TUGAS WEWENANG LEMBAGA NEGARA DAN PASALNYA PASALNYA PEMERINTAHAN PUSAT PEMERINTAHAN PEMERINTAHAN PUSAT Undang-Undang Dasar 1945 mengatur secara tegas pemerintahan Indonesia, baik pemerintahan yang ada di pusat maupun yang ada di daerah. Pemerintah pusat adalah presiden epublik Indonesia yang memegang kekuasaan pemerintahan negara epublik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam UUD 1945. PENGERTIAN PEMERINTAHAN PUSAT Pemerintahan pusat adalah pemerintah yang ada di pusat ! gabungan dari beberapa lembaga yang ada pada tingkat pusat, yaitu lembaga legislati" #$P yang terdiri atas DP dan DPD%, lembaga eksekuti" #presiden, &akil presiden dan menteri%, lembaga kekuasaan kehakiman #$', () dan $(%, dan *P(. LEMBAGA EKSEKUTIF (ekuasaan eksekuti" adalah kekuasaan untuk menjalankan undang-undang dipegang oleh presiden dan dibantu oleh &akil presiden bersama dengan para menteri yang biasa disebut sebagai pemerintah. +eak Undang-Undang Dasar1945 diamendemen, presiden dan &akil presiden dipilih langsung oleh rakyat dalam satu pasangan melalui pemilihan umum. PRESIDEN $asa abatan Presiden #uga akil Presiden% adalah lima tahun, dan sesudahnya dapat dipilih kembali untuk abatan yang sama dalam satu masa abatan saa #pasal UUD 1945 hasil amendemen%. (edudukan presiden meliputi dua macam, yakni/ - Pres Presid iden en seb sebag agai ai (epa (epala la 0ega 0egara ra - Pres Presid iden en seb sebaga agaii (ep (epal alaa Pem Pemer erin inta taha han. n.
TUGAS DAN WEWENANG PRESIDEN Ke!ala Nega"a $emegang kekuasaan tertinggi atas 'ngkatan • Dar Darat, at, 'ngkat katan aut, dan dan 'ngka gkatan Udara &!a'al () UUD (*+, $enyatakan $enyatakan perang, membuat peranian dan • perdamaian dengan negara lain dengan persetuuan DP &!a'al (( UUD (*+, $enyatakan negara dalam keadaan • bahaya &!a'al (. UUD (*+, $engangkat duta dan konsul serta menerima • penempatan duta negara dengan memperhatikan pertimbangan DP !a'al (/ $ember $emberii gras grasi, i, amnes amnesti ti,, dan dan rehab rehabil ilit itas asi, i, • abolisi, gelar, tanda asa, dan lain-lain tanda kehorm kehormat atan an yang yang diat diatur ur dengan dengan undang undang-undang. &!a'al (+0 (, %
•
•
•
•
Ke!ala Peme"#n$a%an $eme $emega gang ng keku kekuas asaa aan n pem pemerin erinttahan ahan menurut UUD Pa'al + $enga $engau ukan kan UU UU #anc #ancang angan an Undang Undang-Undang% kepada DP !a'al .) $enet $enetapk apkan an PP #Per #Perat atur uran an Peme Pemeri rinta ntah% h% untuk menalankan menalankan undang-undang. undang-undang. & !a'al (1 $engangkat dan memberhentikan menterimenteri Pa'al (1
WAKIL PRESIDEN Tuga' Wak#l !"e'#den mendampingi sang presiden ika presiden • menalankan tugas-tugas kenegaraan di negara lain membantu dan! atau me&akili tugas presiden • di bidang kenegaraan dan pemerintahan.
•
•
-
We2enang Wak#l P"e'#den melaksanakan tugas teknis pemerintahan sehari-hari menyusun agenda kera kabinet dan menetapkan "okus atau prioritas kegiatan pemerintahan yang pelaksanaannyadipertanggunga&abkan kepada presiden. $emegang kekuasaan pemerintahan menurut UUD 1945
Lem3aga Ek'eku$#4 menu"u$ UUD (*+, PRESIDEN Pa'al + #1% Presiden epublik Indonesia memegang kekuasaan pemerintahan menurut UndangUndang Dasar. #2% Dalam melakukan ke&aibannya Presiden dibantu oleh satu orang akil Presiden. Pa'al , #1% Presiden berhak mengaukan rancangan undang-undang kepada De&an Per&akilan akyat. #2% Presiden menetapkan peraturan pemerintah untuk menalankan undang-undang sebagaimana mestinya. Pa'al () Presiden memegang kekuasaan yang tertinggi atas 'ngkatan Darat, 'ngkatan aut dan 'ngkatan Udara. Pa'al (( #1% Presiden dengan persetuuan De&an Per&akilan akyat menyatakan perang, membuat perdamaian dan peranian dengan negara lain.3333% #2% Presiden dalam membuat peranian internasional lainnya yang menimbulkan akibat yang luas dan mendasar bagi kehidupan rakyat yang terkait dengan beban keuangan negara, dan!atau mengharuskan perubahan atau pembentukan undang-undang harus dengan persetuuan De&an Per&akilan akyat.333% Pa'al (. Presiden menyatakan keadaan bahaya. +yarat-syarat dan akibatnya keadaan bahaya ditetapkan dengan undang-undang. Pa'al (/ #1% Presiden mengangkat duta dan konsul. #2% Dalam hal mengangkat duta, Presiden memperhatikan pertimbangan De&an Per&akilan akyat.3 #% Presiden menerima penempatan duta negara lain dengan memperhatikan pertimbangan De&an Per&akilan akyat.3%
LEMBAGA LEGISLATIF Majel#' Pe"mu'5a2a"a$an Rak5a$ &MPR +esuai dengan Pasal 'yat 1 UUD 1945 $P amandemen mempunyai tugas dan &e&enang sebagai berikut/ 1. $engubah dan menetapkan undang-undang dasar 2. $elantik presiden dan &akil presiden . $emberhentikan presiden dan &akil presiden dalam masa abatannya menurut undangundang dasar. KEWA6IBAN DAN WEWENANG ANGG7TA MPR WEWENANG MPR KEWA6IBAN MPR $P bersidang sedikitnya sekali dalam • 'nggota $P mempunyai ke&aiban • lima tahun di ibu kota negara. Dalam sebagai berikut/ mengamalkan Pancasila o menalankan tugas dan &e&enangnya, anggota $P mempunyai hak berikut ini/ melaksanakan UUD 1945 dan o mengaukan usul perubahan pasalo peraturan perundang-undangan pasal undang-undang dasar menaga keutuhan 0egara (esatuan o menentukan sikap dan pilihan dalam o epublik Indonesia dan kerukunan pengambilan keputusan nasional memilih dan dipilih mendahulukan kepentingan negara di o o membela diri atas kepentingan pribadi, kelompok, o dan golongan imunitas o melaksanakan peranan sebagi &akil o o protokoler rakyat dan &akil daerah. keuangan dan administrati". o
DPR &de2an !e"2ak#lan "ak5a$ HAK DPR FUNGSI MPR DP memiliki beberapa hak. 'nggota DP memiliki beberapa "ungsi. terdapat dalam Pasal 26' ayat #2%, antara lain al ini tercantum dalam Pasal 26' ayat #1% sebagai berikut. Undang-Undang Dasar 1945, antara lain / 1% Hak #n$e"!ela'# 78 berhak meminta 1% :ungsi legislasi 78 membentuk undangketerangan kepada pemerintah atas undang. kebiakan-kebiakan yang dibuatnya. 2% :ungsi anggaran 78 menyusun dan 2% Hak angke$ 89 melakukan penyelidikan menetapkan anggaran pendapatan -penyelidikan terhadap kebiakan belana negara #'P*0% kebiakan pemerintah yang bertentangan % :ungsi penga&asan 78 penga&asan dengan undang-undang. terhadap pelaksanaan Undang-Undang % Hak men5a$akan !enda!a$ 89 berhak Dasar 1945 menyatakan pendapat terhadap kebiakan-kebiakan pemerintah.
Ke2enangan DPR 1. pemegang kekuasaan membentuk undang-undangPa'al .)
2.
memberikan persetuuan kepada Presiden sehubungan dengan peraturan pemerintah yang ditetapkan Presiden sebagai pengganti undang-undang Pa'al ..
.
memberikan persetuuan kepada Presiden untuk menyatakan perang, perdamaian dan peranian dengan negara lain Pa'al ((
4.
memberikan pertimbangan kepada Presiden terkait dengan pengangkatan duta dan penempatan duta negara lain, memberi amnesti dan abolisi, ancangan undang-undang anggaran pendapatan dan belana negara Pa'al (/ a5a$ &.0 &/0 Pa'al (+ a5a$ &.0 Pa'al ./ a5a$ &.0 &/
5.
menerima hasil pemeriksaan keuangan negara dari *P( Pa'al ./ E a5a$ &.
;.
memilih anggota *P( Pa'al ./F a5a$ &(
.
memberikan persetuuan terhadap calon akim 'gung yang diusulkan (omisi )udisial Pasal .+A a5a$ &/
<.
memberikan persetuuan kepada Presiden terkait pemberhentian anggota yudisial Pa'al .+ B a5a$ &/
9. 16.
dengan
pengangkatan
dan
mengaukan tiga orang hakim konstitusi Pa'al .+:;;; a5a$ &/ mengusulkan pemberhentian Presiden dan! akil Presiden dan ketentuannya Pa'al 1A0 Pa'al 1B
De2an Pe"2ak#lan Dae"a% &DPD Fung'# DPD an$a"a la#n< mengaukan, membahas, dan melakukan penga&asan ataspelaksanaan undang-undang yang berkaitan dengan otonomi daerah, hubungan pusat dan daerah, TUGAS DAN WEWENANG DPD 1. mengaukan rancangan undang-undang yang berkaitan dengan otonomi daerah dan menga&asi pelaksanaannya Pa'al ..D
2.
memberikan pertimbangan kepada Presiden terhadap UU 'P*0 Pa'al ./
.
menerima hasil pemeriksaan keuangan negara dari *P( Pa'al ./ E
4.
memberikan pertimbangan kepada DP untuk memilih anggota *P( Pa'al ./F
Lem3aga Leg#'la$#4 menu"u$ UUD (*+, MPR Pa'al / #2% $aelis Permusya&aratan akyat melantik Presiden dan!atau akil Presiden #% $aelis Permusya&aratan akyat hanya dapat memberhentikan Presiden dan!atau akil Presiden dalam masa abatannya menurut Undang-Undang Dasar. Pa'al /1 #1% Usul perubahan pasal-pasal Undang-Undang Dasar dapat diagendakan dalam sidang $aelis Permusya&aratan akyat apabila diaukan oleh sekurang-kurangnya 1! dari umlah anggota $aelis Permusya&aratan akyat #2% +etiap usul perubahan pasal-pasal Undang-Undang Dasar diaukan secara tertulis dan ditunukkan dengan elas bagian yang diusulkan untuk diubah beserta alasannya. #% Untuk mengubah pasal-pasal Undang-Undang Dasar, sidang $aelis Permusya&aratan akyat dihadiri oleh sekurang-kurangnya 2! dari umlah anggota $aelis Permusya&aratan akyat DPR Pa'al .) #1% De&an Per&akilan akyat memegang kekuasaan membentuk undang-undang.
#2% +etiap rancangan undang-undang dibahas oleh De&an Per&akilan akyat dan Presiden untuk mendapat persetuuan bersama. #% =ika rancangan undang-undang itu tidak mendapat persetuuan bersama, rancangan undang-undang itu tidak boleh diaukan lagi dalam persidangan De&an Per&akilan akyat masa itu. Pa'al .. #2% Peraturan pemerintah itu harus mendapat persetuuan De&an Per&akilan akyat dalam persidangan yang berikut. #% =ika tidak mendapat persetuuan, maka peraturan pemerintah itu harus dicabut DPD Pa'al ..D #1% De&an Per&akilan Daerah dapat mengaukan kepada De&an Per&akilan akyat rancangan undang-undang yang berkaitan dengan otonomi daerah, hubungan pusat dan daerah, pembentukan dan pemekaran serta penggabungan daerah, pengelolaan sumber daya alam dan sumber daya ekonomi lainnya, serta perimbangan keuangan pusat dan daerah, serta yang berkaitan dengan perimbangan keuangan pusat dan daerah.333% #2% De&an Per&akilan Daerah ikut membahas rancangan undang-undang yang berkaitan dengan otonomi daerah hubungan pusat dan daerah pembentukan, pemekaran, dan penggabungan daerah pengelolaan sumber daya alam dan sumber daya ekonomi lainnya, serta perimbangan keuangan pusat dan daerah serta memberikan pertimbangan kepada De&an Per&akilan akyat atas rancangan undang-undang yang berkaitan dengan paak, pendidikan dan agama.333 % #% De&an Per&akilan Daerah dapat melakukan penga&asan atas pelaksanaan undangundang mengenai / otonomi daerah, pembentukan, pemekaran dan penggabungan daerah, hubungan pusat dan daerah, pengelolaan sumber daya alam dan sumber daya ekonomi lainnya, pelaksanaan anggaran pendapatan dan belana negara, paak, pendidikan, dan agama serta menyampaikan hasil penga&asannya itu kepada De&an Per&akilan akyat sebagai bahan pertimbangan untuk ditindaklanuti.333 % LEMBAGA EKSAMINATIF Badan Peme"#k'a Keuangan &BPK *P( merupakan badan yang bebas dan mandiri. • Dipilih oleh DP dengan memperhatikan pertimbangan DPD dan peresmiannya Pa'al • ./F *P( sebagai badan inspeksi bertugas memeriksa pengelolaan dan tanggung a&ab • tentang keuangan negara.
TUGAS DAN WEWENANG BPK *P( mempunyai tugas dan &e&enang yang sangat strategis, karena menyangkut aspek yang berkaitan dengan sumber dan penggunaan anggaran serata keuangan negara yaitu / 1. $emeriksa tanggung a&ab keuangan negara dan memberitahukan hasil pemeriksaan kepada DP, DPD, dan DPD. 2. $emeriksa semua pelaksanaan 'P*0. . $emeriksa tanggung a&ab pemerintah tentang keuangan negara.Pa'al ./
FUNGSI BPK Dari tugas dan &e&enang tersebut, *P( mempunyai tiga "ungsi pokok, yakni / 1. Fungsi Operatif / yaitu melakukan pemeriksaan , penga&asan, dan penelitian atas penguasaan dan pengurusan keuanga negara. 2. Fungsi Yudikatif / yaitu melakukan tuntutan perbendeharaan dan tuntutan ganti rugi terhadap pega&ai negeri yang perbuatannya melanggar hukum atau melalaikan ke&aibannya, serta menimbulkan kerugian bagi negara. . Fungsi Rekomendatif / yaitu memberikan pertimbangan kepada pemerintah tentang pengurusan keuangan negara.
Lem3aga Ek'am#na$#4 menu"u$ UUD (*+, Pa'al ./ 5% *ah&a untuk memeriksa tanggung a&ab tentang (euangan 0egara diadakan suatu *adan Pemeriksa (euangan yang peraturannya ditetapkan dengan Undang-Undang. Pa'al ./F #1% 'nggota *adan Pemeriksa (euangan dipilih oleh De&an Per&akilan akyat dengan memperhatikan pertimbangan De&an Per&akilan Daerah dan diresmikan oleh Presiden. #2% Pimpinan *adan Pemeriksa (euangan dipilih dari dan oleh anggota.
1. 2. .
Lem3aga Yud#ka$#4 Ma%kama% Agung &MA >U?'+ D'0 @@0'0? $' mengadili pada tingkat kasasi dan mengui peraturan perundang-undangan & Pa'al .+: a5a$ (
memberikan pertimbangan kepada Presiden terkait dengan pemberian grasi dan rehabilitas& Pa'al (+ a5a$ , mengaukan tiga anggota hakim konstitusi & Pa'al .+: a5a$ / Ma%kama% K=n'$#$u'# &MK salah satu lembaga negara yang melakukan kekuasaan kehakiman yang merdeka • untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan. mempunyai 9 orang anggota hakim konstitusi yang ditetapkan dengan (eputusan Presiden. • +usunan $ahkamah (onstitusi terdiri atas seorang ketua merangkap anggota, seorang &akil • ketua merangkap anggota, dan orang anggota hakim konstitusi. (etua dan &akil ketua dipilih dari dan oleh hakim konstitusi untuk masa abatan tahun. • akim konstitusi selama 5 tahun dan dapat dipilih kembali untuk satu kali masa abatan • berikutnya.
1.
TUGAS DAN WEWENANG MK mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersi"at "inal untuk mengui undang-undang terhadap UUD & Pa'al .+: a5a$ (
2.
memutuskan sengketa ke&enangan lembaga negara yang ke&enangannya diberikan oleh UUD
.
memutuskan pembubaran partai politik
4.
memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum
5.
&aib memberikan putusan atas pendapat DP mengenai dugaan pelanggaran oleh Presiden dan akil Presiden epublik Indonesia menurut UUD. & Pa'al .+: .
;.
menerima pengauan usul pemberhentian Presiden dan! akil Presiden dari DP untuk ditindak lanut & Pa'al 1B a5a$ , K=m#'# Yud#'#al merupakan lembaga negara yang bersi"at mandiri dan dalam pelaksanaan &e&enangnya • bebas dari campur tangan atau pengaruh kekuasaan lainnya. $emiliki orang anggota yang terdiri atas ketua dan &akil ketua yang merangkap anggota • serta 5 anggota. Dipilih oleh presiden dengan persetuuan DP • untuk masa abatan 5 tahun dan dapat dipilih kembali untuk satu kali masa abatan • berikutnya. TUGAS KY 1. $engusulkan Pengangkatan akim 'gung, dengan tugas utama/ $elakukan penda"taran calon akim 'gung • $elakukan seleksi terhadap calon akim • 'gung $enetapkan calon akim 'gung dan • $engaukan calon akim 'gung ke DP. •
2. $enaga dan $enegakkan (ehormatan, (eluhuran $artabat +erta Perilaku akim, dengan tugas utama/ $enerima laporan pengaduan masyarakat • tentang perilaku hakim, $elakukan pemeriksaan terhadap dugaan • pelanggaran perilaku hakim, dan $embuat laporan hasil pemeriksaan berupa • rekomendasi yang disampaikan kepada $ahkamah 'gung dan tindasannya disampaikan kepada Presiden dan DP. embaga )udikati" menurut UUD 1945 Ma%kama% Agung &MA Pa'al .+A
WEWENANG KY 1. &e&enang () mengusulkan calon akim 'gung Pa'al .+A a5a$ /
2.
&e&enang () terkait dengan pengangkatan hakim agung dan mempunyai &e&enang lainnya Pa'al .+ B a5a$ +
#1% $ahkamah 'gung ber&enang mengadili pada tingkat kasasi, mengui peraturan perundang-undangan di ba&ah undang-undang terhadap undang-undang, dan mempunyai &e&enang lainnya yang diberikan oleh undang-undang. Pa'al (+ #5% Presiden memberi grasi dan rehabilitasi dengan memperhatikan pertimbangan $ahkamah agung. Pa'al .+: #% $ahkamah (onstitusi mempunyai sembilan orang anggota hakim konstitusi yang ditetapkan oleh Presiden, yang diaukan masing-masing tiga orang oleh $ahkamah 'gung, tiga orang oleh De&an Per&akilan akyat, dan tiga orang oleh Presiden. Ma%kama% K=n'$#$u'# &MK Pa'al 1B #4% $ahkamah (onstitusi &aib memeriksa, mengadili, dan memutus dengan seadil-adilnya terhadap De&an Per&akilan akyat tersebut paling lama sembilan puluh hari setelah permintaan De&an Per&akilan akyat itu diterima oleh $ahka mah (onstitusi. #5% 'pabila $ahkamah (onstitusi memutuskan bah&a Presiden dan!atau akil Presiden terbukti melakukan pelanggaran hukum berupa pengkhianatan terhadap negara, korupsi, penyuapan, tindak pidana berat lainnya, atau perbuatan tercela dan!atau terbukti bah&a Presiden dan!atau akil Presiden tidak lagi memenuhi syarat sebagai Presiden dan!atau &akil Presiden, De&an Per&akilan akyat menyelenggarakan sidang paripurna untuk meneruskan usul pemberhentian Presiden dan!atau akil Presiden kepada $aelis Permusya&aratan akyat. Pa'al .+: #1% $ahkamah (onstitusi ber&enang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersi"at "inal untuk mengui undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar, memutus sengketa ke&enangan lembaga negara yang ke&enangannya diberikan oleh Undang-Undang Dasar, memutus pembubaran partai politik dan memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum. #2% $ahkamah (onstitusi &aib memberikan putusan atas pendapat De&an Per&aklian akyat mengenai dugaan pelanggaran oleh Presiden dan!atau akil Presiden menurut Undang-Undang Dasar K=m#'# Yud#'#al Pa'al .+B #1% (omisi )udisial bersi"at mandiri yang ber&enang mengusulkan pengangkatan hakim agung dan mempunyai &e&enang lain dalam rangka menaga dan menegakkan kehormatan, keluhuran martabat, serta perilaku hakim. #2% 'nggota (omisi )udisial harus mempunyai pengetahuan dan pengalaman di bidang hukum serta memiliki integritas dan kepribadian yang tidak tercela. #% 'nggota (omisi )udisial diangkat dan diberhentikan oleh Presiden dengan persetuuan De&an Per&akilan akyat. #4% +usunan, kedudukan, dan keanggotaan (omisi )udisial diatur dengan undang-undang. Pa'al .+A (3) Aalon akim 'gung diusulkan (omisi )udisial kepada De&an Per&akilan akyat untuk mendapatkan persetuuan dan selanutnya ditetapkan sebagai hakim agung oleh Presiden.
