Naskah Bujuknik Ttg Pemberdayaan Tomas

KONFIDENSIAL

Lampiran Surat Keputusan Kasad Nomor Skep / 179 / VII / 2005 Tanggal 29 Juli 2005

TENTARA NASIONAL INDONESIA MARKAS BESAR ANGKATAN DARAT

BUKU PETUNJUK TEKNIK tentang PEMBERDAYAAN TOKOH MASYARAKAT

BAB – BAB – II PENDAHULUAN

1.

Umum.

a.

Binter sebagai fungsi utama TNI AD diarahkan guna menunjang mantapnya ikatan

batin yang kuat antara TNI dan rakyat sebagai modal pembangunan dalam penyiapan pertahanan negara aspek aspek darat, dengan dengan melibatkan segenap

komponen bangsa bangsa lainnya lainnya

melalui kegiatan yang terencana dan sistematis. sist ematis.

b.

TNI AD sebagai pelaksana Binter dilapangan, menyadari keterbatasan kemampuan

untuk melaksanakan kegiatan yang melibatkan masyarakat guna merebut hati dan pikirannya.

Disisi lain masyarakat Indonesia

adalah masyarakat yang heterogen,

tradisional dan masih mengedepankan kehidupan berkelompok serta memiliki tokoh-tokoh yang dituakan sehingga

guna menjamin tercapainya

tugas TNI AD, maka perlu

memberdayakan memberdayakan tokoh-tokoh masyarakat sebagai mitra.

c.

Agar diperoleh keserasian dan keselarasan keselarasan dalam memberdayakan memberdayakan tokoh masyarakat

diwilayah binaan binaan masing-masing masing-masing maka perlu disusun Buku Petunjuk Petunjuk

Teknik tentang tentang

Pemberdayaan Tokoh Masyarakat yang mengalir dari Buku Petunjuk Lapangan sebagai pedoman dalam melaksanakan tugas.

KONFIDENSIAL

4

2.

Maksud dan Tujuan.

a.

Maksud.

Sebagai

pedoman

anggota

TNI

AD

dalam

melaksanakan

Pemberdayaan Tokoh Masyarakat

b.

Tujuan.

Untuk menyamakan persepsi setiap anggota TNI AD dalam

melaksanakan Pemberdayaan Tokoh Masyarakat.

3.

Ruang lingkup dan Tata Urut.

Ruang lingkup Buku Buku Petunjuk Teknik Pemberdayaan Pemberdayaan

Tokoh Masyarakat ini meliputi uraian pembahasan penyelenggaraan Pemberdayaan Tokoh Masyarakat dengan tata urut sebagai berikut :

4.

a.

Pendahuluan.

b.

Ketentuan umum.

c.

Kegiatan yang dilaksanakan. dilaksana kan.

d.

Hal-hal yang perlu diperhatikan.

e.

Komando dan pengendalian.

f.

Penutup.

Landasan.

a.

Surat Keputusan Kasad Nomor Skep/ 22 / XII / 2003 tanggal 4 Desember 2003

tentang Buku Petunjuk Operasi Operasi Binter PO : TER – TER – 01.A 01.A tahun 2003

b.

Skep Dan Kodiklatad

No Skep 139/V/2004 tanggal 19 – 5 – 2004 tentang

Penyusunan Penyusunan dan Penerbitan Buku Buku Petunjuk TNI AD. AD.

5.

Pengertian. (Sub Lampiran “A”)

5

BAB – BAB – II II KETENTUAN UMUM

6.

Umum.

Agar dalam pelaksanaan Pemberdayaan Tokoh Masyarakat dapat mencapai

hasil yang maksimal perlu adanya tujuan dan sasaran serta hal – hal lain yang diatur dalam Ketentuan Umum.

7.

Tujuan.

Tujuan yang ingin dicapai adalah terselenggaranya komunikasi antara

Satuan Komando Kewilayahan dan Satuan Non Kowil serta masyarakat binaannya dengan memanfaatkan peran tokoh masyarakat dalam rangka mewujudkan ikatan batin yang kuat antara TNI – TNI – Rakyat Rakyat untuk di dayagunakan bagi kepentingan pertahanan negara aspek darat.

8.

Sasaran.

Sasaran

penyelenggaraan penyelenggaraan Pemberdayaan Tokoh Masyarakat

dalam

penyelenggaraan penyelenggaraan Binter terdiri dari sasaran fisik dan non fisik :

a.

Sasaran fisik.

Terjalinnya hubungan secara terus menerus dengan semua tokoh

masyarakat secara harmonis meliputi :

1)

2)

Tokoh Formal. a)

Presiden

b)

Menteri

c)

Gubernur

d)

Bupati

e)

Camat

f)

Lurah

g)

Ketua RW

h)

Ketua RT

Tokoh Non Formal. a)

Tokoh Agama

b)

Tokoh Adat

c)

Tokoh Hukum

d)

Tokoh Politik

6

b.

e)

Mantan pejabat pemerintahan.

f)

Cendekiawan

g)

Tokoh LSM

Sasaran Non Fisik.

1)

Terwujudnya kesadaran para tokoh masyarakat sebagai mitra Satuan Kowil

dan Satuan Non Kowil dalam mengoptimalkan penyelenggaraan Binter diwilyah tugasnya untuk membantu mensukseskan kebijakan yang berkaitan dengan tugas TNI AD serta sukesnya program pembangunan.

2)

Terwujudnya kesamaan visi, misi dan persepsi dalam membantu program

pembangunan mental bangsa serta terwujudnya ikatan batin yang kokoh kuat antara TNI dan rakyat dalam suasana kebersamaan. kebersamaan. 3) 9.

Sifat.

Meningkatnya peran serta masyarakat dalam mendukung tugas TNI AD. Pemberdayaan Tokoh Masyarakat merupakan jabaran dari Pemberdayaan

Wilayah yang memiliki sifat :

a.

Persuasif .

Mengajak tokoh masyarakat yang ada diwilayahnya agar merasa ikut

terpanggil untuk menyamakan visi, misi dan persepsi sesuai dengan visi dan misi TNI AD dalam upaya mewujudkan ikatan batin yang kuat antara TNI dan Rakyat guna kepentingan pertahanan negara aspek darat.

b.

Terkoordinir.

Agar dalam pemberdayaan Tokoh masyarakat dapat di

laksanakan secara optimal dan mencapai hasil yang maksimal perlu adanya pengendalian yang baik. c.

Terencana.

Dalam Pemberdayaan Pemberdayaan Tokoh Msyarakat perlu direncanakan, direncanakan, dengan

memilih/menentukan petugas maupun tokoh yang tepat untuk menyampaikan visi dan misi yang akan disampaikan kepada masyarakat.

7

d.

Psikologis.

Bahwa Pemberdayaan Tokoh Masyarakat memiliki dampak

psikologis terhadap masyarakat dan lingkungannya dalam bentuk sikap, perilaku, ketaatan dan kepatuhan terhadap terhadap pernyataan pesan-pesan pesan-pesan yang disampaikan. disampaikan.

10.

Peranan.

a.

Sebagai Mitra.

Tokoh masyarakat merupakan mitra Satuan Kowil dan Satuan

Non Kowil dalam melaksanakan melaksanakan tugas. b. Sebagai Komunikator. Tokoh masyarakat sebagai pembicara langsung dalam menyampaikan menyampaikan visi dan misi TNI AD. c. Sebagai pembentuk opini ( Opinions Building ). Tokoh masyarakat sebagai pembentuk opini opini yang menguntungkan menguntungkan bagi TNI AD karena memiliki pengaruh y yang ang kuat di lingkungan masyarakat dan komunitasnya.

11.

Pengorganisasian.

a.

Organisasi.

Dalam

penyelenggaraan

Pemberdayaan

Tokoh

Masyarakat

organisasinya melekat pada fungsi Komando.

b.

Struktur Organisasi.

MABESAD

SAT KOWIL

Keterangan :

Garis Komando Garis Koordinasi

SAT NON KOWIL

8

12.

Tugas dan Tanggung jawab.

Tugas dan tanggung jawab dalam penyelenggaraan

Pemberdayaan Pemberda yaan Tokoh Masyarakat adalah merupakan tugas dan tanggung jawab para Komandan Satuan Komando Kewilayahan dan Komandan Satuan Non Komando Kewilayahan sedangkan Staf masing-masing satuan membantu tercapainya tugas penyelenggaraan Pemberdayaan Tokoh Masyarakat di wilayah tanggung jawabnya.

a.

Di tingkat Mabesad (Kasad).

1)

Tugas.

a)

Memberikan petunjuk umum dan arahan kepada satuan Kowil dan

satuan non Kowil tentang kebijakan dan materi pemberdayaan tokoh masyarakat yang harus dilaksanakan.

b)

Melaksanakan Melaksanakan koordinasi dan menjalin hubungan secara terus

menerus dengan para tokoh masyarakat tingkat nasional.

c)

Menemukan permasalahan yang berhubungan dengan tugasnya di

tingkat nasional.

d)

Melaksanakan Melaksanakan pemberdayaan tokoh masyarakat tingkat nasional

e)

Pada

kesempatan tertentu dapat mendelegasikan wewenang

pemberdayaan pemberdayaan tokoh masyarakat kepada Asisten Teritorial.

f)

Melaksanakan Melaksanakan pengawasan dan evaluasi pelaksanaan pemberdayaan pemberdayaan

tokoh masyarakat di jajaran TNI AD. 2)

Tanggung jawab.

Kepala Staf Angkatan Darat dalam pelaksanaan

tugasnya bertanggung bertanggung jawab kepada Panglima TNI.

9 b.

Satuan Komando Kewilayahan.

1)

Di tingkat Kodam (Pangdam). a)

Tugas. (1)

Memberikan petunjuk dan arahan kepada para Komandan

Korem tentang kebijakan dan materi pemberdayaan tokoh masyarakat masyarakat yang harus dilaksanakan oleh jajaran Korem.

(2)


menerus dengan para tokoh masyarakat tingkat propinsi di wilayah tanggung jawabnya.

(3)

Menemukan

permasalahan permasala han

yang

berhubungan

dengan

tugasnya di tingkat Propinsi.

(4)

Melaksanakan Melaksanakan

pemberdayaan pemberdayaan

tokoh

masyarakat tingkat

Propinsi di wilayah tanggung jawabnya.

(5)

Pada kesempatan tertentu dapat mendelegasikan wewenang

kepada Aster Kasdam.

(6)


pengawasan pengawasan

dan

evaluasi evaluasi

kegiatan kegiatan

pemberdayaan tokoh masyarakat dibawah Komandonya.

b.

Tanggung jawab.

Panglima Kodam dalam pelaksanaan tugasnya

bertanggung jawab kepada Kasad.

2)

Di tingkat Korem (Danrem). a)

Tugas. (1)


Kodim tentang kebijakan dan materi pemberdayaan tokoh masyarakat masyarakat yang harus dilaksanakan oleh jajaran Kodim.

10

(2)


menerus dengan para tokoh masyarakat yang berada di wilayah tanggung jawab Korem.

(3)

Menemukan


yang

berhubungan

dengan

tugasnya di tingkat Kabupaten/Kota.

(4)

Melaksanakan pemberdayaan tokoh masyarakat yang berada

di wilayah tanggung jawab Korem.

(5)


kepada Kasiter Korem.

(6)



dan

evaluasi evaluasi

kegiatan kegiatan

pemberdayaan tokoh masyarakat yang dilakukan Korem maupun dijajaran Kodim.

b.

Tanggung jawab.

Komandan Korem dalam pelaksanaan pelaksanaan tugasnya

bertanggung jawab kepada Pangdam.

3)

Di tingkat Kodim (Dandim). a)

Tugas. (1)


Koramil

tentang

kebijakan

dan

materi

pemberdayaan

tokoh

masyarakat yang harus dilaksanakan oleh jajaran Koramil.

(2)


menerus dengan para tokoh masyarakat diwilayah tanggung jawabnya baik baik ditingkat Kabupaten Kabupaten maupun Kota.

(3)

Menemukan


yang

berhubungan

dengan

tugasnya di wilayah tanggung jawab Kodim baik ditingkat Kabupaten maupun Kota.

11

(4)

Melaksanakan pemberdayaan tokoh masyarakat yang berada

di wilayah tanggung jawab Kodim

(5)


kepada Pasiter Kodim.

(6)



dan

evaluasi evaluasi

kegiatan kegiatan

pemberdayaan tokoh masyarakat yang dilakukan Kodim maupun di jajaran Koramil.

b.

Tanggung jawab.

Komandan Kodim dalam pelaksanaan pelaksanaan tugasnya

bertanggung jawab kepada Danrem.

4)

Di tingkat Koramil. a)

Danramil 1)

Tugas.

(a)

Memberikan petunjuk dan arahan kepada anggota

bawahannya

(Babinsa)

tentang

kebijakan

dan

materi

pemberdayaan tokoh masyarakat yang harus dilaksanakan oleh para Babinsa di desa binaannya.

(b)

Melaksanakan Melaksanakan koordinasi dan menjalin hubungan

secara terus menerus dengan para tokoh masyarakat tingkat Kecamatan di wilayah wila yah tanggung jawabnya.

(c)

Menemukan permasalahan permasalah an yang berhubungan dengan

tugas di wilayah tanggung t anggung jawabnya.

(d)


pemberdayaan

tokoh

masyarakat

tingkat Kecamatan yang berada di wilayah tanggung jawabnya.

12

(e)

Pada kesempatan tertentu dapat mendelegasikan

wewenang kepada anggota bawahannya disesuaikan dengan ketentuan syarat-syarat personel.

(f)

Melaksanakan Melaksanakan pengawasan dan evaluasi kegiatan

pemberdayaan tokoh masyarakat yang dilakukan Koramil sendiri maupun yang dilakukan oleh para Babinsa.

2)

Tanggung jawab.

Komandan Koramil dalam pelaksanaan pelaksanaan

tugasnya bertanggung jawab kepada Dandim.

b)

Babinsa 1)

Tugas. (a)


secara terus menerus dengan para tokoh masyarakat desa di wilayah tanggung jawabnya.

(b)


tugas di wilayah tanggung t anggung jawabnya.

(c)

Melaksanakan Melaksanakan pemberdayaan pemberdayaan tokoh masyarakat desa

yang berada di wila yah tanggung jawabnya.

2)

Tanggung jawab.

Babinsa dalam pelaksanaan tugasnya

bertanggung jawab kepada Danramil.

c.

Satuan Non Komando Kewilayahan.

1)

Kostrad. a)

Pangkostrad. (1)

Tugas. (a)

Memberikan petunjuk

dan

arahan kepada

para

Pangdiv tentang kebijakan dan materi pemberdayaan tokoh masyarakat yang harus dilaksanakan jajarannya.

13

(b)


terus menerus dengan para tokoh masyarakat di sekitar kesatrian/markas.

(c)


tugasnya di sekitar kesatrian/markas. kesatrian/markas.

(d)

Melaksanakan Melaksanakan pemberdayaan pemberdayaan tokoh masyarakat di

sekitar Kesatrian/Markas.

(e)


wewenang kepada Aster Kaskostrad.

(f)


pemberdayaan pemberdayaan tokoh masyarakat dibawah Komandonya.

(2)

Tanggung jawab.

Pangkostrad dalam pelaksanaan tugasnya


b)

Pangdiv. (1)

Tugas. (a)

Memberikan petunjuk

dan

arahan kepada

para

Danbrig tentang kebijakan dan materi pemberdayaan tokoh masyarakat yang harus dilaksanakan jajarannya. (b)


terus menerus dengan para tokoh masyarakat di sekitar Kesatrian/Markas atau disekitar tempat tugas..

(c)


tugasnya di sekitar Kesatrian/Markas atau disekitar tempat tugas.

14

(d)



tokoh

masyarakat

disekitar Kesatrian/Markas atau disekitar tempat tugas.

(e)

Pada kesempatan tertentu dapat mendelegasikan mendelegasikan

wewenang kepada Aster Kasdivif Kostrad.

(f)



(2)

Tanggung jawab.

Pangdiv dalam pelaksanaan tugasnya

bertanggung jawab kepada Pangkostrad.

c)

Danbrig. (1)

Tugas. (a)

Memberikan petunjuk dan arahan kepada para Danyon

tentang kebijakan dan materi pemberdayaan pemberdayaan tokoh masyarakat masyarakat yang harus dilaksanakan jajarannya.

(b)


terus menerus dengan para tokoh masyarakat di sekitar Kesatrian/Markas atau disekitar tempat tugas.

(c)



(d)


pemberdayaan

tokoh

masyarakat


(e)


wewenang kepada Kasi Intel.

15

(f)



(2)

Tanggung jawab.

Danbrig dalam pelaksanaan tugasnya

bertanggung jawab kepada Pangdiv.

c)

Danyon. (1)

Tugas. (a)

Memberikan petunjuk dan arahan kepada para Danki

tentang kebijakan dan materi pemberdayaan pemberdayaan tokoh masyarakat masyarakat yang harus dilaksanakan jajarannya.

(b)



(c)



(d)



tokoh

masyarakat


(e)


wewenang kepada para Danki.

(f)


pemberdayaan

tokoh

masyarakat

yang

dilakukan

Batalyonnya.

(2)

Tanggung jawab.

Danyon dalam pelaksanaan tugasnya

bertanggung jawab kepada Danbrig.

16

2)

Kopassus. a)

Dankopassus. (1)

Tugas (a)

Memberikan petunjuk

dan

arahan kepada

para

Dangrup tentang kebijakan dan materi pemberdayaan tokoh masyarakat yang harus dilaksanakan oleh masing-masing Grup. (b)



(c)



(d)



tokoh

masyarakat


(e)


wewenang kepada Asintel Kopassus.

(f)



(2)

Tanggung jawab.

Dankopassus dalam pelaksanaan tugasnya


b)

Dangrup. (1)

Tugas. (a)

Memberikan petunjuk dan arahan kepada para Danyon

tentang kebijakan dan materi pemberdayaan pemberdayaan tokoh masyarakat masyarakat yang harus dilaksanakan jajaran Batalyon.

17

(b)


terus menerus dengan para tokoh masyarakat di sekitar Kesatrian/Markas atau di sekitar tempat tugas.

(c)



(d)



tokoh

masyarakat


(e)


wewenang kepada Kasi Intel Grup

(f)



(2)

Tanggung jawab.

Dangrup dalam pelaksanaan tugasnya

bertanggung jawab kepada Dankopassus. Dankopassus.

c)

Danyon. (1)

Tugas. (a)

Memberikan petunjuk dan arahan kepada para Danki

/Komandan

Detasemen

tentang

kebijakan

dan

materi

pemberdayaan tokoh masyarakat yang harus dilaksanakan jajarannya.

(b)



18

(c)

Menemukan permasalahan yang berhubungan dengan


(d)



tokoh

masyarakat


(e)


wewenang kepada para Danki atau Komandan Detasemen.

(f)


pemberdayaan pemberdayaan tokoh masyarakat yang dilakukan Batalyon.

(2)

Tanggung jawab.

Danyon dalam pelaksanaan tugasnya

bertanggung jawab kepada Dangrup.

3)

Satuan Bantuan Tempur (Kavaleri, Arhanud, Armed).

a)

Tugas. Masing-masing Batalyon memiliki tugas yang sama setelah

menerima petunjuk dan arahan dari Pangdam dalam pemberdayaan tokoh masyarakat.

(1)


Kompi tentang kebijakan dan materi pemberdayaan tokoh masyarakat yang harus dilaksanakan jajarannya.

(2)


menerus dengan para tokoh masyarakat di sekitar Kesatrian/Markas atau disekitar tempat tugas.

(3)

Menemukan

permasalahan

yang

berhubungan

dengan


19 (4)

Melaksanakan Melaksanakan pemberdayaan pemberdayaan tokoh masyarakat di sekitar

Kesatrian/Markas atau disekitar tempat tugas.

(5)

Pada kesempatan tertentu dapat mendelegasikan mendelegasikan wewenang

kepada para Komandan Kompi.

(6)



dan

evaluasi evaluasi

kegiatan kegiatan

pemberdayaan tokoh masyarakat dibawah Komandonya.

b)

Tanggung jawab.

Para Komandan Satuan Bantuan Tempur

dalam melaksanakan tugasnya bertanggung jawab kepada Komandan Atasan masing-masing Satuan.

4)

Eselon Balakpus, Eselon Lemdik dan Eselon Lembaga Pusat. a)

Tugas (a)

Para Komandan, Direktur, Kepala memberikan petunjuk dan

arahan kepada para pejabat yang terkait di satuannya masing-masing tentang kebijakan dan materi pemberdayaan tokoh masyarakat yang harus dilaksanakan oleh satuannya. (b)

Melaksanakan Melaksanakan koordinasi dan menjaga hubungan secara terus

menerus dengan para tokoh masyarakat di sekitar kesatrian/markas.

(c)

Menemukan


yang

berhubungan

dengan

tugasnya di sekitar kesatrian/markas.

(d)

Melaksanakan Melaksanakan pemberdayaan pemberdayaan tokoh masyarakat di sekitar

kesatrian/markas.

(e)


kepada pejabat yang ditunjuk.

b)

Tanggung jawab.

Para Komandan, Direktur, Kepala dalam

pelaksanaan tugasnya bertanggung jawab kepada Kasad.

20

13.

Syarat personel.

Adapun

syarat-syarat

personel

dalam

Pemberdayaan Pemberdayaan

Tokoh

masyarakat baik personel TNI AD maupun maupun tokoh masyarakat adalah sebagai sebagai berikut : a.

Personel TNI AD/Petugas. 1)

Memiliki kecakapan kecakapan dalam berkomunikasi.

2)

Memiliki latar belakang pendidikan dan kemampuan inteligensi yang setara/

sebanding dengan Tomas.

b.

14.

3)

Memiliki kepribadian kepribadian dan mental prajurit yang baik.

4)

Memiliki wawasan pengetahuan yang luas.

5)

Memiliki postur prajurit yang prima.

Tokoh Masyarakat. 1)

Memiliki pengaruh yang kuat dilingkungan masyarakat.

2)

Diakui keberadaan keberadaan dan kualitas kepribadiannya kepribadiannya oleh lingkungan masyarakat. masyarakat.

3)

Memiliki rasa nasionalisme.

4)

Memiliki kesadaran kesadaran bela negara.

Metode dan Teknik.

a.

Metode.

Metode

yang digunakan dalam pemberdayaan tokoh masyarakat

adalah metode Komsos melalui : 1)

Pendekatan kebudayaan.

Merupakan cara bagi petugas dalam membina

tokoh masyarakat, diharapkan petugas mempunyai pengetahuan mengenai budaya setempat mengingat bangsa Indonesia yang Bhineka Tunggal Ika, mempunyai budaya dan adat istiadat yang berbeda-beda, merupakan warisan nenek moyang yang tidak tergoyahkan, sehingga diharapkan petugas dapat menjadi warga adat setempat, syukur dapat diperlakukan sebagai yang dituakan karena sikap dan tingkah lakunya sehingga mampu memberi arahan yang dapat diterima oleh tokoh masyarakat dan masyarakat setempat pada umumnya. 2)

Pendekatan sosio religius (keagamaan). (keagamaan).

Merupakan hal yang amat peka

dan dominan dalam kehidupan masyarakat Indonesia dalam berkomunikasi. Dalam rangka pembinaan terhadap tokoh agama, pahami pengetahuan ilmu agama dengan baik dan tidak menyimpang serta melaksanakan ibadah sesuai agama yang dianut dengan baik dan benar, sehingga selalu mendapat penilaian positif sebagai penganut agama yang soleh oleh tokoh agama.

21

Usahakan pengembangan toleransi antar umat beragama ditingkatkan serta dalam menyelesaikan setiap permasalahan agama dilaksanakan dengan bijaksana dengan selalu melibatkan tokoh-tokoh agama setempat. 3)

Pendekatan hukum.

Negara Republik Indonesia yang berdasarkan hukum,

mengharapkan tokoh-tokoh masyarakat dan masyarakat pada umumnya dapat terayomi dengan hukum yang berlaku.

Penyelesaian masalah oleh petugas

diharapkan berdasarkan hukum yang berlaku untuk itu para petugas dituntut untuk memahami masalah hukum dan perundang-undangan serta berbagai peraturan termasuk hukum adat yang biasanya dalam penyelesaian suatu masalah secara hukum dapat diterima oleh berbagai pihak termasuk tokoh masyarakat yang biasanya menjadi sandaran masyarakat baik secara formal maupun non formal. 4)

Pendekatan melalui pelayanan untuk menarik simpati.

Salah satu cara

pendekatan petugas kepada tokoh masyarakat, dengan menarik simpati atau pelayanan yang baik tanpa mengurangi harga diri atau penampilan sebagai pembina sehingga selalu mendapatkan mendapatkan kredibilitas/kepercayaan kredibilitas/kepercayaan penuh dari masyarakat. masyarakat. Hal ini mudah dikerjakan oleh jajaran TNI AD dengan berpedoman pada Sikap teritorial yang selalu rendah hati. b.

Teknik.

Beberapa teknik yang digunakan dalam Pemberdayaan Tokoh

Masyarakat adalah : 1)

Ceramah. Di dalam mekanisme pelaksanaan pelaksanaan dengan teknik ceramah perlu

direncanakan direncanakan secara matang dan dipersiapkan yang baik dengan jalan : a)

Tokoh-tokoh masyarakat yang ada di wilayah tanggung jawabnya

diundang oleh Dansat Kowil maupun Non Kowil untuk berkumpul pada waktu dan tempat yang telah ditentukan. b)

Dansat Kowil atau Dansat Non Kowil dalam melaksanakan melaksanakan

pemberdayaan tokoh masyarakat dapat mendelegasikan kepada personel yang memiliki kemampuan akademik dan pengetahuan yang luas untuk melaksanakan melaksanakan ceramah menyampaikan menyampaikan materi yang telah disiapkan. 2)

Pertemuan tidak resmi. Materi atau pesan-pesan disampaikan kepada tokoh

masyarakat pada acara-acara yang tidak direncanakan pada saat Komandan Satuan atau personel yang ditunjuk secara kebetulan bertemu dengan tokoh yang dimaksud.

22

3)

Anjangsana. Anjangsana.

Komandan

Satuan Satuan

atau

personel

yang

ditunjuk

menyampaikan materi atau pesan-pesan dengan cara bertandang atau bertamu ke rumah tokoh masyarakat yang dimaksud, dalam rangka pemberdayaan tokoh masyarakat. 4)

Melalui surat menyurat.

Dansat Kowil maupun Non Kowil

atau

personel yang ditunjuk dalam menyampaikan materi atau pesan-pesan dilaksanakan melalui surat menyurat. 5)

Melalui komunikasi telpon.

Dansat Kowil maupun Non Kowil atau

personel yang ditunjuk menyampaikan pesan-pesan singkat, padat dan jelas kepada tokoh masyarakat melalui komunikasi telpon.

BAB – BAB – III III KEGIATAN YANG DILAKSANAKAN 15.

Umum.

Kegiatan Pemberdayaan Tokoh Masyarakat yang dilaksanakan oleh Satuan

Komando Kewilayahan dan Satuan Non Kowil adalah untuk menyampaikan materi atau pesan kepada tokoh masyarakat guna membantu memantapkan dan meningkatkan partisipasi serta motivasi masyarakat dalam membantu Satuan Komando Kewilayahan dan Satuan Non Kowil dalam penyelenggaraan Binter guna mewujudkan ikatan batin yang kuat antara TNI dan Rakyat serta membantu meningkatkan Kesadaran Bela Negara yang meliputi Cinta Tanah Air, Kesadaran Berbangsa dan Bernegara serta memantapkan Wawasan Kebangsaan dimasyarakat sehingga terwujud ketahanan wilayah dalam rangka pertahanan negara aspek darat. (visualisasi pelaksanaan pemberdayaan pemberdayaan tokoh masyarakat dalam menyampaikan materi/pesan lihat lampiran) 16.

Kegiatan.

Menyampaikan Menyampaikan materi Kesadaran Bela Negara.

Tujuannya memantapkan

Kesadaran Berbangsa dan Bernegara, Cinta pada Tanah Air, keyakinan kepada Pancasila sebagai Dasar Negara, Kerelaan Berkorban serta memiliki kemampuan awal Bela Negara : a.

Kegiatan Satuan Kowil dan Satuan Non Kowil. 1)

Tahap Perencanaan.

a)

Menghimpun materi yang berkaitan dengan perkembangan situasi.

b)

Menyusun rencana kegiatan sesuai teknik yang akan digunakan.

c)


koordinasi

dengan

tokoh

masyarakat

sesuai

kepentingan. d)

Melaksanakan Melaksanakan koordinasi rencana kegiatan dengan pihak terkait.

e)

Menginvetarisir Tokoh masyarakat.

23

f)

Membuat rencana pengamanan. pengamanan.

g)

Membuat rencana waktu dan tempat pelaksanaan pemberdayaan

tokoh masyarakat dari petugas kepada tokoh masyarakat maupun dari tokoh masyarakat kepada masyarakat.

2)

h)

Menginventarisir permasalahan. permasalahan.

j)

Merencanakan Merencanakan Tokoh masyarakat masyarakat yang hadir. hadir.

k)

Merencanakan Merencanakan jumlah personel pendukung.

Tahap persiapan.

Kegiatan yang dilakukan dilakuk an dalam tahap persiapan

adalah :

a)

Menyiapkan personel/petugas dengan kriteria yang tepat untuk

disesuaikan dengan kemampuan tokoh masyarakat. b)

Menyiapkan materi yang akan disampaikan.

c)

Melaksanakan Melaksanakan koordinasi dengan pihak terkait maupun tokoh yang

bersangkutan tentang kepastian rencana.

3)

d)

Menyiapkan sarana dan prasarana yang diperlukan.

e)

Menyiapkan logistik yang dibutuhkan.

Tahap pelaksanaan.

a)

Kegiatan Petugas kepada tokoh masyarakat. masyarakat.

Menyampaikan Menyampaikan materi

Kesadaran Bela Negara meliputi : (1)

Pembinaan Kesadaran Berbangsa dan Bernegara, tujuanya

memantapkan dalam bersikap, bersikap,

bertingkah laku dan dan berkehidupan berkehidupan

yang selalu berkaitan antara dirinya dengan pencapaian cita-cita dan tujuan bangsa Indonesia yang harus disadari sepenuhnya akan hakekat Negara Indonesia yang di Proklamasikan pada tanggal 17 Agustus 1945 berdasarkan Pancasila dan UUD 1945 diantaranya meliputi : (a)

Kerukunan hidup

(b)

Pembinaan dan pelestarian budaya bangsa

(c)

Kebhineka tunggal ikaan.

(d)

Sadar hukum.

(e)

Persatuan dan kesatuan.

24

(2)

Kecintaan Tanah Air. Tujuannya menumbuhkan kecintaan

masyarakat kepada tanah air,dalam kehidupan sehari-hari yang meliputi Lingkungan Hidup, Pengenalan Tanah Air, Kewaspadaan Nasional. Ini berarti cinta pada negara sebagai sebagai tempat memperoleh sumber penghidupan dan kehidupan sampai akhir hayatnya serta senantiasa berusaha agar negaranya tetap aman dan sejahtera. (3)

Keyakinan Pancasila sebagai dasar negara.

Tujuannya

memantapkan dan menumbuhkan kesadaran di dalam masyarakat bahwa Pancasila itu sebagai falsafah, pandangan hidup dan tujuan hidup bangsa Indonesia serta sebagai dasar negara Indonesia.

(4)

Kerelaan berkorban untuk negara. Tujuannya menumbuhkan

semangat rela berkorban di dalam masyarakat baik waktu, tenaga, pikiran dan harta benda untuk kepentingan negara sehingga pada saatnya siap mengorbankan jiwa raga bagi kepentingan negara serta bakti tanpa pamrih yang diberikan kepada tanah airnya dengan penuh kesadaran, keikhlasan dan tanggung jawab dalam mempertahankan kelangsungan kelangsungan hidup Bangsa dan Negara Republik Indonesia.

(5)

Memberikan kemampuan awal bela negara.

Tujuannya agar

di dalam masyarakat baik secara psikis (mental) maupun phisik (jasmani) memiliki sifat - sifat disiplin, ulet, kerja keras, mentaati peraturan

perundang-undangan

kemampuan

sendiri,

tahan

yang uji,

berlaku,

memiliki

percaya

akan

kemampuan

atau

keterampilan jasmani yang bukan bersifat latihan militer, pantang menyerah dalam menghadapi kesulitan untuk mencapai tujuan nasional.

b)

Kegiatan tokoh masyarakat kepada masyarakat.

Menyampaikan

materi Kesadaran Bela Negara kepada masyarakat yang telah diterima dari Petugas TNI AD, sesuai dengan tempat dan waktu yang telah ditentukan.

25

(1)

Tokoh masyarakat mengumpulkan masyarakat di tempat dan

waktu yang telah ditentukan.

(2)

Tokoh masyarakat menyampaikan materi atau pesan-pesan

kepada masyarakat masyarakat baik secara formal maupun non formal.

(3)

Masyarakat menyediakan waktu untuk mendengarkan mendengarkan materi

atau pesan-pesan yang disampaikan oleh Tokoh masyarakat.

(4)

Masyarakat menanyakan menanyakan hal-hal yang belum dipahami kepada

Tokoh masyarakat selaku pembicara.

4)

Tahap pengakhiran.

mengevaluasi

tentang

Pada tahap ini kegiatan yang dilaksanakan untuk

keberhasilan

dan

kegagalan

dalam

pelaksanaan

pemberdayaan. tokoh masyarakat terhadap materi atau pesan yang disusun dalam bentuk laporan. a)

Evaluasi (1)

Evaluasi yang dilaksanakan adalah untuk mengetahui :

Bagaimana sikap perilaku dan tanggapan para tokoh terhadap

suatu materi. (2)

Bagaimana kemampuan dan kecakapan serta ketepatan para

tokoh dalam menyampaikan materi. (3)

Bagaimana pendapat masyarakat masyarakat terhadap materi yang

disampaikan oleh para tokoh. (4)

Bagaimana dampak psikologis berupa sikap dan tingkah laku

masyarakat terhadap terhadap suatu materi materi yang disampaikan disampaikan oleh para tokoh masyarakat.

b)

Lapaoran.

Hal-hal yang disusun dalam laporan pelaksanaan

Pemberdayaan Tokoh Masyarakat adalah mencakup seluruh proses kegiatan serta hasil evaluasi terhadap keberhasilan maupun kelemahan dalam pelaksanaan pelaksanaan Pemberdayaan Pemberdayaan Tokoh Masyarakat.

26

17.

Kegiatan penyampaian materi Wawasan Kebangsaan.

Tujuannya adalah untuk

meningkatkan persatuan dan kesatuan seluruh komponen bangsa dalam menegakkan kedaulatan NKRI dengan :

a.

Kegiatan Satuan Kowil dan Satuan Non Kowil. 1)

Tahap perencanaan

a)


b)


c)


koordinasi

dengan

tokoh

masyarakat

sesuai

kepentingan. d)


e)

Menginvetarisir Tokoh masyarakat.

f)


g)

Membuat rencana waktu dan tempat pelaksanaan pelaksanaan dari petugas kepada

tokoh masyarakat maupun dari tokoh masyarakat kepada masyarakat.

2)

h)


j)


k)


Tahap persiapan.


adalah : a)

Menyiapkan personel/petugas dengan kriteria yang tepat sesuai

dengan kemampuan tokoh masyarakat. b)


c)



3)

d)


e)


Tahap pelaksanaan.

a)

Kegiatan Petugas kepada tokoh masyatakat. Menyampaikan Menyampaikan

wawasan kebangsaan kebangsaan kepada tokoh masyarakat meliputi :

materi

27

(1)

Paham

kebangsaan. kebangsaan.

Memberikan

pemahaman

Paham

Kebangsaan agar terbentuk pemahaman masyarakat terhadap bangsa dan negara.

(2)

Menumbuhkan rasa kebangsaan kebangsaan terhadap seluruh komponen

bangsa untuk menumbuhkan kesatuan tekad dan perasaan masyarakat terhadap kondisi bangsanya untuk menjadi bangsa yang kuat, dihormati dan disegani bangsa-bangsa lain.

(3)

Menumbuhkan semangat kebangsaan kebangsaan guna membentuk rasa

kesetia kawanan sosial, rela berkorban, menumbuhkan jiwa patriotik sehingga mampu menangkal setiap bentuk ancaman yang timbul.

b)


Menyampaikan

materi Kesadaran Bela Negara kepada masyarakat yang telah diterima dari Petugas TNI AD, sesuai dengan tempat dan waktu yang telah ditentukan.

(1)

Tokoh masyarakat masyarakat mengumpulkan masyarakat ditempat dan


(2)

Tokoh masyarakat masyarakat

menyampaikan pesan-pesan kepada

masyarakat baik secara formal maupun non formal.

(3)



(4)



4)

Tahap pengakhiran.

Pada tahap ini adalah untuk mengevaluasi mengevaluasi tentang

keberhasilan dan kegagalan dalam pelaksanaan pemberdayaan. tokoh masyarakat terhadap materi atau pesan yang disusun dalam bentuk laporan. a)

Evaluasi

Evaluasi yang dilaksanakan untuk mengetahui :

28

(1)


suatu materi. (2)

Bagaimana kemampuan kecakapan dan ketepatan para tokoh

dalam menyampaikan materi. (3)





b)

Laporan.



18.

Kegiatan Pembinaan Mental.

Bertujuan untuk mempercepat proses pemulihan

keamanan, keamanan, kedamaian dan dan ketentraman rakyat yang diakibatkan karena karena gejolak sosial sosial melalui pembinaan mental.

a.

Kegiatan Satuan Kowil dan Satuan Non Kowil 1)

Tahap perencanaan

a)


b)


c)


koordinasi

dengan

tokoh

masyarakat

sesuai

kepentingan. d)


e)

Menginventarisir Tokoh masyarakat.

f)


g)

Membuat rencana waktu dan tempat pelaksanaan pelaksanaan dari petugas kepada

tokoh masyarakat maupun dari tokoh masyarakat kepada masyarakat. h)


j)


k)


29

2)

Tahap persiapan.


adalah : a)

Menyiapkan personel/petugas personel/petugas dengan kriteria yang tepat disesuaikan

dengan kemampuan tokoh masyarakat. b)


c)



3)

d)


e)


Tahap pelaksanaan.

a)

Kegiatan petugas kepada tokoh

masyarakat.

Melaksanakan

pembinaan mental kepada tokoh masyarakat dengan materi : (1)

Persatuan dan kesatuan sebagai sesama anak bangsa.

(2)

Kerukunan hidup dalam bermasyarakat. bermasyarakat.

(3)

Kerukunan hidup antar umat beragama.

(4)

Semangat gotong royong.

(5)

Satu tujuan untuk mencapai kedamaian dan ketentraman,

(6)

Penghayatan Penghayatan dan pengamalan agama untuk mempertebal

keimanan dan memahami hati nurani yang positif. (7)

b)

Menumbuhkan semangat kesetiakawanan kesetiakawanan sosial.


Menyampaikan

pembinaan mental kepada masyarakat.

(1)

Tokoh masyarakat masyarakat mengumpulkan masyarakat ditempat dan


(2)

Tokoh masyarakat masyarakat menyampaikan materi pembinaan mental

yang telah diterima dari Petugas TNI AD kepada masyarakat baik secara formal maupun non formal.

30

(3)



(4)



4)

Tahap pengakhiran.

Pada tahap ini bertujuan untuk mengevaluasi mengevaluasi

tentang keberhasilan dan kegagalan dalam pelaksanaan pemberdayaan. tokoh masyarakat masyarakat terhadap materi atau pesan yang disusun dalam bentuk laporan.

a)

Evaluasi

(1)

Evaluasi yang dilaksanakan adalah untuk mengetahui :


suatu materi. (2)

Bagaimana kemampuan kecakapan dan ketepatan para tokoh

dalam menyampaikan materi. (3)





b)

Laporan.



31

BAB – BAB – IV IV HAL-HAL YANG PERLU DIPERHATIKAN

19.

Umum.

Agar dalam pelaksanaan Pemberdayaan Tokoh Masyarakat berjalan dengan

lancar dan aman, maka dalam perencanaan perlu adanya tindakan pengamanan maupun tindakan administrasi.

20.

Tindakan Pengamanan.

Dalam pelaksanaan Pemberdayaan Tokoh Masyarakat harus

memperhatikan tindakan pengamanan pengamanan baik personel, materiil, berita maupun kegiatan

a.

Pengamanan personel.

Bertujuan untuk mencegah terjadinya kerugian dari

pihak personel TNI yang diakibatkan oleh diri sendiri maupun lingkungannya dalam pelaksanaan Pemberdayaan Tokoh Masyarakat.

b.

Pengamanan materiil.

Bertujuan

untuk

mencegah

terjadinya

kerugian

materiil karena kelalaian, kealpaan atau karena pengaruh situasi lingkungan yang tidak kondusif.

c.

Pengamanan berita.

Bertujuan agar dalam pelaksanaan pelaksanaan Pemberdayaan

Tokoh Masyarakat dapat menyaring berita dan harus dapat membedakan antara materi yang boleh diketahui oleh umum dengan materi yang bersifat terbatas atau bersifat rahasia.

d.

Pengamanan kegiatan.

Bertujuan agar dalam pelaksanaan pemberdayaan tokoh

masyarakat dapat mencegah adanya upaya yang akan menggagalkan atau menghambat kegiatan pemberdayaan tokoh masyarakat.

21.

Tindakan Admnistrasi

Agar dalam pelaksanaan pemberdayaan tokoh masyarakat

berjalan lancar dan dapat mencapai hasil yang optimal, maka di dalam pelaksanaannya perlu adanya prosedur administrasi.

a.

Secara prosedural, yaitu adanya kebijakan/petunjuk/perintah kebijakan/petunjuk/perintah dari Komando Atas

baik lisan maupun tertulis.

32

b.

Adanya materi atau pesan dari Komando Atas baik lisan maupun tertulis.

c.

Membuat rencana yang dituangkan dalam bentuk tulisan.

d.

Mencari sendiri materi atau

pesan berdasarkan perkembangan perkembangan situasi dan

dilaporkan kepada Komando Atas.

BAB – BAB – V V KOMANDO DAN PENGENDALIAN

22.

Umum.

Agar pemberdayaan tokoh masyarakat dapat dilaksanakan secara baik dan

mencapai hasil yang optimal, perlu adanya Komando dan pengendalian.

23.

Komando.

Komanda dalam pelaksanaan kegiatan pemberdayaan tokoh masyarakat

berada pada para Komandan satuan Kowil maupun Satuan Non Kowil.

a.

Kepala Staf Angkatan Darat memberikan petunjuk secara garis besar dalam

pelaksanaan pemberdayaan tokoh masyarakat serta mengatur jajaran Kowil dan Non Kowil untuk melaksanakan pemberdayaan tokoh masyarakat sesuai dengan wilayah tanggung jawabnya.

b.

Satuan Kowil.

Pangdam memberikan petunjuk pada jajaran Komandonya Komandonya secara

hirarki sampai dengan Danramil dalam melaksanakan kegiatan pemberdayaan tokoh masyarakat.

c.

Satuan Non Kowil. Para Komandan satuan Non Kowil memberikan petunjuk pada

jajaran Komandonya secara hirarki sampai dengan unsur kepala atau unsur Komandan peleton pada Batalyon untuk melaksanakan melaksanakan pemberdayaan tokoh masyarakat secara terbatas dilingkungan tugasnya.

24.

Pengendalian.

Dalam pelaksanaan pemberdayaan tokoh masyarakat dikendalikan

oleh Komandan Komandan Satuan satu tingkat diatasnya.

33

a.

Kepala Staf Angkatan Darat mengendalikan mengendali kan pelaksanaan kegiatan pemberdayaan

tokoh masyarakat yang dilakukan oleh satuan Kowil maupun Non Kowil.

b.

Satuan Kowil.

1)

Pangdam.

Mengendalikan Mengendalikan pelaksanaan pelaksanaan pemberdayaan pemberdayaan tokoh masyarakat

di jajaran Korem.

2)

Danrem.


di jajaran Kodim.

3)

Dandim.


di jajaran Koramil.

4)

Danramil.

Mengendalikan pelaksanaan pelaksanaan pemberdayaan pemberdayaan tokoh masyarakat

yang dilakukan oleh para Babinsa di tingkat desa.

c.

Satuan Non Kowil.

Para Komandan Satuan Non Kowil secara hirarki

mengendalikan satuan dibawah Komandonya dalam pelaksanaan kegiatan pemberdayaan tokoh masyarakat dilingkungan tugasnya. t ugasnya.

BAB – BAB – VI VI PENUTUP

25.

Keberhasilan.

Keberhasilan penggunaan Buku Petunjuk Teknik ini sangat

tergantung pada kesungguhan, semangat dan keterampilan serta peran para Komandan Komando Kewilayahan dan Komandan Non Komando Kewilayahan dalam bidang tugas dan tanggung jawabnya sehingga pelaksanaannya pelaksanaannya dirasakan bermanfaat bagi suksesnya pembangunan pembangunan mental bangsa dalam menunjang pembangunan pertahanan aspek darat.

KONFIDENSIAL 34 34

26.

Penyempurnaan.

Lampiran Surat Keputusan Kasad Nomor Skep / / / 2005 Tanggal 2005

Penyempurnaan Buku Petunjuk ini sangat tergantung dari masukan

berbentuk saran dan tanggapan para Aparat Komando Kewilayahan dan Non Komando Kwilayahan yang berkaitan dengan pelaksanaan pelaksanaan kegiatan Pemberdayaan Tokoh Masyarakat.

Hal-hal yang

dirasakan perlu akibat adanya perkembangan tuntutan kebutuhan untuk penyempurnaan Buku Petunjuk ini, agar disarankan kepada Komandan Kodiklat TNI AD melalui Komandan Pusat Teritorial TNI AD.

A.n. KEPALA STAF TNI ANGKATAN DARAT KOMANDAN PUSAT TERITORIAL

SYAMSUL MAPPAREPPA S.IP MAYOR JENDERAL TNI

KONFIDENSIAL

35 Sub Lampiran “A” Lampiran Surat Keputusan Kasad Nomor Skep / / / 2005 Tanggal 2005


PENGERTIAN

a.

Tokoh.

Adalah

orang terkemuka /kenamaan yang memiliki kelebihan

kewibawaan dan pengaruh sehingga menjadi panutan bagi masyarakat.

b.

Masyarakat.

Adalah sekelompok orang yang hidup bersama di suatu tempat

dengan ikatan – ikatan tertentu

( sesuai buku antropologi sosial

oleh Prof Dr

Koentjoroningrat penerbit Dian Rakyat tahun 1990 ).

c.

Tokoh Masyarakat.

Adalah individu/perorangan yang memiliki kelebihan dan

pengaruh di bidang kekuasaan, kekuasaan, kewibawaan, dan popularitas sehingga

menjadi panutan

dan tempat berlindung berlindung bagi kelompoknya/masya kelompoknya/masyarakatnya rakatnya ( sesuai buku antropologi antropologi sosial oleh Prof Dr Koentjoroningrat penerbit Dian Rakyat tahun 1990 ).

d.

Pemberdayaan Tokoh Masyarakat.

Adalah kegiatan yang dilakukan oleh

Satuan Kowil dan Satuan Non Kowil. dalam penyelenggaraan Binter untuk menunjang Tugas Pokok TNI AD dengan memanfaatkan kemampuan dan pengaruh yang dimiliki oleh tokoh masyarakat.

e.

Tokoh Formal.

Adalah individu/perorangan dari pemerintahan yang memiliki

kedudukan, kekuasaan, kewibawaan dan pengaruh yang kuat di lingkungan masyarakat.

f.

Tokoh Non Formal. Adalah Individu/perorangan di luar pemerintahan yang

memiliki kedudukan, kekuasaan, kewibawaan dan pengaruh yang kuat di lingkungan masyarakat.

36

g.

Satuan Kowil.

Adalah satuan jajaran TNI AD mulai dari Kodam, Korem, Kodim

dan Koramil yang memiliki wilayah tanggung jawab dengan batas-batas wilayah yang jelas dalam penyelenggaraan Binter.

h.

Satuan Non Kowil.

Adalah satuan di jajaran TNI AD mulai dari Satpur,

Satbanpur, Satbanmin, Eselon Balakpus, Eselon Lemdik dan Eselon Lembaga Pusat yang memiliki wilayah Binter terbatas di lingkungan kesatrian atau ditempat tugasnya.

A.n. KEPALA STAF TNI ANGKATAN DARAT KOMANDAN PUSAT TERITORIAL

SYAMSUL MAPPAREPPA S.IP MAYOR JENDERAL TNI

37 Sub Lampiran “B” Surat Keputusan Kasad Nomor Skep/ / / 2005 Tanggal 2005


SKEMA ALIRAN PENYUSUNAN BUKU PETUNJUK TEKNIK tentang PEMBERDAYAAN TOKOH MASYARAKAT

BUJUKLAP KODAM KOREM KODIM KORAMIL

BUJUKNIK PEMBERDAYAAN TOKOH MASYARAKAT

A.n. KEPALA STAF ANGKATAN DARAT KOMANDAN PUSAT TERITORIAL

SYAMSUL MAPPAREPPA, S.IP MAYOR JENDERAL TNI

38 Sub Lampiran “C” Lampiran Surat Keputusan Kasad Nomor Skep / / / 2005 Tanggal 2005


VISUALISASI PELAKSANAAN PEMBERDAYAAN TOKOH MASYARAKAT MASYARAKAT DALAM MENYAMPAIKAN MATERI/PESAN 1

2

TNI AD Komu nikator

Materi / Pesan

3

2

Tomas Komunikan/ Komunikator

Materi / Pesan

4

Masy Komunikan

5

Feed Back Keterangan :

1.

TNI AD sebagai komunikator menyampaikan materi atau pesan kepada tokoh masyarakat

sebagai komunikan dan komunikator. 2.

Materi/pesan. Merupakan pokok permasalahan yang harus disampaikan petugas TNHI AD

dan tokoh masyarakat kepada masyarakat. 3.

Tokoh masyarakat. a.

Bertindaksebagai Bertindaksebagai komunikan saat menerima materi atau pesan dari petugas TNI AD.

b.

Bertindak sebagai komunikator untuk menyampaikan materi atau pesan kepada

masyarakat. 4.

Masyarakat.

Sebagai komunikan menerima materi atau pesan yang di sampaikan oleh

tokoh masyarakat. 5.

Feed Back.

Masyarakat diharapkan memiliki memili ki perubahan pandangan , sikap dan tingkah

laku yang positif setelah menerima materi atau pesan yang disampaikan. A.n. KEPALA STAF ANGKATAN DARAT KOMANDAN PUSAT TERITORIAL

SYAMSUL MAPPAREPPA, S.IP MAYOR JENDERAL TNI

Naskah Bujuknik Ttg Pemberdayaan Tomas

Recommend Documents