Pajak Kendaraan Bermotor dan kendaraan di atas air Jenis pajak yang diterapkan di Indonesia ada 2, yaitu yaitu Pajak pusat dan pajak daerah. Berdasarkan uu nomor 28 tahun 2009 tentang pajak daerah dan retribusi daerah, defnisi Pajak Daerah adaah kontribusi !ajib kepada daerah yang terutang oeh orang pribadi atau badan yang bersi"at memaksa berdasarkan #ndang$undang, #ndang$undang, dengan tidak mendapatkan imbaan se%ara angsung dan digunakan untuk keperuan daerah bagi sebesar$besarnya kemakmuran rakyat. &dapun Pajak 'endaraan Bermotor termasuk ke daam jenis pajak pro(insi yang merupakan bagian dari Pajak Daerah.
Subjek pajak )enurut pasa * ## no.28 tahun 2009 mengatur bah!a subjek pajak kendaraan bermotor bermotor adaah orang pribadi atau badan yang memiiki dan+atau menguasai kendaraan bermotor.
Wajib pajak ajib pajak kendaraan bermotor adaah orang pribadi atau badan yang memiiki kendaraan bermotor bermotor.. Bagi !ajib pajak yang berupa badan maka ke!ajiban perpajakannya perpajakannya diurus oeh pengurus atau kuasa dari badan tersebut.
Objek pajak Berdasarkan pasa - uu no.28 tahun 2009, objek kendaraan bermotor adaah Berdasarkan kepemiikan dan+atau penguasaan kendaraan bermotor. Pengertian dari kendaraan bermotor adaah kendaraan yang memiiki motor dan beroda beserta gandengannya, yang dioperasikan di semua jenis jaan darat dan juga untuk kendaraan bermotor bermotor yang digunakan di air dengan ukuran ukuran isi kotor / sampai / 1
Pengecualian objek pajak a ha yang dike%uaikan dari objek pajak antara ain 3 4. ker eret eta a api api 2. ken kendaraan daraan bermotor bermotor yang semata semata mata digunakan digunakan untuk keper keperuan uan pertahanan dan keamanan 5egara. -. ken kendaraan daraan bermotor bermotor yang dimiiki dimiiki dan+atau dan+atau dikuasai dikuasai kedutaan, kedutaan, konsuat, per!akian 5egara asing, dan asas timbae baik dan
embaga embaga internasiona yang memperoeh "asiitas pembebasan pajak dari pemerintah. *. 6bjek pajak ainnya yang ditetapkan daam peraturan daerah . Jasa angkutan umum diatas air
/ari" pengenaan pajak kendaraan bermotor #rutan 'epemiikan 'endaraan
Persentase /ari" Pajak
4.
)otor Pertama
27
2.
)otor 'edua
2, 7
-.
)otor ketiga
-7
*.
)otor 'eempat dan seterusnya
-, 7
&dapun denda yang harus dibayar ketika terambat membayar pajak 3 4. sanksi administrasi atas keterambatan penda"taran 3 27 niai jua kendaraan bobot 2. Bunga atas keterambatan pembayaran 3 27 per buan niai jua kendaraan bobot
Pengenaan Pajak atas kendaraan di atas air 4. PPh Pasa 4 Jika perusahaan peayaran perusahaan daam negeri: memberikan jasa peayaran seperti mengangkut orang dan+atau barang maka perusahan peayaran harus membayar PPh pasa 4 dengan tari" 4,27 dari peredaran bruto ')' *4;: dan harus disetor paing ambat tangga 4 buan berikutnya P)' 48*:. PPh Pasa 4
bersi"at fna. Dengan demikian jika penghasian peayaran semata$mata dari jasa peayaran maka PPh Pasa 2 dan Pasa 29 nya akan nihi 2. PPh Pasa 2 Jika perusahaan peayaran menye!akan kapanya kepada pihak ain maka perusahaan peayaran akan dipotong PPh Pasa 2- oeh penye!a dengan tari" 27 dari jumah bruto. Pengertian menye!akan kapa adaah se!a kapa tanpa a!ak bareboat %harter:. &tas penghasian yang teah dipotong PPh Pasa 2- ini akan dikenakan tari" PPh Pasa 41 daam
Impikasi pengenaan pajak kendaraan bermotor Dampak yang sangat berat sangat terasa bagi pemiik kendaraan yang berjumah banyak karena akan dikenakan pajak progresi" yaitu kenaikan pengenaan pajak berdasarkan jumah kendaraan bermotor yang dimiiki. Jadi saya sebagai penuis bisa memberikan saran kepada !ajib pajak, yaitu agar tidak mendapatkan pajak progresi", P bias membei kendaraan bermotor dengan membedakan aamatnya, karena jika aamat berbeda meskipun nama pemiik sama maka pajak progresi" tidak akan dikenakan. Bagi pemiik barang antik, seperti pengkoeksi kendaraan ama, Pengenaan tari" pajak akan sama namun jumah pajak yang dibayar akan ebih sedikit dibandingkan dengan kendaraan baru. 'arena pembayarannya di hitung menggunakan niai jua objek pajak 5J6P: dengan demikian akan terasa adi bagi pengkoeksi kendaraan ama.