Penghapusan dan Pemusnahan Barang Milik Daerah Pasuruan, 19 November 2014
Landasan Hukum PP Nomor 6 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah sebagaimana telah diubah dengan PP Nomor 38 Tahun 2008 PP Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah Permendagri No 17 tahun 2007 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Barang Milik Daerah
Penghapusan dan Pemusnahan PP 6 Tahun 2006
PP 27 Tahun 2014 Pemusnahan memusnahkan kegunaan Negara/Daerah
Penghapusan adalah tindakan menghapus barang milik negara/daerah dari daftar barang dengan menerbitkan surat keputusan dari pejabat yang berwenang untuk membebaskan pengguna dan/atau kuasa pengguna barang dan/atau pengelola barang dari tanggung jawab administrasi dan fisik atas barang yang berada dalam penguasaannya
adalah fisik Barang
tindakan dan/atau Milik
Penghapusan adalah tindakan menghapus Barang Milik Negara/Daerah dari daftar barang dengan menerbitkan keputusan dari pejabat yang berwenang untuk membebaskan Pengelola Barang, Pengguna Barang, dan/atau Kuasa Pengguna Barang dari tanggung jawab administrasi dan fisik atas barang yang berada dalam Penguasaannya
Pemusnahan Penghapusan barang milik negara/daerah dengan tindak lanjut Pemusnahan dilakukan apabila barang milik negara/daerah dimaksud: Tidak dapat digunakan, tidak dapat dimanfaatkan, dan/atau tidak dapat dipindahtangankan; atau
Alasan lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan
Pelaksana Pemusnahan PP 6/2006 jo PP 38/2008
PP 27/2014
Pengguna Barang dengan Surat Keputusan dari Pengelola Barang setelah mendapat persetujuan gubernur / bupati / walikota untuk Barang Milik Daerah.
Pengguna Barang setelah mendapat persetujuan Gubernur / Bupati / Walikota, untuk Barang Milik Daerah.
Cara Pemusnahan Dibakar
Dihancurkan
Pemusnahan dilakukan dengan cara :
Ditimbun
Ditenggelamkan atau
Cara lain sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.
Berita Acara dan Pelaporan Pemusnahan BMD PP 6/2006 jo PP 38/2008 Pelaksanaan pemusnahan dituangkan dalam berita acara dan dilaporkan kepada Pengelola Barang
PP 27/2014 Pengelola Barang, untuk Barang Milik Negara; atau Gubernur/Bupati/Walikota, untuk Barang Milik Daerah
Penghapusan Penghapusan meliputi: Penghapusan dari Daftar Barang Pengguna dan/atau Daftar Barang Kuasa Pengguna; dan Penghapusan dari Daftar Barang Milik Negara/Daerah.
Pelaksana Penghapusan Penghapusan dilakukan dengan menerbitkan keputusan Penghapusan dari: PP 6/2006 jo PP 38/2008
PP 27/2014
Pengguna Barang setelah mendapat persetujuan Gubernur/Bupati/Walikota atas usul Pengelola Barang untuk BMD
Pengelola Barang setelah mendapat persetujuan Gubernur/Bupati/Walikota, untuk Barang Milik Daerah Gubernur/Bupati/Walikota dapat mendelegasikan persetujuan Penghapusan BMD berupa barang persediaan kepada Pengelola Barang
Dasar Penghapusan Barang Tidak Bergerak • • • • • •
RUSAK BERAT, TERKENA BENCANA TIDAK DAPAT DIGUNAKAN SCR OPTIMAL TERKENA PLANOLOGI KOTA KEBUTUHAN ORGANISASI PENYATUAN LOKASI DLM RANGKA EFISIENSI PERTIMBANGAN STRATEGI HANKAM
Dasar Penghapusan PERTIMBANGAN TEKNIS;
• SCR FISIK TDK DPT DIGUNAKAN • AKIBAT MODERNISASI • TELAH MELAMPAUI BATAS WAKTU • MENGALAMI PERUBAHAN DSR SPESIFIKASI • SELISIH KURANG AKIBAT PENGGUNAAN/SUSUT
PERTIMBANGAN EKONOMI;
• JUMLAH BERLEBIH • SCR EKONOMIS LEBIH UNT APABILA DIHAPUS
KARENA HILANG;
• KESALAHAN KELALAIAN BEND. BRG / P. BRG • MATI BAGI TANAMAN/HEWAN TERNAK • KARENA KECELAKAAN ATAU ALASAN TIDAK TERDUGA (FORCE MAJEURE)
Kewenangan Penghapusan Untuk barang tidak bergerak seperti tanah dan/atau bangunan ditetapkan dengan Keputusan Kepala Daerah setelah mendapat persetujuan DPRD,
Untuk barang-barang inventaris lainnya selain tanah dan/atau bangunan sampai dengan Rp. 5.000.000.000,00 (lima milyar rupiah) dilakukan oleh Pengelola setelah mendapat persetujuan Kepala Daerah.
Proses Penghapusan Kepala Daerah membentuk Panitia Penghapusan Barang Milik Daerah • Panitia Penghapusan Barang milik Daerah yang susunan personilnya terdiri dari unsur teknis terkait
Pengelola mengajukan permohonan persetujuan kepada Kepala Daerah • Mengenai rencana penghapusan barang dimaksud dengan melampirkan Berita Acara hasil penelitian Panitia Penghapusan
Panitia Penghapusan Meneliti • Barang yang rusak, dokumen kepemilikan, administrasi, penggunaan, pembiayaan, pemeliharaan/ perbaikan maupun data lainnya yang dipandang perlu. • Dituangkan dalam Berita Acara dengan melampirkan data kerusakan, laporan hilang dari kepolisian, surat keterangan sebab kematian dan lain-lain.
Pelaksanaan Penghapusan • Mendapat persetujuan Kepala Daerah, penghapusan ditetapkan dengan SK Pengelola a.n Kepala Daerah, menetapkan cara penghapusan : Lelang dan/atau disumbangkan/dihibahkan atau dimusnahkan. • Apabila Lelang terbatas, Kepala Daerah membentuk Panitia Pelelangan terbatas
Pelaksanaan Penghapusan Penghapusan BMD dilakukan dalam hal barang tersebut sudah tidak berada dalam penguasaan Pengguna Barang (mutasi). Penghapusan BMD dilakukan dalam hal barang tersebut sudah tidak berada pada Daftar Barang Daerah. Penghapusan tersebut di atas dilakukan setelah mendapat persetujuan Kepala Daerah dan penetapan oleh Pengelola atas nama Kepala Daerah. Penghapusan barang daerah dengan tindak lanjut pemusnahan dilakukan apabila barang dimaksud :
• Tidak dapat digunakan, tidak dapat dimanfaatkan dan tidak dapat dipindahtangankan. • Alasan lain sesuai peratuan perundang-undangan.
Pelaksanaan Penghapusan Khusus Penghapusan gedung milik daerah yang harus segera dibangun kembali (rehab total) sesuai dengan peruntukan semula serta yang sifatnya mendesak dan membahayakan, penghapusan nya ditetapkan dengan Keputusan Kepala Daerah. Dalam keadaan bangunan yang membahayakan keselamatan jiwa dapat dilakukan pembongkaran terlebih dahulu sambil menunggu Keputusan Kepala Daerah.
Alasan Penghapusan Khusus Rusak berat yang disebabkan oleh kondisi konstruksi bangunan gedung sangat membahayakan keselamatan jiwa dan mengakibatkan robohnya bangunan gedung tersebut.
Rusak berat yang disebabkan oleh bencana alam seperti gempa bumi, banjir, angin topan, kebakaran dan yang sejenis
SOP Penghapusan
SOP sesuai Permendagri No. 17 tahun 2007 Lihat Lampiran Excel
TERIMA KASIH BADAN PENGAWASAN KEUANGAN DAN PEMBANGUNAN PERWAKILAN PROVINSI JAWA TIMUR Jalan Raya Bandara Juanda Nomor 38 Sidoarjo Telepon (031)8670360 Faksimil (031)8670911 e-mail :
[email protected]
