A. Pengertian Sewa Rahim Sewa Rahim yaitu usaha manusia untuk mengadakan pembuahan dengan
mempertemukan antara sel telur atau ovum dengan spermatozoa antara suami istri dalam sebuah gelas kemudian di implementasikan kedalam Rahim wanita yang disewa rahimnya sesuai dengan perjanjian, yang mengakibatkan adanya hubungan kasih saying antara wanita yang mengandung (di sewa rahimnya) dengan anak yang dikandungnya. 1 Dalam pengertian lain sewa Rahim adalah, menggunakan Rahim wanita lain untuk mengandungkan benih wanita (ovum) yang telah disenyawakan dengan benih laki-laki (sperma) (yang kebiasaannya suami istri), dan janin itu dikandung oleh wanita tersebut ters ebut sehingga dilahirkan. Kemudian anak itu diberikan semula kepada pasangan suami istri itu untuk memeliharanya dan anak tersebut dikira anak mereka. Pengertian ini dikenal dengan sewa rahim karena lazimnya pasangan suami istri yang ingin memiliki anak ini akan membayar sejumlah uang kepada ibu yang menguruskan kerja mencari ibu yang sanggup mengandungkan mengandungkan anak dari benih mereka dan dengan syarat ibu i bu sewa tersebut menyerahkan anak tersebut setelah dilahirkan atau pada mas a yang dijanjikan. B. Bentuk Sewa Rahim a. Bentuk pertama benih istri (ovum) disenyawakan dengan benih suami
(sperma), kemudian dimasukan kedalam rahim wanita lain. Kaidah ini digunakan dalam keadaan istri memiliki benih yang baik, tetapi rahimnya dibuang karena pembedahan, kecacatan yang teruk, akibat penyakit yang kronik atau sebab-sebab yang lain. b. Bentuk kedua: ovum istri disenyawakan dengan sperma lelaki lain (bukan suaminya) dan dimasukan kedalam rahim wanita lain. Keadaan ini apabila suami mandul dan istri ada halangan atau kecacatan pada rahimnya tetapi benih istri dalam keadaan baik. c. Bentuk ketiga: sperma suami disenyawakan dengan ovum wanita lain, kemudian dimasukan kedalam rahim wanita lain. Keadaan itu berlaku apabila istri ditimpa penyakit pada ovary dan rahimnya tidak mampu
1
Isdj.pdii.go.id./admin/jurnal/611083344_1693.pdf, diakses pada 27 November 2017, pukul 21.59 WIB. WIB.
memikul tugas kehamilan, atau istri telah mencapai tahap putus haid (menopause) d. Bentuk keempat: sperma suami dan ovum istri disenyawakan kemudian dimasukan kedalam rahim istri yang lain dari suami yang sama. Dalam keadaan ini istri yang lain sanggup mengandungkan anak suaminya dari istri yang tidak boleh hamil. C. Pendapat para cendekiawan tentang sewa rahim 1. Pendapat yang mengharamkan: a. Menurut Mu’tamar Tarjih Muhammadiyah Tahun 1980 Tidak dibenarkan menurut hukum Islam, sebab menanam benih pada wanita lain haram hukumnya sebagaimana sabda Rasulullah SAW: "
"
“Tidak halal bagi seorang yang beriman kepada Allah dan hari akhirat menyirami airnya ke lading orang lain”. Demikian pula di haramkan karena (1) Pembuahan semacam itu termasuk kejahatan yang menurunkan martabat manusia, dan (2) Merusak tata hukum yang telah dibina dalam kehidupan masyarakat. 2 b. Pendapat Munas Alim Ulama (NU) Di Sukororejo Sitobondo Tahun 1983 Tidak sah dan haram hukumnya menyewakan rahim bagi suami istri yang cukup subur dan sehat menghendaki seorang anak. Namun kondisi rahim sang istri tidak cukup siap untuk mengandung seorang bayi. Selain hadis di atas para ulama beserta munas berdasarkan hadis nabi yang terdapat pada tafsir Ibnu Katsir juz 3/326 Rasulullah bersabda:”Tidak ada dosa yang lebih besar setelah syirik dibandingkan seseorang menaruh spermanya di rahim wanita yang tidak halal baginya” 3 c. Menurut Yusuf Qordhowi Penyewaan rahim tidak diperbolehkan, larangan ini dikarenakan cara ini akan menimbulkan sebuah pertanyaan yang membingungkan, “siapakah sang ibu dari bayi tersebut, apakah si pemilik sel telur yang membawa karakteristik keturunan, ataukah yang menderita dan menanggung rasa sakit karena hamil dan melahirkan?” padahal, ia hamil dan melahirkan bukan atas kemauannya sendiri.4
2
Imam Bajuri, “ Penitipan Pra Embrio Pada Rahim Wanita Lain (Sewa Rahim) Menurut Hukum Islam”, (Ponorogo: Jurnal Hukum dan Ekonomi Islam, ISID, 2011), 269. 3
Tim Lajnah Ta’lif Nasyr, Ahkamul Fuqaha Solusi Problematika Aktual Hukum Islam ( Keputusan muktamar, munas, konbes Nahdlatul Ulama’ (1926 -1999), Cet. Ke-2 (Surabaya: Lajnah Ta’lif wa Nasyr (LTN) NU dan Biantama, 2005), 489-491. 4 Yusuf Qardawi, “ Fatwa- Fatwa Kontemporer”, (Jakarta: Gema Insani Press, Jilid III Cetakan Pertama, 2002), 659-660.
2. Pendapat yang membolehkan a. Prof. Dr. Jurnalis Udin, PAK Apabila raihim milik istri serta program fetilisasi in vitriol transfers embrio itu memenuhi syarat untuk mengandung embrio itu hingga lahir, penyelenggaraan reproduksi bayi tabung yang proses kehamilannya didalam rahim wanita lain (surrogate mother) hukumnya haram. Sebaliknya apabila; (a) rahim istrinya rusak dan tidak dapat mengandung embrio itu, (b) belum ditemukan teknologi yang dapat mengandungkan embrio itu di dalam tabung hingga lahir, (c) dan karena itu satusatunya jalan untuk mendapatkan anak dari benihnya sendiri hanyalah melalui jalan surrogate mother maka hukumnya menyelenggarakan reproduksi bayi tabung dengan menggunakan rahim wanita lain (surrogare mother) hukumnya mubah, karena hal itu dilakukan selain dalam keadaan darurat juga karena keinginan mempunyai anak sangat besar.5 b. H. Ali Akbar Menitipkan bayi tabung pada wanita yang bukan ibunya boleh, karena si ibu tidak bisa menghamilkannya, disebabkan karena rahimnya mengalami gangguan, sedang menyusukan anak kepada wanita lain diperbolehkan dalam islam, malah boleh diupahkan. Maka boleh pulalah memberikan upah kepada wanita yang meminjamkan rahimnya.6 c. H. Salim Dimyati Bayi tabung yang menggunakan sel telur dan sperma dari suami yang sah, lalu embrio nya dititipkan kepada ibu yang lain (ibu pengganti), maka apa yang dilahirkannya tidak lebih hanya anak angkat belaka, tidak ada hak mewarisi dan diwarisi, karena anak angkat bukanlah anak sendiri, tidak boleh disamakan dengan anak kandung. 7 D. Tinjauan Fiqh Kontemporer Dalam masalah sewa rahim ada beberapa hal yang perlu dicermati untuk menentukan hukum yang sesuai dengan tujuan dan maksud s yariat, memperhatikan kemaslahatan serta mempertimbangkan dampak buruknya karena dalam proses sewa rahim melibatkan beberapa pihak yang saling berhubungan, mereka yaitu, pemilik sperma, pemilik ovum (pemilik sel telur) dan pemilik rahim, disamping itu kata sewa dalam hal tersebut merupakan akad muamalah yang perlu pula ditinjau
5
Salim HS, “ Bayi Tabung Dalam Bidang Pengobatan”, (Jakarta : Sinar Grafika, Cet- 1, 1993), 114. 6 Umar Syihab, Hukum Islam dan Transformasi Pemikiran (Semarang: Dina Utama, 1996), 141. 7 Salim HS, Bayi Tabung Dalam Bidang Pengobatan (Jakarta: Sinar Grafika, 1993), 46.
lagi segi kelegalannya, bahkan jika tetap dilakukan memberikan dampak yang buruk dan rumit, khususnya pada status anak yang dihasilkannya. 1. Akad dalam Sewa Rahim Akad adalah pertalian atau perikatan antara ijab dan qobul sesui dengan kehendak syariah yang menetapkan adanya akibat hukum pada obyek perikatan. Suatu akad akan sah apabila memenuhi beberapa syarat, diantaranya yaitu shigat (ijab-qobul), pelaku (aqidain), obyek akad (ma’kud ‘alaih). Sedangkan pada obyek akad harus memenuhi lima syarat, diantaranya: a. Harus suci, dengan syarat ini berarti obyek akad yang najis ‘ain tidak sah diperjual belikan dan di sewakan. b. Mempunyai manfaat. c. Sudah mempunyia hak milik. d. Dapat diserahkan ketika akad. e. Harus jelas dan diketahui oleh kedua belah pihak. 8 Dalam kasus sewa rahim memang ketiga syarat tersebut terpenuhi, namun pada obyek akadnya terdapat ‘illat yang menjadikan syarat tersebut tidak sah. Seperti yang dijelaskan oleh Prof. Dr. Said Agil Al-Munawwar, bahwa memang sperma dan ovum tidak termasuk najis, namun pencampuran antara keduanya setelah berubah menjadi alaqah (segumpal darah yang melekat pada dinding rahim), maka ia sudah berubah menjadi najis. Hal ini erat kaitannya dengan penyewaan rahim, sebab pemindahan sel telur yang telah dibuahi dalam tabung gelas keadalam r ahim wanita, berlangsung ketika sudah menjadi embrio. Meskipun dalam hal ini dipersewakan bukan sperma dan ovum melainkan rahim. Tetapi, dalam kasus seperti ini, ada hubungan timbal balik, yakni pemilik rahim dibayar sesuai perjanjian oleh wanita lain sebagai pemilik ovum. Berarti hukum keduannya sama. Dalam pandangan Islam rahim wanita mempunyai kehormatan yang tinggi dan bukan barang binaan yang boleh disewa atau diperjual belikan karena rahim adalah anggota manusia yang mempunyai hubungan yang kuat dengan naluri dan perasaan semasa hamil berbeda dengan tangan dan kaki yang digunakan untuk bekerja dan seumpama yang tidak melibatkan perasaan. Lebih-lebih lagi ia termasuk dalam lingkungan yang diharamkan karena manusia tidak berhak menyewakan rahimnya yang akan melibatkan penentuan nasab. Selain itu, wasilah mendapat anak adalah hak Allah SWT dan menyewa rahim termasuk pada bagian farji sedangkan hukum asal dari farji adalah haram. Disamping itu rahim adalah
8
Ma’ruf Amin, Fatwa Dalam Sistem Hukum Islam (Jakarta: Elsas, 2008) 293.
organ tubuh manusia, dan organ tubuh manusia itu dilarang untuk disewa dan diperjualbelikan karena organ tubuh bukanlah komoditif yang boleh diperjualbelikan. Jadi, menyewakan organ tubuh termasuk rahim adalah haram menurut syar’i, karena disamping akan memicu timbulnya problem sosial, juga akan menimbulkan eksploitasi terhadap orang-orang miskin untuk menjual organ tubuhnya demi mendapatkan sejumlah uang untuk memenuhi kebutuhannya. 2. Konsep Darurat Sewa Rahim Makna darurat adalah sebuah kebutuhan yang sangat mendesak dimana tidak mungkin dihindari yang menyebabkan seseorang menerjang dan melanggar larangan syar’i yang bersifat haram. Dan kalau keharaman itu tidak di terjang maka akan menyebabkan sesuatu yang membahayakan dirinya. Seperti yang dikatakan oleh Izzuddin Ibn Abd al-Salam bahwa tujuan syariat adalah untuk meraih kemaslahatan dan menolak kemafsadahan. Apabila diturunkan kepada tataran yang lebih konkrit maka maslahah membawa manfaat sedangkan mafsadah mengakibatkan kemudharatan. Kaidah tersebut kembali kepada tujuan untuk merealisasikan maqasid al-syariah dengan menolak mafsadah, dengan cara menghilangkan kemudharatan atau setidaknya meringankannya. Oleh karena itu, tidak lah mengherankan apabila Ahmad Nadwi menyebutkan penerapan kaidah darurat meliputi seluruh materi fiqh. 9 Kemudian para Ulama memberikan persyaratan bagi seorang bisa dikatakan dalam keadaan darurat harus terdapat lima syarat, syarat-syarat tersebut adalah; a. Kondisi bahaya besar itu telah benar-benar terjadi atau belum terjadi, namun diyakini atau diprediksi kuat akan terjadi. b. Tidak bisa dihilangkan dengan cara halal. c. Ukuran melanggar larangan saat kondisi terpaksa itu harus dilakukan sekedarnya saja. d. Waktu melanggar larangan saat kondisi darurat ini tidak boleh melebihi waktu darurat tersebut. e. Melanggar sesuatu yang terlarang dalam kondisi darurat tersebut tidak akan menimbulkan bahaya yang lebih besar. Dalam prakteknya para ulama memberikan pengecualian pada kaidah ini, diantaranya adalah;10 Pertama, apabila menghilangkan kemudharatan itu mengakibatkan datangnya kemudharatan yang lain yang sama tingkatannya, maka hal ini tidak diperbolehkan melakukan kemudharatan tersebut. Seperti seseorang yang kelaparan mengambil makanan orang lain yang juga dalam kelaparan, 9
A. Jazuli, “ Kaidah-Kaidah Fiqh, Kaidah-Kaidah Hukum Islam Dalam Menyelesaikan Masalah yang Praktis”, (Jakarta: Kencana Pernada Media Group, 2007), 67. 10 A. Jazuli, “ Kaidah-Kaidah Fiqh, Kaidah-Kaidah Hukum Islam Dalam Menyelesaikan Masalah yang Praktis”, (Jakarta: Kencana Pernada Media Group, 2007), 70.
meskipun orang yang pertama juga kelaparan. Kedua, apabila dalam menghilangkan kemudharatan menimbulkan kemudharatan yang lain yang lebih besar atau lebih tinggi tingkatannya, maka hal ini lebih tidak diperbolehkan. Selain itu, dalam menghilangkan kemudharatan dilarang melampaui batas dan betul-betul tidak ada jalan lain kecuali melakukan perbuatan yang dilarang itulah satu-satunya jalan. Seperti yang penulis sampaikan bahwa salah satu tujuan dari sewa rahim adalah untuk memperoleh anak dengan bantuan teknologi kedokteran yang disebabkan karena rahim si istri tidak bisa memproses janinnya. Namun dalam sewa rahim harus dibedakan antara hajat dan darurat, jangan sampai orang yang terpaksa itu melanggar prinsip-prinsip syariah yang pokok, berupa memelihara hak-hak orang lain, menciptakan keadilan, menunaikan amanah, dan menghindari kemudharatan. E. Tinjauan Yuridis Pasangan yang menginginkan anak atau keterunan dengan metode kehamilan diluar alami harus merupakan pasangan terikat dalam ikatan perkawinan yang sah. Hal ini berdasarkan pada: 1. a. UU No. 23 Tahun 1992 tentang Kesehatan (lama) Pasal 16 ayat (1) menyatakan: Kehamilan di luar cara alami dapat dilaksanakan sebagai upaya terakhir untuk membantu suami istri mendapat keturunan; b. UU No. 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (baru) pasal 127 ayat (1) menyatakan: upaya kehamilan di luar cara alamiah hanya dapat dilakukan oleh pasangan suami istri yang sah dengan ketentuan. Perbedaan antara undangundang kesehatan yang baru dengan yang lama adalah pada kata “upaya terakhir”. Pada undang -undang kesehatan yang baru kata-kata tentang upaya
terakhir dihilangkan. Hal ini berarti seiring dengan perkembangan budaya dan pemikiran manusia serta kemajuan teknologi yang ada, untuk melakukan metode kehamilan diluar alamiah dapat langsung dilakukan apabila d idapatkan indikasi medik ataupun terdapat kelainan medis. c. UU No. 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (baru) pasal 127 ayat (1) menyatakan: upaya kehamilan di luar cara alamiah hanya dapat dilakukan oleh pasangan suami istri yang sah dengan ketentuan. Perbedaan antara undangundang kesehatan yang baru dengan yang lama adalah pada kata “upaya terakhir”. Pada undang -undang kesehatan yang baru kata-kata tentang upaya
terakhir dihilangkan. Hal ini berarti seiring dengan perkembangan budaya dan pemikiran manusia serta kemajuan teknologi yang ada, untuk melakukan metode kehamilan diluar alamiah dapat langsung dilakukan apabila didapatkan indikasi medik ataupun terdapat kelainan medis.
2. Hasil pembuahan luar rahim (In Vitro Fertilization) harus dikembalikan kepada wanita (sang istri) dimana sel telur (ovum) tersebut berasal. Hal ini berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan yaitu dalam UU No. 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (baru) dalam pasal 127 ayat (1) huruf (a), dijelaskan: asil pembuahan sperma dan ovum dari suami istri yang bersangkutan, ditanamkan dalam rahim istri dari mana ovum berasal. 3. Oleh tenaga medis dan fasilitas yang ditunjuk atau yang telah ditentukan. Hal ini diatur dalam undang-undang yaitu: a. UU No. 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan, dalam pasal 2 huruf (b) dan (c), dijelaskan: dilakukakan oleh tenaga kesehatan yang mempunyai keahlian dan kewenangan untuk itu, dan pada fasilitas kesehatan tertentu. b. Permenkes RI No. 73 /Menkes/PER/II/1999 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Teknologi Reproduksi Buatan,pada pasal 3 ayat (1) dan (2), dijelaskan: a. Penyelanggaraan pelayanan teknologi reproduksi buatan,hanya dapat dilakukan di rumah sakit umum pemerintah kelas A,B dan rumah sakit umum swasta kelas utama. b. Rumah sakit yang menyelenggarakan pelayanan tekologi reproduksi buatan harus: - Memenuhi persyaratan tenaga, sarana dan prasarana; - Memiliki bagian infertilitas; - Menggunakan dan menerapkan metode pelayanan teknologi reproduksi buatan yang telah terbukti manfaatnya. Dengan demikian ada beberapa alasan sehingga perjanjian pada praktik surrogate mother berdasarkan ketentuan perjanjian yang diatur dalam KUHPerdata dapat dikatakan tidak sah karena tidak memenuhi ketentuan mengenai “adanya sebab yang halal” diantaranya adalah:
1. Melanggar peraturan perundang-undangan yang ada (hukum positif), seperti yang telah dijelaskan dalam Bab 3 pada point surrogate mother berdasarkan aspek hukum kesehatan: a) UU No.36 Tahun 2009 tentang Kesehatan , dalam pasal 127 ayat (1). b) Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2014 tentang Kesehatan Reproduksi dalam pasal 43 ayat (3). c) Permenkes No.73/Menkes/PER/II/2010 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Teknologi Reproduksi Buatan, dalam Pasal 4. d) SK Dirjen Yan Medik Depkes Tahun 2000 tentang Pedoman Pelayanan Bayi Tabung di Rumah sakit. 2. Bertentangan dengan kesusilaan: a) Tidak sesuai dengan norma moral dan adat-istiadat atau kebiasaan umumnya masyarakat Indonesia atau di lingkungan masyarakat Indonesia.
b) Bertentangan dengan kepercayaan yang dianut oleh masyarakat Indonesia. Meskipun salah satu diantara kepercayaan atau agama tersebut membolehkan untuk dilakukannya sewa rahim, yaitu pada agama Hindu. Namun pada konsepnya. Sewa rahim atau “iatnya” dalam agama Hindu tidak dapat disamakan
dengan sewa rahim karena dilakukan dengan secara sukarela tanpa menuntut bayaran. 3. Pasal 1339 KUHPerdata yang menjelaskan “perjanjian -perjanjian tidak hanya mengikat untuk hal-hal yang dengan tegas dinyatakan di dalamnya, tetapi untuk segala sesuatu yang menurut sifatnya perjajian, diharuskan oleh kepatutan, kebiasaan atau undang- undang”. Sehingga pasal ini menegaskan bahwa dalam menentukan suatu perjanjian, para pihak tidak hanya terikat terhadap apa yang secara tegas disetujui dalam perjanjian tersebut, tetapi juga terikat oleh kepatutan, kebiasaan dan undang-undang. 5. Bertentangan dengan pokok-pokok perjanjian atau perikatannya itu sendiri, dimana rahim itu bukanlah suatu benda (menurut hukum kebendaan) dan tidak dapat disewakan (menurut hukum sewa menyewa) yang terdapat pada KUHPerdata. Persyaratan lain yang masih menjadi polemik adalah mengenai “suatu hal tertentu”. Dalam pasal 1332 KUHPerdata menentukan bahwa objek
dalam perjanjian adalah barang barang yang dapat diperdagangkan. Sedangkan yang menjadi objek dalam perjanjian sewa rahim disini adalah rahim dalam tubuh wanita surrogate yang merupakam organ manusia yang tidak dapat disamakan dengan “barang”. Selain rahim tidak dapat disamakan dengan benda, perjanjian
sewa rahim juga tidak dapat disamakan dengan perjanjian sewa menyewa yang diatur dalam KUHPerdata. Perjanjian ini tidak dapat disamakan dengan perjanjian sewa menyewa karena tidak terdapat dua unsur pokok dari perjanjian sewa menyewa , yakni objek yang berupa benda serta harga. Objek dari perjanjian ini tidak dapat merujuk kepada rahim, sebab tidak dapat ditentukan perihal penyerahan, pembebanan, dan daluarsa dari objek tersebut. Dengan kata lain, perjanjian ini tidak dapat dikatakan sebagai perjanjian sewa rahim maupun sewa menyewa rahim.11 Adanya sewa rahim ini juga berdampak pada anak yang dilahirkan. Akibat hukum yang dapat terjadi terhadap anak hasil dari sewa rahim ini adalah terhadap status anak dan hak waris anak. Persoalan mengenai anak hasil sewa rahim ini membuat kebingungan dalam menentukan status anak. Secara biologis, anak hasil sewa rahim ini memang merupakan anak dari pasangan suami istri yang
11
Sista Noor Elvina, Perlindungan Hak Untuk Melanjutkan Keturunan dalam Surrogate Mother, dalam Artikel Ilmiah, (Malang: Fakultas Hukum Universitas Brawijaya, 2012), Hlm. 13.
mempunyai sel telur dan sperma, namun karena dilahirkan melalui ibu yang berbeda yang secara biologis atau genetik bukan merupakan ibunya, dan dalam peraturan disebutkan bahwa sah tidaknya anak dilihat dari status perkawinan ibu yang melahirkannya. Sedangkan untuk hak waris anak hasil dari sewa rahim dapat ditentukan berdasarkan status anak tersebut berdasarkan status perkawinan wanita yang menjadi ibu pengganti (surrogate mother). Jadi apabila dikaitkan berdasar KUHPerdata, hak waris anak hasil sewa rahim yaitu: 1. Anak diluar perkawinan yang tidak diakui (bila wanita surrogate-nya berstatus gadis atau janda). Berarti ibu yang melahirkan tidak terikat pada perkwinan yang sah, menurut: a. Pasal 43 UU No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan: anak yang dilahirkan di luar perkawinan hanya mempunyai hubungan perdata dengan ibunya dan keluarga ibunya. b. Pasal 288 KUHPerdata: Untuk ibu yang melahirkan si anak dapat menyelidiki siapa ibunya. c. Untuk bapak biologisnya (karena status anak zina) anak dilarang menyelidikinya (pasal 287 KUHPerdata) Dengan demikian untuk hak waris anak, hanya berhubungan (perdata) dengan ibunya atau keluarga ibunya saja, sementara hak waris terhadap bapak biologisnya, anak tidak berhak menuntut hak waris dari bapak biologisnya (pasal 869 KUHPerdata) selama si bapak harus memberi nafkah secukupnya sesuai dengan kemampuannya (pasal 867 dan 868 KUHPerdata). 2. Anak sah (bila wanita surrogate masih berstatus istri dari suaminya yang terikat dalam perkawinan yang sah): a. Pasal 42 UU No.1 Tahun 1974 tentang Perkawinan: anak sah adalah anak yang dilahirkan dalam atau sebagai akibat perkawinan yang sah b. Pasal 250 KUHPerdata: anak yang diahirkan atau dibesarkan selama perkawinan, memperoleh si suami sebagai ayahnya, maka anak tersebut adalah anak sah pasangan tersebut dan berhak mendapat hak waris penuh sesuai dengan hukum waris yang berlaku dari suami wanita surrogate. Tetapi bila suami dari ibu pengganti tersbut tidak mengakui, maka status anak tersebut jatuhnya menjadi anak zina dan pewarisannya sama seperti point diatas dengan cara menyangkalkan berdasarkan: 1) Pasal 251,252 dan 253 KUHPerdata dengan mengajukan ke pengadilan untuk dilakukan tes darah (golongan darah atau tes DNA) dan 2) Pasal 44 UU No 1 Tahun 1974: seorang suami dapat menyangkal sahnya anak yang d ilahirkan oleh istrinya bila mana ia dapat membuktikan bahwa istrinya telah berzina dan anak itu akibat dari perzinahan tersebut. Dan, pengadilan memberikan keputusan tentang sah/tidaknya anak atas permintaan pihak yang berkepentingan.
Hukum waris di Indonesia menjelaskan bahwa warisan akan diberikan kepada seseorang yang merupakan kerabat atau ahli waris dari sang pewaris ataupun bukan kerabat yang diberikan melalui hibah. Pada dasarnya, adanya sewa rahim ini dilakukan atas adanya perjanjian baik tertulis ataupun tidak tertulis antara pasangan suami istri dengan sang ibu pengganti sampai dengan lahirnya anak tersebut. Perjanjian tersebut hanya berlaku sampai lahirnya anak saja, dan tidak sampai kepada hubungan anak dengan ibu penggantinya.
