MAKALAH PENDIDIKAN KEWARGANEGARAAN
ANEKA RAGAM PEMILU DI INDONESIA
Oleh Kelompok 15 : 1. Abdu Abdull Ros Rosid id 2. Hafi Hafizh zh Nur Nur Hud Hudaa
SEJARAH KEBUDAYAAN ISLAM FAKULTAS ADAB DAN ILMU BUDAYA UIN SUNAN KALIJAGA 2010
BAB 1 PENDAHULUAN Bismillahirrohmanirrohim Dalam sebuah Negara demokratis, pemilu merupakan kegiatan politik yang sangat penting dalam proses penyelenggaraan kekuasaan dalam sebuah Negara. Oleh karena itu, penting kiranya kami deskripsikan bagaimana jalannya pemilu di Indonesia dari waktu ke waktu. Begitu mendasarnya pemilu sebagai pelaksana ked aulatan rakyat dapat ditelusuri sejak awal berdirinya republik ini yang diawali pemilu tahun 1955, pemilu- pemilu dikurun orde baru dan terakhir pemilu bulan april 2004 pada era reformasi. Namun baru berlangsung tahun kemarin kita di Negara kesatuan ini telah diselenggarakan pemilu; yaitu pemilihan umum dewan perwakilan rakyat, dewan perwakilan rakyat daerah, juga pemilihan umum dewan perwakilan daerah. Mungkin dalam hal ini kami akan mendeskrisikan satu persatu dari mulai pengertian dan dasar pemikiran diselenggarakannya pemilu yang selalu menjadi momok pembicaraan masyarakat Indonesia, Asas- asas dan tujuan pemilu itu sendiri, dan aneka ragam pemilu di Negara Indonesia dari waktu ke waktu akan kami paparkan dalam sebuah makalah kecil ini.
BAB 2 PEMBAHASAN 1. PENGERTIAN DAN DASAR DIADAKANNYA PEMILU A. Pengertian Pemilu
Dari sudut pandang ilmu Hukum Tata Negara, pemilu merupakan objek pembahasan yang menarik. Salah satu kajian ilmu Hukum Tata Negara adalah hal- hal yang ada kaitannya dengan masalah- masalah kekuasaan. Dalam kaitannya dengan kekuasaan maka dari sudut pandang ilmu Hukum Tata Negara, pemilu merupakan proses pergantian kekuasaan yang dilakukan secara berkala dalam kehidupan berbangsa dan bernegara sesuai dengan prinsip- prinsip yang digariskan oleh konstitusi. Pendiri Negara yang juga perancang konstitusi UUD 1945 telah menetapkan ajaran tentang kedaulatan rakyat yang ditransformasikan kepada badan perwakilan rakyat yang dinamakan MPR, DPR, dan DPRD. Implementasi dari ajaran kedaulatan rakyat yang diamanatkan oleh konstitusi tidak dapat dilepaskan dari pemilihan umum, karena pemilihan umum merupakan konskuensi logis dianutnya prinsip kedaulatan rakyat (demokrasi) dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Prinsip kehidupan ketatanegaraan yang berkedaulatan rakyat (demokratis) ditandai bahwa setiap warga negara berhak ikut aktif dalam setiap proses pengambilan keputusan Negara.
B. Dasar Pemikiran Diadakannnya Pemilu
Negara Republik Indonesia adalah Negara Kesatuan yang berdasarkan kedaulatan rakyat. Prinsip ini tercantum dalam UUD 1945. Untuk melaksanakan prinsip kedaulatan rakyat yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan /perwakilan, perlu dibentuk lembaga- lembaga permusyawaratan /perwakilan rakyat yang anggotaanggotanya dipilih melalui Pemilihan Umum yang dilaksanakan secara demokratis dan transparan (keterbukaan). Pemilihan umum merupakan sarana demokrasi guna mewujudkan sistem pemerintahan Negara yang berkedaulatan rakyat. Pemerintahan Negara yang dibentuk melalui pemilihan umum itu adalah yang berasal dari rakyat, dijalankan sesuai kehendak rakyat dan diabdikan untuk kesejahtraan rakyat. Hanya pemerintahan Negara yang memancarkan kedaulatan rakyatlah yang memiliki kewibawaan kuat sebagai pemerintah yang amanah. Pemerintahan yang dibentuk melalui suatu pemilihan umum akan memiliki legitimasi yang kuat.
2. ASAS- ASAS DAN TUJUAN PEMILU
A. Asas Pemilu
Berdasarkan Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia Nomor XIV/MPR 1998 tentang Perubahan dan Tambahan Atas Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia Nomor III/MPR/1988 tentang pemilihan umum, bahwa pemilihan umum dilaksanakan secara demokratis dan
transparan, berdasarkan asas jurdil (jujur dan adil) dan luber (langsung, umum, bebas, dan rahasia). a. Jujur Dalam penyelenggaraan pemilihan umum, penyelenggara/pelaksana, pemerintah dan partai politik peserta pemilihan umum, pengawas dan pemantau pemilihan umum, termasuk pemilih, serta semua pihak yang terlibat secara tidak langsung, harus bersikap dan bertindak jujur sesuai peraturan perundang- undangan yang berlaku. b. Adil Dalam penyelenggaraan pemilihan umum, setiap pemilih dan partai politik peserta pemilihan umum mendapat perlakuan yang sama, tanpa ada pengistimewaan atau diskriminasi terhadap pemilih atau peserta pemilu. Asas jujur dan adil tidak hanya ditujukan kepada pemilih atau peserta pemilu saja, tetapi juga penyelenggara pemilu. c. Langsung Rakyat pemilih diharuskan memberikan suaranya secara langsung sesuai dengan kehendak hati nuraninya, tanpa perantara. d. Umum Pada dasarnya semua warga Negara yang memenuhi persyaratan minimal dalam usia, yaitu sudah berumur 17 (tujuh belas) tahun atau telah/pernah kawin berhak ikut memilih dalam pemilihan umum. Warga Negara yang sudah berumur 21 (dua puluh Satu) tahun berhak dipilih. Jadi pemilihan yang bersifat umum itu mengandung makna menjamin kesempatan yang berlaku
menyeluruh bagi semua warga Negara yang telah memnuhi persyaratan tertentu tanpa diskriminasi (pengecualian) berdasar acuan suku, agama, ras, golongan, jenis kelamin, kedaerahan, dan status sosial. e. Bebas Setiap warga Negara yang berhak memilih, bebas untuk menentukan pilihannya tanpa tekanan dan paksaan dari siapapun. Di dalam melaksanakan haknya, setiap warga Negara dijamin keamanannya, sehingga dapat memilih sesuai dengan kehendak hati nurani dan kepentingannya. f.
Rahasia Dalam memberikan suaranya, pemilih dijamin bahwa pilihannya tidak akan diketahui oleh pihak manapun dan dengan jalan apapun. Pemilih memberikan suaranya pada surat suara dengan tidak dapat diketahui oleh orang lain kepada siapa suaranya diberikan. Asas rahasia ini tidak berlaku lagi bagi pemilih yang telah keluar dari tempat pemungutan suara dan secara suka rela bersedia mengungkapkan pilihannya kepada pihak manapun.
B. Tujuan Pemilu
Untuk mewujudkan tata kehidupan Negara sebagaimana dimaksud oleh Pancasila, Undang- Undang Dasar 1945, serta cita- cita proklamasi kemerdekaan 17 Agustus 1945, perlu diselenggarakan pemilihan umum. Pemilihan umum bertujuan untuk memilih wakil rakyat, membentuk pemerintahan, melanjutkan
perjuangan mengisi kemerdekaan, dan mempertahankan keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Pemilihan umum yang demokratis merupakan sarana untuk menegakkan kedaulatan rakyat dan untuk mencapai tujuan Negara. Oleh karena itu, pemilihan umum tidak boleh menyebabkan rusaknya sendi- sendi kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara.
3. Aneka Ragam Pemilu di Indonesia dari Waktu ke Waktu A. Pemilihan Umum Anggota DPR, DPD, dan DPRD Sepanjang sejarah Indonesia yang menganut Negara berkedaulatan rakyat, telah diselenggarakan 10 kali pemilihan umum anggota DPR, DPD, dan DPRD, yaitu pada tahun 1955, 1971, 1977, 1982, 1987, 1992, 1997, 1999, 2004 dan 2009. Namun disini kami mengklarifikasikannya menjadi tiga bagian, yaitu pemilu tahun 1955, pemilu masa orde baru, dan pemilu era reformasi.
1. Pemilu 1955 Pemilu pertama dilangsungkan pada tahun 1955 dan bertujuan untuk memilih anggota- anggota DPR dan Konstituante. Pemilihan Umum tahun 1955 merupakan pemilu nasional yang aman dan damai. Sebagaimana pemilu tahun 2004, partai politik peserta pemilu pada pemilu 1955 juga mencantumkan nama calon legislatifnya, sesuai dengan ketentuan UU No. 7 Tahun 1953 tentang pemilihan anggota konstituante dan anggota DPR. Sifat
terbuka dapat dilihat dari mekanisme pemilihannya, sebagaimana dijelaskan dalam pasal 67 adalah pemilih memberikan suara kepada suatu daftar dengan menusuk tanda gambar daftar itu.(pasal 67 ayat 2 UU No. 7 Tahun 1953). Selain itu, ketentuan UU yang menentukan bahwa pemilih yang mempunyai tempat tinggal lebih dari satu, harus menentukan salah satu tempat tinggalnya. Baik untuk menghindari adanya pendaftar doble dan juga untuk menghindari adanya kemungkinan kecurangan yang dilakukan oleh pemilih dengan memilih didua tempat. Lima besar dalam pemilu ini adalah Partai Nasional Indonesia, Masyumi, Nahdlatul Ulama, Partai Komunis Indonesia, dan partai Syarekat Islam Indonesia. Sebagai sebuah langkah awal untuk membentuk pemerintah yang demokkratis, pemilu tahun 1955 menjadi preseden baik bagi tumbuhnya semangat berdemokrasi untuk Indonesia.
2. Pemilu Orde Baru
Pemilu selama orde baru berlangsung selama enam kali dan hasil pemilu orde baru pada waktu itu didominasi oleh Golkar, dimana dia selalu menjadi pemenang pemilu dengan perolehan suara mutlak (diatas 50%).
Pada pemilu orde baru memang mengandung berbagai kelemahan. Pertama, dari segi keterwakilan, wakil- wakil yang dicalonkan oleh partai tidak terikat oleh ketentuann domisili. Kedua, dari segi hubungan antara wakil dan konstituennya, sisitem pemilu pada orde baru melahirkan hubungan yang renggang antara rakyat
dan wakilnya. Ketiga, komposisi DPR didominasi oleh mereka yang berasal d ari wilayah yang padat penduduknya. Selain itu, dari sudut sistem kepartaian, pemilu orde baru memang menunjukan kesetabilan politik yang pada waktu itu hanya terdapat tiga partai politik, maka akan lebih mudah bagi partai yang menang dalam pemilu untuk memobilisasi massa dalam pemilu- pemilu berikutnya. Namun, kesetabilan tersebut tidak membawa dampak baik bagi masyarakat, karena justru kesetabilan itu memunculkan sebuah implikasi negative yaitu ha k politik rakyat terbendung. Karena dalam perjalanannya, partai politik yang sudah ada itu tidak lagi sejalan dengan aspirasi rakyat.
3. Pemilu Masa Reformasi
Reformasi ternyata membawa perubahan yang signifikan, termasuk dalam penyelenggaraan pemilu 1999. Ternyata sistem multi partai pada saat itu membuktikan bahwa rakyat Indonesia sebelumnya terbelenggu aspirasi politiknya. Munculnya banyak partai politik pada saat itu yaitu 48 partai politik membuktikan bahwa masyarakat Indonesia tidak buta politik. Dari segi kelembagaan, pelaksanaan pemilu pada Tahun 1999 mengawali sebuah pemilu yang mendekati demokratis, ada komisi pemilihan umum. Terdapat juga lembaga pengawas dan pemantau pemilu yang non partisan. Dan lembaga yang terakhir ini dalam pemilu orde baru mustahil terjadi. Pada pemilu 2004, nampaknya dari segi kelembagaan pemilu ada perubahan. Komposisi KPU tidak lagi seperti pemilu 1999. KPU berdasarkan UU No. 12
Tahun 2003 tidak lagi menyertakan wakil- wakil dari partai politik dan pemerintah. Meskipun pemilu 2004 diwarnai oleh beberapa kerumitan, tetapi secara umum sistem pemilu 2004 lebih baik dibandingkan ddengan pemilihan sebelummnya. Pemilih dapat menentukan sendiri pilihannya, baik p ilihan partainya maupun pilihan wakil- wakilnya. Sistem pemilihan yang seperti ini dapat merekatkan hubungan antara si wakil dan yang di wakilinya. Mungkin kekurangan atau kelemahan pemilu 2004 ini hanya pada kurang efisiennya sosialisasi mengenai pendaftaran pemilih, cara pencoblosan dan sosialisai caleg masing- masing parpol seharusnya dilaksanakan jauh- jauh hari sebelumnya.
4. Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden
Pemilihan umum presiden dan wakil presiden pertama diselenggarakan pada Tahun 2004.
Pemilu pertama dilangsungkan pada tahun 1955 dan bertujuan untuk memilih anggotaanggota DPR dan Konstituante. Pemilu ini seringkali disebut den gan Pemilu 1955, dan dipersiapkan di bawah pemerintahan Perdana Menteri Ali Sastroamidjojo. Namun, Ali Sastroamidjojo mengundurkan diri dan pada saat pemungutan suara, kepala pemerintahan telah dipegang oleh Perdana Menteri Burhanuddin Harahap. Sesuai tujuannya, Pemilu 1955 ini dibagi menjadi dua tahap, yaitu: •
•
Tahap pertama adalah Pemilu untuk memilih anggota DPR. Tahap ini diselenggarakan pada tanggal 29 September 1955, dan diikuti oleh 29 partai politik dan individu, Tahap kedua adalah Pemilu untuk memilih anggota Konstituante. Tahap ini diselenggarakan pada tanggal 15 Desember 1955.
Lima besar dalam Pemilu ini adalah Partai Nasional Indonesia, Masyumi, Nahdlatul Ulama, Partai Komunis Indonesia, dan Partai Syarikat Islam Indonesia.
Pemilu 1971
Pemilu berikutnya diselenggarakan pada tahun 1971, tepatnya pada tanggal 5 Juli 1971. Pemilu ini adalah Pemilu pertama setelah orde b aru, dan diikuti oleh 10 partai politik. Lima besar dalam Pemilu ini adalah Golongan Karya, Nahdlatul Ulama, Parmusi, Partai Nasional Indonesia, dan Partai Syarikat Islam Indonesia. Pada tahun 1975, melalui Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1975 tentang Partai Politik dan Golkar , diadakanlah fusi (penggabungan) partai-partai politik, menjadi hanya dua partai politik (yaitu Partai Persatuan Pembangunan dan Partai Demokrasi Indonesia) dan satu Golongan Karya.
Pemilu 1977-1997
Pemilu-Pemilu berikutnya dilangsungkan pada tahun 1977, 1982, 1987, 1992, dan 1997. Pemilu-Pemilu ini diselenggarakan dibawah pemerintahan Presiden Soeharto. PemiluPemilu ini seringkali disebut dengan "Pemilu Orde Baru". Sesuai peraturan Fusi Partai Politik tahun 1975, Pemilu-Pemilu tersebut hanya diikuti dua partai politik dan satu Golongan Karya. Pemilu-Pemilu tersebut kesemuanya dimenangkan oleh Golongan Karya.
Pemilu 1999
Pemilu berikutnya, sekaligus Pemilu pertama setelah runtuhnya orde baru, yaituPemilu 1999 dilangsungkan pada tahun 1999 (tepatnya pada tanggal 7 Juni 1999) di bawah pemerintahan Presiden BJ Habibie dan diikuti oleh 48 partai politik. Lima besar Pemilu 1999 adalah Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan, Partai Golkar , Partai Persatuan Pembangunan, Partai Kebangkitan Bangsa, dan Partai Amanat Nasional. Walaupun Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan meraih suara terbanyak (dengan perolehan suara sekitar 35 persen), yang diangkat menjadi presiden bukanlah calon dari partai itu, yaitu Megawati Soekarnoputri, melainkan dari Partai Kebangkitan Bangsa, yaitu Abdurrahman Wahid (Pada saat itu, Megawati hanya menjadi calon presiden). Hal ini dimungkinkan untuk terjadi karena Pemilu 1999 hanya bertujuan untuk memilih anggota MPR, DPR, dan DPRD, sementara pemilihan presiden dan wakilnya dilakukan oleh anggota MPR . Pemilu 2004
Pada Pemilu 2004, selain memilih anggota DPR, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota, rakyat juga dapat memilih anggota DPD, suatu lembaga perwakilan baru yang ditujukan untuk mewakili kepentingan daerah
Pemilu 2009
diselenggarakan untuk memilih 560 anggota Dewan Perwakilan Rakyat (DPR), 132 anggota Dewan Perwakilan Daerah (DPD), serta anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD Provinsi maupun DPRD Kabupaten/Kota) se-Indonesia periode 20092014. Pemungutan suara diselenggarakan secara serentak di hampir seluruh wilayah Indonesia pada tanggal 9 April 2009 (sebelumnya dijadwalkan berlangsung pada 5 April, namun kemudian diundur [1]).
38 partai memenuhi kriteria untuk ikut serta dalam pemilu 2009. Partai Demokrat memenangkan suara terbanyak, diikuti dengan Golkar dan Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDI-P).
KPU
Secara institusional, KPU yang ada sekarang merupakan KPU ketiga yang dibentuk setelah Pemilu demokratis sejak reformasi 1998. KPU pertama (1999-2001) dibentuk dengan Keppres No 16 Tahun 1999 yang berisikan 53 orang anggota yang berasal dari unsur pemerintah dan Partai Politik dan dilantik oleh Presiden BJ Habibie. KPU kedua (2001-2007) dibentuk dengan Keppres No 10 Tahun 2001 yang berisikan 11 orang anggota yang berasal dari unsur akademis dan LSM dan dilantik oleh Presiden Abdurrahman Wahid (Gus Dur) pada tanggal 11 April 2001. KPU ketiga (2007-2012) dibentuk berdasarkan Keppres No 101/P/2007 yang berisikan 7 orang anggota yang berasal dari anggota KPU Provinsi, akademisi, peneliti dan birokrat dilantik tanggal 23 Oktober 2007 minus Syamsulbahri yang urung dilantik Presiden karena masalah hukum Untuk menghadapi pelaksanaan Pemilihan Umum 2009, image KPU harus diubah sehingga KPU dapat berfungsi secara efektif dan mampu memfasilitasi pelaksanaan Pemilu yang jujur dan adil. Terlaksananya Pemilu yang jujur dan adil tersebut merupakan faktor penting bagi terpilihnya wakil rakyat yang lebih berkualitas, dan mampu menyuarakan aspirasi rakyat. Sebagai anggota KPU, integritas moral sebagai pelaksana pemilu sangat penting, selain menjadi motor penggerak KPU juga membuat KPU lebih kredibel di mata masyarakat karena didukung oleh personal yang jujur dan adil. Tepat 3 (tiga) tahun setelah berakhirnya penyelenggaraan Pemilu 2004, muncul pemikiran di kalangan pemerintah dan DPR untuk meningkatkan kualitas pemilihan umum, salah satunya kualitas penyelenggara Pemilu. Sebagai penyelenggara pemilu, KPU dituntut independen dan non-partisan. Untuk itu atas usul insiatif DPR-RI menyusun dan bersama pemerintah mensyahkan Undang-undang Nomor 22 Tahun 2007 Tentang Penyelenggara Pemilu. Sebelumnya keberadaan penyelenggara Pemilu terdapat dalam Pasal 22-E Undang-undang Dasar Tahun 1945 dan Undang-undang Nomor 12 Tahun 2003 Tentang Pemilu DPR, DPD dan DPRD, Undang-undang Nomor 23 Tahun 2003 Tentang Pemilu Presiden dan Wakil Presiden. Dalam Undang-undang Nomor 22 Tahun 2007 Tentang Penyelenggara Pemilu diatur mengenai penyelenggara Pemilihan Umum yang dilaksanakan oleh suatu Komisi Pemilihan Umum (KPU) yang bersifat nasional, tetap, dan mandiri. Sifat nasional mencerminkan bahwa wilayah kerja dan tanggung jawab KPU sebagai penyelenggara Pemilihan Umum mencakup seluruh wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia. Sifat tetap menunjukkan KPU sebagai lembaga yang menjalankan tugas secara berkesinambungan meskipun dibatasi oleh masa jabatan tertentu. Sifat mandiri
menegaskan KPU dalam menyelenggarakan Pemilihan Umum bebas dari pengaruh pihak mana pun. Perubahan penting dalam undang-undang Nomor 22 Tahun 2007 Tentang Penyelenggara Pemilu, meliputi pengaturan mengenai lembaga penyelenggara Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah; Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden; serta Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah yang sebelumnya diatur dalam beberapa peraturan perundang-undangan kemudian disempurnakan dalam 1 (satu) undang-undang secara lebih komprehensif. Dalam undang-undang Nomor 22 Tahun 2007 Tentang Penyelenggara Pemilu diatur mengenai KPU, KPU Provinsi, dan KPU Kabupaten/Kota sebagai lembaga penyelenggara pemilihan umum yang permanen dan Bawaslu sebagai lembaga pengawas Pemilu. KPU dalam menjalankan tugasnya bertanggung jawab sesuai dengan peraturan perundang-undangan serta dalam hal penyelenggaraan seluruh tahapan pemilihan umum dan tugas lainnya. KPU memberikan laporan Presiden kepada Dewan Perwakilan Rakyat. Undang-undang Nomor 22 Tahun 2007 Tentang Penyelenggara Pemilu juga mengatur kedudukan panitia pemilihan yang meliputi PPK, PPS, KPPS dan PPLN serta KPPSLN yang merupakan penyelenggara Pemilihan Umum yang bersifat ad hoc. Panitia tersebut mempunyai peranan penting dalam pelaksanaan semua tahapan penyelenggaraan Pemilihan Umum dalam rangka mengawal terwujudnya Pemilihan Umum secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil. Dalam rangka mewujudkan KPU dan Bawaslu yang memiliki integritas dan kredibilitas sebagai Penyelenggara Pemilu, disusun dan ditetapkan Kode Etik Penyelenggara Pemilu. Agar Kode Etik Penyelenggara Pemilu dapat diterapkan dalam penyelenggaraan Pemilihan Umum, dibentuk Dewan Kehormatan KPU, KPU Provinsi, dan Bawaslu. Di dalam Undang-undang Nomor 12 Tahun 2003 Tentang Pemilu DPR, DPD dan DPRD, jumlah anggota KPU adalah 11 orang. Dengan diundangkannya Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2007 Tentang Penyelenggara Pemilu, jumlah anggota KPU berkurang menjadi 7 orang. Pengurangan jumlah anggota KPU dari 11 orang menjadi 7 orang tidak mengubah secara mendasar pembagian tugas, fungsi, wewenang dan kewajiban KPU dalam merencanakan dan melaksanakan tahap-tahap, jadwal dan mekanisme Pemilu DPR, DPD, DPRD, Pemilu Presiden/Wakil Presiden dan Pemilu Kepala Daerah Dan Wakil Kepala Daerah. Menurut Undang-undang Nomor 22 Tahun 2007 Tentang Penyelenggara Pemilu, komposisi keanggotaan KPU harus memperhatikan keterwakilan perempuan sekurangkurangnya 30% (tiga puluh persen). Masa keanggotaan KPU 5 (lima) tahun terhitung sejak pengucapan sumpah/janji.
Penyelenggara Pemilu berpedoman kepada asas : mandiri; jujur; adil; kepastian hukum; tertib penyelenggara Pemilu; kepentingan umum; keterbukaan; proporsionalitas; profesionalitas; akuntabilitas; efisiensi dan efektivitas. Cara pemilihan calon anggota KPU-menurut Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2007 Tentang Penyelenggara Pemilu-adalah Presiden membentuk Panitia Tim Seleksi calon anggota KPU tanggal 25 Mei 2007 yang terdiri dari lima orang yang membantu Presiden menetapkan calon anggota KPU yang kemudian diajukan kepada Dewan Perwakilan Rakyat untuk mengikuti fit and proper test. Sesuai dengan bunyi Pasal 13 ayat (3) Undang-undang N0 22 Tahun 2007 Tentang Penyelenggara Pemilu, Tim Seleksi Calon Anggota KPU pada tanggal 9 Juli 2007 telah menerima 545 orang pendaftar yang berminat menjadi calon anggota KPU. Dari 545 orang pendaftar, 270 orang lolos seleksi administratif untuk mengikuti tes tertulis. Dari 270 orang calon yang lolos tes administratif, 45 orang bakal calon anggota KPU lolos tes tertulis dan rekam jejak yang diumumkan tanggal 31 Juli 2007.
Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden Pemilihan umum presiden dan wakil presiden (pilpres) pertama kali d iadakan dalam Pemilu 2004.
Pemilu 2004
Pemilu 2004 merupakan pemilu pertama di mana para peserta dapat memilih langsung presiden dan wakil presiden pilihan mereka. Pemenang Pilpres 2004 adalah Susilo Bambang Yudhoyono. Pilpres ini dilangsungkan dalam dua putaran, karena tidak ada pasangan calon yang berhasil mendapatkan suara lebih dari 50%. Putaran kedua
digunakan untuk memilih presiden yang diwarnai persaingan antara Yudhoyono dan Megawati yang akhirnya dimenangi oleh pasangan Yudhoyono-Jusuf Kalla. Pergantian kekuasaan berlangsung mulus dan merupakan sejarah bagi Indonesia yang belum pernah mengalami pergantian kekuasaan tanpa huru-hara. Satu-satunya cacat pada pergantian kekuasaan ini adalah tidak hadirnya Megawati pada upacara pelantikan Yudhoyono sebagai presiden. Pemilu 2009
Pilpres 2009 diselenggarakan pada 8 Juli 2009. Pasangan Susilo Bambang YudhoyonoBoediono berhasil menjadi pemenang dalam satu putaran langsung dengan memperoleh suara 60,80%, mengalahkan pasangan Megawati Soekarnoputri-Prabowo Subianto dan Muhammad Jusuf Kalla-Wiranto
Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah emilihan umum kepala daerah dan wakil kepala daerah (pilkada) menjadi bagian dari rezim pemilu sejak 2007. Pilkada pertama di Indonesia adalah Pilkada Kabupaten Kutai Kartanegara pada 1 Juni 2005.
