Makalah Pelanggaran Pemilu Di Indonesia Polfair

Konsep dan Potret Pelanggaran Pemilu di Indonesia Aris Setiawan, Umar A Aziz, dkk (UGM) Latar Belakang Penelengg Penelenggaraan araan Pemilu adala! se"ua! token token of member membershi ship p  "agi tiap negara ang ingin dikatakan dikatakan negara demokrasi# demokrasi# $ %idak %idak ada Pemilu Pemilu,, tidak tidak ada demokr demokrasi# asi#  &amun saangna, Pemilu di "er"agai negara marak sekali ter'adi pelanggaran, "aik itu di negara demokrasi maupun, le"i!le"i! negara otoriter# Pemilu kerap dilakukan !ana se"agai suatu penelenggaraan prosedural# %idak terkeuali di Indonesia, pemilu di negara demokrasi ter"esar ketiga ini masi! sangat marak akan praktik pelanggaran  pemilu# Setela! lama "osan men'alankan Pemilu prosedural selama *rde Baru +, Pemilu di Indonesia ternata "elum dapat menampilkan penelenggaraan Pemilu ang "e"as dari pelanggaran# al al ini ini tent tentun un a tida tidak k dapa dapatt kita kita "iar "iarka kan n "egi "egitu tu sa'a# sa'a# -eng -engan an marak marakn naa  pelanggaran, tentu tidak akan terlaksana Pemilu ang luber jurdil # Se"a" itula! kita merasa penting untuk mem"a!as seara mendalam mengenai pelanggaran pemilu# Kita  'uga akan mem"a!as tentang 'enis'enis pelanggaran pemilu ang tela! di klasi.ikasikan dalam UU &omor / ta!un +0$+ tentang Pemilu, aitu pelanggaran administrati., tindak  pidana pemilu, kode etik penelenggara pemilu, dan sengketa !asil pemilu,# Kita 'uga akan meli!at "agaimanaka! dinamika pelanggaran Pemilu mulai $111, +002, dan +001# Kemudi Kemudian an dari dari tiga tiga "a!asan "a!asan diatas diatas kita kita akan akan meli!a meli!att keend keenderu erunga nganda ndan n polap polapola ola  pelanggaran ang ter'adi te r'adi pada Pemilu# al terse"ut dilakukan agar nantina kita dapat mem"erikan "er"agai masukan agar pelanggaran dalam Pemilu ini dapat direduksi#

3enis'enis Pelanggaran dalam Pemilu Pelanggaran pemilu kirana dapat di"agi men'adi empat 'enis, aitu pelanggaran administrati., tindak pidana pemilu, kode etik penelenggara pemilu, sengketa pemilu# Adapun pen'elasan dari masingmasing pelanggaran Pemilu adala! se"agai "erikut#

1

 AG Karim, dalam Sigit Pamungkas. 2009. Perihal Pemilu. Yogyakarta: Lab JP !G"

2

 P#milu $ros#dural %#las adala& $#milu yang tidak d#mokratis, sangat $#nu& d#ngan $#nyim$angan. 'a&kan dilakukan t#rang(t#rangan

1

Pelanggaran Administrati.  -e.inisi per"uatan ang termasuk dalam pelanggaran administrati. iala! Pelanggaran administrasi Pemilu adala! pelanggaran ang meliputi tata ara,  prosedur, dan mekanisme ang "erkaitan dengan administrasi pelaksanaan Pemilu dalam setiap ta!apan penelenggaraan Pemilu di luar tindak pidana Pemilu dan  pelanggaran kode etik penelenggara Pemilu# Se"agai onto! dari pelanggaran administrati. iala! tidak "isa memenu!i saratsarat untuk men'adi peserta pemilu, tidak menertakan keterwakilan perempuan 405, melakukan kampane di tempat i"ada! maupun di tempat pendidikan, dan se"againa# -alam konteks ini, ang "isa melakukan pelanggaran administrati. iala! kontestan dan penelenggara pemilu termasuk KPU# 3ika ter'adi pelanggaran administrati. ole! KPU, maka diselesaikan ole! "adan ke!ormatan KPU# Adapun 'ika  pelanggaran ang dilakukan ole! kontestan, maka akan dilaporkan ole! "awaslu kepada KPU# Bawaslu memiliki peran untuk melaporkan pelanggaran ang tela! ter'adi# Adapun mekanisme pelaporan di dalam "awaslu, "awaslu menerima laporan dari masarakat# Laporan ang diterima !arus di selidiki le"i! lan'ut dalam kurun waktu 4 !ari setela! laporan adana pelanggaran itu diterima# &amun apa"ila dirasa in.ormasi  "elum

memadai,

maka

"awaslu

akan

meminta

in.ormasi

tam"a!an

dengan

memperpan'ang waktu selama 6 !ari# Kemudian "awaslu menentukan apaka! laporan terse"ut "enar atau tidak# 3ika ter"ukti suatu pelanggaran administrati. ter'adi, maka akan di laporkan "awaslu kepada KPU# &amun 'ika laporan terse"ut masuk dalam  pelanggaran pidana, maka "awaslu meneruskanna kepada kepolisian 7I#

%indak Pidana Pemilu %erdapat "atasan ang 'elas, dimana tidak semua tindak pidana ang ter'adi pada masa pemilu atau ang "erkaitan dengan penelenggaran pemilu dinatakan se"agai tindak pidana pemilu# Be"erapa tindak pidana pemilu merupakan tindak pidana ang se"elumna tela! diatur terle"i! da!ulu dalam KUP seperti memalsukan surat, netralitasn P&S, men!ina agama, suku dan ras, dan tindakan lain ang dilakukan ole! masarakat pada umumna atau ole! peserta pemilu dan8atau ole! penelenggara

2

 pemilu4# Singkatna, tindak pidana pemilu dipandang se"agai suatu tindak terlarang ang dilakukan ole! orangperorangan, "adan, atau lem"aga tertentu ang si.atna serius dan !arus diselesaikan di pengadilan untuk melindungi proses demokrasi melalui  pemilu2# Proses penelesaian tindak pidana pemilu dilakukan ole! aparat penegak !ukum ang ada akni kepolisian, ke'aksaan, dan pengadilan# Kepolisian "ertugas dan  "erwenang melakukan penidikan ter!adap laporan atau temuan tindak pidana pemilu ang diterima dari pengawas pemilu dan masarakat serta menampaikan "erkas  perkara kepada penuntut umum sesuai waktu ang ditentukan# Penuntut umum "ertugas dan "erwenang melimpa!kan "erkas perkara ke pengadilan sesuai waktu ang ditentukan# Le"i! lan'ut perkara akan diselesaikan ole! Peradilan Umum, aitu  pengadilan negeri di tingkat pertama dan pengadilan tinggi di tingkat "anding dan terak!ir# Pengadilan negeri dan pengadilan tinggi memeriksa, mengadili dan memutus  perkara tindak pidana pemilu "erdasarkan pada KUAP ditam"a! dengan "e"erapa ketentuan k!usus dalam UU Pemilu# Pemeriksaan dilakukan ole! !akim k!usus ang ditetapkan "erdasar Keputusan Ketua Ma!kama! Agung 7I 6#

Pelanggaran Kode 9tik Penelenggara Pemilu Menurut UU no# / ta!un +0$+ tentang Pemilu, pelanggaran kode etik  penelenggara pemilu adala! pelanggaran ter!adap etika penelenggara Pemilu ang  "erpedomankan

sumpa!

dan8atau

'an'i

se"elum

men'alankan

tugas

se"agai

 penelenggara Pemilu# Masi! dalam UU Pemilu, penelesaian pelanggaran kode etik  penelenggara pemilu "erada di tangan -ewan Ke!ormatan Penelenggara Pemilu (-KPP)# -KPP ada lem"aga ad hoc "aru menggantikan -K KPU ang "ertugas pada masa Pemilu +001# -alam peraturan "ersama Bawaslu, KPU dan -KPP no# $$ ta!un +0$+ tentang  peraturan "ersama kode etik dise"utkan ada kode etik ang !arus ditaati ole! )

Li&at &tt$:**k$u.%abar$ro+.go.id*ind#.$&$*sub"#nu*in-ormasi*b#rita*d#tailb#rita*/, ikaks#s $ada tanggal 1 #s#mb#r 201), $ukul 21:)2 ' /

Li&at Subakti, amlan, dkk. 2011. Penanganan Pelangaran Pemilu. Jakarta: K#mitraan Part#rs&i$ 3

bid

)

 penelenggara pemilu# -iantarana adala! 'u'ur, keter"ukaan, pro.esionalitas dan akunta"ilitas# Penelenggara pemilu 'uga "erkewa'i"an untuk "ertindak netral dan tidak memi!ak, tidak mempengaru!i pemili!, men'amin kesempatan ang sama "agi setiap  pemili! dan tidak menerima !adia! dalam "entuk apapun dari peserta pemilu# Artina  pelanggaran kode etik ter'adi ketika penelenggara pemilu melanggar !al!al ang tela! dise"utkan se"elumna#

Sengketa asil Pemilu : Sengketa !asil pemilu Sengketa

Pemilu

adala!

sengketa

ang

ter'adi

antarpeserta Pemilu dan sengketa Peserta Pemilu dengan penelenggara Pemilu se"agai

aki"at

dikeluarkanna

keputusan

KPU,

KPU Pro;insi, dan KPU

Ka"upaten8Kota# Bawaslu "ertugas melakukan penelesaian sengketa Pemilu dengan menerima laporan dan mempertemukan

pi!akpi!ak

ang

"ersengketa

untuk

menapai kesepakatan melalui musawara! dan mu.akat# Sengketa Pemilu dapat di"edakan men'adi dua aitu sengketa tata usa!a negara  pemilu dan sengeketa !asil pemilu# Sengketa tata usa!a negara Pemilu adala! sengketa ang tim"ul

dalam

"idang

tata

usa!a

negara

Pemilu

antara peserta dengan

 penelenggara, ataupun penelenggara dengan penelenggara lain ang "er"eda tingkatan maupun wilaa! kepengurusan# Penelesaian sengketa ini adala! di  pengadilan tata usa!a negara# &amun apa"ila pi!ak ang "ersengketa ada ang merasa ke"eratan, dapat menga'ukan "anding ke Ma!kama! Agung untuk mendapatkan  putusan pengadilan tingkat ak!ir# Adapula sengketa !asil Pemilu adala! Perselisi!an !asil Pemilu adala!  perselisi!an antara KPU dan Peserta Pemilu mengenai penetapan perole!an suara atau  penetapan perole!an kursi dari pelaksanaan Pemilu# al ini men'adi ke"i'akan Ma!kama! Konstitusi ang "ertugas menelesaikan sengketa !asil pemilu se"agai lem"aga ang "erwenang mengadili di tingkat pertama dan terak!ir "erdasar# MK selan'utna memeriksa dan men'atu!kan putusan paling lam"at 40 !ari setela!na# Putusan MK ini "ersi.at .inal dan tidak dapat diganggu gugat <# 

 K#t#ntuan(k#t#ntuan $ada s#ngk#ta ini diola& dari b#b#ra$a $asal !! no 4 2012 'A' 5

6

 Li&at Yulianto, dan Junaidi, 7#ri. 2009. Pelanggaran Pemilu dan Penyelesaiannya. Jakarta: K8

/

Potret Pelanggaran Pemilu $111+001 Pelanggaran Pemilu $111 Pemilu ta!un $111 merupakan pemilu pertama pada masa re.ormasi ang diranang "erdasarkan prinsipprinsip pemilu ang demokratis "aik dari "adan  pengawasna, proses pelaksanaanna ataupun peserta dan pemili! dalam pemilu# Badan  penelenggara dan pengawas pemilu di"e"askan untuk "eker'a tanpa pengaru! langsung pemerinta!# Selain itu, peserta pemilu 'uga "e"as melakukan persuasi ter!adap  pemili! dan pemili! "e"as untuk menentukan pili!anna# Berdasar pada laporan Panwaslu Pusat, dikatakan 'ika kurang le"i! terdapat 2#+10 pelanggaran dalam pemilu ta!un $111# asil terse"ut le"i! sedikit 'ika di"andingkan dengan laporan dari pemantauan dan pem"erita!uan media massa# Pelanggaranpelanggaran dalam pemilu terse"ut meliputi pelanggaran administrati.,  pelanggaran

tata

ara,

pelanggaran

pidana,

money

politics,

dan

netralitas

 "irokrasi8pe'a"at pemerinta!#/ Pelanggaran administrati. sendiri merupakan pelanggaran ter!adap ketentuan UndangUndang Pemilu ang "ukan merupakan ketentuan pidana  pemilu dan ter!adap ketentuan lain ang diatur dalam peraturan KPU# 1  Pelanggaran administrati. terse"ut "iasana "er!u"ungan dengan penggunaan !ak pili!, tentang kampane pemilu seperti tempat pemasangan atri"ut kampane, ds"# Pada pemilu $111, Panwaslu Pusat melaporkan 'ika kasuskasus ang mampu diselesaikan ole! lem"aga terse"ut !ana ang "ersi.at administrati. dan tata ara  penelenggaraan pemilu# Sedangkan kasuskasus ang si.atna pidana pemilu seperti money politics "elum dapat diselesaikan dengan "aik# Buktina aitu sampai Panwaslu $111 di"u"arkan dan adana indikasi money politics sangat kuat "a!kan men'adi  per"inangan politi# &amun tidak satu kasus pun ang diproses sampai ke pengadilan# Selain itu, dari +<0 kasus ang ditindaklan'uti sampai ke kepolisian, !ana +: kasus ang "er!asil diproses sampai pengadilan#

4

 Panitia P#ngaas P#mili&an !mum ;a&un 1999 ;ingkat Pusat, P#ngaasan P#mili&an !mum 1999:P#rtanggung%aaban Panitia P#ngaas P#mili&an !mum ;a&un 1999 ;ingkat Pusat, Jakarta: Gram#dia,1999 9

 Pasal 24 !! o.10*2004

3

3enis'enis penimpangan Pemilu sendiri dikategorikan seara "er"eda sesuai dengan institusi ang menelesaikanna# Menurut Panwaslu $111, kategori terse"ut di"agi men'adi 2, ang pertama aitu pelanggaran administrati. dan tata ara  penelenggaraan pemilu akan ditegakkan ole! Panwaslu# Kedua, pelanggaran ter!adap ketentuan pidana pemilu "aik ang dilakukan ole! perorangan atau "adan !ukum ang  "ukan partai politik akan ditegakkan ole! polisi# Ketiga aitu pelanggaran ang dilakukan ole! partai politik ter!adap ketentuan pidana pemilu akan ditegakkan ole! Ma!kama! Agung# Sedangkan keempat aitu ang "er!u"ungan dengan netralitas P&S akan ditegakkan ole! pemerinta!#

Tabel Penyimpangan Pemilu 1999 dan Penanganannya

3enis Penimpangan

-iselesaikan

-ilimpa!kan

-ilimpa!kan

Administrati. %ata =ara Pidana Pemilu >Mone Politis?  &etralitas Birokrasi8Pe'a"at 3umla!

Panitia Pengawas $#412 $#
ke Kepolisian 4 $+ +4: $/ $ +<0

ke Pengadilan $

3umla! $#41/ $#<1< <0< $20 +4: 2#+10

+2 $ +:

Sum"er@ Pertanggung'awa"an Panitia Pengawas Pemilu %a!un $111 %ingkat Pusat,&o;em"er $111#

Berdasarkan uraian kategorisasi terse"ut maka munul kategori "aru aitu money politics# Pelanggaran ang 'elas terli!at aitu pada pelaggaran administrati. dan tata ara penelenggaraan pemilu# Pelanggaran terse"ut se!arusna diselesaikan sendiri ole! Panwaslu tetapi 'ustru dilimpa!kan ke kepolisisan "a!kan sampai di pengadilan# Pada UU &o#4 ta!un $111 pasal +: 'uga tela! di'elaskan 'ika Panwaslu $111 mempunai sala! satu tugas aitu untuk menelesaikan sengketa# &amun Panwaslu $111 sama sekali tidak melaporkan adana kasus sengketa dalam pelaksanaan pemilu $111 terse"ut# alaupun setela! diteliti memang tidak ada kasus sengketa karena kasus kasus pelanggaran ang munul ke"anakan masuk dalam pelanggaran adminstrasi dan tata ara# Misalna, saat kampane pemilu $111 ter'adi "anak kasus pere"utan tempat atau lokasi kampane untuk para peserta pemilu# al terse"ut dilatar"elakangi ole!  "anakna peserta ang tidak mengeta!ui lokasi kampane ang suda! ditetapkan ole!



 panitia pemilu# *le! karena !al terse"ut maka kasus terse"ut digolongkan se"agai  pelanggaran adminsitrati. dan tata ara, "ukan kasus sengketa# Masala! lain ang 'uga munul pada pemilu $111 aitu pada UU &o#4 ta!un $111 ang mana tidak adana ketentuan tentang pengaturan mekanisme ke"eratan dari  peserta pemilu atas !asil pemilu "aik ang diumumkan ole! penelenggara pemilu ataupun KPU# Undangundang terse"ut menganggap 'ika !asil pemilu suda! sangat  "enar se!ingga tidak dapat diganggu gugat ole! siapapun# Ketentuan terse"ut menun'ukkan 'ika masi! ada pengaru! *rde Baru aitu LPU se"agai lem"aga ang menentukan segalana dalam undangundang terse"ut# al itu mene"a"kan pemilu $111 !ampir gagal karena "anakna anggota KPU dari partai politik ang tidak  "ersedia menandatangani !asil perole!an suara seara nasional karena alasan "anakna  pelanggaran dan keurangan#

Pelanggaran Pemilu +002 Pada pemilu +002, !asil ker'a Panwaslu dalam mengawasi pemilu legislati. terli!at le"i! "aik dari pemilu se"elumna# al ini dapat dili!at dari laporan "erikut@ %a"el Pelanggaran Administrati. Pemilu Legislati. +002 dan Penangananna  &o

%a!anan

%emuan8Laporan

-iteruskan

-itangani

-iterima 0 4$2 0

ke KPU 0 +46 0

KPU 0 :< 0

$# +# 4#

Penda.taran Pemili! (P2B) eri.ikasi =alon Peserta Pemilu Penetapan -aera! Pemili!an

2# 6# :# <# /#

3umla! Kursi eri.ikasi =alon Legislati. Kampane Pemungutan Peng!itungan Suara Penetapan asil Pemilu Penetapan Perole!an Kursi dan =alon

:/4 61:6 $61< 2 4/4

:+$ 64/+ $41$ + 4/+

$2< ++40 4
%erpili! Penguapan Sumpa!83an'i 3umla!

0 /12:

0 /0$4

0 +/++

1#

dan

Sumber@ Laporan Pengawasan Pemilu Anggota -P7,-P- dan -P7- +002

Berdasarkan ta"el terse"ut dapat dili!at 'ika "anak kasus pelanggaran administrasi ang diteruskan ke penelenggara pemilu se"agai pem"eri sanksi

6

administrasi tetapi se"agian "esar kasus terse"ut tidak dapat diselesaikan dengan "aik# Buktina aitu dari /#0$4 kasus pelanggaran !ana +#/++ kasus ang dapat diselesaikan ole! KPU8KPU-# Kemungkinan kasus ang tela! diselesaikan ole! KPU8KPUse"enarna le"i! "anak# %etapi karena pada saat itu tidak ada mekanisme dan prosedur  "aku dalam pemelesaian kasus pelanggaran administrasi, maka 'umla!na tidak dapat ditetapkan seara pasti# Selain itu, karena tidak adana mekanisme dan prosedur terse"ut maka mene"a"kan KPU8KPU- 'uga kurang serius dalam menelesaikan  pelanggaranpelanggaran ang direkomendasikan ole! pengawas pemilu# 3ika kasus pelanggaran administrati. diteruskan ke KPU8KPU-, maka kasus akan diteruskan kepada pi!ak kepolisian# %erdapat $0++ ;onis ang terdiri dari 106 ;onis terdakwa "ersala! dan $$< ;onis terdakwa "e"as# al terse"ut menun'ukkan adana peningkatan di"andingkan dengan pemilu $111 ang !ana menatat 2 ;onis# Laporan Pengawasan Pemilu Anggota -P7,-P- dan -P7- +002

Laporan  &o

%a!apan Pemilu

$# +# 4#

Penda.taran Pemili!(P2B) eri.ikasi =alon Peserta Pemilu Penetapan daera! Pemili!an dan

2# 6# :#

3umla! Kursi eri.ikasi =alon Legislati. Kampane Pemungutan Peng!itungan

<# /#

Suara Penetapan asil Pemilu Penetapan Perole!an Kursi dan

1#

-iterima

Pelanggaran Pidana Ke Ke Ke

onis

Penidi

Ke'aksaan

Pengadilan

P&

0 $<0 0

k  0 /2 0

0 :+ 0

0 62 0

0 6+ 0

$$/: $+04 612

116 1+2 2$0

6/< 4/+ +++

64< +14 $/$

6$: +1< $6<

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

=alon %erpili! Penguapan Sumpa!83an'i 0 0 0 0 0 3umla! 4$64 +2$4 $+64 $0:6 $0++ alaupun "egitu, tetap sa'a penanganan pelanggaran pidana pemilu pada pemilu

Legislati. +002 "elum memuaskan# -ari +2$4 ang diteruskan ke penidik kepolisian, !ana $+64 kasus ang dilimpa!kan ke ke'aksaan# al terse"ut menun'ukkan 'ika tingkat e.ekti.itas dari kepolisian !ana 6$5# Sedangkan dari $+64 ang dilimpa!kan  polisi ke ka'ksaan, !ana $0:6 kasus ang di"awa ke persidangan# al terse"ut 4

menun'ukkan 'ika tingkat e.ekti.itas dalam penanganan kasus terse"ut dari polisi ke  'aksa se"esar /65# -ari se"agian "esar kasus ang disidangkan, ternata se"esar //,65 dinatakan "ersala! ole! !akim# %a"el Sengketa Pemilu Legislati. +002 dan Penelesaianna  &o

%a!apan

-iterima

Musawara!

Alternati.

Keputusan

0 +$ 0

0 2 0

0 4 0

$# +# 4#

Penda.taran Pemili! (P2B) eri.ikasi =alon Peserta Pemilu Penetapan -aera! Pemili!an

dan

0 26 0

2# 6# :# <# /#

3umla! Kursi eri.ikasi =alon Legislati. Kampane Pemungutan dan Peng!itungan Suara Penetapan asil Pemilu Penetapan Perole!an Kursi C =alon

$2< 406 $41 0 /

10 +$0 6/ 0 $

/ $/ + 0 $

+: $< $2 0 $

%erpili! Penguapan Sumpa!83an'i 3umla!

0 :22

0 4/0

0 44

0 :$

1#

Sumber@ idaat, &ur, dkk# +00:# Evaluasi Pengawasan Pemilu 2004. 3akarta@ Perludem

Berdasarkan ta"el terse"ut maka dapat dili!at 'ika kasus sengketa ang ter'adi  pada pemilu Legislati. +002 le"i! keil daripada ang diperkirakan se"elumna# Kasus kasus terse"ut umumna munul pada saat %a!ap Penalonan dan Penetapan Anggota -P7 dan -P7- "aik Pro;insi ataupun Ka"upaten8Kota# Kasusna aitu "anakna alon ang merasa tidak puas dengan penentuan nomor urut ang diputuskan ole! partai  politikna# 3ika mengau dengan undangundang, se"enarna kasus terse"ut tidak termasuk ke dalam sengketa pemilu karena ketidakpuasan "ukanla! suatu kasus ang mempunai dasar !ukum dan apapun keputusan partai tela! di"uat sesuai dengan aturan# Selain pada ta!ap ang suda! dise"utkan di atas, ta!ap kampane 'uga men'adi sala! satu ta!ap di mana ter'adi "anak sengketa antar peserta pemilu# Kasus sengketa ang "iasa ter'adi aitu tentang pere"utan tempat untuk pemasangan atri"ut parpol dan tempat untuk kampane rapat umum# Untuk menanggapi kasuskasus terse"ut "iasana Panwaslu +002 le"i! sering "ertindak se"agai mediator se!ingga pi!akpi!ak ang

9

 "ersangkutanla! ang akan mem"uat keputusan sendiri# Seperti ang suda! di'elaskan se"eluma, 'ika se"enarna kasus pere"utan lokasi kampane "ukan termasuk kasus sengketa# al terse"ut !ana didasari kurangna in.ormasi ter!adap 'adwal penggunaan lokasi kampane atau memang ada sala! satu pi!ak ang senga'a menggunakan tempat alon lain ang 'ika !al terse"ut dipaksakan "arula! men'adi pelanggaran# Pada pemilu +002, !al terse"ut menim"ulkan ketegangan tersendiri antara Pengawas Pemilu dengan KPU# KPU merasa 'ika keputusanna suda! sangat "enar dan tidak dapat diganggu gugat, sedangkan Pengawas Pemilu merasa mempunai !ak untuk menelesaikan sengketa dan melakukan koreksi ter!adap keputusan KPU# Ketegangan terse"ut 'uga "ersum"er dari UU &o#$+ %a!un +004 ang mene"utkan 'ika tidak ada ruang untuk melakukan koreksi ter!adap keputusan KPU8KPU-# al terse"ut "er"eda dengan kasus perselisi!an dari !asil pemilu ang mana memang

Ma!kama!

Konstitusi

(MK)

ang

mempunai

wewenang

untuk

menelesaikanna# &amun karena kasus perselisi!an terse"ut sangat "anak (+6/ kasus teregistrasi) seperti ketidakpuasan peserta pemilu ter!adap !asil pemilu sedangkan waktuna penelesaianna sangat ter"atas aitu $2 !ari, maka mem"uat MK keliru dalam memproses pengu'ian gugatan terse"ut# =onto!na aitu kasus perselisi!an suara di Bondowoso, 3awa %imur ang menuat karena ternata MK sala! dalam penentuan o"ek sengketa# Berdasarkan uraianuraian di atas maka dapat disimpulkan 'ika pada Pemilu Legislati. +002 suda! dapat "er'alan dengan terti", lanar,dan damai# $0  7akat dapat mengikuti proses pemilu dengan "aik tanpa ter'adi kekerasan walaupun persaingan  politik ang ter'adi sangat ketat# 3ika pada pemilu $111 pelanggaran "anak dilakukan ole! lem"aga pengawas, maka pada pemilu +002 ini pelanggaran ang ter'adi le"i!  "anak dilakukan ole! alon peserta pemilu#

Pelanggaran Pemilu %a!un +001

10

 S#$ulu& b#sar $#rol#&an suara anggota P b#rdasarkan &asil $#milu L#gislati- 200/ adala& Partai Golkar <124=, PP <109=, PPP <34=, Partai #mokrat <33=, PA <3)=, PK' <32=, PKS
10

Pemilu pada ta!un +001 diatur pada UU &o# $0 %a!un +00/ tentang Pemili!an Umum Anggota -P7, -P-, -P7 dan UU &o# 2+ %a!un +00/ tentang Pemili!an Umum Presiden dan akil Presiden# Pelaksanaan pemilu pada ta!un ini 'uga tidak luput dari "anak pelanggaran# Pelanggaran ang ter'adi, "aik ang "ersi.at administrasi, pidana pemilu, serta sengketa !asil pemilu sangat menederai kualitas  pemilu pada ta!un terse"ut# Berikut merupakan 'umla! pelanggaran pemilu legislati. ta!un +001 menurut Badan Pengawas Pemilu@ 7ekapitulasi Pelanggaran Pemilu dalam Setiap %a!apan Pemilu Anggota -P7, -P-, dan -P7- %a!un +001 $$  &o# $# +# 4# 2# 6# :# <# /#

%a!apan Pemilu Pemutak!iran -ata Pemili! dan Penusunan -a.tar Pemili! Penda.taran dan Penetapan Peserta Pemilu Anggota -P7, -P-, dan -P7Penetapan 3umla! Kursi dan Penetapan -aera! Pemili!an Penalonan Anggota -P7, -P-, dan -P7Masa Kampane Masa %enang Pemungutan dan Peng!itungan Suara Penetapan asil Pemilu Jumlah

Pelanggaran Pemilu Administrasi Pidana

3umla!

41$

+:

2$<

$$0

$4

$+4







214

4/

64$

$+#4++ 420

2#:+: $14

$:#12/ 644

$#:$/

$#01$

+#<01

:< 15.341

4+ 6.019

11 21.360

Banakna kasus pelanggaran terse"ut menerminkan "etapa "urukna kualitas  pemilu ta!un +001, sangat terlampau 'au! "er"eda di"andingkan dengan pemilupemilu se"elumna# Sedangkan dalam pemilu presiden Bawaslu menatat selama pelaksanaan kampane apres dan awapres ter'adi $+/ kasus pelanggaran, aitu pelanggaran administrasi se"anak <$ kasus, pelanggaran pidana pemilu 21 kasus, dan lainna / kasus#$+ 11

 La$oran 'aaslu ;a&un 2009

12

&tt$:**nasional.kom$as.>om*r#ad*2009*06*03*1412///)*dit#mukan.124.$#langgaran.dalam.ka m$any#.$il$r#s iaks#s $ada tanggal 16 #s#mb#r 201), $ukul 13:3 '

11

-ari data rekapitulasi pelanggaran pemilu legislai. tadi, dapat dili!at "a!wa  pelanggaran ter"anak ter'adi pada saat masa kampane, ini "erarti aktor ang paling  "anak melakukan pelanggaran pemilu ta!un +001 adala! partai politik# &amun tidak !ana partai politik, renda!na kualitas pemilu ta!un +001 'uga dise"a"kan ole!  "e"erapa pi!ak, diantarana KPU, Badan Pengawas Pemilu, dan pemerinta! dengan  perananna masingmasing# KPU se"agai penelenggara dianggap kurang memiliki independensi dan integritas, terli!at dari keputusan dan penetapan KPU ang sering  "eru"a!u"a!, misalna dalam penetapan da.tar pemili!, 'adwal kampane dan deklarasi pemilu, pemasangan spanduk sosialisasi pemilu presiden, dan lain se"againa# asil ker'a Badan Pengawas Pemilu tidak meng!asilkan e.ek 'era seara maksimal# asil laporan lem"aga ini 'uga sering kali menta! aki"at lema!na  pengawalan ter!adap tindak pelanggaran terse"ut melalui pendekatan !ukum ang terpadu# Se!ingga dalam pelaporan kasus Bawaslu !ana i"arat tukang pos, aki"atna  penelenggaraan pemilu masi! 'au! dari !arapan dan peserta pemilu enderung mereme!kan institusi pengawasan ini# Peran pemerinta! dalam pengawasan dan dukungan dalam aspek anggaran dan "irokrasi 'uga "elum sempurna# -apat ditarik garis "esar "a!wa pelaksanaan pemilu ta!un +001 'au! dari !arapan karena "anakna pelanggaran ang ter'adi# Ba!kan "e"erapa kalangan  "erpendapat "a!wa pemilu legislati. ta!un +001 adala! pemilu ang ter"uruk dari  pemilu se"elumna setela! re.ormasi# Aktoraktor ang "erkaitan dengan pemilu terse"ut 'uga "elum "eker'a seara maksimal, aki"atna "anak pelanggaran  pelanggaran ter'adi, dan penanganan pelanggaran terse"ut "elum dapat diselesaikan dengan tuntas#

Kesimpulan Pemaparan diatas kirana tela! mem"erikan kita "anak !al# Kini kita dapat tidak sekadar mengeta!ui, namun 'uga mema!ami "a!wa pelanggaran pemilu itu ter"agi men'adi tiga 'enis, aitu pelanggaran administrati., tindak pidana, kode etik, dan ang nantina "erim"as pada sengketa !asil pemilu# Pema!aman pada 'enis pelanggaran ini akan mem"uat kita le"i! peka dan kritis apa"ila nantina kita meli!at ada  pelanggaran

pemilu,

siapa

ang >"ermain?

disana,

dan

kemana

kita

!arus

12

melaporkanna# Se"a" "er"eda 'enis pelanggaran, "er"eda pula mekanise pelaporan dan  penelesaianna# Pemaparan dan pen'elasan mengenai pelanggaran pemilu di ta!un $111, +002, +001 dapat kita am"il "anak pela'aran# -itemukan .akta "a!wa semakin lama semakin  "anak 'umla! pelanggaran pemilu ang ditemukan dan di proses le"i! lan'ut# al ini dapat "erartikan semakin "aik dan pekanana lem"agalem"aga pengawas, lem"aga  peradilan, dan masarakat dalam memantau dan menemukan pelanggaran Pemilu#  &amun disisi lain ini 'uga dapat "erarti .atal "a!wa aktoraktor ang terli"at dalam Pemilu suda! semakin muda! menemukan modus dan ela! pelanggaran "aru dengan intensitas pelanggaran ang selalu meningkat# %entu sa'a ini men'adi  PR  "agi kita semua, terutama aktoraktor ang terli"at dalam Pemilu, mulai dari penelenggara,  pengawas, pengadil, peserta, !ingga masarakat, untuk "eker'a dan "erpartisipasi sesuai dengan ruang lingkupna masingmasing, untuk menwu'udkan terlaksanana Pemilu ang luber jurdil.

-a.tar Pustaka Buku Pamungkas, Sigit# +001# Perihal Pemilu. Dogakarta@ La" 3IP UGM Su"akti, 7amlan, dkk# +0$$#  Penanganan Pelangaran Pemilu. 3akarta@ Kemitraan Parters!ip Dulianto, dan 3unaidi, eri# +001#  Pelanggaran Pemilu dan Penyelesaiannya. 3akarta@ K7&

1)

%opo Santoso, dkk# +00:#  Penegakan ukum Pemilu. 3akarta@ %im Peneliti Perludem# idaat, &ur, dkk# +00:# Evaluasi Pengawasan Pemilu 2004. 3akarta@ Perludem

 &aska! Perundangan UndangUndang &o#$0 %a!un +00/ UndangUndang no# / ta!un +0$+ tentang Pemilu Legislati.  Makala!8Laporan Banwaslu# +0$0# 7enana Strategis Bawaslu 7I +0$0+0$2 e"site !ttp@88kpu#'a"arpro;#go#id8indeE#p!p8su"Menu8in.ormasi8"erita8detail"erita8:2 !ttp@88dit'enpp#kemenkum!am#go#id8arsip8"n8+0$48"n/<2+0$4#!tm !ttp@88www#resear!gate#net8pu"liation82+4624$+FewenangFMa!kama!FKonstitusiF  -alamFMenelesaikanFSengketaFasilFPemiluFLegislati.F(SuatuF%in'auanFDuridis) !ttp@88nasional#kompas#om8read8+00180<8068$/$+22248ditemukan#$+/#pelanggaran#dal am#kampane#pilpres -iakses pada tanggal $< -esem"er +0$4, pukul $6@6: IB !ttp@88kpud"re"es#wordpress#om8+0$080280$8pelanggarankodeetikpemiludan solusina8 -iakses pada tanggal $: -esem"er +0$4, pukul $1@01 IB !ttp@88www#unisosdem#org8artileFdetail#p!paidH$$+<4CoidH4CaidH4$CgidH+# -ikakses pada tanggal $: -esem"er +0$4, pukul +$@4+ IB !ttp@88kpud"an'arkota#go#id8$8/kilas"erita8+2:dkppputuskan$$<kasus  pelanggarankodeetikpenelenggarapemilu!inggata!un+0$4#!tml, diakses tanggal  pada tanggal $: -esem"er +0$4, pukul $/@26 IB

1/