Pesatnya perkembangan Informasi, Komunikasi, dan Transportasi merupakan tandatanda tanda tanda semakin mengglobalnya dunia. Pemerintah Indonesia yang memahami hal tersebut telah mengambil keputusan untuk memberikan otonomi daerah, dimana
pemerintah daerah dapat mengatur daerahnya masing-masing. Peran Pemerintah daerah daerah jaga sangat diperluka diperlukan n guna
mengetah mengetahui ui dana yang diperlukan diperlukan , karena karena
pemerintah daerahlah yang mengetahui kondisi
daerahnya, guna untuk meningkatkan
semua sector pembangunan.
Pemerintah Daerah diberikan kebebasan dalam merancang dan melaksanakan anggaran perencanaa anggaran perencanaan n dan Belanja Daerah dan juga untuk menggali sumber-sumber sumber-sumber keuangan daerah berdasarkan Undang-Undang No.34 Tahun 2000. Salah satu cara yang ditempuh adalah dengan meningkatakan meningkatakan pendapatan pendapatan asli daerah yang bersumber bersumber dari pajak daerah, hasil perusahaan milik daerah, dan hasil pengelolaan kekayaan milik daerah yang dipisahkan. Dan penerimaan asli daerah salah satunya berasal dari pajak parkir.
Pajak parkir merupakan salah satu factor yang mendukung Pendapatan Asli Daerah. Dapat dilihat dari pendapatan pajak parkir yang diterima selalu meningkat setiap tahunnya. Dan akan berpengaruh terhadap Pendapatan Asli Daerah tersebut.
Pendahuluan Latar Belakang Pesatnya perkembangan informasi, komunikasi, dan transportasi dalam kehidupan manusia di segala bidang khususnya bidang ekonomi dan perdagangan merupakan tanda-tanda bahwa semakin mengglobalnya dunia. Pemerintah Indonesia yang memahami hal tersebut telah mengambil keputusan untuk memberikan otonomi daerah yaitu dimana pemerintah daerah dapat mengatur daerahnya masing-masing. Keputusan yang diambil oleh pemerintah Indonesia supaya pemerintah daerah dapat lebih
memajukan
daerahnya,
pemerintah
pusat
memberikan
subsidi
untuk
pembangunan pemerintah daerah. Subsidi ini diberikan berdasarkan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang sumber utamanya didapatkan dari pajak. Pajak bermanfaat sekali bagi pambangunan nasional dan pembangunan daerah. Hasil pungutan pajak tidak saja berfungsi sebagai sumber dana dari pemerintah untuk membiayai
pengeluaran-pengeluaran
Negara melainkan juga sebagai alat untuk
mengatur atau melaksanakan kebijakan pemerintah dalam bidang sosial dan ekonomi. Dalam rangka meningkatkan semua sektor pembangunan yang telah dilaksanakan agar dapat berjalan sesuai dengan rencana serta dalam menaikan taraf hidup masyarakat dan untuk mendukung program pemerintah agar terlaksana secara berkesinambungan, pemerintah membutuhkan dana yang cukup besar. Peran pemerintah daerah juga sangat diperlukan guna mengetahui dana yang diperlukan untuk meningkatkan pembangunan daerahnya karena pemerintah daerahlah yang lebih mengetahui kondisi daerahnya.
Upaya meningkatkan kontribusi dana antara pembangunan daerah yang satu dengan pembangunan daerah yang lainnya dilakukan sesuai dengan kondisi daerah yang bersangkutan. Pemerintah daerah diberi kebebasan dalam merancang dan melaksanakan Anggaran Perencanaan dan Belanja Daerah, pemerintah daerah juga diberi kebebasan untuk menggali sumber-sumber keuangan daerah beredasarkan Undang-Undang No. 34 Tahun 2000, tentang pajak daerah dan kontibusi daerah sebagai penyesuaian dan penyempurnaan, Undang-Undang No. 18 tahun 1997, tentang pajak daerah dan kontribusi daerah berhubungan dengan berlaku Undang-Undang No. 22 tahun 1999 tentang Pemerintah Daerah.
Pemerintah dearah harus menggunakan dana yang dimiliki seefisien mungkin haruslah bermanfaat bagi masyarakat luas khususnya bagi semua lapisan
masyarakat yang adil dan makmur. Salah satu cara yang ditempuh adalah dengan meningkatkan pendapatan asli daerah yang bersumber dari pajak daerah, hasil
perusahaan milik daerah, dan hasil pengelolaan
kekayaan milik daerah yang
dipisahkan. Pendapatan asli daerah yang sah sesuai dengan pasal 3 Undang-Undang No. 25 tahun 1999 tentang perimbangan keuangan antara pemerintah pusat dengan pemerintah daerah. Pajak dibebankan kepada masyarakat oleh
pemerintah, hal ini merupakan
kebijakan dari pemerintah sehingga perlu dijaga agar kebijakan tersebut dapat memberikan beban yang adil sejalan dengan system perpajakan Indonesia. Pemerintah pusat dalam pemungutan pajak daerah hanya berperan untuk menjaga dan mengawasi. Hal ini berdasarkan undang-undang otonomi daerah dan pajak daerah yang
berasal dari Negara yang berdasarkan undang-undang perimbangan keuangan antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah. Penerimaan
daerah salah satunya adalah dari pajak parkir. Pajak parkir
diharapkan dapat memiliki peranan yang berarti dalam pembiayaan pembangunan daerah. Sebagaimana diketahui bahwa parkir adalah jenis usaha penjualan jasa pelayanan yang mempunyai keterkaitan sangat erat dan saling menunjang dengan
dunia perdagangan yang menghasilkan penerimaan
daerah. Parkir pada saat ini
sangatlah diperlukan kerena untuk menjaga keamanan kendaraan.
Bukan hanya
untuk menjaga keamanan saja tetapi juga untuk keteraturan dan kenyamanan suatu tempat.
Pengelola atau penyelenggara parkir
haruslah menjamin keamanan dan
kenyamanan bagi konsumen parkir. Konsumen yang datang ke pusat perbelanjaan
dan pertokoan dengan menggunakan kendaraan
pribadi pastilah memerlukan
tempat untuk menitipkan kendaraan mereka. Parkir menjadi salah satu sarana yang menunjang pusat perbelanjaan tersebut, maka pemerintah daerah menetapkan pajak parkir. Berdasarkan uraian tersebut diatas kami akan membahas kontribusi yang telah diberikan oleh tindak penagihan pajak optimalisasi penerimaan pajak, serta
hambatan yang mungkin timbul dalam praktik penagihan pajak tersebut. Atas dasar
uraian tersebut diatas maka kami akan member i judul pada kamian ini adalah “
Pelaksanaan Pemungutan Pajak
Parkiran dalam Rangka Penerimaan
Daerah di Wilayah Kota Sungai Penuh Landasan Teori Pengertian pajak menurut andriani : “ Pajak adalah iuran kepada Negara yang dipaksakan yang terhutang oleh yang wajib membayarnya menurut peraturan-paraturan yang tidak dapat mendapatkan prestasi kembali yang langsung dapat ditunjuk dan yang digunakannya adalah untuk biayai pengeluaran umum yang berhubungan dengan tugas Negara dan untuk menyelenggarakan pemerintah “ Adapun pengetian pajak yang dikemukakan oleh SI.Djajadiningrat yang dikutip dalam munawir adalah : “ Pajak sebagai kewajiban menyerahkan sebagian daripada kekayaan kepada Negara disebabkan sesuatu keadaan, kejadian dan perbuatan yang memberikan kedudukan tertentu, tetapi bukan sebagai hukuman menurut peratuaran yang ditetapkan oleh pemerintah serta dapat dipaksakan, tanpa ada jasa timbal balik dari Negara
secara langsung, untuk memelihara
kepentingan umum” (2001:5)
Pengelompokan Pajak Pajak dapat dikelompokan menjadi 3 kelompok, yaitu : ( Waluyo dan Wirawan, 2003 ) 1. Menurut golongannya : a. Pajak langsung.
b. Pajak tidak langsung. 2. Menurut sifatnya :
a. Pajak subjektif b.
Pajak Objektif
3. Menurut lembaga pemungutannya : a. Pajak pusat.
b. Pajak daerah Sistem Pemungutan Pajak Pada system pemungutan pajak dapat dibagi dalam tiga system, yaitu : ( Mansur dan Wardoyo, 2004 )
a. Official Assesment System
b. Self Assesment System c. With Holding System
Fungsi Pajak Sebagaimana telah diketahui cirri-ciri yang melekat pada pengertian pajak terdapat adanya fungsi yaitu ( Waluyo dan Wirawan, 2003:-67 ) a. Fungsi Penerimaan ( Budgetair ) b. Fungsi Mengatur ( Reguleren )
Pengertian Pajak Parkiran
Pengertian pajak parkiran menurut Undang-undang No. 34 Tahun 2000 sebagai pengganti dari Undang-undang No. 18 tahun 1997, tentang pajak daerah dan retribusi daerah, adalah sebagai berikut: Pajak parkiran adalah pajak yang dikenakan atas penyelenggaraan tempat parkiran ditepi jalan oleh orang pribadi atau badan, baik yang disediakan berkaitan dengan pokok usaha
maupun yang disedikan sebagai suatu usaha, termasuk
penyediaan tempat penitipan kendaraan bermotor yang memungut bayaran.
Pengenaan pajak parkiran tidak mutlak ada pada seluruh
daerah kabupaten atau kota
yang ada di Indonesia.
Sedangkan menurut peraturan daerah tentang retribusi parkir kota Sungai Penuh Pasal 2
tahun 2010, Dengan nama Retribusi Parkir di Tepi Jalan Umum di
pungut Retribusi sebagai pembayaran atas pelayanan penyediaan tempa
t parkir
di tepi jalan umum.
Dasar Tarif dan Perhitungan Pengenaan Pajak Parkiran
a. Dasar Pengenaan Pajak Parkiran Dasar Pengenaan Pajak parkiran adalah jumlah pembayaran atau yang seharusnya dibayar untuk pemakaian tempat parkir. Dasar pengenaan pajak didasarkan pada klasifikasi tempat parkiran, daya tampung, dan frekuensi kendaraan bermotor.
b.Tarif Pajak Parkiran
struktur tarif retribusi parkir digolongkan berdasarkan tingkat kepadatan parkir di tepi jalan umum, dan diatur verdasarkan jumlah rata-rata kendaraan yang parkir dibandingkan dengtan kapasitas tempat parkir ditepi jalan umum dan harihari tertentu adapun struktur dan besarnya tarif ditetapkan sebagai berikut : JENIS KENDARAAN •
Sedan, Jeep, Mini Bus, Pick Up,
TARIF •
dan sejenisnya •
Bus, Truck, dan kendaraan besar
Sepeda Motor
1.500,-
/
sekali
parkir
/
sekali
parkir
/
sekali
parkir
,..................... •
lainnya •
Rp.
Rp.
3.000,-
,..................... •
Rp.
1.000,-
,.....................
Metodologi Penelitian Objek Penelitian Masyarakat sekarang banyak yang memiliki kendaraan bermesin, mereka bepergian menggunakan menggunakan kendaraan untuk lebih memudahkan mereka. Apabila mereka ingin bepergian ketempat umum mereka pasti akan menitipkan kendaraan mereka ditempat yang telah disediakan oleh pemilik tempat umum tersebut. Penyediaan tempat penitipan kendaraan tersebut membuat masyarakat lebih leluasa dan nyaman. Tempat penitipan tersebut biasanya menarik atau memungut biaya. Biaya
pemungutan tersebut digunakan oleh pemiliknya untuk lebih
memajukan tempatnya.
Melihat potensi tersebut pemerintah daerah membuat peraturan daerah tentang pajak dan retribusi daerah. Pemegang usaha harus meminta izin untuk mendirikan
suatu tempat untuk sarana umum. Biaya pemungutan biaya tersebut dapat sepenuhnya dimanfaatkan oleh pemilik usaha. Tahun 2001 keluarlah peraturan daerah tentang pajak daerah No.16 tentang pajak parkir. Seluruh pemilik usaha yang mempunyai usaha tempat penitipan kendaraan dikenakan pajak sebesar 15%, mereka harus menghitung, membayar,
menyetorkan sendiri. Hal inilah yang mendasari sejarah pajak parkir.
Objek Pajak Parkir Objek pajak parkiran adalah Penyelenggaraan tempat parkiran ditepi badan jalan, baik yang disediakan sebagai suatu usaha termasuk penyediaan tempat penitipan kendaraan bermotor dan garasi kendaraan bermotor yang memungut bayaran. Seperti : a. Pelataran dan atau taman-taman parkir. b. Gedung-gedung dan atau bangunan dan pusat perbelanjaan yang menyediakan fasilitas parkir. c. Penyediaan suatu tempat parkir yang disediakan oleh perorangan dan atau badan hukum untuk fasilitas hukum mereka. Menurut Peraturan Daerah kota Sungai Penuh No. 13 Tahun 2010 Objek pajak parkir adalah : “Setiap pelayanan parkir yang disediakan dengan memungut bayaran sacara langsung”.
4.4 Ketentuan Tarif Berdasarkan
Undang-undang
No. 34
tahun 2000
tentang
pemerintah
Daerah dan Peraturan Daerah No. 13 tahun 2010 tantang pajak parkir menyatakan
dari dari jumlah
bahwa tarif untuk pajak parkir ditetapkan sebesar
pembayaran . tarif parkir dikenakan atas
banyaknya kendaraan yang dititipkan oleh
pemiliknya di suatu objek parkir. Mengenai besarnya pajak yang terutang dapat dihitung dengan cara mengalikan tarif pajak parkir yaitu 15% dengan satu kendaraan perjam. Tarif ini diberlakukan sama untuk setiap objek parkir. Contoh tarif pajak parkir di suatu pusat perbelanjaan sebesar Rp. 1.000,-, untuk setiap setiap kendaraan sepeda motor . Cara perhitungan pajak yang didapatkan oleh Dinas Pendapatan Daerah untuk satu mobil perjamnya adalah :
JENIS KENDARAAN •
TARIF
Sedan, Jeep, Mini Bus, Pick Up,
•
dan sejenisnya •
1.500,-
/
sekali
parkir
/
sekali
parkir
/
sekali
parkir
,.....................
Bus, Truck, dan kendaraan besar
•
lainnya •
Rp.
Rp.
3.000,-
,.....................
Sepeda Motor
•
Rp.
1.000,-
,.....................
4.5 Rangkuman Hasil penelitian yang telah diuraikan oleh kami adalah Dinas ________ didirikan menurut undang-undang No. 32 tahun 2004 tentang pemerintah daerah, pemerintah diberikan otonomi yaitu pemerintah diberikan otonomi yaitu kekuasaan yang
diberikan untuk mengatur dan Undang-undang
No.33
tahun
mengurus 2004
kepentingan
daerah
itu
sendiri.
tentang perimbangan keuangan antara
pemerintah pusat dan daerah , menjelaskan bahwa pemerintah daerah berhak mengatur keuangannya sendiri. Tiap tahunnya pajak daerah terus meningkat, dilihat dari realisasi yang didapatkan jauh lebih besar dari rencana penerimaan pendapatan daerah. Pajak parkir merupakan
salah satu pajak daerah. System pemungutan pajak parkir adalah self assessment.
Apabila wajib pajak parkir telat membayar maka akan dikenakan sanksi berupa 2% perbulannya. Adapun factor-faktor yang mempengaruhi pajak parkir adalah : 1. Wajib pajak yang telat membayar. 2. Wajib pajak yang telah membayar tetapi tidak menyetorkan.
Adapun upaya-upaya untuk meningkatkan dan untuk mengatasi hambatanhambatan tersebut adalah : a. Segi penerimaan, dengan melakukan penyuluhan tentang pajak daerah terutama pajak parkir. Pemeriksaan juga salah satu cara untuk meningkatkan penerimaan.
b. Segi Kebijakan, Dalam segi kebijakan yang antara lain Undang-undang, pemerintah agar senantiasa melaksanakan pembagian wewenang dan pengaturan hubungan pemerintah pusat dan daerah. c. Melakukan Pendataan dan Pemeriksaan Wajib Pajak Parkir.
KESIMPULAN DAN SARAN 5.1 Kesimpulan Berdasarkan uraian pada bab sebelumnya, maka kami mengambil kesimpulan sebagai berikut : 1.
Bidang Pendapatan kota Sungai Penuh sebagai organisasi yang efisien dan
efektif dalam mengelola pendapatan daerah, terutama tentang perpajakan.
2. System pemungutan pajak parkir menggunakan system self assessment, yaitu wajib pajak parkir menghitung, membayar dan menyetorkan langsung. 4. Adapun factor-faktor yang mempengaruhi pajak parkir adalah :
1. Wajib pajak yang telat membayar. 2. Wajib pajak yang telah membayar tetapi tidak menyetorkan. 3. Wajib pajak yang seharusnya sudah dapat dinyatakan sebagai wajib pajak tetapi wajib pajak tersebut tidak melapor.
5. upaya-upaya untuk meningkatkan dan untuk mengatasi hambatan-hambatan tersebut adalah : a. Segi penerimaan, dengan melakukan penyuluhan tentang pajak daerah terutama pajak parkir. Pemeriksaan juga salah satu cara untuk meningkatkan penerimaan.
b. Segi Kebijakan, Dalam segi kebijakan yang antara lain Undang-undang, pemerintah agar senantiasa melaksanakan pembagian wewenang dan pengaturan hubungan pemerintah pusat dan daerah. c. Melakukan Pendataan dan Pemeriksaan Wajib Pajak Parkir.
5.2 Saran Beberapa saran yang dapat diberikan kami sehubungan dengan pelaksanakan pemungutan pajak perkir di Dinas Pendapatan Daerah adalah sebagai berikut :
