasarkan beban kerja Tambahan Penghasilan berdasarkan tempat bertugas Tambahan Penghasilan berdasarkan kondisi kerja Tambahan Penghasilan berdasarkan kelangkaan profesi Tambahan Penghasilan berdasarkan prestasi kerja Tambahan Kesejahteraan Aparatur (dihapus) Tambahan penghasilan berdasarkan pertimbahan obyektif lainnnya Dst.......................
5.1.1.02.08 5.1.1.03.
Belanja Penerimaan lainnya Pimpinan dan anggota DPRD serta KDH/WKDH 5.1.1.03.01. Tunjangan Komunikasi Intensif Pimpinan dan Anggota DPRD 5.1.1.03.02. Belanja Penunjang Komunikasi Intensif (dihapus) 39
KODE 5.1.1.03.02. 5.1.1.03.03. 5.1.1.03.03. 5.1.1.04. 5.1.1.04.01. 5.1.1.04.02. 5.1.1.04.03.
URAIAN Belanja Penunjang Operasional KDH/WKDH Belanja Penunjang Operasional KDH/WKDH (dihapus) dst.............. Biaya Pemungutan Pajak Daerah Biaya pemungutan PBB Biaya pemungutan Pajak Daerah (dihapus) Dst................
5.1.1.05. Insentif Pemungutan Pajak Daerah 5.1.1.05.01. Insentif Pemungutan Pajak Daerah. 5.1.1.06. Insentif Pemungutan Retribusi Daerah 5.1.1.06.01. Insentif Pemungutan Retribusi Daerah. 5.1.2. 5.1.2.01. 5.1.2.01.01. 5.1.2.01.02. 5.1.2.01.03. 5.1.2.01.04. 5.1.2.01.05. 5.1.2.01.06.
BELANJA BUNGA Bunga Utang Pinjaman Bunga Utang Pinjaman kepada Pemerintah Bunga Utang Pinjaman kepada Pemerintah Daerah lainnya Bunga Utang Pinjaman kepada Lembaga Keuangan Bank Bunga Utang Pinjaman kepada Lembaga Keuangan bukan Bank Bunga Utang Obligasi Jangka Pendek (dihapus) Dst…………………………………
5.1.2.02. Bunga Utang Obligasi 5.1.2.02.01. Bunga Utang Obligasi 5.1.2.02.02. Dst………………………………… 5.1.2.03.
Dst…………………………………
5.1.3. 5.1.3.01. 5.1.3.01.01. 5.1.3.01.02. 5.1.3.01.03. 5.1.3.01.04.
BELANJA SUBSIDI Belanja Subsidi kepada Perusahaan/Lembaga Belanja Subsidi kepada Perusahaan.............. Belanja Subsidi kepada Lembaga............. Belanja Subsidi kepada Masyarakat Dst...............
5.1.4. 5.1.4.01. 5.1.4.01.01. 5.1.4.01.02.
BELANJA HIBAH Belanja Hibah kepada Pemerintah Pusat Belanja Hibah kepada Pemerintah Pusat. Belanja Hibah kepada Lembaga Non Departemen
5.1.4.02. 5.1.4.02.01. 5.1.4.02.02. 5.1.4.02.03.
Belanja Hibah kepada Pemerintah Daerah lainnya Pemerintah Provinsi........... Pemerintah Kabupaten/Kota......... Dst............
40
KODE URAIAN 5.1.4.03. Belanja Hibah kepada Pemerintahan Desa 5.1.4.03.01. Pemerintahan Desa… 5.1.4.03.02. Dst........... 5.1.4.04. Belanja Hibah kepada Perusahaan Daerah/BUMD/BUMN 5.1.4.04.01. Perusahaan Daerah/BUMD/BUMN.......... 5.1.4.04.02. Dst......................... 5.1.4.05. 5.1.4.05.01. 5.1.4.05.02. 5.1.4.05.03. 5.1.4.05.04. 5.1.4.05.05. 5.1.4.05.06. 5.1.4.05.07.
Belanja Hibah kepada Badan/Lembaga/Organisasi Bantuan hibah kepada Badan/Lembaga/Organisasi ............ Bantuan Hibah kepada PKK (dihapus) Bantuan hibah kepada Dharma Wanita (dihapus) Bantuan hibah kepada Pramuka (dihapus) Bantuan Hibah Kepada BNP Provinsi (dihapus) Bantuan hibah kepada KORPRI (dihapus) Bantuan hibah kepada PMI (dihapus)
5.1.4.05.08. 5.1.4.05.09. 5.1.4.05.10. 5.1.4.05.11. 5.1.4.05.12. 5.1.4.05.13. 5.1.4.05.14. 5.1.4.05.15. 5.1.4.05.16. 5.1.4.05.17. 5.1.4.05.18. 5.1.4.05.19. 5.1.4.05.20. 5.1.4.05.21. 5.1.4.05.22. 5.1.4.05.23. 5.1.4.05.24. 5.1.4.05.25. 5.1.4.05.26. 5.1.4.05.27. 5.1.4.05.28. 5.1.4.05.29. 5.1.4.05.30.
Bantuan hibah kepada Dekranasda (dihapus) Bantuan hibah kepada UBB (dihapus) Bantuan hibah kepada KONIDA (dihapus) Bantuan hibah kepada SLB (dihapus) Bantuan hibah kepada BOS SD (dihapus) Bantuan hibah kepada SBI (dihapus) Bantuan hibah kepada SBI SMP 2 Pangkalpinang (dihapus) Bantuan Hibah kepada SSN SMA (dihapus) Bantuan hibah kepada SMA 1 Pemali (dihapus) Bantuan hibah kepada SMKN 2 Pangkalpinang (dihapus) Bantuan hibah kepada SMA Selat Nasik (dihapus) Bantuan hibah kepada SMK 1 Pangkalan Baru (dihapus) Bantuan hibah kepada PAUD (dihapus) Bantuan hibah kepada PLB (dihapus) Bantuan hibah kepada SMK 1 Kelapa (dihapus) Bantuan hibah kepada Dewan Pendidikan (dihapus) Bantuan hibah kepada Pertiba (dihapus) Bantuan hibah kepada STIKES (dihapus) Bantuan hibah kepada AMK (dihapus) Bantuan hibah kepada UNIPALAS (dihapus) Bantuan Hibah kepada AMB (dihapus) Bantuan hibah kepada Universitas Terbuka (dihapus) Bantuan Hibah Kepada Operasional Sekolah Menengah (dihapus) Bantuan Hibah kepada STAIN (dihapus) Bantuan hibah kepada AKBID (dihapus) Bantuan hibah kepada SMK 1 Mendo Barat (dihapus) Bantuan Hibah Kepada Instansi Vertikal (dihapus) Bantuan hibah kepada Lembaga Semi Pemerintah (dihapus) Bantuan hibah kepada Lembaga Pendidikan Bantuan hibah kepada masyarakat dan ormas
5.1.4.05.31. 5.1.4.05.32. 5.1.4.05.33. 5.1.4.05.34. 5.1.4.05.35. 5.1.4.05.36. 5.1.4.05.37.
41
KODE 5.1.4.05.38. Dst..............
URAIAN
5.1.4.06. Belanja Hibah kepada Kelompok/Anggota Masyarakat 5.1.4.06.01. Kelompok/Anggota masyarakat 5.1.4.06.02. Dst......................... 5.1.4.07. 5.1.4.07.01. 5.1.4.07.02. 5.1.4.07.03. 5.1.4.07.04. 5.1.4.07.05. 5.1.4.07.06. 5.1.4.07.07.
Belanja Hibah Dana BOS Belanja Hibah Dana BOS Ke SD Swasta Belanja Hibah Dana BOS Ke SMP Swasta Belanja Hibah Dana BOS Ke SD Belanja Hibah Dana BOS ke SMP Belanja Hibah BOS Ke SMU Belanja Hibah BOS Ke SMK Dst....................
5.1.5. 5.1.5.01.
BELANJA BANTUAN SOSIAL Belanja Bantuan Sosial Kepada Organisasi Sosial Kemasyarakatan 5.1.5.01.01 Belanja Bantuan Sosial Kepada Organisasi Sosial Kemasyarakatan.......... 5.1.5.01.49. Dst............. 5.1.5.02. Belanja Bantuan Sosial Kepada Kelompok Masyarakat 5.1.5.02.01. Belanja Bantuan Sosial kepada Kelompok Masyarakat 5.1.5.02.02. Dst………………………………… 5.1.5.03. Belanja Bantuan Sosial Kepada Anggota Masyarakat 5.1.5.03.01. Belanja Bantuan Sosial Kepada anggota masyarakat 5.1.5.03.02. dst......................... 5.1.5.04. Belanja Bantuan Partai Politik (dihapus) 5.1.5.04.01. Belanja Bantuan Partai Politik (dihapus) 5.1.5.04.02. dst......................... (dihapus) 5.1.5.05.
Dst..................
5.1.6.
BELANJA BAGI HASIL KEPADA PROV/KAB/KOTA DAN PEMERINTAHAN DESA 5.1.6.01. Belanja Bagi Hasil Pajak Daerah Kepada Provinsi 5.1.6.01.01. Belanja Bagi Hasil Pajak Daerah Kepada Provinsi ... 5.1.6.01.02. Dst………………………………… 5.1.6.02. 5.1.6.02.01. 5.1.6.02.02. 5.1.6.02.03. 5.1.6.02.04.
Belanja Bagi Hasil Pajak Daerah Kepada Kabupaten/Kota Belanja Bagi Hasil Pajak Daerah Kepada Kota Pangkalpinang Belanja Bagi Hasil Pajak Daerah kepada Kabupaten Bangka Belanja Bagi Hasil Pajak Daerah kepada Kabupaten Bangka Tengah
Belanja Bagi Hasil Pajak Daerah kepada Kabupaten Bangka Barat 42
KODE
URAIAN
5.1.6.02.05. Belanja Bagi Hasil Pajak Daerah kepada Kabupaten Bangka Selatan 5.1.6.02.06. Belanja Bagi Hasil Pajak Daerah kepada Kabupaten Belitung 5.1.6.02.07. Belanja Bagi Hasil Pajak Daerah kepada Kabupaten Belitung Timur 5.1.6.02.08. Dst.............. 5.1.6.03. Belanja Bagi Hasil Pajak Daerah Kepada Pemerintahan Desa 5.1.6.03.01. Belanja Bagi Hasil Pajak Daerah Kepada Pemerintahan Desa........... 5.1.6.03.02. Dst………………………………… 5.1.6.04. 5.1.6.04.01. 5.1.6.04.02. 5.1.6.05.
Belanja Bagi Hasil Retribusi Daerah Kepada Kabupaten/Kota Belanja Bagi Hasil Retribusi Daerah Kepada Kabupaten/Kota …. Dst………………………………… Belanja Bagi Hasil Retribusi Daerah Kepada Pemerintahan Desa 5.1.6.05.01. Belanja Bagi Hasil Retribusi Daerah Kepada Pemerintahan Desa. 5.1.6.05.02. Dst…………………….. 5.1.6.06.
Dst...................
5.1.7.
BELANJA BANTUAN KEUANGAN KEPADA PROV/KAB/KOTA DAN PEMERINTAHAN DESA DAN PARTAI POLITIK
5.1.7.01. Belanja Bantuan Keuangan kepada Provinsi 5.1.7.01.01. Belanja Bantuan Keuangan Kepada Provinsi …... 5.1.7.01.02. Dst…………………….. 5.1.7.02. 5.1.7.02.01. 5.1.7.02.02. 5.1.7.02.03. 5.1.7.02.04. 5.1.7.02.05. 5.1.7.02.06. 5.1.7.02.07. 5.1.7.02.08.
Belanja Bantuan Keuangan kepada kabupaten/Kota Belanja Bantuan Keuangan kepada Kota Pangkalpinang Belanja Bantuan Keuangan kepada Kabupaten Bangka Belanja Bantuan Keuangan kepada Kabupaten Belitung Belanja Bantuan Keuangan kepada Kabupaten Bangka Selatan Belanja Bantuan Keuangan kepada Kabupaten Bangka Tengah Belanja Bantuan Keuangan kepada Kabupaten Bangka Barat Belanja Bantuan Keuangan kepada Kabupaten Belitung Timur Dst.................
5.1.7.03. Belanja Bantuan Keuangan kepada Desa 5.1.7.03.01. Belanja Bantuan Keuangan kepada Desa. 5.1.7.03.02. Belanja Bantuan Langsung Kepada Desa/Kelurahan 5.1.7.03.03. Bantuan Operasional Kepada Kepala Lingkungan 5.1.7.03.04. Bantuan Dana Pendamping PPK 5.1.7.03.05. Dst..................... 43
KODE 5.1.7.04. 5.1.7.04.01. 5.1.7.04.02. 5.1.7.04.03. 5.1.7.04.04. 5.1.7.04.05. 5.1.7.04.06.
URAIAN Belanja Bantuan Keuangan kepada Pemerintah Daerah/Pemerintahan Desa lainnya Belanja Bantuan Keuangan kepada Provinsi ... Belanja Bantuan Keuangan kepada Kabupaten/Kota ….. Belanja Bantuan Keuangan kepada Pemerintahan Desa ... Belanja Bantuan Khusus untuk Pendidikan Belanja Bantuan Khusus untuk Kesehatan Dst..........
5.1.7.05. Belanja Bantuan kepada Partai Politik 5.1.7.05.01. Belanja Bantuan kepada partai politik. 5.1.7.05.02. Dst............. 5.1.7.06.
Dst...........................
5.1.8. BELANJA TIDAK TERDUGA 5.1.8.01. Belanja Tidak Terduga. 5.1.8.01.01. Belanja Tidak Terduga 5.2. 5.2.1. 5.2.1.01. 5.2.1.01.01. 5.2.1.01.02. 5.2.1.01.03. 5.2.1.01.04. 5.2.1.01.05. 5.2.1.01.06. 5.2.1.01.07. 5.2.1.01.08. 5.2.1.01.09. 5.2.1.01.10. 5.2.1.01.11. 5.2.1.01.12. 5.2.1.01.13. 5.2.1.01.14. 5.2.1.01.15. 5.2.1.01.16. 5.2.1.01.17. 5.2.1.01.18. 5.2.1.01.19. 5.2.1.01.20. 5.2.1.01.21. 5.2.1.01.22. 5.2.1.01.23.
BELANJA LANGSUNG BELANJA PEGAWAI Honorarium PNS Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa Honorarium Tim Pemeriksa Barang dan Jasa Honorarium Peneliti/Narasumber/Instruktur (mulai TA.2014 dialihkan ke jenis Belanja Barang/Jasa) Transportasi dan Akomodasi (dihapus) Honorarium Operator Komputer Honorarium Pengelolaan Keuangan Daerah Honorarium Tim Pelaksana Bintek (dihapus) Honorarium Tim PHO/FHO Honorarium Majelis Pertimbangan TPTGR Honorarium Sekretariat TPTGR Honorarium Tim Raskin (dihapus) Honorarium Arsiparis Honorarium Tim Seleksi (dihapus) Honorarium Tim Penyusun SLHD (dihapus) Honorarium Tim Penyusun DUK (dihapus) Honorarium Tim Baperjakat (dihapus) Honorarium tenaga medis, non medis, paramedis dan non paramedis untuk jasa pelayanan medis Honorarium Tim kegiatan Honorarium Piket Honorarium Teknisi/Operator/Asisitensi (dihapus) Honorarium Tenaga Dokter Spesialis (dihapus) Honorarium Tenaga Dokter Spesialis, Tenaga Medis, Paramedis dan Non Paramedis 44
KODE
URAIAN
5.2.1.01.24. Dst.................. 5.2.1.02. Honorarium Non PNS 5.2.1.02.01. Honorarium Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber(mulai TA.2014 dialihkan ke jenis Belanja Barang/Jasa) 5.2.1.02.02. Honorarium Pegawai Honorer/tidak tetap 5.2.1.02.03. Honorarium tenaga tukang/Teknisi/ Operator/ Asistensi (mulai TA. 2014 dialihkan jenis Belanja Barang/ Jasa) 5.2.1.02.04. Honorarium Peneliti (mulai TA. 2014 dialihkan ke jenis Belanja Barang/Jasa) 5.2.1.02.04. Transportasi dan Akomodasi (dihapus) 5.2.1.02.06. Honorarium Tim Sosialisasi (dibekukan) 5.2.1.02.07. Honorarium Tim Pemantau (dibekukan) 5.2.1.02.08. Insentif Guru 5.2.1.02.09. Honorarium Komite Standar Pelatihan (dibekukan) 5.2.1.02.10. Honorarium Arsiparis (dihapus) 5.2.1.02.11. Honorarium Pengawas Ujian (dibekukan) 5.2.1.02.12. Honorarium Piket 5.2.1.02.13. Honorarium Tim kegiatan 5.2.1.02.14. Dst...................... 5.2.1.03. Uang Lembur 5.2.1.03.01. Uang Lembur PNS 5.2.1.03.02. Uang Lembur Non PNS 5.2.1.03.03. Dst.................... 5.2.1.04. 5.2.1.04.01. 5.2.1.04.02. 5.2.1.04.03. 5.2.1.04.04. 5.2.1.04.05.
Belanja Beasiswa Pendidikan PNS (Dihapus) Biaya Beasiswa Bantuan Tugas Belajar D.3 (dihapus) Biaya Beasiswa Bantuan Tugas Belajar S.1 (dihapus) Biaya Beasiswa Bantuan Tugas Belajar S.2 (dihapus) Biaya Beasiswa Bantuan Tugas Belajar S.3 (dihapus) Biaya Beasiswa Dokter Spesialis (dihapus)
5.2.1.04. Honorarium Pengelolaan Dana Bos 5.2.1.04.01. Honorarium Pengelolaan Dana Bos. 5.2.1.05.
Belanja Kursus, Pelatihan, sposialisasi, dan Bimbingan Teknis PNS (dihapus) 5.2.1.05.01. Belanja Kursus - kursus Singkat/Pelatihan (dihapus) 5.2.1.05.02. Belanja Sosialisasi (dihapus) 5.2.1.05.03. Belanja Bimbingan Teknis (dihapus) 5.2.1.05.
Uang untuk diberikan kepada pihak ketiga/masyarakat (mulai TA.2014 dialihkan ke Jenis Belanja Barang dan Jasa)
5.2.1.05.01. Uang untuk diberikan kepada pihak ketiga (mulai TA. 2014 dialihkan ke jenis Belanja Barang dan Jasa) 5.2.1.05.02. Uang untuk diberikan kepada masyarakat (mulai TA. 2014 dialihkan ke jenis Belanja Barang dan Jasa) 45
KODE 5.2.1.06. 5.2.2. 5.2.2.01. 5.2.2.01.01. 5.2.2.01.02. 5.2.2.01.03. 5.2.2.01.04. 5.2.2.01.05. 5.2.2.01.06. 5.2.2.01.07. 5.2.2.01.08. 5.2.2.01.09. 5.2.2.01.10. 5.2.2.01.11. 5.2.2.01.12. 5.2.2.01.13. 5.2.2.01.14. 5.2.2.01.15. 5.2.2.01.16. 5.2.2.01.17. KODE 5.2.2.02. 5.2.2.02.01. 5.2.2.02.02. 5.2.2.02.03. 5.2.2.02.04. 5.2.2.02.05. 5.2.2.02.06. 5.2.2.02.07. 5.2.2.02.08. 5.2.2.02.09. 5.2.2.02.10. 5.2.2.02.11. 5.2.2.02.12. 5.2.2.02.13. 5.2.2.02.14. 5.2.2.02.15. 5.2.2.02.16. 5.2.2.02.17. 5.2.2.02.18. 5.2.2.02.19. 5.2.2.02.20. 5.2.2.02.21. 5.2.2.02.22. 5.2.2.02.23. 5.2.2.02.24.
URAIAN Dst...................... BELANJA BARANG DAN JASA Belanja Bahan Pakai Habis Belanja alat tulis kantor Belanja dokumen/ administrasi tender Belanja alat listrik dan elektronik ( lampu pijar, battery kering) Belanja perangko, materai dan benda pos lainnya Belanja peralatan kebersihan dan bahan pembersih Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas Belanja pengisian tabung pemadam kebakaran Belanja pengisian tabung gas Belanja Bahan praktek Belanja Pengadaan Peralatan Dapur (dihapus) Belanja Pengadaan Hiasan Rumah Tangga Belanja Pengisian ulang air galon Belanja Bahan Pertanian Belanja perlengkapan/peralatan Rumah Tangga Kantor (dihapus) Belanja Obat-obatan (dihapus) Belanja Bahan pakai habis kesehatan/Kedokteran/Lab. Dst.......................... URAIAN Belanja Bahan/Material Belanja bahan baku bangunan Belanja bahan/bibit tanaman Belanja bibit ternak Belanja bahan obat-obatan Belanja bahan kimia Belanja tas kegiatan ( dihapus) Belanja bahan logistik rumah tangga Belanja Cinderamata Belanja Dekorasi Belanja Dokumentasi Belanja Bahan arsip Belanja Perlengkapan olahraga Belanja bahan sampel Belanja Bahan inseminasi buatan Belanja bahan pakan ternak Belanja bahan kompensasi Belanja bahan publikasi Belanja bahan peralatan/perlengkapan kantor (dihapus) Belanja bahan pameran Belanja Bahan Perlengkapan Belanja alat/peralatan dapur gizi dan RT Belanja Thropy/Bingkisan/Tanda Penghargaan Belanja Bahan Makanan Tambahan Belanja alat-alat kesenian 46
KODE 5.2.2.02.25. 5.2.2.02.26. 5.2.2.02.27. 5.2.2.02.27. 5.2.2.02.28. 5.2.2.02.29. 5.2.2.02.30. 5.2.2.02.31. 5.2.2.02.32. 5.2.2.02.33. 5.2.2.02.34. 5.2.2.02.35. 5.2.2.03. 5.2.2.03.01. 5.2.2.03.02. 5.2.2.03.03. 5.2.2.03.04. 5.2.2.03.05. 5.2.2.03.06. 5.2.2.03.07. 5.2.2.03.08. 5.2.2.03.09. 5.2.2.03.10. 5.2.2.03.11. 5.2.2.03.12. 5.2.2.03.13. 5.2.2.03.14. 5.2.2.03.15. 5.2.2.03.16. 5.2.2.03.17. 5.2.2.03.18. 5.2.2.03.19. 5.2.2.03.20. 5.2.2.03.21. 5.2.2.03.22. 5.2.2.03.23. 5.2.2.03.24. 5.2.2.03.25. 5.2.2.03.26. 5.2.2.03.27 5.2.2.03.28.
URAIAN Belanja peralatan kantor Belanja Perlengkapan Kantor Belanja Bantuan Sosial (dihapus) Belanja Perbekalan Kesehatan Belanja Desain Software AIM + Update Materi per Semester (dihapus) Belanja Desain Website (dihapus) Belanja Peralatan Pertanian Belanja Peralatan KIT Belanja Bahan Terapi Pasien Belanja Peralatan Kerja Belanja Perlengkapan Peserta Dst Belanja Jasa Kantor Belanja telepon Belanja air Belanja listrik Belanja Jasa pengumuman lelang/ pemenang lelang (dibekukan) Belanja surat kabar/majalah Belanja kawat/faksimili/internet Belanja paket/pengiriman Belanja Sertifikasi Belanja Jasa Transaksi Keuangan Belanja jasa administrasi pungutan Pajak Penerangan Jalan Umum Belanja jasa administrasi pungutan Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor Belanja jasa publikasi Belanja jasa service peralatan dan perlengkapan kantor Belanja Jasa Administrasi peserta Belanja perawatan gedung Belanja Spanduk Belanja jasa kontribusi Belanja Jasa Pemeliharaan Alat Kesehatan Belanja jasa pemeliharaan alat kedokteran Belanja Jasa pemeliharaan tanaman Belanja jasa pemeriksaan kesehatan Belanja pemeliharaan alat kantor dan rumah tangga (dihapus) Belanja pemeliharaan alat-alat laboratorium (dihapus) Belanja jasa instansi lainnya Belanja Jasa Konsultan (dihapus) Belanja jasa perbaikan instalasi Belanja Jasa pihak ketiga Belanja jasa pengembangan seni dan budaya
KODE
URAIAN 47
5.2.2.03.29. Belanja jasa penyeberangan kendaraan/barang/hewan/tanaman 5.2.2.03.30. Belanja jasa Klaim Pelayanan Kesehatan 5.2.2.03.31 Belanja Jasa Instalasi jaringan komputer (dihapus) 5.2.2.03.32. Belanja Jaringan Instalasi Jaringan 5.2.2.03.33. Belanja Jasa Desain Software AIM + Update Materi per Semester 5.2.2.03.35. Belanja Jasa Desain Website 5.2.2.03.36. Belanja Jasa Pemeliharaan Perlengkapan Gedung 5.2.2.03.37. Belanja Jasa pemeliharaan alat rumah tangga 5.2.2.03.38. Dst..................... 5.2.2.04. 5.2.2.04.01. 5.2.2.04.02. 5.2.2.04.03.
Belanja Premi Asuransi Belanja Premi Asuransi Kesehatan Belanja Premi Asuransi Barang Milik Daerah dst.........................
5.2.2.05. 5.2.2.05.01. 5.2.2.05.02. 5.2.2.05.03. 5.2.2.05.04. 5.2.2.05.05. 5.2.2.05.06. 5.2.2.05.07. 5.2.2.05.08. 5.2.2.05.09. 5.2.2.05.10. 5.2.2.05.11.
Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor Belanja Jasa Service Belanja Penggantian Suku Cadang Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas dan pelumas Belanja Jasa KIR Belanja Surat Tanda Nomor Kendaraan Belanja perpanjangan Surat Ijin Mengemudi Belanja jasa penggunaan jalan raya dan tempat parkir Belanja Ban Mobil dan Motor Kendaraan Operasional Belanja Accu Belanja jasa administrasi masuk kendaraan bermotor Dst..........................
5.2.2.06. 5.2.2.06.01. 5.2.2.06.02. 5.2.2.06.03. 5.2.2.06.04.
Belanja Cetak dan Penggandaan Belanja cetak Belanja Penggandaan Belanja Penjilidan Dst.........................
5.2.2.07. 5.2.2.07.01. 5.2.2.07.02. 5.2.2.07.03. 5.2.2.07.04.
Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir Belanja sewa rumah jabatan/rumah dinas Belanja sewa gedung/ kantor/tempat Belanja sewa ruang rapat/pertemuan Belanja sewa tempat parkir/uang tambat/hanggar sarana mobilitas 5.2.2.07.05. Belanja sewa tanah 5.2.2.07.06. Belanja sewa kamar hotel/wisma/penginapan 5.2.2.07.07. Dst............................ 5.2.2.08. Belanja Sewa Sarana Mobilitas 5.2.2.08.01. Belanja sewa Sarana Mobilitas Darat 5.2.2.08.02. Belanja sewa Sarana Mobilitas Air KODE URAIAN 48
5.2.2.08.03. Belanja sewa Sarana Mobilitas Udara 5.2.2.08.04. Dst…………………….. 5.2.2.09. 5.2.2.09.01. 5.2.2.09.02. 5.2.2.09.03
Belanja Sewa Alat Berat Belanja sewa Eskavator Belanja sewa Buldoser dst.........................
5.2.2.10. 5.2.2.10.01. 5.2.2.10.02. 5.2.2.10.03. 5.2.2.10.04. 5.2.2.10.05. 5.2.2.10.06. 5.2.2.10.07 5.2.2.10.08. 5.2.2.10.09. 5.2.2.10.10. 5.2.2.10.11.
Belanja Sewa Perlengkapan dan Peralatan Kantor Belanja sewa meja kursi Belanja sewa komputer dan printer Belanja sewa proyektor Belanja sewa generator Belanja sewa tenda Belanja sewa pakaian adat/tradisional Belanja Sewa Sound System dan alat elektronik Belanja sewa panggung dan dekorasi Belanja sewa alat ukur Belanja sewa perlengkapan dan peralatan lainnya Dst..........................
5.2.2.11. 5.2.2.11.01. 5.2.2.11.02. 5.2.2.11.03. 5.2.2.11.04 5.2.2.11.05 5.2.2.11.06. 5.2.2.11.08.
Belanja Makanan dan Minuman Belanja makanan dan minuman harian pegawai Belanja makanan dan minuman rapat Belanja makanan dan minuman tamu Belanja makanan dan minuman kegiatan Belanja makanan dan minuman pasien Belanja Makanan dan Minuman Harian Anggota DPRD Dst..........................
5.2.2.12. 5.2.2.12.01. 5.2.2.12.02. 5.2.2.12.03. 5.2.2.12.04. 5.2.2.12.05. 5.2.2.12.06. 5.2.2.12.07. 5.2.2.12.08. 5.2.2.12.09. 5.2.2.12.10.
Belanja Pakaian Dinas dan Atributnya Belanja Pakaian Dinas KDH dan WKDH Belanja Pakaian Sipil Harian (PSH) Belanja Pakaian Sipil Lengkap (PSL) Belanja Pakaian Dinas Harian (PDH) Belanja Pakaian Dinas Upacara (PDU) Belanja atribut kelengkapan pakaian dinas Belanja pakaian satuan pengamanan Belanja Pakaian Dinas Harian Lengan Panjang Belanja Pakaian Sipil Resmi (PSR) Dst........................
5.2.2.13. 5.2.2.13.01. 5.2.2.13.02. 5.2.2.13.03.
Belanja Pakaian Kerja Belanja pakaian kerja lapangan Belanja atribut kelengkapan pakaian kerja Dst........................
KODE
URAIAN 49
5.2.2.14. 5.2.2.14.01. 5.2.2.14.02. 5.2.2.14.03. 5.2.2.14.04. 5.2.2.14.05. 5.2.2.14.06. 5.2.2.14.07. 5.2.2.14.08. 5.2.2.14.09. 5.2.2.14.10. 5.2.2.14.11.
Belanja Pakaian khusus dan hari-hari tertentu Belanja pakaian KORPRI Belanja pakaian adat daerah Belanja pakaian batik tradisional Belanja pakaian olahraga Belanja atribut kelengkapan pakaian khusus Belanja pakaian seragam panitia dan penjaga stand Belanja Pakaian Seragam Pramuka Belanja pakaian seragam Batik KORPRI + Celana Panjang Belanja Pakaian Pasien Belanja Pakaian Hari-hari Tertentu Dst..............
5.2.2.15. 5.2.2.15.01. 5.2.2.15.02. 5.2.2.15.03. 5.2.2.15.04.
Belanja Perjalanan Dinas Belanja perjalanan dinas dalam daerah Belanja perjalanan dinas luar daerah Transportasi dan Akomodasi (dihapus) dst...
5.2.2.16. 5.2.2.16.01. 5.2.2.16.02. 5.2.2.16.03. 5.2.2.16.04. 5.2.2.16.05. 5.2.2.16.06. 5.2.2.16.07.
Belanja Beasiswa Pendidikan PNS Belanja beasiswa tugas belajar D3 Belanja beasiswa tugas belajar S1 Belanja beasiswa tugas belajar S2 Belanja beasiswa tugas belajar S3 Belanja Beasiswa Dokter Spesial Baru Belanja Beasiswa Dokter Spesialis Lanjutan dst...
5.2.2.17. 5.2.2.17.01. 5.2.2.17.02. 5.2.2.17.03. 5.2.2.17.04. 5.2.2.17.05.
Belanja kursus, pelatihan, sosialisasi dan bimbingan teknis PNS Belanja kursus-kursus singkat/ pelatihan Belanja sosialisasi Belanja bimbingan teknis Belanja Seminar/Workshop dst...
5.2.2.18. 5.2.2.18.01. 5.2.2.18.02. 5.2.2.18.03.
Belanja Perjalanan Pindah Tugas Belanja perjalanan pindah tugas dalam daerah Belanja perjalanan pindah tugas luar daerah dst...
5.2.2.19. 5.2.2.19.01. 5.2.2.19.02. 5.2.2.19.03.
Belanja Pemulangan Pegawai Belanja pemulangan pegawai yang pensiun dalam daerah Belanja pemulangan pegawai yang pensiun luar daerah Belanja Pemulangan Pegawai yang tewas dalam melaksanakan tugas 5.2.2.19.04. Belanja Tali Asih 5.2.2.19.05. dst... KODE URAIAN 50
5.2.2.20. 5.2.2.20.01. 5.2.2.20.02. 5.2.2.20.03. 5.2.2.20.04. 5.2.2.20.05. 5.2.2.20.06. 5.2.2.20.07. 5.2.2.20.08. 5.2.2.20.09. 5.2.2.20.10. 5.2.2.20.11. 5.2.2.20.12. 5.2.2.20.13. 5.2.2.20.14. 5.2.2.20.15. 5.2.2.20.16. 5.2.2.20.17. 5.2.2.20.18. 5.2.2.20.19. 5.2.2.20.20. 5.2.2.20.21. 5.2.2.20.22.
Belanja Pemeliharaan Belanja Pemeliharaan Jalan Belanja Pemeliharaan Jembatan Belanja Pemeliharaan Venues/sarana dan prasarana olahraga Belanja Pemeliharaan Alat Berat Belanja Pemeliharaan alat-alat angkutan darat bermotor Belanja Pemeliharaan alat-alat angkutan darat tidak bermotor Belanja Pemeliharaan alat-alat angkutan air bermotor Belanja Pemeliharaan alat-alat angkutan air tidak bermotor Belanja Pemeliharaan alat-alat angkutan udara Belanja Pemeliharaan Alat Alat bengkel Belanja Pemeliharaan alat-alat pengolah pertanian dan peternakan Belanja Pemeliharaan Peralatan Kantor Belanja pemeliharaan perlengkapan kantor Belanja pemeliharaan komputer Belanja Pemeliharaan Meubelair Belanja Pemeliharaan peralatan dapur Belanja pemeliharaan peralatan penghias ruangan rumah tangga Belanja Pemeliharaan Alat - alat Studio Belanja Pemeliharaan Alat - alat Komunikasi Belanja pemeliharaan alat-alat ukur Belanja pemeliharaan alat-alat kedokteran Belanja pemeliharaan jaringan air (dihapus)
5.2.2.20.23. Belanja pemeliharaan konstruksi jaringan air 5.2.2.20.24. Belanja pemeliharaan lampu penerangan jalan, taman dan hutan kota 5.2.2.20.25. Belanja pemeliharaan instalasi listrik dan telepon 5.2.2.20.26. Belanja pemeliharaan konstruksi bangunan 5.2.2.20.27. Belanja pemeliharaan buku/kepustakaan 5.2.2.20.28. Belanja pemeliharaan barang bercorak kesenian, kebudayaan 5.2.2.20.29. Belanja pemeliharaan hewan/ternak dan tanaman 5.2.2.20.30. Belanja pemeliharaan alat-alat kesenjataan/keamanan 5.2.2.20.31. Belanja pemeliharaan kelengkapan rumah tangga 5.2.2.20.32. Belanja pemeliharaan peralatan kecantikan 5.2.2.20.33. Belanja pemeliharaan gedung kantor 5.2.2.20.34. Belanja pemeliharaan AC 5.2.2.20.35. Belanja pemeliharaan alat eksplorasi 5.2.2.20.36. Belanja pemeliharaan alat keselamatan lalu lintas 5.2.2.20.37. Belanja Pemeliharaan/Pengolahan Buku 5.2.2.20.38. Belanja Pemeliharaan Jaringan 5.2.2.20.39. Belanja Pemeliharaan Taman 5.2.2.20.40. Belanja Pemeliharaan Lift (dihapus) 5.2.2.20.41. Belenja Pemeliharaan Genset (dihapus) 5.2.2.20.42. Belanja Pemeliharaan Saluran Sungai (dihapus) 5.2.2.20.43. Belanja Pemeliharaan Aplikasi (dihapus) KODE URAIAN 51
5.2.2.20.44. Belanja pemeliharaan alat-alat laboratorium 5.2.2.20.46. Dst................. 5.2.2.21. 5.2.2.21.01. 5.2.2.21.02. 5.2.2.21.03. 5.2.2.21.04. 5.2.2.21.05. 5.2.2.21.06. 5.2.2.21.07. 5.2.2.21.08. 5.2.2.21.09. 5.2.2.21.10. 5.2.2.21.11. 5.2.2.21.12. 5.2.2.21.13.
Belanja Jasa Konsultansi Belanja Jasa Konsultansi Penelitian Belanja Jasa Konsultansi Perencanaan Belanja jasa Konsultansi Pengawasan Belanja Jasa Konsultansi Teknologi dan Sistem Informasi Belanja Jasa Konsultansi Penilaian / Appraisal Belanja jasa konsultasi manajemen naskah soal dan LJU Belanja jasa konsultasi manajemen ujian Belanja jasa konsultasi manajemen pemeriksa dan pelaporan hasil ujian Belanja Jasa Konsultansi Pembuatan Jalan dan Jembatan Belanja Jasa Konsultansi Sarana dan Prasarana Air Minum Belanja Jasa Konsultan Penyusunan Regulasi Belanja Jasa Konsultan Bidang Kebudayaan Dst....................
5.2.2.22. Belanja Barang Dana Bos *) 5.2.2.22.01. Belanja Barang Dana Bos. 5.2.2.23. Belanja Barang Yang Akan Diserahkan Kepada Masyarakat/Pihak Ketiga 5.2.2.23.01. Belanja Barang Yang Akan Diserahkan Kepada Masyarakat. 5.2.2.23.02. Belanja Barang Yang Akan Diserahkan Kepada Pihak Ketiga 5.2.2.23.03. Dst.................... 5.2.2.24.
Belanja Barang Yang Akan Dijual Kepada Masyarakat/Pihak Ketiga 5.2.2.24.01. Belanja Barang Yang Akan Dijual Kepada Masyarakat. 5.2.2.24.02. Belanja Barang Yang Akan Dijual Kepada Pihak Ketiga 5.2.2.24.03. Dst.................... 5.2.2.25. 5.2.2.25.01. 5.2.2.25.02. 5.2.2.25.03.
Belanja Transportasi dan Akomodasi Transportasi (dihapus) Akomodasi (dihapus) Uang Saku (dihapus)
5.2.2.26. Belanja Beasiswa Pendidikan non PNS 5.2.2.26.01. Belanja Beasiswa kepada Mahasiswa mampu dan berprestasi 5.2.2.26.02. Belanja Beasiswa kepada Mahasiswa kurang mampu dan berprestasi 5.2.2.26.03. Belanja Beasiswa kepada Masyarakat berprestasi 5.2.2.26.04. Belanja Beasiswa kepada Masyarakat kurang mampu 5.2.2.26.05. Dst.................... KODE URAIAN 5.2.2.27.
Belanja Pemeliharaan Kesehatan Pejabat Negara 52
5.2.2.27.01. Belanja Pemeliharaan Kesehatan Gubernur dan Wakil Gubernur 5.2.2.28.
Belanja Jasa Tenaga Ahli/ Instruktur/ Narasumber/ Moderator 5.2.2.28.01. Belanja Jasa Tenaga Ahli/ Instruktur/ Narasumber/ Moderator 5.2.2.29. Belanja Jasa Tenaga Tukang/ Teknisi/ Operator/ Asistensi 5.2.2.29.01. Belanja Jasa Tenaga Tukang/ Teknisi/ Operator/ Asistensi 5.2.2.30. 5.2.2.30.01 5.2.2.30.02
Uang untuk diberikan kepada pihak ketiga/masyarakat Uang untuk diberikan kepada pihak ketiga Uang untuk diberikan kepada masyarakat
5.2.2.31. 5.2.2.31.01
Belanja Uang Saku Belanja Uang saku Kegiatan
5.2.2.32. 5.2.2.32.01 5.2.2.32.02 5.2.2.32.03
Belanja Paket Meeting Belanja Paket Meeting Half Day Belanja Paket Meeting Full Day Belanja Paket Meeting Full Board
5.2.3.
BELANJA MODAL
5.2.3.01. 5.2.3.01.01. 5.2.3.01.02. 5.2.3.01.03. 5.2.3.01.04. 5.2.3.01.05.
Belanja Modal Pengadaan Tanah Belanja modal Pengadaan tanah kantor Belanja modal Pengadaan tanah sarana Belanja modal Pengadaan tanah sarana Belanja modal Pengadaan tanah sarana Belanja modal Pengadaan tanah sarana kanak-kanak Belanja modal Pengadaan tanah sarana dasar Belanja modal Pengadaan tanah sarana umum dan kejuruan Belanja modal Pengadaan tanah sarana lanjutan dan kejuruan Belanja modal Pengadaan tanah sarana biasa/khusus Belanja modal Pengadaan tanah sarana dan kursus Belanja modal Pengadaan tanah sarana Belanja modal Pengadaan tanah sarana Belanja modal Pengadaan tanah sarana Belanja modal Pengadaan tanah sarana Belanja modal Pengadaan tanah sarana terbang perintis URAIAN Belanja modal Pengadaan tanah sarana
5.2.3.01.06. 5.2.3.01.07. 5.2.3.01.08. 5.2.3.01.09. 5.2.3.01.10. 5.2.3.01.11. 5.2.3.01.12. 5.2.3.01.13. 5.2.3.01.14. 5.2.3.01.15. KODE 5.2.3.01.16.
53
kesehatan rumah sakit kesehatan puskesmas kesehatan poliklinik pendidikan taman pendidikan sekolah pendidikan menengah pendidikan menengah pendidikan luar pendidikan pelatihan sosial panti asuhan sosial panti jompo umum terminal umum dermaga umum lapangan umum rumah potong
5.2.3.01.17. 5.2.3.01.18. 5.2.3.01.19. 5.2.3.01.20. 5.2.3.01.21. 5.2.3.01.22. 5.2.3.01.23. 5.2.3.01.24. 5.2.3.01.25. 5.2.3.01.26. 5.2.3.01.27. 5.2.3.01.28. 5.2.3.01.29. 5.2.3.01.30. 5.2.3.01.31. 5.2.3.01.32. 5.2.3.01.33. 5.2.3.01.34. 5.2.3.01.35. 5.2.3.01.36. 5.2.3.01.37. 5.2.3.01.38. 5.2.3.01.39. 5.2.3.01.40. 5.2.3.02. 5.2.3.02.01. 5.2.3.02.02. 5.2.3.02.03. 5.2.3.02.04. 5.2.3.02.05. 5.2.3.02.06. 5.2.3.02.07. 5.2.3.02.08. 5.2.3.02.09. 5.2.3.02.10. 5.2.3.02.11. 5.2.3.02.12. 5.2.3.02.13. 5.2.3.02.14. KODE 5.2.3.02.15.
hewan Belanja modal Pengadaan tanah sarana umum tempat pelelangan ikan Belanja modal Pengadaan tanah sarana umum pasar Belanja modal Pengadaan tanah sarana umum tempat pembuangan akhir sampah Belanja modal Pengadaan tanah sarana umum taman Belanja modal Pengadaan tanah sarana umum pusat hiburan rakyat Belanja modal Pengadaan tanah sarana umum ibadah Belanja modal Pengadaan tanah sarana stadion olahraga Belanja modal Pengadaan tanah perumahan Belanja modal Pengadaan tanah pertanian Belanja modal Pengadaan tanah perkebunan Belanja modal Pengadaan tanah perikanan Belanja modal Pengadaan tanah peternakan Belanja modal Pengadaan tanah perkampungan Belanja modal Pengadaan tanah pergudangan/tempat penimbunan material bahan baku Belanja modal pengadaan tanah sarana transportasi Belanja modal pengadaan tanah sarana irigasi/bendungan Belanja modal pengadaan tanah perhotelan/wisma/losmen/cottege Belanja Modal Pengadaan tanah pemakaman Belanja modal pengadaan tanah pusat perdagangan Belanja modal pengadaan tanah untuk kawasan industri belanja modal pengadaan tanah asrama Belanja modal pengadaan tanah sarana umum Belanja modal penghijauan/reboisasi/pemagaran hutan kota Dst...................... Belanja Modal Pengadaan Alat-alat Berat Belanja modal Pengadaan traktor Belanja modal Pengadaan buldozer Belanja modal Pengadaan stoom wals Belanja modal Pengadaan eskavator Belanja modal Pengadaan dump truk Belanja modal Pengadaan crane Belanja modal Pengadaan kendaraan penyapu jalan Belanja modal Pengadaan mesin pengolah semen Belanja modal Pengadaan mesin pengolah air bersih (reservoir osmosis) Belanja modal pengadaan Alat-alat Berat Belanja modal Pengadaan Mesin Pompa Air Belanja modal pengadaan Incenarator Belanja modal pengadaan mobil daur ulang aspal Belanja Modal Pengadaan Loader URAIAN Belanja Modal Pengadaan UPR 54
5.2.3.02.16. dst............. 5.2.3.03. Belanja Modal Pengadaan Alat-alat Angkutan Darat Bermotor 5.2.3.03.01. Belanja modal Pengadaan alat-alat angkutan darat bermotor sedan 5.2.3.03.02. Belanja modal Pengadaan alat-alat angkutan darat bermotor jeep 5.2.3.03.03. Belanja modal Pengadaan alat-alat angkutan darat bermotor station wagon 5.2.3.03.04. Belanja modal Pengadaan alat-alat angkutan darat bermotor bus 5.2.3.03.05. Belanja modal Pengadaan alat-alat angkutan darat bermotor micro bus 5.2.3.03.06. Belanja modal Pengadaan alat-alat angkutan darat bermotor truck 5.2.3.03.07. Belanja modal Pengadaan alat-alat angkutan darat bermotor tangki (air, minyak, tinja) 5.2.3.03.08. Belanja modal Pengadaan alat-alat angkutan darat bermotor boks 5.2.3.03.09. Belanja modal Pengadaan alat-alat angkutan darat bermotor pick up 5.2.3.03.10. Belanja modal Pengadaan alat-alat angkutan darat bermotor ambulans 5.2.3.03.11. Belanja modal Pengadaan alat-alat angkutan darat bermotor pemadam kebakaran 5.2.3.03.12. Belanja modal Pengadaan alat-alat angkutan darat bermotor sepeda motor 5.2.3.03.13. Belanja modal Pengadaan alat-alat angkutan darat bermotor lift/elevator 5.2.3.03.14. Belanja modal Pengadaan alat-alat angkutan darat bermotor tangga berjalan 5.2.3.03.15. Belanja Modal Pengadaan mobil sampling laboratorium lingkungan 5.2.3.03.16. Belanja Modal Pengadaan Alat Angkutan Darat Bermotor Ambulance 5.2.3.03.17. Belanja Modal Pengadaan Mobil Dapur Umum Lapangan 5.2.3.03.18. dst............. 5.2.3.04. 5.2.3.04.01. 5.2.3.04.02. 5.2.3.04.03. 5.2.3.04.04. 5.2.3.04.05. 5.2.3.04.06. KODE 5.2.3.04.07.
Belanja Modal Pengadaan Alat-alat Angkutan Darat Tidak Bermotor Belanja modal Pengadaan gerobak Belanja modal Pengadaan pedati/delman/dokar/bendi/cidomo/andong Belanja modal Pengadaan becak Belanja modal Pengadaan sepeda Belanja modal Pengadaan karavan Belanja modal pengadaan alat-alat angkutan sampah URAIAN Belanja Modal Pengadaan Trailer 55
5.2.3.04.08. dst............. 5.2.3.05. 5.2.3.05.01. 5.2.3.05.02. 5.2.3.05.03. 5.2.3.05.04. 5.2.3.05.05. 5.2.3.05.06. 5.2.3.05.07. 5.2.3.05.08. 5.2.3.05.09. 5.2.3.05.10. 5.2.3.06. 5.2.3.06.01. 5.2.3.06.02. 5.2.3.06.03. 5.2.3.06.04. 5.2.3.06.05. 5.2.3.06.06. 5.2.3.06.07.
Belanja Modal Pengadaan Alat-alat Angkutan di atas Air Bermotor Belanja modal Pengadaan kapal motor Belanja modal Pengadaan kapal feri Belanja modal Pengadaan speed boat Belanja modal Pengadaan motor boat/motor tempel Belanja modal Pengadaan hydro foil Belanja modal Pengadaan jet foil Belanja modal Pengadaan kapal tug boat Belanja modal Pengadaan kapal tanker Belanja modal Pengadaan kapal kargo Dst…………………………………………… Belanja Modal Pengadaan Alat-alat Angkutan di atas Air Tidak Bermotor Belanja modal Pengadaan perahu layar Belanja modal Pengadaan perahu sampan Belanja modal Pengadaan perahu tongkang Belanja modal Pengadaan perahu karet Belanja modal Pengadaan perahu rakit Belanja modal Pengadaan perahu sekoci Dst……………………………………………
5.2.3.07. 5.2.3.07.01. 5.2.3.07.02. 5.2.3.07.03. 5.2.3.07.04. 5.2.3.07.05. 5.2.3.07.06. 5.2.3.07.07. 5.2.3.07.08.
Belanja Modal Pengadaan Alat-alat Angkutan Udara Belanja modal Pengadaan pesawat kargo Belanja modal Pengadaan pesawat penumpang Belanja modal Pengadaan pesawat helikopter Belanja modal pesawat pemadam kebakaran Belanja modal Pengadaan pesawat capung Belanja modal Pengadaan pesawat terbang ampibi Belanja modal Pengadaan pesawat terbang layang Belanja modal pengadaan squence flashing light (SQFL) Bandara
5.2.3.08. 5.2.3.08.01. 5.2.3.08.02. 5.2.3.08.03. 5.2.3.08.04.
Belanja Modal Pengadaan Alat-alat Bengkel Belanja modal Pengadaan mesin las Belanja modal Pengadaan mesin bubut Belanja modal Pengadaan mesin dongkrak Belanja modal Pengadaan mesin kompresor
5.2.3.08.05. 5.2.3.08.08. 5.2.3.08.09. 5.2.3.08.10. 5.2.3.08.11. KODE 5.2.3.08.12.
Belanja Belanja Belanja Belanja Belanja
Modal Pengadaan modal pengadaan modal pengadaan modal pengadaan modal pengadaan
Mesin Genset/Generator/senso alat-alat pengemasan abrang/produk mesin listrik mesin sepeda motor mesin teknik pendingin URAIAN Belanja modal pengadaan mesin pertanian 56
5.2.3.08.13. Belanja Modal Pengadaan Mesin Pemotong Besi 5.2.3.08.14. Belanja modal pengadaan alat-alat peredam suara 5.2.3.08.15. Dst…………………………………………… 5.2.3.09. 5.2.3.09.01. 5.2.3.09.02. 5.2.3.09.03. 5.2.3.09.04. 5.2.3.09.05. 5.2.3.09.06. 5.2.3.09.07. 5.2.3.09.08. 5.2.3.09.09. 5.2.3.09.10. 5.2.3.09.11. 5.2.3.09.12. 5.2.3.09.13. 5.2.3.09.14. 5.2.3.09.15. 5.2.3.09.16. 5.2.3.09.17.
Belanja Modal Pengadaan Alat-alat Pengolahan Pertanian dan Peternakan Belanja modal Pengadaan penggiling hasil pertanian Belanja modal Pengadaan alat pengering gabah Belanja modal Pengadaan mesin bajak Belanja modal Pengadaan alat penetas Belanja modal pengadaan mesin potong rumput Belanja modal pengadaan mesin pengolahan makanan ternak Belanja modal pengadaan peralatan RPH/RPU Belanja modal alat pengolahan hasil pertanian/perikanan Belanja modal alat -alat pengolahan limbah ternak Belanja Modal Pengadaan Alat-alat Perikanan Tangkap Lainnya Belanja modal pengadaan pengolahan pertanian Belanja modal pengadaan Chainsaw Belanja modal pengadaan alat-alat pengolahan peternakan Belanja modal pengadaan mesin pengering centifugar Belanja Modal Penyemprot Rumput Belanja Modal pengadaan Bahan Pertanian Dst……………………………………………
5.2.3.10. 5.2.3.10.01. 5.2.3.10.02. 5.2.3.10.03. 5.2.3.10.04. 5.2.3.10.05. 5.2.3.10.06. 5.2.3.10.07. 5.2.3.10.08. 5.2.3.10.09. 5.2.3.10.10. 5.2.3.10.11. 5.2.3.10.12. 5.2.3.10.13. 5.2.3.10.14. 5.2.3.10.15. 5.2.3.10.16. 5.2.3.10.18. 5.2.3.10.19. 5.2.3.10.20. 5.2.3.10.21. 5.2.3.10.22.
Belanja Modal Pengadaan Peralatan Kantor Belanja modal Pengadaan mesin tik Belanja modal Pengadaan mesin hitung Belanja modal Pengadaan mesin stensil Belanja modal Pengadaan mesin fotocopy Belanja modal Pengadaan mesin cetak Belanja modal Pengadaan mesin jilid Belanja modal Pengadaan mesin potong kertas Belanja modal Pengadaan mesin penghancur kertas Belanja modal Pengadaan papan tulis elektronik Belanja modal Pengadaan papan visual elektronik Belanja modal Pengadaan tabung pemadam kebakaran Belanja modal Pengadaan peralatan audio (dihapus) Belanja modal Pengadaan alat pompa Belanja modal Pengadaan alat pendingin (AC) Belanja Modal Pengadaan Mesin Pel Lantai Belanja Modal Pengadaan Water Hither Belanja Modal Pengadaan Mesin Laminating Belanja Modal Pengadaan Plang Nama Belanja Modal Pengadaan Mesin Barcode Reader Belanja Modal Pengadaan Kanopi (dihapus) Belanja Modal Pengadaan Bendera Merah Putih/Lambang Pemda KODE URAIAN 5.2.3.10.23. Belanja Modal Pengadaan Tiang Bendera 57
5.2.3.10.24. Belanja Modal Pengadaan DUK/Struktur Organisasi 5.2.3.10.25. Belanja Modal Pengadaan Podium/Mimbar 5.2.3.10.26. Belanja Modal Pengadaan Tiang Microphone/Tiang Wireless (dihapus) 5.2.3.10.29. Belanja Modal Pengadaan Horden Vertikal/Horizontal (dihapus) 5.2.3.10.31. Belanja Modal Pengadaan Free M 5.2.3.10.32. Belanja Modal Pengadaan Mesin Genset 5.2.3.10.33. Belanja Modal Pengadaan Kipas Angin (dihapus) 5.2.3.10.34. Belanja Modal Pengadaan Peralatan Kerja 5.2.3.10.35. Belanja Modal Pengadaan Rak Arsip (dihapus) 5.2.3.10.36. Belanja Modal Pengadaan Peralatan Tele Conference 5.2.3.10.37. Belanja Modal Pengadaan Peralatan Olah Raga (dihapus) 5.2.3.10.38. Belanja modal pengadaan mesin sidik jari 5.2.3.10.39. Belanja modal Pengadaan Mesin TNKB 5.2.3.10.40. Pengadaan Peralatan Khusus Lapangan (Peralatan Geologi) 5.2.3.10.41. Belanja Modal Pengadaan Mesin Antrian 5.2.3.10.42. Belanja Moal Pengadaan Alat Angkut Barang 5.2.3.10.43. Belanja Modal Pengadaan Mesin Penghitung Uang 5.2.3.10.44. Dst............................... 5.2.3.11. 5.2.3.11.01. 5.2.3.11.02. 5.2.3.11.03. 5.2.3.11.04. 5.2.3.11.05. 5.2.3.11.06. 5.2.3.11.07. 5.2.3.11.08. 5.2.3.11.09. 5.2.3.11.10. 5.2.3.11.12.
Belanja Modal Pengadaan Perlengkapan Kantor Belanja modal Pengadaan meja gambar Belanja modal Pengadaan almari Belanja modal Pengadaan brankas Belanja modal Pengadaan filling kabinet Belanja modal Pengadaan white board Belanja modal Pengadaan penunjuk waktu Belanja Modal Pengadaan Televisi Belanja Modal Pengadaan Teralis Belanja Modal Pengadaan Mic Meja Duduk Belanja Modal Pengadaan Vacum Cleaner Belanja Modal Pembangunan Tempat Parkir Kendaraan (dihapus) 5.2.3.11.13. Belanja Modal Pengadaan Tenda 5.2.3.11.14. Belanja Modal Pengadaan Tandu/Palbet/Keranda 5.2.3.11.15. 5.2.3.11.16. 5.2.3.11.17. 5.2.3.11.18. 5.2.3.11.19. 5.2.3.11.20. 5.2.3.11.21. 5.2.3.11.22. 5.2.3.11.23. 5.2.3.11.24. 5.2.3.11.25. KODE 5.2.3.11.26.
Belanja Belanja Belanja Belanja Belanja Belanja Belanja Belanja Belanja Belanja Belanja
Modal Pengadaan Penangkal Petir Modal Pengadaan Peta Provinsi Modal Pengadaan Mesin Air modal Pengadaan tangga modal pengadaan mimbar mushola Modal Pengadaan Radio Lampu/penerangan kantor Modal Pengadaan Tempat Sampah Modal Pengadaan Tiang Microphone/Tiang wireles Modal Pengadaan Kanopi Modal Pengadaan Parabola URAIAN Belanja Modal Pengadaan Peralatan Survey 58
5.2.3.11.27. 5.2.3.11.28. 5.2.3.11.29. 5.2.3.11.30.
Belanja Modal Pengadaan Pintu Belanja Modal Pengadaan Kipas angin Belanja Modal Pengadaan Rak Dst...........................
5.2.3.12. 5.2.3.12.01. 5.2.3.12.02. 5.2.3.12.03. 5.2.3.12.04. 5.2.3.12.05. 5.2.3.12.06.
Belanja Modal Pengadaan Komputer Belanja modal Pengadaan komputer mainframe/server Belanja modal Pengadaan komputer/PC Belanja modal Pengadaan komputer note book Belanja modal Pengadaan printer Belanja modal Pengadaan scaner Belanja modal Pengadaan monitor/display
5.2.3.12.07. Belanja modal Pengadaan CPU (dihapus) 5.2.3.12.08. Belanja modal Pengadaan UPS/stabilizer 5.2.3.12.09. Belanja modal Pengadaan kelengkapan komputer (flash disk, mouse, keyboard, hardisk, speaker) 5.2.3.12.10. Belanja modal Pengadaan peralatan jaringan komputer 5.2.3.12.11. Belanja Modal Pengadaan Software Komputer 5.2.3.12.12. Belanja Modal Pengadaan Software SEU (dihapus) 5.2.3.12.13. Belanja Modal Perangkat Lunak Database 5.2.3.12.14. Belanja Modal Perangkat Lunak Antivirus dan Keamanan 5.2.3.12.15. Belanja Modal Perangkat Lunak Perkantoran 5.2.3.12.16. Belanja Modal Perangkat Lunak Multimedia 5.2.3.12.17. Belanja Modal Perangkat Lunak Utilitas 5.2.3.12.18. Belanja modal pengadaan Tape Backup 5.2.3.12.19. Belanja modal pengadaan rak server (dihapus) 5.2.3.12.20. Belanja Modal Pengadaan Komputer Mail Server (dihapus) 5.2.3.12.21. Belanja Modal Pengadaan Komputer Database Server 5.2.3.12.22. Belanja Modal Pengadaan Komputer Client 5.2.3.12.23. Belanja Modal Pengadaan harware WIFI 5.2.3.12.24. Dst........................... 5.2.3.13. 5.2.3.13.01. 5.2.3.13.02. 5.2.3.13.03. 5.2.3.13.04. 5.2.3.13.05. 5.2.3.13.06. 5.2.3.13.07. 5.2.3.13.08. 5.2.3.13.09. 5.2.3.13.10. 5.2.3.13.11. 5.2.3.13.12. 5.2.3.13.13. KODE 5.2.3.13.14.
Belanja Modal Pengadaan mebeulair Belanja modal Pengadaan meja kerja Belanja modal Pengadaan meja rapat Belanja modal Pengadaan meja makan Belanja modal Pengadaan kursi kerja Belanja modal Pengadaan kursi rapat Belanja modal Pengadaan kursi makan Belanja modal Pengadaan tempat tidur Belanja modal Pengadaan sofa Belanja modal Pengadaan rak buku/tv/kembang Belanja modal Pengadaan kipas angin (dihapus) Belanja modal Pengadaan Meubelair Kantor Belanja modal Pengadaan Perlengkapan Rumah Jabatan Belanja modal Pengadaan meja resepsionis URAIAN Belanja modal Pengadaan meja komputer 59
5.2.3.13.15. 5.2.3.13.16. 5.2.3.13.17. 5.2.3.13.18. 5.2.3.13.19.
Pengadaan Interior Rumah Sakit Belanja Modal Pengadaan Carvet Belanja Modal Meja Telepon Belanja Modal Pengadaan Kursi Gor Dst..........................
5.2.3.14. 5.2.3.14.01. 5.2.3.14.02. 5.2.3.14.03. 5.2.3.14.04. 5.2.3.14.05. 5.2.3.14.06. 5.2.3.14.07.
Belanja Modal Pengadaan Peralatan Dapur Belanja modal Pengadaan tabung gas Belanja modal Pengadaan kompor gas Belanja modal Pengadaan lemari makan Belanja modal Pengadaan dispenser Belanja modal Pengadaan kulkas Belanja modal Pengadaan rak piring Belanja modal Pengadaan piring/gelas/mangkok/cangkir/sendok/garpu/pisau 5.2.3.14.08. Belanja modal Pengadaan Peralatan dapur rumah jabatan/kantor 5.2.3.14.09. Belanja modal pengadaan mesin cuci 5.2.3.14.10. Dst.......................... 5.2.3.15. 5.2.3.15.01. 5.2.3.15.02. 5.2.3.15.03.
Belanja Modal Pengadaan Penghias Ruangan Rumah Tangga Belanja modal Pengadaan lampu hias Belanja modal Pengadaan jam dinding/meja Belanja Modal Pengadaan Vitrage.gorden dan sejenisnya
5.2.3.15.04. 5.2.3.15.05. 5.2.3.15.06. 5.2.3.15.07. 5.2.3.15.08. 5.2.3.15.09. 5.2.3.15.10.
Belanja modal Pengadaan Karpet/keramik.permadani Belanja modal Pengadaan mesin jahit Belanja modal Pengadaan Pot Bunga (dihapus) Belanja modal Pengadaan Pengharum ruangan (dihapus) Belanja modal Pengadaan Taplak meja (dihapus) Belanja Modal Pengadaan untuk Kamar Asrama Belanja modal Seprei, sarung bantal, selimut, periak, handuk, waslap (untuk pasien) (dihapus) 5.2.3.15.11. Belanja Modal Keset (dihapus) 5.2.3.15.12. Dst.......................... 5.2.3.16. 5.2.3.16.01. 5.2.3.16.02. 5.2.3.16.03. 5.2.3.16.04. 5.2.3.16.05. 5.2.3.16.06. 5.2.3.16.07. 5.2.3.16.08. 5.2.3.16.09. 5.2.3.16.10. KODE 5.2.3.16.11.
Belanja Modal Pengadaan Alat-alat Studio Belanja modal Pengadaan kamera Belanja modal Pengadaan handycam Belanja modal Pengadaan proyektor Belanja modal Pengadaan alat-alat studio. Belanja modal Pengadaan wireless Belanja modal Pengadaan Sound system Belanja modal Pengadaan Closed Circuit Television (CCTV) Belanja modal pengadaan speaker Belanja Modal Parabola dan Receiver Belanja modal Pengadaan Megaphone URAIAN Belanja Modal Pengadaan Alat Pemutaran film 60
5.2.3.16.12. Belanja Modal Pengadaan Peralatan Audio 5.2.3.16.13. Dst.......................... 5.2.3.17. 5.2.3.17.01. 5.2.3.17.02. 5.2.3.17.03. 5.2.3.17.04. 5.2.3.17.05. 5.2.3.17.06. 5.2.3.17.07. 5.2.3.17.08. 5.2.3.17.11. 5.2.3.17.12.
Belanja Modal Pengadaan Alat-alat Komunikasi Belanja modal Pengadaan telepon Belanja modal Pengadaan faximili Belanja modal Pengadaan radio SSB Belanja modal Pengadaan radio HF/FM (Handy Talkie) Belanja modal Pengadaan radio VHF Belanja modal Pengadaan radio UHF Belanja modal Pengadaan alat sandi Belanja modal Pengadaan alat panggil elektronik Belanja Modal Pengadaan Papan Baliho (dihapus) Belanja Modal Pengadaan Radio Komunikasi dan Perlengkapannya 5.2.3.17.13. Belanja Modal Pengadaan Alat Perekam 5.2.3.17.14 Belanja Modal Pengadaan Media Pengumuman 5.2.3.17.15. Belanja modal Pengadaan pemancar dan perlengkapannya 5.2.3.17.16. Dst... 5.2.3.18. 5.2.3.18.01. 5.2.3.18.02. 5.2.3.18.03. 5.2.3.18.04. 5.2.3.18.05. 5.2.3.18.06. 5.2.3.18.07. 5.2.3.18.08. 5.2.3.18.09. 5.2.3.18.10. 5.2.3.18.11. 5.2.3.18.12. 5.2.3.18.13. 5.2.3.18.14.
Belanja Modal Pengadaan Alat-alat Ukur Belanja modal Pengadaan timbangan Belanja modal Pengadaan teodolite Belanja modal Pengadaan alat uji emisi Belanja modal Pengadaan alat GPS Belanja modal Pengadaan kompas/peralatan navigasi Belanja modal Pengadaan bejana ukur Belanja modal Pengadaan barometer Belanja modal Pengadaan seismograph Belanja modal Pengadaan alat Penangkal petir Belanja modal Pengadaan stopwatch Belanja Modal Pengadaan Alat Deteksi Bawah Air Belanja modal Pengadaan Distometer Belanja Modal Pengadaan Ultrasonograph Belanja modal Pengadaan weiqhtset
5.2.3.18.15. 5.2.3.18.16. 5.2.3.18.17. 5.2.3.18.18. 5.2.3.18.19. 5.2.3.18.20. 5.2.3.18.21. 5.2.3.18.22. 5.2.3.18.23. 5.2.3.18.24.
Belanja modal Pengadaan cera tester digital Belanja modal Pengadaan Diqilizer Pengadaan Alat Ukur Ketebalan Plat Pengadaan Alat Ukur Listrik Belanja Modal Alat Pengukuran dan pengujian Hasil Hutan Belanja Modal Pengadaan Alat Measuring Tape (Pita Ukur) Belanja Modal Pengaadan Alat Clinometer Belanja Modal Alat Survey Kerataan Jalan (Naasra) Belanja Modal Pengadaan Alat Ukur Suhu dan Kelembaban Dst..................................
KODE
URAIAN 61
5.2.3.19. 5.2.3.19.01. 5.2.3.19.02. 5.2.3.19.03. 5.2.3.19.04. 5.2.3.19.05. 5.2.3.19.06. 5.2.3.19.07. 5.2.3.19.08. 5.2.3.19.09. 5.2.3.19.10. 5.2.3.19.11. 5.2.3.19.12. 5.2.3.19.13. 5.2.3.19.14. 5.2.3.19.15. 5.2.3.19.16. 5.2.3.19.17. 5.2.3.19.18.
Belanja Modal Pengadaan Alat-alat Kedokteran Belanja modal Pengadaan alat-alat kedokteran umum Belanja modal Pengadaan alat-alat kedokteran gigi Belanja modal Pengadaan alat-alat kedokteran THT Belanja modal Pengadaan alat-alat kedokteran mata Belanja modal Pengadaan alat-alat kedokteran bedah Belanja modal Pengadaan alat-alat kedokteran anak Belanja modal Pengadaan alat-alat kedokteran kebidanan dan penyakit kandungan Belanja modal Pengadaan alat-alat kedokteran kulit dan kelamin Belanja modal Pengadaan alat-alat kedokteran kardiologi Belanja modal Pengadaan alat-alat kedokteran neurologi Belanja modal Pengadaan alat-alat kedokteran orthopedi Belanja modal Pengadaan alat-alat kedokteran hewan Belanja modal Pengadaan alat-alat farmasi Belanja modal Pengadaan alat-alat penyakit dalam/internis Belanja Modal Pengadaan alat medis non kedokteran Belanja Modal Pengadaan alat - alat kesehatan Belanja Modal Pengadaan Alat - alat BDRS/UTDRS Dst..................................
5.2.3.20. Belanja Modal Pengadaan Alat-alat Laboratorium 5.2.3.20.01. Belanja modal Pengadaan alat-alat laboratorium biologi 5.2.3.20.02. Belanja modal Pengadaan alat-alat laboratorium fisika/geologi/geodesi 5.2.3.20.03. Belanja modal Pengadaan alat-alat laboratorium kimia 5.2.3.20.04. Belanja modal Pengadaan alat-alat laboratorium pertanian 5.2.3.20.05. Belanja modal Pengadaan alat-alat laboratorium peternakan 5.2.3.20.06. Belanja modal Pengadaan alat-alat laboratorium perkebunan 5.2.3.20.07. Belanja modal Pengadaan alat-alat laboratorium perikanan 5.2.3.20.08. Belanja modal Pengadaan alat-alat laboratorium bahasa 5.2.3.20.09. Belanja modal Pengadaan alat-alat peraga / praktik sekolah 5.2.3.20.10. Belanja modal Pengadaan alat-alat laboratorium metrologi 5.2.3.20.11. Belanja modal Laboratorium keliling 5.2.3.20.12. Belanja modal pengadaan alat-alat laboratorium kebinamargaan 5.2.3.20.13. Belanja Modal Pengadaan Barang dan Pemasangan Incenerator 5.2.3.20.14. Dst....................... 5.2.3.21. 5.2.3.21.01. 5.2.3.21.02. 5.2.3.21.03. 5.2.3.21.04. 5.2.3.21.05.
Belanja Modal Pengadaan Konstruksi Jalan. Belanja modal Pengadaan konstruksi jalan Belanja modal Pengadaan konstruksi jalan fly over Belanja modal Pengadaan konstruksi jalan under pass Belanja modal Pengadaan dan pemasangan rambu lalu lintas dst.........................
KODE 5.2.3.22.
URAIAN Belanja Modal Pengadaan Konstruksi Jembatan 62
5.2.3.22.01. Belanja modal Pengadaan 5.2.3.22.02. Belanja modal Pengadaan 5.2.3.22.03. Belanja modal Pengadaan orang 5.2.3.22.04. Belanja modal Pengadaan diatas air 5.2.3.22.05. Belanja Modal Pengadaan Nelayan 5.2.3.22.06. Belanja Modal Pengadaan 5.2.3.22.07. Belanja Modal Pengadaan 5.2.3.22.08. dst......................... 5.2.3.23. 5.2.3.23.01. 5.2.3.23.02. 5.2.3.23.03. 5.2.3.23.04. 5.2.3.23.05. 5.2.3.23.06. 5.2.3.23.07. 5.2.3.23.08. 5.2.3.23.09. 5.2.3.23.10. 5.2.3.23.11. 5.2.3.23.12. 5.2.3.23.13. 5.2.3.23.14. 5.2.3.23.14. 5.2.3.23.15. 5.2.3.24.
konstruksi jembatan gantung konstruksi jembatan ponton konstruksi jembatan penyebrangan konstruksi jembatan penyebrangan Konstruksi Jembatan Tambat Kapal Konstruksi Jembatan Baja Konstruksi Jembatan Bambu
Belanja Modal Pengadaan Konstruksi Jaringan Air Belanja modal Pengadaan konstruksi bendungan Belanja modal Pengadaan konstruksi waduk Belanja modal Pengadaan konstruksi kanal permukaan Belanja modal Pengadaan konstruksi kanal bawah tanah Belanja modal Pengadaan konstruksi jaringan irigasi Belanja modal Pengadaan konstruksi jaringan air bersih/air minum Belanja modal Pengadaan konstruksi reservoir Belanja modal Pengadaan konstruksi pintu air Belanja Modal Pengembangan sarana dan prasarana balai benih ikan sentral (BBIS) Belanja Modal Pengadaan Konstruksi Kolam Belanja Modal Pengadaan Konstruksi Peningkatan Drainase Belanja Modal Penanganan Abrasi Belanja Modal Pengadaan Instalasi Air (Sumur Bor) Pengadaan Instalasi pengolah air limbah (IPAL) RS (dibekukan) Pengadaan Instalasi pengolah air limbah (IPAL) dst.........................
5.2.3.24.01. 5.2.3.24.02. 5.2.3.24.03. 5.2.3.24.04. 5.2.3.24.05.
Belanja Modal Pengadaan Penerangan Jalan, Taman dan Hutan Kota Belanja modal Pengadaan lampu hias jalan Belanja modal Pengadaan lampu hias taman Belanja modal Pengadaan lampu penerang hutan kota Belanja modal Pengadaan Pembangunan lampu jalan Dst....
5.2.3.25. 5.2.3.25.01. 5.2.3.25.02. 5.2.3.25.03. 5.2.3.25.04. 5.2.3.25.05. 5.2.3.25.06. KODE 5.2.3.25.07.
Belanja Modal Pengadaan Instalasi Listrik dan Telepon Belanja modal Pengadaan instalasi listrik Belanja modal Pengadaan instalasi telepon Belanja Modal Pengadaan instalasi/jaringan internet Belanja Modal Pengadaan generator listrik Belanja Modal Pengadaan jaringan air PAM (dihapus) Pengadaan Mechanical Electrical Rumah Sakit URAIAN dst.... 63
5.2.3.26. 5.2.3.26.01. 5.2.3.26.02. 5.2.3.26.03. 5.2.3.26.04. 5.2.3.26.05. 5.2.3.26.06. 5.2.3.26.07. 5.2.3.26.08. 5.2.3.26.09. 5.2.3.26.10. 5.2.3.26.12. 5.2.3.26.13. 5.2.3.26.14. 5.2.3.26.15. 5.2.3.26.16. 5.2.3.26.17 5.2.3.26.18. 5.2.3.26.19. 5.2.3.26.20. 5.2.3.26.21. 5.2.3.26.22. 5.2.3.26.23. 5.2.3.26.24. 5.2.3.26.25. 5.2.3.26.26. 5.2.3.26.27. 5.2.3.26.28. 5.2.3.26.29. 5.2.3.26.30. 5.2.3.26.31. 5.2.3.26.32. 5.2.3.26.33. KODE 5.2.3.26.34.
Belanja Modal Pengadaan Konstruksi/Pembelian*) Bangunan Belanja modal Pengadaan konstruksi/pembelian gedung kantor Belanja modal Pengadaan konstruksi/pembelian rumah jabatan Belanja modal Pengadaan konstruksi/pembelian rumah dinas Belanja modal Pengadaan konstruksi/pembelian gedung gudang Belanja modal Pengadaan konstruksi/pembelian bangunan bersejarah Belanja modal Pengadaan konstruksi/pembelian bangunan monumen Belanja modal Pengadaan konstruksi/pembelian tugu peringatan Belanja modal Pengadaan gedung klinik Belanja modal Pengadaan konstruksi gazebo-shelter Belanja modal Pengadaan konstruksi Pembangunan mushola Belanja modal Pengadaan partisi ruang kerja Belanja modal Pengadaan konstruksi/pagar kantor Belanja modal Pengadaan rumah genset Belanja modal Pengadaan konstruksi tempat parkir Belanja modal Pengadaan pabrik es Belanja modal Pengadaan rumah jaga Belanja modal pekerjaan rehabilitasi gedung kantor (dihapus) Belanja modal Pengadaan konstruksi/pembelian gedung panti asuhan Belanja modal Pengadaan rumah tempat tinggal Belanja modal DED/landscape Bangunan Gedung (dihapus) Belanja modal Pengadaan konstruksi/pembelian dermaga Belanja modal Pengadaan konstruksi/pembelian gedung tempat pelelangan ikan Belanja modal Pengadaan konstruksi/pembelian gedung sarana pasar Belanja modal Pengadaan konstruksi/pembelian gedung pusat perdagangan Belanja modal Pengadaan konstruksi taman Belanja modal Pengadaan konstruksi/pembelian gedung pusat hiburan rakyat Belanja modal Pengadaan konstruksi/pembelian gedung sarana ibadah Belanja modal Pengadaan konstruksi/pembelian gedung sarana olahraga Belanja modal Pengadaan konstruksi/pembelian gedung perhotelan/wisma/losmen/c Belanja modal Pengadaan konstruksi/pembelian gedung asrama Belanja modal Pengadaan konstruksi/pembelian gedung sarana industri Belanja modal Pengadaan konstruksi/pembelian halte URAIAN Belanja modal pengadaan konstruksi/pembelian pos jaga/ronda 64
5.2.3.26.35. 5.2.3.26.36. 5.2.3.26.37. 5.2.3.26.38. 5.2.3.26.39. 5.2.3.26.40. 5.2.3.26.41. 5.2.3.26.42. 5.2.3.26.43. 5.2.3.26.44. 5.2.3.26.45. 5.2.3.26.46.
Belanja Modal Pemagaran Belanja Modal Pembangunan Kebun (dihapus) Belanja Modal Pengadaan Konstruksi Perumahan Belanja Modal Pengadaan Konstruksi tambak Belanja Modal Pengadaan jaringan penangkal petir Belanja modal Pengadaan DED (dihapus) Belanja Modal sarana dan prasarana olahraga (dihapus) Pembangunan Bangunan Penunjang dan Infrastruktur Rumah Sakit Pembangunan Sangkar Burung di Taman RS Belanja Modal Rehabilitasi rumah dinas/rumah jabatan (dihapus) Belanja Modal Pengadaan Kontruksi/Pembelian Gedung Terapi Gerak Belanja Modal Pembangunan Gedung Kelas III RS provinsi Kep. Bangka Belitung (dihapus)
5.2.3.26.47. Belanja Modal Pengadaan Kandang Hewan 5.2.3.26.48. Belanja Modal Pembangunan Gedung dan Banguna Penunjang RS 5.2.3.26.49. Belanja Modal Sarana dan Prasarana Sekolah 5.2.3.26.50. Belanja Modal Pembangunan Gedung Kelengkapan Rumah Jabatan 5.2.3.26.51. Dst............................ 5.2.3.27. 5.2.3.27.01. 5.2.3.27.02. 5.2.3.27.03. 5.2.3.27.04. 5.2.3.27.05. 5.2.3.27.06. 5.2.3.27.07. 5.2.3.27.08. 5.2.3.27.09. 5.2.3.27.10.
Belanja Modal Pengadaan Buku/Kepustakaan Belanja modal Pengadaan buku matematika Belanja modal Pengadaan buku fisika Belanja modal Pengadaan buku kimia Belanja modal Pengadaan buku biologi Belanja modal Pengadaan buku biografi Belanja modal Pengadaan buku geografi Belanja modal Pengadaan buku astronomi Belanja modal Pengadaan buku arkeologi Belanja modal Pengadaan buku bahasa dan sastra Belanja modal Pengadaan buku keagamaan
5.2.3.27.11. 5.2.3.27.12. 5.2.3.27.13. 5.2.3.27.14. 5.2.3.27.15. 5.2.3.27.16. 5.2.3.27.17. 5.2.3.27.18. 5.2.3.27.19. 5.2.3.27.20. KODE 5.2.3.27.21.
Belanja Belanja Belanja Belanja Belanja Belanja Belanja Belanja Belanja Belanja
modal modal modal modal modal modal modal modal modal modal
Pengadaan Pengadaan Pengadaan Pengadaan Pengadaan Pengadaan Pengadaan Pengadaan Pengadaan Pengadaan
buku sejarah buku seni dan budaya buku ilmu pengetahuan umum buku ilmu pengetahuan sosial buku ilmu politik dan ketatanegaraan buku ilmu pengetahuan dan teknologi buku ensiklopedia buku kamus bahasa buku ekonomi dan keuangan buku industri dan perdagangan URAIAN Belanja modal Pengadaan buku peraturan perundang65
5.2.3.27.22. 5.2.3.27.23. 5.2.3.27.24. 5.2.3.27.25. 5.2.3.27.26. 5.2.3.27.27. 5.2.3.27.28. 5.2.3.27.29. 5.2.3.27.30. 5.2.3.27.31. 5.2.3.27.32. 5.2.3.28.
undangan Belanja modal Pengadaan buku naskah Belanja modal Pengadaan terbitan berkala (jurnal, Compact Disk) Belanja modal Pengadaan mikrofilm Belanja modal Pengadaan peta/atlas/globe Belanja Modal Pengadaan buku pertanian Belanja Modal Pengadaan kajian/studi kelautan dan perikanan Belanja Modal Pengadaan buku lingkungan hidup Belanja Modal Pengadaan buku rencana tekhnis unit permukiman transmigrasi Belanja Modal Pengadaan buku kajian/studi kelautan dan perikanan Belanja Modal Pengadaan buku /perpustakaan dst.....
5.2.3.28.09. 5.2.3.28.10.
Belanja Modal Pengadaan Barang bercorak Kesenian, Kebudayaan Belanja modal Pengadaan lukisan/foto Belanja modal Pengadaan patung Belanja modal Pengadaan ukiran Belanja modal Pengadaan pahatan Belanja modal Pengadaan batu alam Belanja modal Pengadaan maket/miniatur/diorama Belanja Modal Pengadaan Pakaian Pengantin dan Barang Kerajinan Belanja Modal Pengadaan barang bercorak kesenian dan budaya Belanja modal Bahan tenunan Dst....
5.2.3.29. 5.2.3.29.01. 5.2.3.29.02. 5.2.3.29.03. 5.2.3.29.04.
Belanja Modal Pengadaan Hewan/Ternak dan Tanaman Belanja modal Pengadaan hewan kebun binatang Belanja modal Pengadaan ternak Belanja modal Pengadaan tanaman Dst……………………………………………
5.2.3.30. 5.2.3.30.01. 5.2.3.30.02. 5.2.3.30.03. 5.2.3.30.04. 5.2.3.30.05. 5.2.3.30.06. 5.2.3.30.07. 5.2.3.30.08. 5.2.3.30.09. KODE
Belanja Modal Pengadaan Alat-alat Persenjataan/Keamanan Belanja modal Pengadaan senjata api Belanja modal Pengadaan radar Belanja modal Pengadaan mobil water canon Belanja modal Pengadaan borgol Belanja modal Pengadaan sangkur/bayonet Belanja modal Pengadaan perisai/tameng Belanja modal Pengadaan detektor bom Belanja modal Pengadaan rompi anti peluru Belanja modal Pengadaan pentungan URAIAN
5.2.3.28.01. 5.2.3.28.02. 5.2.3.28.03. 5.2.3.28.04. 5.2.3.28.05. 5.2.3.28.06. 5.2.3.28.07. 5.2.3.28.08.
5.2.3.30.10. Belanja modal Pengadaan helm 66
5.2.3.30.11. Belanja modal Pengadaan alarm/sirene 5.2.3.30.12. Belanja modal Pengadaan sentolop/senter 5.2.3.30.13. 5.2.3.30.14. 5.2.3.30.15. 5.2.3.30.16. 5.2.3.30.17. 5.2.3.30.18.
Belanja modal Pengadaan Belanja Modal Pengadaan Belanja Modal Pengadaan Belanja Modal Pengadaan Belanja Modal Pengadaan Dst.............
baju pelampung/pelampung Peralatan Selam (dihapus) Teropong Papan Selancar X - RAY dan WALTHROUGN
5.2.3.31. Belanja Modal Pengadaan Konstruksi Bangunan 5.2.3.31.01. Belanja Modal Pengadaan Jerjak 5.2.3.31.02. Belanja Modal Pengadaan konstruksi pelabuhan/dermaga/tambatan perahu 5.2.3.31.03. Belanja modal sarana belajar PAUD 5.2.3.31.04. Belanja Modal Pengadaan Kontruksi Pelataran Parkir 5.2.3.31.05. Belanja Modal Pengadaan Sarana Pendukung Gedung Kantor 5.2.3.31.06. Belanja Modal Pembangunan Gedung VIP Bandara Depati Amir PangkalPinang 5.2.3.31.07. Dst.... 5.2.3.32. 5.2.3.32.01. 5.2.3.32.02. 5.2.3.32.03. 5.2.3.32.04. 5.2.3.32.05. 5.2.3.32.06. 5.2.3.32.07. 5.2.3.32.08. 5.2.3.32.09. 5.2.3.32.10. 5.2.3.32.11.
Belanja Modal Pengadaan Rambu/Plang Petunjuk Belanja Modal Pengadaan dan Pemasangan Traffic light Belanja modal Pengadaan Marka Jalan dan Zebra Cross Belanja modal Pengadaan Rambu Jalan Belanja Modal Pengadaan Papan Sosialisasi Belanja Modal Pengadaan Bilboard Belanja Modal Pengadaan Baleho Belanja Modal Pengadaan Huruf (Nama RS) (dihapus) Belanja Modal Pengadaan Pagar Pengamanan Jalan Belanja Modal Pengadaan Sarana Bantu Navigasi Pelayaran Belanja Modal Manajemen Rekayasa Lalu Lintas Dst....
5.2.3.33. Belanja Modal Reklamasi 5.2.3.33.01. Belanja Modal Kegiatan Pemulihan dan Pemanfaatan lahan pasca Penambangan Timah 5.2.3.33.02. Belanja modal Sarana dan prasarana sekolah (dihapus) 5.2.3.33.03. Dst.... 5.2.3.34. 5.2.3.34.01. 5.2.3.34.02. 5.2.3.34.03.
Belanja Modal Pengadaan Perlengkapan / Peralatan Belanja Modal Pengadaan Perlengkapan / Peralatan Praktek. Belanja Modal Pengadaan Perlengkapan / Peralatan Lapangan Belanja Modal Pengadaan Perlengkapan/Peralatan Rumah Tangga Kantor 5.2.3.34.04. Belanja Modal Pengadaan Perlengkapan/Peralatan Selam 5.2.3.34.05. Belanja Modal Pengadaan Perlengkapan/Peralatan Rumah Sakit KODE URAIAN 5.2.3.34.06. Dst............... 67
5.2.3.35.
Belanja Modal Pengembangan Kinerja Pengelolaan Air Minum dan Air Limbah 5.2.3.35.01. Belanja Modal Penyediaan Prasarana dan Sarana Air Limbah 5.2.3.35.02. Belanja Modal Pengembangan Distribusi Air Minum 5.2.3.35.03. Dst.... 5.2.3.36. Belanja Modal Sarana dan Prasarana Pelabuhan 5.2.3.36.01. Belanja Modal Pembangunan Dermaga 5.2.3.36.02. Dst.... 5.2.3.37. 5.2.3.37.01. 5.2.3.37.02. 5.2.3.37.03.
Belanja Modal Alat-alat Perikanan Belanja Modal alat-alat perikanan budidaya Belanja modal alat-alat perikanan tangkap Dst....
5.2.3.38. Belanja Modal Pengadaan CD/VCD 5.2.3.38.01. Pengadaan CD/DVD Cerita Anak -anak 5.2.3.38.02. Dst.... 5.2.3.39. Belanja Modal Dana Bos 5.2.3.39.01. Belanja Modal Dana Bos
Pangkalpinang, 2016 GUBERNUR KEPULAUAN BANGKA BELITUNG,
RUSTAM EFFENDI
PEMERINTAH PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG SUSUNAN KODE REKENING PEMBIAYAAN 68
KODE 1 6. 6.1. 6.1.1.
URAIAN 2
6.1.1.01. 6.1.1.01.01. 6.1.1.01.02. 6.1.1.01.03. 6.1.1.01.04. 6.1.1.01.05.
PEMBIAYAAN DAERAH Penerimaan Pembiayaan Daerah Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Daerah Tahun Sebelumnya (SiLPA) Penggunaan SILPA Tahun Sebelumnya Pajak Daerah Retribusi Daerah Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan Lain-Lain PAD yang sah Dst.......................... (dihapus)
6.1.1.02. 6.1.1.02.01. 6.1.1.02.02. 6.1.1.02.03.
Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur Bagi Hasil Pajak Bagi Hasil Bukan Pajak/Sumber Daya Alam Dst..........................
6.1.1.03.
6.1.1.03.06.
Pelampauan penerimaan Lain-lain Pendapatan Daerah Yang Sah Pelampauan penerimaan Lain-lain Pendapatan Daerah Yang Sah Dana Darurat Bagi Hasil Pajak dari Provinsi dan Pemerintah Daerah Lainnya Dana Penyesuaian dan Otonomi Khusus Bantuan Keuangan dari Provinsi atau pemerintah daerah lainnya Dst..........................
6.1.1.04. 6.1.1.04.01. 6.1.1.04.02. 6.1.1.04.03. 6.1.1.04.04. 6.1.1.04.05. 6.1.1.04.06. 6.1.1.04.07. 6.1.1.04.08. 6.1.1.04.09. 6.1.1.04.10. 6.1.1.04.11. 6.1.1.04.13. 6.1.1.04.14. 6.1.1.04.15. KODE 6.1.1.04.16.
Sisa Penghematan Belanja atau akibat lainnya Belanja Pegawai dari Belanja Tidak Langsung Belanja Pegawai dari Belanja Langsung Belanja Barang dan Jasa Belanja Modal Belanja Bunga Belanja Subsidi Belanja Hibah Belanja Bantuan Sosial Belanja Belanja Bagi Hasil Belanja Bantuan Keuangan Belanja Belanja Tidak Terduga Sisa Tender Kegiatan (dihapus) Efisiensi Belanja (dihapus) Over Target Penerimaan (dihapus) URAIAN Sisa lebih perhitungan anggaran tahun anggaran sebelumnya
6.1.1.03.01. 6.1.1.03.02. 6.1.1.03.03. 6.1.1.03.04. 6.1.1.03.05.
69
6.1.1.04.17. Dst ......... 6.1.1.05. 6.1.1.05.01. 6.1.1.05.02. 6.1.1.05.03. 6.1.1.05.04. 6.1.1.05.05.
Kewajiban kepada pihak ketiga sampai dengan akhir tahun belum terselesaikan Uang jaminan …… Potongan Taspen Potongan Beras Askes Dst……..
6.1.1.06. Kegiatan lanjutan 6.1.1.06.01. Kegiatan lanjutan 6.1.1.06.02. Dst…….. 6.1.1.07. 6.1.1.07.01. 6.1.1.07.02. 6.1.1.07.03. 6.1.1.07.04. 6.1.1.07.05. 6.1.1.07.06. 6.1.1.07.07. 6.1.1.07.08. 6.1.1.07.09. 6.1.1.07.10. 6.1.1.07.11. 6.1.1.07.12. 6.1.1.07.13. 6.1.1.07.14. 6.1.1.07.15. 6.1.1.07.16. 6.1.1.07.17.
Sisa Belanja DAK DAK Bidang Pendidikan DAK Bidang Kesehatan DAK Bidang Infrastruktur DAK Bidang Prasarana Pemerintahan DAK Bidang Kelautan dan Perikanan DAK Bidang Pertanian DAK Bidang Lingkungan Hidup DAK Bidang Keluarga Berencana DAK Bidang Kehutanan DAK Bidang Sarana Prasarana Perdagangan DAK Bidang Sarana Prasarana Daerah Tertinggal DAK Bidang Energi Perdesaan DAK Bidang Perumahan dan Pemukiman DAK Bidang Keselamatan Transportasi Darat DAK Bidang Sarana Prasarana Kawasan Perbatasan DAK Bidang Transportasi Perdesaan Dst ..........
6.1.1.08. 6.1.1.08.01. 6.1.1.08.02. 6.1.1.08.03. 6.1.1.08.04. 6.1.1.08.05. 6.1.1.08.06.
Sisa Belanja Dana Penyesuaian Dana Penyesuaian BOS Dana Penyesuaian Tambahan Penghasilan Guru PNSD Dana Penyesuaian Tunjangan Profesi Guru PNSD Dana Penyesuaian Tunjangan Sertifikasi Guru PNSD Dana Penyesuaian DID Dst ..........
6.1.2. 6.1.2.01. 6.1.2.01.01. 6.1.2.01.02.
Pencairan Dana Cadangan Pencairan Dana Cadangan Pencairan Dana Cadangan nomor …… Dst……
KODE 6.1.3.
URAIAN Hasil Penjualan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan 70
6.1.3.01. Hasil penjualan perusahaan milik daerah/BUMD 6.1.3.01.01. BUMD…………….. 6.1.3.01.02. Dst………….. 6.1.3.02.
Hasil penjualan aset milik pemerintah daerah yang dikerjasamakan dengan pihak ketiga 6.1.3.02.01. ………………………….. 6.1.3.02.02. Dst…………. 6.1.4. 6.1.4.01. 6.1.4.01.01. 6.1.4.01.02.
Penerimaan Pinjaman Daerah Penerimaan Pinjaman Daerah dari Pemerintah Penerusan pinjaman….. Dst………….
6.1.4.02. Penerimaan Pinjaman Daerah dari pemerintah daerah lain 6.1.4.02.01. Pemerintah daerah …… 6.1.4.02.02. Dst…………. 6.1.4.03.
Penerimaan Pinjaman Daerah dari lembaga keuangan bank 6.1.4.03.01. Bank ….. 6.1.4.03.02. Dst…………. 6.1.4.04.
Penerimaan Pinjaman Daerah dari lembaga keuangan bukan bank 6.1.4.04.01. Lembaga keuangan bukan bank …… 6.1.4.04.02. Dst…………. 6.1.4.05. 6.1.4.05.01. 6.1.4.05.02. 6.1.4.05.03.
Penerimaan hasil penerbitan Obligasi Daerah Obligasi atas nama.. obligasi nomor…….. Dst………….
6.1.5. 6.1.5.01. 6.1.5.01.01. 6.1.5.01.02.
Penerimaan Kembali Penerimaan Pinjaman Penerimaan Kembali Penerimaan Pinjaman Penerimaan Kembali Penerimaan Pinjaman Dst………….
6.1.6. 6.1.6.01. 6.1.6.01.01. 6.1.6.01.02. 6.1.6.01.03.
Penerimaan piutang daerah Penerimaan piutang daerah dari pendapatan daerah Penerimaan piutang daerah dari pendapatan pajak daerah Penerimaan piutang daerah dari pendapatan retribusi daerah Penerimaan piutang daerah dari lain-lain pendapatan yang sah 6.1.6.01.03. Dst…………. KODE 6.1.6.02.
URAIAN Penerimaan piutang daerah dari pemerintah 71
6.1.6.02.01. Penerimaan piutang daerah dari pemerintah 6.1.6.02.02. Dst…………. 6.1.6.03. Penerimaan piutang daerah dari pemerintah daerah lain 6.1.6.03.01. Pemerintah daerah ……………. 6.1.6.03.02. Dst…………. 6.1.6.04. Penerimaan piutang daerah dari lembaga keuangan bank 6.1.6.04.01. Bank ……………….. 6.1.6.04.02. Dst…………. 6.1.6.05.
Penerimaan piutang daerah dari lembaga keuangan bukan bank 6.1.6.05.01. Lembaga keuangan bukan bank ……………………. 6.1.7. Penerimaan Dari selisih Bayar 6.1.7.01. Penerimaan Dari Selisih Bayar Kasda 6.1.7.01.01. Penerimaan dari selisih bayar kas daerah 6.1.8. Penerimaan Kembali Investasi Dana Bergulir 6.1.8.01. Penerimaan Kembali Investasi Dana Bergulir 6.1.8.01.01. Penerimaan Kembali Investasi Dana Bergulir dari Kelompok Masyarakat 6.2. 6.2.1. 6.2.1.01. 6.2.1.01.01. 6.2.1.01.02.
Pengeluaran Pembiayaan Daerah Pembentukan Dana Cadangan Pembentukan Dana Cadangan Pembentukan Dana Cadangan Dst………….
6.2.2. 6.2.2.01. 6.2.2.01.01. 6.2.2.01.02.
Penyertaan Modal (Investasi) Pemerintah Daerah Badan usaha milik pemerintah (BUMN) BUMN...... Dst………….
6.2.2.02. 6.2.2.02.01. 6.2.2.02.02. 6.2.2.02.03. 6.2.2.02.04. 6.2.2.02.05. 6.2.2.02.06.
Badan usaha milik daerah (BUMD) BUMD................ Perusahaan Daerah (Perusda)............. Bank Pembangunan Daerah .................. Bank Perkreditan Rakyat (BPR) Lembaga Penjamin Kredit Daerah (LPKD) Dst...
6.2.2.03. 6.2.2.03.01. 6.2.2.03.02. KODE 6.2.2.04.
Badan usaha milik swasta Badan..... Dst…………. URAIAN Dana Bergulir 72
6.2.2.04.01. Dana Bergulir Kepada Kelompok Masyarakat 6.2.2.04.02. Dst…………. 6.2.2.05. Penyertaan Modal/Investasi Pemerintah 6.2.2.05.01. Penyertaan Modal/Investasi Pemerintah Daerah. 6.2.2.05.02. dst........... 6.2.3. 6.2.3.01.
Pembayaran Pokok Utang Pembayaran Pokok Utang yang Jatuh Tempo kepada Pemerintah 6.2.3.01.01. Penerusan pinjaman... 6.2.3.01.02. Dst.... 6.2.3.02.
Pembayaran Pokok Utang yang Jatuh Tempo kepada Pemerintah daerah lain 6.2.3.02.01. Pemerintah daerah.......... 6.2.3.02.02. Dst…. 6.2.3.03.
Pembayaran Pokok Utang yang Jatuh Tempo kepada Lembaga Keuangan Bank 6.2.3.03.01. Bank ..... 6.2.3.03.02. Dst…. 6.2.3.04.
Pembayaran Pokok Utang yang Jatuh Tempo kepada Lembaga Keuangan bukan Bank 6.2.3.04.01. Lembaga keuangan bukan Bank.......... 6.2.3.04.02. Dst…. 6.2.3.05.
Pembayaran Pokok Utang yang Jatuh Tempo kepada Pemerintah 6.2.3.05.01. Penerusan pinjaman… 6.2.3.05.02. Dst…. 6.2.3.06.
Pembayaran Pokok Utang sebelum Jatuh Tempo kepada Pemerintah Daerah lain 6.2.3.06.01. Pemerintah daerah…. 6.2.3.06.02. Dst…. 6.2.3.07.
Pembayaran Pokok Utang Sebelum Jatuh Tempo kepada lembaga keuangan bank 6.2.3.07.01. Bank …. 6.2.3.07.02. Dst…. 6.2.3.08.
Pembayaran Pokok Utang sebelum Jatuh Tempo kepada Lembaga keuangan bukan bank 6.2.3.08.01. Lembaga keuangan bukan bank… 6.2.3.08.02. Dst…. KODE URAIAN 6.2.3.09. Pelunasan Obligasi daerah pada saat jatuh tempo 73
6.2.3.09.01. Obligasi atas nama ….. 6.2.3.09.02. Obligasi nomor….. 6.2.3.09.03. Dst ….. 6.2.3.10. 6.2.3.10.01. 6.2.3.10.02. 6.2.3.10.03.
Pembelian kembali obligasi daerah sebelum jatuh tempo Obligasi atas nama …. Obligasi nomor…. Dst …..
6.2.4. Pemberian Pinjaman Daerah 6.2.4.01. Pemberian Pinjaman daerah kepada Pemerintah 6.2.4.01.01. Pemerintah 6.2.4.02.
Pemberian Pinjaman Daerah kepada Pemerintah Daerah lain 6.2.4.02.01. Pemerintah daerah … 6.2.4.02.02. Dst................ 6.2.4.03. Pemberian Pinjaman Modal kepada Pihak Ketiga 6.2.4.03.01. Pemberian Pinjaman Modal Kepada Swasta 6.2.5. 6.2.5.01. 6.2.5.01.01. 6.2.5.01.02.
Pengeluaran dari selisih bayar Pengeluaran dari selisih bayar Kas daerah Pengeluaran dari selisih bayar Kasda Pengeluaran .......
6.3.
Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran Tahun Berkenaan (SILPA)
Pangkalpinang, 2016 GUBERNUR KEPULAUAN BANGKA BELITUNG,
RUSTAM EFFENDI
PEMERINTAH PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG SUSUNAN KODE REKENING NON ANGGARAN 74
KODE 1
URAIAN 2
7. 7.1. 7.1.1. 7.1.1.1. 7.1.1.2. 7.1.1.3. 7.1.1.4. 7.1.1.5. 7.1.1.6. 7.1.1.7. 7.1.1.8. 7.1.1.9. 7.1.1.10. 7.1.1.11.
Non Anggaran Penerimaan Non Anggaran Penerimaan Perhitungan Pihak Ketiga (PFK) Potongan Taspen Potongan Askes Potongan PPH Potongan PPN Peneimaan Titipan Uang Muka Penerimaan Uang Jaminan Penerimaan IWP Penerimaan Taperum Penerimaan Panjar Penerimaan Denda Keterlambatan Penerimaan Lainnya yang sejenis
7.2. 7.2.1. 7.2.1.1. 7.2.1.2. 7.2.1.3. 7.2.1.4. 7.2.1.5. 7.2.1.6. 7.2.1.7. 7.2.1.8. 7.2.1.9. 7.2.1.10.
Pengeluaran Non Anggaran Pengeluaran Perhitungan Pihak Ketiga (PFK) Penyetoran Taspen Penyetoran Askes Penyetoran PPh Penyetoran PPN Pengembalian Titipan Uang Muka Pengembalian Uang Jaminan Penyetoran Iuran Wajib Pegawai (IWP) Penyetoran Taperum Pengeluaran Panjar Penyetoran Lainnya yang sejenis
Pangkalpinang, 2016 GUBERNUR KEPULAUAN BANGKA BELITUNG,
RUSTAM EFFENDI
PEMERINTAH PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG SUSUNAN KODE REKENING URUSAN PEMERINTAHAN 75
KODE 1
URAIAN 2
1. 1.01. 1.01.01. 1.01.02
URUSAN WAJIB PENDIDIKAN DINAS PENDIDIKAN Dst..............
1.02. 1.02.01. 1.02.02 1.02.03. 1.02.04.
KESEHATAN DINAS KESEHATAN RSUP RUMAH SAKIT JIWA DAERAH Dst...............
1.03. 1.03.01. 1.03.02.
PEKERJAAN UMUM DINAS PEKERJAAN UMUM Dst..............
1.06. 1.06.01. 1.06.02. 1.06.03.
PERENCANAAN PEMBANGUNAN BAPPEDA DAN STATISTIK (dihapus) BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH Dst..............
1.07. 1.07.01. 1.07.02
PERHUBUNGAN DINAS PERHUBUNGAN Dst..............
1.08. 1.08.02. 1.08.03.
LINGKUNGAN HIDUP BADAN LINGKUNGAN HIDUP DAERAH Dst..............
1.11. 1.11.01. 1.11.02.
PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK BADAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, KELUARGA BERENCANA DAN PERLINDUNGAN ANAK Dst..............
1.13. 1.13.01. 1.13.02. 1.13.03.
SOSIAL DINAS KESEJAHTERAAN SOSIAL BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH Dst..............
1.14. 1.14.01. 1.14.02.
KETENAGAKERJAAN DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI Dst..............
1.15. KODE
KOPERASI DAN USAHA KECIL MENENGAH URAIAN
1.15.01.
DINAS KOPERASI, USAHA MIKRO, KECIL DAN MENENGAH 76
1.15.02.
Dst..............
1.16. 1.16.01
1.16.03.
PENANAMAN MODAL BADAN KOORDINASI PENANAMAN MODAL DAERAH (dihapus) BADAN PELAYANAN PERIZINAN TERPADU DAN PENANAMAN MODAL Dst..............
1.17. 1.17.01 1.17.02.
KEBUDAYAAN DINAS KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA Dst..............
1.18. 1.18.01. 1.18.02.
KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA DINAS PEMUDA DAN OLAHRAGA Dst..............
1.19. 1.19.01.
KESATUAN BANGSA DAN POLITIK DALAM NEGERI BADAN KESATUAN BANGSA, POLITIK DAN PERLINDUNGAN MASYARAKAT(dihapus) BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK SATUAN POLISI PAMONG PRAJA Dst..............
1.16.02.
1.19.02. 1.19.03. 1.19.04. 1.20.
1.20.07. 1.20.08. 1.20.09. 1.20.10. 1.20.11. 1.20.12.
OTNMI DAERAH, PEMERINTAHAN UMUM , ADM KEU DAERAH, PERANGKAT DAERAH, KEPEGAWAIAN DAN PERSANDIAN PEJABAT PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KEPALA DAERAH DAN WAKIL KEPALA DAERAH SEKRETARIAT DAERAH SEKRETARIAT DPRD DINAS PENDAPATAN, PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASSET DAERAH INSPEKTORAT PROVINSI KANTOR PERWAKILAN BADAN PENDIDIKAN DAN PELATIHAN BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH SEKRETARIAT DPP KORPRI Dst..............
1.21. 1.21.02. 1.21.03.
KETAHANAN PANGAN BADAN KETAHANAN PANGAN Dst..............
1.20.00. 1.20.01. 1.20.02. 1.20.03. 1.20.04. 1.20.05.
KODE 1.22. 1.22.01.
URAIAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA BADAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN 77
1.22.02.
PEMERINTAHAN DESA Dst..............
1.25. 1.25.01. 1.25.02.
KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA Dst..............
1.26. 1.26.01. 1.26.02.
PERPUSTAKAAN BADAN PERPUSTAKAAN DAN ARSIP DAERAH Dst..............
2. 2.01. 2.01.01. 2.01.04. 2.01.05.
URUSAN PILIHAN PERTANIAN DINAS PERTANIAN, PERKEBUNAN DAN PETERNAKAN BADAN KOORDINASI PENYULUHAN PERTANIAN, PERIKANAN DAN KEHUTANAN Dst..............
2.02. 2.02.01. 2.02.02.
KEHUTANAN DINAS KEHUTANAN Dst..............
2.03. 2.03.01. 2.03.02
ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL DINAS PERTAMBANGAN DAN ENERGI Dst..............
2.05. 2.05.01. 2.05.02.
KELAUTAN DAN PERIKANAN DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN Dst..............
2.07. 2.07.01. 2.07.02.
INDUSTRI DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN Dst..............
Pangkalpinang, 2016 GUBERNUR KEPULAUAN BANGKA BELITUNG,
RUSTAM EFFENDI
STANDART SATUAN HARGA BELANJA PEGAWAI DAN JASA TAHUN ANGGARAN 2016 DILINGKUNGAN PEMERINTAH PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG NO.
URAIAN
SATUAN 78
HARGA SATUAN
1
TUNJANGAN TAMBAHAN PENGHASILAN PNS a. Tunjangan Tambahan Penghasilan Berdasarkan beban kerja - Esselon I
OB
Rp
25,000,000.00
- Assisten Sekretaris Daerah
OB
Rp
17,500,000.00
- Staf Ahli/Kepala SKPD
OB
Rp
15,000,000.00
- Esselon II b
OB
Rp
12,500,000.00
- Esselon III
OB
Rp
7,500,000.00
- Esselon IV
OB
Rp
5,000,000.00
- JFU Golongan IV
OB
Rp
3,500,000.00
- JFU Golongan III
OB
Rp
3,000,000.00
- JFU Golongan II
OB
Rp
2,500,000.00
- JFU Golongan I
OB
Rp
2,100,000.00
- JFT Golongan IV/d-IV/e
OB
Rp
12,500,000.00
- JFT Golongan IV/a-IV/c
OB
Rp
7,500,000.00
- JFT Golongan III/d
OB
Rp
5,000,000.00
- JFT Golongan III/c
OB
Rp
3,500,000.00
- JFT Golongan III/a-III/b
OB
Rp
3,000,000.00
- JFT Golongan II
OB
Rp
2,500,000.00
- Golongan III
OB
Rp
2,400,000.00
- Golongan II
OB
Rp
2,000,000.00
- Golongan I
OB
Rp
1,680,000.00
OH
Rp
20,000.00
OH
Rp
15,000.00
OB
Rp
35,000,000.00
OB
Rp
30,000,000.00
- Esselon II A :
CPNS
b. Tunjangan Tambahan Penghasilan berdasarkan kondisi kerja - Resiko 1 - Resiko 2 c. Tunjangan Tambahan Penghasilan berdasarkan kelangkaan Profesi - Tunjangan Dokter Sub Spesialis - Tunjangan Dokter Spesialis NO.
URAIAN
SATUAN
d. Tunjangan Tambahan Penghasilan Berdasarkan Pertimbangan Objektif 79
HARGA SATUAN
Lainnya (Uang Makan) - Golongan I dan II
OH
Rp
30,000.00
- Golongan III
OH
Rp
32,000.00
- Golongan IV
OH
Rp
36,000.00
- Golongan I
OJ
Rp
13,000.00
- Golongan II
OJ
Rp
17,000.00
- Golongan III
OJ
Rp
20,000.00
- Golongan IV
OJ
Rp
25,000.00
- Golongan I dan II
OJ
Rp
30,000.00
- Golongan III
OJ
Rp
32,000.00
- Golongan IV
OJ
Rp
36,000.00
f. Tunjangan Biaya Uang Lembur dan Uang Makan Lembur 1. Uang Lembur
2. Uang Makan Lembur
2 2.1
HONORARIUM PENANGGUNGJAWAB PENGELOLA KEUANGAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH
2.1.1
Koordinator Pengelolaan Keuangan Derah
OB
Rp
5,000,000.00
2.1.2
BUD
OB
Rp
4,000,000.00
2.1.3
Kuasa BUD
OB
Rp
3,000,000.00
2.1.4
Pejabat mewakili Kuasa BUD
OB
Rp
2,000,000.00
2.1.5
Honor Pejabat yang Mewakili Penandatanganan SP2D Honor Pejabat yang Mewakili Penandatanganan SPD
OB
Rp
2,000,000.00
OB
Rp
2,000,000.00
a. Nilai pagu s.d. Rp5.miliar
OB
Rp
1,110,000.00
b. Nilai pagu diatas Rp5 miliar s.d. Rp10 miliar c. Nilai pagu diatas Rp10 miliar s.d. Rp15 miliar d. Nilai pagu diatas Rp15 miliar s.d. Rp20 miliar e. Nilai pagu diatas Rp20 miliar s.d. Rp25 miliar f. Nilai pagu diatas Rp25 miliar s.d. Rp30 miliar
OB
Rp
1,250,000.00
OB
Rp
1,350,000.00
OB
Rp
1,450,000.00
OB
Rp
1,580,000.00
OB
Rp
1,625,000.00
URAIAN
SATUAN
2.1.6
2.2
NO.
PENGGUNA ANGGARAN
80
HARGA SATUAN
g. Nilai pagu diatas Rp30 miliar s.d. Rp35 miliar h. Nilai pagu diatas Rp35 miliar s.d. Rp40 miliar i. Nilai pagu diatas Rp40 miliar s.d. Rp45 miliar j. Nilai pagu diatas Rp45 miliar s.d. Rp50 miliar k. Nilai pagu diatas Rp50 miliar s.d. Rp75 miliar l. Nilai pagu diatas Rp75 miliar s.d. Rp100 miliar m. Nilai pagu diatas Rp100 miliar s.d. Rp250 miliar n. Nilai pagu diatas Rp250 miliar s.d. Rp500 miliar o. Nilai pagu diatas Rp500 miliar s.d. Rp750 miliar p. Nilai pagu diatas Rp750 miliar s.d. Rp1 triliun q. Nilai pagu diatas Rp1 triliun 2.3
NO.
OB
Rp
1,675,000.00
OB
Rp
1,750,000.00
OB
Rp
1,850,000.00
OB
Rp
1,910,000.00
OB
Rp
2,250,000.00
OB
Rp
2,580,000.00
OB
Rp
3,080,000.00
OB
Rp
3,580,000.00
OB
Rp
4,080,000.00
OB
Rp
4,580,000.00
OB
Rp
5,580,000.00
OB
Rp
480,000.00
b. Nilai pagu diatas Rp100 juta s.d. Rp250 juta c. Nilai pagu diatas Rp250 juta s.d. Rp500 juta d. Nilai pagu diatas Rp500 juta s.d. Rp1 miliar e. Nilai pagu diatas Rp1 miliar s.d. Rp2,5 miliar f. Nilai pagu diatas Rp2,5 miliar s.d. Rp5 miliar g. Nilai pagu diatas Rp5 miliar s.d. Rp10 miliar h. Nilai pagu diatas Rp10 miliar s.d. Rp25 miliar i. Nilai pagu diatas Rp25 miliar s.d. Rp50 miliar j. Nilai pagu diatas Rp50 miliar s.d. Rp75 miliar k. Nilai pagu diatas Rp75 miliar s.d. Rp100 miliar l. Nilai pagu diatas Rp100 miliar s.d. Rp250 miliar m. Nilai pagu diatas Rp250 miliar s.d. Rp500 miliar
OB
Rp
590,000.00
OB
Rp
700,000.00
OB
Rp
800,000.00
OB
Rp
940,000.00
OB
Rp
1,070,000.00
OB
Rp
1,210,000.00
OB
Rp
1,530,000.00
OB
Rp
1,850,000.00
OB
Rp
2,170,000.00
OB
Rp
2,490,000.00
OB
Rp
2,980,000.00
OB
Rp
3,460,000.00
URAIAN
SATUAN
KUASA PENGGUNA ANGGARAN/PEJABAT PEMBUAT KOMITMEN a. Nilai pagu s.d. Rp100 juta
81
HARGA SATUAN
2.4
2.5
NO.
PEJABAT PENGUJI TAGIHAN DAN MEWAKILI PENANDATANGANAN SPM a. Nilai pagu s.d. Rp100 juta
OB
Rp
400,000.00
b. Nilai pagu diatas Rp100 juta s.d. Rp250 juta c. Nilai pagu diatas Rp250 juta s.d. Rp500 juta d. Nilai pagu diatas Rp500 juta s.d. Rp1 miliar e. Nilai pagu diatas Rp1 miliar s.d. Rp2,5 miliar f. Nilai pagu diatas Rp2,5 miliar s.d. Rp5 miliar g. Nilai pagu diatas Rp5 miliar s.d. Rp10 miliar h. Nilai pagu diatas Rp10 miliar s.d. Rp25 miliar i. Nilai pagu diatas Rp25 miliar s.d. Rp50 miliar j. Nilai pagu diatas Rp50 miliar s.d. Rp75 miliar k. Nilai pagu diatas Rp75 miliar s.d. Rp100 miliar l. Nilai pagu diatas Rp100 miliar s.d. Rp250 miliar m. Nilai pagu diatas Rp250 miliar s.d. Rp500 miliar
OB
Rp
480,000.00
OB
Rp
570,000.00
OB
Rp
660,000.00
OB
Rp
770,000.00
OB
Rp
880,000.00
OB
Rp
990,000.00
OB
Rp
1,250,000.00
OB
Rp
1,520,000.00
OB
Rp
1,780,000.00
OB
Rp
2,040,000.00
OB
Rp
2,440,000.00
OB
Rp
2,830,000.00
OB
Rp
550,000.00
b. Nilai pagu diatas Rp500 juta s.d. Rp1 miliar c. Nilai pagu diatas Rp1 miliar s.d. Rp2,5 miliar d. Nilai pagu diatas Rp2,5 miliar s.d. Rp5 miliar e. Nilai pagu diatas Rp5 miliar s.d. Rp10 miliar f. Nilai pagu diatas Rp10 miliar s.d. Rp25 miliar g. Nilai pagu diatas Rp25 miliar s.d. Rp50 miliar h. Nilai pagu diatas Rp50 miliar s.d. Rp75 miliar i. Nilai pagu diatas Rp75 miliar s.d. Rp100 miliar j. Nilai pagu diatas Rp100 miliar s.d. Rp250 miliar
OB
Rp
620,000.00
OB
Rp
700,000.00
OB
Rp
820,000.00
OB
Rp
900,000.00
OB
Rp
1,150,000.00
OB
Rp
1,400,000.00
OB
Rp
1,750,000.00
OB
Rp
1,900,000.00
OB
Rp
2,175,000.00
URAIAN
SATUAN
PEJABAT PENATAUSAHAAN KEUANGAN (PPK) SKPD/SKPKD a. Nilai pagu s.d. Rp500 juta
82
HARGA SATUAN
k. Nilai pagu diatas Rp250 miliar s.d. Rp500 miliar l. Nilai pagu diatas Rp500 miliar s.d. Rp750 miliar m. Nilai pagu diatas Rp750 miliar s.d. Rp1 triliun n. Nilai pagu diatas Rp1 triliun
OB
Rp
2,500,000.00
OB
Rp
2,875,000.00
OB
Rp
3,200,000.00
OB
Rp
3,900,000.00
a. Target PAD s.d. Rp250 juta/tahun
OB
Rp
420,000.00
b. Target PAD diatas Rp250 juta s.d. Rp500 juta/tahun c. Target PAD diatas Rp500 juta s.d. Rp1 miliar/tahun d. Target PAD diatas Rp1 miliar s.d. Rp10 miliar/tahun e. Target PAD diatas Rp10 miliar s.d. Rp50 miliar/tahun f. Target PAD diatas Rp50 miliar s.d. Rp100 miliar/tahun g. Target PAD diatas Rp100 miliar/tahun
OB
Rp
500,000.00
OB
Rp
600,000.00
OB
Rp
860,000.00
OB
Rp
1,090,000.00
OB
Rp
1,550,000.00
OB
Rp
2,120,000.00
a. Nilai pagu s.d. Rp500 juta
OB
Rp
500,000.00
b. Nilai pagu diatas Rp500 juta s.d. Rp1 miliar c. Nilai pagu diatas Rp1 miliar s.d. Rp2,5 miliar d. Nilai pagu diatas Rp2.5 miliar s.d. Rp 5 miliar e. Nilai pagu diatas Rp5 miliar s.d. Rp10 miliar f. Nilai pagu diatas Rp10 miliar s.d. Rp25 miliar g. Nilai pagu diatas Rp25 miliar s.d. Rp50 miliar h. Nilai pagu diatas Rp50 miliar s.d. Rp75 miliar i. Nilai pagu diatas Rp75 miliar s.d. Rp100 miliar j. Nilai pagu diatas Rp100 miliar s.d. Rp250 miliar k. Nilai pagu diatas Rp250 miliar s.d. Rp500 miliar l. Nilai pagu diatas Rp500 miliar s.d. Rp750 miliar
OB
Rp
570,000.00
OB
Rp
670,000.00
OB
Rp
770,000.00
OB
Rp
860,000.00
OB
Rp
1,090,000.00
OB
Rp
1,320,000.00
OB
Rp
1,550,000.00
OB
Rp
1,780,000.00
OB
Rp
2,120,000.00
OB
Rp
2,470,000.00
OB
Rp
2,810,000.00
URAIAN
SATUAN
2.6
HONORARIUM BENDAHARA
2.6.1
BENDAHARA PENERIMAAN
2.6.2
NO.
BENDAHARA PENGELUARAN
83
HARGA SATUAN
m. Nilai pagu diatas Rp750 miliar s.d. Rp1 triliun n. Nilai pagu diatas Rp1 triliun 2.6.3
OB
Rp
3,160,000.00
OB
Rp
3,840,000.00
OB
Rp
260,000.00
OB
Rp
310,000.00
OB
Rp
370,000.00
OB
Rp
430,000.00
OB
Rp
500,000.00
OB
Rp
570,000.00
OB
Rp
640,000.00
OB
Rp
810,000.00
OB
Rp
980,000.00
OB
Rp
1,150,000.00
OB
Rp
1,330,000.00
OB
Rp
1,580,000.00
OB
Rp
1,840,000.00
STAF PENGELOLA KEUANGAN PADA BENDAHARA PENGELUARAN SKPD/PPK SKPD STAF PENGELOLA PENDAPATAN PADA BENDAHARA PENERIMAAN SKPD
OB
Rp
400,000.00
a. Target PAD s.d. Rp250 juta/tahun
OB
Rp
200,000.00
b. Target PAD diatas Rp250 juta s.d. Rp500 juta/tahun c. Target PAD diatas Rp500 juta s.d. Rp1 miliar/tahun d. Target PAD diatas Rp1 miliar s.d. Rp10 miliar/tahun e. Target PAD diatas Rp10 miliar s.d. Rp50 miliar/tahun
OB
Rp
350,000.00
OB
Rp
350,000.00
OB
Rp
550,000.00
OB
Rp
750,000.00
URAIAN
SATUAN
BENDAHARA PENGELUARAN PEMBANTU (BENDAHARA YANG ADA PADA KPA) a. Nilai pagu s.d. Rp100 juta b. Nilai pagu diatas Rp100 juta s.d. Rp250 juta c. Nilai pagu diatas Rp250 juta s.d. Rp500 juta d. Nilai pagu diatas Rp500 juta s.d. Rp1 miliar e. Nilai pagu diatas Rp1 miliar s.d. Rp2,5 miliar f. Nilai pagu diatas Rp2,5 miliar s.d. Rp5 miliar g. Nilai pagu diatas Rp5 miliar s.d. Rp10 miliar h. Nilai pagu diatas Rp10 miliar s.d. Rp25 miliar i. Nilai pagu diatas Rp25 miliar s.d. Rp50 miliar j. Nilai pagu diatas Rp50 miliar s.d. Rp75 miliar k. Nilai pagu diatas Rp75 miliar s.d. Rp100 miliar l. Nilai pagu diatas Rp100 miliar s.d. Rp250 miliar m. Nilai pagu diatas Rp250 miliar s.d. Rp500 miliar
2.7 2.7.1 2.7.2
NO.
STAF PENGELOLA KEUANGAN
84
HARGA SATUAN
f. Target PAD diatas Rp50 miliar s.d. Rp100 miliar/tahun g. Target PAD diatas Rp100 miliar/tahun 3 3.1
3.2
4 5 5.1
5.2
NO.
OB
Rp
850,000.00
OB
Rp
900,000.00
a. Penyimpan Barang/Bendaharawan Barang b. Pengurus Barang
OB
Rp
650,000.00
OB
Rp
650,000.00
c. Kepala Ruangan
OB
Rp
250,000.00
OB
Rp
400,000.00
OB
Rp
400,000.00
HONORARIUM PENGURUS/PENYIMPAN BARANG HONORARIUM PENGURUS/PENYIMPAN BARANG PADA PENGGUNA ANGGARAN
HONORARIUM PENGURUS/PENYIMPAN BARANG PADA KPA a. Penyimpan Barang/Bendaharawan Barang b. Pengurus Barang HONORARIUM PEJABAT PENGADAAN BARANG/JASA HONORARIUM PENERIMA HASIL PEKERJAAN PEJABAT PENERIMA HASIL PEKERJAAN/PEMERIKSA BARANG/JASA PANITIA PENERIMA HASIL PEKERJAAN/PEMERIKSA BARANG DAN JASA a. Nilai pagu pekerjan/ di atas Rp200 juta s.d Rp500 juta b. Nilai pagu pengadaan di atas Rp500 juta s.d Rp1 miliar c. Nilai pagu pengadaan di atas Rp1 miliar s.d Rp2,5 miliar d. Nilai pagu pengadaan di atas Rp2,5 miliar s.d Rp5 milyar e. Nilai pagu pengadaan di atas Rp5 milyar s.d Rp10 milyar f. Nilai pagu pengadaan di atas Rp10 milyar s.d Rp25 milyar g. Nilai pagu pengadaan di atas Rp25 milyar s.d Rp50 milyar h. Nilai pagu pengadaan di atas Rp50 milyar s.d Rp75 milyar i. Nilai pagu pengadaan di atas Rp75 milyar s.d Rp100 milyar j. Nilai pagu pengadaan di atas Rp100 milyar s.d Rp250 milyar URAIAN
OB
OB
Rp
420,000.00
OP
Rp
520,000.00
OP
Rp
620,000.00
OP
Rp
770,000.00
OP
Rp
910,000.00
OP
Rp
1,060,000.00
OP
Rp
1,260,000.00
OP
Rp
1,450,000.00
OP
Rp
1,650,000.00
OP
Rp
1,840,000.00
OP
Rp
2,100,000.00
SATUAN 85
Rp 680,000.00
HARGA SATUAN
k. Nilai pagu pengadaan di atas Rp250 milyar s.d Rp500 milyar 5.3
OP
Rp
2,370,000.00
- Ketua
OP
Rp
400,000.00
- Sekretaris
OP
Rp
350,000.00
- Anggota
OP
Rp
300,000.00
OP
Rp
500,000.00
- Sekretaris
OP
Rp
450,000.00
- Anggota
OP
Rp
400,000.00
OP
Rp
600,000.00
- Sekretaris
OP
Rp
550,000.00
- Anggota
OP
Rp
500,000.00
OP
Rp
700,000.00
- Sekretaris
OP
Rp
650,000.00
- Anggota
OP
Rp
600,000.00
OP
Rp
800,000.00
- Sekretaris
OP
Rp
750,000.00
- Anggota
OP
Rp
600,000.00
- Ketua
OP
Rp
900,000.00
- Sekretaris
OP
Rp
850,000.00
- Anggota
OP
Rp
800,000.00
OB
Rp
300,000.00
OB
Rp
400,000.00
OB
Rp
500,000.00
HONORARIUM TIM PHO/FHO a. Nilai Kontrak s.d. Rp500 juta
b. Nilai Kontrak diatas Rp500 juta s.d. Rp1 miliar - Ketua
c. Nilai Kontrak diatas Rp1 miliar s.d. Rp2,5 miliar - Ketua
d. Nilai Kontrak diatas Rp2,5 miliar s.d. Rp5 miliar - Ketua
e. Nilai Kontrak diatas Rp5 miliar s.d. Rp10 miliar - Ketua
f. Nilai Kontrak diatas Rp10 miliar
6 6.1
PANITIA PELAKSANA KEGIATAN PEJABAT PELAKSANA TEKNIS KEGIATAN (PPTK) a. Nilai pagu s.d. Rp100 juta b. Nilai pagu diatas Rp100 juta s.d. Rp200 juta c. Nilai pagu diatas Rp200 juta s.d. Rp500 juta
86
NO.
6.2
7
URAIAN
SATUAN
d. Nilai pagu diatas Rp500 juta s.d. Rp1 miliar e. Nilai pagu diatas Rp1 miliar s.d. Rp2,5 miliar f. Nilai pagu diatas Rp2,5 miliar s.d. Rp5 miliar g. Nilai pagu diatas Rp7,5 miliar s.d. Rp10 miliar h. Nilai pagu diatas Rp10 miliar s.d. Rp25 miliar i. Nilai pagu diatas Rp25 miliar s.d. Rp50 miliar j. Nilai pagu diatas Rp50 miliar s.d. Rp75 miliar k. Nilai pagu diatas Rp75 miliar s.d. Rp100 miliar
OB
Rp
700,000.00
OB
Rp
825,000.00
OB
Rp
1,000,000.00
OB
Rp
1,175,000.00
OB
Rp
1,300,000.00
OB
Rp
1,425,000.00
OB
Rp
1,550,000.00
OB
Rp
1,675,000.00
OB
Rp
200,000.00
OB
Rp
300,000.00
OB
Rp
370,000.00
OB
Rp
430,000.00
OB
Rp
500,000.00
OB
Rp
570,000.00
OB
Rp
640,000.00
OB
Rp
810,000.00
OB
Rp
980,000.00
OB
Rp
1,150,000.00
OB
Rp
1,330,000.00
OB
Rp
1,580,000.00
OB
Rp
1,840,000.00
- Ketua
OP
Rp
350,000.00
- Sekretaris
OP
Rp
300,000.00
STAF PELAKSANA KEGIATAN a. Nilai pagu s.d. Rp100 juta b. Nilai pagu diatas Rp100 juta s.d. Rp200 juta c. Nilai pagu diatas Rp200 juta s.d. Rp500 juta d. Nilai pagu diatas Rp500 juta s.d. Rp1 miliar e. Nilai pagu diatas Rp1 miliar s.d. Rp2,5 miliar f. Nilai pagu diatas Rp2,5 miliar s.d. Rp5 miliar g. Nilai pagu diatas Rp5miliar s.d. Rp10 miliar h. Nilai pagu diatas Rp10 miliar s.d. Rp25 miliar i. Nilai pagu diatas Rp25 miliar s.d. Rp50 miliar j. Nilai pagu diatas Rp50 miliar s.d. Rp75 miliar k. Nilai pagu diatas Rp75 miliar s.d. Rp100 miliar l. Nilai pagu diatas Rp100 miliar s.d. Rp250 miliar m. Nilai pagu diatas Rp250 miliar s.d. Rp500 miliar HONORARIUM PENELITI KONTRAK (UNTUK PEKERJAAN FISIK) a. Nilai Kontrak s.d. Rp500 juta
87
HARGA SATUAN
NO.
URAIAN
SATUAN
- Anggota
HARGA SATUAN
OP
Rp
250,000.00
OP
Rp
400,000.00
- Sekretaris
OP
Rp
350,000.00
- Anggota
OP
Rp
300,000.00
OP
Rp
450,000.00
- Sekretaris
OP
Rp
400,000.00
- Anggota
OP
Rp
350,000.00
OP
Rp
500,000.00
- Sekretaris
OP
Rp
450,000.00
- Anggota
OP
Rp
400,000.00
OP
Rp
550,000.00
- Sekretaris
OP
Rp
500,000.00
- Anggota
OP
Rp
450,000.00
- Ketua
OP
Rp
600,000.00
- Sekretaris
OP
Rp
550,000.00
- Anggota
OP
Rp
500,000.00
OK
Rp
400,000.00
OJ
Rp
1,700,000.00
OJ
Rp
1,700,000.00
OJ
Rp
850,000.00
Rp
1,400,000.00
Rp
900,000.00
b. Nilai Kontrak diatas Rp500 juta s.d. Rp1 miliar - Ketua
c. Nilai Kontrak diatas Rp1 miliar s.d. Rp2,5 miliar - Ketua
d. Nilai Kontrak diatas Rp2,5 miliar s.d. Rp5 miliar - Ketua
e. Nilai Kontrak diatas Rp5 miliar s.d. Rp10 miliar - Ketua
f. Nilai Kontrak diatas Rp10 miliar
8
HONORARIUM ROHANIAWAN
9
HONORARIUM NARASUMBER/PEMBAHAS/ MODERATOR/ PEMBAWA ACARA/PANITIA HONORARIUM NARASUMBER/PEMBAHAS - Menteri/Pejabat setingkat menteri/Pejabat Negara lainnya/yang disetarakan - Pembicara Khusus Pada Rakor, Seminar, Sosialisasi - Narasumber Pusat Esselon 1/yang disetarakan - Narasumber Pusat Esselon 2/yang disetarakan
9.1
88
OJ OJ
NO.
URAIAN
SATUAN
- Narasumber Pusat Esselon 3/yang disetarakan - Narasumber Pusat Esselon 4/yang disetarakan - Narasumber Luar Daerah Non Esselon
HARGA SATUAN Rp
800,000.00
OJ
Rp
700,000.00
OJ
Rp
600,000.00
- Narasumber Daerah Esselon 1
OJ
Rp
1,000,000.00
- Narasumber Daerah Esselon 2
OJ
Rp
800,000.00
- Narasumber Daerah Esselon 3
OJ
Rp
700,000.00
- Narasumber Daerah Esselon 4
OJ
Rp
650,000.00
- Narasumber Daerah non Esselon
OJ
Rp
500,000.00
- Narasumber Non PNS
OJ
Rp
500,000.00
OJ
9.2
HONORARIUM MODERATOR
OK
Rp
700,000.00
9.3
HONORARIUM PEMBAWA ACARA
OK
Rp
400,000.00
9.4
HONORARIUM PANITIA a. Penanggungjawab
OK
Rp
450,000.00
b. Ketua/Wakil Ketua
OK
Rp
400,000.00
c. Sekretaris
OK
Rp
300,000.00
d. Anggota
OK
Rp
300,000.00
HONORARIUM INSTRUKTUR/PELATIH/JURI/ TIM PENILAI/TIM PENGUJI - Juri Lomba
OJ
Rp
350,000.00
- Instruktur Nasional
OH
Rp
500,000.00
- Instruktur Daerah
OH
Rp
250,000.00
- Pelatih Nasional
OH
Rp
500,000.00
- Pelatih Daerah
OH
Rp
200,000.00
- Wasit/Juri Nasional
OH
Rp
400,000.00
- Wasit/Juri Daerah
OH
Rp
200,000.00
- Inspektur Wasit Nasional
OH
Rp
500,000.00
- Inspektur Wasit Daerah
OH
Rp
500,000.00
- Dewan Juri
OH
Rp
500,000.00
- Honorarium Instruktur
OB
Rp
300,000.00
- Kurator Lomba Foto
OK
Rp
1,000,000.00
- Juri Lomba (di atas 3 hari kerja)
OK
Rp
2,500,000.00
- Tim Penilai (di atas 7 hari kerja)
OK
Rp
3,000,000.00
- Penguji
OH
Rp
500,000.00
10
89
NO. 11
URAIAN
SATUAN
HONORARIUM TENAGA AHLI - Team Leader
OB
Rp
6,000,000.00
- Tenaga Ahli Umum
OB
Rp
4,000,000.00
- Tenaga Ahli Khusus Advisor
OB
Rp
15,000,000.00
- Tenaga Ahli Khusus Doktor (S3)
OK
Rp
10,000,000.00
OK
Rp
15,000,000.00
OK
Rp
15,000,000.00
OB
Rp
5,000,000.00
- Penyelia Sertifikasi
JPL
Rp
50,000.00
- Penguji Sertifikasi
JPL
Rp
300,000.00
- Pembina
OB
Rp
650,000.00
- Pengarah
OB
Rp
600,000.00
- Penanggungjawab
OB
Rp
550,000.00
- Ketua
OB
Rp
500,000.00
- Wakil Ketua
OB
Rp
450,000.00
- Sekretaris
OB
Rp
400,000.00
- Anggota Tim
OB
Rp
350,000.00
HONORARIUM TIM IT SISTEM INFORMASI - Penanggungjawab (Team Leader)
OB
Rp
650,000.00
- Sistem Administrator
OB
Rp
550,000.00
- Administrator Aplikasi
OB
Rp
500,000.00
- IT Support
OB
Rp
500,000.00
Oter
Rp
500,000.00
- Tenaga Ahli Khusus Guru Besar (Profesor) - Tenaga Ahli Profesional (Pengacara) - Tenaga Ahli Fraksi 12
13 13.1 13.1.1
13.1.2
HARGA SATUAN
HONORARIUM TENAGA SERTIFIKASI
HONORARIUM TIM KEGIATAN KEGIATAN YANG PELAKSANAANNYA SATU TAHUN ANGGARAN HONORARIUM TIM KEGIATAN MONEV PROGRAM DAN KEGIATAN SKPD
13.1.3
HONORARIUM TIM PENYUSUNAN JURNAL/BULETIN/MAJALAH/PENGELO LA WEBSITE 13.1.3.1 TIM PENYUSUNAN JURNAL a. Penanggungjawab 90
NO.
URAIAN
SATUAN
HARGA SATUAN
b. Redaktur
Oter
Rp
400,000.00
c. Penyunting/Editor
Oter
Rp
300,000.00
d. Desain Grafis
Oter
Rp
180,000.00
e. Fotografer
Oter
Rp
180,000.00
f. Sekretaris
Oter
Rp
150,000.00
Halaman
Rp
200,000.00
a. Penanggungjawab
Oter
Rp
400,000.00
b. Redaktur
Oter
Rp
300,000.00
c. Penyunting/Editor
Oter
Rp
250,000.00
d. Desain Grafis
Oter
Rp
180,000.00
e. Fotografer
Oter
Rp
180,000.00
f. Sekretaris
Oter
Rp
150,000.00
Halaman
Rp
200,000.00
OB
Rp
500,000.00
b. Redaktur
OB
Rp
450,000.00
c. Editor
OB
Rp
400,000.00
d. Web Admin
OB
Rp
350,000.00
e. Web Developer
OB
Rp
300,000.00
f. Pembuat Artikel
Halaman
Rp
100,000.00
HONORARIUM PENGELOLAAN DAN OPERASIONAL STASIUN RADIO, MEDIA CENTRE DAN MOBIL UNIT - Tenaga Teknis Media Centre
OB
Rp
250,000.00
- Staf Pengelola Media Centre
OB
Rp
250,000.00
- Staf Pelayanan Informasi Media Centre
OB
Rp
250,000.00
OK
Rp
1,500,000.00
g. Pembuat artikel 13.1.3.2 TIM PENYUSUNAN BULETIN/MAJALAH
g. Pembuat artikel
13.1.3.3 HONORARIUM TIM PENGELOLAAN WEBSITE a. Penanggungjawab
13.1.4
3.2 13.2.1
HONORARIUM TIM KEGIATAN YANG OUTPUTNYA SATU KALI KEGIATAN HONORARIUM TIM KEGIATAN PENYUSUNAN PERENCANAAN PROGRAM/KEGIATAN DAN ANGGARAN - Pengarah 91
NO.
13.2.2
14
URAIAN
SATUAN
HARGA SATUAN
- Ketua
OK
Rp
1,250,000.00
- Sekretaris
OK
Rp
1,000,000.00
- Koordinator
OK
Rp
750,000.00
- Pengolah Data
OK
Rp
500,000.00
TIM PENYUSUNAN REGULASI (MINIMAL 5 BULAN PELAKSANAAN) - Pembina
OK
Rp
1,500,000.00
-
Pengarah
OK
Rp
1,450,000.00
-
Penanggung jawab
OK
Rp
1,400,000.00
-
Ketua
OK
Rp
1,300,000.00
-
Wakil Ketua
OK
Rp
1,250,000.00
-
Sekretaris
OK
Rp
1,100,000.00
-
Anggota
OK
Rp
1,000,000.00
a. Tenaga Kontrak pada SKPD (Satpam, Pengemudi, petugas kebersihan dan pramubakti) b. Tenaga Kontrak pada Rumah Sakit
OB
Rp
2,200,000.00
- Tenaga Kontrak Dokter Umum (mitra) - Tenaga Kontrak Dokter Spesialis (mitra) - Dokter Spesialis (tetap)
OH
Rp
175,000.00
OH
Rp
500,000.00
OB
Rp
25,000,000.00
- Dokter Residen Senior
OB
Rp
15,000,000.00
- Tenaga Medis
OB
Rp
5,000,000.00
- Tenaga Paramedis
OB
Rp
2,200,000.00
- Tenaga tekhnis Kesehatan
OB
Rp
2,200,000.00
c. Tenaga Honorer Teknis
OB
Rp
2,200,000.00
d. Pol PP
OB
Rp
2,200,000.00
- SLTA
OB
Rp
2,100,000.00
- Sarjana Muda
OB
Rp
2,400,000.00
- Sarjana
OB
Rp
2,600,000.00
- Master (S2)
OB
Rp
2,800,000.00
HONORARIUM PEGAWAI Non PNS
e. Penyuluh
92
NO.
URAIAN
SATUAN
15
SATUAN BIAYA OPERASIONAL PENYULUH
16
HONORARIUM PENYELENGGARAAN KEGIATAN PENDIDIKAN DAN PELATIHAN (DIKLAT) a. Penceramah
HARGA SATUAN
OB
Rp
320,000.00
OJP
Rp
1,000,000.00
OJP
Rp
300,000.00
OJP
Rp
200,000.00
- Penanggungjawab
OK
Rp
450,000.00
- Ketua/Wakil Ketua
OK
Rp
400,000.00
- Sekretaris
OK
Rp
300,000.00
- Anggota
OK
Rp
300,000.00
- Penanggungjawab
OK
Rp
675,000.00
- Ketua/Wakil Ketua
OK
Rp
600,000.00
- Sekretaris
OK
Rp
450,000.00
- Anggota
OK
Rp
450,000.00
- Penanggungjawab
OK
Rp
900,000.00
- Ketua/Wakil Ketua
OK
Rp
800,000.00
- Sekretaris
OK
Rp
600,000.00
- Anggota
OK
Rp
600,000.00
- Uang Saku
OH
Rp
100,000.00
- Uang Saku Manager/Official/Pelatih
OH
Rp
200,000.00
- Uang Saku Atlet
OH
Rp
150,000.00
- Uang Saku Anggota Paskibraka
OH
Rp
100,000.00
b. Pengajar yang berasal dari luar satker penyelenggara c. Pengajar yang berasal dari dalam satker penyelenggara d. Panitia penyelenggara Kegiatan Diklat d.1. Lama diklat s.d. 5 hari
d.2. Lama diklat 6 s.d. 30 hari
d.3. Lama diklat lebih dari 30 hari
17
UANG SAKU
93
PENJELASAN
1. Tambahan Penghasilan Pegawai Tambahan penghasilan pegawai yang diberikan kepada Pegawai Negeri Sipil dalam rangka peningkatan kesejahteraan pegawai berdasarkan pertimbangan yang obyektif dengan memperhatikan kemampuan keuangan daerah.
2. Honorarium Penanggungjawab Pengelola Keuangan Honorarium yang diberikan kepada : Pengelola Keuangan Daerah pada SKPKD (BUD), Pengguna Anggaran (PA), Pejabat Pembuat Komitmen (PPK)/KPA, Pejabat yang mewakili penandatanganan SPM, Pejabat Penatausahaan (PPK) SKPD, Bendahara, staf pengelola keuangan. 3. Honorarium Pengurus/Penyimpan Barang Honorarium yang diberikan kepada Pegawai Aparatur Sipil Negara/di Lingkungan Pengguna Barang dan Kuasa Pengguna Barang yang melaksanakan tugas rutin selaku pengurus/penyimpan barang berdasarkan surat keputusan Pengguna Barang. 4. Honorarium Pengadaan Barang/Jasa Honorarium diberikan kepada seseorang yang diangkat oleh Pengguna Anggaran (PA)/Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) sebagai pejabat pengadaan barang/jasa untuk melaksanakan pemilihan penyedia barang/jasa melalui penunjukan langsung/pengadaan langsung sesuai dengan ketentuan yang berlaku. 5. Honorarium Penerima Hasil Pekerjaan/Pemeriksa Barang dan Jasa Honorarium yang diberikan kepada Pegawai Aparatur Sipil Negara/di Lingkungan Honorarium diberikan kepada 94
panitia/pejabat yang ditetapkan oleh PA/KPA yang bertugas memeriksa dan menerima hasil pekerjaan. 6. Panitia Pelaksana Kegiatan Honorarium yang diberikan kepada seseorang yang berdasarkan Surat Keputusan PA yang bertanggungjawab terhadap pelaksanaan (administratif) suatu kegiatan sesuai dengan ketentuan yang berlaku, maksimal 3 orang. 7. Honorarium Peneliti Kontrak Honorarium yang diberikan kepada seseorang yang berdasarkan Surat Keputusan PA yang bertugas dalam meneliti kontrak pada pekerjaan fisik sesuai dengan ketentuan yang berlaku. 8. Honorarium Rohaniawan Honorarium yang diberikan kepada seseorang yang ditugaskan oleh Pejabat yang berwenang sebagai Rohaniawan pada saat pengambilan sumpah jabatan. 9. Honorarium Narasumber/Pembahas/Moderator/Pembawa Acara/Panitia a. Honorarium Narasumber/Pembahas
Honorarium yang diberikan kepada Pejabat Daerah/Pegawai Aparatur Sipil Negara yang memberikan informasi/pengetahuan dalam kegiatan seminar rapat koordinasi/sosialisasi/diseminasi/ bimbingan teknis/workshop/rapat kerja/ sarasehan/ simposium/ lokakarya/focus group discussion/kegiatan sejenis tidak termasuk untuk kegiatan diklat/pelatihan. Catatan : Satuan jam yang digunakan untuk kegiatan Seminar/Rapat Koordinasi/Sosialisasi/Diseminasi /Bimbingan Teknis/Workshop/Rapat kerja/Sarasehan/Simposium/Lokakarya/Focus Group Discussion/ Kegiatan sejenis adalah 60 (enam puluh) menit baik dilakukan scara panl maupun individual. Honorarium Narasumber/Pembahas dapat diberikan dengan ketentuan yaitu berasal dari luar lingkut unit eselon II 95
penyelengagara dan atau berasal dari lingkup unit eselon II penyelenggara sepanjang peserta yang menjadi sasaran. b. Honorarium Moderator Honorarium yang diberikan kepada Pegawai Aparatur Sipil Negara yang ditunjuk oleh pejabat yang berwenang untuk melaksanakan tugas sebagai moderator pada kegiatan Seminar/ Rapat Koordinasi/Sosialisasi/ Diseminasi/ Bimbingan Teknis/ Workshop/ Rapat Kerja/Sarasehan/ Simposium/ Lokakarya/ Focus Group Discussinon/ Kegiatan Sejenis. Tidak termasuk kegiatan diklat/pelatihan. Catatan: Honorarium Moderator dapat diberikan dengan ketentuan 1) Berasal dari luar lingkup unit eselon II penyelenggara dan atau; 2) Berasal dari lingkup unit eselon II penyelenggara sepanja peserta yang menjadi sasaran utama kegiatan berasal dari luar lingkup unit eselon II penyelenggara/masyarakat. c. Honorarium Pembawa Acara Honorarium yang diberikan kepada Pegawai Aparatur Sipil Negara/Anggota Polri/TNI yang ditunjuk oleh Pejabat yang berwenang untuk melaksanakan tugas memandu acara dalam kegiatan Seminar/Rapat Koordinasi/ Sosialisasi/ Diseminasi/ Bimbingan Teknis/ Workshop/ Rapat Kerja/ Sarasehan/Simposium/Lokakarya/Focus Group Discussion/Kegiatan sejenis yang dihadiri oleh peserta kegiatan minimal 200 (dua ratus) orang dan sepanjang dihadiri lintas unit eselon II/Lembaga lainnya/Masyarakat. d.Honorarium Panitia Honorarium yang diberikan kepada Pegawai Aparatur Sipil Negara/Anggota Polri/TNI yang ditunjuk oleh Pejabat yang berwenang sebagai panitia atas pelaksanaan kgiatan seminar/rapat koordinasi/Sosialisasi/ Diseminasi/Bimbingan Teknis/ Workshop/ Rapat Kerja/ Sarasehan/ Simposium/ Lokakarya/Focus Group Discussion/Kegiatan sejenis sepanjang peserta uang menjadi sasaran utama kegiatan berasal dari lingkup unit eselon II Penyelenggara/Lembaga lainnya/Masyarakat. Dalam hal pelaksanaan kegiatan tersebut di atas memerlukan 96
tambahan panitia yang berasal dari non pegawai negeri sipil harus dilakukan secara selektif dengan mempertimbangkan urgnsi, dengan besaran honorarium mengacu pada besaran honorarium untuk anggota panitia. Jumlah panitia yang dapat diberikan honorarium maksimal 10% (sepuluh persen) dari jumlah peserta dengan mempertimbangkan efisiensi dan efektivitas.
9. Honorarium Penguji
Instruktur/Pelatih/Juri/Tim
Penilai/Tim
Honorarium yang diberikan kepada seseorang sesuai dengan kompetensi yang ditetapkan dengan Surat Keputusan Pejabat yang berwenang.
10. Honorarium Tenaga Ahli Honoraium yang diberikan kepada seseorang sesuai dengan kompetensinya sebagai Tenaga Ahli yang melaksanakan tugasnya sesuai dengan kententuan yang berlaku dan ditetapkan dengan Keputusan Pejabat yang berwenang. 11. Honorarium Tenaga Sertifikasi Honorarium yang diberikan kepada seseorang yang diberi tugas sebagai tenaga sertifikasi berdasarkan Surat Keputusan Pejabat yang berwenang.
12. Honorarium Tim Kegiatan a. Kegiatan Yang Pelaksanaannya Satu Tahun Anggaran Honorarium yang diberikan kepada seseorang yang berdasarkan Surat Keputusan Gubernur/Pejabat Eselon II/KPA diangkat dalam suatu tim pelaksana kegiatan untuk melaksanakan suatu tugas tertentu. Ketentuan pembentukan tim adalah sebagai berikut : 1) 2) 3)
mempunyai keluaran (output) jelas dan terukur dan berkelanjutan; Pelaksanaanya selama satu tahun anggaran bersifat koordinatif 97
4)
merupakan perangkapan fungsi dan tugas tertentu kepada Pejabat Negara/Pegawai Aparatur Sipil Negara disampin tugas pokoknya sehari-hari; dan
5) 6)
dilakukan secara selektif, efektif dan efisien. Honorarium Pembina, Pengarah, wakil ketua dapat dianggarkan apabila kegiatan dimaksud lintas provinsi, kab/kota.
b. TIM PENYUSUNAN REGULASI (raperda/rapergub yang mengatur pelaksanaan urusan pemerintah daerah selain perencanaan dan penganggaran) Ketentuan pembentukan tim adalah sebagai berikut : 1) 2) 3) 4)
5)
mempunyai keluaran (output) jelas dan terukur; bersifat koordinatif bersifat temporer, pelaksanaannya perlu diprioritaskan; merupakan perangkapan fungsi dan tugas tertentu kepada Pejabat Negara/Pegawai Aparatur Sipil Negara disampin tugas pokoknya sehari-hari; dan dilakukan secara selektif, efektif dan efisien.
13. Honorarium Pegawai Tetap/Tenaga Kontrak
Honorer/Pegawai
Tidak
Honorarium yang diberikan hanya kepada non pegawai yang ditunjuk untuk melakukan kegiatan sesuai dengan tugas dan fungsinya berdasarkan surat keputusan pejabat yang berwenang/kontrak kerja. Catatan : a. Untuk Satpam, Pengemudi, Petugas Kebersihan, Pramubakti, Honorer untuk pelayanan kesehatan, Honorer Tenaga Teknis, Kegiatan yang bersifat rutin dan menunjang tugas pokok dan fungsi SKPD dapat dialokasikan tambahan honorarium sebanyak satu bulan. b. Penganggaran honorarium Tenaga Honorer yang bersifat penunjang kegiatan berdasarkan waktu penandatanganan kontrak kerja. 14. Satuan Biaya Operasional Penyuluh Satuan biaya yang digunakan untuk perencanaan kebutuhan biaya bantuan transportasi bagi para Pegawai Negeri Sipil 98
sebagai penyuluh binaanya.
dalam
rangka
mengunjungi
daerah
15. Honorarium Penyelenggaraan Kegiatan Pendidikan dan Pelatihan (Diklat) a. Penceramah Honorarium Penceramah dapat diberikan kepada Pejabat Negara/Pegawai Aparatur Sipil Negara/Anggota Polri/TNI/Praktisi yang memberikan wawasan pengetahuan dan/atau sharing experience sesuai dengan keahliannya kepada peserta diklat padakegaitan pendidikan dan pelatihan. b. Pengajar yang berasal dari luar satuan kerja penyelenggara Honorarium dapat diberikan kepada pengajar yang berasal dari luar unit satuan kerja penyelenggara sepanjang kebutuhan pengajar tidak terpenuhi dari unit satuan kerja penyelenggara. c. Honorarium dapat diberikan kepada pengajar yang berasal dari dalam unit satuan kerja penyelenggara baik widyaiswara maupun pegawai lainnya. Jam pelajaran yang digunakan untuk kegiatan penyelenggaraan diklat adalah 45(empat puluh lima) menit. 16. Uang Saku Uang Saku yang diberikan kepada peserta Diklat/Rapat Koordinasi/Bimbingan Teknis/ Sosialisasi/ Forum Group Discussion/Workshop/Olahraga/ Kegiatan sejenis yang tidak menggunakan uang perjalanan dinas.
Pangkalpinang, 2016 GUBERNUR KEPULAUAN BANGKA BELITUNG,
RUSTAM EFFENDI
99