BAB I PENDAHULUAN
A. Latar Belakang Puskesmas adalah sarana pelayanan kesehatan dasar yang amat penting di Indonesia. Puskesmas merupakan unit yang strategis dalam mendukung terwujudnya perubahan status kesehatan masyarakat menuju peningkatan derajat kesehatan yang optimal . Untuk mewujudkan derajat kesehatan
yang
optimal
tentu
diperlukan
upaya
pembangunan sistem pelayanan kesehatan dasar yang mampu memenuhi kebutuhan masyarakat. Pelayanan kesehatan bermutu yang beroerintasi pada kepuasan pelanggan atau pasien menjadi strategi utama bagi organisasi kesehatan di indonesia, agar tetap eksis ditengah persaingan global yang semakin kuat. Salah satu strategi yang paling tepat dalam mengantisipasi adanya persaingan
terbuka melalui pendekatan mutu paripurna
yang berorientasi hasil pelayanan
pada proses pelayanan bermutu, dan kesehatan yang sesuai dengan keinginan
pelanggan atau pasien. Dimensi mutu tersebut menyangkut mutu bagi pemakai jasa pelayanan kesehatan , maupun penyelenggara pelayanan kesehatan. Kepuasan pasien merupakan salah satu indikator kualitas pelayanan . Dan banyaknya pengunjung
pasien
kepuskesmas tidak lepas dari kebutuhan
akan pelayanan
kesehatan
yang
dan
kepuasan
pelanggan
diperoleh
berdasar pengalaman sebelumnya. Penilaian keberhasilan puskesmas dapat dilakukan oleh internal organisasi puskesmas yaitu berupa penilaian kinerja puskesmas
mencakup manajemen sumber daya
tenaga,
alatobat,
keuangan,
dan
sistem
informasi
manajemen puskesmas. Untuk menjamin bahwa perbaikan mutu, peningkatan kinerja dan penerapan manajemen
resiko dilaksanakan
secara
perlu
berkesinambungan
penilaian standar
oleh yang
pihak telah
,
maka
eksternal
dengan
ditetapkan
dilaksanakan menggunakan
melalui
mekanisme
akreditasi. B. Tujuan Pedoman Tersedianya penanggung melakukan dapat
pedoman
jawab
dan
pelayanan
dilaksanakan
bagi
kepala
pelaksana
puskesmas
pelayanan,
dipuskesmas,sehingga sesuai
dengan
,
dalam
pelayanan
rencana
serta
memperoleh hasi sesuai yang diharapkan . C. Ruang Lingkup Pelayanan Puskesmas
adalah
suatu
kesatuan
organisasi
kesehatan fungsional yang merupakan pusat pengembangan kesehatan masyarakat, untuk menyelenggarakan pelayanan kesehatan dasar, menyeluruh, dan terpadu bagi seluruh masyarakat diwilayah kerjanya dalam bentuk kegiatan pokok dan membina peran serta masyarakat. Pengertian
dari
pelayanan
kesehatan
dasar
,
menyeluruh dan terpadu disini, adalah upaya pengobatan penyakit ( kuratif ), Upaya pencegahan ( Preventif ), Upaya peningkatan kesehatan (Promotif), dan Upaya pemulihan kesehatan ( rehabilitatif ), yang ditujukan kepada semua penduduk. Berdasarkan pengertian diatas, dapat disimpulkan bahwa fungsi puskesmas yaitu : 1. Sebagai pusat pembangunan kesehatan masyarakat diwilayah kerjanya.
2. Membina peran serta masyarakat diwilayahkerjanya dalam rangka meningkatkan kemampuan untuk hidup sehat. 3. Memberikan pelayanan kesehatan secara menyeluruh dan terpadu kepada masyarakat diwilayah kerjanya. Sedangkan unit pelaksana teknis fungsional puskesmas di bagi menjadi : 1. Upaya Kesehatan masyarakat 2. Upaya kesehatan perorangan dengan jaringan pelayanan puskesmas adalah : 1. Puskesmas pembantu 2. Puskesmas Keliling 3. Posbindu D. Batasan Operasional Pelayanan Unit Kerja Untuk
tercapainya
visi
pembangunan
kesehatan
melalui puskesmas, yakni terwujudnya menuju indonesia sehat, puskesmas bertanggung jawab menyelenggarakan upaya
kesehatan
perorangan
dan
upaya
kesehatan
masyarakat. Pelayanan kesehatan perorangan adalah pelayanan yang
ditujukan
memulihkan sedangkan
untuk
menyembuhkan
kesehatan pelayanan
perorangan
kesehatan
penyakit dan
dan
keluarga.
masyarakat
ditujukan
untuk memelihara dan meningkatkan kesehatan serta mencegah penyakit suatu kelompok dan masyarakat. Batasan
operasional
untuk
pelayanan
kesehatan
perorangan meliputi : 1. Pendaftaran pasien Pendaftaran pasien adalah pelayanan rutin untuk menertibkan
urutan
pelayanan
mendapatkan
informasi
rekam
dan medis
memudahkan bagi
seluruh
fasilitas pelayanan yang tersedia dipuskesmas. Yang
dimulai
dari
persiapan,
kedatangan
pasien,
sampai
dengan pengiriman kartu rekam medis kemasing – masing unit pemeriksaan , kemudian mengembalikan lagi kartu rekam medis ke dalam tempat semula. 2. Pelayanan Klinis Pelayanan klinis adalah pelayanan perorangan yang dilakukan untuk pasien dengan melibatkan seluruh tim kesehatan sesuai dengan masalah kesehatan pasien. Kegiatan pelayana klinis dimulai dari anamnesa sampai dengan tindakan dan atau pengobatan yang sesuai dengan diagnosanya. Pelayanan klinis meliputi : a. Pelayanan Umum b. Pelayanan Gigi c.
Pelayanan KIA
d. Pelayanan Mtbs e.
Pelayanan KB
3. Pelayanan laboratorium Pelayanan laboratorium adalah salah satu pelayanan penunjang yang dilakukan untuk membantu penegakkan diagnosa
suatu
penyakit.
laboratorium
dilaksanakan
pemeriksaan
sampai
Kegiatan
dimulai
diperoleh
dari
hasil
pelayanan permintaan laboratorium.
Permintaan pemeriksaan berasal dari rujukan internal maupun eksternal. Jenis – jenis pemeriksaan Lab terdiri dari : a. Pemeriksaan darah rutin. b. Pemeriksaan urine rutin. c. Pemeriksaan Kimia Darah. 4. Pelayanan Kefarmasian Pelayanan kefarmasian meliputi pengelolaan sumber daya (SDM, sarana prasarana, sediaan farmasi, dan perbekalan
kesehatan serta adminsitrasi) dan pelayanan farmasi klinis ( penerimaan resep, peracikan obat, penyerahan obat, informasi obat, dan pencatatan atau penyimpanan resep ) dengan memanfaatkan tenaga,dana , prasarana, sarana, dan metode tata laksana yang sesuai dalam upaya mencapai tujuan yang ditetapkan. Pelayanan kesehatan masyarakat adalah pelayanan kesehatan yang dilaksanakan diluar gedung berupa pendekatan promotif , preventif. Kegiatan upaya meliputi : 1. Upaya KIA Upaya KIA adalah upaya dibidang kesehatan yang menyangkut pelayanan dan pemeliharaan ibu hamil, ibu bersalin, ibu meneteki, bayi dan anak balita serta anak pra sekolah. Upaya kesehatan ibu ditujukan untuk menjaga kesehatan ibu sehingga mampu melahirkan generasi yang sehat dan berkualitas serta mengurangi angka kematian ibu. 2. Upaya P2P Pencegahan dan pengendalian penyakit menular dan tidak menular yaitu upaya pelayanan kesehatan puskesmas penular
untuk
penyakit
mencegah menular
dan /
mengendalikan infeksi.
Untuk
melindungi masyarakat dari tertularnya penyakit, menurunkan jumlah yang sakit, cacat dan atau meninggal dunia, serta untuk mengurangi dampak sosial dan ekonomi akibat penyakit menular. Prioritas
penyakit
menular
yang
akan
ditanggulangi adalah malaria, DBD dengu, diare, Polio, Filaria, Kusta, TBC, HIV / AIDS, Pnemonia, dan penyakit – penyakit yang dapat dicegah dengan imunisasi.
Prioritas
penyakit
tidak
menular
yang
ditanggulangi adalah penyakit jantung dan gangguan sirkulasi, Diabetes melitus, Kanker. 3. Upaya Kesehatan Lingkungan Kesehatan lingkungan yaitu upaya pelayanan kesehatan
lingkungan
meningkatkan
kesehatan
puskesmas lingkungan
untuk
pemukiman
melalui upaya sanitasi dasar, pengawasan mutu lingkungan dan tempat umumtermasuk pengendalian pencemaran lingkungan dengan peningkatan peran serta
masyarakat.
Untuk
mewujudkan
kualitas
lingkungan yang sehat , baik fisik , kimia, biologi maupun sosial yang memungkinkan setiap orang mencapai derajat kesehatan yang setinggi – tingginya. 4. Upaya Promkes Promkes adalah salah satu program puskesmas yang berfokus pada pelayanan preventif dan promotif kepada masyarakat. kegiatannya meliputi penyuluhan kesehatan dan pembinaan perilaku hidup bersih dan sehat (PHBS). Diantara kegiatannya juga meliputi pembinaan desa siaga kesehatan, kerjasama lintas sektor dan upaya dalam merumuskan kebijakan bersama
dalam
meningkatkan
derajat
kesehatan
masyarakat. 5. Upaya Perbaikan Gizi Upaya perbaikan gizi masyarakat adalah salah satu upaya pokok puskesmas yaitu kegiata yang meliputi peningkatan pendidikan gizi, penanggulangan kurang energi protein, anemia gizi besi, gangguan akibat kurang yodium (GAKY), kurang Vit A,keadaan zat gizi lebih, peningkatan surveilans gizi , dan
pemberdayaan usaha perbaikan Gizi keluarga atau masyarakat. Upaya perbaikan gizi masyarakat ditujukan untuk
peningkatan
mutu
gizi
perseorangan
dan
masyarakat. Kegiatan upaya dilaksanakan mulai dari perencanaan, pelaksanaan dan evaluasi. E. Landasan Hukum 1. Undang – undang No. 36 tahun 2009 tentang Kesehatan 2. Keputusan
Menteri
No.1277/Menkes/SK/XI/2001
tentang
Kesehatan organisasi
dan
tata kerja DepKes. 3. Keputusan Menteri Kesehatan RI No.374 / Menkes/ SK/ V/2009 tentang sistem kesehatan nasional. 4. Keputusan
Menteri
Kesehatan
RI
No.128/
Menkes/SK/II/2004 tentang kebijakan dasar puskesmas.
BAB II STANDAR KETENAGAAN A. Kualifikasi Sumber Daya Manusia Sumber daya manusia kesehatan merupakan tatanan yang menghimpun berbagai upaya perencanaan,pendidikan, dan
pelatihan
serta
pendayagunaan
tenaga
kesehatan
secara terpadu dan saling mendukung guna mencapai derajat
kesehatan masyarakat yang setinggi – tingginya.
yang dimaksud dengan
kualifikasi SDM , sama halnya
dengan job spesifikasi yaitu minimal golongan / jabatan , masa kerja minimal, pengalaman kerja,nilai kinerja, dan standar kompetensi. Secara umum kebijakan tentang tenaga kesehatan , khususnya yang berkaitan dengan kualitas atau mutu, antara lain dapat dilihat
pada peraturan pemerintah (PP)
no.32 tahun 1996 tentang Tenaga kesehatan , dalam PP ini antara lain dinyatakan : 1. Tenaga Kesehatan wajib memiliki pengetahuan dan keterampilan dibidang kesehatan yang dinyatakan dengan ijazah dari lembaga pendidikan (pasal 3) 2. Setiap
tenaga
kesehatan
dalam
melakukan
tugasnya berkewajiban untuk memenuhi standar profesi tenaga kesehatan (pasal 21) Kualitas pelayanan publik
sangat ditentukan oleh sistem
dan tenaga pelayanan. Ketenagaan pelayanan seringkali menghadapi kendala dalam hal jumlah, sebaran, mutu dan kualifikasi SDM. Untuk Puskesmas Alalak selatan, kualifikasi SDM sudah sesuai, walaupun masih ada beberapa tenaga yang belum melanjutkan kejenjang yang diharapkan. Namun masih
terus diupayakan
agar semua tenaga mencapai kualitas
seperti yang diharapkan. B. Distribusi Ketenagaan Puskesmas Alalak Selatan Puskesmas No Jenis Tenaga Yang ada Kurang 1 Dokter Umum 4 2 2 Dokter Gigi 1 3 Apoteker 1 4 Perawat 14 4 5 Perawat gigi 4 6 Bidan 12 7 Asisten Apoteker 3 8 Sanitarian 2 9 Nutrisionis 3 10 Lab 2 11 Ka. TU 1 12 Staf Administrasi 2 3 13 Cleaning Service 1 3 14 Security 1 1 15 Sopir 0 2
C. Jadual Kegiatan Puskesmas Alalak Selatan No Jenis Pelayanan 1 Pelayana Umum dan Pelayanan Tindakan 2 Pelayanan Gigi 3
Pelayanan KIA / KB
4
6
Pelayanan Konsultasi ( Gizi, Kesling,Lansia,dsb) Pelayanan Laboratorium Pelayanan Obat
7
Pelayanan persalinan
5
Waktu 08.00 – 13.00 WITA 08.00 – 13.00 WITA 08.00 – 13.00 WITA 08.00 – 13.00 WITA 08.00 – 13.00 WITA 08.00 – 13.00 WITA 24 Jam
Keterangan
Jadual pelayanan rawat jalan khusus hari jum`at sampai jam 11.00 wita dan hari sabtu sampai jam 12.30 wita.
BAB III STANDAR FASILITAS
A. Denah Gedung dan Ruang
Lantai I
Lantai II
R. Kapus Radiologi
Loket Pendaftaran
R. Tata Usaha
Poli Umum Ruang Tunggu Poli Anak AULA Poli Gigi
Lab Kesling/Imun R.Laktasi WC/WC
KIA
Gudang Gizi
Apotek/ Gudang Obat
WC WC
B. Standar Fasilitas Surat Keputusan Menkes Nomor 128/2008 tentang kebijakan dasar pusat kesehatan masyarakat , menyatakan bahwa
puskesmas
kesehatan
adalah
kabupaten/kota
untipelaksana yang
teknis
bertanggung
Dinas jawab
menyelenggarakan
pembangunan
wilayah kerja. Puskesmas memiliki penggerak
kesehatan fungsi
pembangunan berwawasan
disuatu
sebagai pusat
kesehatan, pusat
pemberdayaan masyarakat, pusat pelayanan kesehatan strata pertama meliputi pelayanan kesehatan perorangan dan
pelayanan
kesehatan
masyarakat.
Terlihat
bahwa
puskesmas dan jaringannya merupakan ujung tombak dinas kesehatan dalam upaya mewujudkan target SPM kesehatan dikota. Upaya kesehatan tersebut dikelompokkan menjadi dua yakni : 1. Upaya Kesehatan Wajib Upaya kesehatan wajib puskesmas adalah upaya ditetapkan
berdasarkan komitmen nasional , regional,
dan global serta untuk
yang
yang mempunyai
peningkatan
Upaya kesehatan
derajat
daya ungkit
tinggi
kesehatan masyarakat.
wajib ini harus diselenggarakan oleh
setiap puskesmas yang ada diwilayah Indonesia. Upaya kesehatan wajib tersebut adalah : a. Upaya Promosi kesehatan b. Upaya kesehatan lingkungan c. Upaya KIA / KB d. Upaya Perbaikan Gizi e. Upaya
Pencegahan
dan
Pemberantasan
Penyakit
Menular f. Upaya pengobatan 2. Upaya Kesehatan Pengembangan Upaya upaya
kesehatan
pengembangan
yang ditetapkan
puskesmas
adalah
berdasarkan permasalahan
kesehatan yang ditemukan dimasyarakat serta yang disesuaikan dengan kemampuan puskesmas. Upaya kesehatan
pengembangan
dipilih
dari
daftar
upaya
kesehatan pokok puskesmas yang telah ada, yakni :
a. Upaya kesehatan sekolah b. Upaya kesehatan olahraga c. Upaya perawatan kesehatan masyarakat d. Upaya kesehatan kerja e. Upaya kesehatan gigi dan mulut f. Upaya kesehatan jiwa g. Upaya kesehatan Mata h. Upaya kesehatan usia lanjut i. Upaya pembinaan pengobatan tradisional 3. Upaya laboratorium medis
dan upaya pencatatan dan
pelaporan merupakan pelayanan penunjang dari setiap upaya selatan
wajib
dan
pengembangan
puskesmas
Alalak
BAB IV TATALAKSANA PELAYANAN
Tata laksana pelayanan di puskesmas alalak selatan di awali di loket pendaftaran, dimana pasien mengambil nomor urut pendaftaran . - Bagi pasien lama ( pasien yang sudah pernah berobat ke puskesmas) pendaftaran dilakukan denga menunjukkan kartu berobat puskesmas alalak selatan. - Bagi pasien baru ( pasien yang belum pernah berobat kepuskesmas)
pendaftaran
dilakukan
dengan
menunjukkkan Kartu BPJS atau Copy KTP / Kartu keluarga. - Bagi pasien dengan kasus kegawat daruratan langsung dibawa ke UGD untuk mendapatkan penanganan. Salah satu keluarga
atau yang mengantarkan pasien dapat
mengurus pendaftaran. - Bagi pasien BPJS harus menunjukkan kartu BPJS sebagai bukti kepesertaan. Petugas
pendaftaran
mengambil
rekam
medis
berdasarkan identitas pasien. Bagi pasien umum ( tidak memiliki
kartu
BPJS
dan
dari
luar
wilayah
kota
banjarmasin) setelah mendapatkan rekam medis pasien diminta
untuk
membayar
retribusi.
Kemudian
pasien
diminta menunggu di depan ruang pelayanan yang dituju (BP Umum, Gigi, Anak, KIA, Lab,dsb). bagi pasien umum luar wilayah kota banjarmasin dengan tindakan , maka wajib membayar retribusi tindakan sesuai perda. Pemeriksaan kesehatan pasien dilakukan di unit pelayanan masing – masing.
- Bila dari pemeriksaan awal
diperlukan
pemeriksaan
penunjang diagnostik, maka pasien diberikan internal
ke
penunjang sebelumnya
Lab. ,
Setelah
pasien
dilakukan
kembali
ke
pemeriksaan
unit
untuk mendapatkan resep
rujukan pelayanan
sesuai dengan
diagnostik penyakitnya. - Bila diperlukan konsultasi ke unit maka pasien diberikan
pelayanan terkait ,
rujukan internal
pelayanan terkait ( misal : pasien dari poli gigi
ke unit dengan
hipertensi, maka dikonsultasikan ke BP Umum). - Bila
dari
pemeriksaan
awal
diperlukan
untuk
pemeriksaan lanjutan ke rumah sakit, maka pasien diberikan rujukan eksternal kerumah sakit yang dituju - Bial pasien tidak mendapatkan rujukan internal maupun eksternal , amka pasien mendapatkan resep untuk mengambil obat di ruang obat.
BAB V LOGISTIK Manajemen Logistik alat kesehatan adalah suatu pengetahuan seni serta proses mengenai perencanaan, penentuan
kebutuhan,
pengadaan,
penyimpanan,
pemeliharaan serta penghapusan material atau alat-alat kesehatan.
Tujuan
dari
manajemen
logistik
adalah
tersediannya bahan setiap saat dibutuhkan, baik mengenai jenis, jumlah maupun kualitas yang dibutuhkan secara efisien.
Dengan
demikian
manajemen
logistic
dapat
dipahami sebagai proses penggerakkan dan pemberdayaan semua sumber daya yang dimiliki dan atau potensial untuk dimanfaatkan, untuk operasional, secara efektif dan efisien. Oleh karena itu untuk menilai apakah pengelolaan logistic sudah memadai adalah dengan menilai apakah sering terjadi keterlambatan dan atau bahan yang dibutuhkan tidak tersedia,
berapa
kali
frekuensinya
,
berapa
banyak
persediaan yang menganggur (idle stock) dan berapa lama hal itu terjadi. Berapa banyak bahan yang kadaluarsa atau rusak atau tidak dipakai lagi. Manajemen logistic sebagai suatu fungsi mempunyai kegiatan-kegiatan : A. Perencanaan Kebutuhan Fungsi
perencanaan
ini
pada
dasarnya
adalah
menghitung berapa besar kebutuhan bahan logistik yang diperlukan untuk periode waktu tertentu, biasanya untuk satu tahun. Ada dua cara pendekatan yang digunakan dalam perencanaan kebutuhan obat, yaitu: 1. Dengan mengetahui atau menghitung kebutuhan yang telah dengan nyta dipergunakan dalam periode waktu yang lalu: a. Jumlah sisa/persediaan pada awal periode
b. Jumlah pembelian pada periode waktu c. Jumlah bahan logistic yang terpakai selama periode d. Membuat
analisis
efisiensi
penggunaan
bahan
logistic, misalnya frekuensi barang yang diminta *habis* atau tidak ada persediaan , jumlah barang yang menumpuk, serta penyebab terjadinya keadaan tersebut. 2. Dengan melihat program kerja yang akan datang: a. Membuat analisa kebutuhan untuk dapat menunjang pelaksana kegiatan pada periode waktu yang akan datang, yang berorientasi kepada program pelayanan, pola penyakit, target kinerja pelayanan b. Memperhatikan standarisasi
kebijakan
bahan,
pimpinan
ataupun
mengenai
kebijakan
dalam
pengadaan. (untuk obat misalnya ada Formularium, untuk pengadaan diPuskesmas) c. Menyesuaikan perhitungan dengan memperhatikan persediaan awal, baik meliputi jenis, jumlah maupun spesifikasi logistik d. Memperhatikan
kemampuan
gudang
tempat
penyimpanan barang. B. Penggangguran Fungsi berikutnya adalah menghitung kebutuhan diatas dengan harga satuan (dapat berdasarkan harga pembeli waktu yang lalu atau menurut informasi
yang
terbaru),
sehingga
akan
diketahui
kebutuhan anggaran untuk pengadaan bahan logistic tersebut. C. Pengadaan Fungsi berikutnya adalah pengadaan, yaitu semua kegiatan
yang
dilakukan
untuk
mengadakan
bahan
logistik yang telah direncanakan, baik melalui prosedur :
1. Pembelian 2. Produksi sendiri, maupun dengan 3. Sumbangan dari pihak lain yang tidak mengikat Untuk pengadaan obat di Puskesmas dilakukan oleh Gudang Farmasi Kota berdasarkan usulan kebutuhan obat dari Puskesmas. D. Penyimpanan Fungsi penyimpanan ini sebenarnya termasuk juga fungsi
penerimaan
barang,
yanag
sebenarnya
juga
mempunyai peran strategi. Secara garis besar yang harus dicek kebenaraanya adalah: 1. Kesesuaian dengan jenis, jumlah dan spesifikasi bahan serta waktu penyerahan barang terhadap surat pesan (SP), surat perintah kerja (SPK) atau purchase order (PO). 2. Kondisi fisik bahan, apakah tidak ada perubahan warna, kemasan, bau, noda dan sebagainya yang menindikasikan tingkat kualitas bahan. 3. Kesesuaian waktu penerimaan bahan terhadap batas waktu SP/PO Barang yang diterima tersebut kemudian dibuatkan berita acara penerimaan (BAP) barang. Berdasarkan sifat dan kepentingan barang/bahan logistic ada beberapa jenis baranag logistik, yang biasanya tidak langsung disimpan digudang,
akan
tetapi
diterimakan
langsung
kepada
pengguna. Yang penting adalah bahwa mekeanisme ini harus diatur sedemikian rupa sehingga tercipta internal check (saling uji secara otomatis) yang memadai, yang ditetapkan oleh yang berwenang (Pimpinan).
Fungsi
penyimpanan
ini
sangat
menentukan
kelancaran distribusi . Beberapa keuntungan melakukan fungsi penyimpanan ini adalah: 1. Untuk mengantisipasi keadaan yang fluktual, karena sering
terjadi
kesulitan
memperkirakan
kebutuhan
secara akurat 2. Untuk menhindari kekosongan bahan (out of stock) 3. Untuk menghemat biaya, serta mengantisipasi fluktuasi kenaikan harga bahan 4. Untuk menjaga agar kualitas bahan dalam keadaan siap dipakai 5. Untuk mempercepat pendistribusian Ada beberapa teori tentang pengendalian persediaan logistik, namun dalam penerapannya harus hati-hati . misalnya
saja
untuk
menerapkan
teori
pengendalian
persediaan ada beberapa syarat, antara lain : 1. Kebutuhan bahan dapat diperkirakan dan dihitung dengan pasti. 2. Kesinambungan pemasok dapat dijamin 3. Sistem informasi logistic yang terintegrasi dalam sistem informasi manajemen , memadai 4. Pengawasan internal
(internal auditor) berjalan dengan
baik dan konsekuen 5. Membudayakan pelaksanaan kerja yang tertib dan sehat 6. Reward dan punishment syitem yang konsisten dan konsekuen 7. Tersedia gudang dan pengelolaan yang memadai 8. Anggaran yang cukup. Metode yang sering digunakan dalam pengendalian persediaan di Puskesmas adalah dengan memperhatikan sifat barang/obat, apakah termasuk barang vital, essensial atau normal (VEN system), digabungkan dengan apakah
barang tersebut termasuk fast atau slow moving kombinasi kedua
metode
ini
selama
periode
tertentu
kemudian
dihitung kebutuhan atau penggunaannya akan diketahui rata-rata
penggunaanya
perbulan,
dan
juga
fluktasi
permintaannya. Dari perhitungan itu secara empiris, dapat ditentukan berapa besar jumlah : 1. Persediaan minimal/jenis barang per bulan 2. Persediaan maksimal/jenis barang per bulan 3. Persediaan pengaman (iron stock/idle stock) Untuk menghitung ini, yang perlu diperhatikan adalah berapa lama (durasi) waktu penyediaan sejak pesanan diterima rekanan/supplier sampai barang diterima oleh Puskesmas (ini disebut Lead Time) dan berapa kebutuhan barang selama periode tersebut. Dalam penyimpanan dikenal ada system FIFO (first in first out). Khusus di puskesmas seharusnya FIFO juga dibaca sebagai first expired first out (FEFO), manan yang mempunyai
masa
kadaluarsa
dikeluarkan
terlebih
dahulu,
pendek/singkat tidak
harus
tergantung
kapan
diterimanya digudang. E. Pendistribusian Efisiensi pelaksanaan fungsi pendistribusian ini juga secara tidak langsung akan mempengaruhi kecermatan dan kecepatan penyediaan oleh karena itu harus ditetapkan prosedur
yang
baku
pendistribusian
bahan
logistik,
meliputi: 1. Siapa yang berwenang dan bertanggung jawab mengenai kebenaran
dan
kewajaran
permintaan
bahan,
baik
mengenai jumlah, spesifikasi maupun penyerahannya. Hal ini sangat penting agar tidak terjadi pemborosan atau pengeluaran yang tidak perlu.
2. Siapa yang berwenang dan bertanggung jawab menyetujui permintaan dan pengeluaran barang dari gudang. F. Penghapusan Penghapusan adalah proses penghapusan tanggung jawab bendahara barang atas bahan atau barang tertentu sekaligus
mengeluarkan
dari
catatan/pembukuan
yang
berlaku, penghapusan barang diperlukan karena : 1. Bahan/barang rusak tidak dapat dipakai kembali 2. Bahan/barang tidak dapat didaur ulang atau tidak ekonomis untuk didaur ulang 3. Bahan/barang sudah melewati masa kadaluarsa (expired date) 4. Bahan/barang hilang karena pencurian atau sebab lain Penghapusan barang dapat dilakukan dengan : 1. Pemusnahan, yaitu dibakar atau dipendam/ditanam 2. Dijual/dilelang
untuk
instansi
pemerintah,
hasil
penjualan dari pelelangan harus disetor ke kas Negara. Setelah penghapusan dilaksanakan, maka dibuat berita acara pengahapusan, yang tembusnya dikirim ke instansi yang berkompeten.
BAB VI KESELAMATAN PASIEN Keselamatan pasien (patient safety) adalah reduksi yang meminimalkan tindakan yang tidak aman dalam system pelayanan kesehatan sebisa mungkin melalui praktik yang terbaik untuk luaran klinis yang optimum. (The Canadian
Patient
Keselamatan
Safety
pasien
Dictionary,
October
menghindarkan
pasien
2003). dari
cedera/cedera potensial dalam pelayanan yang bertujuan untuk membantu pasien. Tujuan Patient Safety terciptanya budaya keselamatan pasien di Puskesmas, meningkatnya akuntabilitas (tanggung jawab) puskesmas terhadap pasien dan Masyarakat
,
menurunnya
KTD
(kejadian
tidak
diharapkan) di Puskesmas, terlaksananya program-program pencegahan , sehingga tidak terjadi pengulangan KTD (kejadian tidak diharapkan). Sistem Patient Safety Assessment resiko Identifikasi
dan
pengelolaan
hal
yang
berhubungan
dengan resiko pasien Pelaporan dan analisa insiden Kemampuan belajar dari insiden yang tindak lanjutnya Implementeasi solusi untuk meminimalkan timbulnya resiko Solusi: mencegah terjadinya CEDERA akibat kesalahan suatu
tindakan
atau
tidak
melakukan
tindakan
yang
seharusnya dilakukan Adverse Event /KTD (Kejadian Tidak Diharapkan) Suatu kejadian yang mengakibatkan cedera ayang tidak diharapkan pada pasien karena suatu tindakan
(commission)
atau
karena
tindak
bertindak
(omission)
ketimbang dari pada “underlying desscase” atau kondisi pasien (KPP-RS). KTD yang tidak dapat dicegah (unprevetable adverse event) yaitu suatu KTD akibat komplikasi yang tidak dapat dicegah dengan pengetahuan yang mutakhir. Near miss/KNC (Kejadian Nyaris Cedera) Suatu kesalahan akibat melaksanakan suatu tindakan (commission)
atau
tidak
mengambil
tindakan
yang
seharusnya diambil (omission), yang dapat mencederai pasien
tetapi
keberuntungan
cedera *),
serius
karena
tidak
terjadi
pencegahan**),
atau
karena karena
peringanan***). Misal: *)Pasien menerima obat yang sebenarnya kontra indikasi tetapi tidak timbul ereksi . **)Obat dengan lethal overdosis akan diberikan tetapi diketahui staf lain dan membatalkannya sebelum obat dikonsumsi pasien. ***)Obat dengan lethal overdosis diberikan tetapi diketahui secara dini dan diberikan antidotumnya Tujuh standar keselamatan Pasien 1. Hak pasien: pasien dan keluarga mempunyai hak untuk mendapat informasi tentang rencana dan hasil pelayanan termasuk kemungkinan KTD, 2. Mendidik
pasien
dan
keluarga
:
Puskesmas
harus
mendidik pasien dan keluarganya tentang kewajiban dan tanggung jawab pasien dalam asuhan pasien, 3. Keselamatan
pasien
dan
kesinambungan
pelayanan:
Puskesmas menjamin kesinambungan pelayanan dan menjamin pelayanan,
koordinasi
antar
tenaga
dan
antar
unit
4. Penggunaan metode-metode peningkatan kinerja untuk melakukan
evaluasi
dan
program
peningkatan
keselamatan pasien: Puskesmas harus mendesain proses baru atau memperbaiki proses yang ada, memonitor dan mengevaluasi menganalisis
kinerja secara
perubahan
melalui intensif
untuk
pengumpulan KTD,
dan
meningkatkan
data,
melakukan
kinerja
serta
keselamatan pasien, 5. Peran kepemimpinan dalam meningkatkan keselamatan pasien: Pimpinan mendorong dan menjamin implementasi program keselamatan pasien secara terintegrasi melalui penerapan
tujuh
langkah
menjamin
berlangsungnya
identifikasi
resiko
menuju program
keselamatan
KPRS.
Pimpinan
proaktif
pasien
dan
untuk program
menekan atau mengurangi KTD. Pimpinan mendorong dan menumbuhkan komunikasi dan koordinasi antar unit dan individu berkaitan dengan pengambilan keputusan tentang keselamatan pasien. Pimpinan mengalikasikan sumber daya yang ada kuat untuk mengukur, mengkaji dan
meningkatkan
kinerja
Puskesmas
serta
meningkatkan keselamatan pasien, pimpinan mengukur dan
mengkaji
meningkatkan
efektifitas
kinerja
kontribusinya
Puskesmas
dan
dalam
keselamatan
pasien, 6. Mendidik staf tentang keselamatan pasien Puskesmas memiliki ,proses pendidikan, pelatihan dan orientasi untuk setiap jabatan mencakup keterkaitan jabatan dengan
keselamatan
menyelenggarakan berkelanjutan kompetensi
pasien
pendidikan
untuk staf
secara
serta
jelas dan
Puskesmas pelatihan
meningkatkan
memelihara
mendukung
pendekatan
interdisiplin dalam pelayanan pasien,
7. Komunikasi merupakan kunci bagi staf yang untuk mencapai keselamatan pasien: Puskesmas merencanakan dan mendesain proses manajemen informasi keselamatan pasien untuk memenuhi kebutuhan informasi internal dan eksternal. Transmisi data dan informasi harus tepat waktu dan akurat Tujuh langkah menuju keselamatan pasien 1. Bangun
kesadaran
akan
nilai
keselamatan
pasien:
Ciptakan kepemimpinan dan budaya yang terbuka dan adil, 2. Pimpin dan dukung staf anda: bangun komitmen dan fokus yang kuat dan jelas tentang keselamatan pasien, 3. Integrasikan aktivitas pengelolaan resiko: kembangkan sistem dan proses pengelolaan serta lakukan identifikasi dan kajian hal yang potensial bermasalah, 4. Kembangkan sistem pelaporan: Pastikan staf agar mudah dapat melaporakan kejadian/insiden, serta Puskesmas mengatur pelaporan kepada KKPRS, 5. Libatkan
dan
berkomunikasi
dengan
pasien:
Kembangkan cara-cara komunikasi yang terbuka dengan pasien, 6. Belajar dan berbagi pengalaman tentang keselamatan pasien: Dorong staf untuk melakukan analisis pakar masalah untuk belajar bagaimana dan mengapa kejadian itu timbul 7. Cegah cedera melalui implementasi system keselamatan pasien: gunakan informasi yang ada tentang kejadian /masdalah pelayanan.
untuk
melakukan
perubahan
sistem
BAB VII KESELAMATAN KERJA Dalam undang-undang nomor 23 tahun 1992 tentang kesehatan, pasal 23 dinyatakan bahwa upaya Kesehatan dan Keselamatan Kerja (K3) harus dilaksanakan di semua tempat kerja, khususnya tempat kerja, khususnya tempat kerja yang mempunyai resiko bahaya kesehatan, mudah terjangkit penyakit atau mempunyai karyawan sedikitnya 10 orang. Jika memperhatikan dari isi pasal diatas, maka jelaslah bahwa Puskesmas termasuk dalam kriteria tempat kerja dengan berbagai ancaman bahaya yang dapat Menimbulkan
dampak
kesehatan,
tidak
hanya
terhadap para pelaku langsung yang bekerja di Puskesmas, tetapi
juga
terhadap
pasien
maupun
pengunjung
Puskesmas. Potensi bahaya di Puskesmas, selain p nyakit-penyakit infeksi
juga
ada
potensi
bahaya-bahaya
lain
yang
mempengaruhi situasi dan kondisi di Puskesmas, yaitu kecelakaan
(peledakan,
kebakaran,
kecelakaan,
yang
berhubungan dengan instalasi listrik, dan sumber-sumber cidera lainnya), radiasi, bahan-bahan kimia yang berbahaya, gangguan psikososial dan ergonomic. Semua potensi bahaya tersebut di atas , jelas mengancam jiwa dan kehidupan bagi para
karyawan
diPuskesmas,
para
pasien
maupun
pengunjung yang ada dilingkungan Puskesmas. Dalam pekerjaan sehari-hari petugas kesehatan selalu dihadapkan pada bahaya-bahaya tertentu , misalnya bahaya infeksius, reagensia yang toksis, peralatan listrik maupun peralatan kesehatan. Secara garis besar bahaya yang dihadapi dalam Puskesmas atau instansi kesehatan dapat digolongkan dalam:
1. Bahaya kebakaran dan ledakan dari zat/bahan yang mudah terbakar atau meledak(obat-obatan); 2. Bahan beracun, korosif, dan kaustik; 3. Bahaya radiasi; 4. Luka bakar; 5. Syok akibat aliran listrik; 6. Luka sayat akibat alat gelas yang pecah pada benda tajam; 7. Bahaya infeksi dari kuman, virus atau parasit. Pada umumnya bahaya tersebut dapat dihindari dengan usaha-usaha
pengamanan,
antara
lain
dengan
penjelasan, peraturan serta penerapan disiplin kerja. Pada kesempatan ini akan dikemukakan manajemen keselamatan dan kesehatan kerja
diPuskesmas atau
instansi kesehatan. Dari berbagai potensi bahaya tersebut, maka perlu upaya untuk mengendalikan , meminimalisasi dan bila mungkin meniadakannya, oleh karena itu K3 Puskesmas perlu dikelola dengan baik. Agar penyelenggaraan K3 Puskesmas lebih efektif, efisien dan terpadu, diperlukan sebuah pedoman manajemen K3 di Puskesmas, baik bagi pengelola maupun karyawan Puskesmas. Manajemen adalah pencapaian tujuan yang sudah ditentukan sebelumnya, dengan mmpergunakan bantuan orang lain. Hal initersebut diharapkan dapat mengurangi dampak
kelalaian
atau
kesalahan
(malpraktek)
serta
mengurangi penyebaran langsung dampak dari kesalahan kerja. Proses manajemen keselamatan dan kesehatan kerja laboratorium seperti proses manajemen umumnya adalah penerapan berbagai fungsi manajemen, yaitu perencanaan, organisasi,
pelaksanaan
dan
pengawasan.
Fungsi
perencanaan meliputi perkiraan / peramalan, dilanjutkan
dengan penetapan tujuan dan sasaran yang akan dicapai, menganalisa data, fakta dan Informasi, merumuskan masalah serta menyusun program. Fungsi berikutnya adalah fungsi pelaksanaan yang mencakup pengorganisasian penempatan staf, pendanaan serta implementasi program. Fungsi terakhir ialah fungsi pengawasan yang meliputi penataan dan evaluasi hasil kegiatan serta pengendalian.
BAB VIII PENGENDALIAN MUTU Pengendalian mutu (quality control) dalam manajemen mutu merupakan suatu system kegiatan teknis yang bersifat rutin yang dirancang untuk mengukur dan menilai mutu produk
atau
jasa
yang
diberikan
kepada
pelanggan.
Pengendalian mutu pada pelayanan kesehatan diperlukan agar produk layanan kesehatan terjaga kualitasnya sehingga memuasakan masyarakat sebagai pelanggan. Penjaminan mutu pelayanan kesehatan dapat diselenggarakan melalui berbagai model manajemen kendali mutu. Salah satu model manajemen yang dapat digunakan adalah model PDCA (Plan Do Check, Action) yang akan menghasilkan pengembangan berkelanjutan (contimous improvement) atau kaizen mutu pelayanan kesehatan. Yoseph M. Juran terkenal dengan konsep “Trilogy” mutu dan mengidentifikasi dalam tiga kegiatan: 1. Perencanaan
mutu
meliputi:
siapa
pelanggan,
apa
kebutuhannya, meningkatkan produk sesuai kebutuhan, dan merencanakan proses untuk suatu produksi, 2. Pengendalian
mutu:
mengevaluasi
kinerja
untuk
mengidentifikasi perbedaan antara kinerja aktual dan tujuan, 3. Peningkatan mutu: membentuk infrastruktur dan team untuk melaksanakan peningkatan mutu. Setiap kegiatan dijabarkan dalam langkah-langkah yang semuanya mengacu pada upaya peningkatan mutu.
Peluang digunakan
untuk
pada
saat
memecahkan yang
tepat
masalah oleh
mereka
harus yang
bertanggung jawab melalui langkah-langkah sebagai berikut: Langkah 1 : Mengidentifikasi, masalah,
kenali
memilih,
dan
hal-hal
mendefinisikan
yang
berpotensi
masalah dan kaji situasi dimana staf mungkin dapat memperbaikinya.Tentukan kriteria untuk memilih masalah yang
palin
g
penting.
Definisakan
secara
operasional
masalah yang dipilih, misalnya, bagaimana staf mengetahui bahwa
masalah
sudah
terpecahkan,
dengan
cara
menentukan kriteria keberhasilan pemecahan masalah. Langkah 2 : Pelajari dengan seksama proses yang terjadi dari segala aspek. Tentukan dimana dan kapan masalah muncul. Pahami proses terjadinya masalah. Langkah 3 : Temukan sebab masalah yang pokok.Tentukan factorfaktor yang menimbulkan masalah dan keterkaitannya dengan masalah. Gunakan metode untuk mengetes hipotesis tentang sebab-sebab yangmungkin menimbulkan masalah tersebut. Kumpulkan data untuk mengetes hipotesis dan untuk menentukan factor penyebab yang paling dominan. Langkah 4 : Identifikasi semua solusi yang mungkin. Berfikirlah secara kreatif untuk menangani sebab-sebab masalah yang mungkin dapat diatasi. Langkah 5 : Pilih solusi yang dapat dilaksanakan. Analisalah caracara pemecahan masalah yang mungkin dilaksanakan, dikaji
dari
aspek
masalah, biaya yang
kriteria
keberhasilan
memecahkan
diperlukan, kemungkinan solusi dapat dilaksanaakannya , atau kriteria lainnya. Langkah 6 : Melaksanakan pemecahan masalah yang berkualitas dengan PDCA Ada empat langkah menuju pelaksanaan solusi yang efektf, yaitu: a. Merencanakan (PLAN) : Sebelum dilaksanakan solusi, perlu ditentukan tujuan dan apa kriteria keberhasilan. Pimpinan harus memutuskan “ siapa, apa, dimana, dan bagaiamana” solusi akan dilaksanakan. Pada tahap ini, diperlukan penjelasan tentang berbagai asumsi, dan dipikirkan tentang kemungkinan adanya penolakan dari pihak yang dijadikan sasaran. Di sini harus sudah diputuskan tentang data yang harus sudah dikumpulkan untuk
memantau
keberhasilan
pelaksanaan
solusi
masalah. b. Pelaksanaan
(DO)
:
Melaksanakan
solusi
sering
melibatkan pelatihan, termasuk proses pengumpulan data/informasi untuk memantau perubahan yang terjadi, dan
mengamati
tingkat
kemudahan
atau
kesulitan
pelaksanaan solusi. Amati bagaimana solusi tersebut dilaksanakan. Buat catatan tentang segala sesuatu yang dianggap menyimpang dari kesepakatan. Setiap masalah atau kesalahan yang muncul dalam proses ini harus diartikan sebagai kesempatan untuk membuat perbaikan. c. Cek (CHECK) :
Amati efek pelaksanaan solusi dan
simpulkan pelajaran apa yang diperoleh dari tindakan yang sudah dilakukan. d. Bertindak (ACTION) : Ambil langkah-langkah praktis sesuai denganpelajaran yang diperoleh dari tindakan yang sudah diambil : “Lanjutkan proses solusi, atau hentikan,
atau ulang kembali tindakan dari awal dengan tujuan melakukan modifikasi”.
BAB IX PENUTUP Pelayanan
kesehatan
bermutu
berorientasi
pada
kepuasan pelanggan atau pasien. Dimensi mutu tersebut menyangkut mutu bagi pemakai jasa pelayanan kesehatan, maupun penyelenggaraan pelayanan kesehatan. Kepuasan pasien merupakan salah satu indicator kualitas pelayanan. Dan banyaknya kunjungan pasien ke Puskesmas tidak lepas dari kebutuhan akan pelayanan kesehatan. Kualitas pelayanan public sangat ditentukan oleh system
dan
tenaga
pelayanan.
Namun
ketenagaan
pelayanan seringkali menghadapu kendala dalam hal Jumlah,
sebaran,
mutu
dan
kualifikasi,
system
pengembangan karir, dan kesejahteraan tenaga pelaksana pelayanan. Permasalahan yang muncul
menimbulkan
resepsi rendahnya kualitas pelayanan, yang berawal dari kesenjangan antara aturan dan standar yang ada dengan pelaksanaan pelayanan yang tidak bisa menyesuaikan. Masyarakat menghendaki pelayanan kesehatan yang aman dan bermutu, manajemen resiko dan keselamatan pasien perlu diterapkan dalam pengelolaan Puskesmas dalam memberikan pelayanan kesehatan. Pedoman ini menyampaikan hasil kajian ketenagaan sarana dan pengendalian mutu pelayanan puskesmas, agar puskesmas dapat menjalankan fungsinya secara optimal perlu
dikelola
dengan
baik,
kinerja
pelayanan
pelayanan maupun sumberdaya yang digunakan.
proses