Pihak ketiga ditetapkan melalui tender Jangka waktu kerasama pemanfaatan paling lama 30 (tiga puluh) kecuali untuk infra struktur transportasi, jalan, SDA, Air minum, Air limbah/persampahan, telekomunikasi, ketenagalistrikan dan minyak dan gas bumi, paling lama 50 (lima puluh) tahun. PP 38 Tahun 2008
Lanjutan . . .
TERIMA KASIH
3 - 23
Antara Pemerintah
- Pusat – Daerah.
- Daerah – Pusat.
- Antar Daerah
Jangka waktu paling lama 2 (dua) tahun dapat diperpanjang.
Tanpa menerima imbalan.
Tidak merubah status kepemilikan.
Biaya Ops dan Pemeliharaan ditanggung oleh Peminjam.
12
PINJAM PAKAI
11
S E W A
MENGOPTIMALKAN DAYA GUNA
MENGUNTUNGKAN PEMDA
PENYERAHAN HAK PENGGUNAAN
TDK MERUBAH STATUS KEPEMILIKAN
JANGKA WAKTU PALING LAMA MAKSIMAL 5 TH DAN DPT DIPERPANJANG
DIATUR DLM SURAT PERJANJIAN
FORMULA BESARAN SEWA TIM PENAKSIR
DITUANGKAN DLM PERJANJIAN SEWA MENYEWA
SELAIN SEWA, DPT DIKENAKAN RETRIBUSI DAN DITETAPKAN PERDA PEMANFAATAN BARANG MILIK DAERAH
HASIL SEWA DAN RETRIBUSI DISETOR KE KAS DAERAH
Bentuk Pemanfaatan Barang Milik Daerah
PP No. 6 Tahun 2006 (PP No 38 Tahun 2008) dan Permendagri No. 17 Tahun 2007
Bentuk Pemanfaatan
Sewa
Pinjam Pakai
Kerja Sama Pemanfaatan
Bangun Guna Serah (BGS)
Dan Bangun Serah Guna (BSG)
Pengguna barang, melaporkan seluruh barang yang diterima baik dari APBD maupun bantuan Phk III;
Pengelola barang melalui pembantu pengelola barang, meneliti usul penggunaan dan menyiapkan draft SK Penggunaan setiap SKPD;
Kepala Daerah (Menetapkan status penggunaan).
9
PENETAPAN STATUS PENGGUNAAN
Tertib Penggunaan/Inventarisasi;
Pengamanan Barang Milik Daerah;
Kepastian hak, wewenang dan tanggungjawab
Menghindari terjadinya perpindahan BMD antar SKPD;
Sebagai lampiran memori serah terima jabatan
8
MANFAAT
PENETAPAN
STATUS
PENGGUNAAN
Aset yg digunausahakan dicatat dlm Daftar Inventaris tersendiri
Sertifikat Hak Pengelolaan disimpan di Pengelola
MOU dan Surat Perjanjian disimpan di Pengelola
22
Pengamanan Dokumen
Dokumen Tersendiri
( KSP, BGS DAN BSG)
21
Kewajiban mitra BGS :
Membayar kontribusi tetap besaran ditetapkan dalam
perjanjian (Tim)
Tidak menjaminkan, menggadaikan atau
memindahtangankan – objek BGS (HPL)
Memelihara obyek BGS/BSG
HGB diatas HPL dapat dijaminkan.
BGS dituangkan dalam perjanjian kerjasama (MOU)
BGS tidak merubah status kepemilikan
Kerjasama berakhir seluruh aset harus diserahkan kepada
KDH setelah dilakukan audit oleh pengawas fungsional
Lanjutan …..
20
Mitra BGS ditetapjan melalui Tender/peminat (sekurang-kurangnya 5 peminat) 2 x diumumkan, peminat tidak cukup pemilihan/penunjukan langsung Nego teknis/harga
Objek BGS berupa Tanah tanah milik Pemda dgn sertifikat Hak Pengelolaan (HPL).
KDH membentuk Panitia Penaksir dengan Keputusan Kepala Daerah.
Hasil Perhitungan Tim Penaksir ditetapkan oleh Kepala Daerah.
Lanjutan . . .
Pembentukan Tim Penaksir/Penilai BMD (hasilnya ditetapkan dgn Keputusan KDH)
Pembentukan Tim Pemanfaatan dgn Keputusan KDH (Membuat Berita Acara hasil penelitian/Pengkajian);
Pembentukan Panitia Penaksir besaran kontribusi (Hasil Perhitungan besaran kontribusi ditetapkan dgn Keputusan KDH);
Pembentukan Panitia Lelang;
Menetapkan mitra pihak ketiga dengan SK KDH;
Perjanjian Kerjasama memuat hak, kewajiban dan sanksi;
Berita Acara Serah Terima.
Prosedural Normatif Pemanfaatan
Permohonan oleh calon mitra pihak ketiga kepada Panitia Lelang/Tender dengan melampirkan Rencana/Konsep KSP.
Panitia Pemanfaatan menerima dan meneliti secara administrastif permohonan;
Membuat Berita Acara Hasil Penelitian dan Menyiapkan Keputusan Kepala Daerah tentang Persetujuan Pemanfaatan;
Surat Perjanjian ditandatangani oleh Sekda atas nama Walikota dan mitra kerjasama.
Lanjutan . . .
Objek KSP adalah BMD (jelas status kepemilikannya);
Setelah masa kerjasama berakhir, pihak ketiga harus mengembalikan kepada Pemda;
Besaran Kontribusi Tetap dan pembagian Hasil Keuntungan) kepada Pemda;
Unsur penting dalam MOU
Nilai BMD (yang ditetapkan dengan Keputusan Walikota);
Besaran Investasi secara keseluruhan;
Perbandingan nilai BMD dengan nilai investasi secara keseluruhan;
Kontribusi tetap dan pembagian asil keuntungan menggunakan pola prosentase atau ditetapkan dengan rupiah.
Unsur penting dalam Penetapan Kontribusi
Gedung yang dibangun harus sesuai dengan kebutuhan Pemda bagi penyelengaraan Pemerintahan daerah utk kepentingan pelayanan umum dalam rangka penyelenggaraan tugas pokok dan fungsi;
Tanah tersebut belum dimanfaatkan;
Tidak tersedia dana dalam APBD untuk penyediaan bangunan dan fasilitas dimaksud.
Membayar kontribusi tetap kpd Pemda
19
PERSYARATAN BANGUN GUNA SERAH/BSG
Jumlah pegawai
Standar sarana/prasarana
Beban tugas SKPD
7
Pertimbangan Penetapan Status
6
BAGAIMANA PENETAPAN
STATUS PENGGUNAAN ?
Pengguna BMD
Lapor
Pengelola
Teliti dan mengajukan
Usul penggunaan
SK GUB/BUP/Wlkt
Ttg Status penggunaannya
KDH
TIM
APBD
Perolehan Yg sah
TERTIB INVENTARISASI BMD DIAWALI DGN
PENETAPAN STATUS PENGGUNAAN
1. Status penggunaan BMD dittpkan dgn Kep. KDH
Penetapan status Barang Milik Daerah dilakukan dengan pertimbangan:
digunakan untuk menyelenggarakan Tupoksi SKPD;
menunjang penyelenggaraan Tupoksi.
Aset tdk digunakan sesuai Tupoksi hrs diserahkan ke KDH.
Tindak lanjut pengelolaan atas penyerahan BMD tersebut adalah:
Ditetapkan status pengunaannya untuk penyelenggaraan tugas pokok dan fungsi instansi pemerintah lainnya;
Dimanfaatkan dalam rangka optimalisasi Barang Milik Daerah;
Dipindahtangankan
Pengguna Barang yang tidak menyerahkan Barang Milik Daerah yang tidak digunakan untuk menyelenggarakan tugas pokok, dikenakan sanksi berupa pembekuan dana pemeliharaan
Tanah dan atau bangunan yang tdk digunakan Tupoksi, dicabut penetapan status penggunaannya
5
1
PENGGUNAAN
DAN
PEMANFAATAN BMD
PENGGUNAAN BMD.
=>LAPORAN BPK:
PERSOALAN PENGGUNAAN BMD ADALAH PENGGUNAAN YG TDK SESUAI TUPOKSI SKPD DAN TERJADINYA INEFISIENSI.
TERJADI KRN:
BARANG BERLEBIH.
PELANGGARAN TERHADAP KETENTUAN PENGGUNAAN.
=>PENGGUNAAN BMD ADALAH PENEGASAN PEMAKAIAN BMD OLEH KDH KPD PENGGUNA/KUASA PENGGUNA BMD.
=>DLM KONTEKS PENGELOLAAN BMD:
PENGGUNAAN PEMANFAATAN
2
PENDAYAGUNAAN BMD YG TDK DIGUNAKAN SESUAI TUPOKSI SKPD (DLM BENTUK SEWA, PINJAM PAKAI, KERJSAMA PEMANFAATAN, BGS & BSG)
Mengoptimalkan daya guna dan hasil guna barang milik daerah dan meningkatkan penerimaan daerah
Tidak perlu persetujuan DPRD karena pelaksanaannya tidak membebani APBD dan tidak terjadi pemindahtanganan.
Pihak Ketiga/pihak lain (selain lembaga Pemerintah dan SKPD) wajib membayar kontribusi tetap dan pembagian hasil keuntungan kepada Pemda.
Kerjasama Pemanfaatan
Barang Milik Daerah
C. MAKSUD/TUJUAN PEMANFAATAN BMD.
MENGOPTIMALKAN DAYA GUNA DAN HASIL GUNA BMD.
MENINGKATKAN PENERIMAAN PAD.
MENGURANGI BEBAN APBD.
MENGURANGI PENYEROBOTAN DARI PIHAK YG TDK BERTANGGUNG JAWAB.
D. PRINSIP PEMANFAATAN BMD.
TDK AKAN MEMBEBANI APBD KHUSUSNYA UTK PEMELIHARAAN.
MENGHINDARI PENYEROBOTAN OLEH PIHAK LAIN.
DPT MENJADI SUMBER TAMBAHAN UTK PAD.
=>KEBIJAKAN PEMANFAATAN BMD MELIPUTI 2 FUNGSI:
FUNGSI PELAYANAN
DIREALISASI MELALUI PENGALIHAN STATUS PENGGUNAAN BMD DIALIHKAN PENGGUNAANNYA DAR SATU SKPD KE SKPD LAINNYA UTK MEMENUHI KEBUTUHAN ORGANISASI SESUAI TUPOKSINYA.
2) FUNGSI BUDGETER
DIREALISASI MELALUI PEMANFAATAN DLM BENTUK SEWA, KERJASAMA PEMANFAATAN, BGS & BSG YG DPT MENJADI SUMBER TAMBAHAN PAD.
4
PEMANFAATAN BMD.
A. PENGERTIAN PEMANFAATAN BMD MENCAKUP BEBERAPA HAL:
PENDAYAGUNAAN BMD.
BMD YG DIMANFAATKAN TDK DIPERGUNAKAN UTK MELAKSANAKAN TUPOKSI SKPD.
BENTUK-BENTUK PEMANFAATAN BMD: SEWA, PINJAM PAKAI, KERJASAMA PEMANFAATAN, BGS & BSG.
PEMANFAATAN BMD TDK BOLEH MENGUBAH STATUS KEPEMILIKAN.
B. KEBIJAKAN PEMANFAATAN BMD.
KEWENANGAN PENETAPAN KEBIJAKAN PENGELOLAAN BMD DI TANGAN KDH.
KEBIJAKAN PEMANFAATAN BMD:
BMD BERUPA TANAH DAN/ATAU BANGUNAN YG YG SDH TDK DIGUNAKAN UTK MENUNJANG PELAKSANAAN TUPOKSI SKPD; PEMANFAATANNYA DILAKSANAKAN OLEH PENGELOLA SETELAH MENDAPAT PERSETUJUAN KDH.
BMD SELAIN TANAH DAN/ATAU BANGUNAN YG YG SDH TDK DIGUNAKAN UTK MENUNJANG PELAKSANAAN TUPOKSI SKPD; PEMANFAATANNYA DILAKSANAKAN OLEH PENGGUNA SETELAH MENDAPAT PERSETUJUAN PENGELOLA.
DLM PEMANFAATAN BMD HTRS DILAKSANAKAN BERDASARKAN PERTIMBANGAN TEKNIS DGN MEMPERHATIKAN KEPENTINGAN DAERA DAN KEPENTINGAN UMUM.
3
Click to edit Master title style
Click to edit Master text styles
Second level
Third level
Fourth level
Fifth level
#
Click to edit Master title style
Click to edit Master text styles
Second level
Third level
Fourth level
Fifth level
#
Click to edit Master title style
Click to edit Master text styles
#
Click to edit Master title style
Click to edit Master text styles
Second level
Third level
Fourth level
Fifth level
Click to edit Master text styles
#
Click to edit Master title style
#
Click to edit Master title style
Click to edit Master text styles
Second level
Third level
Fourth level
Fifth level
#
Click to edit Master title style
Click to edit Master text styles
Click to edit Master text styles
Second level
Third level
Fourth level
Fifth level
Click to edit Master text styles
Click to edit Master text styles
Second level
Third level
Fourth level
Fifth level
#
Click to edit Master title style
Click to edit Master text styles
Second level
Third level
Fourth level
Fifth level
Click to edit Master text styles
Second level
Third level
Fourth level
Fifth level
#
#
Click to edit Master title style
Click to edit Master subtitle style
#
Click to edit Master title style
Click to edit Master text styles
#
Click to edit Master title style
Click to edit Master text styles
Second level
Third level
Fourth level
Fifth level
#
Click to edit Master text styles
Second level
Third level
Fourth level
Fifth level
#
#
