Analisis Aspek Perpajakan Uber & GO-JEK di Indonesia
Disusun Oleh :
Defi Wirdah Amara
1406533882
Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Indonesia Depok
ASPEK PERPAJAKAN UBER DI INDONESIA Uber merupakan perusahaan rintisan dan perusahaan jaringan transportasi asal San Francisco, California, yang menciptakan aplikasi mobile penyedia transportasi yang menghubungkan penumpang dengan sopir kendaraan sewaan serta layanan tumpangan. Uber mulai beroperasi di Indonesia sejak pertengahan tahun 2014. Sejak kemunculannya banyak timbul kontroversi mengenai aspek perpajakan Uber karena Uber sendiri merupakan aplikasi berbasis teknologi sehingga terdapat perdebatan apakah Uber harus membayar pajak atau tidak baik oleh perusahaan Uber sendiri yang berbasis di Amerika maupun oleh pengemudi Uber. Pengakuan Pendapatan Dari Customer& Pengeluaran Untuk Driver TRANSAKSI BISNIS UBER
1. Customer yang akan menggunakan jasa taksi UBER melakukan download aplikasi dengan mengisi data antara lain : • Nama, alamat sesuai identitas, foto • Kartu kredit yang akan digunakan dalam pembayaran • Alamat tujuan
2|Page
2. Sistem pada aplikasi UBER akan mengirimkan data-data customer ke server UBER di Amerika 3. Server UBER akan mengirimkan data customer ke aplikasi driver taksi UBER di Indonesia. Driver taksi UBER telah terdaftar pada server UBER, dimana terdapat aplikasi tersendiri untuk menjadi driver taksi UBER, dengan data lengkap antara lain, nama, alamat sesuai identitas dan foto driver 4. Driver UBER yang ditunjuk akan menjemput customer sesuai alamat customer terdaftar, server UBER akan mengirimkan data driver taksi UBER yang akan menjemput ke aplikasi customer UBER 5. Customer diantar oleh taksi UBER ke lokasi sesuai tujuan customer 6. Sesampainya ke lokasi, aplikasi driver akan mengirimkan data ke server UBER di Amerika yaitu jumlah tagihan yang harus dibayar customer 7. Jumlah tagihan tersebut dikirimkan pula dari server ke aplikasi customer, dengan memotong melalui kartu kredit yang telah diinput dan disetujui customer saat mendaftar pertama kali 8. Server UBER akan mengirimkan data ke Server Mastercard/Visa atas pemotongan kartu kredit customer 9. Server Mastercard/Visa akan mengirimkan uang ke rekening UBER di Amerika, sesuai total pemotongan pada kartu kredit customer 10. UBER di Amerika akan mengirimkan uang ke rekening driver taksi UBER setelah sebesar 80% dari total tagihan ke customer.
Dari proses diatas, terlihat bahwa jumlah tagihan yang harus dibayar oleh customer baru diketahui ketika customer sampai dilokasi tujuan kemudian Uber memotongnya melalui kartu kredit (Mastercard/Visa) namun Uber harus mengirim uang ke rekening driver sebesar 80% sehingga uang yang diterima uber yaitu hanya 20% sehingga dapat dikatakan pendapatan diakui ketika Uber menerima yang sebesar 20%
UBER BELUM MEMILIKI BUT DI INDONESIA
Walaupun Uber menerima pendapatan sebesar 20% atas jasa aplikasinya, namun Uber sampai saat ini tidak membayar pajak di Indonesia karena Uber sendiri tidak memiliki BUT di Indonesia Dalam Pasal 2 ayat (4) UU PPh disebutkan bahwa salah satu syarat bagi subjek pajak luar negeri agar dapat dikenai pajak yaitu subjek pajak luar negeri tersebut harus memiliki BUT di Indonesia definisi BUT di Indonesia yang ada pada Pasal 2 ayat (5) UU PPh masih sebatas BUT berupa wujud fisik seperti kantor, pabrik, atau computer service dalam hal usaha yang dijalankan melalui internet Sampai saat ini sejak mulai beroperasinya Uber di Indonesia, Uber tidak memiliki BUT di Indonesia. Jika merujuk pada Pasal 2 ayat (5) UU PPh yang mengharuskan suatu subjek baru bisa dipajaki yaitu ketika subjek tersebut memiliki BUT berwujud fisik di Indonesia namun karena hingga saat ini Uber tidak memiliki BUT di Indonesia maka Uber tidak dapat dikenai pajak, namun Uber bisa dikenai pajak atas penghasilan pasif tertentu seperti atas dividen, bunga, royalty, atau imbalan atas 3|Page
jasa lainnya, sedangkan sulit untuk mengkategorikan penghasilan itu sebagai deviden, bunga, atau royalti karena penumpang membayar tagihan layanan langsung ke rekening Uber menggunakan kartu kredit, yang lalu kemudian akan dibagi kepada pengemudi. Namun saat ini tersebar kantor Uber di berbagai daerah di Indonesia khususnya di wilayah Jakarta, Bandung, dan Bali. Berdasarkan pemaparan dari Tbrights (sebuah perusahaan jasa konsultan pajak dan bisnis di Jakarta) bahwasanya kantor Uber yang tersebar di berbagai daerah tersebut hanyalah sebuar RO atau Representative Office bukan merupakan BUT sebagaimana dijelaskan dalam Pasal 2 ayat (4) dan (5) UU PPh karena hanya dengan memiliki RO pun Uber masih tetap dapat beroperasi. Pada semua Treaty, Representative Office bukanlah PE atau Permanent Established dan Implikasinya adalah NO PE NO TAX sehingga RO tersebut tidak bisa dikenakan pajak sehingga dari sisi Uber tidak bisa dikenakan pajak dari sisi BUT, namun jika seandainya Uber memiliki BUT maka perlakuan pajaknya akan sama dengan PPh Badan BAGAIMANA PEMERINTAH INDONESIA MEMAJAKI UBER?
Uber tidak memiliki perwakilan di Indonesia. Penetapan status BUT saat ini masih proses dan akan dilakukan lewat kerjasama dengan Kementrian Komunikasi dan Informatika (Kominfo).Masih menjadi kendala bagi pemerintah untuk mengenakan pajak kepada perusahaan digital yang berbasis diluar negeri, meski telah berstatus BUT di Indonesia. sebab transaksi antara konsumen Indonesia dilakukan langsung dengan perusahaan di luar negeri.Cara yang harus dilakukan untuk mengatasi kendala tersebut yaitu kementrian keuangan harus mewajibkan mereka untuk bertansaksi melalui perusahaan di Indonesia, tidak langsung ke perusahaan di luar negeri. Dari transaksi itu akan dikenakan pajak penghasilan (PPh) Pasal 26 dan Pajak Pertambahan Nilai (PPN). Pajak PenghasilanPasal 26 adalah PPh yang dikenakan/dipotong atas penghasilan yang bersumber dari Indonesia yang diterima atau diperoleh Wajib Pajak (WP) luar negeri selain bentuk usaha tetap (BUT) di Indonesia. Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 26 adalah penerapan dari azas sumber yang dianut dalam ketentuan Pajak Penghasilan di Indonesia. Berdasarkan azas sumber, penghasilan yang bersumber dari Indonesia yang dinikmati oleh orang atau badan di luar Indonesia, bisa dikenakan pajak di Indonesia. Bentuk pemajakannya adalah dengan sistem witholding tax yang bersifat final yang diatur dalam Pasal 26 Undangundang Pajak Penghasilan 1984. Sekali lagi, hal ini hanya bisa dilakukan jika transaksi dilakukan melewati perusahaan di Indonesia.
Dalam beberapa kasus, Uber bekerja sama baik dengan perusahaan maupun usaha perseorangan penyewaan mobil di Indonesia. jika memang ini yang terjadi, maka perusahaan atau individu yang memiliki penyewaan mobil tersebut dapat dikenai pajak. Untuk yang berbentuk perusahaan dikenakan pajak badan (memperoleh penghasilan dari hasil penyewaan mobil yang digunakan driver Uber) sedangkan jika usaha penyewaan mobil tersebut usaha individu maka dikenakan pajak penghasilan atas kegiatan usaha.
4|Page
SKEMA PERPAJAKAN Terdapat 2 skenario dalam analisis skema perpajakan Uber yaitu : 1. Jika transaksi antara konsumen Indonesia dilakukan langsung dengan perusahaan di luar negeri 2. Jika seandainya Uber bertansaksi melalui perusahaan di Indonesia
DARI SISI UBER
Skenario 1 Karena transaksi antara konsumen Indonesia dilakukan langsung dengan perusahaan di luar negeri, maka masih sulit bagi pemerintah Indonesia untuk memungut pajak atas penghasilan Uber (dalam hal ini penghasilan aktif) namun Pemerintah Indonesia dapat mewajibkan Uber untuk membayar lisensi karena Uber menjalankan roda bisnisnya di Indonesia artinya Uber menggunakan ruang/infrastruktur Indonesia dan mendapatkan penghasilan atas penggunaan infrastruktur tersebut.
Skenario 2 Jika seandainya Uber bertansaksi melalui perusahaan di Indonesia, tidak langsung ke perusahaan di luar negeri. Dari transaksi tersebut akan dikenakan pajak penghasilan (PPh) yaitu PPh Pasal 26 dan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) yang dipungut oleh perusahaan rental mobil baru kemudian disetorkan ke kantor pajak. PPh 26 Pihak Pemotong : Perusahaan rental mobil Skema pembayaran pajak : 1. PPh 26 terutang pada akhir bulan dilakukannya pembayaran atau akhir bulan terutangnya penghasilan 2. Perusahaan rental mobil membuat bukti pemotongan PPh Pasal 26 rangkap 3 : a. Lembar pertama untuk Uber b. Lembar kedua untuk KPP c. Lembar ketiga untuk arsip bagi perusahaan rental mobil 3. Perusahaan rental mobil kemudian menyetorkan PPh 26 ke bank persepsi atau kantor pos dengan menggunakan SPP, Paling lambat tanggal 10 bulan berikutnya 4. Perusahaan rental mobil melaporkan PPh pasal 26 paling lambat tanggal 20 bulan berikutnya Skema Pemungutan :
5|Page
PPN Perusahaan rental mobil wajib memungut PPN atas jasa nya tersebut karena jasa tersebut termasuk JKP yang dapat dikenakan PPN dengan tarif 10%. JKP tersebut berada di dalam daerah pabean bukan merupakan ekspor JKP keluar daerah pabean sehingga tarif pajaknya 10% bukan 0% Pihak Pemungut : Perusahaan rental mobil
Skema Pemungutan :
Dasar Hukum :
UU PPN Nomor 42 Tahun 2009 Pasal 4 ayat (1) huruf c yang menyebutkan PPN dikenakan atas penyerahan JKP di dalam daerah pabean yang dilakukan oleh Pengusaha Pasal 7 ayat (1) yang menyebutkan tarif PPN adalah 10% Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor PER-57/PJ/2009
DARI SISI RENTAL MOBIL
Skenario 1 Jika transaksi antara konsumen Indonesia dilakukan langsung dengan perusahaan di luar negeri, maka perusahaan rental mobil akan dikenakan pajak atas penghasilan yang diterimanya dari posisinya sebagai mitra Uber dan perusahaan rental mobil ini tidak berkewajiban memotong PPh Pasal 26 maupun PPN karena ada uang yang mengalir dari perusahaan rental mobil ke Uber di Amerika Formula pembagian persentase berdasarkan http://bisnisuber.com: Driver 35% Rental (pinjam bendera) 5% Pemilik Kendaraan 60% Jika pemilik rental sekaligus pemilik kendaraan maka penghasilan yang diterima rental mobil yaitu sebesar 65% PPh Badan Ilustrasi : Total keuntungan yang didapat oleh perusahaan rental selama 1 bulan dari Uber Rp80.000.000 (setelah dipotong 20% karena persentase pembagian keuntungan antara Uber dengan perusahaan rental mobil yaitu 20% : 80%) 6|Page
Pengalokasian ke driver : Rp80.000.000 x 35% = Rp28.000.000 sisanya Rp80.000.000x 65% = Rp52.000.000 menjadi keuntungan rental mobil. Jika peredaran usaha tahun sebelumnya kurang dari 4,8 setahun maka perusahaan rental mobil tersebut boleh menggunakan fasilitas 1% yang mulai berlaku efektif juni 2013. Caranya adalah 1% x omzet/bulan (dibayar tiap bulan) dan sifatnya final sehingga di akhir tahun tidak perlu bayar lagi Walaupun menggunakan fasilitas 1%, perusahaan rental mobil tersebut tetap harus melakukan pembukuan Dasarhukum : PPh Pasal 4 ayat (2) yaitu sebesar 1 % Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2013
Skenario 2 Jika seandainya Uber bertansaksi melalui perusahaan di Indonesia, tidak langsung ke perusahaan di luar negeri. Uber harus memungut PPh Pasal 26 sertaPPN dan menyetorkannya ke kas negara. Ilustrasi : persentase pembagian keuntungan antara Uber dengan perusahaan rental mobil yaitu 20% : 80%. Total keuntungan yang di dapat selama 1 bulan dari perusahaan rental mobil sebesar Rp100.000.000. artinya keuntungan Uber 20% x Rp100.000.000 = Rp20.000.000 . Sebelum perusahaan rental mobil mengirimkan keuntungan Uber tersebut terlebih dahulu harus memotong PPh 26. Di Indonesia tarif PPh pasal 26 yaitu 20% sehingga Rp20.000.000 harus dikenakan PPh 26 yaitu Rp20.000.000 x 20% = Rp4000.000. Selain itu penghasilan Uber tersebut juga harus dikenakan PPN atas JKP yaitu Rp20.000.000 x 10% = Rp2000.000 sehingga pajak terutangPPh 26 dan PPN sebesar Rp6000.000 dan keuntungan bersih yang diterima Uber yakni Rp20.000.000 – Rp6000.000 = Rp14.000.000
Selain PPh Pasal 26 dan PPN yang dipungut oleh Perusahaan rental mobil yang nantinya disetor ke kas Negara, Perusahaan rental mobil juga wajib memotong PPh 21 atas gaji karyawan tetapnya (bukan driver Uber, misalnya karyawan operasional perusahaan rental mobil). Misal total PPh 21 yang dipotong Perusahaan rental mobilsebesar5.000.000
Skema pelaporan PPh 21 1. Perusahaan rental mobil memotong PPh Pasal 21 terutang 2. Perusahaan rental mobilmenyetorkan ke bank/kantor pos paling lama tanggal 10 bulan berikutnya 3. Perusahaan rental mobilmelaporkan SPT Masa PPh Pasal 21 paling lama tanggal 20 bulan berikutnya
7|Page
Contoh Perhitungan Pajak Perusahaan Rental Mobil (scenario 2) >4,8 M tarif PPh Badan 12,5% Asumsi : Perusahaan rental menggunakanPPh 25 atasperhitunganPPhBadanterutangnya (tidakmenggunakanfasilitas 1%) No.
Keterangan
Rp
1
Penghasilan Kotor (Setahun)
600.000.000
2
Pengeluaran (Biaya)
300.000.000
3
Penghasilan Kena Pajak (PKP) (1-2)
300.000.000
4
Kredit Pajak PPh 21 (setahun)
5.000.000
5
Kredit Pajak PPh 23 (setahun)
10.000.000
6.
KreditPajak PPN
10.000.000
7
Pajak Penghasilan Badan (12,5%% x (3) )
37.500.000
8
Pajak Penghasilan Terhutang ((7)-(4)-(5)-(6))
12.500.000
DRIVER Jika bekerja pada perusahaan rental mobil, penghasilan driver Uber tersebut seharusnya dikenakan PPh 23 atas penggunaan mobil perusahaan rental dan perusahaan rental mobil wajib memotong nya atas PPh 23 tersebut selain itu jika dalam satu bulan penghasilan driver melebihi PTKP orang pribadi, driver tersebut juga seharusnya membayar PPh 25 atas penghasilannya dari pekerjaan bebas dan karena driver tersebut bukanlah karyawan perusahaan rental maka driver harus menghitung, membayar, dan melaporkan sendiri PPh 25nya. Jika tidak bekerja pada perusahaan rental, maka driver hanya perlu membayar PPh 25 Ilustrasi : Asumsi driver memiliki kendaraan sendiri dan mendapat penghasilan driver dalam 1 tahun mendapat penghasilan sebesar Rp100.000.000 atas profesinya sebagai driver uber. Beban-beban yang boleh dikurangkan sebesar Rp50.000.000 sehingga DPP nya sebesar Rp50.000.000 karena melebihi PTKP maka dikenakan pajak yaitu sebesar Rp50.000.000 x 5% TarifPasal 17 ayat (1) a UU PPhadalah : LapisanPenghasilanKenaPajak SampaidenganRp 50.000.000,di atasRp 50.000.000,- sampaidenganRp 250.000.000,-
TarifPajak 5% 15%
di atasRp 250.000.000,- sampaidenganRp 500.000.000,di atasRp 500.000.000,-
25% 30%
*Jika penghasilan kurangdariPTKP maka tidak dikenakan pajak Skema perpajakan bagi driver Uber apapun bentuknya baik bekerja pada perusahaan rental mobil maupun bekerja sendiri (memiliki kendaraan sendiri) ataupun mendapat penghasilan langsung dari Uber di amerika tetap harus menyetor angsuranPPh 25 atas penghasilannya sebagai driver Uber dengan sistem self assesment 8|Page
REFERENSI http://bisnisuber.com/2015/08/ http://bisnisuber.com/2016/05/09/berapa-pasaran-pembagian-komisi-driver-uber/ http://www.pajak.go.id/content/article/mengenal-penghindaran-pajak-tax-avoidance http://kesehatan.kontan.co.id/news/giliran-grab-dan-uber-diuber-pajak http://forumpajak.org/inovasi-dan-regulasi-pajak-kasus-taksi-uber/ http://news.ddtc.co.id/artikel/6485/analisis-menguber-pajak-taksi-uber/ https://www.cermati.com/artikel/pph-pasal-26-inilah-penjelasan-dan-perhitungannya https://bellalaydrus361.wordpress.com/2015/06/13/pph-pasal-26-beserta-contoh-soal/ https://www.cermati.com/artikel/pph-pasal-23-penjelasan-tarif-dan-perhitungannya http://bisnisuber.com/2016/05/09/berapa-pasaran-pembagian-komisi-driver-uber/
9|Page
ASPEK PERPAJAKAN PT. GOJEK PT. GOJEK merupakan perusahaan penyedia aplikasi ojek online. Perusahaan ini didirikan pada tahun 2010 di Jakarta oleh Nadiem Makarim. Layanan Gojek tersedia di wilayah Jabodetabek, Bali, Bandung, Surabaya, Makassar, Medan, Palembang, Semarang, Yogyakarta, dan Balikpapan. Hingga bulan Januari 2016, aplikasi Gojek sudah diunduh sebanyak hampir 10 juta kali di Google Play pada sistem operasi android. Saat ini juga ada untuk Ios, di Apss Store. Pendapatan PT. GOJEK
Sistem penghasilan PT. GOJEK dan driver nya yaitu sistem bagi hasil 20% : 80% yang artinya 20% untuk PT. GOJEK dan 80% untuk driver sehingga PT. GOJEK hanya menerima bersih 20% nya saja. Namun kenyataannya adalah sampai saat ini PT. GOJEK masih menggelontorkan subsidi untuk customer yang bertujuan agar tarif tetap murah sehingga mungkin saja PT. GOJEK tidak sepenuhnya menerima bagian yang 20% dari customer
Walaupun demikian, selain penghasilan dari customer PT. GOJEK juga mendapat penghasilan dari sumber lain. Diantaranya : 1) Penghasilan atas kerjasama layanan GO-FOOD dengan restaurant atau gerai makanan 2) Penghasilan dari iklan yang dipasang di aplikasi Gojek 3) Penjualan atas perlengkapan driver Penghasilan yang didapat dari sumber tersebut tentu jumlahnya sangat besar mengingat ada ribuan gerai makanan yang telah menjalin kerjasama dengan PT.Gojek dan banyak sekali iklan yang juga bekerjasama dengan PT. GOJEK. Perlengkapan driver yang meliputi handphone, jaket, dan helm juga sudah terjual ribuan.
10 | P a g e
Pengeluaran PT. GOJEK
Pengeluaran untuk driver
Bagi driver selain uang tunai yang ia dapatkan dari customer ia juga mendapat uang secara kredit dari PT. GOJEK sehingga salah satu pengeluaran PT. GOJEK untuk driver nya adalah pembayaran secara kredit ke driver ketika ada ada customer yang menggunakan layanan Gojek PT. GOJEK juga melakukan pembayaran atas bonus bagi driver (ketentuan berlaku) Pengeluaran Atas Biaya-Biaya
PT.GOJEK melakukan pengeluaran atas biaya-biaya terkait dengan usaha nya baik biaya operasional dan biaya promosi. Namun dari kesemua biaya-biaya yang dikeluarkan oleh PT. GOJEK yang boleh dikurangkan saat menghitung PPh Badan hanyalah biaya-biaya untuk mendapatkan, menagih, dan memelihara penghasilan sesuai dengan UU PPh Pasal 6 misalnya biaya gaji untuk karyawan tetapnya Pengeluaran Untuk Pajak
11 | P a g e
PPh 21
Setap karyawan tetap maupun karyawan lepas yang bekerja di kantor Gojek wajib dikenakan PPh 21. Pajak tersebut dipotong oleh PT. GOJEK untuk kemudian disetor ke kas Negara Pihak pemotong : PT. GOJEK Skema pelaporan :
1. PT. Gojek memotong PPh Pasal 21 terutang 2. PT. GOJEK menyetorkan ke bank/kantor pos paling lama tanggal 10 bulan berikutnya
3. PT. GOJEK melaporkan SPT Masa PPh Pasal 21 paling lama tanggal 20 bulan berikutnya
Dasar Hukum : PMK Nomor 184/PMK.03/2007 PMK-254/PMK.03/2008 Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor PER-57/PJ/2009
PPh 23 1. Penghasilan Driver Penghasilan dari driver yang sebesar 80% seharusnya dikenakan PPh 23 dengan tarif 2% dari jumlah bruto atas jasa perantara melalui aplikasi oleh PT.GOJEK. Definisi "jasa perantara" menurut sumber ortax adalah adalah jasa yang diberikan oleh orang pribadi/badan yang bertindak sebagai perantara dalam perikatan perjanjian di bidang tertentu, dengan mendapat imbalan balas jasa atau pembagian keuntungan dan bertindak atas perintah atau atas nama orangorang yang tidak ada ikatan kerja tetap dengan dirinya, selain jasa yang telah dipotong PPh Pasal 21. Dari definisi tersebut jasa yang diberikan pihak PT. GOJEK dapat dikategorikan sebagai jasa perantara sehingga penghasilan yang diterima driver atas jasa tersebut dapat dikenakan PPh 23
Pihak pemotong : PT. GOJEK Skema pembayaran dan pelaporan : 1. PT. Gojek memotong PPh Pasal 23 terutang 2. PT. GOJEK menyetor melalui Bank Persepsi (ATM, Teller Bank, fitur bayar pajak online. Dll ) yang disetujui Kementrian Keuangan paling tanggal 10 bulan berikutnya 3. PT. GOJEK melaporkan SPT Masa PPh Pasal 23 paling lama tanggal 20 bulan berikutnya
12 | P a g e
Dasar hukum : Peraturan Menteri Keuangan No. 141/PMK.03/2015 PPh 23 ayat (7) huruf l yakni jasa selain jasa yang telah dipotong PPh 21 yaitu jasa perantara. PT. GOJEK merupakan perantara antara customer dengan driver melalui aplikasi Gojek sehingga wajib dopotong PPh 23 atas penghasilan driver dengan tarif 2% dari DPP Jumlah Bruto tidak termasuk PPN
2. Jasa Informasi/Iklan Salah satu layanan yang terdapat dalam aplikasi Gojek yakni GO-FOOD. Dalam hal ini restaurantatau gerai makanan bekerja sama secara resmi dengan Gojek sehingga ketika customer menggunakan aplikasi GO-FOOD ia bisa mendapatkan informasi mengenai restaurant atau gerai makanantersebut. Berdasarkan sumber dari go-food.co.id, restaurant atau gerai makanan yang bekerjasama dengan PT. GOJEK harus setuju dengan adanya Revenue-Sharing sehingga PT. GOJEK mendapat penghasilan dari kerjasama tersebut. Selain itu, PT. GOJEK juga menerima penghasilan dari iklan yang bekerjasama dengan PT. GOJEK. Baik penghasilan atas kerjasama GO-FOOD maupun iklan, penghasilan tersebut terutang PPh 23 dengan objek pajak nya jasa informasi/ iklan dengan tarif 2%
Pihak Pemotong : PT. GOJEK Skema pembayaran dan pelaporan : sama dengan PPh 23 atas penghasilan driver yang telah dijabarkan sebelumnya Dasar Hukum : Peraturan Menteri Keuangan No. 244/PMK.03/2008 PPh 23 angka 7 huruf x yang menyebutkan jasa penyedia tempat dan/atau waktu dalam media masa, media luar ruang atau media lain untuk penyampaian informasi dikenakan tarif 2% dari DPP Jumlah Bruto tidak termasuk PPN PMK 141/PMK.03/2015
PPN 1. Penjualan atas perlengkapan driver Menurut pemaparan langsung dari driver Gojek yang saya wawancarai, saat pertama kali bergabung dengan PT. GOJEK, driver diwajibkan membeli perlengkapan Gojek meliputi Handphoneseharga Rp800.000 dicicil selama 4 bulan, jaket seharga Rp100.000 dicicil selama 1 bulan dan Helm seharga Rp100.000 dicicil selama 1 bulan sehingga total yang dibayarkan driver atas pembelian tersebut seharga Rp1.000.000. walaupun dibayar dengan cara mencicil namun semua perlengkapan tersebut diserahkan diawal. Karena PT.
13 | P a g e
GOJEK merupakan PKP dan perlengkapan tersebut merupakan BKP maka atas penyerahan perlengkapan tersebut wajib dipungut PPN dengan tarif 10%
Pihak Pemungut : PT. GOJEK Skema pemungutan PPN
Dasar Hukum : UU PPN Nomor 42 Tahun 2009 Pasal 4 ayat (1) huruf a yang menyebutkan PPN dikenakan atas penyerahan BKP di dalam daerah pabean yang dilakukan oleh Pengusaha Pasal 7 ayat (1) yang menyebutkan tarif PPN adalah 10%
2. Jasa Perantara Selain PPh 23 yang dikenakan atas jasa perantara dari PT. GOJEK ke driver, PT. GOJEK juga wajib memungut PPN atas jasa nya tersebut karena jasa tersebut termasuk JKP yang dapat dikenakan PPN dengan tarif 10%
Pihak Pemungut : PT. GOJEK Skema Pemungutan
Dasar Hukum : UU PPN Nomor 42 Tahun 2009 Pasal 4 ayat (1) huruf cyang menyebutkan PPN dikenakan atas penyerahan JKP di dalam daerah pabean yang dilakukan oleh Pengusaha Pasal 7 ayat (1) yang menyebutkan tarif PPN adalah 10% Pasal 1 angka 21 UU PPN
3. Iklan/Jasa Informasi Periklanan adalah jenis jasa yang tidak termasuk dalam negative list (jenis jasa yang tidak dikenai PPN). Dengan demikian jasa periklanan merupakan 14 | P a g e
Jasa Kena Pajak (JKP) sehingga jasa pemasangan Iklan maupun Jasa informasi yang bekerja sama dengan PT. GOJEK wajib wajib dipungut PPN . DPP yang berlaku pada umumnya, yaitu nilai penggantian
Pihak Pemungut : PT. GOJEK Skema Pemungutan
Dasar Hukum : UU PPN Nomor 42 Tahun 2009 Pasal 4 ayat (1) huruf c yang menyebutkan PPN dikenakan atas penyerahan JKP di dalam daerah pabean yang dilakukan oleh Pengusaha Pasal 7 ayat (1) yang menyebutkan tarif PPN adalah 10%
Ilustrasi Perhitungan Pajak PT. GOJEK > 50 M tarif PPh Badan 25% No.
Keterangan
Rp
1
Penghasilan Kotor
60.000.000.000
2
Pengeluaran (Biaya)
30.000.000.000
3
Penghasilan Kena Pajak (PKP) (1-2)
30.000.000.000
4
Kredit Pajak PPh 21
1.000.000.000
5
Kredit Pajak PPh 23
2.000.000.000
6.
Kredit PPN
2.000.000.000
7.
Pajak Penghasilan Badan (25% x (3))
7.500.000.000
8.
Pajak Penghasilan Terhutang ((7)-(4)-(5)-(6))
2.500.000.000
Dasar hukum Pasal 17 dan Pasal 31E UU No. 36 Tahun 2008 tentang Pajak Penghasilan
15 | P a g e
Lampiran Draft Wawancara Dengan Driver Go-Jek Q : Sudah berapa lama Bapak menjadi driver Gojek? A : Kurang lebih 2 tahun, gabung dengan Gojek sejak pertengahan tahun 2014 Q : Untuk atribut bagi driver gratis atau bayar? Seperti jaket dan helm Gojek A : Bayar tapi boleh dicicil, Handphone harganya 800 ribu dicicil 4 bulan, Jaket dan Helm Gojek maing-masing 100 ribu dicicil selama 1 bulan Q : Untuk atribut tersebut dikenakan PPN atau tidak? A : Kurang tahu mengenai hal itu Q : Bagaimana Bapak menerima penghasilan sebagai driver Gojek? A : Tunai dari customer ditambah kredit dari PT. GOJEK itu sendiri. Sistem nya bagi hasil saya 80% sedangkan PT. GOJEK 80% tapi yang saya tahu PT. GOJEK juga kasih subsidi ke customer makanya para customer bisa pakai layanan Gojek dengan tarif yang murah. Driver Gojek juga bisa dapat bonus jika dalam 1 hari mendapat 5 customer , bonusnya 50 ribu dalam 1 hari Q : Berapa penghasilan Bapak sebagai driver Gojek ? A : Kurang lebih penghasilan kotor dalam 1 bulan 2,5 juta. Saya driver Gojek Cuma sampingan aja, pekerjaan utama saya sebagai karyawan di salah satu perusahaan swasta di Jakarta sebagai teknisi. Saya nyambi jadi driver Gojek sebelum berangkat ke tempat kerja dan setelah pulang kerja Q : apakah Bapak bayar pajak atas penghasilan yang Bapak terima sebagai driver Gojek? A : Sejauh ini tidak pernah Q : Kalo dari PT. GOJEK sendiri memotong penghasilan Bapak atau tidak ? A : Kalau itu saya juga kurang tahu. Intinya saya cuma terima bersih sekian ribu yang masuk ke rekening Gojek saya
16 | P a g e
REFERENSI
http://www.putra-putri-indonesia.com/perhitungan-pajak-penghasilan.html https://nasikhudinisme.com/2015/05/30/memahami-aspek-pajak-pada-usaha-jasapemesanan-ojek-secara-online/ http://pitunews.com/aparat-hukum-layak-usut-wajib-pajak-grab-gojek-dan-uber/ www.go-food.co.id/join
17 | P a g e
