Pemerintahan Abdurrahman Abdurrahman Wahid Wahid ( Gus Dur) Pada tanggal 20 Oktober 1999, MPR berhasil memilih Presiden Republik Indonesia yang ke4 yaitu KH. Abdurrahman Wahid dengan wakilnya Me gawati Soekarnoputri. Pada masa pemerintahan Gus Dur, ada beberapa persoalan yang dihadapi yang merupakan warisan dari pemerintahan Orde Baru yaitu : 1) Masalah praktik KKN yang belum terselesaikan 2) Pemulihan ekonomi 3) Masalah BPPN 4) Kinerja BUMN 5) Pengendalian Inflasi 6) Mempertahankan kurs rupiah 7) Masalah jejaring pengamanan sosial ( JPS) 8)Masalah disintegrasi dan konflik antarumat beragama 9) Penegakan hukum dan penegakan Hak asasi manusia (HAM) Pembaharuan Pembaharuan yang dilakukan dil akukan pada masa Pemerintahan Gus Dur adalah : 1) Membentuk Kabinet Kerja Untuk mendukung tugas dalam menjalankan pemerintahan sehari-hari, Gus Dur membentuk kabinet kerja yang diberi nama Kabinet Persatuan Nasional yang anggotanya diambil dari perwakilan masing-masing partai politik yang dilantik pada tanggal tanggal b28 Oktober 1999. Di Di dalam Kabinet Persatuan Nasional terdapat dua departemen yang dihapuskan, yaitu Departemen Sosial dan Departemen Penerangan. 2) Bidang Ekonomi Untuk mengatasi krisis moneter dan memperbaiki ekonomi Indonesia, dibentuk Dewan Ekonomi Nasional (DEN) yang bertugas untuk memecahkan perbaikan ekonomi Indonesia yang belum pulih dari krisis krisi s ekonomi yang berkepanjangan. Dewan Ekonomi nasional diketuai oleh Prof. Dr. Emil Salim, wakilnya Subiyakto Tjakrawerdaya dan sekretarisnya Dr. Sri Mulyani Indraswari. 3) Bidang Budaya dan Sosial Untuk mengatasi masalah disintegrasi dan konflik antarumat beragama, Gus Dur memberikan kebebasan dalam kehidupan bermasyarakat dan beragama. Hak itu dibuktikan dengan adanya beberapa keputusan presiden yang dikeluarkan, dikeluarkan, yaitu : a) Keputusan Presiden No. 6 tahun 2000 mengenai Pemulihan Hak Sipil Penganut Agama Konghucu. Etnis Cina yang selama Orde Baru dibatasi, maka dengan adanya Keppres No. 6 dapat memiliki kebebasan dalam menganut agama maupun menggelar budayanya secara terbuka seperti misalnya pertunjukan Barongsai. b) Menetapkan Tahun Baru Cina (IMLEK) sebagai hari besar agama, sehingga menjadi hari libur nasional. Disamping pembaharuan-pembaharuan di atas, Gus Dur juga mengeluarkan berbagai kebijakan yang dinilai Kontroversial dengan MPR dan DPR, yang dianggap berjalan sendiri, tanpa mau menaati aturan ketatanegaraan, melainkan diselesaikan sendiri berdasarkan
pendapat kerabat dekatnya, bukan menurut aturan konstitusi negara. Kebijakan-kebijakan yang menimbulkan kontroversial dari berbagai kalangan yaitu : 1) Pencopotan Kapolri Jenderal Polisi Roesmanhadi yang dianggap Orde Baru. 2) Pencopotan Kapuspen Hankam Mayjen TNI Sudradjat, yang dilatarbelakangi oleh adanya pernyataan bahwa Presiden bukan merupakan Panglima Tinggi. 3) Pencopotan Wiranto sebagai Menkopolkam, yang dilatarbelakangi oleh hubungan yang tidak harmonis dengan Gus Dur. 4) Mengeluarkan pengumuman tentang menteri Kabinet Pembangunan Nasional yang terlibat KKN sehingga mempengaruhi kinerja kabinet menjadi merosot. 5) Gus Dur menyetujui nama Irian Jaya berubah menjadi Papua dan mengizinkan pengibaran bendera Bintang Kejora. Puncak jatuhnya Gus dur dari kursi kepresidenan ditandai oleh adanya Skandal Brunei Gate dan Bulog Gate yang menyebabkan ia terlibat dalam kasus korupsi, maka pada tanggal 1 Februari 2006 DPR-RI mengeluarkan memorandum yang pertama sedangkan memorandum yang kedua dikeluarkan pada tanggal 30 Aril 2001. Gus Dur menanggapi memorandum tersebut dengan mengeluarkan maklumat atau yang biasa disebut Dekrit Presiden yang berisi antara lain :
keadaan sistem ekonomi Indonesia pada masa pemerintahan Presiden Abdurahman Wahid memiliki karakteristik sebagai berikut:
Dibandingkan dengan tahun sebelumnya, kondisi perekonomian Indonesia mulai mengarah pada perbaikan, di antaranya pertumbuhan PDB yang mulai positif, laju inflasi dan tingkat suku bunga yang rendah, sehingga kondisi moneter dalam negeri juga sudah mulai stabil.
Hubungan pemerintah dibawah pimpinan Abdurahman Wahid dengan IMF juga kurang baik, yang dikarenakan masalah, seperti Amandemen UU No.23 tahun 1999 mengenai bank Indonesia, penerapan otonomi daerah (kebebasan daerah untuk pinjam uang dari luar negeri) dan revisi APBN 2001 yang terus tertunda.
Politik dan sosial yang tidak stabil semakin parah yang membuat investor asing menjadi enggan untuk menanamkan modal di Indonesia.
Makin rumitnya persoalan ekonomi ditandai lagi dengan pergerakan Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) yang cenderung negatif, bahkan merosot hingga 300 poin, dikarenakan lebih banyaknya kegiatan penjualan daripada kegiatan pembelian dalam perdagangan saham di dalam negeri.
Pada masa kepemimpinan presiden Abdurrahman Wahid pun, belum ada tindakan yang cukup berarti untuk menyelamatkan negara dari keterpurukan. Padahal, ada berbagai persoalan ekonomi yang diwariskan orde baru harus dihadapi, antara lain masalah KKN (Korupsi, Kolusi dan Nepotisme), pemulihan ekonomi, kinerja BUMN, pengendalian inflasi, dan mempertahankan kurs rupiah. Malah presiden terlibat skandal Bruneigate yang menjatuhkan kredibilitasnya di mata masyarakat. Kebijakan-kebijakan pada masa Gus Dur:
1.
Meneruskan kehidupan yang demokratis seperti pemerintahan sebelumnya (memberikan kebebasan
berpendapat
di
kalangan
masyarakat
minoritas,
kebebasan
beragama,
memperbolehkan kembali penyelenggaraan budaya tiong hua). 2.
Merestrukturisasi lembaga pemerintahan seperti menghapus departemen yang dianggapnya tidak efesien (menghilangkan departemen penerangan dan sosial untuk mengurangi pengeluaran anggaran, membentuk Dewan Keamanan Ekonomi Nasional).
3.
Ingin memanfaatkan jabatannya sebagai Panglima Tertinggi dalam militer dengan mencopot Kapolri yang tidak sejalan dengan keinginan Gus Dur. Masalah yang ada:
1.
Gus Dur tidak mampu menjalin hubungan yang harmonis dengan TNI-Polri.
2. Masalah dana non-budgeter Bulog dan Bruneigate yang dipermasalahkan oleh anggota DPR. 3.
Dekrit Gus Dur tanggal 22 Juli 2001 yang berisikan pembaharuan DPR dan MPR serta pembubaran Golkar. Hal tersebut tidak mendapat dukungan dari TNI, Polri dan partai politik serta masyarakat sehingga dekrit tersebut malah mempercepat kejatuhannya. Dan sidang istimewa 23 Juli 2001 menuntutnya diturunkan dari jabatan.
Selanjutnya dalam Sidang Istimewa MPR tanggal 23 Juli 2001, MPR memilih Megawati Soekarnoputri sebagai Presiden RI menggantikan Presiden K.H Abdurrahman Wahid dan Hamzah Haz sebagai Wapres RI, maka berakhirlah kekuasaan Presiden K.H Abdurrahman Wahid. Kini Beliau telah tiada dan dimakamkan di Pondok Pesantren Tebu Ireng Jombang Jawa Timur. Pidato pertama Gus Dur setelah terpilih sebagai Presiden, berisi tugas – tugas yang akan dijalankan antara lain sebagai berikut : a) Peningkatan pendapatan rakyat.
b) Menegakkan keadilan dan mendatangkan kemakmuran. c) Mempertahankan keutuhan bangsa dan Negara. Belum tuntas mengatasi persoalan ORBA, pemerintahan Gus Dur dihadapkan pada persoalan – persoalan kebijakannya yang dinilai banyak kalangan sangat controversial. Adapun kebijakan – kebijakan tersebut antara lain : a) Pemberhentian
Kapolri
Jendral
(pol.)
Roesmanhadi
yang
dinilai
tidak
mampu
mengantisipasi terjadinya pembakaran sekolah Kristen STT Doulos. b) Pemberhentian Kapuspen Hankam Mayjen. TNI Sudrajat yang diganti dengan Marsekal Muda TNI Graito dari TNI AU. Pemberhentian tersebut dilatarbelakangi oleh pernyataan Mayjen. Sudrajat bahwa Presiden bukan Panglima Tinggi TNI. c) Pemberhentian Wiranto sebagai Menkopolkam yang dilatarbelakangi hubungan yang tidak harmonis antara Wiranto dan Presiden K.H Abdurrahman wahid. Ketidakharmonisan itu muncul ketika presiden mengizinkan dibentuknya Komisi Penyelidik Pelanggaran (KPP) HAM untuk menyelidiki para jendral termasuk Wiranto dalam kasus pelanggaran HAM di Timor Timur. Kemudian pada tanggal 13 Februari 2000 presiden mengeluarkan perintah untuk menonaktifkan Wiranto dari jabatan Menkopolkam. d) Mengeluarkan pengumuman tentang adanya menteri - menteri Kabinet Persatuan Nasional yang terlibat KKN. e) Gus Dur juga ingin mengadakan referendum Aceh, untuk memilih merdeka atau bergabung dengan RI. Namun hal ini dibantah oleh pemerintah Karena bila diadakan jajak pendapat, maka kemungkinan besar raykat aceh akan memilih untuk merdeka. Lalu Gus Dur mengurungkan niatnya, dan hal ini membuat rakyat Aceh kecewa hingga dibentuklah Gerakan Aceh Merdeka (GAM). f) Pada akhir 1999 presiden menyetujui nama Papua sebagai ganti Irian Jaya dan menyetujui pengibaran Bendera Bintang Kejora sebagai bendera Papua. Dalam suasana sikap pro dan kontra masyarakat atas kepemimpinan presiden K.H Abdurrahman Wahid muncul kasus Bulog Gate dan Brunei Gate . Bulog Gate
Kasus Buloggate begitu terkenal karena sering kali menjerat petinggi-petingggi negara. Kasus-kasus yang melibatkan nama Badan Urusan L ogistik (Bulog) serta jajaran pimpinannya sejak lama sudah mengemuka. Kasus i ni melibatkan Yanatera (Yayasan Bina Sejahtera) Bulog yang dikelola oleh mantan Wakabulog Sapuan. Sapuan akhirnya divonis 2 tahun penjara dan terbuksi bersalah menggelapkan dana non bujeter Bulog sebesar 35 milyar rupiah. Keterlibatan Presiden Gus Dur sendiri baru terung kap secara terbatas, yaitu adanya pertemuan antara Presiden dan Sapuan (Wakil Kepala Bulog) di Istana. Dalam pertemuan itu, Presiden menanyakan dana nonbudgeter Bulog dan kemungkinan pengunaannya. Sapuan mengatakan, dana nonbudgeter itu ada, tetapi penggunaannya
harus melalui keppres (keputusan presiden). Keterlibatan Gus Dur baru terungkap sebatas itu. Memang dalam kasus ini terlihat kental sekali nuansa politik dari pada persoalan hukum itu sendiri. Brunei Gate
Brunei gate adalah kasus penyaluran dana Sultan Brunei yang diserahkan kepada pengusaha yang dekat dengan Presiden Wahid, yaitu Ario Wowor. Keterlibatan Presiden Wahid dalam kasus itu, kata Bactiar tentu saja ada. Namun tidak ada keterlibatan Presiden meminta dana ke Brunei. ”Gus Dur hanya memberi pertimbangan kepada Ario
Wowor tentang pendistribusian dana. saat itu memang Ario melaporkan kepada Presiden tentang dana yang diperolehnya dari Brunei. “Ketika itu Gus Dur bilang, Ya sudah, berikan saja ke Masnuh untuk dibagikan kembali ke LSM yang membutuhkan,” Selain itu
kedutaan Besar Brunei di Indonesia telah menyatakan dana Rp 2 juta dolar adalah uang pribadi Sultan, dan bukan uang negara. Kejakgung saat itu sudah menyimpulkan tak ada keterlibatan Presiden Gus Dur Walaupun tidak terbukti melalui pengadilan, skandal ini mengakibatkan kredibilitas rakyat terhadap presiden semakin turun. Serta perekonomian yang tidak berkembang meskipun mempunyai ahli ekonomi yang handal. Karena Gus Dur sibuk
pergi ke luar negeri. Puncak kekecewaan DPR dibuktikan dengan dikeluarkannya memorandum I untuk presiden pada tanggal 1 Februari 2001. Namun beliau tidak hadir dalam siding tersebut. Karena DPR dianggap sebagai Taman Kanak-Kanak (TK).Kemudian DPR kesal dan kembali mengeluarkan memorandum II pada tanggal 30 April 2001. Namun hal ini tidak jauh beda dengan memorandum sebelumnya. Akhirnya Presiden datang tetapi tidak untuk berniat untuk melakukan sidang tersebut (hanya sekedar datang lalu pulang). Sikap MPR justru semakin tegas saat Gusdur secara sepihak mengganti Kapolri Koirudin Ismail menggantikan Suruyo Bimantoro, karena tidak sependapat dengan Gusdur. Seharusnya Gusdur meminta pendapat DPR, oleh karena itu DPR merasa dilecehkan oleh presiden dan meminta MPR untuk bertindak tegas melaksanakan sidang istimewa. Namun presiden menolak rencana tsb dan menyatakan sidang istimewa MPR tidak sah dan ilegal. Di lain pihak pimpinan partai politik lima besar pemenang pemilu minus PKB mulai mendekati dan mendorong wapres megawati untuk menjadi presiden. Oleh karena itu
gusdur
menengarai
menjatuhkanya.
adanya
Akhirnya
persengkokolan
presiden
mengeluarkan
oleh
para
dekrit
elit
presiden
politik meski
untuk tidak
mendapatkan dukungan yg penuh dari kabinetnya. Dekrit presiden tanggal 23 juli 2001 yg berisi : 1. Membekukan MPR dan DPR RI
2. Mengembalikan kedaulatan ke tangan rakyat dan menyusun badan – badan untuk menyelenggarakan Pemiludalam waktu satu tahun 3. Membekukan partai Golkar Amien Rais selaku Ketua MPR menolak secara tegas dekret tersebut, dan ternyata dekret tersebut hanya didukung oleh NU dan PKB. Namun hal ini juga tidak mendapat dukungan dari TNI dan Polri. Pemerintahan Gus Dur Mulai runtuh dengan adanya Sidang istimewa yang dipercepat MPR oleh usulan DPR. Dalam sidang tersebut MPR menilai Gus Dur telah melanggar Tap No. VII/MPR/2000, karena menetapkan Komjen (pol) Chaeruddin sebagai pemangku sementara jabatan kepala Polri. Bangsa Indonesia menanggapi penuh dengan kebimbangan dan MPR menyatakan bahwa dekrit itu tidak sah dan presiden dengan jelas melanggar haluan negara yg diembannya. MPR yg didukung dengan Fatwamah MA langsung membacakan Fatwa tsb dalam sidang istimewa MPR. Akhirnya MPR setuju untuk memberhentikan Presiden Gusdur. Selanjutnya dalam Sidang Istimewa MPR tanggal 23 Juli 2001, MPR memilih Megawati Soekarnoputri sebagai Presiden RI menggantikan Presiden K.H Abdurrahman Wahid dan Hamzah Haz sebagai Wapres RI, maka berakhirlah kekuasaan Presiden K.H Abdurrahman Wahid. Kini Beliau telah tiada dan dimakamkan di Pondok Pesantren Tebu Ireng Jombang Jawa Timur.
