PEDOMAN TEKNIS PENGEMBANGAN BUDIDAYA KAMBING PERAH
DIREKTORAT BUDIDAYA TERNAK DIREKTORAT JENDERAL PETERNAKAN DAN KESEHATAN HEWAN 2012
KATA PENGANTAR
Dalam DIPA Satuan Kerja Direktorat Jenderal Peternakan dan Kesehatan Hewan Kementerian Pertanian RI. Tahun Anggaran 2012, terdapat kegiatan pengembangan budidaya kambing perah. Kegiatan tersebut difokuskan pada peningkatan populasi dan produktivitas kambing perah dalam rangka peningkatan pendapatan peternak melalui produksi susu. Jumlah kelompok yang berminat dibidang agribisnis peternakan semakin banyak, hal ini terlihat dari semakin meningkatnya jumlah proposal pengembangan budidaya kambing perah yang diajukan oleh kelompok peternak ke Direktorat Jenderal Peternakan dan Kesehatan Hewan untuk mendapatkan fasilitasi modal usaha sebagai dana stimulasi untuk mengembangkan usaha budidaya kambing perah. Agar pelaksanaan kegiatan pemberdayaan dan pengembangan budidaya kambing perah di kelompok peternak tersebut dapat berjalan dengan baik dan lancar, maka disusun Pedoman Teknis Pengembangan Budidaya Kambing Perah Tahun 2012, untuk dijadikan acuan bagi para pelaksana kegiatan, sehingga tujuan dan sasaran program dapat tercapai secara optimal.
Jakarta,
Nopember 2011
DIREKTUR BUDIDAYA TERNAK
Ir. Fauzi Luthan
NIP. 19560505 198503 1 011
i
DAFTAR ISI
Halaman KATA PENGANTAR PENGANTAR ....................................................................... i DAFTAR DAFTAR ISI................................................................................. ii DAFTAR DAFTAR LAMPIRAN LAMPIRAN ...................................................................... iv BAB I
PENDAHULU PENDAHULUAN AN ................................................................ LatarBelakang ang ............................................................ A. LatarBelak Maksud dan Tujuan .................................................... B. Maksud Lingkup ........................................................... C. Ruang Lingkup Pengertian ................................................................. D. Pengertian Sasaran Kegiatan Kegiatan........................................................ E. Sasaran Indikator Keberhasila Keberhasilan n ................................................ F. Indikator Komponen Kegiatan Kegiatan.................................................... G. Komponen H. Peran Pemerintah Daerah, Swasta dan Masyarakat ...... .. Jadwal Jadwal Pelaksanaan Pelaksanaan Kegiatan Kegiatan....................................... I. Lokasi Lokasi Kegiatan Kegiatan .......................................................... J.
1 1 3 3 4 4 5 5 6 7 7
BAB II KRITERIA DAN SELEKSI PENETAPAN KELOMPOK ........... ...... .......... ..... Kriteria dan Persyarata Persyaratan n .............................................. A. Kriteria Seleksi dan Penetapan Penetapan ................................................ B. Seleksi
8 8 10
BAB III PENGELOLAAN PENGELOLAAN DANA ........................................................ Penggunan Dana ........................................................ A. Penggunan Pengajuan dan Transfer Transfer Dana ...................................... B. Pengajuan
12 12 13
BAB V KEGIATAN PENGEMBANGAN USAHA BUDIDAYA KAMBING PERAH ............................................................................ Pemilihan Bibit .............................................. A. Bibit dan Pemilihan Kandang dan Peralatan Peralatan ............................................... B. Kandang C. Pakan ..................................................................... Penyakit Kambing Kambing Perah.............................................. D. Penyakit Pengolahan Susu ........................................................ E. Pengolahan
16 16 17 17 18 19
BAB V ORGANISASI ORGANISASI PELAKSANAAN PELAKSANAAN.............................................. Pengarah Kegiatan Kegiatan ..................................................... A. Pengarah Pelaksana............................................................ B. Tim Pelaksana Pembina.............................................................. C. Tim Pembina Teknis Kabupaten Kabupaten/Kota /Kota ......................................... D. Tim Teknis
20 20 20 21 22
ii
BAB VI PEMBINAAN PEMBINAAN DAN PENGENDALI PENGENDALIAN AN ..................................... Pembinaan ................................................................ A. Pembinaan Pengendalian n ............................................................. B. Pengendalia Pengawasan .............................................................. C. Pengawasan
23 23 23 24
BAB VII MONITORING DAN EVALUASI PELAPORAN ....... ............. ....... ...... ..... Indikator Kinerja Kinerja ........................................................ A. Indikator Monitoring dan Evaluasi Evaluasi .............................................. B. Monitoring Pelaporan .................................................................. C. Pelaporan Laporan ............................................................. D. Jenis Laporan
26 26 27 28 29
BAB VIII PENUTUP PENUTUP .......................................................................
31
iii
LAMPIRAN
Lampiran Lampiran Lampiran Lampiran Lampiran Lampiran Lampiran Lampiran
1 2 3 4 5 6 7 8
Format Surat Perjanjian Kerjasama Format Rencana Usaha Kegiatan Kelompok Format Rekapitulasi Rencana Usaha Kegiatan Kelompok Fomat Berita Acara Pembayaran Format Kwitansi Format Laporan Outline Tahunan Format Laporan Bulanan Format Laporan Triwulan
iv
BAB I PENDAHULUAN A.
Latar Belakang Produksi susu segar dalam negeri yang berasal dari ternak kambing perah FH sampai saat ini hanya mampu memenuhi sekitar 24,8 % dari kebutuhan
Nasional.
Terbatasnya
daerah
yang
sesuai
untuk
pengembangan kambing perah, kualitas pakan yang relatif rendah dan manajemen pemeliharan yang masih dibawah standar mengakibatkan ternak ini tidak dapat mengekspresikan potensi genetiknya secara maksimal seperti di daerah asalnya. Situasi ini diperburuk lagi dengan meningkatnya harga pakan dan melemahnya daya beli masyarakat, sehingga banyak peternakan kambing perah di Indonesia mengalami masa sulit. Adanya faktor pembatas baik secara biologis dan non biologis (teknis) dalam usaha budidaya kambing kambing perah FH secara luas di Indonesia, perlu dicari ternak perah alternatif yang cocok untuk dikembangkan dan dan dapat diterima secara luas oleh masyarakat. Dalam hal ini ternak kambing mempunyai potensi sebagai ternak perah. Dilaporkan bahwa susu kambing adalah sebaik susu ibu dan lebih baik dari susu sapi untuk pemenuhan gizi manusia (Jensen, 1994). Keunggulan lain susu kambing adalah tingginya proporsi butir-butir lemak ukuran kecil (rantai karbon pendek dan sedang) sehingga susu kambing lebih homogen, mudah dicerna dan tidak menimbulkan gangguan pencernaan bagi mereka yang alergi bila mengkonsumsi susu kambing. Susu kambing mengandung mineral Ca dan P yang cukup tinggi, dan juga dapat membantu penyembuhan beberapa penyakit pernapasan seperti bronchitis, ashma dll (Jansen, 1994). Daerah produksi kambing perah di Indonesia terutama terdapat di Jawa Tengah dan DI Yogyakarta, Jawa Barat, Jawa Timur. Namun beberapa
1
tahun terakhir ternak kambing perah sudah mulai dikembangkan di luar Pulau Jawa yaitu yaitu di Sumatera Barat, Bengkulu, Bengkulu, Lampung. Lampung.
Ternak
kambing cocok dikembangkan untuk meningkatkan pe ndapatan peternak kecil karena mudah dipelihara dan cepat memberikan hasil (daging dan susu) disamping juga memberikan nilai tambah dari kotorannya sebagai pupuk organik maupun biogas sebagai alternatif BBM. Pengembangan
peternakan
kambing
perah
di
Indonesia
masih
menghadapi banyak masalah baik ditunjau dari jenis maupun kedalaman permasalahan yang dihadapi. Dengan pendekatan sistem agribisnis, terlihat dengan jelas bahwa permasalahan off-farm kambing perah, baik pada tingkat hulu (sub-sistem pengadaan input faktor) maupun tingkat hilir (sub-sistem pengolahan dan pemasaran) tidak lebih sederhana dengan permasalahan yang dihadapi pada sub- sistem bididaya (onfarm) itu sendiri. Berbagai permasalahan yang dihadapi pada semua subsistem agribisnis kambing perah ini secara simultan berpengaruh pada masih rendahnya kinerja dari sistem agribisnis kambing perah di Indonesia. Karena itu suatu pendekatan kelompok bahkan gabungan kelompok peternak kambing perah perlu dilaksanakan untuk memudahkan proses fasilitas dan akselerasi adopsi kegiatan usaha budidaya kambing perah. Salah satu upaya untuk membantu peternak meningkatan populasi dan produktivitas
kambing
perah,
maka
Direktorat
Budidaya
Ternak
merencanakan kegiatan Pengembangan Budidaya Kambing Perah. Pengembangan dan peningkatan produktivitas Kambing Perah tersebut dilakukan melalui Kelompok yang dianggap mampu melaksanakan kegiatan (Pengembangan dan peningkatan produksi Kambing Perah) tetapi
mempunyai
keterbatasan
dalam
akses
permodalan.
Agar
pelaksanaan kegiatan tersebut dapat berjalan lancar dan tepat sasaran maka pada tahun anggaran 2012 ini dilaksanakan penyusunan Pedoman Teknis Kegiatan Pengembangan Budidaya Kambing Perah.
2
B.
Maksud dan Tujuan Pedoman teknis pengembangan budidaya kambing perah tahun 2012 ini sebagai acuan bagi tim pelaksana Pusat, Dinas Peternakan atau Dinas yang menangani fungsi peternakan propinsi dan kabupaten/kota serta institusi/pihak terkait lainnya dan kelompok ternak kambing perah terpilih, dalam menjalankan tugas dan fungsi masing-masing meliputi aspek pelaksanaan monitoring, evaluasi, pengawasan, dan pelaporan kegiatan sehingga program persusuan dapat dilaksanakan secara efektif, efisien dan akuntabel.
C.
Ruang Lingkup Ruang lingkup pedoman teknis teknis ini meliputi : 1.
Maksud, tujuan, ruang lingkup, pengertian
2. Indikator
keberhasilan,
fasilitas
pelaksanaan
kegiatan,
peran
pemerintah daerah swasta dan masyarakat, jadwal pelaksanaan kegiatan 3. Kriteria, seleksi dan penetapan kelompok, persyaratan kelompok, persyaratan teknis usaha budidaya kambing Perah, seleksi dan penetapan kelompok 4. Pengelolaan dana operasional dan pengolahan dana penguatan modal usaha, penarikan dan penggunaan dana kelompok kambing Perah 5. Kegiatan pengembangan usaha budidaya kambing Perah, prinsip pendekatan pelaksanaan kegiatan, pendampingan (petugas teknis) kabupaten/kota,
penguatan
kapasitas
kelembagaan
kelompok,
pengembangan usaha budidaya, lokasi pengembangan 6. Organisasi pelaksanaan 7. Pembinaan dan pengendalian 8. Pelaporan
3
D.
Pengertian 1.
2.
3.
4. 5. 6.
E.
Kambing perah adalah rumpun atau galur kambing yang karena kemampuannya dapat menghasilkan susu dalam jumlah dan lama produksi yang melebihi rumpun atau galur kambing tipe daging. Kelompok Peternak Kambing Perah adalah kelompok yang terpilih dan ditetapkan sebagai penerima dana fasilitasi pengembangan usaha budidaya ternak kambing perah. Sentra budidaya kambing perah adalah wilayah sentra produksi kambing perah yang mempunyai potensi sumber daya alam dan sumber daya manusia yang mendukung untuk dapat berkembang dan berproduksi dengan baik. Peternakan Kambing perah adalah usaha budidaya ternak kambing perah dengan tujuan utama menghasilkan susu dan anak. Budidaya (dalam arti luas) kambing perah adalah serangkaian kegiatan pada sistem agribisnis kambing perah. Sistem agribisnis (kambing perah) adalah suatu sistem usaha yang berkaitan dengan pertanian (peternakan kambing perah) dengan pendekatan efisiensi dan kelayakan usaha. Sistem agribisnis meliputi subsistem input (sarana dan prasarana), proses produksi (budidaya dalam arti sempit), output (hasil produksi), pasca panen, pemasaran dan subsistem pendukung.
Sasaran Kegiatan Sasaran yang ingin dicapai dalam pelaksanaan program pengembangan budidaya kambing perah yaitu: 1. Meningkatnya populasi, produksi dan produktivitas kambing perah di kelompok ; 2. Menguatnya kelembagaan dan modal usaha kelompok di bidang usaha budidaya kambing perah 3. Meningkatnya kemandirian dan jaringan kerjasama antara kelompok serta kelompok dengan stakehollders dan stakehollders dan masyarakat 4. Berfungsinya kelompok kambing perah sebagai motivator dan fasilitator pengembangan usaha di sekitarnya khususnya dalam bidang usaha budidaya kambing perah
4
5. Tumbuh dan berkembangannya kelompok kambing perah sebagai sentra produksi perternakan, sekaligus sebagai embrio pembentukan inti usaha budidaya kambing perah.
F.
Indikator Keberhasilan 1. Terbentuknya kelompok peternak dengan fokus usaha produksi susu dengan hasil ikutan anak yang berkualitas bibit. 2. Inisiasi simpul-simpul baru usaha budidaya kambing perah dengan menerapkan prinsip budidaya ternak secara baik (good farming practices) dengan memperhatikan usaha pembibitan yang baik (good breeding practices). 3. Meningkatnya kemandirian dan berkembangnya usaha budidaya kambing perah menuju usaha yang berdaya saing dan berkelanjutan.
G.
Komponen Kegiatan Komponen kegiatan pengembangan usaha budidaya kambing perah Dana APBN Pusat (Dekon/TP) tahun 2012 meliputi: meliputi: 1. Perencanaan, koordinasi kepada stake holder terkait, baik ditingkat pusat maupun di daerah; 2. Pelaksanaan Kegiatan : a. Seleksi calon kelompok kambing perah melalui : identifikasi verifikasi dan validasi b. Penetapan Kelompok terpilih melalui Keputusan Kepala Dinas Peternakan (provinsi/kabupaten/kota) yang membidangi fungsi peternakan; c. Workshop dilaksanakan dalam rangka penyusunan, pembahasan dan pengesahan Rencana Usaha kegiatan (RUK) di kelompok Kambing perah; penandatangan surat perjanjian kerjasama dan dokumen administrasi pencairan Dana antara kelompok kambing perah dengan Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) dan/atau Penjabat Pembuat Komitmen (PPK)
5
d. Penyaluran dana penguatan modal usaha pengembangan budidaya kambing perah ke rekening kelompok ; e. Pembinaan, koordinasi, dan supervisi pelaksanaan kegiatan pengembangan budidaya kambing perah; f. Monitoring, evaluasi dan pengawasan kegiatan pengembangan budidaya kambing perah; g. Pelaporan kegiatan pengembangan budidaya kambing perah.
H.
Peran Pemerintah Daerah, Swasta dan Masyarakat Pemerintah
Daerah
masyarakat
memberikan
dilakukan
oleh
pengembangan
(Provinsi
dan
dukungan
Kabupaten/Kota), terhadap
swasta,
upaya-upaya
kelompok
kambing
perah
baik
dalam
usahanya,
maupun
dalam
pembinaan
dan yang
rangka terhadap
masyarakat sekitarnya. Pemerintah provinsi melalui tim pembina provinsi, melakukan koordinasi, sosialisasi, pembinaan, monitoring, evaluasi, dan pelaporan kelompok kambing
perah.
Pemerintah
kabupaten/kota
melalui
tim
teknis
kabupaten/kota memberikan rekomendasi usulan kelompok kambing perah, pembinaan teknis dan manajemen dan pelaporan kelompok kambing perah, serta melakukan pembinaan lanjutan bagi kelompok. Selain itu, pemerintah Daerah (provinsi/kabupaten/kota) diharapkan mampu menciptakan iklim usaha yang kondusif dengan menyediakan sarana
dan
prasarana
pendukung
seperti
penyediaan
prasarana
transprotasi jalan, saluran listrik, pos kesehatan hewan terpadu, serta alokasi dana pendamping yang memadai bagi kegiatan pengembangan usaha budidaya kambing perah. Swasta berperan dalam penyediaan sarana produksi peternakan seperti : alat dan mesin, pengolahan dan pemasaran hasil, transfer teknologi,
6
pendidikan dan pelatihan, maupun kerjasama usaha melalui pola kemitraan. Masyarakat seperti asosiasi produsen, IPS, Koperasi, tokoh masyarakat dan lainnya berperan memberikan dorongan sekaligus melakukan kontrol terhadap pemanfaatan dana bantuan sosial modal usaha. I.
Jadwal Pelaksanaan Kegiatan Pelaksaan kegiatan pengembangan usaha budidaya kambing perah dana APBN Pusat (Dekon/TP) Tahun 2012, dilaksanakan dalam tahun 2012 dari bulan Januari sampai dengan Desember 2012.
J.
Lokasi Kegiatan Lokasi pengembangan usaha budidaya kambing perah tahun 2012 akan dilaksanakan
pada
daerah-daerah
kawasan
potensial
dengan
memperhatikan aspek teknis dan kebijakan pemerintah daerah.
7
BAB II KRITERIA DAN SELEKSI PENETAPAN KELOMPOK
A.
Kriteria dan Persyaratan 1. Kelompok Kelompok kambing perah sasaran yang akan difasilitasi harus memenuhi kriteria seleksi sebagai berikut : (1) Kelompok kambing perah harus mempunyai legalitas/surat keterangan
dari
pemerintah
kabupaten/kota
dan
telah
beraktifitas di bidang budidaya kambing perah (2) Mempunyai
potensi,
minat
dan
telah
merencanakan
pengembangan usaha budidaya kambing perah yang layak secara teknis, ekonomis, sosial dan lingkungan (3) Mempunyai pengalaman untuk usaha budidaya ternak kambing perah sesuai dengan proposal yang diusulkan (4) Kelompok kambing perah yang bersangkutan tidak atau sedang bermasalah dengan program lainnya 2. Lokasi Lokasi
usaha
peternakan
kambing
perah
harus
memenuhi
persyaratan sebagai berikut: (1) Tidak bertentangan dengan Rencana Umum Tata Ruang (RUTR) dan Rencana Detail Tata Ruang Daerah (RDTRD) setempat; (2) Mempunyai potensi untuk pengembangan kambing perah serta ditetapkan sebagai wilayah pengembangan kambing perah; (3) Ketinggian lokasi terhadap wilayah sekitarnya disesuaikan dengan
lingkungan,
sehingga
kotoran
dan
limbah
tidak
mencemari lingkungan. (4) Usaha budidaya kambing perah sebaiknya terletak di daerah yang tidak ditemukan gejala klinis atau bukti lain penyakit tuberkolosis, brucellosis (keluron menular), antrax (radang limpa), anaplasmosis, piroplasmosis dan scabies.
8
(5) Lokasi usaha tidak mudah dimasuki binatang liar serta bebas dari hewan piaraan lainnya yang dapat menularkan penyakit (6) Didukung oleh infrastruktur yang baik
3. Sumber Air Sumber air tersedia tidak jauh dari kandang/kelompok peternakan atau dapat mengalir dengan mudah mencapai kandang dalam jumlah yang cukup 4. Bangunan dan Peralatan
Untuk usaha budidaya kambing perah diperlukan bangunan, peralatan, dan letak kandang yang memenuhi persyaratan sebagai berikut: (1) Konstruksi kandang harus kuat, terbuat dari bahan yang ekonomis dan mudah diperoleh, sirkulasi udara dan sinar matahari cukup, drainase dan saluran pembuangan limbah baik, serta mudah dibersihkan, lantai dengan kemiringan 5% tidak licin, tidak kasar, mudah kering dan tahan injak, luas kandang memenuhi pesyaratan daya tampung ternak (2) Letak kandang memenuhi persyaratan sebagai berikut: a. Mudah diakses terhadap transportasi b. Tempat kering dan tidak tergenang saat hujan c.
Dekat sumber air, atau mudah dicapai aliran air
d. Kandang isolasi terpisah dari kandang/bangunan lain e. Tidak menggangu lingkungan hidup f.
Memenuhi persyaratan hygiene dan sanitasi
9
(3) Peralatan meliputi tempat pakan dan tempat minum, alat pemotong dan pengangkut rumput, alat pembersih kandang dan pembuatan kompos, peralatan kesehatan hewan, peralatan pemerahan dan pengolahan susu, peralatan sanitasi kebersihan dan peralatan pengolahan limbah 5. Pakan (1) Setiap usaha peternakan kambing perah harus menyediakan pakan yang cukup bagi ternaknya, baik yang berasal dari pakan hijauan maupun pakan konsentrat. (2) Pakan hijauan dapat berasal dari rumput, leguminosa, sisa hasil pertanian dan dedaunan yang mempunyai kadar serat yang relative tinggi dan kadar energi rendah. Kualitas pakan hijauan tergantung umur pemotongan, palatabilitas dan ada tidaknya zat toksit (beracun) dan anti nutrisi (3) Pakan konsentrat diberikan sesuai standar kebutuhan untuk pedet, kambing dara, kambing bunting, kambing laktasi dan kambing kering kandang. Pakan dapat berupa ransom komersil atau campuran sendiri. (4) Pemberian imbuhan pakan (feed (feed additive ) dan pelengkap pakan (feed supplement) harus memenuhi persyaratan peraturan yang berlaku.
B.
Seleksi Dan Penetapan Kelompok 1. Seleksi Usulan (dalam bentuk proposal) proposal) dari kelompok-kelompok peternak kambing perah yang mendapatkan rekomendasi dari pemerintah kabupaten/kota (cq. Dinas Peternakan/Dinas yang membidangi unsur peternakan Provinsi/Kabupaten/Kota) selanjutnya diproses oleh pemerintah provinsi (cq. Tim Pembina Provinsi),
10
melalui tiga tahap pemilihan, yaitu: a. Tahap pertama : penyusunan long list Penyusunan long list dilakukan berdasarkan usulan proposal yang masuk ke Dinas Peternakan/Dinas yang membidangi unsur peternakan
Provinsi/Kabupaten/Kota
kemudian
dilakukan
tabulasi serta melakukan invetaris pendataan (long list) b. Tahap kedua : penyusunan medium list Berdasarkan data tabulasi dan inventarisasi (long ( long list ) Tim Dinas Peternakan/Dinas
yang
membidangi
unsur
peternakan
Provinsi/Kabupaten/Kota melakukan penilaian dan seleksi untuk proposal yang memenuhi syarat kelengkapan administrasi dan tekhnis serta menghindari duplikasi sasaran dengan tahun sebelumnya kedalam data tabulasi (medium ( medium list ) list ) c.
Tahap ketiga : penyusunan short list Tim Dinas Peternakan/Dinas yang membidangi unsur peternakan Provinsi/Kabupaten/Kota
melakukan
identifikasi,
validasi,
verifikasi, ke lapangan dalam rangka penyusunan short list untuk list untuk diusulkan ke Kepala Dinas Peternakan/Dinas yang membidangi unsur peternakan Provinsi/Kabupaten/Kota sebagai kelompok calon penerima bantuan
2. Penetapan Berdasarkan short list calon list calon kelompok kambing perah sasaran, Dirjen Peternakan dan Kesehatan Hewan, Kepala Dinas Peternakan/Dinas yang
membidangi
unsur
peternakan
Provinsi/Kabupaten/Kota
menetapkan kelompok kambing perah terpilih sebagai penerima bantuan dana pengembangan budidaya kelompok kelompok
kambing perah
tahun 2012.
11
BAB III PENGELOLAAN DANA Pengelolaan dana APBN Pusat (DEKON/TP) pengembangan budidaya kambing perah tahun 2012 berpedoman pada: 1). Peraturan Menteri Keuangan Nomor : 134/PMK.06/2005 tentang Pedoman pembayaran pelaksanaan APBN; 2) Peraturan Ditjen Perbendaharaan Nomor : PER.11/PB/2012 tentang perubahan Peraturan Ditjen Perbendaharaan Nomor : PER.66/PB/2005 tentang Mekanisme Pelaksanaan Pembayaran APBN; 3) Perpres Nomor 54 Tahun 2012 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah; 4) Pedoman Pelaksanaan Pengelolaan Dana APBN Ditjen Peternakan Tahun 2012. A. Penggunaan Dana Dana APBN Pusat (DEKON/TP) pengembangan budidaya Kambing Perah merupakan dana yang dialokasikan kepada kelompok terpilih, digunakan sebagai
dana
untuk
pengembangan
Budidaya
Kambing
Perah.
Penggunaan dana diatur dalam RUK yang peruntukkannya meliputi: 1) Pembelian Ternak; 2) Pengadaan sarana pendukung seperti kandang, obat-obatan dan vitamin, pakan dll termasuk biaya administrasi dan pelaporan. Rincian penggunaan dana sebagai berikut : Tabel. 1:
Proporsi Proporsi penggunaan penggunaan dana pengembangan budidaya kambing kambing Perah
Komponen Kegiatan Pembelian Ternak -
Kambing Betina (ekor)
-
Kambing Jantan (ekor)
Sarana Penunjang
Proporsi Pembiayaan (%) (75)
(25)
1 Perbaikan Kandang 2 Pengembangan HMT 3 Pakan Konsentrat 4 Pengolahan limbah ternak 5 Obat-obatan & Vitamin/Mineral 6 Administrasi Kelompok
12
B.
Pengajuan dan Transfer Dana
Kelompok kambing perah terpilih mengajukan usul penyaluran dana pengembangan budidaya sapi perah kepada KPA dengan melengkapi persyaratan sebagai berikut: 1. Surat Perjanjian Kerjasama antara Dirjen Peternakan dan Kesehatan Hewan, Dinas Peternakan/Dinas yang membidangi unsur peternakan Provinsi/Kabupaten/Kota dengan ketua Kelompok diketahui oleh KPA Dinas
Peternakan/Dinas
yang
membidangi
unsur
peternakan
Provinsi/Kabupaten/Kota (sesuai dengan lampiran 1). 2. Rencana Usaha Kegiatan Kelompok (RUK) pengembangan budidaya kambing perah tahun 2012 ditandatangani oleh Ketua Kelompok, disetujui oleh Tim Teknis Dinas Peternakan/Dinas yang yang membidangi unsur peternakan Provinsi/Kabupaten/Kota dan diketahui oleh Kepala Dinas
Peternakan/Dinas
yang
membidangi
unsur
peternakan
Provinsi/Kabupaten/Kota (sesuai dengan format lampiran 2). 3. Rekapitulasi Rencana Usaha Kegiatan Kelompok (RUK) pengembangan budidaya sapi perah tahun 2012 ditandatangani oleh Ketua Kelompok disetujui oleh Tim Teknis Dinas Peternakan/Dinas yang yang membidangi unsur peternakan Provinsi/Kabupaten/Kota dan diketahui oleh PPK Dinas
Peternakan/Dinas
yang
membidangi
unsur
peternakan
Provinsi/Kabupaten/Kota (sesuai dengan format lampiran 3). 4. Berita Acara Pembayaran yang ditandatangani oleh ketua kelompok kambing perah perah diketahui/disetujui oleh
PPK Dirjen Peternakan dan
Kesehatan Hewan, Dinas Peternakan/Dinas yang membidangi unsur peternakan Provinsi/Kabupaten/Kota (sesuai dengan lampiran 4). 5. Kuitansi yang ditandatangani oleh Ketua kelompok (contoh format sesuai dengan lampiran 5). 6. Nomor rekening bank atas nama kelompok dan ditandatangani oleh Ketua dan Bendahara Kelompok. 7. Laporan kemajuan pelaksanaan kegiatan dan penggunaan dana
13
agroinput. 8. Penyaluran dana ke rekening kelompok dilakukan secara bertahap, dengan ketentuan Perpres No 54 Tahun 2012, 201 2, sebagai berikut: a. Penyaluran tahap pertama sebesar 40 % (empat puluh persen) dari keseluruhan dana yang akan diterima kelompok yang telah menanda-tangani perjanjian kerjasama dengan PPK dan siap melaksanakan kegiatan b. Penyaluran tahap kedua sebesar 30 % (tiga puluh persen) dari keseluruhan dana yang akan diterima kelompok, apabila pekerjaan telah mencapai 30 % (tiga puluh persen) yang dibuktikan dengan laporan realisasi perkembangan kegiatan dan penggunaan uang, disahkan oleh tim teknis Dinas Peternakan/Dinas yang membidangi unsur peternakan Provinsi/Kabupaten/Kota. c.
Penyaluran tahap ketiga sebesar 30 % (tiga puluh persen) dari keseluruhan dana yang akan diterima kelompok, apabila pekerjaan telah mencapai 60 % (enam puluh persen) yang dibuktikan dengan laporan realisasi perkembangan kegiatan dan penggunaan uang,
disahkan oleh tim tim teknis Dinas Peternakan/Dinas Peternakan/Dinas yang
membidangi unsur peternakan Provinsi/Kabupaten/Kota. Provi nsi/Kabupaten/Kota. KPA Satuan Kerja Dirjen Peternakan dan Kesehatan Hewan, Dinas Peternakan/Dinas
yang
membidangi
unsur
peternakan
Provinsi/Kabupaten/Kota, menerbitkan Surat Permintaan Pembayaran Langsung (SPP-LS) dan disampaikan kepada Pejabat Penguji dan Perintah Pembayaran (PPPP).
Selanjutnya, bila semua persyaratan persyaratan administrasi
telah terpenuhi maka PPPP menerbitkan Surat Perintah Membayar Langsung
(SPM-LS)
untuk
disampaikan
ke
Kantor
Pelayanan
Perbendaharaan Negara (KPPN) setempat. KPPN melakukan verifikasi terhadap dokumen dari PPPP, bila disetujui maka KPPN menerbitkan Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) ke rekening kelompok sapi perah yang
14
bersangkutan. Proses pengajuan dan transfer transfer dana ke rekening kelompok kambing secara ringkas ditampilkan pada Gambar 1.
Ketua kelompok terpilih mengajukan usulan pencairan dana sesuai tahapan
KPA
PPT/PSPM Menerbitkan SPM-LS
KPPN Menerbitkan SP2D
- Keputusan Dinas Peternakan/Dinas yang membidangi unsur peternakan Provinsi/Kabupaten/Kota tentang Penetapan kelompok Terpilih - Kontrak Perjanjian Kerja sama - Rekap RUK kelompok - Kuitansi penerimaan dana
KPPN mentransfer dana SP2D ke Bank Persepsi Bank Persepsi mentransfer dana ke rekening kelompok
Gambar 1. 1. Pengajuan dan Transfer Dana ke Rekening kelompok kambing perah
15
BAB IV KEGIATAN PENGEMBANGAN USAHA BUDIDAYA KAMBING PERAH A. Bibit dan Pemilihan Bibit Bibit merupakan salah satu faktor penunjang terhadap keberhasilan budidaya ternak khususnya komoditi kambing perah, olehnya itu dalam menyeleksi bibit ternak kambing perah, harus betul-betul memilih bibit yang unggul agar diperoleh tingkat produksi susu yang tinggi. Adapun parameter yang perlu diperhatikan dalam pemilihan bibit kambing perah adalah pada : 1. Bibit Kambing Betina a. Mempunyai sifat/karakter keibuan b. Garis punggung rata c.
Mata cerah bersinar
d. Kulit halus dan bulu klimis (tidak kusam) e. Rahang atas dan bawah rata f.
Kapasitas rongga perut besar (tulang rusuk terbuka)
g. Dada lebar h. Kaki kuat dan berjalan normal i. Ambing cukup besar, kenyal dan simetris j.
Puting susu dua buah dan normal (tidak terlalu besar atau kecil)
2. Bibit Kambing Jantan a. Mempunyai karakter jantan yang kuat, perototan yang kuat, mata bersinar b. Punggung kuat dan rata c.
Kaki kuat dan simetris
d. Testis 2 buah normal, simetris dan kenyal e. Penis normal f.
Libido tinggi
16
B. Kandang dan Peralatan Untuk usaha budidaya kambing perah diperlukan bangunan, peralatan, dan letak kandang yang memenuhi persyaratan sebagai berikut: 1. Konstruksi kandang harus kuat dan, terbuat dari bahan yang ekonomis dan mudah diperoleh seperti kayu atau bambu. Kandang panggung, lantai rata, tidak kasar, mudah kering dan tahan injak lantai. Kolong kandang
dibuat
miring
untuk
memudahkan
pembersihan
dan
menghindari becek dan ada saluran pembuangan limbah baik, luas kandang memenuhi persyaratan daya tampung ternak; 2. Letak kandang memenuhi persyaratan sebagai berikut: a. Mudah diakses terhadap transportasi t ransportasi b. Tempat kering dan tidak tergenang saat hujan c.
Dekat sumber air, atau mudah dicapai aliran air
d. Kandang isolasi terpisah dari kandang/bangunan lain e. Tidak menggangu lingkungan hidup f.
Memenuhi persyaratan hygiene dan sanitasi
3. Peralatan meliputi tempat pakan dan tempat minum, alat pemotong dan pengangkut rumput, alat pembersih kandang dan pembuatan kompos, peralatan kesehatan hewan, peralatan pemerahan dan pengolahan
susu,
peralatan
sanitasi
kebersihan
dan
peralatan
pengolahan limbah.
C. Pakan Setiap usaha peternakan kambing perah harus menyediakan pakan yang cukup bagi ternaknya, baik yang berasal dari pakan hijauan maupun pakan konsentrat. 1. Pakan hijauan dapat berasal dari rumput, leguminosa, sisa hasil pertanian dan dedaunan yang mempunyai kadar serat yang relative tinggi dan kadar energi rendah. Kualitas pakan hijauan tergantung umur pemotongan, palatabilitas dan ada tidaknya zat toksit (beracun) dan anti nutrisi.
17
2. Pakan konsentrat diberikan sesuai standar kebutuhan untuk Cempe, kambing dara, kambing bunting, kambing laktasi dan kambing kering kandang. Pakan dapat berupa ransom komersil atau campuran sendiri. 3. Pemberian imbuhan pakan (feed (feed additive ) dan pelengkap pakan (feed supplement) harus memenuhi persyaratan perundang-undangan yang berlaku.
D. Penyakit Kambing Perah Secara umum penyakit pada kambing dapat dibedakan menjadi 2 bagian besar yaitu penyakit menular (penyebabnya virus, bakteri, jamur, parasit darah, cacing dan kutu dan tidak menular (kurang gizi, racun). Beberpa penyakit penting yang sering terjadi pada kambing di Indonesia antara lain : 1. Kembung Perut (Bloat/Tympani) Kembung perut sering terjadi sering terjadi akibat pembentukan gas dalam lambung (rumen) secara berlebihan dan dalam waktu yang cepat.
Untuk menghindari bloat adalah hindari pemberian pemberian hijauan hijauan
muda secara berlebihan, atau hijuan yang masih mengandung embun pagi. 2. Mastitis Mastitis adalah adalah penyakit infeksi pada ambing oleh bakteri. Menjaga kebersihan kandang/sanitasi merupakan cara terbaik mencegah mastitis, termasuk melakukan ”teat dip” setiap kali pemerahan. Teat dip (larutan celup puting susu) : 250 ml chlorohexadine 2% + 45 ml gliserin + air sehingga menjadi 1 liter larutan. Tanda-tanda mastitis yaitu : a. Ambing terasa panas, sakit dan membengkak. membengkak. b. Bila diraba terasa ada yang mengeras pada ambing c.
Warna dan kualitas air susu abnormal, seperti ada warna kemerahan (darah), pucat seperti air, kental kekuningan atau kehijauan.
18
Mastitis dapat diobati dengan dengan antibiotik.
Beberapa obat mastitis telah
tersedia seperti seperti metrivet, metrivet, mastivet, mastivet, depolac dll.
Pengobatan dilakukan
dengan memasukkan antibiotik melalui puting susu, setelah ambing dikosongkan (diperah) terlebih dahulu.
Lakukan pengobatan 2 – 3
kali/hari, sampai ternak benar-benar sembuh.
E. Pengolahan Susu Setelah diperah, susu langsung disaring untuk membersihkan susu dari bulu atau kotoran yang yang masuk kedalam susu.
Kemudian susu dapat
langsung dibungkus plastik (sesuai ukuran yang diinginkan) lalu segera disimpan dalam refrigerator atau freezer, sebelum dijual ke konsumen. Atau susu fasteurisasi (dipanaskan pada suhu 700C selama 15 detik, atau 630C selama 30 detik, lalu didinginkan dan dibungkus/disimpan.
19
BAB V ORGANISASI PELAKSANAAN
Untuk kelancaran pelaksanaan kegiatan pengembangan budidaya kambing perah, maka dibentuk TIM
Pengembangan Budidaya Kambing Perah dana
APBN Pusat, (Dekon/TP) Tahun 2012, di Daerah (Pusat,Provinsi dan Kabupaten/Kota) A. Pengarah Kegiatan Penanggung jawab kegiatan pengembangan budidaya kambing perah dana APBN Pusat (Dekon/TP) tahun 2012 adalah Dirjen Peternakan dan Kesehatan Hewan, Kepala Dinas Daerah (provinsi/kabupaten/kota).
B. Tim Pelaksana Penanggung
jawab
pelaksanaan
kegiatan
pengembangan
budidaya
kambing perah dana APBN Pusat (Dekon/TP) tahun 2012 adalah Dirjen Peternakan
dan
Kesehatan
Hewan,
Kepala
Dinas
Daerah
(provinsi/kabupaten/kota) dengan Ketua Pelaksana Kepala Bagian yang menanggani fungsi peternakan dan beranggotakan unsur-unsur staf lingkungan Dinas Daerah (provinsi/kabupaten/kota). ( provinsi/kabupaten/kota). Tugas Tim Pelaksana pengembangan budidaya kambing perah dana APBN Pusat,(Dekon/TP) tahun 2012 mempunyai tugas : 1. Menyiapkan dokumen perencanaan kegiatan pengembangan budidaya kambing perah. 2. Menyiapkan
bahan
dan
melaksanakan
kegiatan
pengembangan
budidaya kambing perah. 3. Melakukan koordinasi dan sosialisasi untuk meningkatkan efisiensi dan efektivitas pelaksanaan kegiatan.
20
4. Melakukan identifikasi dan proses seleksi calon kelompok kegiatan pengembangan budidaya kambing perah. 5. Melakukan validasi dan penilaian calon kelompok kambing perah terpilih dan mengusulkan hasilnya kepada Tim Pengarah untuk ditetapkan menjadi kelompok penerima dana APBN Pusat, (Dekon/TP) kambing perah terpilih. 6. Menyusunan, pembahasan dan pengesahan Rencana Usaha kegiatan (RUK) di kelompok kambing perah; penandatangan surat perjanjian kerjasama dan dokumen administrasi pencairan Dana antara kelompok kambing perah dengan Kuasa Pengguna Anggaran penyaluran dana penguatan modal usaha ke rekening kelompok kambing perah. 7. Melakukan monitoring dan dan evaluasi serta membantu
menyelesaikan
permasalahan. 8. Menyusun laporan hasil kegiatan pengembangan budidaya kambing perah. 9. Dalam melaksanakan tugasnya Tim Pelaksana bertanggung jawab dan wajib
menyampaikan
laporan
ke
Kepala
Dinas
Daerah
(provinsi/kabupaten/kota) dan Direktur Jenderal peternakan dan Kesehatan Hewan serta. C. Tim Pembina Terdiri dari unsur-unsur Direktorat Budidaya Ternak, Dinas/Badan lingkup pertanian, instansi terkait, UPT lingkup pertanian, perguruan tinggi, assosiasi profesi, organisasi petani dan lain-lain. Dalam menjalankan tugasnya Tim Pembina dapat menggunakan anggaran APBN, APBD Provinsi,Kabupaten/Kota dalam rangka efisiensi dan efektivitas kegiatan dimungkinkan dapat menggunakan Tim Pembina yang sudah ada sebelumnya seperti Tim LM3, Tim SMD, dan lainnya.
21
Tugas Tim Pembina adalah sebagai sebagai berikut : 1. Melakukan koordinasi dalam pembinaan dan pelaksanaan kegiatan dengan instansi terkait di tingkat pusat/provinsi/kabupaten/kota. 2. Melakukan sosialisasi dan pembinaan ke kabupaten/kota pelaksana kegiatan pengembangan budidaya kambing perah. 3. Menghadiri berbagai pertemuan kegiatan pengembangan budidaya kambing perah. 4. Melakukan
pemantauan
dan
evaluasi
pelaksanaan
kegiatan
pengembangan budidaya kambing perah. 5. Menyusun dan menyampaikan laporan ke provinsi dan pusat. D. TIM Teknis Kabupaten/Kota Di tingkat kabupaten/kota dibentuk Tim Teknis yang ditetapkan oleh Kepala Dinas Peternakan/yang menangani fungsi-fungsi Peternakan dengan unsur personalianya berasal dari dinas. Dalam menjalankan tugasnya Tim Teknis dapat menggunakan anggaran TP dan APBD kabupaten/kota.
Dalam
rangka
efisiensi
dan
efetivitas
kegiatan,
dimungkinkan dapat menggunakan Tim Teknis yang sudah ada, seperti Tim Teknis LM3 atau Tim Teknis SMD. Tugas Tim Teknis Kabupaten/kota adalah sebagai berikut : 1. Memberikan rekomendasi usulan proposal kelompok kambing perah dengan tembusan ke Dinas Peternakan/ yang menangani fungsi-fungsi peternakan provinsi. 2. Melakukan koordinasi dengan instansi terkait di tingkat kabupaten/kota dalam pelaksanaan kegiatan. 3. Melakukan pembinaan teknis budidaya kambing perah. 4. Melakukan pembinaan Managemen dan pengembangan, kelembagaan usaha budidaya kambing perah.
22
5. Menghadiri berbagai pertemuan pengembangan usaha budidaya kambing perah di tingkat pusat maupun daerah. 6. Menyampaikan laporan tingkat kabupaten/kota ke provinsi dan pusat.
BAB VI PEMBINAAN DAN PENGENDALIAN A. Pembinaan Pembinaan terhadap kelompok kambing perah dalam pengembangan usaha budidaya kambing perah, dilakukan secara berkelanjutan sehingga kelompok kambing perah tersebut mampu mengembangkan usahanya secara mandiri, dan mampu mengembangkan dirinya sebagai motivator dan
fasilitator
pengembangan
usaha
budidaya
kambing
perah
di
masyarakat sekitarnya (agent of development) Pembinaan dilakukan secara berjenjang oleh TIM Direktorat Budidaya Ternak Direktorat Jenderal Peternakan dan Kesehatan Hewan, Tim Pembina Propinsi dan Tim Teknis Kabupaten/Kota.
B. Pengendalian Kegiatan pengendalian oleh Tim Direktorat Budidaya Ternak Direktorat Jenderal Peternakan dan Kesehatan Hewan, Tim Pembina Provinsi dan Tim Teknis Kabupaten/Kota dimaksudkan agar pelaksanaan kegiatan kelompok kambing
perah
memenuhi
prinsip
good
governance
dan
clean
government, yaitu: 1. Mentaati peraturan perundang-undangan yang berlaku. 2. Memenuhi prinsip efisien, efektif dan akuntabel. 3. Menjunjung tinggi keterbukaan keterbukaan informasi, transparansi, transparansi, dan demokrasi.
Pelaksanaan kegiatan pengembangan usaha budidaya kambing perah tahun 2012, dilakukan secara terkoordinasi dengan Tim Pembina Pusat,
23
Provinsi dan Tim Teknis Kabupaten/Kota dengan kegiatan meliputi 3 (tiga) aspek yaitu: 1. Pengendalian pada tahap persiapan (ex-ante ), ), yaitu pengendalian yang dilakukan sebelum ditetapkannya rencana pengembangan usaha budidaya kambing perah di kelompk kambing perah dengan tujuan untuk memilih dan menentukan kelompok kambing perah tahun 2012 sasaran. 2. Pengendalian pada tahap perlaksanaan (on–going ( on–going ), ), yaitu pengendalian yang dilakukan pada saat pelaksanaan rencana pengembangan usaha budidaya kambing perah di kelompok kambing perah untuk menilai tingkat kemajuan pelaksanaannya dibandingkan dengan rencana yang telah dirumuskan sebelumnya. Selanjutnya, pada akhir pelaksanaan, pengendalian diarahkan untuk melihat apakah keluaran dan hasil kegiatan pengembangan usaha budidaya kambing perah di kelompok kambing perah telah tercapai.
Pengendalian ini digunakan untuk
menilai efektivitas (hasil terhadap sasaran) dan efisiensi (keluaran dan hasil dibandingkan dengan masukan) 3.
Pengendalian
pada
tahap
pasca
pengendalian
yang
dilaksanakan
pelaksanaan setelah
( ex-post ), (ex-post ),
pelaksanaan
yaitu
rencana
pengembangan usaha budidaya kambing perah berakhir, yang diarahkan untuk melihat apakah pencapaian manfaat dan dampak pengembangan usaha budidaya kambing perah di kelompok kambing perah telah mampu mengatasi masalah pembangunan pertanian yang ingin dipecahkan.
C. Pengawasan Dalam sistem penganggaran terpadu berbasis kinerja, dilakukan penilaian terhadap capaian kinerja outputs dan outputs dan outcomes dari setiap program dan kegiatan yang dilaksananakan oleh instansi, untuk memberikan keyakinan bahwa sasaran dan tujuan dari suatu program dan kegiatan dapat
24
tercapai sesuai dengan prinsip efisien, ekonomis, efektif dan sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Dana penguatan modal usaha kelompok kambing perah yang difasilitasi Direktorat Jenderal Peternakan dan Kesehatan Hewan Kementerian Pertanian kepada kelompok kambing perah
sebagai modal usaha
diharapkan dapat dikelola dengan baik dan berkelanjutan oleh pengurus kelompok kambing perah sesuai dengan Rencana Usaha Kegiatan (RUK). Tim Teknis Kabupaten/Kota bertangung jawab melakukan pengawasan terhadap penyaluran dan pemanfaatan dana penguatan modal usaha kelompok kambing perah untuk pengembangan usaha produktif. Dalam rangka pengawasan tersebut, Tim Teknis Kabupaten/Kota dapat membentuk Tim Pengawas. Pengawas.
Rincian tugas tugas dan fungsi Tim Pengawas
dijabarkan dalam Petunjuk Teknis (Juknis) dalam penyaluran dan pemanfaatan dana penguatan modal usaha kelompok kambing perah kegiatan pengembangan usaha budidaya kambing perah.
25
BAB VII MONITORING DAN EVALUASI SERTA PELAPORAN
A.
Indikator Kinerja Indikator keberhasilan berupa masukan (input (input ), ), keluaran (output (output ), ), hasil (outcame ), ),
manfaat
(benefit ), ),
dan
dampak
(Impact (Impact )
kegiatan
pengembangan budidaya kambing perah di jabarkan sebagai berikut: 1. Masukan (input ) a. Terdistribusinya Pedoman Teknis Pengembangan Usaha Budidaya Kambing Perah untuk dijadikan acuan oleh pihak terkait; b. Adanya
kelompok
tani
ternak
kambing
perah
yang
akan
melaksanakan kegiatan Pengembangan Usaha Budidaya Kambing Perah; c. Adanya dana penguatan modal usaha budidaya kambing perah.
2. Keluaran (output (output ) a. Terpilihnya kelompok kambing perah; b. Tersalurkannya dana penguatan modal usaha usaha kelompok di bidang usaha budidaya kambing perah secara langsung kepada rekening kelompok kambing perah terpilih; c.
Kelompok tani ternak melaksanakan usaha budidaya ternak kambing perah.
3. Hasil (outcome (outcome ) a. Meningkatnya
kegiatan
usaha
budidaya
kambing
perah,
populasi,produksi, produktivitas, diversifikasi usaha, mutu serta
26
nilai tambah usaha budidaya kambing PE pada kelompok dan masyarakast sekitar; b. Meningkatnya pengetahuan, ketrampilan, dan sikap peternak kambing perah; c.
Meningkatnya kualitas pengelolaan usaha budidaya kambing perah dan jaringan kerjasama kelompok.
4. Manfaat (benefit ) a. Meningkatnya peran kelompok sebagai motivator dan fasilitator (agent of development ) pengembangan usaha budidaya kambing perah di sekitarnya dan sebagai inti kawasan peternakan; b. Meningkatnya modal usaha budidaya kambing perah berbasis kelompok kambing perah disekitarnya; c.
Meningkatnya kemampuan dan kapasitas peternak kambing perah
d. Meningkatnya kemandirian dan berkembangnya usaha budidaya kambing perah pada kelompok; e. Meningkatnya kapasitas kelembagaan usaha budidaya kambing perah.
5. Dampak (impact Dampak (impact ) a. Berkembangnya usaha budidaya kambing perah di pedesaan dan tumbuhnya kawasan usaha agibisnis yang ramah lingkungan; b. Berkembangnya tingkat kesejateraan masyarakat sekitar kelompok kambing perah; c.
B.
Berkembangnya perekonomian wilayah secara berkelanjutan.
Monitoring dan Evaluasi Monitoring dan evaluasi pelaksanaan kegiatan pengembangan budidaya Kambing Perah, dimaksudkan untuk mengetahui secara akurat realisasi fisik dan keuangan, serta perkembangan usaha dan kelembagaannya,
27
termasuk mengetahui kendala yang dihadapi mulai dari pusat, provinsi, kabupaten/kota dan yang lebih utama adalah di kelompok pelaksana. Monitoring dan Evaluasi dilakukan secara berkala dan berjenjang sesuai dengan tahapan pelaksanaan kegiatan di kelompok, dengan tujuan untuk mengidentifikasi dan memberikan solusi pemecahan permasalahan yang
dihadapi
pada
masing-masing
jenjang
(pusat,
provinsi,
kabupaten/kota dan kelompok pelaksana). Monitoring dan evaluasi dilakukan secara terkoordinasi oleh pusat, Dinas Propinsi
dan
Kabupaten/Kota
pelaksanaan kegiatan.
untuk
memantau
perkembangan
Sasaran pembinaan, monitoring dan evaluasi
yang dilakukan secara berjenjang tersebut meliputi : 1. Kemajuan pelaksanaan kegiatan sesuai indikator kinerja 2. Permasalahan/potensi masalah yang dihadapi di tingkat kelompok, kabupaten/kota kabupaten/kota dan provinsi. 3. Laporan mencakup perkembangan kinerja usaha kelompok termasuk realisasi fisik dan keuangan.
Monitoring dan evaluasi pelaksanaan kegiatan pengembangan budidaya Kambing
Perah
dilaksanakan
yang
dilaksanakan
sepanjang
tahun.
oleh
Hasil
kelompok
monitoring
terpilih dan
ini
evaluasi
diformulasikan dalam bentuk laporan, merupakan data dan informasi untuk bahan koreksi pelaksanaan kegiatan, dan untuk perbaikan sistem pelaksanaan kegiatan yang sama di masa yang akan datang.
C.
Pelaporan Pelaporan
pelaksanaan
kegiatan
pengembangan
usaha
budidaya
kambing Perah dilaksanakan secara berjenjang dan periodik. Kelompok tani
ternak
kambing
Perah
terpilih
dan
petugas
pendamping
menyampaikan laporan bulanan : 1.
Kelompok tani ternak kambing perah melaporkan kepada Tim Teknis tingkat kabupaten/kota setiap awal bulan (minggu I) bulan
28
berikutnya dengan tembusan ditujukan kepada Direktorat Budidaya Ternak Direktorat Jenderal Peternakan dan Kesehatan Hewan selaku penanggung jawab pelaksana kegiatan. 2. Tim
Teknis
tingkat
kabupaten/Kota
dan
Laporan
Bulanan setiap awal minggu II bulan Tim Pembina Provinsi dengan tembusan ditujukan kepada Direktorat Budidaya Ternak Direktorat Jenderal Peternakan dan Kesehatan Hewan
selaku penanggung
jawab pelaksana kegiatan. 3. Tim Pembina Provinsi menyampaikan laporan triwulan yang ditujukan kepada Direktorat Budidaya Ternak Direktorat Jenderal Peternakan dan Kesehatan Hewan selaku penanggung jawa pelaksana kegiatan.
D.
JENIS PELAPORAN 1. Pelaporan Kelompok Kelompok kambing perah, dibantu oleh petugas pendamping wajib membuat laporan pertanggung jawaban sebagai berikut : a. Laporan Bulanan yaitu berisi kemajuan realisasi fisik dan keuangan, disertai waktu, jenis dan jumlah sarana prasarana usaha yang diadakan. b. Laporan
Triwulan
yaitu
berisi
perkembangan
pengembangan usaha budidaya kambing perah
kinerja berupa:
perkembangan populasi kambing perah di kelompok kambing perah (kelahiran,kematian, penjualan ternak, mutasi ternak), produksi daging dan susu ( harga daging per kilo/susu segar per liter, pemasaran, pemupukan modal, penyerapan tenaga kerja, pendapatan, permasalahan dan kendala serta solusi masalah yang telah dilakukan. 2.
Pelaporan Tim Teknis Kabupaten Tim Teknis Kabupaten/Kota wajib membuat laporan setiap bulan. Laporan
bulanan
pengembangan
berisi
usaha
tingkat
budidaya
kemajuan
kambing
perah
pelaksanaan dibandingkan
29
dengan rencana yang telah dirumuskan 3 (tiga) bulan sebelumnya, dan
perkembangan
kegiatan
pengembangan
usaha
budidaya
kambing perah sesuai indikator keberhasilan yang telah ditetapkan, permasalahan dan kendala yang dihadapi, solusi yang dilakukan dan saran tindak lanjut. 3.
Pelaporan Tim Pembina Provinsi Tim Pembina Provinsi wajib wajib membuat laporan triwulanan. triwulanan. Laporan triwulanan berisi tingkat kemajuan pelaksanaan pengembangan usaha budidaya kambing perah di seluruh Kabupaten/Kota dalam wilayahnya, dibandingkan dengan rencana yang telah dirumuskan 3 (tiga) bulan sebelumnya, dan perkembangan kegiatan kelompok kambing perah sesuai indikator keberhasilan yang telah ditetapkan, permasalahan dan kendala yang dihadapi, solusi yang dilakukan dan saran tindak lanjut.
4.
Pelaporan Tim Pelaksana Direktorat Budidaya Ternak Ruminansia Berdasarkan laporan triwulanan dari Provinsi dan laporan kelompok kambing perah terpilih kegiatan pengembangan usaha budidaya kambing perah, Tim Pelaksana Pusat Direktorat Budidaya Ternak Direktorat
Jenderal
Peternakan
dan
Kesehatan
Hewan
wajib
menyampaikan laporan kinerja pengembangan usaha budidaya kambing perah Direktur Jenderal Peternakan dan Kesehatan Hewan.
Materi laporan berisi tingkat kemajuan pelaksanaan pengembangan kambing
perah
di
wilayah/kabupaten/kota
seluruh
provinsi,
dibandingkan dengan rencana yang telah dirumuskan sebelumnya, dan perkembangan kegiatan kelompok kambing perah sesuai indikator keberhasilan yang telah ditetapkan, permasalahan dan kendala yang dihadapi, solusi yang dilakukan dan saran tindak lanjut.
Adapun
format,
substansi
dan
penyampaian
laporan
terlampir.
30
BAB VIII PENUTUP Pedoman
Pelaksanaan Pengembangan Budidaya Kambing Perah
ini
dimaksudkan sebagai acuan bagi para pelaksana untuk mendukung kelancaran operasionalisasi pelaksanaan kegiatan dalam rangka melaksanakan amanah UU Nomor 18 Tahun 2009 tentang Peternakan dan Kesehatan Hewan serta merespon
aspirasi
kelompok
tani
ternak
yang
berkeinginan
untuk
mengembangkan usaha kambing perah. Diharapkan dengan adanya Pedoman Teknis ini, semua pelaksana kegiatan di tingkat pusat, provinsi, kabupaten/kota, kelompok pelaksana serta stakeholder terkait dapat melaksanakan seluruh tahapan kegiatan secara baik dan benar Menuju tercapainya sasaran yang telah ditetapkan dengan mengacu pada ketentuan-ketentuan yang berlaku. berlaku. DIREKTORAT JENDERAL PETERNAKAN DAN KESEHATAN HEWAN
31
Lampiran – 1 Format Surat Perjanjian Kerjasama SURAT PERJANJIAN KERJASAMA NOMOR : .................................... ANTARA PEJABAT PEMBUAT KOMITMEN……….. PROVINSI/KABUPATEN/KOTA………… DENGAN KELOMPOK PENGEMBANGAN KAMBING PERAH DANA BANTUAN SOSIAL TAHUN 2012 ............................ DESA ....................., KECAMATAN ..................., KABUPATEN ............................ PROVINSI ....................................................................... TENTANG PENGGUNAAN DANA PENGEMBANGAN KAMBING PERAH DANA BANTUAN SOSIAL DIREKTORAT JENDERAL PETERNAKAN DAN KESEHATAN HEWAN TAHUN 2012 Pada hari ini ............... tanggal ................. bulan ..................... ................. .... tahun dua ribu sebelas bertempat di Kantor Dinas......./Kab/Kota, Jalan ..........No. Kab/Kota...... kami yang bertanda tangan di bawah ini : 1 .
.................. ............... ...
: Pejabat Pembuat Komitmen Dinas Peternakan Kabupaten/Kota berdasarkan Keputusan No.................yang berkedudukan di Jalan...........yang untuk selanjutnya disebut sebagai PIHAK PERTAMA. PERTAMA .
2 .
………………
:
Ketua Kelompok Tani Ternak…......dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Kelompok Ternak…….yang berkedudukan di Desa/Kel…………………Kecamatan……………Kabupaten/ Kota… Provinsi……..….yang selanjutnya disebut sebagai PIHAK KEDUA. KEDUA.
Kedua belah pihak sepakat untuk mengadakan Perjanjian Kerjasama yang mengikat dan berakibat hukum bagi kedua belah pihak untuk melaksanakan Pengembangan Budidaya Kambing Perah Direktorat Jenderal Jenderal Peternakan dan
32
Kesehatan Hewan Tahun 2012 kepada Kelompok, dengan ketentuan sebagai berikut : Pasal 1 DASAR PELAKSANAAN 1. Undang Undang Republik Indonesia No. 18 Tahun 2009 tentang Peternakan dan Kesehatan Hewan; 2. Keputusan Presiden No. 42 Tahun 2002, tentang Pedoman Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4212) sebagaimana telah diubah diubah dengan Keputusan Presiden No. 72 Tahun 2004 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4418); 3. Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Direktorat Jenderal Peternakan dan Kesehatan Hewan Dana Bantuan Sosial Tahun Anggaran 2012 Nomor:………….. tanggal …………. Desember 2012; 4. Peraturan Menteri Pertanian Nomor……………tentang Pedoman Penyaluran Bantuan Sosial kepada Petani Tahun Anggaran 2012; 5. Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan Nomor: PER……………….. tanggal ………….. 2012 tentang Petunjuk Pelaksanaan Penyaluran dan Pencairan Dana Bantuan Sosial Kepada Petani Tahun Anggaran 2012 melalui Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara. 6. Keputusan Kepala Dinas Peternakan Kab/Kota .............. Nomor…….tanggal……. 2012 tentang Penetapan Nama Kelompok dan lokasi Penerima Dana Bantuan Sosial Pengembangan Budidaya Kambing Perah Tahun 2012. Pasal 2 LINGKUP PEKERJAAN PIHAK PERTAMA memberikan tugas kepada PIHAK KEDUA dan PIHAK KEDUA telah setuju untuk menerima dan memanfaatkan Dana Bantuan Sosial Pengembangan Budidaya Kambing Perah Tahun 2012 sesuai dengan Rencana Usaha Kelompok (RUK) terlampir yang disusun oleh Kelompok dan merupakan bagian yang tak terpisahkan dari Surat Perjanjian Kerjasama ini. Pasal 3 PELAKSANAAN KEGIATAN 1. PIHAK KEDUA bertanggung jawab atas pelaksanaan kegiatan dengan mengerahkan segala kemampuan, pengetahuan dan pengalamannya; 2. Jika dalam pelaksanaan kegiatan diperlukan perubahan yang tak dapat dihindari atas Rencana Usaha Kelompok, maka perubahan tersebut harus
33
dituangkan dalam Berita Acara Perubahan yang disepakati dan disahkan oleh kedua belah pihak paling lambat 1 (satu) minggu sebelum pelaksanaan kegiatan; 3. PIHAK PERTAMA PERTAMA berwenang mengadakan pemantauan, pengawasan dan evaluasi pelaksanaan kegiatan yang dilakukan oleh PIHAK KEDUA; 4. Kelompok wajib menyampaikan laporan realisasi penggunaan anggaran sesuai Rencana Usaha Kelompok kepada PIHAK PERTAMA, setiap bulan; 5. Dalam melaksanakan kegiatannya, PIHAK KEDUA berkewajiban mengembangkan modal usahanya untuk kegiatan Pengembangan Budidaya Kambing Perah sesuai petunjuk Tim Teknis Dinas Kabupaten/Kota setempat. Pasal 4 SUMBER DAN JUMLAH DANA Sumber dan jumlah dana APBN Pengembangan Budidaya Kambing Perah yang diterima oleh PIHAK KEDUA adalah: 1. Sumber dana sebagaimana sebagaimana tertuang tertuang dalam Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA Direktorat Jenderal Peternakan Tahun Anggaran 2012 Nomor:…………… tanggal …………….. Desember 2012); 2. Jumlah dana yang disepakati di sepakati kedua belah pihak sebesar Rp. ………………… …………………,,(……………………….juta (………………… …….juta rupiah).
Pasal 5 PEMBAYARAN DAN PENCAIRAN DANA 1. Pembayaran Dana Bantuan Sosial Pengembangan Budidaya Kambing Perah Tahun 2012 sebagaimana dimaksud pasal 4 ayat 2 (dua) Surat Perjanjian Kerjasama ini akan dilakukan oleh PIHAK PERTAMA kepada PIHAK KEDUA setelah perjanjian kerjasama ini ditandatangani ditandatangani oleh kedua belah pihak dan dilaksanakan melalui Surat Perintah Membayar (SPM) yang disampaikan oleh KPA kepada kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara…..dengan cara pembayaran langsung ke rekening Kelompok.…yang berkedudukan di Desa/Kel... Kecamatan... Kabupaten/Kota..… Provinsi…. pada Bank….Cabang...dengan Nomor Rekening………………….. 2. Penyaluran dana Bantuan Sosial kepada kelompok mengikuti peraturan/ketentuan yang berlaku, yaitu Perpres R I No. 54 Tahun 2012 yang juga mengatur tentang penyaluran dana pada kelompok masyarakat. Dengan demikian penyaluran dana Dana Bantuan Sosial Pengembangan Budidaya Kambing Perah Tahun 2012 akan diatur sebagai berikut: a. Penyaluran tahap pertama sebesar 40 % (empat puluh persen) dari keseluruhan dana yang akan diterima kelompok yang telah menandatangani perjanjian kerjasama dengan PPK dan siap melaksanakan kegiatan
34
b. Penyaluran tahap kedua sebesar 30 % (tiga puluh persen) dari keseluruhan dana yang akan diterima kelompok, apabila pekerjaan telah mencapai 30 % (tiga puluh persen) dari RUK yang telah dibuktikan dengan laporan realisasi perkembangan dan disahkan oleh tim kabupaten/kota. c. Penyaluran tahap ketiga sebesar 30 % (tiga puluh persen) dari keseluruhan dana yang akan diterima kelompok, apabila pekerjaan telah mencapai 60 % (enam puluh persen) dari RUK yang dibuktikan dengan laporan realisasi perkembangan dan disahkan oleh tim teknis kabupaten/kota. 3. Penarikan dana dari Bank dilakukan secara bertahap sesuai realisasi pembelian dari Rencana Usulan Kegiatan (RUK) Kelompok Kambing Perah Pengembangan Budidaya Kambing Perah Tahun 2012 yang diketahui oleh Ketua Tim Teknis Kabupaten/Kota. Pasal 6 SANKSI Apabila PIHAK KEDUA tidak dapat melaksanakan kegiatan dan pemanfaatan dana APBN Pengembangan Budidaya Kambing Perah sebagaimana dimaksud dengan Pasal 2, maka PIHAK PERTAMA berhak secara sepihak mencabut seluruh dana yang diterima PIHAK KEDUA yang mengakibatkan Surat Perjanjian Kerjasama batal. Pasal 7 PERSELISIHAN 1. Apabila terjadi perselisihan antara PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA sehubungan dengan surat perjanjian kerjasama ini, maka akan diselesaikan secara musyawarah untuk memperoleh mufakat; 2. Apabila dengan cara musyawarah belum dapat dicapai suatu penyelesaian, maka kedua belah pihak sepakat untuk menyerahkan penyelesaiannya Kepada Pengadilan Negeri…., sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku; 3. Keputusan Pengadilan Negeri yang telah mempunyai kekuatan hukum adalah mengikat kedua belah pihak.
Pasal 8 FORCE MAJEURE 1. Jika timbul keadaan memaksa (force majeure) yaitu hal-hal yang diluar kekuasaan PIHAK KEDUA sehingga mengakibatkan tertundanya pelaksanaan kegiatan, maka PIHAK KEDUA harus memberitahukan secara
35
tertulis kepada kepada PIHAK PERTAMA dengan tembusan kepada Dinas……Kab/Kota……Provinsi…….dalam Dinas……Kab/Kota……Prov insi…….dalam waktu 4 X 24 jam; 2. Keadaan memaksa (force majeure) yang dimaksud pasal 8 ayat (1) adalah: Bencana alam seperti gempa bumi, angin topan, banjir besar, a. kebakaran yang bukan disebabkan kelalaian PIHAK KEDUA; b. Peperangan; Perubahan kebijakan moneter berdasarkan Peraturan Pemerintah. c. Pasal 9 LAIN-LAIN 1. Bea materai yang timbul akibat pembuatan surat perjanjian kerjasama ini menjadi beban PIHAK KEDUA; 2. Segala lampiran yang melengkapi surat perjanjian kerjasama ini merupakan bagian yang tak terpisahkan dan mempunyai kekuatan hukum yang sama; 3. Perubahan atas surat perjanjian kerjasama ini tidak berlaku kecuali terlebih dahulu telah mendapatkan persetujuan kedua belah pihak.
Pasal 10 PENUTUP Surat perjanjian kerjasama ini ditandatangani oleh kedua belah pihak dengan penuh kesadaran dan tanggungjawab tanpa adanya paksaan dari manapun dan dibuat rangkap 6 (enam) yang kesemuanya mempunyai kekuatan hukum yang sama untuk digunakan sebagaimana mestinya. PIHAK KEDUA Ketua Kelompok ............
PIHAK PERTAMA Pejabat Pembuat Komitmen Dinas Peternakan Provinsi/Kab/Kota.............. ...........................................
……………………………….
NIP........................................
Mengetahui Dinas Peternakan Provinsi/Kab/Kota..............
......................................... NIP. ..............................
36
Lampiran – 2 Format Rencana Usaha Kegiatan Kelompok RENCANA USAHA KEGIATAN KELOMPOK
No.
Kegiatan
Volume
Harga
Jumlah (Rp.)
satuan (Rp.) 1.
Min 85 %
2. 3. 4. 5. 6.
Total
(tempat workshop), .................. 2012
Mengetahui/Menyetujui Tim Teknis Dinas Peternakan Kabupaten/ Kota
...................................... NIP. ...............................
Kelompok Tani Ternak……………….. 1
…………… Ketua
(……ttd………)
2
…………… Anggota
(……ttd………)
Mengetahui Kepala Dinas Peternakan Provinsi/Kabupaten/Kota
…………………………. NIP.
37
Lampiran - 3 Format Rekapitulasi Rencana Usaha Kegiatan Kelompok
Nama Kelompok Desa/Kelurahan Kecamatan Kabupaten/Kota Provinsi
: : : :
REKAPITULASI RENCANA USAHA KEGIATAN KELOMPOK …………….., …………………… 2012 Kepada Yth : Kuasa Pengguna Anggaran Dinas Peternakan Provinsi/Kab/Kota Di …………………..………..
Sesuai dengan Keputusan Kepala Dinas Peternakan Provinsi/Kab/Kota Nomor……....tanggal……...tentang Penetapan Kelompok dan Lokasi Penerima Dana Bantuan Sosial Pengembangan Budidaya Kambing Kambing Perah tahun 2012, dengan ini kami mengajukan permohonan dana sebesar Rp.……......(……....rupiah) sesuai sesuai Rencana Rencana Usaha Kelompok (RUK) terlampir dengan rekapitulasi kegiatan sebagai berikut: No 1 2 dst
Kegiatan
Jumlah Unit
Jumlah (Rupiah)
Total Selanjutnya kegiatan tersebut akan dilaksanakan sesuai dengan Surat Perjanjian Kerjasama Nomor…….tanggal…..Dana bantuan sosial kelompok tersebut agar dipindah bukukan ke rekening Kelompok Ternak…………….…yang
38
berkedudukan di Desa/Kelurahan………………………Kecamatan….Kabupaten/Kota……Provinsi….pa da Bank……Cabang.…..…………..Dengan Nomor Rekening………………… Rekening…………………
MENYETUJUI
Ketua Kelompok
Tim Teknis Kabupaten/Kota
……………………………… NIP. ……………………….. ………………………..
……………………….
MENGETAHUI/MENYETUJUI, Pejabat Pembuat Komitmen Dinas Peternakan Provinsi/Kabupaten/Kota
………………………………… NIP. ....................
39
Lampiran – 4 Format Berita Acara BERITA ACARA PEMBAYARAN
Pada hari ini .......... tanggal ............... Bulan ............... .... Tahun ................., kami yang bertanda tangan dibawah ini: 1.
Nama Jabatan
Alamat
: :
................................ ................. ................... .... Pejabat Pembuat Komitmen Provinsi/Kabupaten/Kota
:
................................ ................. ................... ....
Dinas
Peternakan
Selanjutnya disebut sebagai PIHAK PERTAMA. PERTAMA . 2.
Nama Jabatan Alamat
: : :
................................ ................ .................................. .......................... ........ Ketua Kelompok ................................. .................. ............... ................................ ............... ................................... ......................... .......
Selanjutnya disebut sebagai PIHAK KEDUA. KEDUA . PIHAK PERTAMA telah membayar Dana Bantuan Sosial Pengembangan Budidaya Kambing Perah APBN tahun 2012 kepada PIHAK PIHAK KEDUA KEDUA sebesar Rp. .................... ................ .... (.........................rupiah) (.................. .......rupiah) sesuai dengan Rencana Usaha Kelompok dan PIHAK KEDUA menerima pembayaran dari PIHAK PERTAMA sejumlah tersebut diatas. Demikian Berita Acara Pembayaran ini dibuat dengan sebenarnya untuk dapat digunakan sebagaimana mestinya. PIHAK KEDUA Ketua Kelompok .....................................
PIHAK PERTAMA Pejabat Pembuat Komitmen Dinas Peternakan Provinsi/Kabupaten/Kota
...............................................
.......................................... NIP. ........................
40
Lampiran - 5 Format Kwitansi NPWP
:
MAK
:
T.A
:
2012
KWITANSI No: ……………………… Sudah Terima dari
:
Uang sebanyak Untuk Pembayaran
: :
Terbilang
:
Kuasa Pengguna Anggaran Dinas Peternakan Provinsi/Kabupaten/Kota Rp. ............................. .............. ............... Pengembangan Budidaya Kambing Perah Dana Bantuan Sosial APBN Tahun 2012 kepada Kelompok Tani Ternak di Desa..........Kecamatan............Kabupaten........... ..Provinsi .................Sesuai Surat Perjanjian Kerjasama No..............tanggal............... 2012 ................................ ............... .................(dengan (dengan huruf) .................., ...................... 2012
Mengetahui/Menyetujui,
Yang menerima,
Pejabat Pembuat Komitmen
Ketua Kelompok
Dinas Peternakan Provinsi/Kabupaten/Kota
.....................................
..................................
NIP. ...................
Setuju dibayar,
Tanggal ...................... ............... .......
Kuasa Pengguna Anggaran,
Bendaharawan,
.....................................
.......................................
NIP. ....................
NIP. .................
41
Lampiran – 6 Format Outline Laporan Tahunan I.
II.
PENDAHULUAN
1.
Latar belakang
2.
Tujuan
3.
Sasaran
PELAKSANAAN KEGIATAN
1.
Realisasi Fisik Keuangan (sesuai RUK)
2.
Model Pengembangan Usaha Budidaya Kambing Perah (1) Perkembangan Ternak Kambing Perah (2) Usaha produksi susu (3) Usaha pengolahan susu (4) Usaha pengemukan pejantan Kambing perah
3.
Penerapan Teknologi (Pilih sesuai yang dilaksanakan) (1) Teknologi Reproduksi (2) Teknologi Pakan (3) Teknologi Pengolahan Limbah (ternak/tanaman)
III.
IV.
PERMASALAHAN DAN UPAYA TINDAK LANJUT 1.
Permasalahan
2.
Upaya Tindak lanjut
PENUTUP 1.
Kesimpulan
2.
Saran
42
Lampiran 7 : Format Laporan Bulanan LAPORAN KEMAJUAN KEGIATAN PENGUATAN USAHA PENGEMBANGAN BUDIDAYA KAMBING PERAH Bulan : 5.
2.
Identitas kelompok Nama Nama Ketua Kel
: …………………………………………………... : …………………………………………………...
Alamat Kabupaten Provinsi
: …………………………………………………... : …………………………………………………... : …………………………………………………...
Profil Usaha Kelompok Kegiatan Utama : …………………………………………………. Produk Utama : …………………………………………………. Produksi : …………………………………………………. Potensi Sumberdaya : …………………………………………………. Potensi Usaha
3.
: ………………………………………………….
Kegiatan Pengembangan usaha budidaya Kambing perah pada kelompok Tahapan Jumlah/ Biaya/ Kegiatan Kegiatan yang Keterangan Volume Harga dilaksanakan Pengadaan ………………….. Prasarana ………………….. dan ………………….. sarana ………………….. ……………
……………
………………….. ………………….. ………………….. ………………….. ………………….. ………………….. ..….…………., …………. 2012 Ketua Kelompok,
(……………..………………..….)
43
Lampiran 8 : Format Laporan Triwulan LAPORAN KEMAJUAN KEGIATAN PENGUATAN USAHA PENGEMBANGAN BUDIDAYA KAMBING PERAH Triwulan : 3.
2.
Identitas Kelompok Nama Nama ketua kel Alamat Kabupaten Kabupate n Provinsi
: : : : :
…………………………………………………. .. …………………………………………………... ……………………………………… …………………………………………………... …………... ……………………………………… …………………………………………………... …………... …………………………………………………... …………………………………………………. .. ……………………………………… …………………………………………………... …………...
Profil Usaha Kelompok Kegiatan Kegiata n Utama Produk Utama Produksi Potensi Sumberdaya
: : : :
…………………………………………………. …………………………………………………. …………………………………………………. ……………………………………… …………………………………………………. ………….
Potensi Usaha 3.
: ………………………………………………….
Kegiatan Pengembangan usaha budidaya Kambing perah pada kelompok Tahapan Jumlah/ Biaya/ Kegiatan Kegiatan yang Keterangan Volume Harga dilaksanakan Pengadaan ………………….. Prasarana ………………….. dan ………………….. sarana ………………….. ……………
……………
………………….. ………………….. ………………….. ………………….. ………………….. …………………..
..….…………., …………. 2012 Ketua Kelompok, (……………..………………..….)
44
45
