PAPER UAS PERPAJAKAN 2 PERLAKUAN PERPAJAKAN PERUSAHAAN PENYEDIA TRANSPORTASI ONLINE: STUDI KASUS GOJEK DAN UBER
PANDE MADE INDRA DHANANJAYA 1406533724
FAKULT FAKULTAS AS EKONOMI EKONOM I DAN DA N BISNIS BI SNIS UNIVERSITAS INDONESIA 2016
STATEMENT OF AUTHORSHIP “Saya/kami yang bertandatangan dibawah ini menyatakan bahwa makalah/tugas terlampir adalah murni hasil pekerjaan saya/kami sendiri. Tidak ada pekerjaan orang lain yang saya/kami gunakan tanpa menyebutkan sumbernya. Materi ini tidak/belum pernah disajikan/digunakan sebagai bahan untuk makalah/tugas pada mata ajaran lain kecuali saya/kami
menyatakan
dengan
jelas
bahwa
saya/kami menyatakan
dengan
jelas
menggunakannya. Saya/kami memahami bahwa tugas yang saya/kami kumpulkan ini dapat diperbanyak dan atau dikomunikasikan untuk tujuan mendeteksi adanya plagiarisme.” Mata Ajaran
: erpajakan !
"udul Makalah/Tugas
: erlakuan erpajakan erusahaan enyedia Transportasi #nline: Studi $asus %ojek dan &ber di 'ndonesia
Tanggal
: () *esember !)(+
*osen
: ,ur Aulia -ahmah S.. M.Sc. ,o0ita 1udi Sulistyarini S.. M.Ak. 1A
,ama
: ande Made 'ndra *hananjaya
,M
: (2)+3445!2
Tanda tangan
:
BAB I PENDAHULUAN A L!"!# B$%!&!'(
Teknologi berkembang sangat cepat. Saat ini banyak urusan masyarakat dimudahkan dengan adanya teknologi di kehidupan kita. Salah satu hal yang paling terlihat adalah adanya peran teknologi di bidang transportasi sehingga memudahkan masyarakat untuk mendapatkan moda transportasi yang diinginkannya. 6ontoh perusahaan terkait adalah %ojek dan &ber. $edua perusahaan ini menghubungkan penumpang ojek dan mobil dengan supir ojek dan mobil di lokasi yang terdekat sehingga tidak membutuhkan waktu lama untuk mempertemukan kedua belah pihak. 1anyaknya pengguna smartphone di kalangan masyarakat menjadi kesempatan besar bagi kedua perusahaan tersebut untuk meluncurkan aplikasi ini. 6ara kerja seperti ini sangat membantu kedua belah pihak yaitu penumpang yang mencari tumpangan dan juga supir yang mencari penumpang. ,amun dibalik semua kemudahan yang ditawarkan ada masalah yang timbul atas operasional kedua perusahaan ini yang tergolong modern ini. Masalah yang akan ditekankan di makalah ini adalah masalah pembayaran pajak kedua perusahaan. 7al yang masih menjadi tanda tanya sampai dengan detik ini adalah apakah sebenarnya bentuk perusahaan %ojek dan &ber apakah perusahaan teknologi atau jasa transportasi. ertanyaan diatas menjadi penting karena jawaban dari pertanyaan diatas lah yang akan menentukan bagaimana seharusnya perlakuan perpajakan perusahaan tersebut. Saat ini perusahaan transportasi online tidak memenuhi peraturan sebagai perusahaan jasa transportasi sehingga perpajakannya tidak dapat disamakan dengan perusahaan jasa transportasi seperti Taksi. 8embaga negara tentunya menginginkan perusahaan transportasi online ini dikenakan pajak karena mereka melakukan operasional dan mendapatkan pendapatan dari 'ndonesia sehingga negara merasa berhak untuk mendapatkan pajak dari mereka. *i sisi lain pihak perusahaan berdalih bahwa mereka hanya menyediakan aplikasi yang menjadi perantara saja untuk mempertemukan pihak supir dan penumpang sehingga mereka tidak benar9benar menjalankan bisnis transportasi. *i makalah ini penulis akan memaparkan akta9akta yang terjadi di lapangan yang berkaitan dengan operasional dan pengakuan pendapatan %ojek dan &ber. Atas data9data yang tersedia penulis akan mencoba menyimpulkan bagaimana perlakuan perpajakan atas kedua perusahaan tersebut seharusnya. *an tambahan untuk &ber penulis juga akan
menyajikan bagaimana perlakuan perpajakan internasional seharusnya diaplikasikan untuk &ber. B R)*)+!' M!+!%!,
Atas latar belakang yang sudah disebutkan diatas maka penulis merumuskan masalah9masalah dibawah ini yang akan dibahas selanjutnya: (. 1agaimana pengakuan pendapatan yang diperoleh perusahaan dan pengemudi menurut peraturan yang berlaku; !. 1agaimana perlakuan perpajakan atas penghasilan yang diterima oleh perusahaan dan pengemudi menurut peraturan perpajakan; 4. 1agaimana ajak ertambahan ,ilai seharusnya dikenakan ke perusahaan dan/atau pengemudi; 2. 1agaimana ajak *aerah seharusnya dikenakan ke perusahaan dan/atau pengemudi; 3. 1agimana perlakuan erpajakan 'nternasional atas &ber di 'ndonesia dan di negara induk;
BAB II LANDASAN TEORI A -!./ P!.!&
Menurut && $& pasal ( ayat ! wajib pajak adalah orang pribadi atau badan meliputi pembayar pajak pemotong pajak dan pemungut pajak yang mempunyai hak dan kewajiban perpajakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang9undangan perpajakan. B S).$& P!.!&
Menurut && h pasal ! subjek pajak terbagi menjadi orang pribadi warisan yang belum terbagi sebagai satu kesatuan menggantikan yang berhak badan dan bentuk usaha tetap. $ewajiban pajak subjekti orang dimulai pada saat orang pribadi atau badan tersebut menjalankan usaha atau melakukan kegiatan. O.$& P!.!&
1erdasarkan && h pasal 2 objek pajak adalah setiap tambahan kemampuan ekonomis yang diterima atau diperoleh wajib pajak baik yang berasal dari 'ndonesia maupun dari luar 'ndonesia yang dapat dipakai untuk konsumsi atau untuk menambah kekayaan
asal 3 poin * objek pajak pribadi yang dipotong h !( adalah penghasilan pegawai tidak tetap atau tenaga kerja lepas berupa upah harian upah mingguan upah satuan upah borongan atau upah yang dibayarkan s ecara bulanan. D P!.!& P$'(,!+/%!' P!+!% 21
h !( merupakan pajak atas penghasilan yang diterima atau diperoleh oleh
h !4 merupakan pajak yang memotong penghasilan dengan nama dan dalam bentuk apa pun yang dibayarkan disediakan untuk dibayarkan atau telah jatuh tempo pembayarannya oleh badan pemerintah subjek pajak badan dalam negeri penyelenggara kegiatan bentuk usaha tetap atau perwakilan perusahaan luar negeri lainnya kepada
enghasilan yang dikenakan h !4 antara lain bunga di0iden royalti dan hadiah yang tidak dikenakan pada h !( dengan tari (3?. Selain itu dipotong juga penghasilan atas imbalan jasa teknik manajemen jasa konstruksi jasa konsultan dan jasa lain yang disebutkan dalam eraturan $ementrian $euangan ,o.(2(/M$.)4/!)(3 dengan tari !?. F P!.!& P$'(,!+/%!' B!!' U+!,!
h 1adan adalah pajak yang dikenakan atas pendapatan dikurangi beban9beban yang dapat mengurangi pendapatan untuk menjadi laba menurut pajak. Tetapi 1adan tertentu dapat mengajukan penggunaan tari norma dengan persyaratan tertentu. G. Tax Treaty
Tax Treaty atau yang bisa juga disebut erjanjian erpajakan Antar ,egara diperlukan agar tidak terjadi perpajakan ganda pada perusahaan yang mendapatkan pendapatan dari luar negeri melalui 1adan &saha Tetap @1&T ketika perusahaan tersebut melakukan konsolidasi laporan keuangan. *i dalam makalah ini Tax Treaty yang menjadi pembahasan adalah Tax Treaty 'ndonesia dengan Amerika Serikat sebagai negara induk perusahaan &ber. H P!.!& D!$#!,
ajak *aerah adalah iuran wajib yang dilakukan oleh orang pribadi atau badan kepada *aerah tanpa imbalan langsung yang seimbang yang dapat dipaksakan berdasarkan peraturan
perundang9undangan
yang
berlaku
yang
digunakan
penyelenggaran pemerintah *aerah dan embangunan *aerah.
untuk
membiayai
BAB III FAKTA DAN ANALISIS A P$'(!&)!' P$'!!"!' G.$& !' U$#
endapatan perusahaan %ojek dan &ber berasal dari bagi hasil sebesar !)? dari masing9masing tari perjalanan pelanggan. $edua perusahaan menggunakan sistem “*eposit” pada aplikasi pengemudi untuk dapat menarik secara langsung bagian !)? pendapatan untuk menjadi milik perusahaan. Saldo deposit ini akan terus berkurang tiap kali si pengemudi melayani perjalanan dan menerima uang tunai. Saldo deposit dapat diisi ulang oleh pengemudi di beberapa tempat salah satunya adalah minimarket. elanggan dapat membayar biaya perjalanan sesuai tari yang tertera di aplikasi menggunakan uang tunai atau menggunakan saldo prabayar @di %ojek disebut dengan istilah %oay atau menggunakan kartu kredit @di &ber. "ika pembayaran dilakukan menggunakan uang tunai maka uang akan langsung masuk ke kantong pengemudi. "ika pembayaran dilakukan tidak dengan tunai akan ada penambahan saldo deposit milik pengemudi sejumlah tari perjalanan tersebut dikurangi dengan komisi yang diberikan ke perusahaan. Saldo yang dimiliki oleh pengemudi dapat diuangkan dengan cara mentranser uang ke rekening pengemudi kemudian saldo pengemudi akan terpotong secara otomatis. Aplikasi yang dipasang pada smartphone pengemudi merekam semua perjalanan dan j uga tarinya sehingga pengemudi dan perusahaan dapat mengetahui berapa total pendapatan mereka dalam satu periode tertentu. B P$#%!&)!' PP, 21
erlakuan h !( untuk pengemudi %ojek dan &ber tidak ada yang berbeda. Menurut peraturan yang berlaku seharusnya setiap pengemudi membayarkan h !( terkait dengan pendapatannya sebagai pengemudi dan dibayarkan melalui perusahaan. *asar pengenaan pajak untuk h !( pengemudi adalah pendapatan bruto pengemudi selama satu tahun kemudian akan dikurangi T$ @jika pengemudi memiliki ,< untuk mendapatkan angka pendapatan kena pajak yang kemudian akan dikenakan persentase pajak sesuai lapisannya. ,amun hubungan pengemudi dengan perusahaan %ojek dan &ber dianggap perusahaan hanya sebagai mitra bukan karyawan. Sehingga kewajiban perpajakan untuk h !( tiap pengemudi tidak dilakukan melalui perusahaan. Apakah tiap9tiap pengemudi sudah menyetorkan h !( mereka tidak ada yang tahu secara pasti.
P$#%!&)!' PP, 23
h
!4
dikenakan untuk
jasa tertentu
yang
diatur
dalam M$
nomor
(2(/M$.)4/!)(3. *ari jasa9jasa yang disediakan oleh T %ojek dan &ber tidak ada sama sekali yang masuk dalam kategori jasa yang dikenakan h !4. D P$#%!&)!' PP, B!!'
h 1adan dikenakan ke perusahaan %ojek dan &ber atas pendapatannya yaitu yang berasal dari !)? seluruh transaksi yang dilakukan oleh mitra @pengemudi mereka. "ika pendapatan kotor setahun mereka diatas 3) miliar maka mereka dikenakan pajak sebesar !3? dari pendapatan kena pajak yaitu pendapatan kotor dikurangi beban9beban yang boleh dikurangi. "ika pendapatan kotor setahun mereka ada diantara angka 2B miliar dan 3) miliar maka mereka akan dikenakan asilitas 3)? dari pajak yang seharusnya @!3? atas peredaran bruto senilai 2B miliar dan peredaran bruto sisanya tidak mendapatkan asilitas. "ika pendapatan kotor mereka selama satu tahun kurang dari 2B miliar rupiah maka menurut peraturan mereka dapat dikenakan pajak inal sebesar (? dari peredaran bruto. E P$#%!&)!' PPN
Ada , yang dikenakan ke perusahaan %ojek dan &ber yakni mengenai penyerahan jaket dan helm ke pengemudi mereka. 7al ini sesuai dengan pasal (A ayat (@d && , yaitu pemberian secara cuma9cuma atas barang kena pajak. Sedangkan ada satu hal yang masih menjadi perdebatan saat ini yaitu apakah jasa transportasi dengan motor perusahaan %ojek dan &ber termasuk sebagai jasa angkutan umum atau bukan. $arena jika mereka tidak termasuk jasa angkutan umum seharusnya mereka membayar , atas jasa transportasi mereka. Saat ini belum jelas keadaannya karena masih dikaji oleh pemerintah sehingga perpajakannya pun tidak jelas. Sedangkan untuk transportasi roda empat sudah diresmikan menjadi transportasi umum berdasarkan M 4! Tahun !)(+ sehingga mereka sudah dipastikan tidak perlu membayar ,. F P$#%!&)!' P!.!& D!$#!,
Ada dua sampai tinga macam pajak daerah yang dikenakan ke perusahaan %ojek dan &ber yaitu adalah ajak $endaraan 1ermotor @$1 1ea 1alik ,ama $endaraan 1ermotor dan ajak 1ahan 1akar $endaraan 1ermotor @119$1.
ajak $endaraan 1ermotor adalah pajak yang dikenakan atas penguasaan dan/atau kepemilikan kendaraan bermotor. *asar pengenaan pajaknya adalah nilai jual kendaraan tersebut dan dibayarkan pada saat pembelian kendaraan bermotor sebagai syarat mendapatkan ST,$. Tari $1 berbeda antara kendaraan bermotor milik orang pribadi dengan kendaraan bermotor milik badan usaha. Tari $1 untuk orang pribadi adalah !? untuk kendaraan pertama !3? untuk kendaraan kedua sampai ()? untuk kendaraan ke tujuh. Sedangkan tari $1 untuk badan hanyalah !?. *i perusahaan %ojek dan &ber sendiri ada kendaraan yang dimiliki oleh pribadi dan ada juga yang dimiliki oleh badan. $endaraan yang dimiliki oleh badan adalah kendaraan mobil untuk jasa %o6ar &berC dan &ber1lack. *i pertengahan !)(+ kemarin $emenhub sudah mengeluarkan peraturan yaitu M ,o. 4+ Tahun !)(+ yang menyatakan bahwa layanan transportasi roda empat milik transportasi online harus dinaungi oleh suatu perusahaan baik berbentuk T koperasi atau yang lain. Atas peraturan tersebut mobil yang digunakan untuk operasional kedua perusahaan tersebut sekarang dinaungi oleh koperasi sehingga ST,$ mobil yang tergabung didalamnya pun menjadi atas nama koperasi pula. Sedangkan untuk kendaraan motor karena belum ada peraturan yang mengatur maka kepemilikan kendaraan saat ini masih atas nama pribadi. $1 menjadi isu yang penting dibicarakan karena jika kendaraan dimiliki oleh pribadi maka $1 ditanggung oleh masing9masing pribadi juga sehingga perusahaan tidak terbebani dengan pajak tersebut. *ibandingkan dengan perusahaan taksi perusahaan la h yang harus menanggung beban $1 seluruh kendaraannya meskipun tari pajak per kendaraannya lebih kecil dibandingkan tari pajak pribadi. Tidak adanya tanggungan pajak tersebut menjadi salah satu alasan mengapa transportasi online dapat memasang tari lebih murah. 1ea 1alik ,ama $endaraan 1ermotor dikenakan bagi pengemudi %o6ar &berC dan &ber1lack yang mendapatkan masa transisi yaitu harus membalik nama mobil mereka dari atas nama pribadi menjadi atas nama koperasi. ajak 1ahan 1akar $endaraan 1ermotor adalah pajak yang dikenakan ketika pengisian bahan bakar. Secara singkat karena seluruh kendaraan membeli bahan bakar tentunya %ojek dan &ber baik perusahaannya ataupun pengemudinya menjadi subjek pajak dari pajak daerah ini. Tarinya adalah ()? untuk kendaraan pribadi sedangkan 119$1 untuk kendaraan umum dapat ditetapkan paling sedikit 3)? lebih rendah dari 119$1 untuk kendaraan pribadi. 7al ini menjadi kerugian transportasi online dibandingkan dengan taksi kon0ensional.
G P$#%!&)!' P$#!.!&!' I'"$#'!+/'!% U$#
&ber di 'ndonesia dapat dikategorikan sebagai 1adan &saha Tetap @1&T karena memenuhi deinisi 1&T di && h pasal ! ayat 3. &ber 'ndonesia juga memenuhi persyaratan sebagai 1&T dari &ber usat berdasarkan Tax Treaty 'ndonesia9Amerika Serikat pasal 3 ayat ( ! dan 4. $emudian berdasarkan Tax Treaty 'ndonesia9Amerika Serikat pasal B laba usaha &ber dikenakan pajak di 'ndonesia karena &ber 'ndonesia merupakan 1&T dari &ber usat. && h sendiri mengatur bahwa perpajakan atas 1&T disamakan dengan perpajakan atas < 1adan. 1iaya yang dapat dikenakan sebagai biaya pengurang peredaran bruto untuk mendapatkan angka pendapatan kena pajak adalah sebesar biaya operasional dan pemasaran di 'ndonesia selama satu tahun dan biaya administrasi kantor pusat satu tahun dikalikan dengan persentase peredaran bruto &ber 'ndonesia dibandingkan dengan &ber %lobal. &ntuk mengantisipasi perpajakan berganda pasal !4 Tax Treaty 'ndonesia9Amerika Serikat tentang perpajakan berganda menyatakan bahwa pemerintah Amerika Serikat akan mengiDinkan warga negara atau penduduknya untuk mengkreditkan pajak 'ndonesia dalam jumlah yang sepadan terhadap pajak Amerika Serikat. 1esarnya kredit pajak tersebut didasarkan pada jumlah pajak yang dibayarkan kepada 'ndonesia namun kredit pajak tersebut tidak melebihi batasan yang ditetapkan oleh perundang9undangan Amerika Serikat untuk tahun pajak yang bersangkutan.
BAB IV KESIMPULAN DAN SARAN A K$+/*)%!'
1erdasarkan akta dan analisis yang sudah dipaparkan diatas dapat dilihat bahwa ada beberapa aturan perpajakan yang sudah mengikat perusahaan %ojek dan &ber namun realitanya belum dilaksanakan oleh mereka. *i sisi lain ada juga keadaan dimana peraturan yang ada belum mencakup seluruh operasional %ojek dan &ber sehingga tidak dapat diketahui pula bagaimana perlakuan pajak yang sesuai. &ntuk perlakuan perpajakan internasional &ber 'ndonesia dan Amerika serikat sudah membuat Tax Treaty yang sedemikian rapi sehingga tidak terjadi pajak berganda ataupun tidak dikenai pajak sama sekali di kedua negara. ada akhirnya masalah perpajakan ini akan berdampak pada inansial perusahaan dan juga pada daya saing perusahaan karena beban pajak tentunya akan menekan proit dan memaksa perusahaan untuk menaikkan harga. $ejelasan atas peraturan %ojek dan &ber diperlukan juga agar *" memiliki kekuatan untuk menekan transportasi online untuk menunaikan kewajiban perpajakan mereka sebagai wajib pajak yang taat yang dapat berdampak juga pada naiknya pendapatan negara dari pajak. B S!#!'
Saran pertama adalah untuk perusahaan. erusahaan harus menekankan pentingnya membayar pajak kepada para pengemudi mengingat perusahaan hanyalah sebagai mitra pengemudi sehingga perusahaan tidak melakukan apa9apa terkait pajak pengemudi. ,amun jika di masa depan ternyata pemerintah menyatakan bahwa hubungan perusahaan dan pengemudi harus berupa hubungan kerja @karyawan dan atasan maka perusahaan wajib menyetorkan h !( seluruh dri0ernya. 7al ini dapat dilakukan dengan cara memotong langsung h !( dari saldo pengemudi bersamaan dengan dipotongnya !)? saldo untuk menjadi komisi untuk perusahaan. Saran kedua adalah untuk pihak pemerintah. emerintah harus menentukan peraturan yang sesuai untuk transportasi berbasis aplikasi ini khususnya untuk transportasi beroda dua. *engan adanya peraturan yang jelas maka peraturan perpajakannya juga dapat dibuat dengan jelas sehingga tidak ada lagi ambiguitas ataupun celah untuk mengelak membayar pajak. Setelah peraturan sudah ada dengan jelas *" harus menyosialisasikan peraturan ini ke
seluruh perusahaan transportasi berbasis aplikasi agar mereka aware dengan peraturan ini dan menaati peraturan yang sudah ditetapkan tersebut.
D!"!# P)+"!&!
&ndang9&ndang ,omor !B Tahun !))5 tentang $etentuan &mum dan Tata 6ara erpajakan &ndang9&ndang ,omor 4+ Tahun !))B tentang ajak enghasilan &ndang9&ndang ,omor 2! Tahun !))> tentang ajak ertambahan ,ilai &ndang9&ndang ,omor !B Tahun !))> tentang ajak *aerah dan -etribusi *aera h ,omor 2+ Tahun !)(4 tentang ajak enghasilan Atas enghasilan *ari &saha Eang *iterima Atau *iperoleh >B $eputusan *irektorat "endral ajak $ 9 +!/"./(>>3 tentang "enis dan 1esarnya 1iaya Administrasi $antor usat yang *ipebolehkan untuk *ibebankan eraturan *aerah ro0insi *$' "akarta ,omor ! Tahun !)(3 tentang erubahan Atas eraturan *aerah ,omor B Tahun !)() Tentang ajak $endaraan 1ermotor eraturan *irektorat "endral ajak - 4(/"/!))> tentang edoman Teknis Tata 6ara emotongan 6ara emotongan enyetoran dan elaporan ajak enghasilan asal !( dan/atau ajak enghasilan asal !+ Sehubungan dengan ekerjaan "asa dan $egiatan #rang ribadi eraturan Menteri $euangan -' ,omor B)/M$.)4/!)(! Tentang "asa Angkutan &mum *i *arat dan "asa Angkutan &mum di Air yang Tidak *ikenai ajak etambahan ,ilai eraturan Menteri $euangan -' ,omor (2(/M$.)4/!)(3 tentang "enis "asa 8ain Sebagaimana *imaksud *alam asal !4 ayat ( 7uru 6 angka ! &ndang9&ndang ,omor 5 tahun (>B4 Tentang ajak enghasilan Sebagaimana Telah 1eberapa $ali *iubah Terakhir dengan && ,omor 4+ tahun !))B http://jdih.dephub.go.id/assets/uudocs/permen/!)(+/MF4!FTahunF!)(+.pd http://pitunews.com/aparat9hukum9layak9usut9wajib9pajak9grab9gojek9dan9uber/ http://teknologi.news.0i0a.co.id/news/read/++(!5)9ceo9go9jek9pertama9dalam9sejarah9ojek9 hasilkan9pajak
http://www.skystar0entures.com/mari9melek9hukum9belajar9dari9kasus9gojek9dan9uber/ http://www.cnnindonesia.com/teknologi/!)(+)2!5(342229(B39(!+>BB/kemenhub9uber9dan9 grabcar9diatur9gojek9nanti9dulu/ http://strategihukum.net/peran9pemerintah9dalam9mengatur9bisnis9jasa9berbasis9teknologi9 aplikasi http://www.academia.edu/!(+22)5+/6rowdsourcingF1ussinessFTaGFMeF'FEouF6anF6aseF %ojekF
