Penyusunan APBN yang Tidak Sesuai Prioritas

BAB I PENDAHULUAN

1.1

Latar Belakang Maraknya kasus penyelewengan alokasi APBN beberapa waktu ke belakang telah menimbulkan citra buruk bagi pelaksanaan penganggaran di Indonesia. Banyak terjadi  penyelewengan uang negara oleh pejabat berwenang. Kasus penyelewengan dana  pengadaan Alquran oleh Kementerian Agama adalah salah satu contohnya. Salah satu  penyebab terjadinya penyelewengan tersebut adalah anggaran berlebih yang mengalir ke Kementerian Agama akibat penyusunan APBN yang tidak sesuai prioritas. Ada sektor yang mendapat banyak anggaran, tetapi ada juga yang kekurangan anggaran APBN. Oleh karena itu, penyusunan APBN menjadi sangat penting dan harus dibuat dengan skala prioritas yang sesuai. Hal ini bertujuan agar tidak ada kelebihan maupun kekurangan dana pada semua sektor di Indonesia. Untuk itu, kami mengangkat masalah penganggaran APBN ini dalam makalah kami agar masyarakat mengetahui bagaimana seharusnya pengalokasian penganggaran APBN yang tepat. Dengan begitu diharapkan masyarakat dapat memantau kondisi keuangan di negaranya.

1.2

Rumusan Masalah 1. Apakah pengertian, fungsi, dan tujuan penyusunan APBN? 2. Apa pentingnya APBN? 3. Bagaimana pentingnya alokasi APBN yang sesuai dengan prioritas? 4. Apakah ada penganggaran APBN yang tidak sesuai prioritas? 5. Bagaimana cara menyusun APBN yang sesuai dengan skala prioritas?

1.3

Tujuan Penulisan 1. Untuk mengetahui APBN secara umum beserta beser ta fungsi dan tujuan penyusunannya. 2. Untuk mengetahui pentingnya APBN. 3. Untuk mengetahui pentingnya alokasi APBN sesuai dengan skala prioritas. 4. Untuk mengetahui adanya penganggaran APBN yang tidak sesuai prioritas. 5. Untuk mengetahui cara penyusunan APBN yang sesuai dengan skala prioritas.

1

BAB II PEMBAHASAN

2.1

Pengertian, Fungsi, dan Tujuan Penyusunan APBN 2.1.1 Pengertian APBN APBN adalah suatu daftar yang secara sistematis memuat sumber-sumber  penerimaan negara dan alokasi pengeluaran negara dalam jangka waktu tertentu (biasanya satu tahun). Periode penyusunan dan pelaksanaan APBN di Indonesia dimulai dari 1 Januari sampai dengan 31 Desember tahun yang sama, yang selanjutnya dikenal dengan sebutan tahun anggaran. 2.1.2 Fungsi APBN Sebagai realisasi pelaksanaan pembangunan jangka pendek (satu tahun),  pemerintah pusat menetapkan APBN. Oleh karena itu, APBN mempunyai  beberapa fungsi, yaitu sebagai berikut. a.

Fungsi Stabilisasi Sebagai pedoman agar segala tindakan penerimaan dan pengeluaran keuangan negara teratur dan terkendali, pemerintah pusat menetapkan APBN. Hal ini bertujuan agar program pembangunan sesuai dengan aturan yang telah digariskan di dalam APBN sehingga dapat mempermudah  pencapaian sasaran yang telah ditentukan. Dengan disusunnya APBN, diharapkan pemerintah pusat dapat menjaga kestabilan arus uang dan arus  barang sehingga dapat mencegah terjadinya inflasi yang tinggi maupun deflasi yang akan mengakibatkan kelesuan perekonomian (resesi).

 b.

Fungsi Alokasi Dalam APBN ditentukan besar anggaran pengeluaran di setiap bidang. Dengan demikian, melalui APBN, dapat diketahui besar alokasi penempatan dana yang diperlukan untuk setiap sektor pembangunan, departemen, atau lembaga. Melalui APBN pula, dapat diketahui sasaran dan prioritas  pembangunan yang akan dilaksanakan oleh pemerintah pusat dalam tahun anggaran bersangkutan.

c.

Fungsi Distribusi Pendapatan negara yang dihimpun dari berbagai sumber penerimaan akan digunakan kembali untuk membiayai pengeluaran-pengeluaran negara di

2

 berbagai sektor pembangunan dan departemen. Penggunaan dana keuangan negara tersebut tidak boleh hanya terpusat di satu sektor, departemen, atau daerah, tetapi harus merata ke seluruh sektor departemen, serta ke seluruh  pelosok daerah, baik desa maupun kota. d.

Fungsi Regulasi Sebagai pendorong pertumbuhan ekonomi dan pengendali tingkat inflasi,  pemerintah pusat menetapkan APBN. Hal ini disebabkan jumlah penerimaan dan pengeluaran pemerintah digunakan untuk peningkatan pertumbuhan ekonomi negara dan masyarakat. Besar dan kecilnya alokasi dana APBN yang digunakan berpengaruh terhadap pengendalian inflasi.

2.1.3 Tujuan Penyusunan APBN Setiap tahun pemerintah pusat menyusun APBN. Tujuan penyusunan APBN adalah sebagai pedoman pengeluaran dan penerimaan negara agar terjadi keseimbangan yang dinamis, dalam rangka melaksanakan kegiatan-kegiatan kenegaraan demi tercapainya peningkatan produksi, peningkatan kesempatan kerja, dan pertumbuhan ekonomi yang cukup tinggi. Pada akhirnya, semua itu ditujukan untuk tercapainya masyarakat adil dan makmur, baik material maupun spiritual bedasarkan Pancasila dan UUD 1945.

2.2

Pentingnya APBN APBN sebagai bentuk kebijakan fiskal pemerintah akan berpengaruh terhadap  perekonomian nasional. Karena melalui APBN dapat diketahui arah, tujuan serta  prioritas pembangunan yang sedang dan akan dilaksanakan oleh pemerintah. Menurut  pengamat Ekonomi, Sjahrir, anggaran pemerintah (APBN) sangat memengaruhi kondisi perekonomian tidak hanya di Negara berkembang seperti Indonesia, tetapi juga di negara-negara maju lainnya. APBN memiliki pengaruh yang besar terhadap sektor lain, seperti sektor moneter, neraca pembayaran, dan sektor produksi. a. Sektor Moneter Pengaruh APBN di sektor moneter jelas besar, mengingat anggaran negara merupakan salah satu komponen dari uang primer. Perubahan dalam komponen tersebut akan memengaruhi jumlah uang yang beredar di masyarakat.  b.  Neraca Pembayaran Pengaruh APBN juga mempengaruhi neraca pembayaran karena beberapa hal yaitu: 3

-

Sebagai komponen penerimaan negara berasal dari penerimaan sektor migas yaitu sebagian besar dari hasil penjualan migas masuk ke kas Negara.

-

Defisit APBN dan transaksi berjalan ditutupi oleh utang luar negeri. Sebagai konsekuensinnya, sebagian komponen pengeluaran rutin digunakan untuk  pembayaran kembali utang dan bunganya.

-

Komponen penerimaan pemerintah mengandung sisi impor yang besar, misalnya bantuan proyek yang merupakan sumber untuk menutupi defisit APBN.

c. Sektor Produksi Bagi sektor produksi, pengaruh APBN terlihat dari penerapan kebijakan  penerimaan pajak dan pengeluaran pemerintah. Pemerintah yang menempuh kebijakan anggaran defisit (dalam arti pengeluaran pemerintah direncanakan lebih  besar daripada penerimaan pemerintah), akan menambah pengeluaran pemerintah (antara lain dalam bentuk subsidi). Kedua hal ini akan meningkatkan pendapatan dan daya beli masyarakat. Akibatnya permintaan masyarakat akan barang dan jasa cenderung meningkat. Peningkatan permintaan akan mendorong sektor dunia usaha untuk meningkatkan kapasitas produksinya. Adanya peningkatan kapasitas produksi dalam jangka panjang akan mendorong pertumbuhan ekonomi nasional. Penyusunan APBN dapat berdampak pada peningkatan pembangunan dan  pertumbuhan ekonomi dengan meningkatkan pendapatan dan menghemat pengeluaran. Adapun pengaruh APBN terhadap perekonomian masyarakat antara lai n: 1.

Meningkatkan pertumbuhan ekonomi masyarakat, maksudnya dapat mengetahui  besarnya GNP (Gross National Product ) dari tahun ke tahun.

2.

Menciptakan kestabilan keuangan atau moneter negara, karena dapat mengatur  jumlah uang yang beredar di masyarakat.

3.

Menimbulkan investasi masyarakat, karena dapat mengembangkan industriindustri dalam negeri.

4.

Memperlancar distribusi pendapatan, maksudnya dapat mengetahui sumber  penerimaan dan penggunaan untuk belanja pegawai dan belanja barang, serta yang lainnya.

5.

Memperluas kesempatan kerja, karena terdapat pembangunan proyek-proyek negara dan investasi negara, sehingga dapat membuka lapangan kerja yang baru dan dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

4

APBN memang memiliki peran yang penting dan strategis. APBN dapat menggambarkan rencana dan tujuan pembangunan sebuah negara minimal dalam satu ke depan. APBN juga sering dijadikan acuan oleh para investor dan pelaku pasar untuk menganalisis prospek perekonomian setahun ke depan. Selain itu, perencanaan  pendapatan dan belanja negara juga tersurat dalam APBN.

2.3

Pentingnya Alokasi APBN Sesuai dengan Skala Prioritas Sejalan dengan amanat UU No.17/2003, diterapkan anggaran berbasis kinerja ( performance-based budgeting ) di sektor publik agar penggunaan anggaran bisa dinilai kemanfaatan dan kegunaannya bagi masyarakat. Sebagaimana dipahami, selama ini kita menerapkan traditional budgeting   atau dikenal pula sebagai line-item budgeting .  Lineitem budgeting   ini mempunyai sejumlah karakteristik penting, antara lain tujuan utamanya adalah untuk melakukan kontrol keuangan, penetapannya melalui pendekatan incremental   (kenaikan bertahap), dan tidak jarang dalam praktiknya memakai “kemampuan menghabiskan atau menyerap anggaran” sebagai   salah satu indikator  penting untuk mengukur keberhasilan organisasi. Kelemahan lainnya terkait dengan karakteristik penetapan anggaran dengan pendekatan incremental , yaitu menetapkan rencana anggaran dengan cara menaikkan jumlah tertentu pada jumlah anggaran yang lalu atau sedang berjalan. Melalui pendekatan ini, analisis yang mendalam tentang tingkat keberhasilan setiap program tidak dilakukan. Akibatnya adalah tidak tersedia informasi yang logis dan rasional tentang rencana alokasi anggaran tahun yang akan datang. Apa yang sering terjadi dalam praktiknya adalah perilaku birokrat yang selalu  berusaha untuk menghabiskan anggaran tanpa terkait dengan hasil dan kualitasnya. Sebagai respons terhadap permasalahan sistem anggaran line-item  di atas, UU No. 17/2003 mengintrodusir sistem anggaran berbasis kinerja ( performance based budgeting ). Anggaran kinerja memakai output measurement sebagai indicator kinerja organisasi. Sebagai ilustrasi, dalam penentuan alokasi anggaran untuk pendidikan dasar, maka didasarkan pada output yang ingin dicapai: berapa banyak murid SD yang akan terdidik dalam satu tahun anggaran? Berapa persentase kelulusan murid SD yang ditargetkan? Berapa tinggi nilai rata-rata rapor dan nilai ujian akhir nasional yang ditargetkan? Dan seterusnya. Tujuan dari penetapan output measurement   yang dikaitkan dengan biaya adalah untuk dapat mengukur tingkat efisiensi dan efektifitas. Alokasi APBN yang sesuai dengan prioritas dinilai sangat penting karena  berkaitan dengan tingkat efisiensi dan efektifitas dari biaya yang dikeluarkan untuk 5

tujuan-tujuan tertentu. Jika alokasi APBN sudah sesuai dengan skala prioritas, akan timbul rasa adil yang berarti tiap-tiap sektor mendapatkan jatah sesuai dengan porsinya masing-masing. APBN memiliki beberapa fungsi yang di antaranya; pertama, fungsi alokasi untuk menciptakan lapangan kerja, mengurangi pengangguran dan pemborosan sumber daya, serta meningkatkan efisiensi. Kedua, fungsi distribusi dimana kebijakan anggaran harus memperhatikan rasa keadilan dan kepatutan. Ketiga, berfungsi sebagai alat untuk memelihara dan mengupayakan keseimbangan fundamental perekonomian. Jika APBN tidak mengalokasikan dana sesuai dengan prioritas kebutuhan negara ini, tentu saja fungsi-fungsi yang telah disebutkan tidak dapat dicapai. Perlu dibuat skala prioritas mengenai sektor-sektor yang ada, contohnya, karena negara Indonesia merupakan negara agraris, sektor pertanian perlu dikembangkan lagi, sehingga anggaran untuk sektor pertanian perlu ditingkatkan. Jika alokasi APBN sudah sesuai dengan porsi yang dibutuhkan oleh masing-masing sektor maka dana yang dikeluarkan untuk membiayai sektor tersebut tidak akan terbuang sia-sia atau dihabiskan tanpa memberikan suatu hasil yang berarti.

2.4

Penganggaran APBN Tidak Sesuai Prioritas 2.4.1 Penganggaran Diprioritaskan bagi Pos-pos yang Kurang Produktif Prioritas penganggaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) telah menjadi perbincangan banyak pihak, banyak yang mengatakan bahwa telah terjadi kekeliruan dalam penganggaran APBN. Penganggaran APBN dinilai tidak memiliki skala prioritas karena di satu sisi mengalokasikan dana yang besar untuk  pos-pos yang kurang produktif sementara di sisi lain menyisakan sedikit porsi untuk pos-pos yang memberi kontribusi besar bagi pembangunan. Prioritas tertinggi alokasi anggaran ternyata dianggap bukan untuk kebutuhan primer masyarakat. Misalnya soal alokasi anggaran untuk Kementerian Agama, meningkat gila-gilaan dibandingkan tahun lalu, padahal penganggaran untuk halhal yang mendasar saja masih kurang. Mulai dari kebutuhan pangan, infrastruktur yang membuka isolasi pedesaan, transportasi umum, pembenahan sistem  pertanian, pendidikan, kesehatan, mesti membutuhkan biaya yang sangat besar. Tetapi

alih-alih

kepada

kebutuhan

dasar

masyarakat,

alokasi

anggaran

Kementerian Agama di APBN 2014 merupakan tertinggi ke-lima setelah Kementerian Pertahanan (Rp83,5 Triliun), Kementerian Pekerjaan Umum 6

(Rp83,3 Triliun), Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Rp79,7 Triliun), Kepolisian (Rp47,1 Triliun). Alokasi untuk Kementerian Agama mencapai Rp45,4 Triliun. Ini jauh lebih tinggi dari alokasi anggaran untuk Kementerian Pertanian, misalnya, yang „hanya‟ sebesar Rp16,4 Triliun. Padahal Kementerian Agama, berdasarkan indeks integritas yang dibuat oleh KPK, termasuk Kementerian yang terkorup (2011). Sementara untuk tahun ini, KPK juga menyebutkan bahwa Kementerian (secara umum) adalah lembaga yang terkorup dibandingkan lembaga-lembaga lain. Tentu kita juga masih ingat dengan korupsi penyediaan Al Quran. Begitu  juga dengan pengelolaan haji, dimana disinyalir biaya haji Indonesia masih termasuk yang termahal, dengan jumlah jamaah sebanyak ini (kuota terbesar sedunia). Alokasi yang besar APBN untuk Kementerian Agama digunakan untuk  perbaikan 15 fasilitas haji di Arab Saudi, merekrut 1500 petugas untuk Komite Manajemen Haji dan beasiswa. Dan yang parahnya, ternyata alokasi terbesar anggaran itu adalah untuk gaji (Rp22,5 Triliun), yang kedua untuk belanja barang (yang sangat rawan korupsi) sebesar Rp10,6 Triliun, dan Rp11, 5 Triliun untuk  bantuan sosial. Yang penting diketahui, seharusnya Kementerian Agama tidak  perlu menyerap alokasi anggaran sebesar ini. Lembaga-lembaga bantuan sosial  berlatar agama, seperti lembaga zakat sudah begitu banyak bertebaran di Indonesia. Seharusnya tugas Kementerian Agama mensinergiskan lembaga semacam ini, mengaudit dan membuat lembaga-lembaga charity ini punya daya dukung yang tajam bagi penyelesaian masalah sosial di Indonesia. Yang paling miris, terhadap alokasi APBN ini Kementerian Agama mendapat jatah hampir 3 kali lipat lebih tinggi dari Kementerian Pertanian. Padahal daya saing produk pertanian Indonesia tentu sangat bergantung kepada keseriusan pemerintah membangun sistem pertanian. Dan itu butuh dana yang tidak sedikit. Tetapi sekali lagi, sayang, alokasinya malah diprioritaskan terhadap  pos-pos yang kurang produktif. Pengamat ekonomi Yanuar Rizky mengungkapkan, penyusunan APBN akan selalu tidak tepat sasaran bila politik anggaran juga tidak berubah. Sampai saat ini pemerintah tidak memiliki prioritas terkait kebutuhan pembangunan dan  pendidikan di Indonesia. Menurut dia, penyusunan anggaran oleh pemerintah kebanyakan tidak terprogram sehingga terlihat asal-asalan.

7

Pembangunan infrastruktur dan sektor pendidikan sangat berkaitan erat karena keduanya sama-sama membutuhkan sumber daya manusia (SDM). Alokasi penyusunan APBN ini makin memprihatinkan karena diperparah oleh mental dan perilaku pejabat negara yang terlalu boros. Ditambah lagi kelakuan  pejabat negara yang tidak pro-rakyat. Menurut pengamat ekonomi dari Indonesia Development of Economics and  Finances  (INDEF), alokasi APBN tidak tepat sasaran karena salah satu sektor yang dapat mengurangi jumlah pengangguran dan dapat membuka lapangan  pekerjaaan baru seperti sektor pertanian tidak mendapatkan alokasi anggaran yang besar. Pemerintah hanya menganggarkan sebesar Rp20 triliun atau 4,7% dari jumlah keseluruhan APBN. Penganggaran kecil seperti ini nantinya akan menimbulkan masalah baru, seperti contohnya krisis pangan. 2.4.2 Habis untuk Belanja Pegawai Dari APBN yang Rp1.300 triliun itu, sebanyak 50% nya untuk belanja  pegawai, sama halnya dengan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daer ah (APBD) yang hampir 90% nya adalah untuk belanja pegawai. Dari total APBD hanya Rp 60 triliun yang dianggarkan untuk infrastruktur, belum lagi jika dikaitkan dengan masalah korupsi yang pastinya akan mengurangi jumlah 60 triliun 2.4.3 Tidak Sinkron Selama

ini

alokasi

anggaran

tidak

optimal

dalam

menggerakkan

 perekonomian rakyat karena sejumlah program pemerintah pusat dan daerah serta  program antarinstansi di pemerintah pusat tidak sinkron. Selain itu juga terjadi ketidaksinkronan untuk masalah mitigasi dan penanggulan bencana. Meski sebagian besar wilayah Indonesia merupakan daerah rawan bencana, namun alokasi dana untuk mitigasi dan penanggulangan bencana di APBN hanya  berkisar Rp7 triliun atau hanya sekitar 0,38 persen dari total belanja APBN 2014 yang mencapai Rp1.842 triliun, padahal seharusnya alokasi anggaran untuk mitigasi dan penanganan bencana menjadi prioritas karena sebagian besar wilayah Indonesia termasuk daerah rawan bencana, terlebih pengelolaan bencana masuk dalam daftar 11 prioritas pembangunan nasional pemerintah. Angka Rp7 triliun itu terlihat lebih sebagai bentuk formalitas pemenuhan tuntutan isu bencana yang memang sedang hangat di ma syarakat daripada sebagai  bentuk kesadaran pemerintah akan bahaya bencana, padahal Undang-Undang  Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana telah meletakkan 8

tanggung jawab pada pundak Pemerintah untuk penyelenggaraan penanggulangan  bencana diantaranya perlindungan masyarakat dari dampak bencana, pemulihan kondisi dari dampak bencana, dan pengalokasian anggaran penanggulangan  bencana dalam APBN. Anggaran tersebut diperuntukkan untuk kegiatan -kegiatan tahap prabencana (pengurangan risiko bencana), saat tanggap darurat bencana, dan pascabencana (rehabilitasi dan rekonstruksi).

2.5

Penyusunan APBN yang Sesuai dengan Skala Prioritas Untuk menyusun APBN sesuai dengan skala prioritas, ada beberapa prinsip yang  perlu diperhatikan seperti berikut. -

Prinsip anggaran berimbang, yaitu sisi penerimaan sama dengan sisi pengeluaran, defisit anggaran ditutup bukan dengan mencetak uang baru, melainkan dengan  pinjaman luar negeri.

-

Prinsip dinamis 1.

Anggaran dinamis absolut, yaitu peningkatan jumlah tabungan pemerintah dari tahun ke tahun sehingga kemampuan menggali sumber dalam negeri bagi  pembiayaan pembangunan dapat tercapai

2. Anggaran dinamis relatif, yaitu semakin kecilnya persentase ketergantungan  pembiayaan terhadap pinjaman luar negeri -

Prinsip fungsional, yaitu pinjaman luar negeri hanya untuk membiayai  pengeluaran pembangunan, bukan untuk membiayai pengeluaran rutin. Semakin dinamis anggaran dalam pengertian relatif, semakin baik tingkat fungsionalitas terhadap pinjaman luar negeri. Selain prinsip-prinsip di atas, dalam penyusunan APBN terdapat beberapa asas

yang digunakan agar alokasi APBN dapat sesuai dengan skala prioritas, yaitu: -

Asas kemandirian, artinya pembiayaan negara didasarkan atas kemampuan negara, sedangkan pinjaman luar negeri hanya sebagai pelengkap

-

Asas penghematan atau peningkatan efisiensi dan produktivitas

-

Asas penajaman prioritas pembangunan, artinya mengutamakan pembiayaan yang lebih bermanfaat.

9

BAB III PENUTUP

3.1

Simpulan APBN adalah suatu daftar yang secara sistematis memuat sumber-sumber  penerimaan negara dan alokasi pengeluaran negara dalam jangka waktu tertentu. APBN mempunyai beberapa fungsi yaitu fungsi stabilisasi, fungsi alokasi, fungsi distribusi, dan fungsi regulasi. Tujuan penyusunan APBN adalah sebagai pedoman pengeluaran dan penerimaan negara agar terjadi keseimbangan yang dinamis, dalam rangka melaksanakan kegiatan-kegiatan kenegaraan demi tercapainya peningkatan produksi,  peningkatan kesempatan kerja, dan pertumbuhan ekonomi yang cukup tinggi. Penyusunan APBN dapat berdampak pada peningkatan pembangunan dan  pertumbuhan

ekonomi

dengan

meningkatkan

pendapatan

dan

penghematan

 pengeluaran. Alokasi APBN yang sesuai dengan prioritas dinilai sangat penting karena  berkaitan dengan tingkat efisiensi dan efektifitas dari biaya yang dikeluarkan untuk tujuan-tujuan tertentu. Jika alokasi APBN sudah sesuai dengan skala prioritas, akan timbul rasa adil yang berarti tiap-tiap sektor mendapatkan jatah sesuai dengan porsinya masing-masing. Dalam praktiknya, ditemukan penganggaran APBN yang tidak sesuai prioritas di antaranya penganggaran diprioritaskan bagi pos-pos yang kurang produktif, anggaran habis untuk belanja pegawai, dan alokasi dana yang tidak sinkron untuk  penanggulangan bencana. Untuk mengatasi hal ini, APBN harus disusun berdasarkan skala prioritas dengan memperhatikan prinsip-prinsip dan asas-asas penyusunan APBN.

10

DAFTAR PUSTAKA

Suminto. 2004. ”Pengelolaan APBN dalam Sistem Manajemen Keuangan Negara”. Dalam Makalah Budget in Brief . Jakarta: Ditjen Anggaran, Depkeu.

http://adiwidia.wordpress.com/tag/ekonomi/ http://pengantarilmuekonomimakro.blogspot.com/2013/05/pengertian-fungsi-serta-tujuanapbn-dan.html http://m.kompasiana.com/post/read/603126/1/ada-yang-aneh-mengenai-alokasi-Kementerianagama-di-apbn-2014 http://ekonomi.kompasiana.com/moneter/2013/10/28/ada-yang-aneh-mengenai-alokasiKementerian-agama-di-apbn-2014-603126.html http://www.ollydondokambey.com/index.php/3015-ekonom-penyusunan-apbn-tidak-tepatsasaran https://www.ipotnews.com/m/article.php?jdl=APBN_Tidak_Punya_Skala_Prioritas_&level2 =newsandopinion&level3=&level4=OTHERS&id=1772562 http://www.fraksipks.or.id/content/anggaran-mitigasi-dan-penanggulangan-bencana-belum jadi-prioritas

11