Pedoman Diklat Penyegaran PKB & PLKB

KATA SAMBUTAN

Dalam rangka pengendalian penduduk dan pembangunan keluarga di Indonesia, keluarga sebagai unit terkecil menjadi subjek dan objek dalam arah misi program yaitu mewujudkan keluarga kecil bahagia sejahtera. Peran tenaga fungsional Penyuluh Keluarga Berencana dan Petugas Lapangan Keluarga Berencana yang bertugas melaksanakan penyuluhan, pelayanan, evaluasi dan pengembangan program Kependudukan, Keluarga Berencana dan Pembangunan Keluarga di lapangan menjadi sangat penting. Saya menyambut baik diterbitkannya pedoman Penyelenggaraan Pendidikan dan Pelatihan Teknis Penyegaran Program Kependudukan, Keluarga Berencana dan Pembangunan Keluarga bagi Penyuluh Keluarga Berencana/ Petugas Lapangan Keluarga Berencana sebagai acuan Lembaga Pendidikan dan Pelatihan di lingkungan Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional yaitu Pusat Pendidikan dan Pelatihan Kependudukan dan KB, Bidang Latbang Perwakilan BKKBN Provinsi, UPT Balai Diklat Kependudukan dan KB, serta Lembaga Diklat lainnya yang bekerjasama dalam Penyelenggaraan Pendidikan dan Pelatihan Teknis Penyegaran Program Kependudukan, Keluarga Berencana dan Pembangunan Keluarga bagi Penyuluh Keluarga Berencana/ Petugas Lapangan Keluarga Berencana. Akhirnya kepada semua pihak diucapkan terima kasih atas kontribusi, masukan, saran, dan koreksi ko reksi hingga tersusunnya Modul Diklat Teknis Penyegaran bagi PKB/PLKB

i

KATA SAMBUTAN

Dalam rangka pengendalian penduduk dan pembangunan keluarga di Indonesia, keluarga sebagai unit terkecil menjadi subjek dan objek dalam arah misi program yaitu mewujudkan keluarga kecil bahagia sejahtera. Peran tenaga fungsional Penyuluh Keluarga Berencana dan Petugas Lapangan Keluarga Berencana yang bertugas melaksanakan penyuluhan, pelayanan, evaluasi dan pengembangan program Kependudukan, Keluarga Berencana dan Pembangunan Keluarga di lapangan menjadi sangat penting. Saya menyambut baik diterbitkannya pedoman Penyelenggaraan Pendidikan dan Pelatihan Teknis Penyegaran Program Kependudukan, Keluarga Berencana dan Pembangunan Keluarga bagi Penyuluh Keluarga Berencana/ Petugas Lapangan Keluarga Berencana sebagai acuan Lembaga Pendidikan dan Pelatihan di lingkungan Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional yaitu Pusat Pendidikan dan Pelatihan Kependudukan dan KB, Bidang Latbang Perwakilan BKKBN Provinsi, UPT Balai Diklat Kependudukan dan KB, serta Lembaga Diklat lainnya yang bekerjasama dalam Penyelenggaraan Pendidikan dan Pelatihan Teknis Penyegaran Program Kependudukan, Keluarga Berencana dan Pembangunan Keluarga bagi Penyuluh Keluarga Berencana/ Petugas Lapangan Keluarga Berencana. Akhirnya kepada semua pihak diucapkan terima kasih atas kontribusi, masukan, saran, dan koreksi ko reksi hingga tersusunnya Modul Diklat Teknis Penyegaran bagi PKB/PLKB

i

Peraturan Kepala ini, semoga Tuhan Yang Maha Esa meridhoi upaya kita dalam membangun keluarga melalui Program Kependudukan, Keluarga Berencana dan Pembangunan Keluarga.

Jakarta, 5 Agustus 2014 Deputi Bidang Pelatihan, Penelitian dan Pengembangan,

Dr. Sanjoyo, M.Ec NIP. 19630415 199103 1 002

Modul Diklat Teknis Penyegaran bagi PKB/PLKB

ii

KATA PENGANTAR

Puji syukur kami panjatkan kehadirat Tuhan Yang Maha Esa, atas rahmat dan karunia-Nya, sehingga Peraturan Kepala BKKBN tentang Pedoman Penyelenggaraan Pendidikan dan Pelatihan Teknis Penyegaran Program Kependudukan, Keluarga Berencana dan Pembangunan Keluarga bagi Penyuluh Keluarga Berencana/Petugas Lapangan Keluarga Berencana (PKB/PLKB) dapat diselesaikan dengan baik yang bertujuan meningkatkan kualitas pengetahuan dan keterampilan serta aktualisasi tenaga fungsional PKB/PLKB dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya di lapangan. Materi-materi dalam kurikulum Diklat Teknis Penyegaran dirancang dinamis. Kedalaman materi yang tersusun dalam Diklat Teknis Penyegaran ini dapat disesuaikan dengan hasil penjajagan atau kasusistik dari hasil diskusi peserta. Substansi yang berkaitan dengan tugas pokok PKB/PLKB yang diangkat menjadi materi atau bahasan meliputi perkembangan Program Kependudukan, KB dan Pembangunan Keluarga, Dasar-Dasar Demografi, Implikasi Masalah Kependudukan Terhadap Pembangunan, Perencanaan Program KKBPK dalam Pembangunan Daerah, Penggerakkan Partisipasi Masyarakat, Kerjasama Pendidikan Kependudukan, Pencatatan dan Pelaporan Program KKBPK, Kegiatan KB-KR, Kegiatan KS-PK, Pendataan Keluarga dan Pemuktahiran Data Keluarga, Advokasi dan KIE, KIP/Konseling, Angka Kredit Penyuluh KB, Bina Suasana dan diakhir dengan penyusunan Rencana Tindak Lanjut.


iii

Kepada semua pihak yang telah membantu tersusunnya Peraturan Kepala ini kami ucapkan terima kasih, dengan harapan dapat digunakan sebagai acuan dalam penyelenggaraan Pendidikan dan Pelatihan Teknis Penyegaran Program Kependudukan dan Keluarga Berencana bagi Penyuluh Keluarga Berencana/Petugas Lapangan Keluarga Berencana.

Jakarta, 24 Juli 2014 Kepala Pusat Pendidikan dan Pelatihan Kependudukan dan KB,

Dra. Sri Murtiningsih, MS NIP. 19551201 198003 2 001


iv

DAFTAR ISI

Halaman KATA SAMBUTAN ……………………………………….

i

KATA PENGANTAR ……………………………………..

iii

DAFTAR ISI ……………………………………………….

v

PERATURAN KEPALA BADAN KEPENDUDUKAN DAN KELUARGA BERENCANA NASIONAL NOMOR: 187/PER/H1/2014 TENTANG PEDOMAN PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN DAN PELATIHAN TEKNIS PENYEGARAN PROGRAM KEPENDUDUKAN, KELUARGA BERENCANA DAN PEMBANGUNAN KELUARGA BAGI PENYULUH KELUARGA BERENCANA/ PETUGAS LAPANGAN KELUARGA BERENCANA ………………………….....

vii

BAB I

: PENDAHULUAN ………………………… A. Latar Belakang ………………………. B. Tujuan ………………………………… C. Sasaran Pengguna ………………….. D. Ruang Lingkup ………………………. E. Kompetensi …………………………… F. Batasan Pengertian ………………….

1 1 3 4 4 4 5

BAB II

: KURIKULUM ……………………………… A. Struktur Kurikulum ………………….. B. Mata Diklat …………………………… C. Ringkasan Materi …………………….

8 8 9 10

BAB III

: PESERTA ……………………………........ A. Persyaratan …………………………... B. Uraian Tugas …………………………. C. Jumlah …………………………………

32 32 32 33


v

BAB IV

: TENAGA KEDIKLATAN …………………. A. Jenis Tenaga Kediklatan ……………. B. Persyaratan Tenaga Kediklatan ……. C. Penugasan ……………………………

34 34 34 35

BAB V

: SARANA DAN PRASARANA …..………. A. Prasarana …………………………….. B. Sarana …………………………………

36 36 36

BAB VI

: PERENCANAAN, PEMBINAAN DAN PEMBIAYAAN ……………………… A. Perencanaan …………………………. B. Pembinaan …………………………… C. Pembiayaan ………………………….

38 38 39 39

BAB VII

: PENYELENGGARAAN …………………..

41

BAB VIII

: EVALUASI ………………………………… A. Evaluasi Peserta …………………….. B. Evaluasi Widyaiswara ………………. C. Evaluasi Penyelenggaraan …………. D. Evaluasi Pasca Diklat ………………..

42 42 42 43 44

BAB IX

: SURAT TANDA TAMAT PENDIDIKAN DAN PELATIHAN ………………………… A. STTPP…………………………………. B. Registrasi ……………………………..

45 45 48

: PENUTUP …………………………………

49

BAB X


vi

PERATURAN KEPALA BADAN KEPENDUDUKAN DAN KELUARGA BERENCANA NASIONAL NOMOR : 187/PER/H1/2014 TENTANG PEDOMAN PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN DAN PELATIHAN TEKNIS PENYEGARAN PROGRAM KEPENDUDUKAN, KELUARGA BERENCANA DAN PEMBANGUNAN KELUARGA BAGI PENYULUH KELUARGA BERENCANA/PETUGAS LAPANGAN KELUARGA BERENCANA DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA KEPALA BADAN KEPENDUDUKAN DAN KELUARGA BERENCANA NASIONAL, Menimbang

dalam rangka melaksanakan : a. bahwa ketentuan Pasal 45 huruf a Peraturan Presiden Nomor 3 Tahun 2013 tentang Perubahan Ketujuh atas Keputusan Presiden Nomor 103 Tahun 2001 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Kewenangan, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Lembaga Pemerintah Non Kementerian, Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Modul Diklat Teknis Penyegaran bagi PKB/PLKB

vii

Nasional menyelenggarakan fungsi pelatihan, penelitian, dan pengembangan dibidang Pengendalian Penduduk dan Penyelenggaraan Keluarga Berencana; b. bahwa untuk melaksanakan fungsi pendidikan dan pelatihan, perlu menetapkan Peraturan Kepala tentang Pedoman Penyelenggaraan Pendidikan dan Pelatihan Teknis Program Kependudukan dan Keluarga Berencana Penyegaran; Mengingat

: 1. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437), yang telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844); 2. Undang-Undang Nomor 52 Tahun 2009 tentang Perkembangan Kependudukan dan Pembangunan Keluarga (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 161, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5080); 3.

Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5494);


viii

4. Peraturan Pemerintah Nomor 101 Tahun 2000 tentang Pendidikan dan Pelatihan Jabatan Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 198, TambahanLembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4019); 5. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran NegaraRepublik IndonesiaTahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737); 6. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741); 7. Peraturan Presiden Nomor 103 Tahun 2001 tentang Kedudukan, Tuga, Fungsi, kewenangan, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Lembaga Pemerintah Non Kementrian, yang telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 3 Tahun 2013; 8. Keputusan Presiden Nomor 110 Tahun 2001 tentang Unit Organisasi dan Tugas Eselon I Lembaga Pemerintah Non Kementrian, yang telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 4 tahun 2013; Modul Diklat Teknis Penyegaran bagi PKB/PLKB

ix

9. Peraturan Kepala Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional Nomor 72/PER/B5/2011 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional; 10. Peraturan Kepala Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional Nomor 82/PER/B5/2011 tentang Organisasi dan Tata Kerja Perwakilan Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional Provinsi; 11. Peraturan Kepala Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional Nomor 92/PER/B5/2011 tentang Organisasi dan Tata Kerja Balai Pendidikan dan Pelatihan Kependudukan dan Keluarga Berencana;

MEMUTUSKAN: Menetapkan

: PERATURAN TENTANG PEDOMAN PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN DAN PELATIHAN TEKNIS PENYEGARAN PROGRAM KEPENDUDUKAN, KELUARGA BERENCANA DAN PEMBANGUNAN KELUARGA BAGI PENYULUH KELUARGA BERENCANA/PETUGAS LAPANGAN KELUARGA BERENCANA

KESATU

: Pedoman Penyelenggaraan Pendidikan dan Pelatihan Teknis Penyegaran Program Kependudukan, Keluarga Berencana dan Pembangunan Keluarga bagi Penyuluh Keluarga Modul Diklat Teknis Penyegaran bagi PKB/PLKB

x

Berencana/Petugas Lapangan Keluarga Berencana digunakan sebagai acuan dalam penetapan kebijakan, penyelenggaraan kegiatan, penggunaan kurikulum, metode, dan media pembelajaran, penggunaan sarana dan prasarana, perencanaan, pembinaan, pembiayaan, dan evaluasi di Lembaga Pendidikan dan Pelatihan Kependudukan dan Keluarga Berencana dan atau Lembaga Pendidikan dan Pelatihan lainnya yang dijadikan sebagai dasar pelaksanaan kerjasama dengan pemangku kebijakan dan atau mitra kerja pendidikan dan pelatihan terkait. KEDUA

: Pedoman Penyelenggaraan Pendidikan dan Pelatihan Teknis Penyegaran Program Kependudukan, Keluarga Berencana dan Pembangunan Keluarga bagi Penyuluh Keluarga Berencana/Petugas Lapangan Keluarga Berencana sebagaimana tercantum pada lampiran merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dari peraturan ini dimaksudkan untuk mewujudkan terselenggaranya kegiatan dan atau rangkaian kegiatan Pendidikan dan Pelatihan berdasarkan standar kualitas yang ditetapkan.

KETIGA

: Hal-hal lain yang belum diatur dalam peraturan ini, dapat ditetapkan lebih lanjut yang disesuaikan dengan perkembangan dan kebutuhan.


xi

KEEMPAT

: Peraturan Kepala ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan

Ditetapkan di Jakarta Pada tanggal 21 Juli 2014 KEPALA BADAN KEPENDUDUKAN DAN KELUARGA BERENCANA NASIONAL,


xii

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Berdasarkan Undang –Undang Nomor 52 Tahun 2009 tentang perkembangan Kependudukan dan Pembangunan Keluarga diarahkan untuk mengendalikan kelahiran, menurunkan angka kematian, dan mengarahkan mobilitas penduduk dalam mewujudkan penduduk tumbuh seimbang tahun 2025. Untuk mewujudkan tujuan tersebut BKKBN telah merevitalisasi Program Kependudukan, Keluarga Berencana dan Pembangunan Keluarga baik kebijakan dan strategi program. Penyerasian kebijakan pengendalian penduduk ditekankan pada penyusunan peraturan perundangan pengendalian penduduk, perumusan kebijakan kependudukan yang sinergis dan harmonis antara aspek kuantitas, kualitas, dan mobilitas serta penyediaan sasaran parameter kependudukan yang disepakati semua sektor terkait. Revitalisasi Program Kependudukan, Keluarga Berencana dan Pembangunan Keluarga ditekankan pada penguatan akses dan kualitas pelayanan KB melalui penguatan kapasitas tenaga dan kelembagaan di lini lapangan yaitu pembinaan dan peningkatan kesertaan dan kemandirian ber-KB, promosi dan penggerakan masyarakat, pengembangan sosialisasi kebijakan pengendalian penduduk yang responsif gender, peningkatan pemanfaatan Sistem Informasi Manajemen (SIM) berbasis teknologi informasi, pelatihan, penelitian, dan pengembangan

Pedoman Diklat Penyegaran bagi PKB/PLKB

1

Program Kependudukan, Keluarga Berencana dan Pembangunan Keluarga serta peningkatan kualitas manajemen program dan kegiatan. Untuk melaksanakan Program Kependudukan, Keluarga Berencana dan Pembangunan Keluarga, Penyuluh KB/ Petugas Lapangan KB (PKB/PLKB) merupakan petugas yang memiliki tugas, wewenang, dan tanggung jawab untuk melakukan kegiatan penyuluhan Program Kependudukan, Keluarga Berencana dan Pembangunan Keluarga di lini lapangan dan pelayanan Keluarga Berencana serta kegiatan lainnya. Memperhatikan berbagai perubahan lingkungan strategis yang ada akibat perbedaan kondisi masing-masing daerah, pembinaan, dan pengembangan PKB/ PLKB sangat bervariasi baik frekuensi maupun kualitasnya. Maka dari itu banyak informasi program yang terkini belum menyentuh para petugas di lapangan dan juga solusi terhadap permasalahan dalam menjalankan tugas dan fungsinya. Maka dari itu, diperlukan Diklat Teknis Penyegaran Kependudukan, KB dan Pembangunan Keluarga bagi Penyuluh Keluarga Berencana/Petugas Lapangan Keluarga Berencana di lapangan. Dalam rangka memenuhi kebutuhan, tantangan dan perubahan khusus peningkatan kompetensi PKB/PLKB diperlukan rancangan sistematis pembelajaran untuk mengintervensi peningkatan kompetensi PKB/PLKB yang terkini. Pedoman Diklat Teknis Penyegaran Kependudukan, KB dan Pembangunan Keluarga bagi Penyuluh Keluarga Berencana/ Petugas Lapangan Keluarga Berencana ini menjadi penting untuk standarisasi penyelenggaraan Diklat yang dimaksud.


2

B. Tujuan Pedoman Diklat Teknis Penyegaran Kependudukan, KB dan Pembangunan Keluarga bagi Penyuluh Keluarga Berencana/ Petugas Lapangan Keluarga Berencana disusun dengan tujuan untuk menstandarisasi penyelenggaraan Diklat Teknis Penyegaran Kependudukan, KB dan Pembangunan Keluarga bagi PKB/PLKB agar paska mengikuti Diklat, seluruh peserta dapat meningkatkan: 1. Kualitas Pengetahuan Ditandai dengan pemahaman peserta tentang Perkembangan Program Kependudukan, KB dan Pembangunan Keluarga, Implikasi Masalah Kependudukan terhadap Pembangunan. 2. Kualitas Keterampilan Ditandai dengan kemampuan peserta mengenai Perencanaan Program KKBPK dalam Pembangunan Daerah, Penggerakkan Partisipasi Masyarakat, Kerjasama Pendidikan Kependudukan, Angka Kredit Penyuluh KB, Dasar-Dasar Demografi, Pendataan Keluarga/Pemuktahiran Data Keluarga (MDK) serta Pencatatan dan Pelaporan Program Kependudukan, KB dan Pembangunan Keluarga. 3. Kualitas Aktualisasi Ditandai dengan sikap positif peserta dan penyusunan Rencana Tindak Lanjut peserta paska mengikuti Diklat serta implementasi peserta terhadap materi-materi dalam Diklat.


3

C. Sasaran Pengguna 1. Pusdiklat Kependudukan dan KB 2. Bidang Pelatihan dan Pengembangan Perwakilan BKKBN Provinsi 3. Balai Diklat Kependudukan dan KB 4. Lembaga diklat lain yang terkait Sasaran penyelenggaraan Diklat Teknis Penyegaran Kependudukan, KB dan Pembangunan Keluarga bagi Penyuluh Keluarga Berencana/Petugas Lapangan Keluarga Berencana ini adalah seluruh PKB dengan prioritas PKB yang setelah 2 (dua) tahun mengikuti Diklat Fungsional Dasar bagi PKB (LDU) dan/ atau latihan teknis lainnya. D. Ruang Lingkup Pedoman Diklat Teknis Kependudukan, Keluarga Berencana dan Pembangunan Keluarga Penyegaran bagi Penyuluh Keluarga Berencana/Petugas Lapangan Keluarga Berencana berisi tentang struktur kurikulum dan mata Diklat, penentuan kriteria peserta, persyaratan tenaga kediklatan, dukungan fasilitas, serta perencanaan, pembinaan dan pembiayaan, penyelenggaraan, evaluasi dan Surat Tanda Tamat Pendidikan dan Pelatihan. E. Kompetensi Diklat Teknis Penyegaran Kependudukan, Keluarga Berencana dan Pembangunan Keluarga bagi Penyuluh Keluarga Berencana/Petugas Lapangan dirancang untuk meningkatkan kompetensi di bidang substansi yang lebih spesifik atau terkini Pedoman Diklat Penyegaran bagi PKB/PLKB

4

dari tugas dan fungsi yang dibebankan. Salah satu kompetensi spesifik atau terkini yaitu kompetensi tentang program Kependudukan, KB dan Pembangunan Keluarga; Advokasi dan KIE, pelayanan program Kependudukan, KB dan Pembangunan Keluarga serta Komunikasi Inter Personal/Konseling (KIP/K). F. Batasan Pengertian 1. Penyuluh Keluarga Berencana yang selanjutnya disingkat dengan sebutan PKB, merupakan Pegawai Negeri Sipil yang diberi tugas, tanggung jawab, wewenang dan hak secara penuh oleh pejabat yang berwenang untuk melaksanakan kegiatan penyuluhan, pelayanan, evaluasi dan pengembangan keluarga berencana. 2. Petugas Lapangan Keluarga Berencana yang selanjutnya disingkat PLKB, adalah Pegawai Negeri Sipil atau non Pegawai Negeri Sipil yang diangkat oleh pejabat yang berwenang dan berkedudukan di tingkat Desa/Kelurahan yang mempunyai tugas, melaksanakan, mengelola, menggerakkan, memberdayakan serta menggalang dan mengembangkan kemitraan dengan berbagai pihak dalam pelaksanaan program Kependudukan, Keluarga Berencana dan Pembangunan Keluarga bersama institusi masyarakat pedesaan/ perkotaan di tingkat Desa/Kelurahan. 3. Standar Kompetensi merupakan ukuran kemampuan minimal yang mencakup pengetahuan, keterampilan dan sikap yang harus dicapai, diketahui dan mahir dilakukan oleh peserta diklat pada setiap tingkatan dari Pedoman Diklat Penyegaran bagi PKB/PLKB

5

suatu materi yang diajarkan. Standar kompetensi juga dapat diartikan sebagai deskripsi pengetahuan, keterampilan dan sikap yang harus dikuasai setelah peserta didik dan latih mempelajari mata pelajaran tertentu pada jenjang pendidikan dan pelatihan tertentu pula. 4. Indikator Keberhasilan merupakan penjabaran dari kompetensi dasar yang menunjukkan tanda-tanda perbuatan dan respon yang dilakukan atau ditampilkan oleh peserta Diklat. Indikator dikembangkan sesuai dengan karakteristik satuan pembelajaran dan jenis diklat yang dapat diukur dan diobservasi dan digunakan sebagai dasar dalam penyusunan alat penilaian. Dirumuskan dalam bentuk perubahan perilaku yang dapat diukur keberhasilannya dan berorientasi pada hasil belajar bukan pada proses belajar, mengandung satu bentuk perilaku. 5. Materi Pokok Pembelajaran adalah segala sesuatu yang menjadi isi kurikulum yang harus dikuasai oleh peserta diklat sesuai dengan kompetensi dasar dalam rangka pencapaian standar kompetensi setiap materi pembelajaran dalam setiap jenis Diklat. Materi pembelajaran merupakan bagian dari struktur keilmuan suatu bahasan kajian yang dapat berupa pengertian konseptual, gugus isi atau konteks, proses, bidang ajar dan keterampilan, berfungsi sebagai payung dari setiap uraian materi yang disajikan dalam kegiatan pembelajaran.


6

6. Metode Pembelajaran adalah suatu cara atau upaya yang dilakukan oleh para Widyaiswara agar proses belajar-mengajar pada peserta diklat tercapai sesuai dengan tujuan. Metode pembelajaran ini sangat penting di lakukan agar proses belajar mengajar menyenangkan dan tidak membuat para peserta Diklat kurang perhatian dan dapat menangkap ilmu dari Widyaiswara dengan mudah. 7. Media Pembelajaran secara umum adalah alat bantu proses belajar mengajar. Segala sesuatu yang dapat dipergunakan untuk merangsang pikiran, perasaan, perhatian dan kemampuan atau keterampilan belajar sehingga dapat mendorong terjadinya proses belajar, mencakup pengertian, sumber, lingkungan, manusia dan metode yang dimanfaatkan untuk tujuan pembelajaran.


7

BAB II KURIKULUM

A. Struktur Kurikulum Guna memenuhi standar kompetensi teknis PKB/PLKB maka Diklat Teknis Penyegaran Kependudukan, Keluarga Berencana dan Pembangunan Keluarga bagi Penyuluh Keluarga Berencana/Petugas Lapangan Keluarga Berencana yang dipersyaratkan, struktur kurikulum terbagi atas tiga agenda pembelajaran yaitu agenda peningkatan kualitas pengetahuan, agenda peningkatan kualitas keterampilan, agenda peningkatan aktualisasi dalam mengaplikasikan. Adapun penjabaran ketiga agenda ini dan aktualisasi adalah sebagai berikut:

1. Agenda Peningkatan Kualitas Pengetahuan Agenda ini diarahkan pengembangan wawasan/pengetahuan peserta mengenai : a. Perkembangan Program Kependudukan, Keluarga Berencana b. Pembangunan Keluarga, Implikasi Masalah Kependudukan terhadap Pembangunan.

2. Agenda Peningkatan Kualitas Keterampilan Ditandai dengan kemampuan dalam Perencanaan Program Kependudukan, Keluarga Berencana dan Pembangunan Keluarga dalam Pembangunan Daerah, Penggerakkan Partisipasi Masyarakat, Kerjasama Pendidikan Kependudukan, Angka Kredit Penyuluh KB, Dasar-Dasar Demografi, Pendataan Keluarga/Pemuktahiran Data Keluarga (MDK) Pedoman Diklat Penyegaran bagi PKB/PLKB

8

serta Pencatatan dan Pelaporan Program Kependudukan, KB dan Pembangunan Keluarga.

3. Agenda Peningkatan Aktualisasi Ditandai dengan sikap positif dalam mengimplementasikan kompetensi teknis yang diajarkan dalam Diklat serta penyusunan Rencana Tindak Lanjut Peserta paska mengikuti Diklat. B. Mata Diklat Susunan mata Diklat pada struktur kurikulum Diklat Teknis Penyegaran Kependudukan, KB dan Pembangunan Keluarga bagi Penyuluh Keluarga Berencana/Petugas Lapangan Keluarga Berencana adalah sebagai berikut. 1. Agenda Peningkatan Kualitas Pengetahuan Mata Diklat untuk agenda ini adalah: a. Perkembangan Perkemban gan Program Kependudukan, KB dan Pembangunan Keluarga b. Implikasi Masalah Program Kependudukan, KB dan Pembangunan Keluarga terhadap Pembangunan 2. Agenda Peningkatan Kualitas Keterampilan Mata Diklat untuk agenda ini adalah: a. Dasar-Dasar Demografi b. Perencanaan Program KKBPK dalam Pembangunan Daerah c. Penggerakkan Partisipasi Masyarakat d. Kerjasama Pendidikan Kependudukan e. Pencatatan dan Pelaporan f. Program KB-KR g. Program KS-PK Pedoman Diklat Penyegaran bagi PKB/PLKB

9

h. Pendataan Keluarga Keluarga dan Mutasi Data Data Keluarga (MDK) Kependudukan, KB dan Pembangunan Keluarga. i. Advokasi dan KIE j. KIP/Konseling k. Angka Kredit Penyuluh KB 3. Agenda Peningkatan Aktualisasi Mata Diklat untuk agenda ini adalah: a. Bina Suasana b. Rencana Tindak Lanjut C. Ringkasan Materi

1. Agenda Peningkatan Kualitas Pengetahuan a. Perkembangan Program Kependudukan, Kependudukan , KB dan Pembangunan Pembangunan Keluarga (KKBPK) 1) Deskripsi Singkat Mata Diklat ini membahas visi misi tujuan dan sasaran, kebijakan dan strategi, dan pelaksanaan program dan kegiatan KKBPK. 2) Kompetensi Dasar Peserta diharapkan dapat memahami tentang visi, misi, tujuan dan sasaran program KKBPK, kebijakan dan strategi serta pokok-pokok kegiatan KKBPK tahun 2015-2019. 3) Indikator Keberhasilan Peserta diharapkan dapat Menjelaskan visi, misi, tujuan, dan sasaran Program KKBPK, menjelaskan Kebijakan dan Strategi Program KKBPK, Menjelaskan Program dan Kegiatan KKBPK. Pedoman Diklat Penyegaran bagi PKB/PLKB

10

4) Materi Pokok a) Visi, Misi, Tujuan, dan Sasaran b) Kebijakan dan Strategi Program KKBPK c) Program dan Kegiatan KKBPK 5) Metode a) Ceramah b) Tanya Jawab c) Curah pendapat d) Diskusi 6) Media a) LCD b) Laptop c) Hand Out d) Power Point 7) Waktu 2 Jam Pelajaran (90 menit) b. Implikasi Masalah Kependudukan, Kependudukan, Keluarga Berencana dan Pembangunan Keluarga terhadap Pembangunan 1) Deskripsi Singkat Mata Diklat ini membahas tentang permasalahan penduduk Indonesia dan mengatasi permasalahan penduduk, permasalahan sosial berkaitan dengan jumlah penduduk, dan mendeskripsikan permasalahan kependudukan, KB dan pembangunan keluarga dan dampaknya terhadap pembangunan.


11

2) Kompetensi Dasar Setelah mengikuti pembelajaran ini, peserta mampu mendeskripsikan permasalahan kependudukan, KB dan pembangunan keluarga terhadap pembangunan 3) Indikator Keberhasilan Peserta dapat mengetahui tentang permasalahan penduduk Indonesia, Menguraikan dampak dari permasalahan penduduk, program KB dan pembangunan keluarga, mengetahui upaya mengatasi permasalahan penduduk. 4) Materi Pokok a) Permasalahan penduduk Indonesia b) Dampak dari permasalahan penduduk c) Upaya mengatasi permasalahan penduduk 5) Metode a) Ceramah b) Tanya Jawab c) Curah Pendapat d) Diskusi 6) Media a) LCD b) Laptop c) Flipchart d) Hand Out e) Power Point 7) Waktu 4 Jam Pelajaran (180 menit)


12

2. Agenda Peningkatan Kualitas Keterampilan a. Dasar- Dasar Demografi 1) Deskripsi Singkat Mata Diklat ini membahas tentang sejarah dan pengertian demografi, perbedaan demografi dan studi kependudukan, komponen-komponen demografi, komposisi penduduk, kepadatan penduduk 2) Kompetensi Dasar Peserta mampu menguraikan kaidah dasar-dasar demografi 3) Indikator Keberhasilan Peserta diharapkan dapat : a) Menyebutkan pengertian Demografi b) Membedakan Demografi dan Studi Kependudukan c) Menguraikan Komponen-komponen Demografi d) Menginterpretasi Komposisi Penduduk 4) Materi Pokok a) Sejarah dan pengertian Demografi b) Perbedaan Demografi dan Studi Kependudukan c) Komponen-komponen Demografi d) Komposisi Penduduk 5) Metode a) Curah Pendapat b) Ceramah Pedoman Diklat Penyegaran bagi PKB/PLKB

13

c) Tanya Jawab d) Diskusi 6) Media a) LCD b) Handout c) Slide Powerpoint d) Flipchart 7) Waktu 2 Jam Pelajaran (90 menit) b. Perencanaan Program Kependudukan, Keluarga Berencana dan Pembangunan Keluarga dalam Pembangunan Daerah 1) Deskripsi Singkat Mata Diklat ini membahas konsep dasar perencanaan, jenis perencanaan, jenis-jenis pembiayaan, peraturan desa serta jenis kegiatan Kependudukan, Keluarga Berencana dan Pembangunan Keluarga yang dapat diintegrasikan pembangunan desa. 2) Kompetensi Dasar Setelah mengikuti pembelajaran Peserta diharapkan mampu merumuskan Perencanaan Program Kependudukan, Keluarga Berencana dan Pembangunan Keluarga dalam Pembangunan Daerah.


14

3) Indikator Keberhasilan Setelah mengikuti pembelajaran peserta diharapkan dapat : a) Menjelaskan Konsep Dasar Perencanaan Pembangunan b) Menujukkan Mekanisme Perencanaan Pembangunan c) Menguraikan Jenis-jenis Pembiayaan d) Merumuskan peraturan Desa 4) Materi Pokok a) Konsep dasar Perencanaan Pembangunan Program KKBPK b) Mekanisme Perencanaan Pembangunan c) Jenis-jenis Pembiayaan d) Peraturan Desa 5) Metode a) Ceramah b) Tanya Jawab c) Diskusi 6) Media a) LCD b) Laptop c) Flipchart d) Handout e) Data Basis Daerah 7) Waktu 2 Jam Pelajaran (90 menit)


15

c. Penggerakkan Partisipasi Masyarakat 1) Deskripsi Singkat Mata diklat ini membahas tentang tentang konsep dasar penggerakkan partisipasi masyarakat; tahapan penggerakan partisipasi masyarakat; dan cara menggerakkan partisipasi masyarakat yang efektif dan efisien. 2) Kompetensi Dasar Setelah mengikuti pembelajaran, diharapkan mampu melakukan penggerakan partisipasi masyarakat.

peserta teknik

3) Indikator Keberhasilan Setelah mengikuti pembelajaran peserta diharapkan dapat : a) Menjelaskan konsep dasar Penggerakkan Partisipasi Masyarakat b) Menjelaskan tahapan Penggerakan Partisipasi Masyarakat c) Melakukan cara Menggerakkan Partisipasi Masyarakat 4) Materi Pokok a) Konsep dasar Penggerakan Partisipasi Masyarakat b) Tahapan Penggerakan Partisipasi Masyarakat c) Cara Menggerakkan Partisipasi Masyarakat


16

5) Metode a) Ceramah b) Tanya Jawab c) Curah Pendapat d) Diskusi 6) Media a) LCD b) Laptop c) Handout 7) Waktu 2 Jam Pelajaran (90 menit) d. Kerjasama Pendidikan Kependudukan 1) Deskripsi Singkat Mata Diklat ini membahas tentang konsep dasar program kerjasama pendidikan kependudukan, metode pendekatan pelaksanaan pendidikan kependudukan, program pendidikan kependudukan melalui jalur formal, program pendidikan kependudukan melalui jalur nonformal, program pendidikan kependudukan melalui jalur informal. 2) Kompetensi Dasar Peserta diharapkan mampu memahami pokokpokok kegiatan dan mekanisme pengelolaan program kerjasama pendidikan kependudukan 3) Indikator Keberhasilan Peserta diharapkan dapat: a) Menjelaskan pendekatan Program Pendidikan Kependudukan Pedoman Diklat Penyegaran bagi PKB/PLKB

17

b) Menjelaskan pokok-pokok kegiatan dan mekanisme pelaksanaan Program Pendidikan Kependudukan melalui jalur formal c) Menjelaskan pokok-pokok kegiatan dan mekanisme pelaksanaan Program Pendidikan Kependudukan melalui jalur nonformal d) Menjelaskan pokok-pokok kegiatan dan mekanisme pelaksanaan Program Pendidikan Kependudukan melalui jalur informal 4) Materi Pokok a) Konsep dasar Program Kerjasama Pendidikan Kependudukan b) Metode pendekatan Pelaksanaan Pendidikan Kependudukan c) Program Pendidikan Kependudukan melalui jalur nonformal d) Program Pendidikan Kependudukan melalui jalur informal 5) Metode a) Curah Pendapat b) Ceramah c) Tanya Jawab d) Diskusi 6) Media a) LCD b) Laptop c) Handout d) Flipchart e) Power Point


18

7) Waktu 2 Jam Pelajaran (90 menit) e. Pencatatan dan Pelaporan (Dallap dan Pelkon) 1) Deskripsi Singkat Mata diklat ini membahas tentang sistem pencatatan dan pelaporan Program Kependudukan, Keluarga Berencana, Pembangunan Keluarga yang meliputi subsistem pencatatan dan pelaporan pelayanan kontrasepsi dan subsistem pencatatan dan pelaporan pengendalian lapangan yang masing-masing mengupas tentang pengertian, jenis formulir, register, kartu, dan teknik pengisiannya, serta mekanisme dan arus pencatatan dan pelaporan. 2) Kompetensi Dasar Peserta diharapkan mampu mempraktikkan pencatatan dan pelaporan Program Kependudukan, Keluarga Berencana dan Pembangunan Keluarga. 3) Indikator Keberhasilan Peserta diharapkan dapat: a) Menjelaskan konsep dasar pencatatan dan pelaporan b) Menjelaskan mekanisme dan arus pencatatan dan pelaporan c) Menjelaskan jenis-jenis formulir pencatatan dan pelaporan d) Mendiskusikan cara pengisian formulir pencatatan dan pelaporan


19

e) Mempraktikkan pelaporan

cara

pencatatan

dan

4) Materi Pokok a) Konsep dasar pencatatan dan pelaporan b) Mekanisme dan arus pencatatan dan pelaporan c) Jenis-jenis formulir pencatatan dan pelaporan d) Cara pengisian formulir pencatatan dan pelaporan e) Cara pencatatan dan pelaporan 5) Metode a) Curah Pendapat b) Ceramah c) Tanya Jawab d) Diskusi Kelompok e) Penugasan 6) Media a) LCD b) Handout c) Flipchart d) Form formulir 7) Waktu 2 Jam Pelajaran (90 menit) f.

Program KB-KR (Keluarga Berencana-Kesehatan Reproduksi) 1) Deskripsi Singkat Mata Diklat ini membahas tentang konsep dasar kesehatan reproduksi, kesehatan ibu dan anak,


20

keluarga berencana; Kesehatan Reproduksi Remaja, pengendalian Infeksi Menular Seksual (IMS) dan HIV/AIDS, pemeliharaan kesehatan paska reproduksi (Lansia) 2) Kompetensi Dasar Peserta diharapkan dapat memahami Program Keluarga Berencana dan Kesehatan Reproduksi. 3) Indikator Keberhasilan Peserta diharapkan dapat: a) Menjelaskan konsep dasar Kesehatan Reproduksi. b) Menjelaskan Kesehatan Ibu dan Anak c) Menjelaskan Keluarga Berencana d) Menjelaskan Kesehatan Reproduksi Remaja e) Menjelaskan pengendalian Infeksi Menular Seksual (IMS) dan HIV/AIDS. f) Menjelaskan pemeliharaan Kesehatan Pasca Reproduksi (Lansia) 4) Materi Pokok a) Konsep dasar Kesehatan Reproduksi b) Kesehatan Ibu Dan Anak c) Keluarga Berencana d) Kesehatan Reproduksi Remaja e) Pengendalian Infeksi Menular Seksual (IMS) dan HIV/AIDS. f) Pemeliharaan kesehatan pasca reproduksi (Lansia)


21

5) Metode a) Ceramah b) Tanya Jawab c) Curah Pendapat d) Diskusi 6) Media a) LCD b) Laptop c) Handout d) Flipchart 7) Waktu 4 Jam Pelajaran (180 menit) g. Program KS-PK (Keluarga Sejahtera –Pemberdayaan Keluarga) 1) Deskripsi Singkat Mata Diklat ini membahas tentang kegiatan BKB, GenRe, dan PPKS, masalah-masalah dalam kegiatan BKB, GenRe, dan PPKS, teknik pelaksanaan BKB, GenRe, PPKS dan tata cara pembinaan, pembimbingan dan fasilitasi kegiatan BKB, GenRe, dan PPKS. 2) Kompetensi Dasar Peserta diharapkan dapat menguraikan program dan kegiatan KS-PK dengan baik dan benar. 3) Indikator Keberhasilan Peserta diharapkan dapat: Pedoman Diklat Penyegaran bagi PKB/PLKB

22

a) Menjelaskan kegiatan BKB, GenRe, dan PPKS b) Mengidentifikasi masalah-masalah BKB, GenRe, dan PPKS c) Melaksanakan teknik pelaksanaan BKB, GenRe, dan PPKS 4) Materi Pokok a) Kegiatan BKB, GenRe, dan PPKS b) Masalah-masalah BKB, GenRe, dan PPKS c) Teknik pelaksanaan BKB, GenRe, dan PPKS 5) Metode a) Curah Pendapat b) Ceramah c) TanyaJawab d) Diskusi 6) Media a) LCD b) Laptop c) Handout d) Flipchart e) Bahan Ajar 7) Waktu 4 Jam Pelajaran (180 menit) h. Pendataan Keluarga dan Pemuktahiran Data Keluarga (MDK) Kependudukan, KB dan Pembangunan Keluarga 1) Deskripsi Singkat Mata Diklat ini membahas tentang Konsep Dasar Pendataan Keluarga; Pelaksanaan pendataan Pedoman Diklat Penyegaran bagi PKB/PLKB

23

keluarga dan pemutakhiran data keluarga; Pengolahan dan Penganalisisan Data; Penyajian dan Pemanfaatan Data. 2) Kompetensi Dasar Peserta diharapkan mampu terampil melakukan pendataan keluarga dan potensi wilayah. 3) Indikator Keberhasilan Peserta diharapkan dapat : a) Menjelaskan konsep dasar Pendataan Keluarga b) Menjelaskan pelaksanaan Pendataan Keluarga dan Pemutakhiran Data Keluarga c) Mempraktikkan Pengolahan dan Penganalisisan Data d) Menjelaskan Penyajian dan Pemanfaatan Data. 4) Materi Pokok a) Konsep dasar Pendataan Keluarga b) Pelaksanaan Pendataan Keluarga Pemutakhiran Data Keluarga c) Pengolahan dan Penganalisisan Data d) Penyajian dan Pemanfaatan Data 5) Metode a) Ceramah b) Tanya Jawab c) Curah Pendapat d) Diskusi


24

dan

6) Media a) LCD b) Laptop c) Flipchart d) Bahan Ajar 7) Waktu 4 Jam Pelajaran (120 menit) i.

Advokasi dan KIE 1) Deskripsi Singkat Mata Diklat ini membahas tentang masalahmasalah advokasi dan KIE, teknik advokasi dan KIE, metode advokasi dan KIE, pengembangan materi advokasi dan KIE, dan penentuan materi, metode dengan sasaran advokasi dan KIE. 2) Kompetensi Dasar Setelah mengikuti pembelajaran peserta diharapkan dapat mampu melakukan Advokasi, KIE Penyuluhan dalam program Kependudukan dan KB. 3) Indikator Keberhasilan Setelah mengikuti pembelajaran peserta diharapkan dapat: a) Mengidentifikasi masalah-masalah Advokasi dan KIE b) Melakukan Teknik Advokasi dan KIE c) Menerapkan Metode Advokasi dan KIE d) Mengembangkan materi Advokasi dan KIE


25

e) Menentukan Materi, Metode dengan Sasaran Advokasi dan KIE 4) Materi Pokok a) Masalah-masalah Advokasi dan KIE b) Teknik Advokasi dan KIE c) Metode Advokasi dan KIE d) Pengembangan Materi Advokasi dan KIE e) Penentuan Materi, Metode dengan Sasaran Advokasi dan KIE 5) Metode a) Ceramah b) Tanya jawab c) Curah Pendapat d) Diskusi e) Praktik Lapangan 6) Media a) LCD b) laptop c) Hand out d) Flipchart

j.

7) Waktu 6 Jam Pelajaran (270 menit) Komunikasi Inter Personal/Konseling 1) Deskripsi Singkat Mata Diklat ini membahas tentang konsep Komunikasi Interpersonal dan konsep Konseling.


26

2) Kompetensi Dasar Peserta diharapkan dapat memahami konsep Komunikasi Interpersonal dan konsep Konseling 3) Indikator Keberhasilan Peserta diharapkan dapat : a) Menjelaskan konsep Komunikasi Interpersonal b) Menjelaskan konsep Konseling 4) Materi Pokok a) Konsep Komunikasi Interpersonal b) Konsep Konseling 5) Metode a) Ceramah b) Tanya Jawab c) Curah Pendapat d) Diskusi 6) Media a) LCD b) Laptop c) Handout d) Flipchart 7) Waktu 4 Jam Pelajaran (180 menit) k. Angka Kredit Penyuluh KB 1) Deskripsi Singkat Mata Diklat ini membahas tentang unsur yang dinilai dalam pemberian angka kredit; prosedur


27

pengusulan DUPAK dan PAK; Tim penilai angka kredit; pengangkatan, pembebasan sementara, pemberhentian dalam dan dari jabatan. 2) Kompetensi Dasar Peserta diharapkan mampu melakukan pengusulan angka kredit dengan baik dan benar. 3) Indikator Keberhasilan Peserta diharapkan dapat: a) Menyebutkan unsur yang dinilai dalam pemberian angka kredit b) Menerapkan prosedur pengusulan DUPAK dan PAK c) Menjelaskan Tim penilai angka kredit d) Menguraikan pengangkatan, pembebasan sementara, pember-hentian dalam dan dari jabatan. 4) Materi Pokok a) Unsur yang dinilai dalam pemberian angka kredit b) Prosedur pengusulan DUPAK dan PAK c) Tim penilai angka kredit d) Pengangkatan, pembebasan sementara, pemberhentian dalam dan dari jabatan. 5) Metode a) Curah Pendapat b) Ceramah c) Tanya Jawab d) Diskusi


28

6) Media a) LCD b) Laptop c) Flipchart d) Handout 7) Waktu 2 Jam Pelajaran (90 menit)

3. Agenda Peningkatan Kualitas Aktualisasi a. Bina Suasana 1) Deskripsi Singkat Mata Diklat ini membahas interaksi antar peserta dan suasana belajar yang kondusif 2) Kompetensi Dasar Peserta diharapkan dapat menerapkan bina suasana 3) Indikator Keberhasilan Peserta diharapkan dapat: a) Menghasilkan interaksi antar peserta b) Menemukan suasana belajar yang kondusif 4) Materi Pokok a) Melakukan interaksi antar peserta b) Menciptakan suasana belajar yang kondusif 5) Metode a) Ceramah Tanya Jawab b) Games Pedoman Diklat Penyegaran bagi PKB/PLKB

29

6) Media a) LCD b) Hand out c) Name tag 7) Waktu 2 Jam Pelajaran (90 menit) b. Rencana Tindak Lanjut (RTL) 1) Deskripsi Singkat Mata Diklat ini membahas cara penyusunan RTL serta penyusunan RTL 2) Kompetensi Dasar Peserta diharapkan dapat menyusun RTL 3) Indikator Keberhasilan Peserta diharapkan dapat: a) Mengidentifikasi masalah dalam RTL b) Membuat cara penyusunan RTL c) Menyusun kembali RTL 4) Materi Pokok a) Membahas cara penyusunan RTL b) Menyusun RTL 5) Metode a) Ceramah Tanya Jawab b) Diskusi c) Penugasan


30

6) Media a) LCD b) Handout c) Matrik RTL 7) Waktu 2 Jam Pelajaran (90 menit) Pada Diklat Teknis Penyegaran Program Kependudukan, Keluarga Berencana dan Pembangunan Keluarga bagi Penyuluh Keluarga Berencana/ Petugas Lapangan Keluarga Berencana, kedalaman materi-materi yang tersusun dalam agenda peningkatan pengetahuan, keterampilan dan aktualisasi dapat disesuaikan dengan kebutuhan bahasan materi oleh peserta atau hasil penjajagan kebutuhan.


31

BAB III PESERTA

A. Persyaratan Peserta Pendidikan dan Pelatihan Teknis Penyegaran Kependudukan, KB dan Pembangunan Keluarga bagi Penyuluh KB/ Petugas Lapangan Keluarga Berencana ini adalah seluruh PKB/PLKB dengan prioritas PKB yang pernah mengikuti Latihan Dasar Umum minimal 2 tahun yang lalu dan atau latihan teknis lainnya. B. Uraian Tugas

1. Memahami perkembangan Program Kependudukan, Keluarga Berencana dan Pembangunan Keluarga

2. Melakukan pengelolaan data Program Kependudukan, Keluarga Berencana dan Pembangunan Keluarga untuk perencanaan kegiatan.

3. Menyusun perencanaan kegiatan Program Kependudukan, Keluarga Berencana dan Pembangunan Keluarga.

4. Membangun komitmen operasional program Program Kependudukan, Keluarga Berencana dan Pembangunan Keluarga dengan mitra kerja dan stakeholder.

5. Melakukan Advokasi dan KIE. 6. Melakukan pembinaan, pembimbingan dan fasilitasi pelayanan KB, KS dan Kependudukan.

7. Melakukan pencatatan dan pelaporan Program Program Kependudukan, Keluarga Berencana dan Pembangunan Keluarga.


32

C. Jumlah Jumlah peserta per-angkatan pada Diklat Teknis Penyegaran Program Kependudukan, Keluarga Berencana dan Pembangunan Keluarga adalah 30 orang.


33

BAB IV TENAGA KEDIKLATAN

A. Jenis Tenaga Kediklatan Tenaga kediklatan pada Diklat Teknis Penyegaran Program Kependudukan, Keluarga Berencana dan Pembangunan Keluarga bagi Penyuluh Keluarga Berencana/Petugas Lapangan Keluarga Berencana adalah: 1. Widyaiswara 2. Pengelola dan Penyelenggara Diklat Kependudukan, KB dan Pembangunan Keluarga Tenaga kediklatan lainnya B. Persyaratan Tenaga Kediklatan 1. Widyaiswara adalah Widyaiswara yang memiliki sertifikat kompetensi untuk mengajar pada Diklat Teknis Penyegaran Program Kependudukan, Keluarga Berencana dan Pembangunan Keluarga Keluarga Penyegaran bagi Penyuluh Keluarga Berencana/ Petugas Lapangan Keluarga Berencana. 2. Pengelola dan Penyelenggara Diklat Teknis Penyegaran Program Kependudukan, Keluarga Berencana dan Pembangunan Keluarga bagi Penyuluh Keluarga Berencana/Petugas Lapangan Keluarga Berencana dibuktikan dengan: a. Sertifikat Diklat Management of Training (MOT) bagi pengelola Diklat; b. Sertifikat Training Officer Course (TOC) bagi penyelenggara Diklat. Pedoman Diklat Penyegaran bagi PKB/PLKB

34

3. Tenaga Kediklatan Lainnya Tenaga kediklatan lainnya Diklat Teknis Penyegaran Program Kependudukan, KB dan Pembangunan Keluarga bagi Penyuluh Keluarga Berencana/ Petugas Lapangan Keluarga Berencana memiliki: a. Kemampuan dalam pengelolaan pembelajaran yang diindikasikan dengan kualifikasi, pengalaman dan keahlian yang sesuai program Diklat Teknis Penyegaran Kependudukan, Keluarga Berencana dan Pembangunan Keluarga bagi Penyuluh Keluarga Berencana/ Petugas Lapangan Keluarga Berencana. b. Kemampuan dalam penguasaan substansi Mata Diklat yang diajarkan yang diindikasikan dengan kualifikasi, pengalaman dan keahlian untuk mengajar pada program Diklat Teknis Penyegaran Program Kependudukan, Keluarga Berencana dan Pembangunan Keluarga bagi Penyuluh Keluarga Berencana/ Petugas Lapangan Keluarga Berencana. C. Penugasan Tenaga Kediklatan pada Diklat Teknis Penyegaran Program Kependudukan, Keluarga Berencana dan Pembangunan Keluarga bagi Penyuluh Keluarga Berencana/Petugas Lapangan Keluarga Berencana yang ditugaskan oleh atasan langsung dan atau pimpinan unit kerja atas permintaan Bidang Latbang Perwakilan BKKBN Provinsi/Balai Diklat KKB.


35

BAB V SARANA DAN PRASARANA

A. Prasarana Penyelenggaraan Diklat Teknis Penyegaran Program Kependudukan, Keluarga Berencana dan Pembangunan Keluarga bagi Penyuluh Keluarga Berencana/ Petugas Lapangan Keluarga Berencana menggunakan prasarana yang diperlukan dalam Diklat Teknis Penyegaran Program Kependudukan, Keluarga Berencana dan Pembangunan Keluarga bagi Penyuluh Keluarga Berencana/Petugas Lapangan Keluarga Berencana meliputi:

1. Aula 2. Ruang kelas 3. Ruang diskusi 4. Ruang seminar 5. Ruang kantor 6. Ruang komputer 7. Asrama bagi peserta 8. Wisma tenaga kediklatan 9. Perpustakaan 10. Ruang makan 11. Fasilitas olahraga 12. Unit kesehatan 13. Tempat ibadah B. Sarana Penyelenggaraan Diklat Teknis Penyegaran Kependudukan, Keluarga Berencana dan Pembangunan Keluarga bagi Penyuluh Pedoman Diklat Penyegaran bagi PKB/PLKB

36

Keluarga Berencana/Petugas Lapangan Keluarga Berencana menggunakan sarana:

1. Papan tulis 2. Flip chart 3. Overhead projector 4. Sound system 5. TV dan video 6. Kaset, compact disc 7. Perekam 8. Komputer/Laptop 9. LCD Projector 10. Jaringan Wireless fidelity (Wi-fi) 11. Buku referensi 12. Modul/Bahan Ajar 13. Bank kasus 14. Teknologi multimedia


37

BAB VI PERENCANAAN, PEMBINAAN, DAN PEMBIAYAAN

A. Perencanaan Perencanaan Diklat Teknis Penyegaran Program Kependudukan, Keluarga Berencana dan Pembangunan Keluarga Penyegaran bagi Penyuluh Keluarga Berencana/Petugas Lapangan Keluarga Berencana diatur sebagai berikut:

1. Perencanaan pelaksanaan Diklat Teknis Penyegaran Program Kependudukan, KB dan Pembangunan Keluarga bagi Penyuluh Keluarga Berencana/ Petugas Lapangan Keluarga Berencana dilakukan agar calon peserta Diklat yang ditugaskan sesuai dengan kriteria peserta yang telah ditetapkan dan dapat melaksanakan kegiatan teknis di lapangan.

2. Dalam perencanaan, pengelola, dan penyelenggara Diklat Teknis Penyegaran Program Kependudukan, Keluarga Berencana dan Pembangunan Keluarga bagi Penyuluh Keluarga Berencana/Petugas Lapangan Keluarga Berencana merencanakan kebutuhan penyelenggaraan Diklat yang antara lain jadwal pembelajaran, Widyaiswara, pengelola dan penyelenggara, sarana dan prasarana selama Diklat.

3. Apabila perencanaan Diklat Teknis Penyegaran Program Kependudukan, Keluarga Berencana dan Pembangunan Keluarga bagi Penyuluh Keluarga Berencana/Petugas


38

Lapangan Keluarga Berencana dimaksud telah memenuhi ketentuan yang diatur dalam pedoman maka ditetapkan Penyelenggaraan Diklat Teknis Penyegaran Program Kependudukan dan KB bagi Penyuluh Keluarga Berencana/ Petugas Lapangan Keluarga Berencana. B. Pembinaan Pembinaan Diklat Teknis Penyegaran Program Kependudukan, KB dan Pembangunan Keluarga bagi Penyuluh Keluarga Berencana/ Petugas Lapangan Keluarga Berencana diatur oleh Pusat Pendidikan dan Pelatihan Kependudukan dan Keluarga Berencana - BKKBN. C. Pembiayaan

1. Jenis Biaya Pembiayaan Diklat Teknis Penyegaran Kependudukan, Keluarga Berencaan dan Pembangunan Keluarga bagi Penyuluh Keluarga Berencana/Petugas Lapangan Keluarga Berencana terdiri atas biaya investasi, biaya operasional, dan biaya operasional tidak langsung biaya investasi meliputi: a. Penyediaan sarana dan prasarana belajar; b. Pengembangan SDM; dan c. Modal kerja tetap. Sedangkan biaya operasional penyelenggaraan meliputi: a. Honor output kegiatan b. Belanja jasa profesi (honor nara sumber pakar, honor Widyaiswara dan fasilitator, honor nara sumber) Pedoman Diklat Penyegaran bagi PKB/PLKB

39

c. Belanja Perjalanan lain (DN), (Uang harian perjalanan peserta, Uang Transport peserta, Uang harian persiapan praktek lapangan, Uang transport persiapan praktek lapangan) d. Belanja Bahan Non Operasional lainnya (akomodasi makan dan snack peserta kelas, akomodasi makan, snack dan inap praktik lapangan) e. Belanja Bahan f. Belanja Sewa (Sewa Kendaraan)

2. Sumber pembiayaan Dukungan anggaran kegiatan Diklat Teknis Penyegaran Kependudukan, Keluarga Berencana dan Pembangunan Keluarga bagi Penyuluh Keluarga Berencana/Petugas Lapangan Keluarga Berencana bersumber dari APBN yang dialokasikan di masing-masing perwakilan BKKBN Provinsi.


40

BAB VII PENYELENGGARAAN

Diklat Teknis Penyegaran Program Kependudukan, KB dan Pembangunan Keluarga bagi Penyuluh Keluarga Berencana/ Petugas Lapangan Keluarga Berencana disesuaikan jadwal diselenggarakan dengan ketentuan-ketentuan sebagai berikut:

1. Diklat diselenggarakan oleh Bidang Latbang Perwakilan BKKBN Provinsi dan atau UPT. Balai Diklat KKB.

2. Diklat diawali dengan acara pembukaan, pengarahan program, dan bina suasana dan apabila keseluruhan proses pembelajaran telah selesai, Diklat diakhiri dengan acara penutupan

3. Diklat dilaksanakan minimal selama 5 hari kerja, 50 jam pembelajaran, @ 45 menit, dan peserta diasramakan

4. Kegiatan penunjang dengan menyusun Rencana Tindak Lanjut (RTL) 2 Jam Pelajaran @45 menit.


41

BAB VIII EVALUASI

Untuk mengetahui tingkat keberhasilan pencapaian tujuan pelatihan, dilakukan penilaian terhadap peserta (baik di kelas maupun di lapangan), fasilitator, dan penyelenggaraan pelatihan. A. Evaluasi Peserta

1. Untuk mengukur tingkat pengetahuan dan pemahaman dilakukan dengan pre test dan post test (tes awal dan tes akhir).

2. Untuk mengukur sikap dan perilaku akan dilakukan pengamatan yang meliputi keseriusan atau minat, displin, kerjasama dan etika peserta oleh tim fasilitator selama proses pelatihan (di kelas maupun di lapangan).

3. Untuk

mengukur keterampilan dilihat dari aspek psikomotorik melalui praktik dan penugasan kelas dan di lapangan.

B. Evaluasi Widyaiswara/ Fasilitator Evaluasi Widyaiswara dilakukan oleh peserta. Aspek yang dinilai oleh peserta adalah:

1. 2. 3. 4.

Sistematika penyajian Kemampuan menyajikan Ketepatan waktu dan kehadiran Penggunaan metode dan sarana Diklat Pedoman Diklat Penyegaran bagi PKB/PLKB

42

5. Sikap dan perilaku 6. Cara menjawab pertanyaan dari peserta 7. Penggunaan bahasa 8. Pemberian motivasi kepada peserta 9. Kerapihan berpakaian 10. Kerjasama antar widyaiswara (dalam tim). Penilaian terhadap Widyaiswara yang dilakukan oleh peserta menggunakan format evaluasi. C. Evaluasi Penyelenggaraan

1. Aspek Edukatif Kelas : a. Relevansi substansi materi dengan pembelajaran b. Kesesuaian penggunaan metode dan pembelajaran c. Proses pembelajaran d. Lama pelatihan

2. Aspek Administratif a. Fasilitas penyelenggaraan 1) Akomodasi dan konsumsi 2) Sarana kelas b. Sarana dan prasarana penunjang 1) Sarana perpustakaan 2) Sarana peribadatan 3) Sarana olahraga


43

tujuan media

D. Evaluasi Paska Diklat Mekanisme dan prosedur evaluasi paska Diklat Teknis Penyegaran Program Kependudukan, Keluarga Berencana dan Pembangunan Keluarga bagi Penyuluh Keluarga Berencana/ Petugas Lapangan Keluarga Berencana adalah sebagai berikut:

1. Antara 6 (enam) sampai dengan 12 (dua belas) bulan setelah penyelenggaraan diklat berakhir, dilakukan evaluasi paska Diklat untuk mengetahui dan mengukur: a. Tingkat pemanfaatan alumni peserta Diklat Teknis Penyegaran Program Kependudukan, Keluarga Berencana dan Pembangunan Keluarga bagi Penyuluh Keluarga Berencana/ Petugas Lapangan Keluarga Berencana b. Tingkat pemanfaatan kompetensi teknis yang meliputi kualitas pengetahuan dan ketrampilan teknis c. Tingkat peningkatan kinerja alumni d. Tingkat peningktan kinerja instansi unit organisasi alumni

2. Evaluasi paska Diklat dilaksanakan oleh penyelenggara Diklat

3. Instansi Pembina Diklat menggunakan hasil evaluasi pasca Diklat Teknis Penyegaran Program Kependudukan, KB dan Pembangunan Keluarga bagi Penyuluh Keluarga Berencana/Petugas Lapangan Keluarga Berencana sebagai masukan untuk penyempurnaan program Diklat selanjutnya.


44

BAB IX SURAT TANDA TAMAT PENDIDIKAN DAN PELATIHAN

A. Surat Tanda Tamat Pendidikan dan Pelatihan (STTPP) Surat Tanda Tamat Pendidikan dan Pelatihan Teknis Penyegaran Program Kependudukan, Keluarga Berencana dan Pembangunan Keluarga bagi Penyuluh KB/ Petugas Lapangan KB dalam bentuk atau format Sertifikat. Berikut format sertifikat Diklat: 1. Bentuk Sertifikat tampak depan a. Bagian Kepala 1) Logo BKKBN diletakkan simetris, atas tengah 2) Kata “SERTIFIKAT’ ditulis dengan huruf kapital secara simetris di bawah logo BKKBN 3) Nomor sertifikat diletakkan simetris dibawah tulisan sertifikat b. Batang Tubuh Batang tubuh ditullis : 1) Diberikan Kepada 2) Nama 3) Tempat / Tgl. Lahir 4) NIP 5) Pangkat dan Golongan 6) Jabatan 7) Instansi


45

8) Telah mengikuti dan lulus Diklat Teknis Penyegaran Program Kependudukan, Keluarga Berencana dan Pembangunan Keluarga bagi Penyuluh Keluarga Berencana/ Petugas Lapangan Keluarga Berencana 9) Penyelenggara 10) Waktu pelaksanaan 11) Angkatan Diklat 12) Tempat pelaksanaan Diklat 13) Jumlah jam pelajaran c. Bagian Kaki 1) Nama tempat dan tanggal penerbitan ditulis secara simetris 2) Nama jabatan pejabat yang menetapkan sertifikat ditulis dengan huruf kapital secara simetris dan diakhiri tanda koma, ditandatangani Kepala Perwakilan BKKBN Provinsi 3) Nama pejabat dilengkapi dengan NIP dan di stempel BKKBN. 2. Bentuk Sertifikat tampak belakang Tampak belakang berisi: a. Judul ditulis “agenda pembelajaran” dengan huruf capital b. Tabel mata diklat dan jumlah jam pelajaran c. Nama tempat dan tanggal penerbitan ditulis secara simetris d. Nama pejabat dilengkapi dengan NIP dan di stempel lembaga


46

3. Bentuk dan Ukuran Sertifikat berbentuk empat spesifikasi sebagai berikut: a. Panjang : 37 cm b. Lebar : 26 cm c. Berat : 200 mg

persegi

panjang

dengan

4. Jenis Bahan Jenis Bahan sertifikat dari Kertas (Concorde, Dove, Glosy) 5. Penandatanganan sertifikat diberikan Kepada peserta yang telah lulus Diklat Fungsional, Penandatanganan sertifikat Diklat Teknis Penyegaran dilakukan oleh: a. Diklat yang diselenggarakan di perwakilan BKKBN Provinsi, dibagian depan ditandatangani oleh Kepala Perwakilan BKKBN Provinsi dan dibagian belakang ditandatangani oleh Kepala Bidang Pelatihan dan Pengembangan. b. Diklat yang diselenggarakan di Balai Diklat Kependudukan dan KB, di bagian depan ditandatangani oleh Kepala Perwakilan BKKBN Provinsi dan dibagian belakang ditandatangani oleh Kepala Balai Diklat Kependudukan dan KB. 6. Penomoran Sertifikat Nomor registrasi diberikan oleh Pusdiklat Kependudukan dan KB berdasarkan permintaan dari Kepala Bidang Pelatihan dan Pengembangan dan Kepala Balai Diklat Kependudukan Pedoman Diklat Penyegaran bagi PKB/PLKB

47

dan KB, yang memuat angkatan Diklat, jumlah dan nama peserta. B. Registrasi Proses Pencatatan dan Pelaporan mengacu pada Peraturan Kepala BKKBN Nomor 243/PER/H1/2011 tentang Petunjuk Teknis Pencatatan dan Pelaporan Pendidikan dan Pelatihan (Diklat) dan Orientasi Program Kependudukan, KB dan Pembangunan Keluarga di lingkungan BKKBN.


48

Pedoman Diklat Penyegaran PKB & PLKB

Recommend Documents