BENTUK-BENTUK PERLAWANAN PAJAK YANG TERJADI DI INDONESIA
Oleh : Didi Setiaji (5160111010) Dila Rahima Putri (5160111047) Latifah Ayu Adharani (5160111133)
S1 Akuntansi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Teknologi Yogyakarta
Bentuk-bentuk perlawanan pajak yang terjadi di Indonesia
1. Pengertian perlawanan pajak Maraknya kasus kejahatan yang terjadi dalam perpajakan di Indonesia, tentu saja sedikit banyak akan mempengaruhi perilaku masyarakat dalam membayar pajak. Misalnya saja adanya mafia pajak, kasus korupsi yang dilakukan oleh aparatur pajak, penggelapan pajak yang dilakukan oleh sejumlah perusahaan,dll. Kondisi seperti ini, memunculkan pemikiran-pemikiran negatif masyarakat untuk menghindari pajak. Perlawanan Pajak adalah hambatan-hambatan dalam pemungutan pajak baik yang disebabkan oleh kondisi negara dan rakyatnya maupun disebabkan oleh usaha-usaha wajib pajak yang disadari ataupun tidak disadari mempersulit pemasukan pajak sebagai sumber penerimaan negara. Walaupun pajak tidak bisa dipungut tanpa adanya persetujuan dari rakyat, pemerintah selalu berusaha untuk memberikan penerangan dan penyuluhan agar rakyat mempunyai kesadaran akan kewajibannya membayar pajak. 2. Jenis-jenis perlawanan pajak Ada dua jenis penghidaran atau perlawanan pajak yang dilakukan oleh sebagian masyarakat, antara lain : a) Perlawanan pajak pasif Perlawanan Pasif : berupa hambatan yang mempersulit pemungutan pajak dan mempunyai hubungan erat dengan struktur ekonomi suatu negara, dengan perkembangan tingkat pendidikan dan moral penduduk dan dengan teknik pemajakan itu sendiri. Pada umumnya masyarakat tidak melakukan suatu upaya yang sistematis dalam rangka menghambat penerimaan negara, tetapi lebih dikarenakan oleh kebiasaan yang berlaku dalam masyarakat tersebut, hal ini biasanya disebabkan karena : 1) Perkembangan intelektual dan moral masyarakat 2) Sistem perpajakan yang mungkin sulit dipahami masyarakat 3) Sistem kontrol tidak dapat dilakukan atau dilaksanakan dengan baik
2
b) Perlawanan pajak aktif Secara nyata terlihat pada semua usaha dan perbuatan yang secara nyata ditujukan kepada pemerintah (fiskus) dengan tujuan untuk mengindari pajak. Diantaranya dapat dibedakan cara-caranya sebagai berikut : 1) Penghindaran Diri dari Pajak ( tax avoidance ) : Dilakukan dengan cara tidak melakukan perbuatan yang memberi alasan untuk dikenakan pajak. Penghindaran yang dilakukan WP masih dalam kerangka peraturan perpajakan. Misalnya menyimpan uang dalam bentuk reksadana supaya dibebaskan dari pengenaan pajak. 2) Pengelakan Diri dari Pajak ( tax evasion ) : Dilakukan dengan cara melanggar undang-undang dengan maksud melepaskan diri dari pajak atau mengurangi dasar pengenaannya. Misalnya WP memanipulasi pajak dengan melakukan pembukuan ganda. 3) Melalailan Pajak : Dilakukan dengan cara menolak membayar pajak yang telah ditetapkan dan menolak memenuhi formalitasnya yang harus dipenuhi. Misalnya menghalangi tindakan penyitaan dengan menyembunyikan barangbarang yang akan disita. Selain karena alasan di atas, masih banyak factor yang mempengaruhi tindakan masyarakat untuk tidak melaksanakan kewajibannya sebagai wajib pajak, antara lain : 1. Pajak dianggap sebagai beban hidup Masyarakat menilai jika pajak itu sebagai pengurang kekayaan mereka, padahal jika pajak dihitung dengan benar belum tentu mereka akan dikenai pajak menurut penghasilannya. Peraturan mengenai pemungutan pajak di Indonesia sudah cukup adil (besar kecilnya pajak dtitentukan oleh penghasilan yang diterima ) karena sudah sesuai dengan asas pemungutan pajak yang dicetuskan oleh Adam Smith. 2. Tidak percayanya masyarakat kepada pemerintah Masyarakat tidak yakin bahwa pemrintah mampu mengelola kumpulan uang pajak dengan baik. Hal ini dikarenakan tidak pernah diterbitkannya Laporan keuangan Penerimaan dan Pengeluaran pajak Negara.
3
3. Petugas pajak yang tidak bertanggung jawab Hal ini dilihat dari maraknya kasus korupsi yang dilakukan oleh oknum pegawai pajak yang jumlahnya tidak sedikit. Salah satunya adalah korupsi yang dilakukan oleh Gayus Tambunan. 4. Petugas pajak yang mudah disuap Adanya kompromi dan kerja sama antara petugas pajak dan wajib pajak dengan imbalan tertentu. Padahal gaji atau upah para pegawai pajak sudah cukup tinggi dibandingkan dengan departemen-departemen lainnya. 5. Tidak ada jaminan jika pajak digunakan sebagaimana mestinya Masyarakat tidak mendapat jaminan yang pasti terhadap pengelolaan uang yang telah disetorkannya sebagai pajak. 6. Sanksi yang diberikan bagi para pelanggar pajak kurang tegas Proses dalam pengusutan para oknum pajak terlalu berbelit-belit jadi terkesan lambat. Hal ini memacu kemarahan publik dan masyarakat menjadi berpikiran negatif terhadap para aparatur Negara yang menangani kasus korupsi tersebut. 7. Kurang pemahaman akan pentingnya pajak bagi kesejahteraan rakyat banyak Banyak masyarakat yang ingin menghindari pajak dikarenakan mereka tidak mendapatkan balas jasa secara langsung. Mereka berpikir bahwa membayar pajak adalah hal yang sia-sia. Padahal pajak yang dikumpulkan akan dimanfaatkan untuk kesejahteraan masyarakat karena pada dasarnya pajak merupakan sumber penerimaan Negara yang paling utama. 8. Kurangnya kesadaran masyarakat dalam meng-update peraturan perpajakan yang terbaru Peraturan pajak yang dibuat oleh pemerintah sifatnya fleksible. Peraturan pajak akan berubah-ubah sesuai dengan kondosi yang terjadi. Hal ini dapat mengakibatkan adanya salah perhitungan pajak yang dilakukan oleh wajib pajak yang tidak mengetahui adanya perubahan peraturan.
4
9. Lemahnya pengawasan dari pemerintah Pengawasan pemerintah masih sangat lemah. Hal ini bisa dilihat dari maraknya kasus penggelapan pajak yang terjadi. Selain itu. Masih banyak wajib pajak yang tidak membayar pajak tetapi tidak diberikan sanksi. Hal ini memunculkan rasa iri dan ketidakrelaan wajib pajak yang lainnya dalam membayar pajak. 3. Upaya pemerintah untuk mengatasi perlawanan pajak Banyak hal yang sudah diupayakan pemerintah untuk membuat pajak yang terkumpul sesuai dengan target, misalnya : 1. Mengadakan penyuluhan dan seminar perpajakan Apabila ada peraturan terbaru tentang pajak, Dirjen pajak akan mensisialisasikan melalui penyuluhan atau seminar yang ditujukan kepada wajib pajak pribadi maupun badan. 2. Kemudahan dalam pembayaran pajak Kita bisa membayar pajak melaui bank-bank yang sudah ditunjuk oleh pemerintah dan kantor pos karena pembayaran pajak sudah online sifatnya. 3. Adanya pendistribusian tata cara dan blangko untuk pelaporan pajak Hal ini akan meminimalisir kesalahan dalam menghitung dan melaporkan pajak. 4. Kemudahan dalam pengisian SPT Masa maupun Tahunan Pengisian SPT sudah komputerisasi dan program tersebut bisa didapatkan secara gratis di Kantor Pelayanan Pajak dan bisa di download melalui website Dirjen pajak yaitu http://pajak.go.id. Dalam program tersebut juga telah disediakan tata cara penggunaanya dengan bahasa yang mudah dimengerti. 5. Pemberian Intesif pajak Pemberian intensif pajak dilakukan dengan dua cara yaitu dengan memberikan Tax Holiday (Pembebasan pajak) dan Tax Allowance (Keringanan Pajak). Untuk mendapatkan fasilitas-fasilitas tersebut harus memenuhi syarat yang telah ditentukan.
5
Kesimpulan Perlawanan Pajak adalah hambatan-hambatan dalam pemungutan pajak baik yang disebabkan oleh kondisi negara dan rakyatnya maupun disebabkan oleh usaha-usaha wajib pajak yang disadari ataupun tidak disadari mempersulit pemasukan pajak sebagai sumber penerimaan negara. Pada dasarnya wajib pajak akan memandang pajak sebagai beban, dan sudah menjadi kodrat manusia untuk selalu mengurangi beban seminimal mungkin. Pada prinsipnya ada dua jenis perlawanan terhadap pajak, yaitu perlawanan pajakpasif dan perlwanan pajak aktif. Keadaan ini harus dipahami benar oleh fiskus dalam melaksanakan tugasnya untuk membimbing, mengarahkan, membina dan mengawasi wajib pajak dalam memenuhi kewajiban perpajakannya. Upaya-upaya dalam menghindari perlawanan pajak oleh beberapa wajib pajak telah dilakukan oleh pemerintah dengan semaksimal mungkin, hasilnya pun cukup memuaskan. Dengan berbagai upaya dari pemerintah tersebut maka bisa diharapkan bahwa pajak di Indonesia akan berjalan lancar baik dari tata cara dan juga hasil yang didapatkan.
Saran Beberapa upaya yang dilakukan pemerintah sudah cukuplah baik dalam hal mengurangi wajib pajak yang berusaha menghindari pajak. Namun tidak sampai disitu saja, pemerintah diharapkan juga memperhatikan sistematika dan tata cara dalam pemungutan pajak agar lebih memudahkan wajib pajak dalam melakukan kewajiban perpajakannya. Selain hal diatas, pemerintah juga diharapkan untuk memperhatikan sanksi yang akan diberikan kepada wajib pajak yang tidak patuh, kepada petugas perpajakan yang melakukan pelanggaran agar masyarakat bisa lebih mempercayai perpajakan di Indonesia. Apabila semua system perpajakan dilakukan dengan baik dan rapi, itu akan mendorong masyarkat untuk lebih segan dengan perpajakan yang berlaku dan juga akan melaksanakan kewajiban perpajakan.
6
Pustaka Online http://ndeso-go-blog.blogspot.co.id/2012/03/perlawanan-pemungutan-pajak.html.
Diakses
pada tanggal 27 September 2017. http://ourakuntansi2.blogspot.co.id/2016/05/perlawanan-terhadap-pajak.html. Diakses pada tanggal 27 September 2017. https://fajarsumiratmuhrip.wordpress.com/2011/12/05/pengantar-perpajakan/. Diakses pada tanggal 27 September 2017. http://emilianovitasari.blogspot.co.id/2011/04/faktor-faktor-yang-mempengaruhitingkah.html. Diakses pada tanggal 27 September 2017. http://padyangantaxcenter.blogspot.co.id/2013/06/upaya-mengatasi-hambatan-ataukendala.html#.Wcxc4DWYTIU. Diakses pada tanggal 27 September 2017.
7
