PROGRAM PROGRAM PENGENTASAN K EMISKINAN DI INDONESIA (DALAM RANGKA PEMBANGUNAN PEMBANGUNAN BIDANG K ESEJAHTERAAN ESEJAHTERAAN SOSIAL DI INDONESIA) INDONESIA)
MAKALAH
Disusun Oleh: Dudung Abdurroup, S.Sos., M.Si.
JURUSAN ILMU KESEJAHTERAAN SOSIAL FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK UNIVERSITAS LANGLANGBUANA BANDUNG 2007
i
KATA PENGANTAR PENGANTAR
Puji dan syukur saya panjatkan kehadirat Allah SWT, atas berkat Rakhmat serta HidayahNya-lah saya dapat menuntaskan makalah ini dengan judul "Program Pengentasan Kemiskinan di Indonesia (Dalam Rangka Rangka Pembangunan Bid ang Kesejahteraan Kesejahteraan Sosial di Indo nesia)” . Pada kesempatan ini, saya ucapkan rasa terima kasih kepada pihakpihak yang telah membantu di dalam menyelesaikan makalah ini, sehingga dapat terselesaikan dengan baik. Akhir kata, semoga makalah ini dapat bermanfaat bagi pihak-pihak yang memerlukannya, khususnya bagi para mahasiswa dan masyarakat umum yang menaruh perhatian pada disiplin ilmu kesejahteraan sosial, khususnya bidang pengentasan kemiskinan yang merupakan bagian dari pembangunan bidang kesejahteraan sosial di Negara Republik Indonesia tercinta ini.
Bandung, Oktober 2007 Penyusun
i
KATA PENGANTAR PENGANTAR
Puji dan syukur saya panjatkan kehadirat Allah SWT, atas berkat Rakhmat serta HidayahNya-lah saya dapat menuntaskan makalah ini dengan judul "Program Pengentasan Kemiskinan di Indonesia (Dalam Rangka Rangka Pembangunan Bid ang Kesejahteraan Kesejahteraan Sosial di Indo nesia)” . Pada kesempatan ini, saya ucapkan rasa terima kasih kepada pihakpihak yang telah membantu di dalam menyelesaikan makalah ini, sehingga dapat terselesaikan dengan baik. Akhir kata, semoga makalah ini dapat bermanfaat bagi pihak-pihak yang memerlukannya, khususnya bagi para mahasiswa dan masyarakat umum yang menaruh perhatian pada disiplin ilmu kesejahteraan sosial, khususnya bidang pengentasan kemiskinan yang merupakan bagian dari pembangunan bidang kesejahteraan sosial di Negara Republik Indonesia tercinta ini.
Bandung, Oktober 2007 Penyusun
i
ABSTRAK AB STRAK Kemiskinan merupakan masalah sosial laten yang senantiasa hadir di tengah-tengah masyarakat, khususnya di negara-negara berkembang. Kemiskinan senantiasa menarik perhatian berbagai kalangan, baik para akademisi maupun para praktisi. Berbagai teori, konsep dan pendekatan pun terus menerus dikembangkan untuk menyibak tirai dan mungkin “misteri” mengenai kemiskinan ini. Dalam konteks masyarakat Indonesia, masalah kemiskinan juga merupakan masalah sosial yang senantiasa relevan untuk dikaji secara terus menerus. Ini bukan saja karena masalah kemiskinan telah ada sejak lama, melainkan pula karena masalah ini masih hadir di tengah-tengah kita dan bahkan kini gejalanya semakin meningkat sejalan dengan krisis multidimensional yang masih dihadapi oleh Bangsa Indonesia. Meskipun pembahasan kemiskinan pernah mengalami tahap kejenuhan sejak pertengahan 1980-an, upaya pengentasan kemiskinan kini semakin mendesak kembali untuk dikaji ulang. Dari empat kriteria kemiskinan: kemiskinan absolut, kemiskinan relatif, kemiskinan kultural, dan kemiskinan struktural maka terdapat beberapa alternatif kebijakan guna mengatasi permasalahan tersebut, antara lain: Kemiskinan absolut, Kemiskinan relatif, Kemiskinan kultural,.dan Kemiskinan struktural, Di dalam menyusun masalah-masalah kebijakan, metode yang digunakan untuk menganalisa permasalahan-permasalahan kebijakan adalah menggunakan metode sinektika, sinektika, yaitu ”Analogi personal”. Para analis berusaha membayangkan dirinya mengalami suatu kondisi masalah dalam cara yang sama seperti para pelaku kebijakan, misalnya, pembuat keputusan atau kelompok klien. Analogi-analogi personal terutama penting dalam membuka dimensi-dimensi politik dari situasi masalah, karena ”kecuali jika kita mau dan mampu berpikir secara ’politik’ jika hanya merupakan persoalan memainkan peran kita tidak t idak akan mampu memasuki dunia fenomenologis dari pembuat kebijakan dan memahami proses kebijakan.” Pilihan-pilihan kebijakan dan rekomendasi sesuai dengan data dan fakta yang ada di lapangan dan menganalogikan diri sebagai ”para pelaku kebijakan” agar dapat menyatu dengan objek (sasaran) kebijakan yang akan dientaskan. Dengan demikian, kebijakan-kebijakan yang dibuat diharapkan dapat menyentuh sasaran kebijakan sampai ke tingkat terbawah (grassroot), (grassroot), yakni masyarakat yang hidup di bawah garis kemiskinan.
ii
DAFTAR ISI Halaman KATA PENGANTAR ABSTRAK
.................. .......................... .......................
.................... ....................... ....................... ............
DAFTAR ISI
......................... ......................... ..................... .....
BAB I PENDAHULUAN
.................... ....................... ...................
1.1 Latar Belakang Masalah 1.2 Gambaran Permasalahan 1.3 Rumusan Masalah BAB II KAJIAN TEORITIS
i ii iii 1
....................... ..................... ..
1
........................... ................. ............................................
3
.................... ....................... ..........
..................... ....................... ............... .
2.1 Konsep Tentang Pengentasan Kemiskinan 2.1.1 Pengertian Kemiskinan
8
..............
8
……………………...….
8
2.1.2 Program Pembangunan Pembangunan Bidang Pengentasan Pengentasan Kemiskinan di Indonesia ................................... ...................... ............. 2.2 Konsep Tentang Analisis Kebijakan Sosial 2.2.1 Pengertian Analisis Kebijakan
2.2.3 Teknik Perumusan Kebijakan
………....
…………………
2.2.2 Pengertian Perumusan Kebijakan
BAB III PEMBAHASAN PERMASALAHAN
7
1 13 13
………….......
13
…………………..
16
...................... .............
3.1 Bentuk Pilihan Kebijakan Pengentasan Pengentasan Kemiskinan Kemiskinan di Negara Republik Indonesia ……………………………………… 3.2 Metode Kebijakan Kebijakan Pengentasan Kemiskinan yang Ideal di Negara Republik Indonesia (Metode Sinektika) ............
22
22
22 27
iii
BAB IV KESIMPULAN DAN REKOMENDASI 4.1 Kesimpulan 4.2 Rekomendasi DAFTAR PUSTAKA
…………………
…………………………………………....
27
…………………………………………
28
....................................................................
iv
30
BAB I PENDAHULUAN
1.1 Latar Belakang Masalah Pada pertengahan dekade 1990-an, perekonomian Indonesia sudah mulai menghadapi kesulitan. Namun ketika krisis terjadi di akhir tahun 1997, semuanya terjadi di luar dugaan, berlangsung sangat cepat dan menghancurkan. Prioritas pertama pemerintah adalah mencoba untuk menghentikan keterpurukan nilai mata uang dan mengendalikan inflasi. Untuk itu diperlukan pinjaman yang sangat besar guna menyeimbangkan neraca
pembayaran–upaya
ini
dilakukan
melalui
dan
dibawah
pengawasan IMF–dan pemotongan pengeluaran publik secara besarbesaran (BPS, BAPPENAS, dan UNDP, 2001:37). Dapatkah Indonesia melanjutkan pembangunan manusia secara sungguh-sungguh
ketika
sedang
tenggelam
dalam
utang,
harus
melakukan restrukturisasi ekonomi, dan harus menghadapi kondisi ekonomi yang lebih kompetitif dan tidak stabil–dan semuanya harus dilakukan
dalam periode ketidakpastian politik, termasuk di dalamnya
rencana yang cukup radikal untuk melakukan desentralisasi? Tampaknya tidak ada pilihan lain. Indonesia harus menemukan cara untuk mencapai tujuan-tujuan tersebut secara bersamaan. Kuncinya, bagaimanapun juga, adalah dengan mengenali keterkaitan antara semua isu tersebut–sosial, ekonomi, dan politik–dan menyadarkan masyarakat umum akan adanya keterkaitan tersebut. (BPS, BAPPENAS, dan UNDP [2001:45])
1
Kemiskinan merupakan masalah sosial laten yang senantiasa hadir di tengah-tengah masyarakat, khususnya di negara-negara berkembang. Kemiskinan senantiasa menarik perhatian berbagai kalangan, baik para akademisi maupun para praktisi. Berbagai teori, konsep dan pendekatan pun terus menerus dikembangkan untuk menyibak tirai dan mungkin “misteri” mengenai kemiskinan ini. Dalam konteks masyarakat Indonesia, masalah kemiskinan juga merupakan masalah sosial yang senantiasa relevan untuk dikaji secara terus menerus. Ini bukan saja karena masalah kemiskinan telah ada sejak lama, melainkan pula karena masalah ini masih hadir di tengah-tengah kita dan bahkan kini gejalanya semakin meningkat sejalan dengan krisis multidimensional yang masih dihadapi oleh Bangsa Indonesia. Meskipun pembahasan kemiskinan pernah mengalami
tahap
kejenuhan
sejak
pertengahan
1980-an,
upaya
pengentasan kemiskinan kini semakin mendesak kembali untuk dikaji ulang. (Edi Suharto, 2007) Peningkatan
jumlah
penduduk
miskin
akibat
krisis
ekonomi
menunjukkan bahwa semakin meningkatnya ketidakmampuan masyarakat dalam memenuhi kebutuhan dasarnya, seperti untuk kebutuhan makan (pangan), pakaian (sandang), pendidikan, kesehatan, dan perumahan. Kondisi ini yang mengakibatkan semakin meningkatnya permasalahan sosial lainnya karena kemiskinan yang bersumber dari ketidakberdayaan secara ekonomi akibat krisis masih merupakan penyebab utama munculnya permasalahan sosial lainnya, seperti anak-anak jalanan, anak terlantar, lanjut usia terlantar, penyandang cacat terlantar, wanita rawan
2
sosial ekonomi, dan permukiman kumuh atau tidak layak huni. (Harry Hikmat, 2004:123) Informasi tersebut di atas merupakan gambaran kondisi bangsa dan negara Indonesia yang tengah dilanda krisis ekonomi dan juga krisis multidimensional yang hingga saat ini masih terus dirasakan oleh bangsa dan negara kita. Oleh karenanya, pemerintah Republik Indonesia mulai mengadakan “reformasi” di segala bidang dan berbagai upaya terus dilakukan
untuk
mengatasinya
hingga
detik
ini.
Termasuk
pula
pembangunan di bidang pengentasan kemiskinan di negara Republik Indonesia tercinta ini. Menurut laporan Human Development Report tahun 2005, jumlah penduduk miskin terbesar di Asia Tenggara adalah di Indonesia, yaitu sebesar 38,7 juta orang diikuti oleh Vietnam (17,38), Kamboja (13,01), dan Myanmar (10,84). Tingginya tingkat kemiskinan Indonesia, membuat negara ini memiliki kualitas sumberdaya manusia (SDM) yang masih rendah. Dari data Indeks Pembangunan Manusia (Human Development Index/HDI), Indonesia menempati urutan 110, lebih rendah dibanding negara di Asia Tenggara lainnya seperti Singapura (25), Brunei (33), Malaysia (61), Thailand (73), dan Filipina (84) (H. Bachtiar Chamsyah, Menteri Sosial Republik Indonesia, Maret 2007).
1.2 Gambaran Permasalahan Menyimak hakikat permasalahan kemiskinan di negeri kita terutama keadaan negara kita 2 tahun terakhir, maka pemerintah telah dan akan terus memperbaiki koordinasi dan kualitas program-program pengentasan 3
kemiskinan yang makin ke depan akan makin intensif. Program-program utama pengentasan kemiskinan yang sudah banyak dikenal dan dirasakan sendiri oleh masyarakat antara lain (H. Susilo Bambang Yudhoyono, Presiden Republik Indonesia, pidato pertanggung jawaban Presiden RI, Maret 2007): •
•
•
Bantuan langsung tunai pada tahun 2006 dianggarkan sebesar Rp 18,8 triliun untuk 19,1 juta Keluarga. Pada tahun 2007 dilakukan Program Bantuan Langsung Tunai Bersyarat untuk memutus rantai kemiskinan antar generasi bagi 500 ribu rumah tangga miskin di 7 propinsi, 51 kabupaten dan 348 kecamatan. Bantuan ini mencakup bantuan tetap, bantuan pendidikan, bantuan kesehatan, dengan rata-rata bantuan per rumah tangga sebesar Rp 1,390. Kita juga melanjutkan program beras untuk rakyat miskin. Perlu saya sampaikan, pemerintah terus berupaya untuk meningkatkan produksi beras dalam rangka swasembada pangan. Meskipun produksi beras telah meningkat dari 54,1 juta ton Gabah Kering Giling pada tahun 2004 menjadi 54,7 juta ton pada tahun 2006, namun kita akan terus berupaya untuk menambah produksi sebanyak 2 juta ton dalam rangka pengamanan stok nasional. Anggaran sektor pertanian meningkat pesat dari Rp 3,6 triliun pada tahun 2004 menjadi Rp 10,1 triliun, sudah termasuk untuk Dana Alokasi Khusus sebesar Rp 1,4 triliun. Impor beras hanya dilakukan untuk memenuhi kecukupan stok beras, baik dalam rangka antisipasi kebutuhan bencana maupun untuk menjaga stabilitas harga beras. Harga beras yang stabil akan melindungi baik petani maupun konsumen beras, terutama kelompok rakyat miskin kita yang masih sangat rawan dan lemah terhadap ulah pedagang spekulan beras. Bantuan untuk sekolah/pendidikan, termasuk peningkatan kesejahteraan guru dan guru agama dilakukan dengan meningkatkan anggaran pendidikan dari Rp 21,49 triliun pada tahun 2004 menjadi Rp 50 triliun pada tahun 2007. Program Bantuan Operasional Sekolah (BOS) meningkat dari Rp 5,13 triliun tahun 2005, menjadi Rp 10,2 triliun pada tahun 2006 dan menjadi Rp 11,6 triliun tahun 2007. Program BOS telah membebaskan 70,3% siswa wajib belajar terutama di kawasan pedesaan, dan menurunkan tingkat putus sekolah dari 4,25% pada tahun 2005 menjadi hanya1,5% pada tahun 2006. Pemerintah juga meningkatkan pelayanan Pendidikan Kesetaraan Paket A dan B untuk penduduk tidak bersekolah dan putus sekolah, dari 470 ribu penduduk pada tahun 2004 menjadi 1,1 juta pada tahun 2006, dan 2 juta pada tahun 2007. Dengan
4
•
•
•
demikian seharusnya tidak ada lagi warga negara Indonesia yang tidak menyelesaikan wajib belajar 9 (sembilan) tahun tingkat SD dan SMP karena alasan kesulitan akses. Untuk meningkatkan kesejahteraan guru, Pemerintah meningkatkan tunjangan kesejahteraan dari Rp 100 ribu per guru pada tahun 2004 menjadi Rp 200 ribu per guru pada tahun 2007. Untuk 18 ribu guru di daerah terpencil juga diberikan tunjangan khusus. Pada tahun 2007 lebih dari 170 ribu guru akan diberikan beasiswa untuk peningkatan kualifikasi setara S1/D4. Bantuan kesehatan gratis untuk berobat di Puskesmas dan Rumah Sakit dilaksanakan melalui pemberian Asuransi Kesehatan Masyarakat Miskin yang mencakup 51 juta peserta. Sejak tahun 2004 Pemerintah telah meningkatkan anggaran sektor kesehatan sebesar 250 persen, hingga pada tahun 2007 ini mencapai Rp 17,24 triliun ditambah Dana Alokasi Khusus sebesar Rp 3,2 triliun. Selain untuk pengobatan gratis bagi kelompok miskin, peningkatan kembali jumlah dan fungsi Puskesmas dan Posyandu, juga digiatkan kembali program Imunisasi Nasional yang akan mencakup 23,6 juta balita (98,1 persen). Salah satu hasilnya adalah terjadinya penurunan yang drastis kasus penemuan gizi buruk dari 76.176 pada tahun 2005, menjadi 19.567 pada tahun 2006. Dana sektor kesehatan juga dialokasikan untuk memerangi wabah flu burung, HIV/AIDs, dan demam berdarah. Pemerintah juga telah beberapa kali menurunkan harga obat generik hingga 70% untuk 150 jenis obat, dan antara 10-80% untuk 1.418 jenis obat esensial. Dalam situasi terbatasnya daya jangkau masyarakat kita, penurunan tersebut tentunya sangat berarti. Pembangunan perumahan rakyat, atau rumah sederhana meningkat dari 70.957 unit tahun 2004 menjadi 90.144 unit tahun 2006, dengan kenaikan pemberian subsidi pembelian rumah dari minimal Rp 2,4 juta menjadi Rp 5 juta, atau naik lebih dari 100%, dan dari maksimal Rp 3,5 juta menjadi maksimal Rp 9 juta atau naik 157%. Pembangunan Rumah Susun Sederhana akan semakin ditingkatkan, termasuk dengan pemberian insentif bagi pelaku swasta mulai tahun 2007 terutama di kota besar dengan penduduk lebih dari 1,5 juta jiwa. Kita lanjutkan pemberian kredit mikro, dan dana bergulir untuk koperasi, usaha kecil dan menengah. Pemerintah mengembangkan Program Pembiayaan Produktif Koperasi dan Usaha Mikro yang kita sebut (P3KUM) dan disalurkan melalui Lembaga Keuangan Mikro berkualitas. Sampai tahun 2006, Pemerintah telah menyalurkan Dana Penjaminan sebesar Rp. 345,6 milyar, dengan rasio jaminan terhadap pinjaman 1 berbanding 2,5. Target dana penjaminan pada tahun 2007 ini adalah sebesar Rp. 1 triliun atau meningkat 289 persen, dengan rasio jaminan 1 berbanding 10.
5
•
•
•
•
•
•
Mengait bantuan untuk petani dan peningkatan produksi pangan, pemerintah menyediakan pupuk murah kepada petani sebesar Rp 5,8 triliun, yang berarti mengalami peningkatan 350 persen dibanding tahun 2004, yang baru mencapai angka Rp 1,6 triliun. Begitu pula bantuan benih unggul gratis kepada petani, ditingkatkan sebanyak 1300 persen dibandingkan dengan tahun 2004. Di tahun 2004 itu, bantuan bibit unggul gratis baru dianggarkan sebesar Rp 80,9 milyar. Tahun ini, angka itu ditingkatkan menjadi Rp 1 triliun. Subsidi bunga petani plasma juga dilakukan untuk revitalisasi perkebunan yang disalurkan melalui perbankan. Anggaran untuk subsidi bunga telah disediakan sebesar Rp 1 triliun, dengan maksimum bunga kredit pinjaman kepada petani sebesar 10%. Berkaitan dengan bantuan untuk nelayan dan program untuk sektor perikanan, pemerintah telah melaksanakan kegiatan Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat Pesisir, dan pemberian dana penguatan modal usaha budidaya. Pada tahun 2004, jumlah dana yang disalurkan adalah Rp. 98 milyar. Pada tahun 20052006, dana itu telah ditingkatkan menjadi Rp. 311.8 milyar. Program ini akan terus dilanjutkan di tahun 2007, dengan mencakup daerah yang lebih luas lagi. Peningkatan kesejahteraan Pegawai Negeri Sipil, termasuk prajurit TNI dan Polri dilakukan dengan meningkatkan gaji pokok dan tunjangan secara cukup tajam, termasuk untuk lauk pauk TNI dan Polri, serta pemberian gaji ke tigabelas. Total pendapatan Pegawai Negeri Sipil terutama golongan terendah I (a) ditingkatkan secara signifikan dan konsisten selama 2 tahun terakhir, yaitu dari Rp 692.750 per bulan pada tahun 2005, menjadi Rp 1 juta per bulan pada tahun 2006 atau naik 44,5%, dan pada tahun 2007 meningkat kembali menjadi Rp 1.285.400 per bulan atau meningkat 28,5%. Peningkatan kesejahteraan buruh dilakukan melalui pemberian Jaminan Sosial Pekerja yang meliputi Jaminan hari tua, jaminan pemeliharaan kesehatan, jaminan kecelakaan kerja, jaminan kematian, jaminan PHK dengan sistem Asuransi. Juga dilakukan pembangunan fasilitas perumahan pekerja dengan membangun Rumah susun sewa sebanyak 250 unit, pemberian Kredit Pemilikan Rumah bagi pekerja untuk 47.330 unit pada tahun 2006 dan 13 ribu unit pada tahun 2007, dan pemberian subsidi bunga KPR. Bantuan untuk para penyandang cacat diberikan dalam bentuk jaminan kesejahteraan sosial sebesar Rp 300.000 per bulan kepada 3.750 penyandang cacat di 5 propinsi. Sementara itu pelayanan yang disalurkan melalui panti dan non panti mencakup 30.960 orang pada tahun 2006, dan 12.635 orang pada tahun 2007. Pelayanan publik yang lebih cepat dan murah untuk rakyat diwujudkan baik dalam pengurusan Kartu Tanda Penduduk,
6
pengurusan SIM, STNK, BPKP, Paspor, hingga pelayanan pembayaran Pajak, Kepabeanan dan Cukai. Perbaikan pelayanan dilakukan baik dengan melakukan penyederhanaan prosedur, kepastian tarif/harga, serta kecepatan pelayanan dengan melakukan modernisasi dan penerapan sistem teknologi berbasis elektronik. Pemerintah juga telah memulai program pemberian akta kelahiran gratis di 100 kabupaten pada 2006, dan akan ditingkatkan pada 256 kabupaten kota pada tiga tahun selanjutnya.
Lebih
lanjut
H.
Susilo
Bambang
Yudhoyono
(Maret
2007)
menjelaskan bahwa ”... Di samping program-program yang baru saja saya sebutkan tadi, sebagaimana yang saya sampaikan sebelumnya bahwa sasaran program pengentasan kemiskinan bukan hanya orang dan rumah-tangganya, tetapi juga fasilitas dan lingkungan hidupnya, maka tahun 2007 ke depan ini, pemerintah akan melanjutkan atau melakukan program-program sebagai berikut: •
•
•
Pertama, pengadaan air bersih untuk rakyat. Selama tahun 20052006 dibangun penyediaan air minum untuk 1,2 juta penduduk perdesaan dan 1,1 juta penduduk ibukota kecamatan. Untuk tahun 2007 akan terus ditingkatkan lagi bagi 1,5 juta penduduk perdesaan, dan 1,4 juta penduduk ibukota kecamatan. Kedua, pembangunan infrastruktur perdesaan yang meliputi jembatan dan jalan desa, irigasi, tambatan perahu, air bersih dan sanitasi. Pada akhir 2006 telah diselesaikan pembangunan di 14.674 desa tertinggal dengan dana per desa sebesar Rp 250 juta, dan menciptakan 750.000 lapangan kerja baru. Untuk tahun 2007 program diteruskan pembangunan di sebanyak 2.000 desa yang akan diintegrasikan dalam Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat (PNPM) dengan basis bantuan per kecamatan. Ketiga, pembangunan bioenergi untuk rakyat, termasuk pembangunan Desa Mandiri Energi khususnya pengganti minyak tanah. Program ini mencakup berbagai pengembangan perkebunan Kelapa Sawit, Jarak, Tebu, Singkong dan Jagung sebagai sumber bioenergi. Kegiatan yang dilakukan baik oleh pemerintah maupun dengan kerjasama BUMN dan swasta, mencakup seluruh aspek yang komprehensif antara lain: Persiapan Pembentukan Lembaga Sertifikasi Produk dan Laboratorium. Uji Sertifikasi Benih Jarak Pagar. Demplot Jarak
7
•
Pagar pada 14 Provinsi. Pembuatan Kebun Benih Jarak Pagar dan Penyediaan Benih Unggul. Pembangunan Pabrik-pabrik Percontohan Biodiesel. Penjualan Biodiesel pada 140 SPBU yang Tersebar di Berbagai Daerah. Pembangunan Percontohan PLTD Biodiesel. Inventarisasi dan Validasi Lahan. Dan pemberian fasilitasi pembiayaan melalui perbankan domestik dan lembaga internasional, serta pemberian subsidi bunga sebanyak Rp 1 triliun untuk pengembangan perkebunan plasma. Program Reforma Agraria, untuk pendistribusian tanah untuk rakyat secara bertahap Insya Allah, akan dilaksanakan mulai tahun 2007 ini. Langkah itu dilakukan dengan mengalokasikan tanah bagi rakyat termiskin yang berasal dari hutan konversi, dan tanah lain yang menurut hukum pertanahan kita boleh diperuntukkan bagi kepentingan rakyat. Inilah yang saya sebut sebagai prinsip Tanah untuk Keadilan dan Kesejahteraan Rakyat. Reformasi ini saya anggap mutlak untuk dilakukan, mengingat selama kurun waktu 43 tahun (sejak 1961 hingga 2004), tanah negara yang diberikan kepada rakyat baru berjumlah 1,15 juta hektar. Terkait dengan program reformasi agraria, Pemerintah juga membantu rakyat dalam mensertifikatkan tanahtanah yang mereka miliki, agar memiliki status hukum yang jelas. Pada tahun 2005 Pemerintah telah membebaskan biaya pengurusan sertifikat terhadap 410.361 bidang tanah. Tahun 2006, angka ini meningkat 44 persen, sehingga mencakup 591.000 bidang tanah dan Pada tahun 2007 ini, kita targetkan pembebasan biaya itu agar dapat melayani 1.113.130 bidang tanah, yang berarti naik sebesar 89 persen. Khusus untuk Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam pasca bencana gempa dan tsunami, Pemerintah telah melayani secara cuma-cuma pendaftaran kembali tanah-tanah rakyat, yang meliputi 200.000 bidang tanah. Di tahun 2007 ini, kita merencanakan untuk melayani pendaftaran kembali 110.000 bidang tanah di daerah itu.
Penjelasan-penjelasan tersebut di atas merupakan data dan sekaligus fakta antara angka-angka dengan kenyataan. Artinya, secara angka-angka
jumlah
penduduk
miskin
digambarkan
sedemikian
absolutnya hingga tidak dapat terbantahkan. Namun demikian, kenyataan di lapangan menunjukkan bahwa masih banyak warga negara Indonesia yang hidup di bawah garis kemiskinan yang kemungkinan tidak terdata oleh sensus pemerintah dalam skala nasional. Di daerah-daerah–
8
contohnya–masih banyak warga masyarakat yang hidupnya sangat paspasan, dimana mereka hanya bisa memenuhi kebutuhan primernya (pangan) dalam sehari maksimal hanya satu kali. Atau bahkan dalam satu minggu, mereka hanya bisa makan kurang dari tiga kali. Ini hanyalah salah satu potret dari sekian indikator kemiskinan di kalangan masyarakat kelas bahwah. Dan ini merupakan ”pekerjaan rumah” yang berat bagi pemerintah Republik Indonesia untuk segera mengentaskannya, dimana keadilan dan kemakmuran merupakan cita-cita luhur dari bangsa dan negara tercinta ini.
1.3 Rumusan Masalah Dari latar belakang di atas maka dapat dirumuskan permasalahanpermasalahan yang berkenaan dengan program pengentasan kemiskinan di Indonesia dalam rangka pembangunan kesejahteraan sosial di Indonesia, diantaranya sebagai berikut: 1. Bagaimana bentuk pilihan kebijakan pengentasan kemiskinan di Negara Republik Indonesia tercinta ini? 2. Bagaimana metode kebijakan pengentasan kemiskinan yang ideal di Negara Republik Indonesia tercinta ini?
9
BAB II KAJIAN TEORITIS
2.1
Kons ep Tentang Pengentasan Kemiski nan 2.1.1 Pengerti an Kemiski nan Kemiskinan dapat dipandang dari berbagai indikator, antara lain
empat indikator yang dijelaskan oleh Edi Suharto (2006:17-18), berikut ini : Pertama, adalah oleh
kemiskinan absolut yaitu
ketidakmampuan
memenuhi
kebutuhan
seseorang
atau
pokoknya,
seperti
kemiskinan yang diakibatkan sekelompok untuk
orang
makan,
dalam
pakaian,
pendidikan, kesehatan, transportasi, dan lain-lain. Penentuan kemiskinan absolut ini biasanya diukur melalui ‘batas kemiskinan’ atau ‘garis kemiskinan’ (poverty line) baik berupa indikator tunggal maupun komposir, seperti nutrisi, kalori, beras, pendapatan, pengeluaran, kebutuhan dasar, atau
kombinasi
beberapa
indikator.
Indikator
tersebut
biasanya
dikonversikan dalam bentuk uang (pendapatan atau pengeluaran). Kedua,
kemiskinan relatif
adalah keadaan miskin yang dialami
individu atau kelompok dibandingkan dengan ‘kondisi umum’ suatu masyarakat. Jika batas kemiskinan misalnya Rp 100.000,00 per kapita per bulan, maka seseorang yang memiliki pendapatan Rp 125.000,00 per bulan secara absolut tidak miskin. Namun jika pendapatan rata-rata masyarakatnya adalah Rp 200.000,00 per orang per bulan, maka secara relatif orang tersebut termasuk orang miskin. Ketiga,
kemiskinan kultural mengacu
pada sikap, gaya hidup, nilai,
orientasi sosial budaya seseorang atau masyarakat yang tidak sejalan
10
dengan etos kemajuan (masyarakat modern). Sikap malas, tidak memiliki kebutuhan berprestasi (needs for achievement), fatalis, berorientasi ke masa lalu, tidak memiliki jiwa wirausaha merupakan beberapa karakteristik yang umumnya dianggap sebagai ciri-ciri kemiskinan kultural. Keempat, adalah
kemiskinan struktural
yaitu kemiskinan yang
diakibatkan oleh ketidakberesan atau ketidakadilan struktur, baik struktur politik, sosial, maupun ekonomi yang tidak memungkinkan seseorang atau sekelompok orang menjangkau sumber-sumber penghidupan yang sebenarnya tersedia bagi mereka. Misalnya proses dan praktik monopoli dan oligopoli di bidang ekonomi, melahirkan mata rantai ’pemiskinan’ yang sulit dipatahkan. Sekuat apa pun motivasi dan kerja keras seseorang, dalam kondisi struktural demikian, tidak akan mampu melepaskan diri dari belenggu kemiskinannya, karena aset yang ada serta akses terhadap sumber-sumber telah sedemikian rupa dikuasai oleh segolongan orang tertentu. SMERU (Edi Suharto, 2005:132), menjelaskan beberapa ciri kemiskinan berikut ini : 1. Ketidakmampuan memenuhi kebutuhan konsumsi dasar (pangan, sandang, dan papan). 2. Ketiadaan akses terhadap kebutuhan hidup dasar lainnya (kesehatan, pendidikan, sanitasi, air bersih, dan t ransportasi). 3. Ketiadaan jaminan masa depan (karena tiadanya investasi untuk pendidikan dan keluarga). 4. Kerentanan terhadap goncangan yang bersifat individual maupun massal. 5. Rendahnya kualitas sumberdaya manusia dan keterbatasan sumber alam. 6. Ketidakterlibatan dalam kegiatan sosial masyarakat. 7. Ketiadaan akses terhadap lapangan kerja dan mata pencaharian yang berkesinambungan.
11
8. Ketidakmampuan untuk berusaha karena cacat fisik maupun mental. 9. Ketidakmampuan dan ketidakberuntungan sosial (anak terlantar, wanita korban tindak kekerasan rumah tangga, janda miskin, kelompok marjinal dan terpencil). Penjelasan-penjelasan tersebut di atas yang diinformasikan oleh para pakar di bidangnya, merupakan indikator-indikator kemiskinan yang bersifat umum dan dapat diatasi oleh program-program pembangunan pengentasan kemiskinan yang benar-benar berpihak pada masyarakat miskin
yang
menjadi
sasaran
utamanya.
Di
Indonesia,
masalah
kemiskinan dapat digambarkan melalui ilustrasi (Edi Suharto, 2007) berikut ini:
Gambar 2.1.1(a) Potret Masalah Kemiskinan di Republik Indonesia
12
Gambar 2.1.1(b) Potret Masalah Kemiskinan di Republik Indonesia
Lebih lanjut Edi Suharto (2007) menjelaskan bahwa data tersebut di atas adalah data tentang penduduk miskin, fakir miskin, dan ODK merupakan prosentase mereka terhadap penduduk Indonesia; data anak terlantar adalah prosentase ‘anak telantar’ dan ‘anak rawan telantar’ terhadap jumlah anak Indonesia; data lansia adalah prosentase ‘lansia telantar’ dan ‘lansia rawan telantar’ terhadap jumlah lansia di Indonesia; data rumah tidak layak huni adalah prosentase ‘rumah tidak layak huni’ dan ‘rumah rawan tidak layak huni’ terhadap jumlah rumah/tempat tinggal di Indonesia.
2.1.2 Program Pembangunan Bidang Pengentasan Kemiski nan di Indonesia Masalah kemiskinan dewasa ini bukan saja menjadi persoalan bangsa Indonesia. Kemiskinan telah menjadi isu global dimana setiap negara merasa berkepentingan untuk membahas kemiskinan, terlepas
13
apakah itu negara berkembang maupun sedang berkembang. Tokoh yang dianggap bapak ilmu ekonomi modern, Adam Smith pada saat meluncurkan buku babonnya An Inquiry into The Wealth of Nations tahun 1776 menyebut bahwa, Tidak ada masyarakat yang benar-benar bisa berkembang dan senang apabila kebanyakan diantaranya miskin dan tidak bahagia. Tokoh ekonomi pembangunan Todaro dalam buku Economic Development (2003), menyebutkan bahwa kemiskinan dan kesenjangan merupakan permasalahan utama pembangunan.
Tokoh
sosial lainnya Juan Somavia dalam United Nations World Summit for Social Development, tahun 1995 menyatakan bahwa persoalan yang tidak akan pernah selesai di abad 21 ini adalah bagaimana mengurangi kemiskinan. (H. Bachtiar Chamsyah, Menteri Sosial Republik Indonesia, Maret 2007) Di Republik Indonesia saat ini, program pembangunan bidang pengentasan kemiskinan dititikberatkan pada berbagai bidang kehidupan yang menunjang berbagai sektor. Program-program tersebut meliputi (H. Susilo Bambang Yudhoyono, Presiden Republik Indonesia, pidato pertanggung jawaban Presiden RI, Maret 2007) : 1. Bantuan langsung tunai (BLT) pada tahun 2006 dan pada tahun 2007 dilakukan program bantuan langsung tunai bersyarat guna memutus rantai kemiskinan antar-generasi. 2. Program beras untuk rakyat miskin (raskin). 3. Bantuan
untuk
sekolah/pendidikan,
termasuk
peningkatan
kesejahteraan guru dan guru agama; program Bantuan Operasional
14
Sekolah (BOS); peningkatan pelayanan pendidikan kesetaraan Paket A dan B untuk penduduk tidak bersekolah dan putus sekolah. 4. Bantuan kesehatan gratis untuk berobat di Puskesmas dan Rumah Sakit dilaksanakan melalui pemberian Asuransi Kesehatan Masyarakat Miskin (Askeskin). 5. Pembangunan perumahan rakyat, atau rumah sederhana dan rumah susun sederhana. 6. Program pemberian kredit mikro serta dana bergulir untuk koperasi, usaha kecil, dan menengah. Pemerintah mengembangkan Program Pembiayaan Produktif Koperasi dan Usaha Mikro yang dikenal dengan P3KUM dan disalurkan melalui Lembaga Keuangan Mikro berkualitas. 7. Program bantuan untuk petani dan peningkatan produksi pangan. 8. Program pemberian bantuan untuk nelayan dan sektor perikanan, pemerintah telah melaksanakan kegiatan Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat Pesisir, dan pemberian dana penguatan modal usaha budidaya. 9. Peningkatan kesejahteraan Pegawai Negeri Sipil, termasuk prajurit TNI dan Polri dilakukan dengan meningkatkan gaji pokok dan tunjangan secara cukup tajam, termasuk untuk lauk pauk TNI dan Polri, serta pemberian gaji ke tigabelas. 10. Peningkatan
kesejahteraan
buruh
dilakukan
melalui
pemberian
Jaminan Sosial Pekerja yang meliputi Jaminan hari tua, jaminan pemeliharaan kesehatan, jaminan kecelakaan kerja, jaminan kematian,
15
jaminan PHK dengan sistem Asuransi. Juga dilakukan pembangunan fasilitas perumahan pekerja dengan membangun Rumah susun sewa. 11. Bantuan untuk para penyandang cacat diberikan dalam bentuk jaminan kesejahteraan sosial. 12. Pelayanan publik yang lebih cepat dan murah untuk rakyat diwujudkan baik dalam pengurusan Kartu Tanda Penduduk, pengurusan SIM, STNK,
BPKP,
Paspor,
hingga
pelayanan
pembayaran
Pajak,
Kepabeanan dan Cukai. Perbaikan pelayanan dilakukan baik dengan melakukan penyederhanaan prosedur, kepastian tarif/harga, serta kecepatan pelayanan dengan melakukan modernisasi dan penerapan sistem teknologi berbasis elektronik. Pemerintah juga telah memulai program pemberian akta kelahiran gratis di 100 kabupaten pada 2006, dan akan ditingkatkan pada 256 kabupaten kota pada tiga tahun selanjutnya. 13. Program pengadaan air bersih untuk rakyat. 14. Pembangunan infrastruktur perdesaan yang meliputi jembatan dan jalan desa, irigasi, tambatan perahu, air bersih dan sanitasi. 15. Program
pembangunan
bioenergi
untuk
rakyat,
termasuk
pembangunan Desa Mandiri Energi khususnya pengganti minyak tanah. 16. Program Reforma Agraria untuk pendistribusian tanah bagi rakyat.
16
2.2
Kons ep Tentang Analisi s Kebijakan Sosial 2.2.1 Pengerti an Analisi s Kebijakan Menurut William N. Dunn (1991), analisis kebijakan adalah ilmu
sosial terapan yang menggunakan berbagai metode penelitian dan argumentasi
untuk
menghasilkan
informasi
yang
relevan
dalam
menganalisis masalah-masalah sosial yang mungkin timbul akibat diterapkannnya suatu kebijakan. Ruang lingkup dan metoda analisis kebijakan umumnya bersifat deskriptif dan faktual mengenai sebab-sebab dan akibat-akibat suatu kebijakan. Analisis kebijakan adalah aktivitas menciptakan, menilai secara kritis, dan mengkomunikasikan pengetahuan yang relevan dengan kebijakan kepada pelaku kebijakan dalam konteks: 1) Penyusunan agenda; 2) Formulasi kebijakan; 3) Adopsi kebijakan; 4) Implementasi kebijakan; dan 5) Penilaian kebijakan. Pengetahuan yang relevan dengan kebijakan adalah : 1) Masalah kebijakan; 2) Masa depan atau alternatif kebijakan; 3) Aksi (tindakan) kebijakan; 4) Hasil (outcomes) kebijakan; dan 5)
Kinerja
(Performance) kebijakan.
Untuk
dapat
menghasilkan
pengetahuan tersebut, analis kebijakan meneliti sebab, akibat, dan kinerja kebijakan serta program publik. Proses analisis kebijakan dapat dilihat pada tabel 2.2.1 di bawah ini: Tabel 2.2.1 Proses Analisis K ebijakan Prosedur Analisis
Informasi yang Dihasilkan
1. Perumusan Masalah
1. Masalah Kebijakan
2. Peramalan
2. Masa Kebijakan
17
depan
(alternatif)
3. Rekomendasi
3. Aksi Kebijakan
4. Pemantauan
4. Hasil Kebijakan
5. Evaluasi
5. Kinerja Kebijakan
Pengertian lainnya dari kebijakan adalah (Carl Friedrich,1963 [James A. Enderson, 1979:2]): “... a proposed course of action of a person, group, or government within a given environment providing obstacles and opportunities which the policy was proposed to utilize and overcome in an effort to reach a goal or realize an objective or a purpose.” (Kebijakan dapat diartikan sebagai suatu tindakan dari seseorang, kelompok, atau pemerintah di dalam suatu lingkungan yang terdiri dari halangan dan kesempatan dimana kebijakan tersebut diajukan untuk digunakan dan untuk mengatasi usaha-usaha dalam rangka mencapai tujuan atau mencapai maksud dan tujuan). Pemahaman lainnya dari kebijakan adalah kepandaian, kemahiran, kebijaksanaan; rangkaian konsep dan asas yang menjadi garis besar dan dasar rencana dalam pelaksanaan suatu pekerjaan, kepemimpinan dan cara bertindak (pemerintahan dan organisasi); pernyataan cita-cita, tujuan, prinsip, atau maksud untuk garis pedoman manajemen dalam mencapai sasaran; Garis Haluan Pemerintah: bidang ekonomi, mengatur dan mengawasi pertumbuhan dan aktivitas ekonomi di negaranya; kebijkan merupakan taktik jangka pendek untuk mencapai sasaran. di bidang ekonomi, kebijakan ekonomi adalah taktik jangka pendek untuk mencapai sasaran, misalnya pertumbuhan ekonomi, pemerataan kesempatan kerja, dan mengatasi krisis. Karena waktunya pendek, maka taktik tersebut
18
harus dilakukan orang yang pandai, mahir, dan bijak (selalu menggunakan akal budinya). (Darsono Prawironegoro, 2002) Pendapat lainnya tentang kebijakan, dijelaskan oleh para pakar berikut ini: 1. Policy analysis is the activity of creating knowledge of and it the policy making process. In creating knowledge of policy making process policy analysis investigate the causes, consequence, and performance of public policies and programs. (Harold D. Lasswell (1971) yang dikutip oleh William N. Dunn [1994:1]). (Analisis kebijakan merupakan suatu aktivitas penciptaan pengetahuan dalam proses pembuatan kebijakan yang didasari penelitian tentang sebab, akibat/ konsekuensi, dan kinerja kebijakan serta program publik). 2. A course of action adopted and pursued by a government, party, ruler, statesman, etc; any course of action adopted as advantageous or expedient. (The Oxford English Dictionary, yang dikutip oleh Michael Hill [1997:6]). (Kebijakan adalah arah tindakan yang diambil dan diusahakan oleh pemerintah, partai, pengatur, dan negarawan bagi keberuntungan atau kebijaksanaan). 3. A chosen course of action significantly affecting large number of people is a policy. If chosen by government, it is a public policy. If chosen by a private organization or an influential private individual, it can still affect large numbers of people, and if the policy is judge in terms of the general welfare or general rightness, … (Duncan Mac. Rae, Jr dan James A. Wilde [1985:3]). (Suatu pilihan tujuan dari tindakan terpenting
19
yang dapat mempengaruhi banyak orang dinamakan kebijakan. Bila pilihan tindakan itu dilaksanakan oleh pemerintah, maka dinamakan kebijakan publik. Demikian pula kebijakan dapat dilakukan oleh organisasi
swasta,
individu
swasta,
kesejahteraan
umum
bagi
masyarakat banyak). Analisis
kebijakan (policy analysis) dapat dibedakan dengan
pembuatan atau pengembangan kebijakan (policy development). Analisis kebijakan tidak mencakup pembuatan proposal perumusan kebijakan yang akan datang. Analisis kebijakan lebih menekankan pada penelaahan kebijakan yang sudah ada. Sementara itu, pengembangan kebijakan lebih difokuskan pada proses pembuatan proposal perumusan kebijakan yang baru. Namun demikian, baik analisis kebijakan maupun pengembangan kebijakan
keduanya
memfokuskan
pada
konsekuensi-konsekuensi
kebijakan. Analisis kebijakan mengkaji kebijakan yang telah berjalan, sedangkan
pengembangan
kebijakan
memberikan
petunjuk
bagi
pembuatan atau perumusan kebijakan yang baru. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa analisis kebijakan adalah usaha
terencana
(explanation)
dan
yang
berkaitan
preskripsi
atau
dengan
pemberian
rekomendasi
penjelasan
(prescription
or
recommendation) terhadap konsekuensi-konsekuensi kebijakan yang telah diterapkan. Penelaahan terhadap kebijakan tersebut didasari oleh prinsip-prinsip umum yang dibuat berdasarkan pilihan-pilihan tindakan berikut ini:
20
1. Penelitian dan rasionalisasi yang dilakukan untuk menjamin keilmiahan dari analisis yang dilakukan. 2. Orientasi nilai yang dijadikan patokan atau kriteria untuk menilai kebijakan sosial tersebut berdasarkan nilai benar dan salah. 3. Pertimbangan politik yang umumnya dijadikan landasan untuk menjamin keamanan dan stabilitas. (Edi Suharto, 2009)
2.2.2 Pengerti an Perum usan Kebijakan Perumusan
masalah
kebijakan
sosial
adalah
suatu
proses
penyelidikan untuk mengumpulkan informasi mengenai konsekuensikonsekuensi kebijakan sosial yang mempengaruhi kelompok sasaran. Perumusan masalah kebijakan juga mencakup pencarian solusi-solusi terhadap dampak-dampak kebijakan yang bersifat negatif. Masalah-masalah kebijakan sosial secara umum memiliki enam elemen (Edi Suharto, 2009): a. Masalah kebijakan. Informasi ini meliputi argumen mengenai buktibukti pemasalahan, alternatif-alternatif kebijakan, tindakan-tindakan kebijakan,
hasil-hasil
kebijakan,
dan
keberhasilan-keberhasilan
kebijakan. b. Klaim kebijakan. Klaim kebijakan adalah kesimpulan-kesimpulan mengenai argumen-argumen kebijakan. Sebagai contoh, pemerintah harus berinvestasi dalam bidang pendidikan atau mengeluarkan dana lebih besar lagi bagi penanggulangan anak jalanan dsb. c. Justifikasi atau pembenaran. Aspek ini meliputi asumsi mengenai argumen kebijakan yang memungkinkan analisis kebijakan untuk
21
melangkah dari masalah kebijakan ke klaim kebijakan. Suatu asumsi bisa mencakup informasi yang bersifat otoritatif, intuitif, analitis, kausal, pragmatis maupun kritis. d. Pendukung. Pendukung
adalah
informasi-informasi
yang dapat
digunakan sebagai dasar yang mendukung justifikasi. Pendukung dapat berupa hukum-hukum keilmuan, pendapat-pendapat para ahli atau prinsip-prinsip etis dan moral. e. Keberatan-keberatan
atau
sanggahan-sanggahan.
Keberatan-
keberatan adalah kesimpulan yang kedua atau argumen alternatif yang menyatakan bahwa suatu kondisi tidak dapat diterima (ditolak) atau dapat diterima dengan syarat-syarat tertentu. f.
Prasyarat. meyakinkan
Aspek atau
ini
merupakan
menjadi
dasar
kondisi-kondisi bagi
analis
yang
dapat
kebijakan
untuk
membenarkan klaim kebijakan. Dalam analisis kebijakan, prasyarat biasanya dinyatakan dalam bahasa “kemungkinan” atau probabilitas. Misalnya, “kemungkinan besar”, “kecenderungannya adalah” atau “pada taraf signifikansi satu persen”. Perumusan masalah kebijakan, tidak dapat dilakukan begitu saja, melainkan harus memenuhi beberapa syarat agar dapat diterima secara logis. Prasyarat tersebut meliputi: a. Perumusan masalah harus jelas atau tidak ambigu. b. Produk analisis harus terbaru (up-to-date). c. Produk analisis harus berharga atau bernilai (valuable).
22
d. Proses analisis tidak bersifat konvensional, artinya menggunakan teknik-teknik yang mutakhir. e. Proses
analisis
memiliki
daya
motivasi,
berkesinambungan,
berhubungan satu sama lain dan komprehensif. William N. Dunn (1994:17-19) menginformasikan mengenai proses pembuatan kebijakan, yang diintisarikan berikut ini: 1. Problem structuring Problem structuring can assist indiscovering hidden assumptions, diagnosing
causes,
mapping
possible
objectives,
synthesizing
conflicting views, and designing new policy options. (Perumusan masalah dapat membantu mendiagnosis, memetakan, memadukan suatu permasalahan dan medesain kebijakan baru sebagai pilihan). 2. Forecasting Forecasting can examine plausible, potential, and normatively valued futures, estimate the consequences of existing and proposed policies, specify probable future constrainson the achievement of objectives, and estimate the political feasibilty (support and opposition) of different options. (Peramalan dapat menguji suatu pemikiran yang dapat diterima akal, memperkirakan berbagai konsekuensi, menyarankan kebijakan, mengkhususkan kemungkinan di masa mendatang, dan memperkirakan dukungan dan perlawanan dari perbedaan pilihan). 3. Recommendation Recommendation helps estimate levels of risk and uncertainty, identify externalities and spillovers, specify criteria for making choise, and
23
asign
administrative
responsibility
for
implementing
policies.
(Rekomendasi menolong memperkirakan resiko dan ketidakpastian, identifikasi faktor eksternal, mengkhususkan kriteria bagi pilihan dan menetapkan tanggung jawab administratif bagi kinerja kebijakan). 4. Monitoring Monitoring helps to asses degress of compliance, discover unintended consequences of
policies and programs, identify implementational
obstacles and constraints, and locate sources of responsibility for departures from policies. (Pemantauan menolong penentuan tingkat penyesuaian, bermakna
penemuan
dari
kebijakan
konsekuensi-konsekuensi dan
program
yang
identifikasi
tidak
rintangan
pelaksanaan dan keterpaksaan, dan melokalisir sumber-sumber tanggung jawab bagi keberanjakan kebijakan). 5. Evaluation Evaluation yields policy-relevant knowledge about discrepancies between expected and actual policy performance, thus assisting policymakers in the policy assessment. (Evaluasi menghasilkan pengetahuan yang sesuai kebijakan mengenai ketidaksesuaian antara praduga dan kinerja kebijakan aktual demikian juga menolong pembuat kebijakan di dalam menentukan kebijakan).
2.2.3 Teknik Perumu san Kebijakan Teknik-teknik dalam perumusan masalah kebijakan (Edi Suharto, 2009) meliputi:
24
a. Analisis Klasifikasi. Teknik ini dipergunakan untuk memperjelas konsep yang digunakan dalam mendefinisikan situasi problematis. Prinsipprinsip dari sistem klasifikasi adalah: (1) Relevansi Substantif. Dasar klasifikasi harus dibangun menurut tujuan analisis dan situasi problematis. (2) Ketuntasan. Dasar klasifikasi harus memiliki argumen yang tepat dan benar-benar kuat. (3) Keterpilahan. Kategori-kategori harus benar-benar terpilah dan berdiri sendiri agar tidak ada kelompok yang masuk dalam dua kategori. (4) Konsistensi. Kategori-kategori harus bersifat pasti atau tetap berdasarkan sistem klasifikasi tunggal sehingga kesimpulan tidak bersipat tumpang tindih atau mengalami “the fallacy of cross division” (kekeliruan dalam pembagian silang). (5) Pembedaan hirarkis. Tingkat dalam sistem klasifikasi harus dapat dibedakan secara jelas; mulai dari kategori, sub-kategi, sampai sub-sub kategori. b. Analisis Hirarki. Teknik ini dipakai untu menganalisis sebab-sebab yang mungkin dalam sistem permasalahan. Terdapat tiga macam sebab yang perlu diperhatikan dalam analisi hirarki: (1) Sebab yang mungkin (possible cause). (2) Sebab yang masuk akal (plausible cause). Sebab ini didasari penelitian ilmiah atau pengalaman langsung.
25
(3) Sebab yang dapat dirubah (actionable cause) atau disebut pula sebab yang dapat dikontrol dan dimanipulasi. c. Synectic. Teknik ini dilakukan untuk mengembangkan pengenalan masalah secara analogis. Beberapa prinsip analogi meliputi: (1) Analogi
personil.
mengalami
Analis
situasi-situasi
berusaha problematis
membayangkan
dirinya
sebagaimana
dialami
kelompok sasaran kebijakan. (2) Analogi langsung. Mencari hubungan serupa diantara 2 atau lebih situasi problematis. (3) Analogi
simbolik.
Menemukan contoh
yang serupa
dengan
situasiproblematik dengan menggunakan simbol-simbol. (4) Analogi fantasi. Secara bebas mencari kesamaan antara situasi problematis secara khayali. d. Branstorming atau curah pendapat. Teknik memunculkan ide atau gagasan, tujuan dan strategi-strategi tertentu dengan melibatkan banyak pihak dalam suatu forum diskusi. e. Analisis Asumsi. Teknik untuk menciptakan sintesa (kesimpulan) kreatif atas beberapa asumsi mengenai masalah-masalah kebijakan. Prosedur analisis asumsi meliputi: (1) Identifikasi pelaku yang terlibat (stakeholder identification). (2) Pemunculan asumsi (assumption surfacing). (3) Pembenturan atau penentangan asumsi (assumption challenging). (4) Pengelompokan asumsi (asumption pooling). (5) Sintesa asumsi atau penyimpulan asumsi.
26
BAB III PEMBAHASAN PERMASALAHAN
3.1
Bentuk Pili han Kebijakan Pengentasan Kemisk inan di Negara Republik Indonesia Kemiskinan mempunyai dampak negatif yang bersifat menyebar
(multiplier effects) terhadap tatanan kemasyarakatan secara menyeluruh. Berbagai peristiwa konflik di Negara Republik Indonesia tercinta ini yang terjadi sepanjang krisis ekonomi, misalnya, menunjukkan bahwa ternyata persoalan kemiskinan bukanlah semata-mata mempengaruhi ketahanan ekonomi yang ditampilkan oleh rendahnya daya beli masyarakat, melainkan
pula
mempengaruhi
ketahanan
sosial
masyarakat
dan
ketahanan nasional. Jumlah orang miskin di Indonesia senantiasa menunjukkan angka yang tinggi, baik secara absolut maupun relatif, di pedesaan maupun perkotaan. Meskipun Indonesia pernah dicatat sebagai salah satu negara berkembang yang sukses dalam mengentaskan kemiskinan, ternyata masalah kemiskinan kembali menjadi isu sentral di Tanah Air karena bukan saja jumlahnya yang kembali meningkat, melainkan dimensinya pun semakin kompleks seiring dengan menurunnya kualitas hidup masyarakaat akibat terpaan krisis ekonomi sejak tahun 1997. Dari empat jenis kemiskinan yang dijelaskan oleh Edi Suharto (2006:17-18): kemiskinan absolut, kemiskinan relatif, kemiskinan kultural,
27
dan kemiskinan struktural maka terdapat beberapa alternatif kebijakan guna mengatasi permasalahan tersebut, antara lain: a. Kemiskinan Absolut 1. Program beras untuk rakyat miskin (raskin). 2. Bantuan kesehatan gratis untuk berobat di Puskesmas dan Rumah Sakit
dilaksanakan
melalui
pemberian
Asuransi
Kesehatan
Masyarakat Miskin (Askeskin). 3. Pembangunan perumahan rakyat, atau rumah sederhana dan rumah susun sederhana. 4. Bantuan
untuk
sekolah/pendidikan,
termasuk
peningkatan
kesejahteraan guru dan guru agama; program Bantuan Operasional Sekolah (BOS); peningkatan pelayanan pendidikan kesetaraan Paket A dan B untuk penduduk tidak bersekolah dan putus sekolah. 5. Program pengadaan air bersih untuk rakyat. b. Kemiskinan Relatif 1. Bantuan langsung tunai (BLT) pada tahun 2006 dan pada tahun 2007 dilakukan program bantuan langsung tunai bersyarat guna memutus rantai kemiskinan antar-generasi. 2. Program bantuan untuk petani dan peningkatan produksi pangan. 3. Peningkatan kesejahteraan Pegawai Negeri Sipil, termasuk prajurit TNI dan Polri dilakukan dengan meningkatkan gaji pokok dan tunjangan secara cukup tajam, termasuk untuk lauk pauk TNI dan Polri, serta pemberian gaji ke tigabelas.
28
4. Peningkatan kesejahteraan buruh dilakukan melalui pemberian Jaminan Sosial Pekerja yang meliputi Jaminan hari tua, jaminan pemeliharaan kesehatan, jaminan kecelakaan kerja, jaminan kematian, jaminan PHK dengan sistem Asuransi. Juga dilakukan pembangunan fasilitas perumahan pekerja dengan membangun rumah susun sewa. 5. Bantuan untuk para penyandang cacat diberikan dalam bentuk jaminan kesejahteraan sosial. c. Kemiskinan Kultural 1. Program pemberian kredit mikro serta dana bergulir untuk koperasi, usaha kecil, dan menengah. Pemerintah mengembangkan Program Pembiayaan Produktif Koperasi dan Usaha Mikro yang dikenal dengan P3KUM dan disalurkan melalui Lembaga Keuangan Mikro berkualitas. 2. Program pemberian bantuan untuk nelayan dan sektor perikanan, pemerintah telah melaksanakan kegiatan Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat Pesisir, dan pemberian dana penguatan modal usaha budidaya. d. Kemiskinan Struktural 1.
Pembangunan infrastruktur perdesaan yang meliputi jembatan dan jalan desa, irigasi, tambatan perahu, air bersih dan sanitasi.
2.
Program
pembangunan
bioenergi
untuk
rakyat,
termasuk
pembangunan Desa Mandiri Energi khususnya pengganti minyak tanah.
29
3.
Program Reforma Agraria untuk pendistribusian tanah bagi rakyat.
4.
Pelayanan publik yang lebih cepat dan murah untuk rakyat diwujudkan baik dalam pengurusan Kartu Tanda Penduduk, pengurusan SIM, STNK, BPKP, Paspor, hingga pelayanan pembayaran Pajak, Kepabeanan dan Cukai. Perbaikan pelayanan dilakukan baik dengan melakukan penyederhanaan prosedur, kepastian
tarif/harga,
serta
kecepatan
pelayanan
dengan
melakukan modernisasi dan penerapan sistem teknologi berbasis elektronik. Pemerintah juga telah memulai program pemberian akta kelahiran gratis di 100 kabupaten pada 2006, dan akan ditingkatkan pada 256 kabupaten kota pada tiga tahun selanjutnya. 5.
Minimalisasi terhadap praktek monopoli dan oligopoli di bidang ekonomi, agar masyarakat dapat berusaha melalui persaingan ekonomi yang wajar dan sehat.
6.
Terciptanya lapangan kerja baru bagi usia produktif kerja yang belum terserap di dunia kerja sektor formal maupun informal.
7.
Menyediakan berbagai bentuk pelatihan kerja bagi usia kerja produktif yang tidak tertampung di dunia pendidikan formal agar mereka dapat memiliki jiwa wirausaha.
3.2 Metode Kebijakan Pengentasan Kemiskinan yang Ideal di Negara Republik Indonesia (Metode Sinekti ka) Di dalam menyusun masalah-masalah kebijakan (sebagaimana terpaparkan di atas), metode yang digunakan untuk menganalisa
30
permasalahan-permasalahan kebijakan tersebut adalah menggunakan metode sinektika,
yaitu ”Analogi personal”.
Di dalam analogi personal para analis berusaha membayangkan dirinya mengalami suatu kondisi masalah dalam cara yang sama seperti para pelaku kebijakan, misalnya, pembuat keputusan atau kelompok klien. Analogi-analogi personal terutama penting dalam membuka dimensidimensi politik dari situasi masalah, karena ”kecuali jika kita mau dan mampu
berpikir
secara
’politik’
jika
hanya
merupakan
persoalan
memainkan peran kita tidak akan mampu memasuki dunia fenomenologis dari pembuat kebijakan dan memahami proses kebijakan” (Raymond A Bauer, ”The Study of Policy Formation: An Introduction,” dalam The Study of Policy Formation, ed. R.A. Bauer dan K.J.Gergen [New York: The Free Press, 1968], hal.4). Pilihan-pilihan kebijakan dan rekomendasi sesuai dengan data dan fakta yang ada di lapangan dan menganalogikan diri sebagai ”para pelaku kebijakan” agar dapat menyatu dengan objek (sasaran) kebijakan yang akan dientaskan. Dengan demikian, kebijakan-kebijakan yang dibuat diharapkan dapat menyentuh sasaran kebijakan sampai ke tingkat terbawah (grassroot), yakni masyarakat yang hidup di bawah garis kemiskinan. Berikut ini adalah analisis hirarkis dari empat kriteria kemiskinan sebagaimana telah dijelaskan di atas:
31
Kemiskinan absolut (Tidak mampu memenuhi kebutuhan dasar)
Kebutuhan pangan Kebutuhan sandang Kebutuhan pendidikan Kebutuhan kesehatan Kebutuhan transportasi
Kemiskinan relatif (Tidak memiliki penghasilan memadai)
Penghasilan yang minim dan sulit untuk yang mencukupi kebutuhan hidup seharihari
Kemiskinan kultural (Tidak memiliki orientasi hidup yang positif)
Sikap malas berusaha Tidak memiliki kebutuhan berprestasi Fatalis Berpikiran kolot Tidak memiliki jiwa wirausaha
Kriteria Kemiskinan
Kemiskinan struktural (Tidak adanya keadilan struktural [ekonomi, politik, dan sosial])
Adanya praktek monopoli dan oligopoli di bidang ekonomi Masyarakat yang tidak memiliki keterampilan kerja(unsklilled labour)
Gambar 3.2 Analisis Hirarkis dari Empat Kriteria Kemiskinan
32
BAB IV KESIMPULAN DAN REK OMENDASI
4.1
Kesimpulan Dari analisa dan pembahasan permasalahan tersebut di atas, dapat
ditarik suatu kesimpulan bahwa: 1. Di negara Republik Indonesia (di wilayah perkotaan dan perdesaan), pada
saat
ini
angka
kemiskinan
absolut
cenderung
semakin
bertambah. Disebabkan antara lain oleh meningkatnya jumlah penduduk di perkotaan sebagai akibat dari arus urbanisasi, angka kelahiran yang tinggi, lahan perkotaan yang semakin sempit oleh adanya jumlah penduduk yang padat yang merambah lahan-lahan di pinggiran kota, sehingga menambah kompleks dan kumuh kehidupan kota. 2. Kemiskinan relatif pun semakin bertambah dari jumlah rata-rata penduduk di kota yang mengalami PHK (pemutusan hubungan kerja), menganggur, putus sekolah, dan tidak memiliki keterampilan kerja (unskilled labour), sehingga tidak mampu untuk mencari sumber penghasilan untuk mencukupi kebutuhan hidupnya sehari-hari. 3. Demikian pula dengan kemiskinan kultural, dimana masih terdapat masyarakat yang tidak memiliki etos kerja yang maksimal, tidak memiliki kebutuhan berprestasi (needs for achievement), fatalis, berorientasi ke masa lalu (masih berpikiran kolot), tidak memiliki jiwa wirausaha, enggan untuk selalu berusaha keras, pasrah pada keadaan dan nasib, tidak mau berjuang untuk diri sendiri dan sesamanya, serta
33
tidak memiliki sikap, gaya hidup, nilai, orientasi sosial yang sesuai dengan kepribadian bangsa dan negara Indonesia. 4. Di dalam kemiskinan struktural lebih ditentukan oleh sistem yang ada. Dalam hal ini adalah pemerintah itu sendiri atau juga pihak swasta yang menjadikan suatu keadaan untuk dapat dikuasai oleh mereka sendiri. Dengan demikian, masyarakat dibuat sedemikian rupa agar sulit menjangkau sumber-sumber serta fasilitas yang sebenarnya tersedia bagi masyarakat itu sendiri, dikarenakan sistem yang berkuasa atau yang diterapkan memang demikian adanya. Contohnya saja di bidang ekonomi, dimana pada saat ini kita dapat melihat adanya era perdagangan bebas yang cenderung kepada praktek monopoli dan oligopoli, sehingga para pelaku ekonomi tingkat menengah ke bawah kurang dapat memaksimalkan usahanya secara sehat. Ini merupakan gambaran globalisasi ekonomi yang tidak sehat, dimana akan terjadi gap yang sangat dalam dan curam antara si kaya (have) dan si miskin (not have). Sehingga kondisi ini akan terus berlangsung jika tidak ada komitmen dan tidak ada etikat yang baik dari para penguasa (pihak pemerintah) dan para pelaku ekonomi kelas atas (pihak swasta) untuk merubah keadaan yang demikian ke arah persaingan usaha yang wajar dan sehat.
4.2
Rekomendasi Rekomendasi
yang
muncul
dari
tersebut di atas, adalah:
34
permasalahan-permasalahan
Bagi Pemerintah Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI), seyogianya
penanganan
permasalahan
kemiskinan
(untuk
mengentaskannya) dilakukan secara terpadu antar-departemen terkait dan jangan mempermasalahkannya dari berbagai sudut pandang yang berbeda, dalam artian setiap departemen memiliki keriteria yang berbedabeda. Namun seyogianya, perbedaan pandangan (kriteria) tersebut dapat dipersatukan melalui satu kesatuan kriteria yang utuh dan menyeluruh, sehingga dapat ditangani secara profesional, efektif dan efisien, serta baik dan tuntas. Kriteria-kriteria tersebut di atas, telah jelas dan cukup gamblang untuk dapat dijadikan pedoman dan acuan bagi proses pengentasan kemiskinan di republik tercinta ini, utamanya di wilayah perkotaan yang telah menjadi magnet yang menjanjikan bagi sebagain besar masyarakat luar kota yang ingin mengadu nasib dan keberuntungan untuk merancang masa depan mereka yang lebih baik. Namun demikian, kita dapat melihat bahwasannya pada saat ini berapa persen saja dari masyarakat perkotaan yang nampak mencapai cita-cita mereka di dalam kemapanan hidupnya (yang sungguh-sungguh bangkit dari keterpurukan di dalam kehidupannya). Namun di sisi lain, masih banyak pula yang hidup di bawah garis kemiskinan sebagai akibat dari proses globalisasi yang kompleks yang tidak hanya ditinjau dari salah satu segi saja–ekonomi misalnya–namun juga harus dilihat dari berbagai sudut pandang bidang kehidupan.
35
Dengan Republik
demikian,
Indonesia
seyogianya
(NKRI)
dapat
Pemerintah lebih
Negara
memfokuskan
Kesatuan diri
pada
pembangunan sektor-sektor yang memang benar-benar diperlukan untuk menstabilkan situasi dan kondisi kehidupan saat ini, seperti sektor ekonomi dan bisnis, sektor pendidikan, dan sektor kesehatan. Sebab sektor-sektor ini merupakan bidang kehidupan yang cukup penting di dalam membangun masyarakat seutuhnya yang menuju pada masyarakat paripurna yang seimbang di dalam kemapanan kehidupan mereka, utamanya bagi masyarakat miskin yang belum terentaskan atau belum terjamah oleh program-program Pemerintah Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI)
.
36
DAFTAR PUSTAKA
Anderson, James E. (1979). Public Policy-Making (Second Edition). United States of America: Holt, Rinehart and Winston. BPS, BAPPENAS, dan UNDP. (2001). Menuju Konsensus Baru (Demokrasi dan Pembangunan Manusia di Indonesia) (Indonesia Laporan Pembangunan Manusia 2001). Jakarta: BPS, BAPPENAS, dan UNDP. Chamsyah, Bachtiar. (2007). Pembangunan Kesejahteraan Sosial di Indonesia Upaya Menangani Permasalahan Sosial Kemiskinan. [Online]. Tersedia: http://203.130.230.4/index.php?option=com_content&task=view&id= 216&Itemid=76. [15 September 2007] Dunn, William N. (1994). Public Policy Analysis an Introduction (Second Edition). Englewood Cliffs, New Jersey (USA): Prentice-Hall International, Inc. Hikmat, Harry. (2004). Strategi Pemberdayaan Masyarakat. Bandung: Humaniora. Prawironegoro, Darsono. (2002). Analisis Kebijakan Politik Ekonomi [Online]. Tersedia: Pemerintahan Megawati. http://groups.yahoo.com/group/pdimega/message/2162. [23 April 2009] Razik, T.A., dan Swanson, A.D. (1995). Fundamental Concept of Educational Leadership and Management. New Jersey : PrenticeHall Englewood Cliffs. Suharto, Edi. (2005). Membangun Masyarakat Memberdayakan Rakyat (Kajian Strategis Pembangunan Kesejahteraan Sosial & Pekerjaan Sosial). Bandung: Refika Aditama. __________. (2006). Analisis Kebijakan Publik (Panduan Praktis Mengkaji Masalah dan Kebijakan Sosial). Bandung : Alfabeta. __________. (2007). Masalah Kesejahteraan Sosial Dan Pekerjaan Sosial di Indonesia: Kecenderungan dan Isu. [Online]. Tersedia: http://www.policy.hu/suharto/modul_a/makindo_15.htm.[15 September 2007] __________. (2007). Pendekatan Pekerjaan Sosial Dalam Menangani [Online]. Tersedia: Kemiskinan di Tanah Air .
37
