PENDIDIKAN ANTI KORUPSI
Pengertian Pendidikan Anti Korupsi : Pendidikan anti korupsi adalah usaha sadar dan terencana untuk mewujudkan proses belajar mengajar yang kritis terhadap nilai -nilai anti korupsi. Dalam proses tersebut, maka Pendidikan Antikorupsi bukan sekedar media bagi transfer pengalihan pengetahuan (kognitif) namun juga menekankan pada upaya pembentukan karakter (afektif) dan kesadaran moral dalam melakukan perlawanan (psikomotorik) terhadap penyimp[angan perilaku korupsi. Dasar Pemikiran Pendidikan Anti Korupsi : 1. Realitas dan praktek korupsi di Indonesia sudah sangat akut, maka masalah tidak
bisa diselesaikan hanya melalui penegakan hukum. 2. Menurut Paulo Freire,
pendidikan mesti menjadi jalan menuju pembebasan
permanen agar manusia menjadi sadar (disadarkan) tentang penindasan yang menimpanya, dan perlu perlu melakukan aksi -aksi budaya yang membebaskannya. 3. Perlawanan
masyarakat
terhadap
korupsi
masih
sangat
rendah
>>>
jalur
penyelenggaraan Pendidikan Antikorupsi selama ini tidak ada. Latar
Belakang Pendidikan Anti Korupsi :
1. Praktek korupsi di Indonesia telah terjadi sejak masa kerajaan di wilayah nusantara,
bahkan telah tersistematisasi mulai pada masa VOC dan pemerintahan Hindia Belanda di Indonesia, dikat dikat akan telah sampai pada pada titik 2. Secara Faktual persoalan korupsi di kulminasi yang akut >>> tidak hanya mewabah di kultur dan struktur birokrasi pemerintah >>> juga menjadi fenomena multi dimensional >> telah menggerogoti sendi2 kehidupan sosial dan kultural masyarakatt yan g tadinya menjunjung tinggi nilai2 nilai2 spiritual 3. Pergeseran pola hidup masyaraka mulai bergeser pada nilai2 materialistis dan konsumerisme. 4. Korupsi = extra ordinary crime >>> Upaya menjadikan ´musuh bersama/ common
enemy ´ belum menjadi bagian dari gerakan moral bangsa Karena itu pemberantasan korupsi harus dijadikan sebagai sebagai collective ethics movement.
Signifikansi Pendidikan anti Korupsi : 1. Rendahnya tingkat pemahaman terhadap korupsi di Indonesia.
Hal ini tidak hanya dapat menyebabkan kesalahpahaman mengenai bentuk -bentuk korupsi, namun juga dapat menyeret seseorang terperangkap dalam sistem yang mangakomodir perilaku korupsi tersebut. Contoh mudahnya adalah ³kemudahan´ dalam pengurusan SIM oleh oknum Kepolisian. Sebagian besar dari kita mungkin beranggapan bahwa kepengurusan SIM itu mahal, namun bisa sehari jadi dan tanpa tes. Padahal menurut peraturan, kepengurusan SIM itu adalah murah dan harus melalui tes. 2. Belum jelasnya definisi dan batasan dari korupsi.
Rendahnya tingkat pemahaman terhadap korupsi di Indonesia disebabkan karena belum jelasnya definisi dan batasan korupsi. Sebelum dibentuknya KPK dan dikeluarkannya peraturan
tentang
tindak
pidana
korupsi,
masyarakat
cenderung
gamang
dalam
memutuskan apakah hal yang dilakukannya tersebut adalah korupsi ataukah bukan. Terutama hal-hal yang tidak secara langsung merugikan keuangan Negara. Contoh : Gratifikasi dan Uang Terima Kasih 3. Prosedur dan mekanisme yang ada di pemerintahan yang bisa menjadi celah
terjadinya korupsi. Kadang kala, prosedur yang diterapkan di pemerintah bisa menjadi celah terjadinya korupsi itu sendiri. Hal ini terutama terjadi apabila prosedur tersebut kurang diawasi. Hal yang lain adalah apabila terjadinya penumpukan wewenang pada satu bagian atau orang, yaitu satu bagian / orang melakukan fungsi pelaksanaan dan pengawas an sekaligus. Misal : mark up dalam SPPD yang sistemnya reimbursement, Penumpukan wewenang pada suatu kantor yang kekurangan orang, dimana satu orang memegang peranan sebagai Pejabat Pembuat Komitmen dan Pengguna Kuasa Anggaran. 4. Kebijakan dan peraturan yan g ada di pemerintahan yang bisa menjadi celah
terjadinya korupsi. Kebijakan dan peraturan yang resmi pun kadang bisa menjadi celah terjadinya korupsi. Terutama pembuatan kebijakan dan peraturan yang cenderung bersifat politis dan sarat akan kepentingan pih ak-pihak tertentu. Hal ini disebabkan masih bobroknya mental para pembuat peraturan atau kurang kompetennya pembuat aturan tersebut.
Contohnya adalah RUU tentang Dana Aspirasi DPR sebesar 15 Milyar.
PENGERTIAN KORUPSI
Pengertian Korupsi Pengertian Korups i (bahasa Latin: corruptio dari kata kerja corrumpere yang bermakna busuk, rusak, menggoyahkan, memutarbalik, menyogok). Secara harfiah, korupsi adalah perilaku pejabat publik, baik politikus|politisi maupun pegawai negeri, yang secara tidak wajar dan tid ak legal memperkaya diri atau memperkaya mereka yang dekat dengannya, dengan menyalahgunakan kekuasaan publik yang dipercayakan kepadamereka.
Dari sudut pandang hukum, tindak pidana korupsi secara garis besar mencakup unsur -unsur sebagai berikut : perbuatan melawan hukum; penyalahgunaan kewenangan, kesempatan, atau sarana; memperkaya diri sendiri, orang lain, atau korporasi; merugikan keuangan negara atau perekonomian negara; Selain itu terdapat beberapa jenis tindak pidana korupsi yang lain, diant aranya: memberi atau menerima hadiah atau janji (penyuapan); penggelapan dalam jabatan; pemerasan dalam jabatan; ikut serta dalam pengadaan (bagi pegawai negeri/penyelenggara negara); menerima gratifikasi (bagi pegawai negeri/penyelenggara negara ). Dalam arti yang luas, korupsi atau korupsi politis adalah penyalahgunaan jabatan resmi untuk keuntungan pribadi.
Jenis-jenis
Korupsi sebagaimana dijelaskan dalam UU Nomor 31 tahun 1999 jo. UU
Nomor 1 : 1. Korupsi yang Terkait dengan Kerugian Keuangan Nega ra a. Melawan hukum untuk memperkaya diri dan dapat merugikan keuangan
Negara b. Menyalahgunakan kewenangan untuk menguntungkan diri sendiri dan dapat
merugikan keuangan Negara
Perbedaan kedua pasal di atas adalah apakah seseorang tersebut mempunyai kewenangan ataukah tidak. 2. Korupsi yang terkait dengan suap menyuap a. Menyuap Pegawai Negeri dengan maksud supaya berbuat atau tidak berbuat
sesuatu dalam jabatannya sehingga bertentangan dengan kewajibannya b. Menyuap Pegawai Negeri karena telah berbuat atau tidak berbuat sesuatu
dalam jabatannya sehingga bertentangan dengan kewajibannya c.
Memberi hadiah kepada Pegawai Negeri karena jabatan
d. Pegawai Negeri menerima suap baik akan atau telah berbuat atau tidak berbuat
sesuatu dalam jabatannya sehingg a bertentangan dengan kewajibannya e. Pegawai Negeri menerima suap padahal diketahui atau patut diduga bahwa janji
atau hadiah tersebut diberikan untuk menggerakkkannya agar melakukan atau tidak melakukan sesuatu dalam jabatannya yang bertentangan dengan kewajibannya. f.
Pegawai Negeri menerima suap padahal diketahui atau patut diduga bahwa janji atau hadiah tersebut diberikan sebagai akibat atau disebabkan karena agar melakukan atau tidak melakukan sesuatu dalam jabatannya yang bertentangan dengan kewajibannya.
g. Pegawai negeri menerima hadiah karena kekuasaan atau kewenangan yang
berhubungan dengan jabatannya. h. Menyuap hakim i.
Menyuap Advokat
j.
Hakim dan Advokat menerima suap
k.
Hakim menerima suap
l.
Advokat menerima suap
Jadi dalam hal suap menyuap, baik yang disuap maupu n yang menyuap akan mendapatkan sanksi. Pegawai Negeri yang menerima suap, baik dia melakukan, belum atau tidak melakukan hal yang diminta si penyuap, tetap terkena sanksi. 3. Korupsi yang terkait penggelapan dalam jabatan
a. Pegawai negeri menggelapkan uang ata u membiarkan penggelapan uang b. Pegawai negeri memalsukan buku untuk pemeriksaan administrasi c. Pegawai negeri merusakkan bukti d. Membiarkan orang lain merusakkan bukti e. Pegawai negeri membantu orang lain merusakkan bukti
Dalam hal penggelapan, Pegawai Negeri yan g melakukan penggelapan, membantu melakukan penggelapan tau hanya membiarkan terjadinya penggelapan, akan dikenai sanksi. 4. Korupsi yang terkait dengan perbuatan pemerasan a. Pegawai negeri memeras dengan cara memaksa orang memberikan sesuatu
untuk mengerjakan sesuatu bagi dirinya. b. Pegawai negeri memeras dengan cara meminta seseorang memberikan
sesuatu seolah-olah merupakan utang kepada dirinya. Perbedaan dengan butir a di ata s adalah apabila pada huruf a, Pegawai Negeri belum melakukan sesuatu yang dimaksud dalam pemerasan tersebut. Sementara pada huruf b, Pegawai Negeri sudah melakukan sesuatu yang dimaksud dalam pemerasan tersebut. c.
Pegawai negeri memeras pegawai negeri yang lain
5. Korupsi yang terkati dengan perbuatan curang a. Pemborong berbuat curang b. Pengawas proyek membiarkan perbuatan curang c.
Rekanan TNI/Polri berbuat curang
d. Pengawas rekanan TNI/Polri membiarkan perbuatan curang e. Penerima barang TNI/Polri membiarkan perbuatan c urang f.
Pegawai negeri menyerobot tanah negara sehingga merugikan orang lain
6. Korupsi yag terkait dengan benturan kepentingan dalam pengadaan a. Pegawai negeri turut serta dalam pengadaannya
7.
Korupsi yang terkait dengan gratifikasi a. Pegawai negeri menerima gratifi kasi dan tidak melapor KPK
