LEMBAGA PENDIDIKAN POLRI SEKOLAH STAF DAN PIMPINAN MENENGAH
OPTIMALISASI OPTIMALISASI PERAN POLSUBSEKTOR BAGI KEGIATAN PUBLIK GUNA MEMBERIKAN PELAYANAN PRIMA DALAM RANGKA TERPELIHARANYA STABILITAS KAMTIBMAS
BAB I PENDAHULUAN 1.
Latar Belakang
Reformasi yang bergulir di Indonesia telah mendorong terjadinya berbagai perubahan disemua aspek kehidupan yang ada, termasuk dalam aspek kelembagaan negara yang berupaya mewujudkan good governance. governance. Demikian halnya terhadap Polri, berbagai upaya telah dilakukan untuk mewujudkan reformasi internal Polri dengan melakukan perbaikan pada aspek instrumental, struktural dan kultural. Sekarang ini sifat hakekat pekerjaan dan organisasi di sektor modern mulai berubah dari pekerjaan yang bersifat craff (kerajinan) menjadi pekerjaan yang berbasis pengetahuan dan kebutuhan sumber daya manusia juga berubah kearah pekerjaan yang berpengetahuan (knowledge workers), workers), karena itu pekerjaan yang bersifat rutin (meaningless refetive task ) mulai diganti dengan tugas pekerjaan yang menekankan pada inovasi dan perhatian (inovation (inovation and caring ). ). Keterampilan dan keahlian tunggal mulai ditinggalkan dan digantikan dengan profesionalisasi dengan keahlian ganda. Disamping itu penugasan yang bersifat individual mulai berubah menjadi pekerjaan tim (team ( team work ). ). Bagaimana peran Polisi Polisi dalam menyikapi masalah ini,
fungsi Polisi Polisi dalam
masyarakat adalah untuk mengayomi, melindungi dan melayanai masyarakat, hal ini sesuai dengan Undang-undang No. 2 Tahun 2002 1 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia, karena masyarakat / sumber daya manusia adalah aset utama bangsa. Polisi harus dapat memberikan pelayanan yang baik sesuai dengan harapan dan keinginan masyarakat, sosok Polisi yang ideal di seluruh dunia adalah polisi yang protagonis (abdi masyarakat) bukan yang antagonis, polisi yang protagonis merupakan sosok polisi yang terbuka
terhadap
dinamika
perubahan
akomodasikannya dalam tugas-tugasnya. tugas-tugasnya. 1
masyarakat
dan
bersedia
untuk
meng-
Lebih jauh ditegaskan lagi oleh Satjipto
Undang Undang Undang No. 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Kepolisian Republik Indonesia, Jakarta, 2002, Sinar Grafika Grafika Jakarta, 2002
2
Raharjo2, dikatak an bahwa ” Polisi adalah suatu lembaga yang selalu berubah, mengubah dan membangun dirinya”. Secara spesifik dikatakan bahwa sejarah atau evolusi Kepolisian di dunia mencerminkan (perubahan) pengorganisasian masyarakat. Polisi memiliki habitat sosialnya sendiri. Sejalan dengan pemikiran tersebut apa yang harus dilakukan oleh Polsubsektor untuk menciptakan rasa aman, memelihara keteraturan dalam meningkatkan kualitas hidup masyarakat, tindakan yang dilakukan adalah membangun pola-pola peningkatan pelayanan publik sesuai dengan program merevitalisasi Polri yaitu menjadikan Polri lebih melayani, proaktif, transparan dan akuntabel, dengan berdasarkan kaidah taat hukum, taat prosedur dan taat etika 3, sehingga diharapkan dapat meningkatkan kepercayaan masyarakat dalam rangka mewujudkan pelayanan prima sebagai pedoman atau acuan bagi para petugas dalam meningkatkan pelayanannya kepada masyarakat, sehingga masyarakat percaya akan tugas-tugas Polisi yang pada akhirnya profesionalisme Polri dapat terwujud. 2.
Permasalahan
Berdasarkan latar belakang tersebut diatas, penulis merumuskan bahwa belum optimalnya peran Polsubsektor dalam meningkatkan pelayanan prima dalam rangka terpeliharanya stabilitas Kamtibmas. 3.
Pokok Persoalan
Merujuk pada permasalahan diatas, maka pokok-pokok persoalan yang akan dibahas dalam tulisan ini adalah sebagai berikut a.
Bagaimana kemampuan peran Polsubsektor dalam meningkatkan pelayanan prima ?
b.
Bagaimana metode
pelayanan
prima guna meningkatkan kepercayaan
masyarakat ? 4.
Ruang Lingkup.
Ruang lingkup penulisan naskah ini tentang optimalisasi peran Polsubsektor bagi kegiatan publik guna memberikan pelayanan prima dalam rangka terpeliharan ya stabilitas kamtibmas dibatasi hanya pada tugas di tingkat KOD. 2
3
Satjipto Raharjo, sosok Polisi yang ideal, Jakarta 2007 Revitalisasi, Bahan ajaran, kebijakan Kapolri tentang revitalisasi Polri menuju pelayanan prima guna meningkatkan kepercayaan masyarakat, Bandung, Juli 2011.
3
BAB II PEMBAHASAN
Pelayanan prima merupakan usaha untuk membantu menyiapkan (mengurus) apa yang dibutuhkan orang lain dengan memberikan kepuasan kepada pelanggan. Kepuasan adalah tingkat perasaan seseorang setelah merasakan pelayanan yang diberikan dengan harapannya minimal sama atau lebih baik. Kepuasan berkaitan dengan suasana hati yang dapat menerima dengan baik dari sesuatu yang diterima. Kepuasan pelanggan merupakan suatu penerimaan dengan hati yang senang dari pelanggan terhadap pelayanan yang d iberikan kepadanya. Pelayanan prima memiliki ukuran atau standar yang dapat dijadikan indikator atau ciri untuk mengukur suatu pelayanan yang dilakukan. Standar tersebut adalah sebagai berikut :
-
Kesederhanaan, yakni prosedur dan tata cara pelayanan dilakukan dengan cara yang mudah, lancar, cepat, tidak berbelit-belit, mudah dipahami dan mudah dilaksanakan. Kesederhanaan tidak berarti mengabaikan atau mempermudah sesuatu atau mencari jalan pintas untuk mempercepat penyelesaian masalah.
-
Kejelasan dan kepastian, yakni adanya kejelasan dan kepastian mengenai hal-hal berikut prosedur, syarat pelayanan, pihak yang berwenang dan bertanggung jawab, waktu penyelesaian, biaya yang ditetapkan, hak dan kewajiban atau petugas yang melayani. Implementasi pelayanan prima di lingkungan Polri sebagaimana yang tertuang dalam UU No. 2 tahun 2002, Pasal 2,
yaitu Fungsi Kepolisian adalah salah satu fungsi
pemerintahan Negara di bidang pemeliharaan keamanan dan ketertiban masayarakat, penegakan hukum, perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat.
-
Pentingnya pelayanan bagi Polri diungkapkan pula dalam Kode Etik Polri
yang
merupakan standar normatif bagi pelaksanaan tugas Polri sebagaimana tercantum dalam Pasal 5 yakni Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat senantiasa, salah satu diantaranya yaitu
memberikan
pelayanan terbaik, mengutamakan kemudahan dan tidak mempersulit, bersikap hormat kepada siapapun dan tidak menunjukkan sikap congkak/ arogan karena kekuasaan, tidak membeda-bedakan cara pelayanan kepada semua orang, tidak mengenal waktu istirahat selama 24 jam, atau tidak mengenal hari libur dan tidak membebani biaya, kecuali diatur dalam peraturan perundang-undangan.
-
Sesuai program Revitalisasi Kapolri yang mencakup 10 bidang pelayanan program prioritas yang telah ditetapkan untuk memperkuat dan mendorong terwujudnya pelayanan
4
prima yang dapat dirasakan langsung manfaatnya oleh masyarakat, sehingga dapat meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap Polri,
salah satu diantaranya yaitu
menggelar Sentra Pelayanan Kepolisian (SPK) di berbagai sentra kegiatan publik; Berdasarkan hasil pengamatan bahwa pelayanan prima oleh Polsubsektor saat ini masih kurang optimal, hal ini dipengaruhi oleh beberapa faktor, salah satu diantaranya yaitu tingginya angka kejahatan, selain itu secara demografi,
jumlah penduduk Kota berdasarkan Hasil
Registrasi Penduduk Tahun 2009 adalah 2.619.243 jiwa dengan kepadatan penduduk tiap km dihuni kurang lebih 13.646 jiwa, daerah terpadat adalah yaitu 38.348 jiwa, dengan kepadatan penduduk dan tingginya tindakan kriminalitas yang terjadi merupakan suatu persoalan kompleks yang dihadapi. Adapun crime Total dan Crime Clearance (CC dan CT) jajaran Polres, seperti yang tergambar dalam tabel berikut : No.
1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28.
JENIS KRIMINALITAS
Curanmor R-2 Curanmor R-4 Curi Berat Curi Keras Curi Ringan Aniaya Ringan Aniaya Berat Penipuan Penggelapan Peras / Anc.Keras Pengrusakan Kebakaran Pembunuhan Perkosaan Perzinahan Penculikan Narkotika Mata Uang Palsu Pemalsuan Surat Pemalsuan Merk Sumpah Palsu Perjudian Penghinaan Cemar Nama Baik Penadahan Korupsi Senpi, Handak, Sajam Lain-lain Kriminalitas JUMLAH
JAN-OKT 2009 CT CC 1020 89 148 8 816 204 363 80 226 91 104 31 293 147 723 204 479 119 65 34 49 5 57 46 5 2 15 10 27 12 11 1 173 122 1 0 42 16 1 0 9 2 5 7 9 3 35 12 0 7 0 0 5 8 483 281 5.164 1.541
JAN- OKT 2010 CT CC 1.453 107 130 15 646 350 333 143 228 193 107 103 239 302 751 304 421 163 54 24 62 20 32 41 4 8 14 5 11 4 5 1 172 184 2 3 32 35 7 1 1 22 11 25 2 55 9 1 30 20 24 391 443 5.309 2.528
KET
5
Dari Tabel tersebut terlihat menonjol disusul dengan
bahwa kasus Curanmor sebagai data crime yang sangat
Curat dan penipuan turut mendominasi kejadian kriminalitas dan
secara umum penyelesaian perkara belum sepenuhnya optimal. 1.
Fakta-fakta yang ditemukan.
Apabila memperhatikan gambaran tersebut diatas, maka kriminalitas yang terjadi masih yang sangat menonjol, diimbangi jumlah dan kepadatan penduduk, oleh sebab itu upaya untuk mengoptimalisasi peran Polri dalam memberikan pelayanan prima masih terkendala. a.
Kemampuan peran Polsubsektor dalam meningkatkan pelayanan prima.
Sumber daya manusia diharapkan dapat memberikan kontribusi yang optimal dalam melaksanakan tugasnya dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat sebagai faktor penentu bagi keberhasilan pelaksanaan tugas-tugas yang dipercayakan kepada Polri dalam melaksanakn tugas pelayanan masyarakat. Untuk keberhasilan pelaksanaan tugas tersebut, pembenahan sumber daya manusia Polri guna
maka perlu dilakukan
dapat memelihara fleksibilitas
organisasi sehingga pelayanan Polri terhadap masyarakat dapat terus meningkat. Sumber daya personel saat ini dipengaruhi oleh dua faktor yaitu kuantitas dan kualitas, sebagaimana dapat diuraikan antara lain : 1)
Kuantitas. Data personel pada fungsi Polsubsektor Polres berdasarkan laporan Bulan Desember 2010 antara lain DSP 16 orang, RIIL 10 orang, jumlah personel masih belum sesuai dengan DSP, sesuai Peraturan Kapolri Nomor 23 tahun 2010 untuk jumlah personil yang menempati Pos Polisi Sub Sektor sejumlah 16 anggota kepolisian, saat ini
kekurangan personel
mencapai 6 orang, 2)
Kualitas Sebagaimana yang diamanatkan dalam UU No. 2 Tahun 2002 Polri memiliki peran yang cukup strategis dalam menjaga stabilitas serta memelihara memberikan
keamanan
dan
perlindungan,
ketertiban, pengayoman
menegakan dan
hukum
pelayanan
masyarakat dalam rangka terpeliharanya keamanan dalam negeri.
serta
kepada
6
Namun sejauh ini kemampuan maupun kualitas anggota dalam melaksanakan tupoksinya masih dihadapkan kepada beberapa kelemahan antara lain : a)
Pejabat yang menduduki Kepala Polsubsektor saat ini masih jabat oleh Bintara tinggi belum sesuai dengan Peraturan Kapolri No. 23 Tahun 2010, bahwa minimal pejabat yang menduduki
yaitu
minimal berpangkat Iptu atau Ipda. b)
Belum optimalnya peningkatan
kinerja yang dapat dirasakan
secara nyata manfaatnya oleh masyarakat maupun stakeholder lainnya c)
Pengembangan
infrastruktur
pelayanan
belum
optimal
melaksanakan tugasnya. d)
Dedikasi dan loyalitas anggota dalam menjalankan tugas pokok, fungsi
dan
perannya
belum
disertai
peningkatan
peran
pengawasan guna memelihara akuntabilitas kinerja.
b.
Metode pelayanan prima guna meningkatkan kepercayaan masyarakat
Sampai saat ini penyelenggaraan
kegiatan pada fungsi Polsubsektor
belum dapat memberikan kontribusi sebagaimana diharapkan,
karena pada
kenyataannya tugas, fungsi dan perannya belum dapat dilaksanakan dengan baik, anggota belum mampu menerapkan sistem dan metode
untuk meningkatkan
pelayanan kepada masyarakat sesuai dengan program revitalisasi dalam melayani, proaktif, dan akuntabel, sesuai prosedur, hal ini disebabkan karena kemampuan, penampilan dan sikap mental anggota belum sesuai harapan, beberapa indikator kelemahan tersebut antara lain : 1)
Internal. a)
Belum optimal dalam memberikan pelayanan, pimpinan belum dapat melayani bawahan ( servant leadership)
b)
Kurang proaktif, belum ada tindakan yang tegas terhadap anggota yang melakukan pelanggaran hukum
c)
Kurang transparan, belum adanya keterbukaan
dan bersedia
menerima komplain dan memberikan respon terhadap adanya pengaduan.
7
d)
Kurang
akuntabel,
yaitu
pengemban
tugas
belum
mampu
memenuhi tanggung jawabnya. 2)
Eksternal. a)
Belum mampu memberikan pelayanan kepolisian yang lebih cepat, lebih mudah, lebih baik dan lebih nyaman bagi masyarakat dengan memenuhi standar mutu
pelayanan
dan
tingkat
kepuasan
masyarakat public service organization (pso) b)
Kurang mampu merespon potensi yang dapat menimbulkan gangguan keamanan dan ketertiban, serta kurang terjalinnya kerjasama yang sinergis dengan masyarakat yang ada disekitarn ya.
c)
Masih belum dapat memberikan informasi yang diperlukan masyarakat secara proporsional dengan membuka akses informasi yang dibutuhkan.
d)
Belum mampu untuk melakukan penanganan
perkara
secara
tegas dan tuntas, untuk memenuhi rasa keadilan dan kepastian hukum 2.
Analisa terhadap kondisi saat ini
Untuk meningkatkan pelayanan yang prima yang optimal
kepada masyarakat
sesuai dengan kondisi faktual tersebut, maka analisa yang dapat diuraikan untuk mengupayakan langkah-langkah optimalisasinya, antara lain : a.
Kemampuan peran Polsubsektor dalam meningkatkan pelayanan prima
1)
Dengan masih kurangnya jumlah personil yang tidak sesuai dengan DSP, akan berdampak pada kurang optimalnya upaya pemberian pelayanan kepada masyarakat.
2)
Secara kualitas masih banyak kelemahan-kelemahan dalam memberikan pelayanan karena belum dipahaminya program untuk diimplementasikan dalam meningkatkan kinerja maupun aspek-aspek lainnya yang berkaitan dengan program revitalisasi, sehingga akan berdampak pada kurang optimalnya pelayanan yang diberikan serta profesionalisme Polri belum sesuai dengan yang diharapkan.
b.
Metode pelayanan prima guna meningkatkan kepercayaan masyarakat
Untuk meningkatkan
kegiatan pelayanan yang mampu
konstribusi sesuai dengan program revitalisasi.
memberikan
8
1)
Internal. a)
Dengan belum adanya timbal balik yang saling mendukung dalam memberikan
pelayanan,
mengakibatkan
kurang
terciptanya
sinergitas sehingga melebarkan jarak antara pimpinan dan bawahan. b)
Dengan tidak ada ketegasan dari pimpinan akan berdampak pada kurang percayanya atas kepemimpinannya sehingga lebih tampak jelas kurang profesional dan proporsional dalam mengemban amanat UU.
c)
Dengan tidak adanya transparansi, akan menumbuhkan ketidak percayaan.
d)
Dengan
tidak
adanya
pemenuhan
mengakibatkan tidak terpenuhinya
tanggung
jawab
akan
rasa keadilan dan kepastian
hukum sesuai yang diharapkan. 2)
Eksternal. a)
Dengan masih belum
optimalnya pelayanan sesuai program
revitalisasi, akan berdampak pada tidak terpenuhinya keinginan dan kepuasan masyarakat atas kinerja Polri sesuai program program yang telah ditetapkan oleh pimpinan (eksternal) b)
Dengan masih optimalnya upaya pelayanan yang diberikan akan berdampak pada berkurangnya kepuasan masyarakat atas kinerja Polri sesuai standar mutu pelayanan yang dipersyaratkan dalam Undang-Undang (eksternal)
c)
Dengan masih kurang proaktifnya dalam merespon masalah yang dihadapi, sehingga deteksi dini terhadap permasalahan yang dapat menimbulkan
gangguan
tidak
dapat
diatasi
dengan
baik
(eksternal). d)
Dengan masih kurangnya kepekaan dan respons dalam mengatasi pelanggaran hukum mengakibatkan pencegahan terhadap masalah pelanggaran tidak dapat diatasi dengan baik dan tentunya akan berdampak pada terganggunya Kamtibmas (eksternal)
9
3.
Upaya
optimalisasi peran Polsubsektor bagi kegiatan publik guna memberikan
pelayanan prima.
Dalam menjaga dan memelihara situasi kamtibmas Polri sebagai garda terdepan dalam penegakan hukum dan pemelihara kamtibmas dalam rangka terpeliharanya keamanan, dihadapkan pada kondisi lingkungan strategi yang berkembang diharapkan mampu menganalisa dengan baik yang selanjutnya dapat menentukan langkah-langkah upaya pemecahan masalah secara tepat. a.
Kemampuan peran Polsubsektor dalam meningkatkan pelayanan prima.
Sejalan dengan program revitalisasi Polri pada perlu mengoptimalkan kemampuan anggota baik pada aspek kuantitas maupun kualitas antara lain : 1)
Menempatkan anggota berdasarkan kebutuhan dan job discriptions serta sesuai dengan peraturan dan kebijakan pimpinan yang berlaku sehingga kemampuannya lebih optimal.
2)
Memberdayakan anggota yang ada untuk melaksanakan tugasnya dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat.
3)
Melakukan pengawasan secara optimal untuk meningkatkan kinerjanya, sehingga hasilnya dapat dirasakan masyarakat.
4)
Meningkatkan pengawasan sehingga dedikasi anggota meningkat dalam menjalankan
tupoksinya
dalam
memberikan
pelayanan
kepada
masyarakat. b.
Metode pelayanan prima guna meningkatkan kepercayaan masyarakat
Sesuai dengan program kedelapan dalam rangka menggelar sentra pelayanan kepolisian pada berbagai sentra kegiatan publik, untuk meningkatkan pelayanan prima kepada masyarakat dengan mengedepankan efektifitas dan efisiensi dibidang pelayanan dikaitkan dengan gangguan kamtibmas menunjukan fluktuasi dan terjadi di sentra-sentra kegiatan publik seperti: pasar, terminal, mall dan tempat-tempat keramaian lainnya. Oleh sebab itu guna memberikan pelayanan yang optimal kepada masyarakat perlu dikembangkan pos-pos yang berfungsi sebagai sentra pelayanan kegiatan publik tersebut. Sesuai dengan program revitalisasi, maka dalam penyelenggaraan tugas Polsubsektor harus dapat mencerminkan pelaksanaan program
tersebut bagi
terwujudnya pelayanan prima guna meningkatkan kepercayaan masyarakat
10
terhadap polri yaitu perilaku yang dapat dicontoh oleh masyarakat. sehingga dalam pelaksanaannya petugas yang memiliki sifat : 1)
Melayani, yaitu memberikan pelayanan kepolisian yang lebih cepat, lebih mudah, lebih baik dan lebih nyaman bagi masyarakat dengan memenuhi standar mutu
pelayanan
dan
tingkat
kepuasan
masyarakat, secara
eksternal menjadikan polri sebagai public service organization (pso), dan secara internal menerapkan budaya atasan melayani bawahan ( servant leadership); 2)
Proaktif, Polri yang proaktif adalah mengetahui secara dini kondisi yang apabila tidak segera mendapat respon berpotensi menimbulkan gangguan keamanan dan ketertiban, serta menjalin kerjasama yang sinergis dengan pemangku kepentingan untuk dapat mengatasi dengan solusi yang tepat. secara eksternal diharapkan dapat meningkatkan kepekaan, responsif, inisiatif dan tegas mengatasi pelanggar hukum; dan secara internal bertindak proaktif mencegah pelanggaran dan penyimpangan serta mengambil tindakan tegas terhadap personel polri yang melanggar hukum.
3)
Transparan, Polri yang transparan yaitu memberikan informasi yang diperlukan masyarakat secara proporsional. secara eksternal dengan membuka akses informasi kepada
pemangku kepentingan, dan secara
internal bersikap terbuka, bersedia menerima komplin dan dapat memberikan respon yang baik; 4)
Akuntabel, Polri yang akuntabel yaitu pertanggung-jawaban pelaksanaan tugas pokok dengan selalu mengikuti kaidah hukum dan prosedur baku, serta bertindak sesuai norma dan etika. secara eksternal melakukan penanganan memenuhi
perkara
secara
tegas
dan
tuntas, tidak diskriminatif,
rasa keadilan dan kepastian hukum, dan secara internal
menekankan agar personel polri dalam mengemban tugas selalu dengan penuh rasa tanggung jawab.
11
BAB III PENUTUP
1.
Kesimpulan
a.
Tindak pidana kejahatan
yang terjadi
masih cukup tinggi seiring dengan
kepadatan penduduk sebagai factor yang mempengaruhi kurang optimalnya peran Polsubsektor dalam memberikan pelayanan prima, oleh sebab itu perlu upayaupaya antara lain menempatkan anggota berdasarkan
job discriptions,
pemberdayaan anggota secara optimal dan pengawasan untuk meningkatkan kinerja anggota. b.
Selama ini metode penyelenggaraan kegiatan pada fungsi Polsubsektor belum dapat memberikan kontribusi sebagaimana diharapkan oleh sebab itu perlu upayaupaya lebih optimal agar mampu memberikan pelayanan kepada masyarakat dengan meningkatkan kepedulian, proaktif, transparan, akuntabel, sehingga diharapkan tingkat kepuasan masyarakat terpenuhi.
2.
Rekomendasi / saran.
a.
Perlu mengusulkan kepada satuan atas untuk menambah kekurangan personil agar sesuai dan memenuhi DSP secara proporsional dan maupun penempatan anggota sesuai dengan job discriptions, sehingga pelayanan kepada masyarakat dapat lebih optimal.
b.
Perlu disosialisasikan tentang pemahanan pelayanan prima sesuai kebijakan Kapolri yang mencakup 10 bidang pelayanan program prioritas yang telah ditetapkan untuk memperkuat dan mendorong terwujudnya pelayanan prima yang dapat dirasakan langsung manfaatnya oleh masyarakat untuk dapat meningkatkan kepercayaan masyarakat.
12
DAFTAR PUSTAKA
Undang Undang No. 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Republik Indonesia, Jakarta, 2002, Sinar Grafika Jakarta, 2002
Laporan Satuan Polres Tahun 2011
Renja Polres, Tahun 2011.
Intelijen dasar kepolisian Resort tahun 2011
Revitalisasi, Bahan ajaran, kebijakan Kapolri tentang revitalisasi Polri menuju pelayanan prima guna meningkatkan kepercayaan masyarakat , Bandung, Juli 2011.
Peraturan Kapolri Nomor 23 tahun 2010 Tanggal 30 September 2010 Tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Pada Tingkat Kepolisian Resort.
