Oleh : Tahnia Nazthalia 03081001005
Pendahuluan Latar Belakang
Pelanggaran kode Etik Profesi mencangkup dua kasus utama
Tujuan
PELANGGARAN KODE ETIK PROFESI PELAYANAN JASA KONSTRUKSI PELABUHAN ‘A’
Permasalahan Pelanggaran kode etik yang terjadi pada proyek jasa konstruksi pelabuhan ‘A’ yaitu : Pelanggaran terhadap perbuatan pelayanan jasa konstruksi yang bersifat korupsi. Pelanggaran terhadap perbuatan pelayanan jasa konstruksi yang bersifat perizinan lokasi pengerjaan proyek jasa konstruksi Pelanggaran terhadap perbuatan pelayanan jasa kontruksi yang bersifat perizinan usaha jasa konstruksi
Penjelasan
Korupsi yang di lakukan beberapa pihak ini disinyalir terbagi dalam beberapa aspek. Yang terlihat nyata yaitu dalam pengerjaan pembangunan jalan menuju ke arah lokasi pelabuhan. Jalan yang dibangun di daerah yang umumnya bertipe tanah rawa tidak di jalankan secara maksimal. Jalan yang di bangun tersebut telah rusak dalam kurun waktu kurang dari sebulan
Jalan menuju lokasi proyek
Selanjutnya, pengalihfungsian lokasi proyek. Lokasi proyek pelabuhan ’A’ ini adalah kawasan hutan mangrove yang merupakan cagar budaya dimana seharusnya kawasan ini perlu dilestarikan. Disinyalir guna mempermudah pengalihfungsian lokasi tersebut, pihak kontraktor menurunkan dana dengan nominal yang cukup besar.
Adanya Pelanggaran terhadap perbuatan pelayanan jasa konstruksi yang bersifat perizinan lokasi pengerjaan proyek jasa konstruksi. Hal yang dimaksudkan adalah belum turunnya surat izin pengalihfungsian lokasi pelabuhan ’A’ dari pemerintah pusat akan tetapi proyek telah berjalan.
Adanya pelanggaran terhadap perbuatan pelayanan jasa kontruksi yang bersifat perizinan usaha jasa konstruksi. Yaitu belum turunnya surat keputusan (SK) dari pemerintah pusat tentang pembangunan pelabuhan ’A’.
Pembahasan menyatakan setiap tenaga ahli dan terampil ”
yang bekerja dalam bidang jasa konstruksi harus memiliki sertifikat dan bertanggung jawab dalam profesinya . ”
Pelanggaran pertama Pada kasus yang pertama, yaitu adanya pelanggaran berupa tindak pidana korupsi. Pihak yang terlibat pada pelanggaran ini telah melanggar beberapa pasal perundangan dan kode etik dalam berprofesi. UU No. 31/1999 jo UU No.20/2001 menyebutkan bahwa pengertian korupsi mencangkup perbuatan : Melawan hukum, memperkaya diri orang/badan lain yang merugikan keuangan/perekonomian negara [Pasal 2] ; Menyalahgunakan kewenangan karena jabatan/kedudukan yang dapat merugikan keuangan/perekonomian negara [Pasal 3] ; Kelompok delik penyuapan [Pasal 5,6 dan 11] dan beberapa pasal lainnya. Kasus pelanggaran pada proyek pelabuhan ’A’ ini dapat dirumuskan dalam Pasal 2 UU No.31 Tahun 1999 jo UU No. 20 Tahun 2001 Pihak-pihak yang terlibat dalam tindak pidana korupsi ini telah melanggar UU No 18 Tahun 1999 tentang Jasa Konstruksi yang tertera pada pasal 2 yang menyebutkan ” Pengaturan jasa kontruksi berlandaskan pada asas kejujuran dan keadilan, manfaat, keserasian, keseimbangan, kemandirian, keterbukaan, kemitraan, keamanan, dan keselamatan demi kepentingan masyarakat, bangsa dan negara. Kemudian pasal 11 ayat 1 dan 2 yang menyebutkan ”1. Badan usaha sebagaiman dimaksud dalam pasal 8 dan orang peseorangan sebagaiman di maksud dalam pasal 9 harus bertanggung jawab terhadap hasil pekerjaannya ; 2. Tanggung jawab sebagaimana dimaksud pada ayat 1 dilandasi prinsip-prinsip keahlian sesuai kaidah keilmuan, kepatutan, dan kejujuran intelektual dalam menjalankan profesinya dengan tetap mengutamakan kepentingan
Pelanggaran yang dilakukan selanjutnya yaitu terhadap kaidah dasar dan kode etik HPJI yaitu : 1. Bekerja secara profesional untuk kepentingan masyarakat, bangsa, negara dan organisasi 2. Wajib bertindak konsekuen, jujur dan adil dalam menjalankan profesinya 3. Setia dan taat pada peraturan dan perundang-undangan yang berlaku 4. Wajib menjunjung tinggi martabat profesi, bersikap terhormat, dapat dipercaya dan bertanggung jawab secara profesional berazaskan kaidah keilmuan, kepatutan dan kejujuran intelektual
Pelanggaran kedua Pelanggaran kedua yaitu terhadap perbuatan pelayanan jasa konstruksi yang bersifat perizinan lokasi pengerjaan proyek jasa konstruksi. Hal ini melanggar kaidah dasar dan kode etik HPJI yaitu : Wajib memperhatikan dengan sungguh-sungguh dan tidak merugikan kepentingan umum khususnya yang menyangkut lingkungan
Pelanggaran ketiga Pelanggaran ketiga yaitu adanya pelanggaran terhadap perbuatan pelayanan jasa kontruksi yang bersifat perizinan usaha jasa konstruksi. Yaitu belum turunnya surat keputusan (SK) dari pemerintah pusat tentang pembangunan pelabuhan ’A’. Hal ini melanggar UU No 18 Tahun 1999 tentang Jasa Konstruksi dalam pasal 8 ” Perencana kontruksi, pelaksana konstruksi dan pengawas konstruksi yang berbentuk badan usaha harus : a. “ Memenuhi ketentuan tentang perizinan usaha di bidang jasa konstruksi ”. Pasal 10 ” Ketentuan mengenai penyelenggaraan perizinan usaha, klasifikasi usaha, kualifikasi usaha, sertifikasi keterampilan dan sertifikasi keahlian kerja diatur lebih lanjut dalam peraturan pemerintahan ”
1. Etika merupakan self control karena segala sesuatunya dibuat dan diterapkan dari dan untuk kepentingan kelompok sosial (profesi) itu sendiri
2. Kode etik profesi diperlukan untuk menjaga martabat serta kehormatan profesi, dan disisi lain melindungi masyarakat dari segala bentuk penyimpangan maupun penyalahgunaan keahlian.
3. Proyek Pelabuhan
‘A’ merupakan
salah satu dari sekian banyak kasus yang
menggambarkan bentuk umum dari pelanggaran terhadap kode etik profesi yang mencangkup dua kasus utama : a. Pelanggaran terhadap perbuatan yang tidak mencerminkan respek terhadap nilai-nilai yang seharusnya dijunjung tinggi oleh profesi itu. Dengan tujuan memperkaya diri sendiri atau orang lain. b. Pelanggaran terhadap perbuatan pelayanan jasa profesi yang kurang mencerminkan kualitas keahlian yang sulit atau kurang dapat dipertanggungjawabkan menurut standar
Dalam proyek kontruksi pelabuhan
‘A’ tersebut
dan juga pekerjaan konstruksi lainnya
harus ditangani oleh tenaga yang benar – benar ahli dan berkemampuan tinggi baik teknis maupun manajerial serta berdedikasi tinggi, memahami dan menjunjung tinggi kode
etik
profesi.
Harus ada penanganan secara tegas dan pengenaan secara hukum terhadap orang – orang yang melakukan kecurangan dalam tubuh jasa konstruksi yang membawa kerugian
bagi
Negara.
Terimakasih
