PENDAHULUAN
Ketersediaan dan biaya untuk parkir adalah pertimbangan yang sangat penting bagi seseorang untuk memutuskan bagaimana cara melakukan perjalanannya, apakah menggunakan kendaraan pribadi atau kendaraan umum. Meningkatnya pertumbuhan ekonomi di kota Jakarta memberikan dampak bagi peningkatan kepemilikan kendaraan. Selain itu, penyediaan angkutan umum yang tidak memadai terkait aksesibilitas dan mobilitas menyebabkan masyarakat cenderung memilih kendaraan pribadi sebagai moda transportasi primer. Tingkat kepemilikan kendaraan yang tinggi menimbulkan masalah lalu lintas terkait kemacetan dan parkir.
Keberadaan parkir On Street timbul akibat adanya Demand masyarakat pada lokasi tersebut sebagai tempat perdagangan, perkantoran, pendidikan, pusat perbelanjaan dan lain-lain yang belum didukung tersedianya parkir Off Street. Hal ini dapat menimbulkan kemacetan jika kondisi jalan di depannya memiliki volume lalu lintas yang tinggi. Dalam upaya menangani masalah parkir, Pemprov DKI Jakarta membentuk Unit Pengelola Perparkiran dibawah Dinas Perhubungan Provinsi DKI Jakarta melalui Pergub No. 110 Tahun 2010. Studi masalah parkir di kota Jakarta yang dilakukan oleh UP.Perparkiran bersama Konsultan independen menunjukkan bahwa parkir On Street rawan terjadi kebocoran pendapatan akibat cara pembayaran langsung yang tidak transparan dan akuntabel.
Seiring bertambahnya jumlah kendaraan dan fasilitas parkir terutama Off Street, berdasarkan catatan pendapatan sektor perparkiran yaitu Pajak Parkir dan Retribusi Parkir dalam 3 tahun terakhir cenderung mengalami peningkatan : Pajak Parkir tahun 2011-2013 berturut-turut sebesar 157.3 M, 210 M dan 314 M sedangkan Retribusi Parkir berturut-turut sebesar 21.8 M, 24.37 M dan 25.43 M. Total pendapatan berturut-turut 179.1 M, 234.37M dan 339.43 M. Terlihat bahwa kontribusi Retribusi Parkir mengalami penurunan dari 13% di tahun 2011 menjadi hanya 8% di tahun 2013. Hal ini dapat disebabkan kenaikan Pajak Parkir sebagai dampak penyesuaian tarif parkir Off Street tahun 2012 sesuai dengan Pergub No. 120 Tahun 2012 sedangkan tarif Retribusi Parkir masih masih sesuai dengan Perda No. 1 Tahun 2006. Selain itu, pemungutan Retribusi Parkir belum dapat dilakukan secara progresif karena masih menggunakan sistem konvensional yaitu penggunaan karcis sebagai alat pembayaran. Di sisi lain, salah satu penyebab tingginya kebocoran yang terjadi ialah sistem parkir On Street yang tidak terorganisir. Untuk itu, diperlukan kebijakan baru terkait solusi pengelolaan parkir On Street yang lebih efisien yaitu dengan menerapkan sistem elektronik parkir meter.
ISI
Menurunnya kontribusi sektor perparkiran disebabkan oleh tingginya kebocoran pendapatan Retribusi Parkir On Street. Akibatnya, semakin banyak pemungut parkir On Street liar. Dengan masih menggunakan sistem transaksi pembayaran tunai, kerap kali dimanfaatkan oleh oknum instansi tertentu hingga preman untuk mendapatkan uang untuk kepentingan pribadi. Pengawasan dan Pengendalian operasional parkir On Street oleh UP.Perparkiran juga tidak berjalan dengan baik, hal ini dikarenakan jumlah SDM yang terbatas serta sarana dan prasarana yang relatif kurang.
Kondisi sistem pengelolaan parkir On Street belum terorganisir. Pemungutan dilakukan oleh juru parkir yang umumnya berstatus pegawai dan berseragam lengkap dari UP.Perparkiran. Namun, akibat keterbatasan jumlah SDM, para juru parkir akan dibantu oleh pembantu juru parkir yang terkadang perekrutannya tidak terkoordinasi dengan kantor pusat UP.Perparkiran. Bahkan pada lokasi-lokasi tertentu, pengelolaan parkir terkadang diserahkan kepada pihak lain atau dengan kata lain diperjualbelikan kepada orang lain. Hanya bermodalkan seragam yang mudah dibeli pada pusat konveksi pakaian seragam seperti di Senen, oknum perseorangan atau ormas dapat melakukan pemungutan retribusi dengan mudahnya. Lemahnya regulasi terkait mekanisme pengelolaan parkir On Street menjadikan SOP tidak berjalan dengan baik dan penegakan denda parkir liar menjadi tidak jelas
Sebagai bentuk upaya pembenahan manajemen pengelolaan parkir On Street oleh UP.Perparkiran dilakukan perencanaan pengelolaan parkir dengan menggunakan teknologi yang berbasis teknologi informasi yaitu alat parkir meter.
Alat parkir meter telah lama digunakan oleh kota-kota besar dunia sebagai alat pengelolaan parkir On Street. Saat ini, di Indonesia alat tersebut telah diujicoba di kota Bandung.
Dengan cara ini, pengguna diharuskan aktif mendatangi alat parkir meter untuk transaksi pembayaran. Pengguna jasa parkir harus membawa uang tunai berupa koin sebagai alat pembayaran. Dengan sistem ini, pendapatan yang diterima pada alat parkir meter akan terdata secara real time oleh server pada kantor pusat UP.Perparkiran. Alat ini dilengkapi dengan CCTV untuk mengontrol operasional lapangan. Selain itu, alat ini didesain tahan terhadap berbagai macam cuaca atau bentuk vandalisme.
Skema Operasional ditunjukkan pada gambar berikut :
Skema Penyetoran ditunjukkan pada gambar berikut :
Tarif parkir untuk mobil per jam sebesar Rp. 5000 dan tarif parkir untuk motor per jam sebesar Rp. 2000.
Berikut ini adalah analisis SWOT terhadap sistem pengelolaan parkir On Street dengan alat elektronik Parkir Meter :
Strengths
Transparasi : Juru parkir tidak lagi memegang uang secara tunai karena semua transaksi pembayaran parkir menggunakan alat parkir meter yang diawasi oleh operator dan terdapat CCTV
Akuntabel : Semua setoran pemasukan parkir pada setiap alat parkir meter dapat dimonitor melalui koneksi jaringan internet atau online secara real time yang berhubungan langsung dengan UP.Perparkiran
Mudah untuk memonitor : Dengan menggunakan teknologi berbasis teknologi informasi, semua proses operasional parkir On Street dapat terawasi. Tersedianya juru parkir dapat membantu pengawasan untuk melakukan pengecekan terhadap kendaraan yang telah melewati masa waktu berparkir. Pengguna jasa parkir yang melewati masa waktu berparkir akan diberikan karcis tilang dan harus membayar selisih biaya parkir pada alat parkir meter
Peningkatan kualitas pelayanan : sebelum ditempatkan alat parkir meter, UP.Perparkiran memperbaiki infrastruktur SRP On Street seperti pengaspalan kembali jika diperlukan, pembuatan marka, pemasangan rambu parkir yang lebih modern serta dilengkapi alat CCTV sehingga lokasi tampak terlihat rapi
Desain berkualitas : alat parkir meter memiliki bahan dasar yang tahan terhadap segala cuaca serta aksi vandalisme, tidak membutuhkan listrik regular dan dapat termonitor secara langsung bila terjadi kerusakan
Weaknesses
Harga alat parkir meter relatif mahal
Transaksi menggunakan koin : masyarakat umumnya lebih cenderung memiliki uang kertas dibanding uang koin dengan alasan lebih ringan dan mudah dibawa juga disimpan. Untuk ke depannya, pihak operator dari UP.Perparkiran akan mengembangkan sistem yang terintegrasi dengan lembaga keuangan seperti kartu atm (debit) atau kartu kredit maupun smart electronic card semacam e-money atau Flazz.
Kurangnya sosialisasi : memperluas kegiatan sosialisasi kepada stakeholder yang terlibat dan terkena dampak penggunaan alat parkir meter tentang prosedur operasional dan peran penggunaan alat untuk menciptakan pengelolaan parkir On Street yang transparan dan akuntabel. Komunikasi publik melalui berbagai macam media seperti media cetak (Koran dan majalah), media visual (televisi), radio dan media online dapat membantu proses penyebaran informasi kepada masyarakat luas tentang keberadaan alat parkir meter pada area-area perubahan
Opportunitiy
Dapat terkoneksi dengan ITS, secara tidak langsung pengoperasian alat parkir meter dapat menghasilkan data lalu lintas di wilayah alat parkir meter ditempatkan
Dari segi keamanan, CCTV juga terkoneksi dengan kepolisian, hal ini untuk mengantisipasi jika terjadi aksi vandalisme
Threats
Vandalisme dari oknum perseorangan atau instansi yang masih menginginkan sistem pengelolaan parkir On Street yang lama
KESIMPULAN
Manajemen pengelolaan parkir merupakan instrument penting dalam pengendalian lalu lintas dan merupakan salah satu alternatif penyelesaian masalah kemacetan. Oleh karena itu perlu sistem pengawasan dan pengelolaan parkir On Street yang efisien. Penggunaan alat parkir meter dalam pengelolaan parkir On Street akan menguntungkan jika ditinjau dari berbagai aspek berikut ini :
Aspek keuangan : penggunaan alat parkir meter secara efektif fapat mengurangi kebocoran pendapatan retribusi parkir sehingga dapat meningkatkan PAD retribusi parkir On Street.
Aspek kelembagaan : dapat memperbaiki kualitas operasional pelayanan perparkiran serta kualitas pengawasan jalannya operasional parkir On Street
Aspek lingkungan : dapat mengurangi parkir liar sehingga dapat mengurangi kemacetan lalu lintas
Diharapkan pengelolaan parkir On Street dengan menggunakan alat parkir meter dapat dilaksanakan pada wilayah parkir On Street lainnya di seluruh Provinsi DKI Jakarta.Oleh karena penggunaan alat parkir meter dalam dapat memberikan dampak terhadap stakeholder terkait, maka perlu dilakukan sosialisasi yang tepat dan efektif terhadap :
Pengguna jasa parkir : sosialisasi SOP penggunaan alat parkir meter yang membutuhkan peran aktif masyarakat.
Pegawai eksisting UP.Perparkiran : sosialisasi tindaklanjut pegawai eksisting bersama dengan operator baru.
Para pemilik gedung : sosialisasi benefit yang didapat dengan adanya alat parkir meter seperti perbaikian lingkungan menjadi lebih modern dan rapi dan potensi kenaikan pegunjung.
Instansi pemerintahan lainnya : sosialisasi koordinasi dengan UP. Perparkiran untuk menyelesaikan potensi dampak negatif yang timbul akibat penggunaan alat parkir meter.
REFERENSI
Peraturan Gubernur Provinsi DKI Jakarta Nomor 64 Tahun 2011 tentang Perubahan atas Pergub No. 110 tahun 2010 Tempat Parkir Umum di Lokasi Milik Pemerintah Daerah, 2011
Peraturan Gubernur Provinsi DKI Jakarta Nomor 120 Tahun 2012 tentang Biaya Parkir tentang Biaya Parkir pada Penyelenggaraan Fasilitas Parkir Untuk Umum di Luar Badan Jalan, 2012
Peraturan Daerah Provinsi DKI Jakarta Nomor 5 tahun 2012 tentang Perparkiran, 2012 ITDP, Modern Parking Management, 2013
Sunardi M. Sinaga STP, MM. Penerapan Sistem Elektronik Parkir Meter Dalam Upaya Peningkatan Retribusi Parkir On Street Pada Unit Pengelola Perparkiran Dishub Provinsi DKI Jakarta
Safitri, Benita.2012. Pengelolaan Parkir On Street Oleh Unit Pengelola Perparkiran DKI Jakarta (Studi Kawasan Parkir On Street Melawai, Jakarta Selatan). Skripsi FISIP Universitas Indoensia.
Materi Kuliah 6. Perencanaan dan Kebijakan Transportasi : Decision Tool Analysis, SWOT Analysis. Teknik Sipil Universitas Indonesia.
REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA. Parkir Meter Berlaku, Pendapatan Parkir DKI Jakarta Meningkat
JAKARTA, KOMPAS.com. Cara Gunakan Mesin Meter Parkir di Jalan Sabang
Perencanaan dan Kebijakan Transportasi
Sistem Pengelolaan Parkir On Street dengan alat elektronik Parkir Meter
5
[Type the company name]
[Type the document title]
