NAMA
:
D. Ajeng Pramita Sari
NIM
:
041210113064
Kasus Hakim Syarifudin Umar
Jakarta - Hakim Syarifuddin Umar tertangkap tangan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) terkait dugaan suap dalam proses kepailitan perusahaan garmen, PT Skycamping Indonesia (SCI Syarifuddin S yarifuddin Umar). Kasus ini memperlihatkan masih lemahnya lemahn ya pengawasan pada hakim. h akim. Hal ini menjadi salah satu tumpukan pekerjaan rumah ru mah (PR) Mahkamah Agung (MA). "Menurut saya ini in i terkait t erkait dengan d engan isu pengawasan. p engawasan. Yang bersangkutan ini merupakan hakim karir lama, angkatan tua. Jangan-jangan ini ada keliru dalam rekrutmen dulu. Ini menjadi hal-hal yang dibenahi, khususnya oleh MA," ujar peneliti Pusat Kajian Anti Korupsi (Pukat) UGM, Hifdzil Alim, dalam perbincangan dengan detikcom, Jumat (3/6/2011). Pengawasan, imbuh Hifdzil, tidak hanya dilakukan saat hakim sudah menjalankan tugasnya, namun juga kala rekrutmen dilakukan. Untuk itu, perlu juga peran dari Komisi Yudisial untuk mengawasi. "Pengawasan pada hakim seolah menurun, baik internal maupun eksternal. Saya sungguh mengapresiasi KPK yang telah menangkap tangan. Dan saya berharap pengawasan KPK dimaksimalkan," sambungnya. Hifdzil mengingatkan, tidak semua hakim berlaku sama dengan Syarifuddin. Menurutnya, Syarifuddin hanyalah oknum. Kendati tidak semua hakim berperilaku demikian, namun hal ini juga tidak boleh dibiarkan berlarut-larut. "Ini menjadi catatan bagi MA untuk memperbaiki kinerja. Kalau dibiarkan akan menimbulkan ketidakpercayaan. Kalau tidak percaya lagi pada institusi hukum kita, maka rakyat akan main hakim sendiri," tambahnya. Jika masyarakat sudah semakin sering main hakim sendiri, maka berita terkait anarkis akan semakin sering didenga r. Hal ini tentunya akan merugikan negara. nega ra. "Pengawasan pada hakim, kewajiban pertama ada di MA. Lalu juga menjadi tanggung jawab KY dan juga masyarakat untuk mengawasi," ucap Hifdzil. KPK telah resmi menetapkan Syarifuddin dan kurator berinisial PW sebagai tersangka dugaan suap dalam proses kepailitan perusahaan garmen, PT Skycamping Indonesia (SCI). Keduanya dijerat pasal berlapis UU Tipikor. Menurut Juru Bicara KPK Johan Budi, selain menyita uang Rp 250 juta dan mata uang asing, KPK juga menyita ponsel dari tangan Syarifuddin. "Penyidik menemukan 2 barang bukti baru 2 buah ponsel yang didapat di tas S," jelasnya, saat jumpa pers di Gedung KPK, Jl Rasuna Said, Jaksel, Kamis (2/6). (http://www.detiknews.com/read/2011/06/03/181457/1652805/10/kasus-hakim-syarifuddin salah-satu-tumpukan-pr-ma diakses 25 Desember 2014)
Analisis Kasus:
Masalah penegakan hukum merupakan masalah yang tidak sederhana, bukan saja kompleksitas sistem hukum itu sendiri, tetapi juga rumitnya jalinan hubungan antara sistem hukum dengan sistem sosial, politik, ekonomi, dan budaya masyarakat. Sebagai suatu proses, penegakan hukum pada hakikatnya merupakan me rupakan variabel yang mempunyai korelasi dan interpendensi dengan faktor faktor lain. Ada beberapa faktor terkait yang menentukan proses penegakan hukum sebagaimana diungkapkan oleh Lawrence M Friedman, yaitu komponen substansi, struktur, dan cultural. Beberapa komponen tersebut termasuk ruang lingkup bekerjanya hukum sebagai suatu sistem. Kesemua faktor tersebut akan sangat menentukan proses penegakan hukum dalam masyarakat dan tidak dapat dipisahkan satu dengan yang lainnya. Kegagalan pada salah satu komponen akan
berimbas pada faktor yang lainnya. Dalam komponen tersebut hakim termasuk komponen “Struktur”. Hakim dimana dan kapan saja diikat oleh aturan etik disamping aturan hukum. Aturan etik adalah aturan mengenai moral atau berkaitan dengan sikap moral. Filsafat etika adalah filsafat tentang moral. Berdasarkan uraian diatas perbuatan hakim Syarifudin Umar yang menerima sejumlah uang sebesar Rp 250 juta dan mata uang asing dari kurator pada kasus niaga yang dia tangani menunjukkan moralitas hakim tersebut sangat buruk dan bertentangan dengan sifat air yang melukiskan sifat hakim yang harus jujur dan bersih dan bertentangan dengan sikap haki, meliputi: berkelakuan baik dan tidak tercela, tidak menyalahgunakan wewenang untuk kepentingan pribadi, tidak melakukan perbuatan yang merendahkan martabat hakim. Pandangan Islam Mengenai Suap Menyuap
Salah satu perkara yang diharamkan di dalam agama Islam adalah perkara suap atau yang diistilahkan dengan nama risywah. Yang dimaksud dengan risywah adalah harta yang diberikan oleh suatu pihak kepada pihak lain yang memiliki kewenangan tertentu dengan tujuan untuk mendapatkan sesuatu yang bukan haknya secara batil. Harta ini bisa berbentuk uang ataupun benda yang lainnya. Contohnya antara lain perbuatan seseorang yang menyuap hakim untuk memenangkan kasusnya. Hukum dari perbuatan ini adalah haram karena mengandung beberapa bahaya atau mafsadah. Diantaranya sebagai berikut: 1. Perilaku risywah (sogok/suap) adalah golongan yang dilaknat oleh Rasulullah, sebagaimana disebutkan dalam hadist:
“Rasulullah melaknat orang yang memberi sogokan dan yang menerima sogokan.” [HR Abu Daud (3580) dan At Tirmidzi (1337) dari Abdullah bin Amr radhiallahu „anhu. Hadist shahih.] 2. Risywah (sogok/suap) merupakan kebiasaan kaum Yahudi. Allah subhanu wa ta’ala berfirman:
“Mereka (kaum Yahudi) itu sangat gemar mendengar kedustaan dan banyak memakan benda yang haram” [QS Al Maidah: 42] Yang dimaksud dengan haram pada ayat diatas adalah uang suap atau sogok. 3. Risywah adalah salah satu bentuk memakan harta orang lain secara batil, sedangkan perkara ini diharamkan oleh Allah. Allah ta’ala be rfirman:
“Janganlah kalian memakan harta sebahagian yang lain di antara kalian dengan jalan yang bathil dan (janganlah) kalian membawa (urusan) harta itu kepada hakim/penguasa supaya kalian dapat memakan sebahagian daripada harta benda orang lain itu dengan (jalan berbuat) dosa padahal kalian mengetahuinya.” [QS Al Baqarah: 188]
Kasus Dua Hakim Kasus Bioremediasi Dilaporkan ke Komisi Yudisial
Jakarta – Diduga melanggar kode etik selama menangani perkara di pengadilan, dua hakim dalam kasus bioremediasi PT Chevron Pacific Indonesia (CPI) yakni Sudharmawatiningsih dan Antonius Widijantono pada Kamis, 7 November 2013 dilaporkan ke Komisi Yudisial. Hakim Sudharmawatiningsih dan Hakim Antonius, keduanya adalah hakim Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, diduga telah melanggar kode etik perilaku hakim saat menangani perkara Endah Rumbiyanti terkait proyek bioremediasi PT CPI. Laporan ke Komisi Yudisial itu, disampaikan oleh tiga penasehat hukum Endah Rumbiyanti, yang dipimpin Lelyana Santosa. Menurutnya, selama persidangan kasus bioremediasi berlangsung, tampak perilaku kedua hakim ini jelas-jelas bertentangan dengan sikap dan perilaku hakim yang seharusnya. Para terlapor (Sudharmawatiningsih dan Antonius, red), ujarnya, diadukan ke Komisi Yudisial karena dinilai telah melakukan pelanggaran-pelanggaran terhadap Peraturan Bersama Mahkamah Agung RI dan Komisi Yudisial RI No. 02/PB/MA/IX/2012 – 02/PB/P.KY/09/2012 tentang Panduan Penegakan Kode Etik dan Pedoman Perilaku Hakim yang ditetapkan pada 27 September 2012 (Panduan 2012). “Ada paling tidak empat dugaan pelanggaran atas Panduan Penegakan Kode Etik dan Pedoman Perilaku Hakim atayu “Panduan 2012” yang dilakukan oleh hakim Sudharmawatiningsih dalam menangani kasus klien kami,” jelas Lelyana usai melapor ke Komisi Yudisial. Pertama, hakim Sudharmawatiningsih telah melakukan tindakan-tindakan yang menimbulkan kesan memihak, berprasangka dan menyudutkan saksi-saksi dan ahli-ahli yang keterangannya menguntungkan terdakwa, sehingga keterangan para saksi dan ahli tidak dapat diberikan secara bebas di hadapan persidangan. Kedua, kata Lelyana, beberapa kali hakim Sudharmawatiningsih menunjukkan sikap berprasangka atas salah satu pihak dan atas fakta perkara saat pemeriksaan saksi serta ahli dalam ka sus bioremediasi. Yang ketiga, lanjutnya, selama memimpin persidangan kasus bioremediasi, Sudharmawatiningsih menunjukkan sikap yang angkuh, tidak rendah hati, dan tidak menghargai pendapat yang diberikan oleh ahli yang diajukan terdakwa Endah Rumbiyanti di dalam persidangan. “Keempat, hakim Sudharwatiningsih tidak mempunyai tekat untuk melaksanakan pekerjaannya dengan kesungguhan. Sehingga berakibat pada mutu pekerjaan, yaitu putusan yang tidak sesuai dengan fakta yang terungkap di persidangan, bahkan bertentangan dengan peraturan perundangan tentang isi putusan,” imbuh Lelyana. Sementara terkait laporannya soal hakim Antonius Widijantono, Lelyana Santosa menjelaskan bahwa patut diduga hakim Antonius melakukan pelanggaran kode etik perilaku hakim. Yaitu bersikap tidak arif dan menyudutkan saksi saat sedang berupaya menjawab pertanyaan, agar jawaban yang terlontar dari saksi sesuai dengan yang diing inkannya. “Dalam laporan ke Komisi Yudisial, kami menguraikan secara jelas dan kongkrit disertai bukti-bukti tentang perilaku kedua hakim ini, dalam laporan setebal 17 halaman. Masyarakat perlu mendapat edukasi yang benar tentang proses hukum, bahwa hak-hak mereka di depan huk um ada dan harus dihormati oleh siapapun,” lanjut Lelyana lagi. Dalam laporannya, tim penasehat hukum Endah Rumbiyanti pun meminta Komisi Yudisial untuk melakukan investigasi, atas dugaan pelanggaran-pelanggaran yang dilakukan oleh kedua hakim itu, serta menjatuhkan sanksi terhadap keduanya, atau memberikan tindakantindakan lain yang sesuai dengan peraturan perundang-undangan dan ketentuan yang berlaku. “Tindakan kedua hakim itu selama mengadili kasus bioremediasi atas terdakwa Endah Rumbiyanti, telah melanggar Kode Etik dan Pedoman Perilaku Hakim,” pungkasnya.
(http://www.dunia-energi.com/melanggar-kode-etik-dua-hakim-kasus-bioremediasi-dilaporkanke-komisi-yudisial/ diakses 25 Desember 2014)
Analisis Kasus: Ditemukannya beberapa dugaan pelanggaran kode etik dan prinsip profesi hakim yang telah dilakukan oleh kedua hakim Tipikor di Pengadilan Negri yaitu Hakim Sudharmawatiningsih dan Hakim Antonius yang dilaporkan oleh Endah Rumbiyanti kepada Komisi Yudisial adalah hal yang tepat dalam hal ini. Apabila dugaan atas kesalahannya yang berupa menimbulkan kesan memihak, berprasangka dan menyudutkan saksi-saksi dan ahli-ahli yang keterangannya menguntungkan terdakwa, sehingga keterangan para saksi dan ahli tidak dapat diberikan secara bebas di hadapan persidangan, menunjukkan sikap yang angkuh, tidak rendah hati, dan tidak menghargai pendapat yang diberikan oleh ahli yang diajukan terdakwa Endah Rumbiyanti di dalam persidangan serta tidak mempunyai tekat untuk melaksanakan pekerjaannya dengan kesungguhan. Sehingga berakibat pada mutu pekerjaan, yaitu putusan yang tidak sesuai dengan fakta yang terungkap di persidangan, bahkan bertentangan dengan peraturan perundangan tentang isi putusan maka jelas bahwa kedua hakim tersebut telah melanggar beberapa Prinsip Etika Profesi Hakim berdasarkan peraturan Komisi Yudisial karena dinilai telah melakukan pelanggaran pelanggaran terhadap Peraturan Bersama Mahkamah Agung RI dan Komisi Yudisial RI No. 02/PB/MA/IX/2012 – 02/PB/P.KY/09/2012 tentang Panduan Penegakan Kode Etik dan Pedoman Perilaku Hakim yang ditetapkan pada 27 September 2012 (Panduan 2012) dan wajib diberikan hukuman. Korupsi Menurut Perspektif Islam Hukum Islam disyariatkan Allah SWT untuk kemaslahatan manusia. Di antara kemaslahatan yang hendak diwujudkan dengan persyariatan hukum tersebut ialah terpeliharanya harta dari pemindahan hak milik yang tidak menurut prosedur hukum, dan dari pemanfaatannya yang tidak sesuai dengan kehendak Allah SWT. Oleh karena itu, larangan mencuri, merampas, mencopet, dan sebagainya adalah untuk memelihara keamanan harta pemilikan yang tidak sah. Larangan menggunakan sebagai taruhan judi dan memberikannya kepada orang lain yang diyakini akan menggunakan dalam berbuat maksiat, karena pemanfaatan yang tidak sesuai dengan kehendak Allah SWT jadikan kemaslahatan yang dituju dengan tidak tercapai. Korupsi adalah perbuatan curang dan penipuan yang berpotensi merugikan keuangan negara dan kepentingan publik (masyarakat) yang dikecam oleh Allah SWT. Adapun hukum memanfaatkan hasil korupsi, termasuk memakainya untuk konsumsi atau belanja pribadi dan keluarga, sumbangan sosial dan biaya ibadah, atau kepentingan lainnya, hukumnya sama dengan memanfaatkan harta hasil usaha yang haram seperti judi, mencuri, menipu, dan sebagainya. Dalam hal ini, ulama fikih sepakat bahwa memanfaatkan harta yang diperoleh secara ilegal, tidak sah adalah haram dan dilarang. Karena bertentangan dengan maqasid asy-syariah.
DALIL QURAN: QS An- Nisa’ 4:29 Allah berfirman:
“Hai orang -orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka sama-suka di antara kamu.”
QS Al-Maidah: 42 Allah berfirman:
“Mereka itu adalah orang -orang yang suka mendengar berita bohong, banyak memakan yang haram.” Menurut Ibnu Mas'ud dan Ali bin Abi Talib, makna suht adalah suap. QS Al-Maidah: 2 ,
“Dan tolong -menolonglah kamu dalam (mengerjakan) kebajikan dan takwa, dan jangan tolongmenolong dalam berbuat dosa dan pelanggaran.” DALIL HADIST Hadist sahih riwayat Imam Lima Nabi bersabda:
“Rasulullah melaknat penyuap dan penerima suap dan yang terlibat di dalamnya.”
