WORKSHOP : PENYUSUNAN CETAK CETAK BIRU E-GOVERNMENT - WARTA ARTA EKONOMI-
Blueprint Aplikasi e-Government Pemerintah Daerah Oleh: DR. H. Moedjion M oedjiono, o, MSc. Deputi Telematika Jakarta, 31 Mei 2005
Departemen Komunikasi dan Informatika Republik Indonesia
Pola Pikir
:
Pembangunan
Telematika di Indonesia
Batasan Instrumen : Inpres Inpres 3/2003 3/2003 ± e-Gov e-Gov Keppre Keppres s 9/2003 9/2003 ± TKTI TKTI Inpres 5/2003 5/2003 ± Jak Ekon Menj/Ses Menj/Ses IMF IMF Inpres 5/2004 ± Percep Berantas Berantas Korupsi Korupsi Peraturan Perundangan Perundangan bid TIK lainnya Proses Transformasi : e-Goverment Kondisi saat ini : Infrastr jar telkom, Penetrasi komp/internet, Peraturan Per-UU, SDM/Leadership, Organ/Sist Manaj/Prosker, Dana/Anggaran, Strategi
Subject : Eksek, Legis, Yudik, Swasta, LSM, Publik Object : Infrastr tek/nontek, Eksek, Le gis, Yudik, Swasta, LSM, Publik Metoda : Litbang/konsul/studi banding (Roadmap to e-Gov), Strat/Jak impl kompr user oriented/prioritas/bumi, Regulasi/UU ITE-Tipiti, Panduan/Stand, Sosialisasi, Diklat, Leadership, Organ/Prosker/Manaj Modern, Dana/Anggaran Bang infrastr/har berlanjut
Tujuan : Good-Governance e-Goverment yg jamin Sist Layanan Publik dan ciptakan Sist Pemr yg demokratis, transparan, bersih, adil, akuntabel, bertangg jwb, responsif, efektif, efektif, efisien efisi en
Pengaruh Lingkungan : Tuntutan layanan publik, Kemajuan tekno kominfo, Ancaman digital divide, Peningkatan daya saing, Prinsip/Renc Aksi WSIS Umpan balik utk penyempurnaan langkah proses transformasi 2
Pola Pikir
:
Pembangunan
Telematika di Indonesia
Batasan Instrumen : Inpres Inpres 3/2003 3/2003 ± e-Gov e-Gov Keppre Keppres s 9/2003 9/2003 ± TKTI TKTI Inpres 5/2003 5/2003 ± Jak Ekon Menj/Ses Menj/Ses IMF IMF Inpres 5/2004 ± Percep Berantas Berantas Korupsi Korupsi Peraturan Perundangan Perundangan bid TIK lainnya Proses Transformasi : e-Goverment Kondisi saat ini : Infrastr jar telkom, Penetrasi komp/internet, Peraturan Per-UU, SDM/Leadership, Organ/Sist Manaj/Prosker, Dana/Anggaran, Strategi
Subject : Eksek, Legis, Yudik, Swasta, LSM, Publik Object : Infrastr tek/nontek, Eksek, Le gis, Yudik, Swasta, LSM, Publik Metoda : Litbang/konsul/studi banding (Roadmap to e-Gov), Strat/Jak impl kompr user oriented/prioritas/bumi, Regulasi/UU ITE-Tipiti, Panduan/Stand, Sosialisasi, Diklat, Leadership, Organ/Prosker/Manaj Modern, Dana/Anggaran Bang infrastr/har berlanjut
Tujuan : Good-Governance e-Goverment yg jamin Sist Layanan Publik dan ciptakan Sist Pemr yg demokratis, transparan, bersih, adil, akuntabel, bertangg jwb, responsif, efektif, efektif, efisien efisi en
Pengaruh Lingkungan : Tuntutan layanan publik, Kemajuan tekno kominfo, Ancaman digital divide, Peningkatan daya saing, Prinsip/Renc Aksi WSIS Umpan balik utk penyempurnaan langkah proses transformasi 2
Indonesias Roadmap to e-Government e-Government Near Term
Medium Term
Phase 1
Phase 2
Phase 3
PREPARATION
PRESENCE
ACTION
Long Term
Phase 4 PARTICIPATION
Phase 5 TRANSFORMATION
GOL GOL pilot pilot proj projects ects and Educ Educat atio ion n Awaren Awareness ess Buildin Building g Rationa Rationaliz lize e GOL GOL for Government of Indonesia e-Legi e-Legisla slatio tion n (Cy (Cyber ber Laws)
Readine Readiness ss Assess Assessmen ments/ ts/ Diagnostics Taskf askfor orce ces s Stakeho Stakeholde lderr Suppor Supportt (Top (Top Down)
service offerings selection ICT Infrast Infrastruct ructure ure Development Define Define stan standar dards, ds, GOL GOL processes
GOL GOL Nationa Nationall Action Action Plan Plan
Change Change Manage Managemen mentt
Website Website develo developme pment nt
E-Le E-Lead ader ersh ship ip GOL GOL Budget Budget Alloc Allocati ations ons
G2B and G2C inte interac raction tion G2G G2G partn partner ersh ship ips s Busines Business s Transa Transactio ctions ns
Applyi Applying ng GOL GOL Best Best Practices Perf Perfor orma manc nce e
Change Changed d Relati Relations onship hips s
Measurement/
(G2C, G2B, G2G, G2E)
Accountability
Co-ord Co-ordina inatio tion n of eGovernment Activities
New GOL Proces Processes ses and Service Offerings GOL GOL Polic Policy y Review Review
and Management
FY 2003
Beyond
Source : Final Report, Technical Assi stance to Facilitate Facil itate the Deployment of Government Online in Indonesia. IIDP, 22 March 2002 2002
3
Strategi Pengembangan e-Government (Inpres No 3 th 2003)
Pengembangan sistem pelayanan yang handal dan terpercaya serta terjangkau masyarakat luas
Penataan sistem manajemen dan proses kerja pemerintah Pusat dan Daerah secara holistik
Pemanfaatan teknologi informasi secara optimal
Peningkatan peran serta dunia usaha dan pengembangan industri telekomunikasi dan teknologi informasi
Pengembangan SDM di pemerintahan dan peningkatan eliteracy masyarakat
Pelaksanaan pengembangan secara sistematik melalui tahapan yang realistik dan terukur
4
Panduan Pengembangan e-Government
5 panduan 2003 :
Panduan Pembangunan Infrastruktur Portal Pemerintah
Panduan Manajemen Sistem Dokumen Elektronik Pemerintah
Panduan Penyusunan Rencana Pengembangan e-Gov Lembaga
Pedoman Penyelenggaraan Diklat ICT dlm Menunjang e-Gov
Pedoman ttg Penyelenggaraan Situs Web Pemerintah Daerah
6
panduan 2004 :
5
Standar Mutu dan Jangkauan Pelayanan serta Pengembangan Apl (eServices) Kebijakan ttg Kelembagaan, Otorisasi, Info dan Keikutsertaan Swasta dlm Penyelenggaraan e-Gov Kebijakan Pengembangan Kepemerintahan yg Baik dan Manajemen Perubahan
Panduan ttg Pelaksanaan Proyek dan Penganggaran e-Gov
Standar Kompetensi Pengelola e-Gov
Blue-Print Aplikasi e-Gov Pemerintah Pusat dan Daerah
Dasar Pemikiran
Inpres 3/2003 mengamanatkan Pemerintah Daerah untuk berpartisipasi membangun e-Government
UU 32/2004 Pemerintah Daerah mempunyai kewenangan mengatur Pemerintahannya sendiri, termasuk merencanakan program pembangunan daerah
Belum ada panduan lengkap bagi Pemerintah Daerah dalam mengembangkan aplikasi e-Government sesuai dengan kebijakan Pemerintah Pusat untuk waktu yang cukup panjang
Perlu disusun Blueprint Pengembangan Aplikasi eGovernment Pemerintah Daerah
6
Tujuan Blueprint
7
Penyeragaman perencanaan pengembangan sistem aplikasi yang bersifat mandatory
Standarisasi fungsi sistem aplikasi e-Government
Memberikan landasan berpikir bagi pengembangan sistem aplikasi e-Government yang komprehensif, efisien dan efektif
Prinsip Desain Blueprint
Flexibility
Dapat disesuaikan dengan Visi, Misi, Rencana Strategis, dan Peraturan Daerah yang berlaku, yang akan mempengaruhi kebijakan, rencana dan penerapan program pengembangan e-Government di daerah.
Standardization
8
Memberikan panduan yang konsisten tapi dapat dimodifikasi sesuai dengan kebutuhan dan kebijakan pemerintah daerah yang spesifik.
Mengedepankan deskripsi aplikasi e-Government yang bersifat umum dan tipikal, disertai dengan spesifikasi umum dan generik, sehingga dalam batas tertentu terdapat standarisasi secara nasional. Menjadikan peraturan pemerintah yang berlaku secara nasional sebagai panduan dalam mendeskripsikan fungsi-fungsi kepemerintahan yang menjadi dasar desain aplikasi.
K arakteristik Blueprint
9
Tidak tergantung struktur organisasi di lingkungan Pemerintah Daerah.
Relatif tidak rentan terhadap perubahan-perubahan kebijakan pemerintah, khususnya Peraturan Daerah.
Memberikan kebebasan kepada pemerintah daerah dalam mengadaptasi dan menterjemahkan Blueprint dengan tetap menjaga konsistensi dengan kebijakan nasional.
Sistem Penyelenggaraan Pemerintah Daerah PEMERINTAH PUSAT
P
Pelaporan & Pertanggungjawaban
R
E
S
I
Desentralisasi
D
E
N
Dekonsentrasi
Tugas Pembantuan
PEMERINTAH DAERAH
DPRD
GUBERNUR
Perangkat Daerah DPRD
BUPATI / WALIKOTA
Perangkat Daerah
10
Instansi Vertikal
Unsur Penyelenggara Pemerintahan Daerah
Kepala Daerah (Gubernur, Bupati, atau Walikota)
Fungsi: Kepala Pemerintah Daerah
Tugas dibantu oleh Wakil Kepala Daerah
Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD)
Perangkat Daerah.
11
Fungsi: legislasi, anggaran, pengawasan
Fungsi: pendukung tugas dan pelaksana urusan daerah Terdiri atas SekDa, SekWan, Dinas Daerah dan Lembaga Teknis Daerah, Kecamatan dan Kelurahan
Skema Hubungan Inter Pemerintahan
Pemerintah Pusat
Pemerintah Daerah
Wewenang Keuangan Pelayanan Umum Pemanfaatan Sumber Daya Alam Pemanfaatan Sumber Daya Lainnya 12
Urusan Pemerintah: Politik luar negeri Pertahanan Keamanan Yustisi Moneter dan fiskal nasional Agama
Urusan Wajib Pemerintah Daerah Propinsi
Perencanaan dan pengendalian pembangunan
Perencanaan dan pengendalian pembangunan
Perencanaan, pemanfaatan, dan pengawasan tata ruang
Penyelenggaraan ketertiban umum dan ketentraman masyarakat
Perencanaan, pemanfaatan, dan pengawasan tata ruang
Penyediaan sarana dan prasarana umum
Penyelenggaraan ketertiban umum dan ketentraman masyarakat
Penyediaan sarana dan prasarana umum
Penanganan bidang kesehatan
Penyelenggaraan pendidikan
Penanggulangan masalah sosial
Pelayanan bidang ketenagakerjaan
Fasilitasi pengembangan koperasi, usaha kecil dan menengah
Penanganan bidang kesehatan
Penyelenggaraan pendidikan dan alokasi sumber daya manusia potensial
13
Kabupaten/Kota
Penanggulangan masalah sosial lintas kabupaten/kota
Pelayanan bidang ketenagakerjaan lintas kabupaten/kota
Fasilitasi pengembangan koperasi, usaha kecil, dan menengah termasuk lintas kabupaten/kota
Urusan Wajib Pemerintah Daerah« ( cont·d) Propinsi
Pengendalian lingkungan hidup
Pengendalian lingkungan hidup
Pelayanan pertanahan termasuk lintas kabupaten/kota
Pelayanan pertanahan
Pelayanan kependudukan, dan catatan sipil
Pelayanan administrasi umum pemerintahan
Pelayanan administrasi penanaman modal
Penyelenggaraan pelayanan dasar lainnya
Urusan wajib lainnya yang diamanatkan oleh peraturan perundang-undangan
14
Kabupaten/Kota
Pelayanan kependudukan, dan catatan sipil Pelayanan administrasi umum pemerintahan Pelayanan administrasi penanaman modal termasuk lintas kabupaten/kota
Penyelenggaraan pelayanan dasar lainnya yang belum dapat dilaksanakan oleh kabupaten/kota
Urusan wajib lainnya yang diamanatkan oleh peraturan perundang-undangan.
Hak dan K ewajiban Pemerintah Daerah Hak
Mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahannya
Memilih pimpinan daerah
Mengelola aparatur daerah
Mengelola kekayaan daerah
Memungut pajak daerah dan retribusi daerah
Mendapatkan bagi hasil dari pengelolaan sumber daya alam dan sumber daya lainnya yang berada di daerah
15
Mendapatkan sumber-sumber pendapatan lain yang sah Mendapatkan hak lainnya yang diatur dalam peraturan perundangundangan.
Kewajiban
Melindungi masyarakat, menjaga persatuan, kesatuan dan kerukunan nasional, serta keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia
Meningkatkan kualitas kehidupan masyarakat
Mengembangkan kehidupan demokrasi
Mewujudkan keadilan dan pemerataan
Meningkatkan pelayanan dasar pendidikan
Menyediakan fasilitas pelayanan kesehatan
Hak dan K ewajiban Pemerintah Daerah« (cont·d) Hak
16
Kewajiban
Menyediakan fasilitas sosial dan fasilitas umum yang layak
Mengembangkan sistem jaminan sosial
Menyusun perencanaan dan tata ruang daerah
Mengembangkan sumber daya produktif di daerah
Melestarikan lingkungan hidup
Mengelola administrasi kependudukan
Melestarikan nilai sosial budaya
Membentuk dan menerapkan peraturan perundang-undangan sesuai dengan kewenangannya
Kewajiban lain yang diatur dalam peraturan perundang-undangan
K ewenangan Pemerintah Daerah Lainnya . . .
17
Perencanaan dan Pengendalian Pembangunan
Penetapan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah
Manajemen Pegawai Negeri Sipil (PNS)
Pengelolaan Keuangan Daerah
Pengelolaan pendapatan, belanja dan pembiayaan
Pengelolaan surplus dan defisit APBD
Pemberian insentif dan kemudahan investasi
Pengelolaan perusahaan daerah
Pengelolaan Barang Daerah
Organisasi Pemerintah Daerah Propinsi Kepala Daerah DPRD
Wakil Kepala Daerah
Sekretaris Daerah
Sekretaris Dewan
(SEKDA)
(SEKWAN)
Asisten SEKDA
Bagian
Dinas Daerah
Kabupaten/Kota
Lembaga Teknis
Perusahaan
Daerah
Daerah
Tipikal Susunan Organisasi Pemerintah Daerah Propinsi
18
Organisasi Pemerintah Daerah K ab / K ota Kepala Daerah DPRD
Wakil Kepala Daerah
Sekretaris Daerah
Sekretaris Dewan
(SEKDA)
(SEKWAN)
Asisten SEKDA
Bagian
Dinas
Kecamatan
Daerah
Lembaga Teknis
Perusahaan
Daerah
Daerah
Kelurahan
Tipikal Susunan Organisasi Pemerintah Daerah Kabupaten / Kota
19
Tujuan dan Sasaran Pembangunan e-Government
Tujuan
Terbentuknya kepemerintahan yang bersih, transparan, dan m ampu menjawab tuntutan perubahan secara efektif Perbaikan organisasi, sistem manajemen, dan proses kerja kepemerintahan
Sasaran Pembangunan e-Gov
20
Meningkatkan mutu layanan publik melalui pemanfaatan teknologi IT dal am proses penyelenggaraan pemerintahan
Pembentukan jaringan informasi dan transaksi pelayanan publi k yang berkualitas dan terjangkau Pembentukan hubungan interaktif dengan dunia usaha untuk meningkatkan dan memperkuat kemampuan perekonomian menghadapi perubahan dan persaingan perdagangan internasional Pembentukan mekanisme komunikasi antar lembaga pemerintah serta pe nyediaan fasilitas bagi partisipasi masyarakat dalam proses kepemerintahan Pembentukan sistem manajemen dan proses kerja yang transparan dan efisien serta memperlancar transaksi dan layanan antar lembaga pemerintah
Menuju e-Government G overnment
Penyelenggaraan Pemerintahan Secara MANUAL
TRANSFORMASI
Transformasi
21
vernment e- Go
to
Perubahan Budaya Kerja Perubahan Proses Kerja (Bisnis Proses) SOP dan Kebijakan Politik Peraturan dan Perundangan Leadership
Penyelenggaraan Pemerintahan Berbasis ICT
Pemanfaatan ICT
Penggunaan Internet Penggunaan Infrastruktur Telematika Penggunaan Sistem Aplikasi Standarisasi Metadata Transaksi dan Pertukaran Data Elektronik Sistem Dokumentasi Elektronik
K erangka Arsitektur e-Government Kebijakan
Akses
Jaringan Telekomunikasi
n a h Pendidikan a b u r e Organisasi P n Kepresipengelolaan dan e pengolahan m denan j Informasi e a n a Tools: Infrastruktur M E-billing
Portal Pelayanan Publik
dan aplikasi dasar
Kerangka Peraturan
E-procure etc
Kesehatan
Kementerian & lembaga
Standard & security
Internet Akses
Kependudukan
Perpajakan
Lain-lain
Utilitas Publik
Lain-lain
KemenPemda terian Service: Authentic Public Key etc
Intranet
Sumber: Inpres 3/2003
22
Lain-lain
E- doc & data mgmt
t a k a r a y s a M n a h u t u b e K
Tingkatan e-Government 4
Tingkatan e-Government menurut Inpres 3/2003 Tingkat 1 - Persiapan
Pembuatan situs informasi disetiap lembaga
Penyiapan SDM
Sosialisasi situs informasi baik untuk internal maupun untuk publik
Tingkat 2 - Pematangan
Pembuatan situs informasi publik interaktif
Pembuatan antar muka keterhubungan dengan lembaga lain
Tingkat 3 - Pemantapan
Pembuatan situs transaksi pelayanan publik
Pembuatan interoperabilitas aplikasi maupun data dengan lembaga lain
Tingkat 4 - Pemanfaatan
23
Penyiapan sarana akses yang mudah misalnya menyediakan sarana Multipurpose Community Center, Warnet, SME-Center, dll
Pembuatan aplikasi untuk pelayanan yang bersifat G2G, G2B dan G2C yang terinteg rasi
K erangka Fungsi Sistem K epemerintahan
Fungsi kepemerintahan
Setiap grup Blok Fungsi terdiri dari 1 atau lebih Modul Fungsi
Blok Fungsi sistem kepemerintahan
24
Urusan administrasi serta fungsi lain yang berhubungan dengan kelembagaan
Pengelompokan fungsi-fungsi pelayanan, administrasi dan kelembagaan kedalam grup-grup Blok Fungsi.
Layanan dasar kepemerintahan yang harus diberikan kepada masyarakatnya
Blok-blok fungsi dasar umum (pelayanan, administrasi, manajemen, pembangunan, keuangan, kepegawaian) Blok fungsi lainnya, khususnya yang berkaitan dengan fungsi kedinasan dan kelembagaan
K erangka Fungsi Sistem K epemerintahan Blok-blok fungsi dasar umum
Pelayanan
Kependudukan
Surat Elektronik
Perpajakan dan Retribusi
Sistim Dokumen Elektronik
Pandaftaran dan Perijinan
Sistem Pendukung Keputusan
Bisnis Dan Investasi
Kolaborasi dan Koordinasi
Pengaduan Masyarakat
Manajemen Pelaporan Pemerintahan
Publikasi Info Umum & Kepemerintahan
25
Adm & Mgmt
Legislasi
Pembangunan
Sistem Administrasi DPRD
SIM Data Pembangunan
Sistem Pemilu Daerah
Perencanaan Pembangunan Daerah
Katalog Hukum, Peraturan dan Perundangan
Sistem Pengadaan Barang dan Jasa
Pengelolaan dan Monitoring Proyek Sistem Evaluasi dan Informasi Hasil Pembangunan
Keuangan
Kepegawaian
Sistem Anggaran
Pengadaan PNS
Sistem Kas dan Perbendaharaan
Sistem Absensi dan Penggajian
Sistem Akuntasi Daerah
Sistem Penilaian Kinerja PNS Sistem Pendidikan dan Latihan
K erangka Fungsi Sistem K epemerintahan Blok-blok fungsi kedinasan dan kelembagaan
Dinas & Lembaga
Dinas & Lembaga
Dinas & Lembaga
KEPEMERINTAHAN
KEWILAYAHAN
KEMASYARAKATAN
SARANA & PRASARANA
Pengelolaan Barang Daerah
Tata Ruang dan Lingkungan Hidup
Kesehatan
Transportasi
Katalog Barang Daerah
Potensi Daerah
Pendidikan
Jalan dan Jembatan
Pengelolaan Pendapatan Daerah
Kehutanan
Ketenagakerjaan
Pengelolaan Perush. Daerah
Pertanian, Peternakan dan Perkebunan
Industri dan Perdagangan
Perikanan Dan Kelautan
Jaring Pengaman Sosial
Pertambangan dan Energi
Pariwisata
IKM
26
Dinas & Lembaga
Terminal dan Pelabuhan
Sarana Umum
Peta Solusi Aplikasi e-Government
Tujuan untuk memenuhi kebutuhan fungsi kepemerintahan seperti didefinisikan dalam Kerangka Fungsional Sistem Kepemerintahan.
Klasifikasi sistem aplikasi berdasarkan matriks orientasi layanan yang disediakan
27
Layanan internal pemerintahan (G2G) atau eksternal (G2B, G2C). Memenuhi kebutuhan spesifik instansi pemerintah (aplikasi kelembagaan) atau untuk kebutuhan umum dan/atau mendasar (aplikasi dasar) Melayani langsung penggunanya (front office) atau bersifat pendukung dan internal (back office)
Peta Solusi Aplikasi e-Government Kerangka Arsitektur
Masyarakat
Bisnis
Government
E-Gov Portal (Public and Internal Portal) Services
Aplikasi Fungsi Kepemerintahan dan Kelembagaan
Aplikasi Dasar
28
Shared Services
Grup Fungsi Kelembagaan dengan Layanan Berorientasi PUBLIK
Grup Fungsi Kelembagaan dengan Layanan Berorientasi BISNIS
Grup Fungsi Kelembagaan dengan Layanan Berorientasi PEMERINTAH
Public Oriented Application Group
Business Oriented Application Group
Government Oriented Application Group
Aplikasi Dasar Umum
Comm I n t e r n e I t n E t e n r a A b p e l p d l S c i n e a I c t t e u o i r r n A i t y I p n p S t l e e c i g r v r a i a t c i e t i o o n s n C S o c m h e m m u e n i c a t i o n
Peta Solusi Aplikasi e-Government Contoh Aplikasi
Masyarakat
Bisnis
Government
Comm
E-Gov Portal (Public dan Internal) Services
Public Service Provider S e k u F r i i r t ,i e E w n a l k ,l r P i p r s o i x ( P y K I )
Aplikasi Fungsi Kepemerintahan dan Kelembagaan
Sistem Kependudukan
Potensi Daerah Pariwisata
Sistem Keuangan Sistem Kepegawaian
Basis Data Penduduk
GIS
Basis Data Keuangan Basis Data Pegawai
Aplikasi Dasar Sistem Dokumen Elektronik
29
Standard K ebutuhan Sistem Aplikasi
R eliable
I nteroperable
Friendly
Mudah dioperasikan dengan antar muka pengguna yang lazim berlaku di pemerintahan dan sesuai dengan kebiasaan bahasa dan budaya penggunanya
I ntegrateable
30
Dapat ditingkatkan kemampuannya, terutama penambahan fitur baru, penambahan user dan kemampuan pengelolaan data yang lebih besar
User
Dapat saling berkomunikasi serta bertukar data dan i nformasi dengan sistem aplikasi lain untuk membentuk sinergi sistem
Sc alable
Dapat berjalan dengan handal, robust terhadap kesalahan pemasukan data, perubahan sistem operasi dan bug free
Mudahan diintegrasikan dengan sistem aplikasi lain, terutama untuk melakukan transaksi pertukaran data dan informasi antar sistem apl ikasi e-Government, baik dalam lingkup satu pemerintah daerah dengan pemerintah daerah lain.
Properti Blok Fungsi
31
Blok Fungsi
[disini dituliskan judul {blok fungsi}]
SubBlok Fungsi
[disini dituliskan judul {sub-blok fungsi} (kalau ada), atau dikosongkan dengan tanda kalau {blok fungsi} tersebut tidak mempunyai {sub-blok fungsi}]
Fungsi
[disini dituliskan deskripsi umum / daftar fungsi umum / deskripsi fungsi utama dari {blok fungsi} dan/atau {sub-blok fungsi} tersebut]
Modul
[disini dituliskan daftar judul dari {modul} yang menjadi komponen dari {blok fungsi} dan/atau {subblok fungsi} tersebut]
Integrasi
[menjelaskan keterkaitan dan keterhubungan fungsi dan komunikasi data dan informasi antara {blok fungsi} atau {sub-blok fungsi} dengan {blok fungsi} atau {sub-blok fungsi} lainnya dalam satu kerangka kerja fungsi kepemerintahan]
Properti Modul Fungsi
32
Modul
[disini dituliskan judul {modul} ]
Blok Fungsi
[disini dituliskan judul {blok fungsi} dimana {modul} tersebut menjadi komponennya, dalam contoh ini, {blok fungsi} tersebut tidak mempunyai {sub-blok fungsi} ]
SubBlok Fungsi
[disini dituliskan judul {sub-blok fungsi} dimana {modul} tersebut menjadi komponennya]
Klasifikasi
[disini dituliskan klasifikasi jenis dan tipe layanan utama yang disediakan oleh {modul} tersebut] Jenis Layanan, contoh: Front Office Back Office, Layanan Utama, contoh: Publikasi Informasi Pendaftaran & Perijinan Transaksi Data Pembayaran Administrasi Basisdata Lainnya Fungsi Aplikasi: Generik Spesifik Obyek Layanan: G2G G2B G2C
Fungsi
[disini dituliskan daftar fungsi / fitur / layanan utama yang harus disediakan oleh {modul} tersebut]
Narasi
[disini dituliskan deskripsi singkat, sebagai keterangan tambahan tentang {modul} tersebut]
Organisasi
[disini dituliskan organisasi penyedia fungsi {modul}, atau pemakai fungsi {modul}, baik disebutkan berdasarkan organisasinya atau atas nama jabatannya]
Integrasi
[menjelaskan keterkaitan dan keterhubungan fungsi dan komunikasi data dan informasi antara suatu {modul} dengan {modul} lainnya dalam satu kerangka kerja fungsi kepemerintahan]
Info Tambahan
[keterangan tambahan yang menjelaskan fungsi {modul} tersebut, seperti: nama lain dari {modul} tersebut dalam terminologi sistem aplikasi komputer, dasar hukum/peraturan yang menjadi landasan pengembangan fungsi {modul} tersebut, dan rekomendasi-rekomendasi teknis, jika ada]
PEM ANFAA T AN BL UEPRINT SISTEM APLIK ASI E-G OV ERNMENT
33
Blueprint yang disediakan oleh Kominfo bersifat nasional untuk menjaga standarisasi pandangan terhadap kebutuhan tipikal pemerintah daerah terhadap aplikasi e-government. Pada tingkatan praktis, pemerintah daerah akan menyesuaikan blueprint ini dengan visi, misi, renstra, serta pertimbangan lainnya dalam mengimplementasikan aplikasi e-government.
Disamping Blueprint itu sendiri, Kominfo juga menyediakan template yang dapat memudahkan pemerintah daerah dalam melakukan perencanaan, pelaksanaan dan pengendalian program pengembangan e-government.
Dokumen-dokumen pelengkap Blueprint: 1.
Panduan Pentahapan, dan
2.
Template Dokumentasi Pengembangan
PEM ANFAA T AN BLUEPRINT SISTEM APLIK ASI E-GOV ERNMENT (lanjutan)
Panduan Pentahapan, merupakan panduan penyusunan rencana pembangunan dan pengembangan sistem aplikasi e-Government, berdasarkan Blueprint Standard Aplikasi e-Government dan masukan lainnya sesuai karakteristik pemerintahan daerah masing-masing
Template Dokumentasi Pengembangan. Panduan penyusunan dokumen petunjuk teknis pelaksanaan pembangunan e-Government, yang terdiri dari:
34
RFP (Request for Proposal) Standar, yang dapat dipakai sebagai panduan pembuatan TOR (Term of Reference / RKS-Rencana Kerja dan Syarat-syarat).
User Requirement Document
Panduan UAT (User Acceptance Test)
