Makalah Korupsi di Indonesia March 8th, 2009 PENDAHULUAN A. LATAR BELAKANG Peraturan perundang-undangan (legislation) merupakan wujud dar i politik politik hukum institusi Negara dirancang dan disahkan sebagai undang-undang pemberantasan tindak pidana korupsi. Secara parsial, dapat disim d isimpulkan pulkan pemerintah dan bangsa Indonesia serius melawan dan memberantas tindak pidana korupsi koru psi di negeri ini. Tebang pilih. Begitu kira-ki k ira-kira ra pendapat beberapa praktisi dan pengamat hukum terhadap gerak pemerintah dalam menangani kasus korupsi akhir-akhir ini. Gaung pemberantasan korupsi seakan menjadi senjata ampuh untuk dibubuhkan dalam teks pidato para pejabat Negara, bicara seolah ia bersih, anti korupsi. Masyarakat melalui LSM dan Ormas pun tidak mau kalah, mengambil manfaat dari kampanye anti korupsi koru psi di Indonesia. Pembahasan mengenai strategi pemberantasan korupsi dilakakukan dibanyak ruang seminar, booming anti korupsi, begitulah tepatnya. Meanstream perlawanan terhadap korupsi juga dijewantahkan melalui pembentukan lembaga Adhoc, Komisi Anti Korupsi (KPK). Celah kelemahan hukum selalu menjadi senjata ampuh para pelaku korupsi untuk menghindar dari tuntutan hukum. Kasus Korupsi mantan Presiden So eharto, contoh kasus yang paling pa ling anyar yang tak kunjung memperoleh titik penyelesaian. Perspektif politik selalu mendominasi kasuskasus hukum di negeri sahabat Republik BBM ini. Padahal penyelesaiaan kasus-kasus korupsi besar seperti kasus korupsi Soeharto dan kroninya, k roninya, dana BLBI dan kasus-kasus korupsi korups i besar lainnya akan mampu menstimulus program pembangunan ekonomi di Indonesia. B. PERMASALAHAN Bagaimana korupsi mempengaruhi pembangunan ekonomi di Indonesia? Strategi apa yang dapat dilakukan untuk meminimalisir praktek korupsi tersebut? Bagaimana multiplier effect bagi efesiensi dan efekt ifitas ifitas pembangunan pe mbangunan ekonomi di Indonesia? BAB II PEMBAHASAN A. Makna Tindak Pidana Korupsi Jeremy Pope dalam bukunya Confronting Co nfronting Coruption: The Element of National Integrity S ystem, menjelaskan bahwa korupsi merupakan permasalahan global yang harus menjadi keprihatinan semua orang. Praktik korupsi biasanya sejajar dengan konsep pemerintahan totaliter, diktator ± yang meletakkan kekuasaan di tangan segelintir orang. Namun, tidak t idak berarti dalam sistem sosial politik yang demokratis tidak ada korupsi bahkan bisa lebih parah praktek korupsinya, apabila kehidupan sosial-politiknya tolerasi bahkan memberikan ruang terhadap praktek korupsi tumbuh subur. Korupsi juga tindakan pelanggaran hak asasi manusia, lanjut Pope. Menurut Dieter Frish, mantan Direktur Jenderal Pembangunan Ero pa. Korupsi merupakan tindakan memperbesar biaya untuk barang dan jasa, memperbesar utang suatu Negara, dan menurunkan standar kualitas suatu barang. Biasanya proyek pembangunan dipilih karena alasan keterlibatan modal besar, bukan pada urgensi kepentingan publik. Korupsi selalu menyebabkan situasi sosial-ekonomi tak pasti (uncertenly). Ketidakpastian ini tidak menguntungkan bag i pertumbuhan ekonomi dan peluang pe luang bisnis yang sehat. Selalu terjadi asimetris informasi informasi dalam kegiatan ekonomi dan bisnis. Sektor Sekt or swasta sering melihat ini sebagai resiko terbesar yang harus ditanggung dalam menjalankan bisnis, sulit diprediksi d iprediksi berapa Return of Investment (ROI) yang dapat diperoleh karena biaya yang harus dikeluarkan akibat praktek korupsi juga sulit diprediksi. Akhiar Salmi dalam makalahnya menjelaskan bahwa korupsi merupakan perbuatan buruk,
seperti penggelapan uang, penerimaan uang sogok dan sebagainya. Dalam makalahnya, Salmi juga menjelaskan makna korupsi menurut Hendry Campbell Black yang menjelaskan bahwa korupsi ³ An act done with an intent to give some advantage inconsistent with official duty and the right o f others. The act of an official or fiduciary person who unlawfully and wrongfully uses his station o r character to procure some benefit for himself or for another person, contrary to duty and the right of others.´ Undang-undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme, pasal 1 menjelaskan bahwa tindak pidana korupsi sebagaimana maksud dalam ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang tindak pidana korupsi. Jadi perundang-undangan Republik Indonesia mendefenisikan korupsi sebagai salah satu tindak pidana. Mubaryanto, Penggiat ekonomi Pancasila, dalam artikelnya menjelaskan tentang korupsi bahwa, salah satu masalah besar berkaitan dengan keadilan adalah korupsi, yang kini kita lunakkan menjadi ³KKN´. Perubahan nama dari korupsi menjadi KKN ini barangkali beralasan karena praktek korupsi memang terkait koneksi dan nepotisme. Tetapi tidak dapat disangkal bahwa dampak ³penggantian´ ini tidak baik karena KKN ternyata dengan kata tersebut praktek korupsi lebih mudah diteleransi dibandingkan dengan penggunaan kata korupsi secara gamblang dan jelas, tanpa tambahan kolusi dan nepotisme. B. Korupsi dan Politik Hukum Ekonomi Korupsi merupakan permasalah mendesak yang harus diatasi, agar tercapai pertumbuhan dan geliat ekonomi yang sehat. Berbagai catatan tentang korupsi yang setiap hari diberitakan oleh media massa baik cetak maupun elektronik, tergambar adanya peningkatan dan pengembangan model-model korupsi. Retorika anti korupsi tidak cukup ampuh untuk memberhentikan praktek tercela ini. Peraturan perundang-undang yang merupakan bagian dari politik hukum yang dibuat oleh pemerintah, menjadi meaning less, apabila tidak dibarengi dengan kesungguhan untuk manifestasi dari peraturan perundang-undangan yang ada. Politik hukum tidak cukup, apabila tidak ada recovery terhadap para eksekutor atau para pelaku hukum. Konstelasi seperti ini mempertegas alasan dari politik hukum yang d irancang oleh pemerintah tidak lebih hanya sekedar memenuhi meanstream yang sedang t erjadi. Dimensi politik hukum yang merupakan ³kebijakan pemberlakuan´ atau ³enactment policy´, merupakan kebijakan pemberlakuan sangat dominan di Negara berkembang, dimana peraturan perundang-undangan kerap dijadikan instrumen politik oleh pemerintah, penguasa tepatnya, untuk hal yang bersifat negatif atau positif. Dan konsep perundang-undangan dengan dimensi seperti ini dominan terjadi di Indonesia, yang justru membuka pintu bagi masuknya praktek korupsi melalui kelemahan perundang-undangan. Lihat saja Undang-undang bidang ekonomi hasil analisis Hikmahanto Juwana, seperti Undang-undang Perseroan Terbatas, Undang-undang Pasar Modal, Undang-undang Hak Tanggungan, UU Dokumen Perusahaan, UU Kepailitan, UU Perbankan, UU Persaingan Usaha, UU Perlindungan Konsumen, UU Jasa Konstruksi, UU Bank Indonesia, UU Lalu Lintas Devisa, UU Arbitrase, UU T elekomunikasi, UU Fidusia, UU Rahasia Dagang, UU Desain Industri dan banyak UU bidang ekonomi lainnya. Hampir semua peraturan perundang-undangan tersebut memiliki dimensi kebijakan politik hukum ³ kebijakan pemberlakuan´, dan memberikan ruang terhadap terjadinya praktek korupsi. Fakta yang terjadi menunjukkan bahwa Negara-negara industri tidak dapat lagi menggurui Negara-negara berkembang soal praktik korupsi, karena melalui korupsilah sistem ekonomisosial rusak, baik Negara maju dan berkembang. Bahkan dalam bukunya ³The Confesion of Economic Hit Man´ John Perkin mempertegas peran besar Negara ad idaya seperti Amerika
Serikat melalui lembaga donor seperti IMF, Bank Dunia dan perusahaan Multinasional menjerat Negara berkembang seperti Indonesia dalam kubangan korupsi yang merajalela dan terperangkap dalam hutang luar negeri yang luar biasa besar, seluruhnya dikorup oleh penguasa Indonesia saat itu. Hal ini dilakukan dalam melakukan hegemoni terhadap pembangunan ekonomi di Indonesia, dan berhasil. Demokratisasi dan Metamorfosis Korupsi Pergeseran sistem, melalui tumbangnya kekuasaan icon orde baru, Soeharto. Membawa berkah bagi tumbuhnya kehidupan demokratisasi di Indonesia. Reformasi, begitu banyak orang menyebut perubahan tersebut. Namun sayang reformasi harus dibayar mahal oleh Indonesia melalui rontoknya fondasi ekonomi yang memang ³Buble Gum´ yang setiap saat siap meledak itu. Kemunafikan (Hipocrasy) menjadi senjata ampuh untuk membodohi rakyat. Namun, apa mau dinyana rakyat tak pernah sadar, dan terbuai oleh lantunan lembut lagu dan kata tertata rapi dari hipocrasi yang lahir dari mulut para pelanjut cita-cita dan karakter orde baru. Dulu korupsi tersentralisasi di pusat kekuasaan, seiring otonomi atau desentralisasi daerah yang diikuti oleh desentralisasi pengelolaan keuangan daerah, korupsi mengalami pemerataan dan pertumbuhan yang signifikan. Pergeseran sistem yang penulis elaskan, diamini oleh Susan Rose-Ackerman, yang melihat kasus di Italy, Rose menjelaskan demokratisasi dan pasar bebas bukan satu-satunya a lat penangkal korupsi, pergeseran pemerintah otoriter ke pemerintahan demokratis tidak serta merta mampu menggusur tradisi suap-menyuap. Korupsi ada di semua sistem sosial ±feodalisme, kapitalisme, komunisme dan sosialisme. Dibutuhkan Law effort sebagai mekanisme solusi sosial untuk menyelesaikan konflik kepentingan, penumpuk kekayaan pribadi, dan resiko suap-menyuap. Harus ada tekanan hukum yang menyakitkan bagi koruptor. Korupsi di Indonesia telah membawa disharmonisasi politikekonomi-sosial, grafik pertumbuhan jumlah rakyat miskin terus naik karena korupsi. Dalam kehidupan demokrasi di Indonesia, praktek korupsi makin mudah ditemukan dipelbagai bidang kehidupan. Pertama, karena melemahnya nilai-nilai sosial, kepentingan pribadi menjadi pilihan lebih utama dibandingkan kepentingan umum, serta kepemilikan benda secara individual menjadi etika pribadi yang melandasi perilaku so sial sebagian besar orang. Kedua, tidak ada transparansi dan tanggung gugat sistem integritas public. Biro pelayanan publik justru digunakan oleh pejabat publik untuk mengejar ambisi politik pribadi, semata-mata demi promosi jabatan dan kenaikan pangkat. Sementara kualitas dan kuantitas pelayanan publik, bukan prioritas dan orientasi yang utama. Dan dua alasan ini menyeruak di Indonesia, pelayanan publik tidak pernah termaksimalisasikan karena praktik korupsi dan demokratisasi justru memfasilitasi korupsi. Korupsi dan Ketidakpastian Pembangunan Ekonomi Pada paragraf awal penulis jelaskan bahwa korupsi selalu mengakibatkan situasi pembangunan eko nomi tidak pasti. Ketidakpastian ini tidak menguntungkan bagi pertumbuhan ekonomi dan bisnis yang sehat. Sektor swasta sulit memprediksi peluang bisnis dalam perekonomian, dan untuk memperoleh keuntungan maka mereka mau tidak mau terlibat dalam konspirasi besar korupsi tersebut. High cost economy harus dihadapi oleh para pebisnis, sehingga para investor enggan masuk menanamkan modalnya disektor riil di Indonesia, kalaupun investor tertarik mereka prepare menanamkan modalnya di sektor financial di pasar uang. Salah satu elemen penting untuk merangsang pembangunan sektor swasta adalah meningkatkan arus investasi asing (foreign direct investment). Dalam konteks ini korupsi sering menjadi beban pajak tambahan atas sektor swasta. Investor asing sering memberikan respon negatif terhadap hali ini(high cost economy). Indonesia dapat mencapai tingkat investasi asing yang optimal, jika Indonesia terlebih dahulu meminimalisir high cost economy yang disebabkan oleh korupsi. Praktek korupsi sering dimaknai secara positif, ketika perilaku ini menjadi a lat efektif untuk meredakan ketegangan dan kebekuan birokrasi untuk menembus administrasi pemerintah dan
saluran politik yang tertutup. Ketegangan po litik antara politisi dan birokrat biasanya efektif diredakan melalui praktek korupsi yang memenuhi kepentingan pribadi masing-masing. Pararel dengan pendapat Mubaryanto, yang mengatakan ³Ada yang pernah menyamakan penyakit ekonomi inflasi dan korupsi. Inflasi, yang te lah menjadi hiperinflasi tahun 1966, berhasil diatasi para teknokrat kita. Sayangnya sekarang tidak ada tanda-tanda kita mampu dan mau mengatasi masalah korupsi, meskipun korupsi sudah benar-benar merebak secara mengerikan. Rupanya masalah inflasi lebih bersifat teknis sehingga ilmu ekonomi sebagai mo nodisiplin relatif mudah mengatasinya. Sebaliknya korupsi merupakan masalah sosial-budaya dan politik, sehingga ilmu ekonomi sendirian tidak mampu mengatasinya. Lebih parah lagi ilmu ekonomi malah cenderung tidak berani melawan korupsi karena dianggap ³tidak terlalu mengganggu pembangunan´. Juga inflasi dianggap dapat ³lebih menggairahkan´ pembangunan, dapat ³memperluas pasar´ bagi barang-barang mewah, yang diproduksi. ³Dunia usaha memang nampak lebih bergairah jika ada korupsi´! Apapun alasannya, korupsi cenderung menciptakan inefisiensi dan pemborosan sektor ekonomi selalu terjadi. Output yang dihasilkan tidak sebanding dengan nilai yang dikeluarkan, ancaman inflasi selalu menyertai pembangunan ek onomi. GDP turun drastis, nilai mata uang terus tergerus. Akibat efek multiplier dari korupsi tersebut. Mubaryanto menjelaskan, Kunci dar i pemecahan masalah korupsi adalah keberpihakan pemerintah pada keadilan. Korupsi harus dianggap menghambat pewujudan keadilan sosial, pembangunan sosial, dan pembangunan moral. Jika sekarang korupsi telah menghinggapi anggota-anggota legislatif di pusat dan di daerah, bahayanya harus dianggap jauh lebih parah karena mereka (anggota DPR/DPRD) adalah wakil rakyat. Jika wakil-wakil rakyat sudah ³ber jamaah´ dalam berkorupsi maka tindakan ini elas tidak mewakili aspirasi rakyat, Jika sejak krisis multidimensi yang berawal dari krismon 1997/1998 ada anjuran serius agar pemerintah berpihak pada ekonomi rakyat (dan tidak lagi pada konglomerat), dalam bentuk program-program pemberdayaan ekonomi rakyat, maka ini berarti harus ada keadilan politik. Keadilan ekonomi dan kead ilan sosial sejauh ini tidak terwujud di Indonesia karena t idak dikembangkannya keadilan politik. Keadilan politik adalah ³aturan main´ berpolitik yang adil, atau menghasilkan keadilan bagi seluruh warga negara. Kita menghimbau para filosof dan ilmuwan-ilmuwan sosial, untuk bekerja keras dan berp ikir secara empirik-induktif, yaitu selalu menggunakan data-data empirik dalam berargumentasi, tidak hanya berpikir secara teoritis saja, lebih-lebih dengan selalu mengacu pada teori-teori Barat. Dengan berpikir empirik kesimpulankesimpulan pemikiran yang dihasilkan akan langsung bermanfaat bagi masyarakat dan para pengambil kebijakan masa sekarang. Misalnya, adilkah orang-orang kaya kita hidup mewah ketika pada saat yang sama masih sangat banyak warga bangsa yang harus mengemis sekedar untuk makan. Negara kaya atau miskin sama saja, apabila tidak ada itikad baik untuk memberantas praktek korup maka akan selalu mendestruksi perekonomian dalam jangka pendek maupun panjang. Banyak bukti yang menunjukkan bahwa skandal ekonomi dan korupsi sering terjadi dibanyak Negara kaya dan makmur dan juga terjadi dari kebejatan moral para cleptocrasy di Negara-negara miskin dan berkembang seperti Indonesia. Pembangunan ekonomi sering dijadikan alasan untuk menggadaikan sumber daya alam kepada perusahaan multinasional dan Negara adi daya yang didalamnya telah terkemas praktik korupsi untuk menumpuk pundit-pundi harta bagi kepentingan politik dan pribadi maupun kelompoknya. C.
Korupsi dan Desentralisasi Desentralisasi atau otonomi daerah merupakan perubahan pa ling mencolok setelah reformasi digulirkan. Desentralisasi di Indonesia oleh banyak pengamat ekonomi merupakan kasus
pelaksanaan desentralisasi terbesar di dunia, sehingga pe laksanaan desentralisasi di Indonesia menjadi kasus menarik bagi studi banyak ekonom dan pengamat politik di dunia. Kompleksitas permasalahan muncul kepermukaan, yang paling mencolok adalah terkuangnya sebagian kasuskasus korupsi para birokrat daerah dan anggota legislatif daerah. Hal ini merupakan fakta bahwa praktek korupsi telah mengakar dalam kehidupan sosial-politik-ekonomi di Indonesia. Pemerintah daerah menjadi salah satu motor pendobrak pembangunan ekonomi. Namun, juga sering membuat makin parahnya high cost economy di Indonesia, karena munculnya pungutan pungutan yang lahir melalui Perda (peraturan daerah) yang dibuat dalam rangka meningkatkan PAD (pendapatan daerah) yang membuka ruang-ruang korupsi baru di daerah. Mereka tidak sadar, karena praktek itulah, investor menahan diri untuk masuk ke daerahnya d an memilih daerah yang memiliki potensi biaya rendah dengan sedikit praktek korup. Akibat itu semua, kemiskinan meningkat karena lapangan pekerjaan menyempit dan pembangunan ekonomi di daerah terhambat. Boro-boro memacu PAD. Terdapat beberapa bobot yang menentukan daya saing investasi daerah. Pertama, faktor kelembagaan. Kedua, faktor infrastruktur. Ketiga, faktor sosial ± politik. Keempat, faktor ekonomi daerah. Kelima, faktor ketenagakerjaan. Hasil penelitian Komite Pemantauan Pelaksanaan Otonomi Daerah (KPPOD) menjelaskan pada tahun 2002 faktor kelembagaan, dalam hal ini pemerintah daerah sebagi faktor penghambat terbesar bagi investasi hal ini berarti birokrasi menjadi faktor penghambat utama bagi investasi yang menyebabkan munculnya high cost economy yang berarti praktek korupsi melalui pungutan pungutan liar dan dana pelicin marak pada awal pelaksanaan desentralisasi atau otonomi daerah tersebut. Dan jelas ini menghambat tumbuhnya kesempatan kerja dan pengurangan kemiskinan di daerah karena korupsi di birokrasi daerah. Namun, pada tahun 2005 faktor penghambat utama tersebut berubah. Kondisi sosial-politik dominan menjadi hambatan bag i tumbuhnya investasi di daerah. Pada tahun 2005 banyak daerah melakukan pemilihan kepala daerah (Pilkada) secara langsung yang menyebabkan instabilisasi politik di daerah yang membuat enggan para investor untuk menanamkan modalnya di daerah. Dalam situasi politik seperti ini, investor lokal memilih menanamkan modalnya pada ekspektasi politik dengan membantu pendanaan kampanye caloncalon kepala daerah tertentu, dengan harapan akan memperoleh kemenangan dan memperoleh proyek pembangunan di daerah sebagai imbalannya. Kondisi seperti ini tidak akan menstimulus pembangunan ekonomi, justru hanya akan memperbesar pengeluaran pemerintah (government expenditure) karena para investor hanya mengerjakan proyek-proyek pemerintah tanpa menciptakan output baru diluar pengeluaran pemerintah (biaya aparatur negara). Bahkan akan berdampak pada investasi diluar pengeluaran pemerintah, karena untuk meningkatkan PAD-nya mau tidak mau pemerintah daerah harus menggenjot pendapatan dari pajak dan retrebusi melalui berbagai Perda (peraturan daerah) yang menciptakan ruang bagi praktek korupsi. Titik tolak pemerintah daerah untuk memperoleh PAD yang tinggi inilah yang menjadi penyebab munculnya high cost economy yang melahirkan korupsi tersebut karena didukung oleh birokrasi yang njelimet. Seharusnya titik tolak pemerintah daerah adalah pembangunan ekonomi daerah dengan menarik investasi sebesar-besarnya dengan merampingkan birokrasi dan memperpendek jalur serta angka waktu pengurusan dokumen usaha, serta membersihkan birokrasi dari praktek korupsi. Peningkatan PAD (Pendapatan Asli Daerah), pengurangan jumlah pengangguran dan kemiskinan pasti mengikuti. D. Memberantas Korupsi demi Pembangunan Ekonomi
Selain menghambat pertumbuhan ekonomi, korupsi juga menghambat pengembangan sistem pemerintahan demokratis. Korupsi memupuk tradisi perbuatan yang menguntungkan diri sendiri atau kelompok, yang mengesampingkan kepentingan publik. Dengan begitu korupsi menutup rapat-rapat kesempatan rakyat lemah untuk menikmati pembangunan ekonomi, dan kualitas hidup yang lebih baik. Pendekatan yang paling ampuh dalam melawan korupsi di Indonesia. Pertama, mulai dari meningkatkan standar tata pemerintahan ± melalui konstruksi integritas nasional. Tata pemerintahan modern mengedepankan sistem tanggung gugat, dalam tatanan seperti ini harus muncul pers yang bebas dengan batas-batas undang-undang yang juga harus mendukung terciptanya tata pemerintah dan masyarakat yang bebas dari korupsi. Demikian pula dengan pengadilan. Pengadilan yang merupakan bagian dari tata pemerintahan, yudikatif, tidak lagi menjadi hamba penguasa. Namun, memiliki ruang kebebasan menegakkan kedaulatan hukum dan peraturan. Dengan demikian akan terbentuk lingkaran kebaikan yang memungkin seluruh pihak untuk melakukan pengawasan, dan pihak lain diawasi. Namun, konsep ini penulis akui sangat mudah dituliskan atau dikatakan daripada dilaksanakan. Setidaknya dibutuhkan waktu yang cukup lama untuk membangun pilar-pilar bangunan integritas nasional yang melakukan tugas-tugasnya secara efektif, dan berhasil menjadikan tindakan korupsi sebagai perilaku yang beresiko sangat tinggi dengan hasil yang sedikit. Konstruksi integritas nasional, ibarat Masjidil Aqsha yang suci yang ditopang o leh pilar-pilar peradilan, parlemen, kantor auditor-negara dan swasta, ombudsman, media yang bebas dan masyarakat sipil yang anti korupsi. Diatas bangunan nan suci itu ada pembangunan ekonomi demi mutu kehidupan yang lebih baik, tatanan hukum yang ideal, kesadaran publik dan nilainilai moral yang kokoh memayungi integritas nasional dari rongrongan korupsi yang menghambat pembangunan yang paripurna. Kedua, hal yang paling sulit dan fundamental dari semua perlawanan terhadap korupsi adalah bagaimana membangun kemauan politik (political will). Kemauan politik yang dimaksud bukan hanya sekedar kemauan para politisi dan orangorang yang berkecimpung dalam ranah politik. Namun, ada yang lebih penting sekedar itu semua. Yakni, kemauan politik yang termanifestasikan dalam bentuk keberanian yang didukung oleh kecerdasan sosial masyarakat sipil atau warga Negara dari berbagai elemen dan strata sosial. Sehingga jabatan politik tidak lagi digunakan secara mudah untuk memperkaya diri, namun sebagai tangggung jawab untuk mengelola dan bertanggung jawab untuk merumuskan gerakan mencapai kehidupan berbangsa dan bernegara yang baik. Biasanya resiko politik merupakan hambatan utama dalam melawan gerusan korupsi terhadap pembangunan ekonomi nasional. Oleh sebab itu, mengapa kesadaran masyarakat sipil penting?. Dalam tatanan pemerintahan yang demokratis, para politisi dan pejabat Negara tergantung dengan suara masyarakat sipil. Artinya kecerdasan sosial-politik dari masyarakat sipil-lah yang memaksa para politisi dan pejabat Negara untuk menahan diri dari praktek korupsi. Masyarakat sipil yang cerdas secara sosial-politik akan memilih pimpinan (politisi) dan pejabat Negara yang memiliki integritas diri yang mampu menahan diri dari ko rupsi dan merancang kebijakan kearah pembangunan ekonomi yang lebih baik. Melalui masyarakat sipil yang cerdas secara sosial politik pula pilar-pilar peradilan dan media massa dapat diawasi sehingga membentuk integritas nasional yang alergi korupsi. Ketika Konstruksi Integritas Nasional berdiri koko h dengan payung kecerdasan sosial-politik masyarakat sipil, maka pembangunan ekono mi dapat distimulus dengan efektif. Masyarakat sipil akan mendorong pemerintah untuk memberikan pelayanan publik yang memadai.masyarakat sipil pula yang memberi ruang dan menciptakan ruang pembangunan ekonomi yang potensial. Masyarakat melalui para investor akan memutuskan melakukan investasi yang sebesar-besarnya karena hambatan ketidakpastian telah hilang oleh bangunan
integritas nasional yang kokoh. Jumlah output barang dan jasa terus meningkat karena kondusifnya iklim investasi di Indonesia, karena ker ikil-kerikil kelembagaan birokrasi yang njelimet dan korup telah diminimalisir, kondisi politik stabil dan terkendali o leh tingginya tingkat kecerdasan sosial-politik masyarakat sipil. Para investor mampu membuat prediksi ekonomi dengan ekspektasi keuntungan tinggi. Sehingga dengan begitu pembangunan ekonomi akan memberikan dampak langsung pada pengurangan umlah pengangguran dan masyarakat miskin, peningkatan PAD (Pendapatan Asli Daerah) masing-masing daerah, peningkatan GDP dan pemerintah akan mampu membangun sisten aminan sosial warganya melalui peningkatan kualitas pendidikan dan layanan kesehatan yang memberikan dampak langsung pada peningkatan kecerdasan masyarakat sipil. BAB III KESIMPULAN Merangkai kata untuk perubahan memang mudah. Namun, melaksanakan rangkaian kata dalam bentuk gerakan terkadang teramat sulit. Dibutuhkan kecerdasan dan keberanian untuk mendobrak dan merobohkan pilar-pilar korupsi yang menjadi penghambat utama lambatnya pembangunan ekonomi nan paripurna di Indonesia. Korupsi yang telah terlalu lama menjadi wabah yang tidak pernah kunjung selesai, karena pembunuhan terhadap wabah tersebut tidak pernah tepat sasaran ibarat ³ yang sakit kepala, kok yang diobati tangan ³. Pemberantasan korupsi seakan hanya menjadi ko moditas politik, bahan retorika ampuh menarik simpati. Oleh sebab itu dibutuhkan kecerdasan masyarakat sipil untuk mengawasi dan membuat keputusan politik mencegah makin mewabahnya penyakit kotor korupsi di Indonesia. Tidak mudah memang. DAFTAR PUSTAKA Bahan Bacaan Akhiar Salmi, Paper 2006, ³Memahami UU tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi´, MPKP, FE,UI.
Harian Kompas, 13 juni 2006, Gramedia Hikmahanto Juwana, Paper 2006, ³ Politik Hukum UU Bidang Ekonomi di Indonesia´, MPKP, FE.UI. Mubaryanto, Artikel, ³ Keberpihakan dan Keadilan´, Jurnal Ekonomi Rakyat, UGM, 2004 Jeremy Pope,´ Confronting Corruption: The E lement of National Integrity System´, Transparency International, 2000. Robert A Simanjutak,´ Implementasi Desentralisasi Fiskal:Problema, Prospek, dan Kebijakan´, LPEM UI, 2003 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Pusat dan Daerah.
KORUPSI PERSPEKTIF PIDANA ISLAM Abstract :
Corruption is action of deviation which is against justice principle (al-`adalah), accountability (al-amanah), and responsibility. Corruption with all its the negativity impacts generating various distortions to life of state and public can be categorized is including deed fasad, damage on earth, also very is cursed God SWT. In corruption Islam crime is crime which its the perpetrator is sanctioned by law. Sanction of Law in this case is ta'zir based on government rule (Law and regulation) for absense of assertive sanction from alQur'an and Sunnah . A. PENDAHULUAN
Salah satu kejahatan atau tindak pidana dalah korupsi, yang dalam bentuknya memiliki banyak macam dan jenis. Ironis me mang, di Indonesia negeri yang mayoritas penduduknya beragama Islam dan menjunjung tinggi nilai-nilai spiritual ini pernah meraih peringkat pertama sebagai Negara terkorup di Asia dan Negara paling lamban yang keluar dari krisis dibandingkan negara-negara tetangganya. 1 Sebagai umat Islam sudah selayaknya kita menangani permasalahan tersebut dilihat dari sudut pandang Islam. Adalah suatu hal yang naif apabila kenyataan ironis di atas ditimpakan kepada Islam sebagai agama yang dianut oleh mayoritas penduduk. Yang perlu dikritisi di sini ialah orientasi keberagamaan kita yang menekankan kesalehan ritual-formal dengan mengabaikan kesalehan moral-individual dan sosial. Model beragama seperti ini memang sulit untuk dapat mencegah pemeluknya dari perilaku-perilaku buruk, seperti korupsi. Padahal dalam perspektif ajaran Islam, korupsi merupakan perbuatan terkutuk, karena dampak buruk yang ditimbulkannya bagi suatu masyarakat dan bangsa sangatlah serius. Oleh karena itu, makalah ini akan membahas mengenai apa itu korupsi? Bagaimana Islam melihat korupsi? Dan apa sanksi Islam mengenai tindak pidana korupsi? Irdamisraini Hukum Islam. Vol. VIII No2 Desember 2008 121
B. PENGERTIAN KORUPSI
Kata korupsi sebagaimana yang diketahui oleh banyak orang sekarang ini berasal dari bahasa Inggris corruption. Sebetulnya kata corruption tersebut berasal dari kata dalam bahasa Latin ³corruptus´ yang berarti ³merusak habis-habisan´. Kata Äcorruptus itu sendiri berasal dari kata dasar corrumpere, yang tersusun dari kata com (yang berarti Ämenyeluruh) dan rumpere yang berarti merusak secara total kepercayaan khalayak kepada si pelaku yang tak jujur itu. 2 Dalam khazanah pemikiran hukum Islam (fiqh) klasik, perilaku korupsi belum memperoleh porsi pembahasan yang memadai, ketika para fuqaha berbicara tentang kejahatan memakan harta benda manusia secara tidak benar (akl amwal al-nas bi al-bathil) seperti yang diharamkan dalam alQuran, tetapi apabila merujuk kepada kata asal dari korupsi (corrup), maka dapat berarti merusak (dalam bentuk kecurangan) atau menyuap. 3 Di antara berbagai bentuk kejahatan ini yang nampaknya paling mirip substansinya dengan korupsi ialah ghulul yang diartikan sebagai pengkhianatan terhadap amanah dalam pengelolaan harta rampasan perang dan risywah atau yang biasa dikenal dengan istilah suap. Dalam konteks ajaran Islam yang lebih luas, korupsi merupakan tindakan yang bertentangan dengan prinsip keadilan (al-`adalah), akuntabilitas (al-amanah), dan tanggung jawab. Korupsi dengan segala dampak negatifnya yang menimbulkan berbagai distorsi terhadap kehidupan negara dan masyarakat dapat dikategorikan termasuk perbuatan fasad, kerusakan di muka bumi, yang juga amat dikutuk Allah SWT. C.
HADIS MENGENAI KORUPSI
:4 Irdamisraini Hukum Islam. Vol. VIII No2 Desember 2008
122
Artinya
: Nabi menugaskan seorang laki-laki dari Bani A sad yang disebut Ibn al-Lutbiyah untuk mengambil zakat, kemudian setelah kembali ia berkata (kepada Nabi): ³Ini untuk Tuan dan ini diberikan kepadaku´, kemudian Nabi naik ke mimbar, begitu juga yang dikatakan Sufyan (perawi), kemudian Nabi memuji Allah dan menyanjung-Nya lalu bersabda: ³ A pa-apaan petugas ini, aku utus kembali seraya berkata, ³ini untukmu dan ini untukku?´ maka cobalah ia duduk (saja) di rumah orang tuanya (tidak menjadi petugas) dan mengandaikan ia diberi hadish atau tidak? Demi Zat yang diriku berada di tangan-Nya, maka ia tidak mendapat apa-apa kecuali datang di hari kiamat dengan memikul di atas leher, kalaupun berupa unta, sapi atau kambing yang semuanya meringikik.´ Kemudian Nabi mengangkat tangannya sampai kulihat putihnya ketiak beliau (kata rawi) dan bersabda: ³bukankah telah aku sampaikan?´ diulanginya tiga kali. (H.R. Bukhari) 5 Artinya: Dari Abu hamid al-Saidy sesungguhnya Rasulullah saw bersabda: ³Hadiah-hadiah pada pejabat adalah ghulul (pengkhianatan).´ (H.R. Ahmad) :: 6 Artinya: Dari Abdullah ibn Amru berkata: Saya mendengar Rasulullah saw. bersabda: Allah melaknat orang yang menyuap dan yang menerima suap. (H.R. Ibnu Hibban) 7 Artinya: Dari Abu Hurairah ra. Berkata: Rasulullah melaknat orang yang menyuap dan yang menerima suap dalam hukum. (H.R. Turmuzi) : 8 Irdamisraini Hukum Islam. Vol. VIII No2 Desember 2008 123
Artinya:
Dari Tsubana berkata, Rasulullah saw. melaknat orang yang menyuap dan yang menerima suap serta al-Raisya yaitu orang yang menjadi perantara keduanya. (H.R. Ahmad) D. GHULUL
Ghulul menurut bahasa adalah khianat, sedangkan menurut Ibn al-Atsir, ghulul adalah berkhianat mengenai harta rampasan perang atau mencuri harta tersebut, dan masih menurutnya setiap orang yang berkhianat secara sembunyi-sembunyi mengenai urusan sesuatu, maka ia telah berbuat ghulul.9 Adapun maksud dari ghulul menurut korupsi adalah berupa tindakan penggelapan yang dilakukan seseorang untuk memperkaya diri sendiri. Ada pula yang menganggap Harta Ghulul adalah harta yang diperoleh oleh pejabat (pemerintah atau swasta) melalui kecurangan atau tidak syari, baik yang diambil harta negara maupun masyarakat. 10 E. RISYWAH (SUAP)
Menurut terminologi Fiqh, Risywah (suap) adalah segala sesuatu yang diberikan oleh seseorang kepada seorang hakim atau yang bukan hakim agar ia memutuskan suatu perkara untuk (kepentingan)nya atau agar ia mengikuti kemauannya. 11 Sedangkan menurut Ibnu Nadim Risywah adalah segala sesuatu yang diberikan seseorang kepada hakim atau yang lainnya untuk memutuskan suatu perkara atau membawa (putusan tersebut) sesuai dengan keinginannya (yang memberi). Risywah (suap) merupakan perbuatan yang dilaknat oleh Allah dan Rasulnya sebagaimana dijelaskan dalam hadis. Risywah atau suap memang tidak bisa terjadi dari satu pihak. Ia selalu melibatkan kedua belah pihak, bahkan sangat boleh jadi bisa tiga pihak. Yakni si penyuap ( raasyii), yang disuap atau yang menerima suap (murtasyii) dan yang menjadi perantara (raaisy) . Oleh sebab itu, risywah ini memang merupakan kejahatan yang terorganisir. Sekaligus ia merupakan kejahatan yang susah dibongkar, karena antara pelaku dan korban sama-sama terlibat. Beda dengan kejahatan umumnya, pencurian, penipuan atau penganiayaan; pelaku dan korban tidak mungkin bersekongkol. Tapi sebenarnya korban kejahatan suap bukan si penyuap, yang disuap atau pun si perantara. Ketiganya, pada hakikatnya sama-sama merupakan pelaku. Sementara korban yang sesungguhnya adalah Irdamisraini Hukum Islam. Vol. VIII No2 Desember 2008 124
pihak keempat, yakni: pertama, orang yang kehilangan haknya karena adanya praktek penyuapan, dan korban kedua adalah masyarakat luas. Yang pertama korban langsung, yang kedua korban tidak langsung. Oleh sebab itulah, maka menurut sabda Rasulullah SAW dalam kejahatan suap ini yang dikutuk adalah yang menyuap dan yang disuap atau yang menerima suap. 12 Dengan demikian dapat dipahami bahwa jika seseorang u ntuk mengerjakan sesuatu pekerjaan telah dibayar maka apapun selain itu bukan menjadi haknya dan haram mengambilnya. Begitu juga, jika dia memanfaatkan harta perusahaan atau negara untuk kepentingan pribadinya, dalam hal ini ia telah mengambil sesuatu yang bukan haknya secara bathil dan haram hukumnya. Misal, seorang karyawan menerima souvenir sebuah pulpen, parcel diakhir tahun, amplop yang berisi uang atau uang komisi yang biasanya langsung ditransfer, mengambil harta perusahaan/ negara, melakukan mark-up suatu transaksi, dan lain-lain.13 F. SANKSI HUKUM
Dalam pidana korupsi, sanksi yang diterapkan bervariasi sesuai dengan tingkat kejahatannya. Mulai dari sanksi material, penjara, pemecatan jabatan, cambuk, pembekuan hak-hak tertentu sampai hukuman mati. Mengapa bervariasi? Karena tidak adanya nash qathi yang berkaitan dengan tindak kejahatan yang satu ini. Artinya sanksi syariat yang mengatur hal ini bukanlah merupakan paket jadi dari Allah swt. yang siap pakai. Sanksi dalam perkara ini termasuk sanksi tazir, di mana seorang hakim (imam/ pemimpin) diberi otoritas penuh untuk memilih tentunya sesuai dengan ketentuan syariat bentuk sanksi tertentu yang efektif dan sesuai dengan kondisi ruang dan waktu, di mana kejahatan tersebut d ilakukan.14 Tetapi terdapat beberapa hadis yang mengancam seseorang untuk berlaku curang, seperti hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim yang artinya: Rasulullah berjalan melewati sebuah kumpulan, sebuah kedai yang menjual barang makanan, kemudian Rasulullah memasukkan tangannya ke dalam tumpukan makanan itu, ternyata tangan Rasulullah menjadi basah, kemudian beliau bertanya: ³apa ini wahai pemilik makanan³, orang tersebut menjawab: ³kehujanan ya Rasulullah³, kemudian Rasulullah bersabda:. ³tidakkah sebaiknya engkau letakkan di atas tumpukan makanan ini, sehingga orang bisa Irdamisraini Hukum Islam. Vol. VIII No2 Desember 2008 125
rnelihatnya, barangsiapa melakukan tipu daya dan manipulasi maka mereka bukan termasuk golonganku´. (H.R. Muslim) Selain itu terdapat hadis lain yang artinya: Diriwayatkan dari Umar bin Khaththab, bahwasanya ketika selesai terjadi peperangan khibar, sekelompok sahabat Rasulullah mereka bersaksi ada seseorang yang gugur dalam peperangan menjadi syahid, ada sesorang yang gugur dalam peperangan menjadi syahid, kemudian Rasulullah berkata: ³Tidak demikian, sungguh saya melihat dia berada di neraka sebab mencuri s elimut dan mantel³, kemudian Rasulullah bersabda. ³Wahai Putra Khaththab, berangkatlah sampaikan kepada manusia, sesungguhnya tidak akan masuk surga, kecuali orang-orang yang beriman kepada Allah³, kemudian Umar berkata. ³saya lalu keluar dan saya sampaikan, ketahuilah bahwasanya tidak akan masuk surga kecuali orang-orang mukmin³. ( H.R. Muslim) Ghulul dalam hadits tersebut, sebagaimana dijelaskan oleh Imam Nawawi, adalah ³khianat dalam harta³, yang berarti tidak amanat didalam mengemban tanggung jawab, dan ini identik dengan korupsi. Dan Rasulullah saw. menjelaskan bahwa orang yang melakukan ghulul walaupun hanya sekedar mantel dianggap keluar dari koridor iman, tidak berhak masuk sorga justru akan disiksa dineraka. 15 Apabila para fuqaha dalam hukum pidana Islam konvensional (fiqh al-jinayat al-fiqh al-jinai) memasukkan ghulul dalam kategori tindak pidana (jarimah) tazir yang besar-kecilnya hukuman (uqubah) diserahkan kepada pemerintah dan hakim, hal itu dapat dipahami, mengingat kejahatan ghulul masih dalam skala kecil yang belum menjadi ancaman berarti. Hanya saja perlu digaris bawahi bahwa hukuman tazir kendatipun pada asalnya bertujuan untuk memberi pelajaran (lil altadib) bentuknya tidak harus selalu berwujud hukuman ringan. Seperti yang ditulis oleh Abd alQadir Awdah dalam Al-Tasyri al-Jinai al-Islami, banyak fuqaha yang membolehkan pidana tazir dalam bentuk hukuman mati jika kepentingan umun menghendakinya (idza iqtadlat al-mashlahah alammah taqrir Äuqubah al-qatl). Dengan memerhatikan kepentingan umum yang terancam dengan sangat serius oleh kejahatan korupsi saat ini, maka dijatuhkannya hukuman tazir yang paling keras (hukuman mati) atas para koruptor kelas kakap dapat dibenarkan oleh Islam. 16 Irdamisraini Hukum Islam. Vol. VIII No2 Desember 2008 126
G. KESIMPULAN
Tujuan utama syariat Islam (maqashid al-syariah) ialah menjaga dan melindungi kemanusiaan. Perlindungan ini dirumuskan oleh para ulama dalam 5 tujuan (al-maqashid al-khamsah), yakni perlindungan terhadap agama (hifzh al-din), perlindungan terhadap jiwa (hifzh al-nafs), perlindungan terhadap akal (hifzh al-aql), perlindungan terhadap keturunan (hifzh al-nasl), dan perlindungan terhadap harta (hifzh al-mal). Tindakan korupsi jelas merupakan perlawanan terhadap tujuan kelima ; hifzh al-mal . Apabila dalam kepustakaan hukum Islam, contoh populer perbuatan melawan tujuan hifdh al-mal ini adalah kejahatan mencuri (al-sariqah) milik perorangan, maka korupsi sebagai kejahatan mencuri harta milik bangsa dan negara lebih layak lagi untuk dicatat sebagai pelanggaran yang sangat serius terhadap prinsip hifzh al-mal . Korupsi bukanlah pencurian biasa dengan dampaknya yang bersifat personal-individual, melainkan ia merupakan bentuk pencurian besar dengan dampaknya yang bersifat massal-komunal. Bahkan ketika korupsi sudah merajalela dalam suatu negara sehingga negara itu nyaris bangkrut dan tak berdaya dalam menyejahterakan kehidupan rakyatnya, tidak mampu menyelamatkan mereka dari ancaman gizi buruk dan busung lapar yang mendera, maka korupsi lebih jauh dapat dianggap sebagai ancaman bagi tujuan syariat dalam melindungi jiwa manusia (hifzh al-nafs). Dari uraian mengenai korupsi dalam bentuk ghulul dan suap, maka dapat disimpulkan bahwa Islam telah melarang tindakan korupsi baik berbentuk ghulul maupun suap. Walaupun tidak terdapat sanksi dalam bentuk nash qathi mengenai hukuman bagi koruptor, bukan berarti tidak adanya sanksi bagi pelaku korupsi. Adapun pelaku yang melalukan korupsi dapat dihukum tazir sesuai dengan tingkat kejahatannya. Irdamisraini, Dosen Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum UIN Sultan Syarif Kasim Riau. Alumnus Program Pasca Sarjana (S2) Universitas Islam Negeri Suska Irdamisraini Hukum Islam. Vol. VIII No2 Desember 2008 127
Endnotes:
1. Lihat tulisan Dr. Anis Saidi, ³Kendala Perkembangan Demokrasi Dan Implikasinya Terhadap Penyalahgunaan Kekuasaan (Korupsi),³ dalam dalam A.S.Burhan, dkk, ed, Korupsi Di Negeri Kaum Beragama; Ikhtiah Membangun Fiqh Anti Korupsi (Jakarta: P3M dan Kemitraan Partnership, 2004), h. 43. 2. Jhon M Echol dan Hassan Shadily, Kamus Inggris Indonesia, Gramedia, Jakarta, 2003, h. 149 3. Anis saidi, loc. cit 4. Bukhari, Shahih Bukhari, Dar al-Fikr, Beirut, 1991, h. 215 5. Ibn Hanbal, Musnad Ahmad , j. 5, h.. 279. 6. Abu Hatim Muhammad Ibn Hibban Ibn Ahmad al-Tamimy, Shahih Ibn Hibban (Beirut: Muassasah al-Risalah, 1414 H/ 1993 M), j. 11, s. 468. 7. Abu ÄIsa Muhammad Ibn ÄIsa al-Turmudzy, Sunan al-Turmudzy (Beirut: Daar Ihya al-Turats, t.t), j.3. s. 622 8. Ibn Hanbal, loc. cit 9. Ghulul, Pengertian ,Kriteria dan Hukumnya, artikel diakses pada tanggal 16 Desember 2007 pada http://hayatulislam.wordpress.com/2007/01/19/hukum-ghulul/ 10. Rofiqul ÄAla, ³Suap Dalam Perspektif Islam,´ h. 199. 11. M. Masyhuri Naim, Korupsi Dalam Perspektif Islam, Sebuah Upaya Mencari Solusi Bagi Pemberantasan Korupsi, artikel diakses pada tanggal 16 Desember 2007 pada http://www.islamemansipatoris.com/artikel.php?id=236 12. H. A. Malik Madany, Korupsi SebagaiKejahatan Terhadap Kemanusian Dalam Perspektif Islam, artikel diakses pada tanggal 16 Desember 2007 pada http://www.nuantikorupsi.or.id/page.php?display=dinamis&kategori=3&id=192 13.
Anis saidi, loc. Cit
14.
Ibid
15. Al-Nawawi, Al-Minhaj, dar al-Fikr, Beirut, 1990, h. 125 16. Abd al-Qadir Audah, al-Tasyri' al-Jina'iy al-Islamy, Dar al-Kitab al-Araby, Beirut, 1989, h. 1 Irdamisraini Hukum Islam. Vol. VIII No2 Desember 2008 128
Dosen fakultas Syariah dan Ilmu Hukum UIN SUSKA Riau 1 Lihat tulisan Dr. Anis Saidi, ³Kendala Perkembangan Demokrasi Dan Implikasinya Terhadap Penyalahgunaan Kekuasaan (Korupsi),³ dalam dalam A.S.Burhan, dkk, ed, Korupsi Di Negeri Kaum Beragama; Ikhtiah Membangun Fiqh Anti Korupsi (Jakarta: P3M dan Kemitraan Partnership, 2004), h. 43. 2 Jhon M Echol dan Hassan Shadily, Kamus Inggris Indonesia, Gramedia, Jakarta, 2003, h. 149 3 Anis saidi, loc. cit 4 Bukhari, Shahih Bukhari, Dar alFikr, Beirut, 1991, h. 215 5 Ibn Hanbal, Musnad Ahmad , j. 5, h.. 279. 6 Abu Hatim Muhammad Ibn Hibban Ibn Ahmad al-Tamimy, Shahih Ibn Hibban (Beirut: Muassasah al-Risalah, 1414 H/ 1993 M), j. 11, s. 468. 7 Abu ÄIsa Muhammad Ibn ÄIsa al-Turmudzy, Sunan al-Turmudzy (Beirut: Daar Ihya al-Turats, t.t), j.3. s. 622 8 Ibn Hanbal, loc. cit 9 Ghulul, Pengertian ,Kriteria dan Hukumnya, artikel diakses pada tanggal 16 Desember 2007 pada http://hayatulislam.wordpress.com/2007/01/19/hukum-ghulul/ 10 Rofiqul ÄAla, ³Suap Dalam Perspektif Islam,´ h. 199. 11 M. Masyhuri Naim, Korupsi Dalam Perspektif Islam, Sebuah Upaya Mencari Solusi Bagi Pemberantasan Korupsi, artikel diakses pada tanggal 16 Desember 2007 pada http://www.islamemansipatoris.com/artikel.php?id=236 12 H. A. Malik Madany, Korupsi SebagaiKejahatan Terhadap Kemanusian Dalam Perspektif Islam, artikel diakses pada tanggal 16 Irdamisraini Hukum Islam. Vol. VIII No2 Desember 2008 129 Desember 2007 pada http://www.nu-antikorupsi.or.id/page.php?display=dinamis&kategori=3&id=192 13 Anis saidi, loc. Cit 14 Ibid 15 Al-Nawawi, Al-Minhaj, dar al-Fikr, Beirut, 1990, h. 125 16 Abd al-Qadir Audah, al-Tasyri' al-Jina'iy al-Islamy, Dar al-Kitab al-Araby, Beirut, 1989, h. 1 *
