BAB I PENDAHULUAN 1. Latar Belakang
Dalam rangka penyelenggaraan Pemerintahan, Negara Kesatuan Republik Indonesia dibagi atas daerah-daerah provinsi dan daerah provinsi terdiri atas daerah-daerah kabupaten dan kota. Tiap daerah-daerah tersebut mempunyai hak dan kewajiban mengatur dan mengurus sendiri urusan
pemerintahannya
untuk
meningkatkan
penyelenggaraan
dan
pelayanan
kepada
masyarakat. Untuk menyelenggarakan pemerintahan tersebut, daerah berhak mengenakan pungutan biaya kepada masyarakat berupa pajak. Berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Repulik Indonesia Tahun 1945 yang menempatkan perpajakan sebagai salah satu perwujudan kenegaraan, ditegaskan bahwa penempatan beban kepada rakyat, seperti pajak dan pungutan lain yang bersifat memaksa diatur dengan undang-undang. Undang-undang No. 32 tahun 2004 tentang pemerintahan daerah dan Undang-undang No. 33 tahun 2004 tentang perimbangan keuangan antara pemerintah pusat dan pemerintahan daerah yang berlaku, memberikan dampak yang sangat luas terhadap perkembangan pemerintahan di daerah. Pendapatan asli daerah sebagai sumber pendapatan dalam membiayai pembangunan perlu dikelola dengan baik. Dalam hal ini dibutuhkan berbagai kebijakan yang lebih komprehensif, efektif dan efisien dalam mengelolanya. 2. Rumusan Masalah
Dari uraian latar belakang diatas, dapat dikemukakan beberapa permasalahan sebagai berikut :
Mendefinisikan apa itu Pajak Kendaraan Bermotor dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor
Dasar Hukum Pajak Kendaraan Bermotor dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor
Bagaimana dasar pengenaan Pajak Kendaraan Bermotor?
Siapa subjek, dan apa objek dari Pajak Kendaraan Bermotor?
Dasar perhitungan dan tarif Pajak Kendaraan Bermotor dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor.
3. Tujuan
1. Memberikan informasi kepada masyarakat seputar Pajak Kendaraan Bermotor dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor. 2. Memberikan informasi kepada masyarakat tentang perhitungan Pajak Kendaraan Bermotor dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor.
1
BAB II PEMBAHASAN 1. Pengertian Pajak
Bagi suatu Negara, pajak memegang peranan yang penting yaitu sebagai sumber penerimaan yang akan digunakan untuk membiayai kegiatan – kegiatan pemerintahan dan pembangunan serta sebagai alat regulasi. Sebagai regulasi pajak dipergunakan sebagai redistribusi pendapatan, stabilitas ekonomi, realokasi sumber – sumber – sumber sumber ekonomi. Menurut Rochmat Soemitro; dalam bukunya Pengantar singkat Hukum Pajak (Eresco Bandung 1992); Pajak adalah gejala masyarakat, artinya pajak hanya ada dalam masyarakat. Masyarakat adalah kumpulan manusia yang pada suatu waktu berkumpul untuk tujuan tertentu. Masyarakat terdiri dari individu. Dan individu mempunyai hidup sendiri dan kepentingan sendiri, yang dapat dibedakan dari hidup masyarakat dan kepentingan masyarakat. Namun individu tidak mungkin hidup tanpa adanya masyarakat. Negara adalah masyarakat yang mempunyai tujuan tertentu, kelangsungan hidup Negara berarti juga kelangsungan hidup masyarakat dan kepentingan masyarakat. Untuk kelangsungan hidup masing-masing diperlukan biaya. Biaya hidup individu menjadi beban dari individu yang bersangkutan, sedangkan biaya hidup Negara adalah untuk kelangsungan hidup alat – alat – alat alat Negara, administrasi Negara, lembaga – lembaga lembaga Negara, dan seterusnya yang harus dibiayai dari penghasilan Negara. Penghasilan Negara berasal dari rakyatnya melalui pungutan pajak dan atau dari hasil kekayaan alam yang ada dalam Negara itu. Dua sumber tersebut merupakansumber yang sangat penting bagi peneriman Negara, dan d an penghasilan itu untuk membiayai kepentingan umum yang pada akhirnya juga mencakup kepentingan pribadi individu seperti kesehatan masyarakat, pendidikan, kesejahteraan, dan lain sebagainya. Jadi dimana ada kepentingan masyarakat disitu akan timbul pungutan pajak sehingga dapat dikatakan bahwa pajak adalah senyawa dengan kepentingan umum. Pungutan Pajak mengurangi penghasilan /kekayaan individu, tetapi sebaliknya merupakan penghasilan masyarakat yang kemudian dikembalikan lagi kepada masyarakat melalui pengeluaran – pengeluaran – pengeluaran pengeluaran rutin dan pengeluaran pembangunan yang akhirnya kembali lagi kepada seluruh masyarakat, yang bermanfaat bagi rakyat, baik yang membayar pajak maupun yang tidak membayar pajak. Menurut Prof.Dr.Rochmat Soemitro,SH, dalam bukunya Dasar – Dasar – Dasar Dasar Hukum Pajak dan Pajak Pendapatan, (Waluyo & Illyar Wirawan.B; Perpajakan Indonesia, Jakarta : Salemba Empat, Jakarta, 2003, hal 4) 4) memberikan definisi pajak sebagai berikut : “Pajak adalah iuran rakyat kepada kas negara berdasarkan Undang – Undang – Undang Undang ( yang dapat dipaksakan ) dengan tidak mendapat jasa timbal balik ( kontra prestasi ), yang langsung dapat ditunjukkan dan yang digunakan untuk pengeluaran umum” Dan penjelasannya sebagai berikut : “Dapat dipaksakan” artinya : bila utang pajak tidak dibayar, utang itu dapat ditagih dengan menggunakan kekerasan,
2
seperti surat paksa dan sita, dan juga penyanderaan, terhadap pembayaran pajak tidak dapat ditunjukkan jasa timbal balik tertentu, seperti halnya dengan retribusi. Pengertian Pajak menurut Undang – Undang – Undang Undang Nomor 28 Tahun 2007 Tentang Perubahan ketiga atas Undang – Undang Nomor 6 Tahun 1993 Tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan, adalah : Pajak adalah kontribusi wajib kepada Negara yang terutang oleh pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang – Undang – Undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan Negara bagi sebesar – besarnya kemakmuran rakyat. Pajak Daerah menurut Undang – Undang – Undang Nomor 34 Tahun 2000 adalah iuran wajib yang dilakukan oleh orang pribadi atau badan kepada Daerah, tanpa imbalan langsung yang seimbang, yang dapat dipaksakan berdasarkan peraturan perundangundangan yang berlaku, yang digunakan untuk membiayai penyelenggaraan Pemerintahan Daerah dan Pembangunan Daerah. Dari beberapa pengertian tentang definisi Pajak sebagaimana tersebut diatas, maka dapat disimpulkan bahwa Pajak merupakan : a. Iuran atau kontribusi ( di dalam Undang – Undang – Undang Undang lebih ditekankan pada istilah “peran serta” yang dapat dipaksakan berdasarkan peraturan yang berakibat adanya sanksi. b. Yang dipungut oleh Pemerintah Pusat; Pemerintah Daerah Provinsi ; Pemerintah Daerah Kabupaten / Kota, yang tidak mendapatkan imbalan secara langsung. c. Yang oleh Pemerintah Pusat; Pemerintah Daerah Provinsi ataupun Pemerintah Kabupaten / Kota; dipergunakan untuk membiayai pengeluaran dalam penyelenggaraan negara / pemerintahan. 2. Pengertian Pajak Kendaraan Bermotor (PKB)
Pajak Kendaraan Bermotor adalah pajak atas kepemilikan dan/atau penguasaan kendaraan bermotor. Istilah-istilah umum (PERDA Nomor 4 Tahun 2003) 1. Kendaraan Bermotor adalah semua kendaraan beroda dua atau lebih beserta gandengannya yang digunakan di semua jenis jalan darat, dan digerakkan oleh peralatan teknik berupa motor atau peralatan lainnya yang berfungsi untuk mengubah suatu sumber daya energi tertentu menjadi tenaga gerak kendaraan bermotor yang bersangkutan, termasuk alat-alat berat dan alat-alat besar yang bergerak. 2. Kendaraan Bermotor Umum adalah setiap kendaraan bermotor yang dipergunakan untuk pelayanan angkutan umum penumpang maupun barang yang dipungut bayaran dengan menggunakan Tanda Nomor Kendaraan Bermotor plat dasar kuning serta huruf dan angka hitam. 3. Kendaraan Bermotor alat-alat berat atau alat-alat besar adalah alat-alat yang dapat bergerak / berpindah tempat dan tidak melekat secara permanen.
3
4. Kepemilikan adalah hubungan hukum antara orang pribadi atau badan dengan kendaraan bermotor yang namanya tercantum di dalam bukti kepemilikan atau dokumen yang sah termasuk Buku Pemilikan Kendaraan Bermotor (BPKB). 5. Penguasaan adalah penggunaan dan atau penguasaan fisik fisik kendaraan bermotor oleh orang pribadi atau badan dengan bukti penguasaan yang sah menurut ketentuan perundangan yang berlaku. 2.1.Dasar Hukum Pemungutan PKB
Pemungutan PKB di Indonesia saat ini didasarkan pada dasar hukum yang jelas dan kuat sehingga harus dipatuhi oleh masyarakat dan pihak yang terkait. Dasar hukum pemungutan PKB pada suatu provinsi adalah sebagai berikut: 1. Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2000 yang merupakan perubahan atas UndangUndang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah 2. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2001 tentang Pajak Daerah 3. Peraturan daerah provinsi yang mengatur tentang PKB. Peraturan daerah ini dapat menyatu, yaitu satu peraturan daerah untuk PKB, tetapi dapat juga dibuat secara terpisah misalnya Peraturan Daerah tentang PKB. 4. Keputusan gubernur yang mengatur tentang PKB sebagai aturan pelaksanaan peraturan daerah tentang PKB pada provinsi dimaksud. Sebagaimana poin 3 di atas, keputusan gubernur yang mengatur tentang PKB dapat dibuat menyatu, yaitu suatu keputusan gubernur untuk PKB, tetapi dapat juga dibuat secara terpisah misalnya Keputusan Gubernur tentang PKB. 2.2.Dasar Pengenaan Pajak Kendaraan Bermotor
Dasar pengenaan Pajak Kendaraan Bermotor adalah hasil perkalian dari 2 (dua) unsur pokok: a. Nilai Jual Kendaraan Bermotor b. Bobot yang mencerminkan secara relatif tingkat kerusakan jalan dan/atau pencemaran lingkungan akibat penggunaan Kendaraan Bermotor. Bobot ini dinyatakan dalam koefisien yang nilainya 1 (satu) atau lebih besar dari 1 (satu), dengan pengertian sebagai, koefisien sama dengan 1 (satu) berarti kerusakan jalan dan/atau pencemaran lingkungan oleh penggunaan Kendaraan Bermotor tersebut dianggap masih dalam batas toleransi, dan koefisien lebih besar dari 1 (satu) berarti penggunaan Kendaraan Bermotor tersebut dianggap melewati batas toleransi. Bobot ini dihitung berdasarkan faktor-faktor : a.
Tekanan gandar, yang dibedakan atas dasar jumlah sumbu/as, roda, dan berat Kendaraan
Bermotor. b.
Jenis bahan bakar Kendaraan Bermotor yang dibedakan menurut solar, bensin, gas, listrik,
tenaga surya, atau jenis bahan bakar lainnya. 4
c.
Jenis, penggunaan, tahun pembuatan, dan ciri-ciri mesin Kendaraan Bermotor yang
dibedakan berdasarkan jenis mesin 2 tak atau 4 tak, dan isi silinder.
Khusus untuk Kendaraan Bermotor yang digunakan di luar jalan umum, dasar pengenaan pajak kendaraan bermotor hanyalah nilai n ilai jual kendaraan bermotor. nilai jual kendaraan bermotor ditentukan berdasarkan harga pasaran umum atas suatu kendaraan bermotor. Penghitungan dasar pengenaan Pajak Kendaraan Bermotor ditinjau kembali setiap tahun. Pemungutan Pajak Kendaraan Bermotor dilakukan oleh Pemerintah Provinsi (melalui Samsat) bersamaan dengan penerbitan Surat Tanda Nomor Kendaraan Bermotor (STNK). Pajak Kendaraan Bermotor dikenakan untuk Masa Pajak 12 (dua belas) bulan berturut-turut terhitung mulai saat pendaftaran Kendaraan Bermotor yang dibayar sekaligus di muka.
2.3.Objek Pajak
Yang menjadi objek PKB adalah kepemilikan dan/atau penguasaan kendaraan bermotor. Dikecualikan sebagai objek pajak PKB adalah kepemilikan dan/atau penguasaan kendaraan bermotor oleh : 1. Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah. 2. Kedutaan, konsulat, perwakilan negara asing, dan perwakilan lembaga-lembaga internasional dengan azas timbal balik. 3. Pabrikan atau importir yang semata-mata disediakan untuk dipamerkan atau tidak untuk dijual.
2.4. Subjek Pajak
Yang menjadi subjek PKB adalah Orang pribadi atau Badan yang memiliki dan/atau menguasai kendaraan bermotor. 2.5.Tarif PKB
Peraturan Gubernur Jawa Barat nomor : 68 tahun 2011 menetapkan tarif PKB, sebagai berikut: 1. Tarif PKB pribadi ditetapkan sebagai berikut : a.
untuk kepemilikan Kendaraan Bermotor pertama, sebesar 1,75% (satu koma tujuh lima persen).
b.
untuk kepemilikan Kendaraan Bermotor roda 4 (empat) kedua dan seterusnya didasarkan atas nama dan alamat yang sama sesuai tanda pengenal diri, ditetapkan secara progresif sebagai berikut :
1. PKB kepemilikan kedua, sebesar 2,25 % 2. PKB kepemilikan ketiga, sebesar 2,75 % 3. PKB kepemilikan keempat, sebesar 3,25 % 5
4. PKB kepemilikan kelima dan seterusnya, sebesar 3,75 % c.
untuk kepemilikan Kendaraan Bermotor roda 2 (dua) atau roda 3 (tiga) kedua dan seterusnya, didasarkan atas nama dan alamat yang sama sesuai tanda pengenal diri, ditetapkan secara progresif sebagai berikut:
1. PKB kepemilikan kedua, sebesar 2,25 % 2. PKB kepemilikan ketiga, sebesar 2,75 % 3. PKB kepemilikan keempat, sebesar 3,25 % 4. PKB kepemilikan kelima dan seterusnya, sebesar 3,75 % 2. Penerapan tarif PKB progresif tidak berlaku bagi Kendaraan Bukan Umum yang dimiliki oleh Badan, Pemerintah/Pemerintah Daerah/TNI/ Polri dan kendaraan umum. 3. Tarif PKB angkutan umum ditetapkan sebesar 1% (satu persen). 4. Tarif PKB ambulans, pemadam kebakaran, sosial keagamaan, lembaga sosial dan keagamaan ditetapkan sebesar 0,5 % (nol koma lima persen). 5. Tarif PKB Pemerintah/Pemerintah Daerah/TNI/Polri ditetapkan sebesar 0,5 % (nol koma lima persen). 6. Tarif PKB alat-alat berat dan alat-alat besar ditetapkan sebesar 0,2 % (nol koma dua persen). 7. Tarif PKB adalah sebagai berikut : a.
1,75% (satu koma tujuh puluh lima persen) untuk kendaraan bermotor bukan umum;
b.
untuk kepemilikan Kendaraan Bermotor roda 4 (empat) kedua dan seterusnya didasarkan atas nama dan alamat yang sama sesuai tanda pengenal diri, ditetapkan secara progresif sebagai berikut :
1. PKB kepemilikan kedua, sebesar 2,25 % 2. PKB kepemilikan ketiga, sebesar 2,75 % 3. PKB kepemilikan keempat, sebesar 3,25 % 4. PKB kepemilikan kelima dan seterusnya, sebesar 3,75 % c.
untuk kepemilikan Kendaraan Bermotor roda 2 (dua) atau roda 3 (tiga) kedua dan seterusnya, didasarkan atas nama dan alamat yang sama sesuai tanda pengenal diri, ditetapkan secara progresif sebagai berikut:
1. PKB kepemilikan kedua, sebesar 2,25 % 2. PKB kepemilikan ketiga, sebesar 2,75 % 3. PKB kepemilikan keempat, sebesar 3,25 % 4. PKB kepemilikan kelima dan seterusnya, sebesar 3,75 % 5.
Penerapan tarif PKB progresif tidak berlaku bagi Kendaraan Bukan Umum yang dimiliki oleh Badan, Pemerintah/Pemerintah Daerah/TNI/ Polri dan kendaraan umum.
6
2.6.Jumlah PKB Terutang
PKB terutang = Tarif x DPP a. Kendaraan Bermotor Bukan Umum - Tarif x Dasar Pengenaan PKB x 100% b. Kendaraan Bermotor untuk umum / Plat Kuning diberikan keringanan sebesar 40% - Tarif x Dasar Pengenaan PKB x 60% Masa dan Saat PKB Terutang 1.
Pajak kendaraan bermotor dikenakan untuk masa pajak 12 (dua belas) bulan berturut-turut
sejak saat pendaftaran kendaraan bermotor dimulai. 2. PKB dibayar sekaligus dimuka. 2.7. Pembayaran Pajak Kendaraan Bermotor
PKB terutang harus dilunasi atau dibayar sekaligus di muka untuk masa dua belas bulan. PKB dilunasi selambat-lambatnya tiga puluh hari sejak diterbitkan SKPD, SKPDKB, SKPDKBT, STPD, Surat Keputusan pembetulan, Surat Keputusan Keberatan, dan putusan banding yang menyebabkan jumlah pajak yang harus dibayar bertambah. Pembayaran PKB yang terutang dilakukan ke kas daerah bank, atau tempat lain yang ditunjuk oleh gubernur, dengan menggunakan surat setoran pajak daerah (SSPD). Apabila pembayaran pajak dilakukan di tempat lain yang ditunjuk, hasil penerimaan pajak harus disetor ke kas daerah paling lambat 1x 24 jam atau dalam waktu yang ditentukan oleh gubernur. Apabila tanggal jatuh tempo pembayaran pada hari libur, pembayaran dilakukan pada hari kerja berikutnya. Wajib pajak yang melakukan pembayaran pajak diberikan tanda bukti pelunasan atau pembayaran pajak dan penning harus ditempelkan pada tanda nomor kendaraan sebelah depan dan belakang. Bentuk, isi, kualitas, dan ukuran tanda pelunasan pajak dan penning ditetapkan oleh Mentri Dalam Negri.
Wajib pajak yang terlambat melakukan pembayaran pajak akan dikenakan sanksi, yaitu: a) Keterlambatan pembayaran pajak yang melampaui saat jatuh tempo yang ditetapkan dalam SKPD, dikenakan sanksi administrasi berupa denda sebesar 25% dari pokok pajak, dan b) Keterlambatan pembayaran pajak sebagaimana ditetapkan dalam SKPD yang melampaui lima belas hari setelah jatuh tempo dikenakan sanksi administrasi sebesar 2% sebulan dihitung dari pajak yang kurang atau terlambat dibayar untuk jangka waktu paling lama 24 bulan dihitung sejak saat terhutangnya pajak Dalam keadaan tertentu gubernur atau pejabat yang ditunjuk dapat memberikan persetujuan kepada wajib pajak untuk mengangsur pembayaran PKB terutang dalam kurung waktu tertentu setelah memenuhi persyaratan yang ditentukan. Pembayaran persetujuan untuk mengangsur pembayaran pajak diberikan atas permohonan wajib pajak. Angsuran pembayaran 7
pajak yg terutang harus dilakukan secara teratur dan berturut-turut dengan dikenakan bunga sebesar 2% sebulan dari jumlah pajak yang belum atau kurang dibayar. Selain memberikan persetujuan mengangsur pembayaran pajak, gubernur atau pejabat yang ditunjuk dapat memberikan persetujuan kepada wajib pajak untuk menunda pembayaran pajak terutang dalam kurun waktu tertentu setelah memenuhi persyaratan yang ditentukan.
Pemberian persetujuan untuk menunda pembayaran pajak diberikan atas permohonan wajib pajak, dengan dikenakan bunga sebesar 2% sebulan dari jumlah pajak yang belum atau kurang dibayar. Persyaratan untuk dapat mengangsur atau menunda pembayaran pajak serta tata cara pembayaran angsuran ditetapkan dengan keputusan gubernur. 2.8.Pemberian Sanksi Terhadap Keterlambatan Pembayaran
Denda yang dikenakan karena keterlambatan pembayaran pajak yaitu denda atas Pajak Kendaraan Bermotor dan denda atas SWDKLLJ. Kedua hal tersebut yang sebenarnya harus wajib pajak bayar tiap tahun. Apabila terlambat membayar 2 kategori pajak tersebut maka akan dikenakan denda yang cara perhitungannya sebagai berikut: 1. Denda atas PKB, denda PKB adalah 25% dalam 1 tahun, apabila motor/mobil wajib pajak terlambat baru dalam 3 bulan maka cara perhitungannya: PKB x 25% x (3/12), kalau 6 bulan, PKB x 25% x (6/12), dan seterusnya. 2. Denda atas SWDKLLJ ini akan terlihat sama antara terlambat 3 hari atau 1 tahun. Untuk Mobil ditetapkan dendanya sebesar 100.000,- sedangkan Motor dendanya sebesar 32.000. Dengan catatan, denda PKB dihitung per tahun dan bulan tidak ditotalkan menjadi berapa bulan, sedangkan untuk sanksi SWDKLLJ dihitung per tahun.
Contoh Perhitungan PKB+Denda a. Pak Lanang karena sedang tugas konferensi di Hongkong telah terlambat membayar pajak sepeda motornya selama 3 bulan, maka denda yang dan d an pajak yang harus dibayar adalah sebagai berikut : Pembayaran wajib untuk Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) adalah Rp250.000 Pembayaran wajib SWDKLLJ adalah Rp80.000 + denda Rp32.000 = Rp112.000 Sehingga yang harus dibayarkan, yaitu Rp250.000 + Rp112.000 + Rp15.625 adalah Rp377.625 b. Ibu Heriyati telah terlambat membayar pajak mobil Fortunernya selama 6 bulan dari masa berlakunya. Pembayaran Pajak Kendaraan (PKB) Rp 3.000.000 dan untuk SWDKLLJ sebesar Rp200.000. Maka penghitungan dendanya adalah sebagai berikut: Rp 3.000.000
x
25%
x
(6/12)
=
Rp375.000
Denda SWDKLLJ Rp100.000 Sehingga Total yang harus dibayar Rp3.000.000 + Rp200.000 + Rp375.000 + Rp100.000 = Rp3.675.000
8
2.9. Penagihan Pajak Kendaraan Bermotor
Jika pajak yang terutang tidak dilunasi setelah jatuh tempo pembayaran, gurbenur atau pejabat yang ditunjuk akan melakukan tindakan penagihan pajak. Penagihan pajak dilakukan terhadap pajak terutang dalam SKPD, SKPDKB, SKPDKBT, STPD, Surat Keputusan pembetulan, Surat Keputusan Keput usan Keberatan, dan putusan banding band ing yang menyebabkan men yebabkan jumlah pajak yang harus dibayar bertambah. Penagihan pajak dilakukan dengan terlebih dahulu memberikan surat teguran atau surat peringatan atau surat lain yang sejenis sebagai awal tindakan penagihan pajak. Surat teguran atau peringatan dikeluarkan tujuh hari saat jatuh tempo pembayaran pajak dan dikeluarkan oleh pejabat yang ditunjuk oleh gubernur. Dalam jangka 7 hari sejak surat teguran dan peringatan atau surat lain yang sejenis diterima, wajib pajak wajib melunasi pajak yang terhutang. Selanjutnya, bila jumlah pajak terhutang yang masih harus di bayar tidak di lunasi jangka waktu yang ditentukan dalam surat teguran atau peringatan ataupun surat lain yang sejenis, akan ditangih dengan surat paksa. Tindakan penarikan pajak dengan surat paksa dapat dilanjutkan dengan penyitaan, pelelangan, pencegahan, dan penyanderaan jika wajib pajak tidak mau melunasi utang pajaknya sebagaimana mestinya. Terakhir apabila dilakukan penyitaan dan pelelangan barang milik wajib pajak yang disita, pemerintah kabupaten atau kota diberi hak mendahulu untuk tagihan pajak atau barang-barang milik wajib pajak atau penganggung pajak. Ketentuan hak mendahulu meliputi pokok pajak, sanksi administrasi berupa kenaikan, bunga, denda, dan biaya penagihan pajak. Adanya ketentuan tentang hak mendahulu ini untuk memberikan jaminan kepada daerah pelunasan utang pajak daerah bila pada saat yang bersamaan wajib pajak memiliki utang pajak dan juga utang atau kewajiban perdata kepada kreditur lainnya, sementara wajib pajak tidak mampu melunasi utangnya sehingga dikatakan pailit. Selain itu, dalam kondisi tertentu gubernur akan melakukan penagihan pajak tanpa menunggu batas waktu pembayaran PKB yang ditetapkan gubernur berakhir. Hal ini dikenal sebagai penagihan pajak seketika dan sekaligus.
9
BAB III PENUTUP 1. Simpulan
Dalam hal penerapan tarif progresif terhadap kendaraan bermotor milik pribadi, Pemerintah Provinsi Jawa Barat telah memberlakukan Perda Nomor 13 Tahun 2011 yang pelaksanaannya dimulai pada tanggal 2 Januari 2012 di Provinsi Jawa Barat sebagai dasar pemungutan tarif progresif terhadap kendaraan k endaraan bermotor be rmotor milik pribadi. Penerapan tarif progresif terhadap kendaraan bermotor milik pribadi, memiliki kontribusi terhadap peningkatan tertib administrasi kepemilikan dan peningkatan Pendapatan Asli Daerah dengan banyaknya pemilik yang mendaftarkan kendaraan yang dimilikinya agar sesuai dengan nama dan alamat yang sama. Kendala-kendala yang dihadapi oleh Dispenda Provinsi Jawa Barat adalah permasalahan penentuan urutan kepemilikan dan belum b elum ada standar penulisan nama dan alamat serta sosialisasi yang kurang menyeluruh kepada masyarakat yang mengakibatkan banyaknya masyarakat yang belum memahami mengenai tarif progresif tersebut. Upaya yang dilakukan guna penerapan tarif pajak progresif terhadap kendaraan bermotor milik pribadi yaitu Pemerintah Daerah telah memberlakukan Peraturan Gubernur untuk kendaraan yang akan dibaliknama dengan gratis dalam jangka waktu 6 bulan semenjak tanggal ditetapkannya tarif progresif. Upaya yang dilakukan juga dengan adanya kemudahan pembayaran dengan sistem online dan melakukan penyederhanaan prosedur dan pelayanan yang dapat memudahkan wajib pajak dalam membayar pajak.
2. Saran
Berkaitan dengan Penerapan Pajak Progresif terhadap Wajib Pajak Kendaraan Bermotor, diharapkan masyarakat yang membeli kendaraan bermotor, baik mobil maupun sepeda motor, untuk segera melakukan balik nama kendaraan bermotor agar pemilik kendaraan sebelumnya tidak dikenai pajak progresif terhadap kendaraan bermotor yang tidak dimilikinya lagi.
10
BAB IV DAFTAR PUSTAKA
http://id.wikipedia.org/wiki/Pajak http://www.tempo.co/topik/masalah/341/Pajak-Kendaraan-Bermotortempobr147 http://www.jdih.setjen.kemendagri.go.id/files/KOTA_BANDUNG_20_2011.pdf http://pajakonline.com Biro Jasa "Praktis Amanah Service": Perhitungan denda pajak STNK Motor / Mobi http:// ridertuaMotorcycleblogspot.com Denda Telat Bayar Pajak Sepeda Motor | Cookies Media MENGHITUNG PAJAK KENDARAAN BERMOTOR - Free PDF Articles
11
