Bentuk Pemerintahan di Singapura
Bentuk pemerintahan Singapura adalah Republik dimana kekuasaan pemerintahan dijalankan kabinet yang dipimpin oleh perdana menteri. Sistem Pemerintahan Parlementer
Singapore ) Gambar 1. Gedung Parlemen Singapura ( Parliement House of Singapore)
Singapura menganut sistem pemerintahan parlementer dimana perdana menteri beserta para menteri baik secara bersama-sama b ersama-sama atau sendiri-sendiri bertanggung jawab kepada parlemen. Selama ini yang terjadi di Singapura, kabinet dibentuk berdasarkan pada kekuatan yang ada di dalam parlemen. Sehingga para anggota kabinet secara keseluruhan mencerminkan kekuatan yang ada di dalam parlemen. Parlemen di Singapura bisa menjatuhkan kabinet setiap saat, demikian juga sebaliknya. Presiden Singapura juga bisa membubarkan parlemen dan memerintahkan untuk diadakan pemilihan umum. Presiden melakukan itu atas dasar saran dari perdana menteri. Karena kabinet merupakan cerimnan dari kekuatan parlemen, maka masa jabatan kabinet tidak bisa ditentukan dengan pasti. Selain itu, kedudukan kepala negara di Singapura tidak dapat diganggu gugat namun kepala negara tetap diminta pertanggungjawabannya atas pelaksanaan jalannya pemerintahan. Sistem Pemerintahan Unikameral (Satu Kamar)
Singapura adalah sebuah republik sebuah republik parlementer dengan sistem pemerintahan parlementer
unikameral. Unikameral atau sistem satu kamar adalah sistem pemerintahan yang hanya memiliki satu kamar pada parlemen atau lembaga legislatif. Negara-negara yang menggunakan sistem pemerintahan ini sebagian besar adalah negara kesatuan yang kecil dan homogen. Negaranegara tersebut menganggap sebuah Majelis Tinggi atau kamar kedua tidak perlu. Majelis Tinggi merupakan salah satu dari dua “kamar” dalam sistem dua kamar (bikameral). Di berbagai negara, majelis ini memiliki kekuasaan yang spesifik dan terbatas. Hal tersebut disebabkan karena kekuasaan Majelis Rendah yang umumnya lebih besar. Dalam sistem parlementer, Majelis Tinggi berperan sebagai pemberi saran atau revisi atas legislasi, namun tidak memulai legislasi itu sendiri. Beberapa nama yang umum digunakan untuk Majelis Tinggi (upper chamber ) adalah: 1) Senate 2) Legislative Council 3) Councils of State 4) Federation Council 5) House of Councilors 6) Dewan Perwakilan Daerah (Indonesia) 7) House of Lords (Britania Raya) Majelis Rendah merupakan salah satu kamar dalam sistem dua kamar (bikameral). Pada umumnya, Majelis Rendah memiliki kekuasaan yang lebih tinggi daripada Majelis Tinggi. Dalam sistem parlementer, hanya Majelis Rendah yang dapat mengangkat kepala pemerintahan atau perdana menteri. Majelis Rendah juga dapat menurunkan kepala pemerintahan dan perdana menteri melalui mosi tidak percaya. Beberapa nama yang umum digunakan untuk Majelis Rendah (lower chamber ) adalah: 1) Chamber of Deputies 2) Chamber of Representative 3) Dewan Perwakilan Rakyat (Indonesia) 4) House of Assembly 5) House of Commons 6) House of Representative 7) Legislative Assembly 8) National Assembly
Singapura menggunakan sistem satu kamar (unikameral) didasarkan pada pemikiran bahwa apabila majelis tingginya demokratis, hal tersebut mencerminkan bahwa Majelis Rendah juga demokratis. Teori yang mendukung pandangan ini berpendapat bahwa fungsi kamar kedua, misalnya meninjau atau merevisi undang-undang, dapat dilakukan oleh komisi-komisi parlementer. Sementara upaya menjaga konstitusi selanjutnya dapat dilakukan melalui konstitusi yang tertulis. Konstitusi
Konstitusi Singapura didasarkan pada sistem Westminster karena Singapura merupakan negara bekas jajahan Inggris. Sistem Westminster adalah sistem pemerintahan demokrasi parlementer yang menyesuaikan/ didasarkan dengan politik Kerajaan Inggris. Konstitusi Singapura menetapkan demokrasi perwakilan sebagai sistem politik negara ini. Politik di Singapura
Di Singapura, posisi Presiden adalah simbolis dan kekuasaan pemerintahan berada di tangan perdana menteri yang merupakan ketua partai politik yang memiliki kedudukan mayoritas di parlemen. Arena politik dikuasai oleh Partai Aksi Rakyat (PAP) yang telah memerintah sejak Singapura merdeka. PAP telah memenangkan kekuasaan atas Parlemen di setiap pemilihan sejak menjadi pemerintahan sendiri tahun 1959. Pemerintah PAP sering dikatakan memperkenalkan undang-undang yang tidak memberi kesempatan tumbuhnya penumbuhan partai-partai oposisi yang efektif. Cara pemerintahan PAP dikatakan lebih cenderung kepada otoriter daripada demokrasi yang sebenarnya. Namun, cara pemerintahan tersebut berhasil menjadikan Singapura sebuah negara yang maju, bebas daripada korupsi dan memiliki pasar ekonomi yang terbuka. Para ahli politik menganggap Singapura sebuah negara yang berideologi 'Demokrasi Sosialis'. Eksekutif dan Legislatif
Kekuasaan eksekutif dipegang oleh kabinet yang dipimpin oleh perdana menteri. Presiden Singapura merupakan jabatan seremonial. Presiden Singapura diberikan hak veto pada tahun 1991 untuk memutuskan beberapa keputusan kunci seperti pemakaian cadangan nasional dan penunjukan jabatan yudisial. Meski jabatan ini dipilih melalui pemilu rakyat, hanya pemilu 1993 yang pernah diselenggarakan sampai saat ini. Cabang legislatif pemerintah dipegang oleh parlemen. Pemilihan parlemen di Singapura memiliki dasar pluralitas untuk konstituensi perwakilan kelompok sejak Undang-Undang Pemilihan Parlemen diubah tahun 1991.
Anggota parlemen (MP) terdiri dari anggota terpilih, non-konstituensi dan dicalonkan. Mayoritas MP terpilih melalui pemilihan umum dengan sistem pertama-melewati-pos dan mewakili Anggota Tunggal atau Konsituensi Perwakilan Kelompok (GRC). Hukum di Singapura
Hukum di Singapura diwariskan dari hukum Inggris dan India Britania. Hukum di Singapura meliputi banyak elemen hukum umum Inggris. Namun, dalam beberapa kasus hukum ini keluar dari warisan tersebut sejak kemerdekaan. Contohnya adalah pengadilan oleh juri dihapuskan. Singapura memiliki hukum dan penalti yang meliputi hukuman korporal yudisial dalam bentuk pencambukan
untuk
pelanggaran
seperti
pemerkosaan,
kekerasan,
kerusuhan,
penggunaan obat-obatan terlarang, vandalisme properti, dan sejumlah pelanggaran imigrasi. Singapura juga memiliki hukuman
mati wajib untuk pembunuhan
penyelundupan obat-obatan terlarang, dan pelanggaran senjata api.
Daftar Pustaka
http://id.wikipedia.org/wiki/Singapura#Pemerintahan_dan_politik http://id.wikipedia.org/wiki/Demokrasi_perwakilan http://id.wikipedia.org/wiki/Unikameralisme http://id.wikipedia.org/wiki/Majelis_tinggi http://id.wikipedia.org/wiki/Majelis_Rendah http://id.wikipedia.org/wiki/Sistem_dua_kamar http://en.wikipedia.org/wiki/Westminster_system http://hedisasrawan.blogspot.com/2012/09/singapura-artikel-lengkap.html
tingkat pertama,
