MODUL SISTEM DA D AN PROSEDU R PENERIMA IMAAN K AS DARI DA RI PENDAP DA PATAN AT AN ASLI DAE DA ERAH RA H TUJUAN INSTRUKSIONAL UMUM Setelah mempelajari materi ini, peserta pelatihan akan memahami prinsipprinsip dan proses penatausahaan penerimaan pendapatan asli daerah yang terdiri dari tiga prosedur, yaitu prosedur penerimaan pendapatan daerah melalui Bendahara Penerimaan, melalui Bendahara Penerimaan Pembantu dan Bank Pemerintah yang ditunjuk, Bank Lain, Badan, Lembaga Keuangan, dan/atau Kantor Pos.
TUJUAN INSTRUKSIONAL KHUSUS Setelah mempelajari materi ini, peserta pelatihan akan dapat: 1.
Memaha Memahami mi dan dapat dapat menjel menjelask askan an prosedu prosedurr penataus penatausaha ahaan an peneri penerimaa maan n Pendapatan Daerah melalui Bendahara Penerimaan.
2. Memahami Memahami dan dapat dapat menjelaskan menjelaskan prosedur prosedur penatau penatausahaan sahaan penerimaan penerimaan Pendapatan Daerah melalui Bendahara Penerimaan Pembantu. 3. Memahami Memahami dan dapat menjelaska menjelaskan n prosedur prosedur penataausa penataausahaan haan penerimaan penerimaan Pendapatan Daerah melalui Bank Pemerintah yang ditunjuk, Bank Lain, Badan, Lembaga Keuangan, dan/atau Kantor Pos.
WAKTU PEMBELAJARAN PEMBELAJARAN Jangka waktu yang diperlukan untuk memberikan materi ini adalah 240 menit.
1
METODE PEMBELAJARAN 1.
Paparan
2. Diskusi 3. Latiha Latihan n Bersa Bersama ma (Dis (Diskus kusii Kelom Kelompok pok dan Kelas) Kelas)
ALAT BANTU PEMBELAJARAN PEMBELAJARAN 1.
LCD/ LC D/Ov Over erhe head ad Proj Projec ecto torr
2. Whit Whitee Boa Board rd dan dan Spi Spido doll 3. Latihan Kasus
REFERENSI 1.
Undang Undang-Un -Undan dang g Nomor Nomor 17 Tahu Tahun n 2003 2003 tenta tentang ng Keuan Keuangan gan Nega Negara ra (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
2.
Undang-Unda Undang-Undang ng Nomor 1 Tahun Tahun 2004 tentang tentang Perbendaha Perbendaharaan raan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
3.
Undang-Unda Undang-Undang ng Nomor 10 Tahun 2004 tentang tentang Pembent Pembentukan ukan Peraturan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
4.
Undang-Unda Undang-Undang ng Nomor 15 Tahun Tahun 2004 tentang tentang Pemerik Pemeriksaan saan Pengelolaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
5.
Undang Undang-Un -Undan dang g Nomor Nomor 25 Tahun 2004 2004 tent tentang ang Siste Sistem m Perenca Perencanaa naan n Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
2
METODE PEMBELAJARAN 1.
Paparan
2. Diskusi 3. Latiha Latihan n Bersa Bersama ma (Dis (Diskus kusii Kelom Kelompok pok dan Kelas) Kelas)
ALAT BANTU PEMBELAJARAN PEMBELAJARAN 1.
LCD/ LC D/Ov Over erhe head ad Proj Projec ecto torr
2. Whit Whitee Boa Board rd dan dan Spi Spido doll 3. Latihan Kasus
REFERENSI 1.
Undang Undang-Un -Undan dang g Nomor Nomor 17 Tahu Tahun n 2003 2003 tenta tentang ng Keuan Keuangan gan Nega Negara ra (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
2.
Undang-Unda Undang-Undang ng Nomor 1 Tahun Tahun 2004 tentang tentang Perbendaha Perbendaharaan raan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
3.
Undang-Unda Undang-Undang ng Nomor 10 Tahun 2004 tentang tentang Pembent Pembentukan ukan Peraturan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
4.
Undang-Unda Undang-Undang ng Nomor 15 Tahun Tahun 2004 tentang tentang Pemerik Pemeriksaan saan Pengelolaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
5.
Undang Undang-Un -Undan dang g Nomor Nomor 25 Tahun 2004 2004 tent tentang ang Siste Sistem m Perenca Perencanaa naan n Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
2
4421); 6. Undang Undang-Un -Undan dang g Nomor Nomor 32 Tahun Tahun 2004 tent tentang ang Pemeri Pemerinta ntahan han Daera Daerah h (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2007 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2007 Tentang Tentang Perubahan Perubahan UndangUndang-Undan Undang g Nomor 32 Tahun Tahun 2004 tentang tentang Pemerintahan Daerah menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia nomor 4548); 7.
Undang Undang-Un -Undan dang g Nomor Nomor 33 Tahun Tahun 2004 tent tentang ang Perim Perimban bangan gan Keuan Keuangan gan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
8. Peraturan Peraturan Pemerintah Pemerintah Nomor 24 Tahun Tahun 2007 tentang tentang Standa Standarr Akuntansi Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4503); 9.
Peraturan Peraturan Pemerintah Pemerintah Nomor 37 Tahun Tahun 2007 tentang tentang Peruba Perubahan han Atas Atas Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004 tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 94, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4540);
10. Peraturan Peraturan Pemerinta Pemerintah h Nomor 54 Tahun 2007 2007 tentang tentang Pinjaman Pinjaman Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 136, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4574); 11. Peraturan Peraturan Pemerin Pemerintah tah Nomor Nomor 55 Tahun Tahun 2007 tentang tentang Dana Perimba Perimbangan ngan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4575); 12. Peraturan Peraturan Pemerinta Pemerintah h Nomor 56 Tahun 2007 2007 tentang tentang Sistem Sistem Informasi Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 138, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
3
4576); 13. Peraturan Peraturan Pemerintah Pemerintah Nomor 57 Tahun Tahun 2007 tentang tentang Hibah (Lembaran (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 139, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4577); 14. Peraturan Peraturan Pemerint Pemerintah ah Nomor 58 Tahun Tahun 2007 tentan tentang g Pengelolaan Pengelolaan Keuangan
Daerah (Lembaran Negara Republik Republik Indonesia Tahun 2007
Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578); 15. Peraturan Peraturan Pemerin Pemerintah tah Nomor Nomor 65 Tahun Tahun 2007 tentang tentang Pedoman Pedoman Penyusunan dan penerapan Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 150, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4585); 16. Peraturan Peraturan Pemerint Pemerintah ah Nomor 8 Tahun 2006 2006 tentang tentang Pelaporan Pelaporan Keuangan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614); 17. Peraturan Peraturan Menteri Menteri Dalam Dalam Negeri Nomor Nomor 13 Tahun 2006 2006 tentang tentang Pedoman Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
4
SISTEM DAN PROSEDUR PENERIMAAN KAS DARI PENDAPATAN ASLI DAERAH A. Penerimaan Pendapatan Asli Daerah diperoleh antara lain dari transaksi: a. Pajak Daerah; b. Retribus Daerah; c. Penerimaan Lain-lain Pendapatan Asli Daerah (Penjualan aset daerah yang dipisahkan, penerimaan bunga deposito, penerimaan jasa giro, denda keterlambatan pelaksanaan kegiatan)
PENDAHULUAN Penerimaan Pendapatan Asli Daerah antara lain
diperoleh dari transaksi: a. Paj Pajak Daer Daera ah b. Retribusi Daerah c. Penerimaan Penerimaan Lain-lain Lain-lain Pendapatan Pendapatan Asli Daerah antara antara lain meliputi penjualan aset daerah yang dipisahkan, penerimaan bunga deposito, penerimaan jasa giro, denda keterlambatan pelaksanaan kegiatan. Jaringan prosedur yang membentuk sub sistem ini terdiri dari prosedur penerimaan, penyetoran kas dan pencatatan. Prosedur penerimaan, penyetoran kas dan pencatatan
merupakan uraian pelaksanaan kegiatan
yang terdiri: fungsi/ pihak yang terkait, dokumen yang digunakan, catatan yang digunakan, dan deskripsi prosedur. Penerimaan
Pendapatan
Asli
Daerah
dapat
dilaksanakan dengan 3 (tiga) mekanisme/prosedur, yaitu: 1. Pembayaran Pembayaran langsung langsung melalui melalui Bendahara Bendahara Penerimaan. Penerimaan. 2. Pihak
Ketiga/ Ketiga/
Wajib
Pajak/
Wajib Wajib
Retribusi
menyetorkan uang melalui Bendahara Penerimaan Pembantu,
kemudian
Pembantu
melaporkan
Bendahara
Penerimaan
kepada
Bendahara
Penerimaan.. 3. Pihak
Ketiga/
Wajib Wajib
Pajak/Wajib Pajak/Wajib
Retribusi
menyetorkan uang melalui Bank Pemerintah yang Ditunjuk, Bank Lain, Badan, Lembaga Keuangan, dan/atau Kantor Pos.
5
B.
PROSEDUR PENERIMAAN, PENYETORAN KAS, DAN PENCATATAN PENDAPATAN ASLI DAERAH
1).
Pendapatan Daerah Penerimaan Semua
penerimaan
Melalui daerah
Bendahara
dalam
rangka
pelaksanaan urusan pemerintah daerah dikelola dalam APBD. Setiap SKPD yang mempunyai tugas memungut dan/atau
menerima
melaksanakan
pendapatan
pemungutan
daerah
dan/atau
wajib
penerimaan
berdasarkan ketentuan yang ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan. Penerimaan SKPD dilarang digunakan langsung untuk membiayai pengeluaran, kecuali ditentukan lain oleh peraturan perundang-undangan. Penerimaan SKPD berupa uang atau cek harus disetor ke rekening kas umum daerah paling lama 1 (satu) hari kerja. Untuk daerah yang kondisi geografisnya sulit dijangkau dengan komunikasi dan transportasi sehingga melebihi batas waktu penyetoran maka hal ini akan ditetapkan dalam peraturan kepala daerah. Permendagri 13/2006 pasal 187 - 189 mengatur tata cara pelaksanaan penerimaan daerah yang dikelola oleh Bendahara Penerimaan. Bendahara Penerimaan wajib menyelenggarakan penatausahaan terhadap seluruh penerimaan dan penyetoran yang menjadi tanggungjawabnya
Bendahara Penerimaan wajib menyelenggarakan penatausahaan
terhadap
seluruh
penerimaan
dan
penyetoran yang menjadi tanggungjawabnya. Tata cara pelaksanaan penerimaan daerah yang dikelola oleh Bendahara Penerimaan diatur dalam Permendagri 13/2006 pasal 187 -189. Secara
adminstratif,
Bendahara
Penerimaan
bertanggungjawab pada Kepala SKPD atas pengelolaan uang yang menjadi tugasnya, namun secara fungsional Bendahara Penerimaan SKPD bertanggung jawab pada PPKD.
6
FUNGSI/PIHAK YANG TERKAIT Dalam Prosedur Penerimaan Pendapatan Daerah Melalui Bendahara Penerimaan, fungsi/ pihak yang terkait adalah: Fungsi/Pihak yang terkait dalam Prosedur Penerimaan, Penyetoran Kas, dan Pencatatan dalam Subsistem Penerimaan Pendapatan Asli Daerah melalui Bendahara Penerimaan adalah: 1. Kepala SKPD/Pengguna Anggaran 2. Bendahara Penerimaan; 3. PPK-SKPD 4. PPKD 5. Fungsi Akuntansi di Satuan Kerja Pengelola Keuangan Daerah (SKPKD0; 6. Fungsi Akuntansi di Pejabat Penatausaan Keuangan-Satuan Kerja Perangkat Daerah (PPK SKPD)
1. Kepala SKPD/Pengguna Anggaran Dalam prosedur kegiatan ini, Kepala SKPD berfungsi/ berwenang untuk: a. Menerbitkan Surat Ketetapan Pajak Daerah (SKPD dan Surat Ketetapan Retribusi Daerah (SKRD). b. Menandatangani SPJ yang berasal dari PPKSKPD
yang
selanjutnya
SPJ
tersebut
diserahkan kepada PPKD. 2. Bendahara Penerimaan Dalam
prosedur
kegiatan
ini,
Bendahara
Penerimaan berfungsi/ berwenang untuk: a. Menerima sekaligus mencocokkan uang yang disetorkan oleh Wajib Pajak/Retribusi sesuai dengan yang tertera pada SKPD/SKRD. b. Membuat
Tanda
Bukti
Pembayaran
(TBP)/Bukti lain yang sah dan menyerahkan kepada Wajib Pajak/Retribusi. c. Menyetorkan uang yang diterimanya setiap hari ke Bank beserta Surat Tanda Setoran (STS) yang telah dibuat. d. Membuat
dan
menyampaikan
Laporan
Pertanggungjawaban untuk penerimaan satu bulan
paling
lambat
tanggal
10
bulan
berikutnya kepada PPKD.
7
3. PPK-SKPD Dalam
prosedur
kegiatan
ini,
PPK-SKPD
berfungsi/ berwenang untuk: a. Memverifikasi,
mengevaluasi,
dan
mencocokkan Laporan Pertanggungjawaban yang berasal dari Bendahara Penerimaan. Apabila
dinyatakan
dikembalikan
lagi
tidak
cocok
kepada
maka
Bendahara
Penerimaan. b. Menandatangani
Laporan
Pertanggungjawaban yang telah dinyatakan cocok. 4. PPKD Dalam prosedur kegiatan ini, PPKD berfungsi/ berwenang untuk: a. Membandingkan antara SPJ yang berasal dari Kepala SKPD dengan Nota Kredit dari Bank. Apabila tidak sesuai maka dikembalikan kepada Kepala SKPD. b. Membuat
Surat
Pengesahan
SPJ
yang
kemudian disampaikan kepada PPK-SKPD. 5. Fungsi Akuntansi di Satuan Kerja Pengelola Keuangan Daerah (SKPKD). Dalam prosedur kegiatan ini, Fungsi AkuntansiSKPKD berfungsi/ berwenang untuk: a. Menjurnal pendapatan berdasarkan LPJ yang diterima dari PPKD ke dalam Buku Jurnal Penerimaan Kas. b. Memposting rekening pendapatan ke dalam Buku Besar dan Buku Besar Pembantu.
8
6. Fungsi Akuntansi di Pejabat Penatausahaan Keuangan-Satuan Kerja Perangkat Daerah (PPK-SKPD). Dalam prosedur kegiatan ini, Fungsi Akuntansi PPK-SKPD berfungsi/ berwenang untuk: a. Menjurnal pendapatan berdasarkan LPJ yang diterima dari PPKD ke dalam Buku Jurnal Penerimaan Kas. b. Memposting rekening pendapatan ke dalam Buku Besar dan Buku Besar Pembantu. DOKUMEN YANG DIGUNAKAN Dokumen yang digunakan dalam prosedur peneriman, penyetoran kas dan pencatatan pada Sub Sistem Penerimaan Pendapatan Asli Daerah melalui Bendahara Penerimaan adalah: 1. Surat Ketetapan Pajak (SKPD) Daerah 2. Tanda Bukti Penerimaan (TBP) 3. Surat Tanda Setoran (STS) 4. Nota Kredit Bank
Dokumen
yang
digunakan
dalam
prosedur
peneriman, penyetoran kas dan pencatatan pada Sub Sistem Penerimaan Pendapatan Asli Daerah melalui Bendahara Penerimaan adalah: 1.
Surat Ketetapan Pajak Daerah (SKPD)/ Surat Ketetapan Retribusi (SKRD). Dokumen ini digunakan sebagai pedoman bagi wajib pajak/retribusi dalam menentukan jumlah rupiah yang wajib disetor kepada Bendahara Penerimaan.
2.
Tanda Bukti Penerimaan (TBP). Dokumen ini digunakan sebagai tanda terima atas uang yang disetor oleh wajib pajak/retribusi kepada Bendahara Penerimaan.
3.
Surat Tanda Setoran (STS). Dokumen
ini
digunakan
untuk
menyetorkan
penerimaan daerah dari Bendahara Penerimaan Kas Daerah di Bank.
9
4.
Nota Kredit Bank. Bank
menggunakan
dokuman
ini
untuk
memberitahukan adanya transfer ke rekening kas daerah. CATATAN YANG DIGUNAKAN Catatan yang digunakan dalam proses penerimaan, penyetoran kas, dan pencatatan pada Subsistem Penerimaan Pendapatan Asli Daerah melalui Bendahara Penerimaan adalah: a. Buku Kas Umum; b. Buku Jurnal Penerimaan Kas; c. Buku Besar; d. Buku Besar Pembantu; e. Buku Rekapitulasi Penerimaan Hariani; f. Buku Pembantu Rincian Obyek g. Buku Register Kas
Catatan
yang
digunakan
dalam
prosedur
penerimaan, penyetoran kas dan pencatatan pada Sub Sistem Penerimaan Pendapatan Asli Daerah melalui Bendahara Penerimaan adalah: 1. Buku Kas
Umum, merupakan catatan untuk
merekapitulasi penerimaan (dan pengeluaran) kas harian yang dilakukan oleh Bendahara Penerimaan. 2. Buku
Rekapitulasi
Penerimaan
Harian,
merupakan catatan yang digunakan oleh Bendahara Penerimaan untuk merekapitulasi penerimaan dan penyetoran kas yang telah dilakukan. Buku ini nantinya
dijadikan
lampiran
dalam
Laporan
Pertanggungjawaban. 3. Buku Pembantu Rincian Obyek, merupakan catatan yang digunakan oleh Bendahara Penerimaan untuk mencatat penerimaan kas secara detail sesuai dengan obyeknya 4. Buku Jurnal Penerimaan Kas, merupakan buku yang digunakan oleh Fungsi Akuntansi di Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) dan Satuan Kerja Pengelola
Keuangan
Daerah
(SKPKD)
untuk
mencatat dan menggolongkan transaksi atau kejadian yang mengakibatkan terjadinya penerimaan kas dan penyetoran kas ke rekening Kas Daerah berdasarkan Laporan Pertanggungjawaban. 5. Buku Besar, merupakan buku untuk meringkas
10
transaksi penerimaan kas ke dalam rekening yang terkait dengan penerimaan Pendapatan Asli Daerah, yang telah dicatat dalam Jurnal Penerimaan Kas. Selain itu juga untuk meringkas penyetoran kas dari Bendahara Penerimaan ke rekening Kas Daerah. 6. Buku
Besar
Pembantu,
merupakan
catatan
akuntansi yang berfungsi memberikan informasi rinci dari suatu rekening yang terkait dengan penerimaan Pendapatan Asli Daerah dan penyetoran kas dari Satuan Kerja ke rekening Kas Daerah, yang diringkas dalam Buku Besar berdasarkan Rekap Setoran atau bukti pendukung lainnya yang sah. Pencatatan dalam buku pembantu diuraikan berdasarkan rincian obyek pendapatan (digit). 7. Register Penerimaan dan Pengeluaran Kas, merupakan buku
PPKD yang digunakan untuk
mencatat sisa/saldo penerimaan dan pengeluaran kas daerah yang dikelola oleh PPKD. DESKRIPSI PROSEDUR Uraian
kegiatan
prosedur
penerimaan,
penyetoran kas, dan pencatatan pada Sistem Penerimaan Pendapatan Asli Daerah secara rinci adalah: a. Kepala SKPD/Pengguna Anggaran menerbitkan Surat Ketetapan Pajak Daerah (SKPD) dan Surat Ketetapan Retribusi Daerah (SKRD). Dokumen tersebut dibuat rangkap 2 (dua). Lampiran 1 disampaikan kepada wajib pajak/wajib retribusi, sedangkan lampiran 2 disampaikan kepada Bendahara Penerimaan. b. Pihak Ketiga melakukan pembayaran pajak/retribusi Daerah sesuai dengan Surat Ketetapan Pajak Daerah (SKP-D) untuk pajak daerah atau Surat Ketetapan
11
Retribusi (SKR) untuk retribusi daerah. Pembayaran pajak/retribusi
daerah
langsung
ke
Bendahara
Penerimaan. c. Bendahara Penerimaan mencocokkan uang yang disetor
oleh
wajib
pajak
dengan
SKPD/SKRD.
Kemudian membuat Tanda Bukti Penerimaan (TBP) dan
menyerahkan
kepada
wajib
pajak/wajib
rertribusi. d. Bendahara Penerimaan menyetorkan semua uang yang diterima setiap hari nya, beserta Surat Tanda Setoran (STS) yang dibuat rangkap 2 (dua), sebagai bukti telah melakukan penyetoran uang ke rekening Kas Umum Daerah di Bank. e. Bank mencocokkan STS dengan uang yang disetorkan. Apabila tidak cocok maka Bank akan mengembalikan, apabila cocok maka bank akan membuat Nota Kredit. STS lampiran 1 akan diserahkan kepada Bendahara Penerimaan, sedangkan lampiran 2 disimpan oleh Bank. Nota Kredit disampaikan Bank kepada PPKD. f. Berdasarkan STS, arsip SKPD/SKRD dan arsip TBP Bendahara Penerimaan mencatat pada Buku Kas Umum (BKU), Buku Rekapitulasi dan Buku Pembantu Rincian Obyek. g. Bendahara
Penerimaan
membuat
Laporan
Pertanggungjawaban (SPJ) untuk penerimaan 1 bulan dan paling lambat tanggal 10 bulan berikutnya untuk disampaikan kepada PPK-SKPD. h. PPK-SKPD kemudian memverifikasi, mengevaluasi dan mencocokkan Laporan Pertanggungjawaban yang disampaikan oleh Bendahara Penerimaan. Setelah dinyatakan cocok maka ditandatangani. Apabila tidak cocok
maka
dikembalikan.
SPJ
lampiran
1
12
disampaikan
kepada
Kepala
SKPD/
Pengguna
Anggaran, sedangkan SPJ lampiran 2 diserahkan kepada Fungsi Akuntansi SKPD. i. Kepala SKPD/ Pengguna Anggaran menandatangani SPJ yang diajukan oleh PPK-SKPD dan menyerahkan kepada PPKD. j. PPKD membandingkan SPJ dengan Nota Kredit. Apabila
cocok
maka
PPKD
membuat
Surat
Pengesahan SPJ dan mencatat dalam Register Kas. Surat Pengesahan kemudian diserahkan kepada PPKSKPD. Sedangkan Nota Kredit diarsip. Selanjutnya SPJ diserahkan kepada Fungsi Akuntansi-SKPKD. k. Fungsi Akuntansi – SKPKD mencatat Penerimaan Kas ke dalam Jurnal Penerimaan Kas berdasarkan SPJ yang diterima dari PPKD. Memposting ke Buku Besar dan mencatat ke Buku Besar Pembantu. l. Fungsi Akuntansi – SKPD mencatat Penerimaan Kas ke dalam Jurnal Penerimaan Kas berdasarkan SPJ yang diterima dari PPK-SKPD. Memposting ke Buku Besar dan mencatat ke Buku Besar Pembantu.
13
SISTEM AKUNTANSI PENERIMAAN KAS SUB SISTEM PENERIMAAN PENDAPATAN ASLI DAERAH MELALUI BENDAHARA PENERIMAAN KEPALA SKPD/PENGGUNA ANGGARAN 8
Mulai
1
Membuat SKPD/ SKRD
BKU Penerimaan
1
SKPD/ SKRD
2
1
1
SPJ
Buku Rekapitulasi
SPJ Ditandatangani oleh Pengguna Anggaran
2
1
1 Buku Pembantu
1 BKU Penerimaan
1 Buku Pembantu
1
1 Buku Rekapitulasi
SPJ
9
14
PIHAK KETIGA/ WAJIB PAJAK/ WAJIB RETRIBUSI
1
4
1
1
SKPD/ SKRD
TBP T
T
Menyiapkan & Menyetorkan uang ke Bendahara Penerimaan
Uang
3
15
BENDAHARA PENERIMAAN 2
3
6
2
1
SKPD/ SKRD
Uang
STS
T
T
Mencocokkan SKP/SKR dg uang diterima
Dipadu dengan arsip SKP/SKR, TBP yang disimpan
Mencatat pada BKU dan rekap
Membuat TBP
3
Rekap
Rekap
1
BKU Penerimaan
2
3
2
1
Rekap Rekap Buku Pembantu
1
Buku Rekapitulasi
T
3
2 T
2 1 T
TBP T
4
Membuat SPJ untuk penerimaan 1 bln, paling lambat tgl 10 bln berikutnya
Membuat STS & menyetorkan uang yang diterima setiap hari
1
Uang 2
BKU Penerimaan
2
1
Buku Rekapitulasi
2
2
2
SPJ Rekap
1
1
Buku Pembantu
1
STS 7 5
16
BANK 5
2 1
Uang
STS
Mencocokkan STS dengan jumlah uang
Tidak Cocok?
Dikembalikan
Ya Membuat Nota Kredit
2 1 T
6
Nota Kredit
Uang
STS
T
7
16
PPK-SKPD 7
1
2
2
Penerimaan
2 1
1
1 Buku Pembantu
BKU
10
SPJ
Buku Rekapitulasi
2
Surat Pengesahan SPJ T
Diverifikasi, evaluasi, dan cocokkan
Tidak Cocok?
Dikembalikan
Ya Ditandatangani PPK-SKPD
1 BKU Penerimaan
1 Buku Pembantu
1
1 Buku Rekapitulasi
8
SPJ
2 BKU Penerimaan
2 Buku Pembantu
2
2 Buku Rekapitulasi
SPJ
12
17
PPKD 9
1 BKU Penerimaan
5
1 Buku Pembantu
1
1 Buku Rekapitulasi
SPJ Nota Kredit
Pembandingan SPJ dengan Nota Kredit
Tidak
Cocok?
Dikem balikan
Ya
1 BKU Penerimaan
1 Buku Pembantu
1
1 Buku Rekapitulasi
Membuat Surat Pengesahan SPJ
SPJ
Register Kas
Nota Kredit T
11
Surat Pengesahan SPJ
10
18
FUNGSI AKUNTANSI -SKPD 12
2
2
BKU Penerimaan
Buku Pembantu T
2
2
SPJ
Buku Rekapitulasi T
T
T
Mengkredit Penerimaan Kas
Jurnal Penerimaan Kas
Posting ke buku besar
Buku Besar
Mencatat di buku besar pembantu
Buku Besar Pembantu
Selesai
19
FUNGSI AKUNTANSI -SKPKD 11
1
1
BKU Penerimaan
Buku Pembantu T
1
1
SPJ
Buku Rekapitulasi T
T
T
Mengkredit Penerimaan Kas
Jurnal Penerimaan Kas
Posting ke buku besar
Buku Besar
Mencatat di buku besar pembantu
Buku Besar Pembantu
Selesai
20
2). Pendapatan
Daerah
Melalui
Bendahara
Penerimaan Pembantu Bendahara Penerimaan Pembantu dapat ditunjuk dalam keadaan obyek pendapatan tersebar dan atas pertimbangan geografis, wajib pajak/ retribusi tidak dapat membayar kewajibannya secara langsung pada badan/lembaga keuangan/kantor pos terdekat
Dalam satu SKPD hanya akan terdapat satu bendahara penerimaan, tetapi dimungkinkan terdapat lebih dari satu bendahara penerimaan pembantu. Hal tersebut disebabkan obyek pendapatan daerah tersebar atas pertimbangan kondisi geografis wajib pajak dan/atau wajib retribusi tidak mungkin membayar kewajibannya langsung pada badan, lembaga keuangan atau kantor pos yang bertugas melaksanakan sebagian tugas dan fungsi bendahara penerimaan, sehingga
ditunjuk bendahara
penerimaan pembantu. Bendahara penerimaan pembantu wajib menyetor seluruh uang yang diterimanya ke rekening kas umum daerah paling lama 1 hari kerja terhitung sejak uang tersebut
diterima. Bendahara Penerimaan Pembantu
melakukan pembukuan bendaharawan tersendiri dan secara periodik melakukan pertanggungjawaban disertai bukti penerimaan dan bukti penyetoran dari seluruh uang kas yang diterimanya kepada bendaharawan penerimaan. Tata cara pelaksanaan penerimaan daerah yang dikelola oleh Bendahara Penerimaan Pembantu diatur dalam Permendagri 13/2006 pasal 190. FUNGSI/PIHAK YANG TERKAIT
Fungsi/Pihak yang terkait dalam Prosedur Penerimaan, Penyetoran Kas, dan Pencatatan dalam Subsistem Penerimaan Pendapatan Asli Daerah melalui Bendahara Penerimaan Pembantu adalah: 1. Kepala SKPD/Pengguna Anggaran 2. Bendahara Penerimaan 3. Bendahara Penerimaan Pembantu 4. PPK-SKPD 5. PPKD
Dalam Prosedur Penerimaan Pendapatan Daerah Melalui Bendahara Penerimaan Pembantu, fungsi/ pihak yang terkait adalah: 1. Kepala SKPD/Pengguna Anggaran Dalam prosedur kegiatan ini, Kepala SKPD berfungsi/ berwenang untuk: a. Menerbitkan Surat Ketetapan Pajak Daerah
21
6. ungsi Akuntansi di Satuan Kerja Pengelola Keuangan Daerah (SKPKD) 7. Fungsi Akuntansi di Pejabat Penatausaan Keuangan-Satuan Kerja Perangkat Daerah (PPK SKPD)
(SKPD dan Surat Ketetapan Retribusi Daerah (SKRD). b. Menandatangani SPJ yang berasal dari PPKSKPD
yang
selanjutnya
SPJ
tersebut
diserahkan kepada PPKD. 2. Bendahara Penerimaan Pembantu Dalam
prosedur
kegiatan
ini,
Bendahara
Penerimaan berfungsi/ berwenang untuk: a. Menerima sekaligus mencocokkan uang yang disetorkan oleh Wajib Pajak/Retribusi sesuai dengan yang tertera pada SKPD/SKRD. b. Membuat
Tanda
Bukti
Pembayaran
(TBP)/Bukti lain yang sah dan menyerahkan kepada Wajib Pajak/Retribusi. c. Menyetorkan uang yang diterimanya setiap hari ke Bank beserta Surat Tanda Setoran (STS) yang telah dibuat. d. Melakukan pencatatan atas penerimaan ke dalam BKU Penerimaan Pembantu dan Buku Rekapitulasi Penerimaan Harian Pembantu. e. Membuat
dan
menyampaikan
Laporan
Pertanggungjawaban untuk penerimaan satu bulan
paling
lambat
tanggal
5
bulan
berikutnya kepada Bendahara Penerimaan. 3. Bendahara Penerimaan Dalam
prosedur
kegiatan
ini,
Bendahara
Penerimaan berfungsi/ berwenang untuk: a. Meneliti, mencocokkan dan menandatangani SPJ
yang
diajukan
oleh
Bendahara
Penerimaan Pembantu.
22
b. Merekapitulasi BKU Penerimaan Pembantu, Buku
Rekapitulasi
Penerimaan
Harian
Pembantu, dan SPJ Pembantu ke dalam BKU Penerimaan, Buku Pembantu Rincian Obyek Penerimaan,
dan
Buku
Rekapitulasi
Penerimaan Harian. c. Membuat
dan
menyampaikan
Laporan
Pertanggungjawaban untuk penerimaan satu bulan
paling
lambat
tanggal
10
bulan
berikutnya kepada PPK-SKPD. 4. PPK-SKPD Dalam
prosedur
kegiatan
ini,
PPK-SKPD
berfungsi/ berwenang untuk: a. Memverifikasi,
mengevaluasi,
dan
mencocokkan Laporan Pertanggungjawaban yang berasal dari Bendahara Penerimaan. Apabila
dinyatakan
dikembalikan
lagi
tidak
cocok
kepada
maka
Bendahara
Penerimaan. b. Menandatangani
Laporan
Pertanggungjawaban yang telah dinyatakan cocok. 5. PPKD Dalam prosedur kegiatan ini, PPKD berfungsi/ berwenang untuk: a. Membandingkan antara SPJ yang berasal dari Kepala SKPD dengan Nota Kredit dari Bank. Apabila tidak sesuai maka dikembalikan kepada Kepala SKPD. b. Membuat
Surat
Pengesahan
SPJ
yang
kemudian disampaikan kepada PPK-SKPD.
23
6. Fungsi Akuntansi di Satuan Kerja Pengelola Keuangan Daerah (SKPKD). Dalam prosedur kegiatan ini, Fungsi AkuntansiSKPKD berfungsi/ berwenang untuk: a. Menjurnal pendapatan berdasarkan LPJ yang diterima dari PPKD ke dalam Buku Jurnal Penerimaan Kas. b. Memposting rekening pendapatan ke dalam Buku Besar dan Buku Besar Pembantu.
7. Fungsi Akuntansi di Pejabat Penatausahaan Keuangan-Satuan Kerja Perangkat Daerah (PPK-SKPD). Dalam prosedur kegiatan ini, Fungsi Akuntansi SKPD berfungsi/ berwenang untuk: a. Menjurnal pendapatan berdasarkan LPJ yang diterima dari PPKD ke dalam Buku Jurnal Penerimaan Kas. b. Memposting rekening pendapatan ke dalam Buku Besar dan Buku Besar Pembantu. DOKUMEN YANG DIGUNAKAN Dokumen Dokumen yang digunakan dalam prosedur peneriman, penyetoran kas dan pencatatan pada Sub Sistem Penerimaan Pendapatan Asli Daerah adalah: 1. Surat Ketetapan Pajak Daerah(SKPD)/ Surat Ketetapan Retribusi Daerah (SKRD); 2. Tanda Bukti Penerimaan (TBP); 3. Surat Tanda Setoran (STS) 4. Nota Kredit Bank
yang
digunakan
dalam
prosedur
peneriman, penyetoran kas dan pencatatan pada Sub Sistem Penerimaan Pendapatan Asli Daerah melalui Bendahara Penerimaan adalah: 1.
Surat Ketetapan Pajak Daerah (SKPD)/ Surat Ketetapan Retribusi (SKRD).
Dokumen ini
digunakan
bagi
sebagai
pedoman
wajib
pajak/retribusi dalam menentukan jumlah rupiah yang wajib disetor kepada Bendahara Penerimaan.
24
2.
Tanda Bukti Penerimaan (TBP). Dokumen ini digunakan sebagai tanda terima atas uang yang disetor oleh wajib pajak/retribusi kepada Bendahara Penerimaan.
3.
Surat
Tanda
Setoran
(STS).
Dokumen
ini
digunakan untuk menyetorkan penerimaan daerah dari Bendahara Penerimaan Kas Daerah di Bank.. 4.
Nota Kredit Bank. Bank menggunakan dokuman ini untuk memberitahukan adanya transfer ke rekening kas daerah.
CATATAN YANG DIGUNAKAN Catatan Catatan yang digunakan dalam proses penerimaan, penyetoran kas, dan pencatatan pada Subsistem Penerimaan Pendapatan Asli Daerah melalui Bendahara Penerimaan Pembantu: 1. Buku Kas Umum Penerimaan Pembantu 2. Buku Rekapitulasi Penerimaan Harian Pembantu 3. Buku Kas Umum Penerimaan 4. Buku Pembantu 5. Buku Pembantu Rincian Obyek 6. Buku Junal Penerimaan Kas 7. Buku Besar 8. Buku Besar Pembantu
yang
digunakan
dalam
prosedur
penerimaan, penyetoran kas dan pencatatan pada Sub Sistem Penerimaan Pendapatan Asli Daerah adalah: 1. Buku
Kas
Umum Penerimaan
Pembantu,
merupakan catatan untuk merekapitulasi penerimaan (dan pengeluaran) kas harian yang dilakukan oleh Bendahara Penerimaan Pembantu. 2. Buku
Rekapitulasi
Penerimaan
Harian
Pembantu. Merupakan catatan yang digunakan oleh Bendahara
Penerimaan
Pembantu
untuk
merekapitulasi penerimaan dan penyetoran kas yang telah dilakukan. Buku ini nantinya dijadikan lampiran dalam Laporan Pertanggungjawaban. 3. Buku Kas Umum Penerimaan merupakan catatan untuk merekapitulasi penerimaan (dan pengeluaran) kas
harian
yang
dilakukan
oleh
Bendahara
Penerimaan 4. Buku Pembantu Rincian Obyek, merupakan catatan yang digunakan oleh Bendahara Penerimaan untuk mencatat penerimaan kas secara detail sesuai
25
dengan obyeknya 5. Buku Jurnal Penerimaan Kas, merupakan buku yang digunakan oleh Fungsi Akuntansi di Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) dan Satuan Kerja Pengelola
Keuangan
Daerah
(SKPKD)
untuk
mencatat dan menggolongkan transaksi atau kejadian yang mengakibatkan terjadinya penerimaan kas dan penyetoran kas ke rekening Kas Daerah berdasarkan Laporan Pertanggungjawaban. 6. Buku Besar, merupakan buku untuk meringkas transaksi penerimaan kas ke dalam rekening yang terkait dengan penerimaan Pendapatan Asli Daerah, yang telah dicatat dalam Jurnal Penerimaan Kas. Selain itu juga untuk meringkas penyetoran kas dari Bendahara Penerimaan ke rekening Kas Daerah. 7. Buku
Besar
Pembantu,
merupakan
catatan
akuntansi yang berfungsi memberikan informasi rinci dari suatu rekening yang terkait dengan penerimaan Pendapatan Asli Daerah dan penyetoran kas dari Satuan Kerja ke rekening Kas Daerah, yang diringkas dalam Buku Besar berdasarkan Rekap Setoran atau bukti pendukung lainnya yang sah. Pencatatan dalam buku pembantu diuraikan berdasarkan rincian obyek pendapatan (digit). 8. Register Penerimaan dan Pengeluaran Kas, merupakan buku
PPKD yang digunakan untuk
mencatat sisa/saldo penerimaan dan pengeluaran kas daerah yang dikelola oleh PPKD. DESKRIPSI PROSEDUR Uraian
kegiatan
prosedur
penerimaan,
penyetoran kas, dan pencatatan pada Sistem Penerimaan
26
Pendapatan Asli Daerah melalui Bendahara Penerimaan Pembantu secara rinci adalah: a.
Kepala SKPD/ Pengguna Anggaran menerbitkan Surat Ketetapan Pajak Daerah (SKPD) dan Surat Ketetapan Retribusi Daerah (SKRD). Dokumen tersebut dibuat rangkap 2 (dua). Lampiran 1 disampaikan kepada wajib pajak/wajib retribusi, sedangkan
lampiran
2
disampaikan
kepada
Bendahara Penerimaan Pembantu. b.
Pihak Ketiga melakukan pembayaran pajak/retribusi Daerah sesuai dengan Surat Ketetapan Pajak Daerah (SKPD) untuk pajak daerah atau Surat Ketetapan Retribusi Daerah (SKRD) untuk retribusi daerah. Pembayaran pajak/retribusi daerah langsung ke Bendahara Penerimaan Pembantu.
c.
Bendahara Penerimaan Pembantu mencocokkan uang
yang
disetor
oleh
wajib
pajak
dengan
SKPD/SKRD. Kemudian membuat Tanda Bukti Penerimaan (TBP) dan menyerahkan kepada wajib pajak/wajib rertribusi. d.
Bendahara
Penerimaan
Pembantu
menyetorkan
semua uang yang diterima setiap hari nya, beserta Surat Tanda Setoran (STS) yang dibuat rangkap 2 (dua), sebagai bukti telah melakukan penyetoran uang ke rekening Kas Umum Daerah di Bank. e.
Bank
mencocokkan
STS
dengan
uang
yang
disetorkan. Apabila tidak cocok maka Bank akan mengembalikan, apabila cocok maka bank akan membuat Nota Kredit. STS lampiran 1 akan diserahkan
kepada
Bendahara
Penerimaan
Pembantu, sedangkan lampiran 2 disimpan oleh Bank. Nota Kredit disampaikan Bank kepada PPKD.
27
f.
Berdasarkan STS, arsip SKPD/SKRD dan arsip TBP Bendahara Penerimaan Pembantu mencatat pada Buku Kas Umum Penerimaan Pembantu (BKU), Buku Rekapitulasi Penerimaan Harian Pembantu.
g.
Bendahara Penerimaan Pembantu membuat Laporan Pertanggungjawaban (SPJ) untuk penerimaan 1 bulan dan paling lambat tanggal 5 bulan berikutnya untuk disampaikan kepada Bendahara Penerimaan.
h.
Bendahara Penerimaan kemudian memverifikasi, mengevaluasi
dan
Pertanggungjawaban Bendahara
mencocokkan yang
Penerimaan
Laporan
disampaikan Pembantu.
oleh Setelah
dinyatakan cocok maka ditandatangani. Apabila tidak cocok maka dikembalikan. i.
Bendahara Penerimaan mencatat atas penerimaan yang berasal dari bendahara penerimaan pembantu ke dalam BKU Penerimaan, Buku Pembantu, Buku Rekapitulasi dan Menyusun SPJ
j.
Kepala SKPD/ Pengguna Anggaran menandatangani SPJ yang diajukan oleh PPK-SKPD dan menyerahkan kepada PPKD.
k.
PPKD membandingkan SPJ dengan Nota Kredit. Apabila
cocok
maka
PPKD
membuat
Surat
Pengesahan SPJ dan mencatat dalam Register Kas. Surat Pengesahan kemudian diserahkan kepada PPKSKPD. Sedangkan Nota Kredit diarsip. Selanjutnya SPJ diserahkan kepada Fungsi Akuntansi-SKPKD. l.
Fungsi Akuntansi – SKPKD mencatat Penerimaan Kas ke dalam Jurnal Penerimaan Kas berdasarkan SPJ yang diterima dari PPKD. Memposting ke Buku Besar dan mencatat ke Buku Besar Pembantu.
m. Fungsi Akuntansi – SKPD mencatat Penerimaan Kas
28
ke dalam Jurnal Penerimaan Kas berdasarkan SPJ yang diterima dari PPK-SKPD. Memposting ke Buku Besar dan mencatat ke Buku Besar Pembantu.
29
SISTEM AKUNTANSI PENERIMAAN KAS SUB SISTEM PENERIMAAN PENDAPATAN ASLI DAERAH MELALUI BENDAHARA PENERIMAAN PEMBANTU
KEPALA SKPD/ PENGGUNA ANGGARAN 11
Mulai
1
Membuat SKPD/ SKRD
BKU Penerimaan
1 Buku Pembantu
1
SKPD/ SKRD
1
2
SPJ
SPJ Ditandatangani oleh Pengguna Anggaran
2
1
1
1 Buku Rekapitulasi
BKU Penerimaan
1 Buku Pembantu
1
1 Buku Rekapitulasi
SPJ
12
16
PIHAK KETIGA/ WAJIB PAJAK/ WAJIB RETRIBUSI
1
4
1
1
SKPD/ SKRD
TBP T
T
Menyiapkan Uang & Menyetorkan
Uang
3
17
BENDAHARA PENERIMAAN PEMBANTU 2
3
6
2
1
SKPD/ SKRD
STS
Uang T
T
Mencocokkan SKPD/SKRD dg uang diterima
Dipadu dengan arsip SKP/SKR, TBP yang disimpan
Mencatat pada BKU Penerimaan, & Buku Rekapitulasi
Membuat TBP 2
2
1
BKU Penerimaan Pembantu
2 1
TBP
1
Buku Rekapitulasi Penerimaan Harian Pembantu
T
T
T
4 Membuat STS & menyetorkan uang yang diterima setiap hari
Membuat SPJ Penerimaan Pembantu untuk penerimaan 1 bln, paling lambat tgl 5 bln berikutnya
Uang 2 1
STS
1
1
BKU Penerimaan Pembantu
Buku Rekapitulasi Penerimaan Harian Pembantu
SPJ Pembantu
5
8
18
BANK 5
2 1
Uang
STS
Mencocokkan STS dengan jumlah uang
Tidak Cocok?
Dikembalikan
Ya Membuat Nota Kredit
2 1 T
6
Nota Kredit
Uang
STS
T
7
19
BENDAHARA PENERIMAAN 8
1
SPJ Pembantu
Buku Rekapitulasi Penerimaan Harian Pembantu
BKU Penerimaan Pembantu
Diteliti, Dicocokkan & Ditandatangani
Tidak
Dikem balikan
Cocok? Ya
Merekapitulasi BKU, Buku Rekapitulasi Penerimaan Harian Pembantu & SPJ Pembantu
1
SPJ Pembantu
1
BKU Penerimaan Pembantu
Buku Rekapitulasi Penerimaan Harian Pembantu T
T
Membuat SPJ Penerimaan untuk penerimaan 1 bln, paling lambat tgl 10 bln berikutnya
2
BKU Penerimaan
2
2
1
1
2
1 Buku Rekapitulasi
Buku Pembantu
1
SPJ
9
20
PPK-SKPD 9
2 1
2 1 Buku Pembantu
BKU Penerimaan
13
2 1
2 1
SPJ
Buku Rekapitulasi
Surat Pengesahan SPJ T
Diverifikasi, Kesahihan & Kelengkapan Bukti Penerimaan
Tidak
Dikembalikan
2
2
Cocok? Ya Ditandatangani PPK-SKPD
1 BKU Penerimaan
1 Buku Pembantu
Buku Rekapitulasi
11
1
1
SPJ
BKU Penerimaan
Buku Pembantu
2
2 Buku Rekapitulasi
SPJ
10
21
FUNGSI AKUNTANSI SKPD 10
2
2
BKU Penerimaan
Buku Pembantu T
2
2
SPJ
Buku Rekapitulasi T
T
T
Mengkredit Penerimaan Kas
Jurnal Penerimaan Kas
Posting ke buku besar
Buku Besar
Mencatat di buku besar pembantu
Buku Besar Pembantu
Selesai
22
PPKD 12
7
1 BKU Penerimaan
1 Buku Pembantu
1 Buku Rekapitulasi
1
SPJ
Nota Kredit
Pembandingan SPJ dengan Nota Kredit
Tidak
Cocok?
Dikem balikan
Ya
1 BKU Penerimaan
1 Buku Pembantu
1
1 Buku Rekapitulasi
Membuat Surat Pengesahan SPJ
SPJ
Register Kas
Nota Kredit T
14
Surat Pengesahan SPJ
13
23
FUNGSI AKUNTANSI-SKPKD 14
1
1
BKU Penerimaan
1
Buku Pembantu T
1
Buku Rekapitulasi T
SPJ T
T
Mengkredit Penerimaan Kas
Jurnal Penerimaan Kas
Posting ke buku besar
Buku Besar
Mencatat di buku besar pembantu
Buku Besar Pembantu
Selesai
24
3). Pendapatan Daerah Melalui Bank Pemerintah yang ditunjuk, Bank Lain, Badan, Lembaga Keuangan, dan/atau Kantor Pos Penerimaan daerah dapat disetor ke rekening kas daerah dengan cara disetor langsung ke bank, badan, Permendagri13/2006 pasal 187 mengatur bahwa Penerimaan daerah dapat disetor langsung ke bank yang ditunjuk. Bank tersebut merupakan bank sehat yang ditunjuk secara resmi dengan keputusan kepala daerah. Penyetoran tersebut juga dapat dilakukan melalui Bank Lain, Badan, Lembaga Keuangan, dan/atau Kantor Pos.
lembaga keuangan dan/atau kantor pos. Kepala daerah dapat
menunjuk
bank,
badan,
lembaga
keuangan
dan/atau kantor pos yang bertugas melaksanakan tugas dan fungsi bendahara penerimaan. Bank yang ditunjuk tersebut merupakan bank yang sehat yang ditunjuk secara resmi dengan keputusan kepala daerah. Badan, lembaga keuangan, dan/atau kantor pos menyetor seluruh uang yang ditrimanya ke rekening kas umum daerah paling lama 1 hari kerja terhitung sejak uang tersebut diterima. Bank, badan, lembaga keuangan atau kantor pos mempertanggungjawabkan seluruh uang kas yang diterimanya kepada kepala daerah melalui PPKD. FUNGSI/PIHAK YANG TERKAIT
Fungsi/Pihak yang terkait dalam Prosedur Penerimaan, Penyetoran Kas, dan Pencatatan dalam Subsistem Penerimaan Pendapatan Asli Daerah melalui bank pemerintah yang ditunjuk, bank lain, badan, lembaga keuangan dan/atau kantor pos adalah: a. Kepala SKPD/ Pengguna Anggaran b. Bank pemerintah yang ditunjuk, bank lain, badan, lembaga keuangan dan/atau kantor pos c. Bendahara Penerimaan d. PPK-SKPD e. PPKD f. Fungsi Akuntansi di Satuan Kerja Pengelola Keuangan Daerah (SKPKD0 g. Fungsi Akuntansi di Pejabat Penatausaan Keuangan Satuan Kerja Perangkat Daerah (PPK-SKPD).
Dalam Prosedur Penerimaan Pendapatan Daerah melalui bank pemerintah yang ditunjuk, bank lain, badan, lembaga keuangan dan/atau kantor pos, fungsi/ pihak yang terkait adalah: 1. Kepala SKPD/Pengguna Anggaran Dalam prosedur kegiatan ini, Kepala SKPD berfungsi/ berwenang untuk: a. Menerbitkan Surat Ketetapan Pajak Daerah (SKPD dan Surat Ketetapan Retribusi Daerah (SKRD).
25
b. Menandatangani SPJ yang berasal dari PPKSKPD
yang
selanjutnya
SPJ
tersebut
diserahkan kepada PPKD. 2. Bank yang ditunjuk, Bank Lain, Badan, Lembaga Keuangan, dan/atau Kantor Pos Dalam ditunjuk,
prosedur
Bank
Lain,
kegiatan
Badan,
ini,
Lembaga
Bank
yang
Keuangan,
dan/atau Kantor Pos untuk: a. Menerima sekaligus mencocokkan uang yang disetorkan oleh Wajib Pajak/Retribusi sesuai dengan yang tertera pada SKPD/SKRD. b. Menerbitkan Slip Setoran/ Bukti Lain yang sah dan Nota Kredit. c. Menyerahkan Slip Setoran/ Bukti Lain yang Sah kepada wajib pajak/Retribusi dan Nota Kredit kepada BUD. d. Menyerahkan SKPD/SKRD yang berasal dari wajib
pajak/retribusi
kepada
Bendahara
Penerimaan. 3. Bendahara Penerimaan Dalam
prosedur
kegiatan
ini,
Bendahara
Penerimaan berfungsi/ berwenang untuk: a. Mencocokkan SKPD/SKRD yang berasal dari Kepala SKPD/ Pengguna anggaran dengan SKPD/SKRD dari bank. b. Mencatat penerimaan pada Buku Kas Umum (BKU),
Buku
Rekapitulasi
dan
Buku
Pembantu. c. Membuat SPJ untuk penerimaan 1 bulan, paling lambat tanggal 10 bulan berikutnya.
26
4. PPK-SKPD Dalam
prosedur
kegiatan
ini,
PPK-SKPD
berfungsi/ berwenang untuk: a. Memverifikasi,
mengevaluasi,
dan
mencocokkan Laporan Pertanggungjawaban yang berasal dari Bendahara Penerimaan. Apabila
dinyatakan
dikembalikan
lagi
tidak
cocok
kepada
maka
Bendahara
Penerimaan. b. Menandatangani
Laporan
Pertanggungjawaban yang telah dinyatakan cocok. 5. PPKD Dalam prosedur kegiatan ini, PPKD berfungsi/ berwenang untuk: a. Membandingkan antara SPJ yang berasal dari Kepala SKPD dengan Nota Kredit dari Bank.
Apabila
tidak
sesuai
maka
dikembalikan kepada Kepala SKPD. b. Membuat
Surat
Pengesahan
SPJ
yang
kemudian disampaikan kepada PPK-SKPD. 6. Fungsi Akuntansi di Satuan Kerja Pengelola Keuangan Daerah (SKPKD). Dalam prosedur kegiatan ini, Fungsi AkuntansiSKPKD berfungsi/ berwenang untuk: a. Menjurnal pendapatan berdasarkan LPJ yang diterima dari PPKD ke dalam Buku Jurnal Penerimaan Kas. b. Memposting rekening pendapatan ke dalam Buku Besar dan Buku Besar Pembantu.
27
7. Fungsi Akuntansi di Pejabat Penatausahaan Keuangan-Satuan Kerja Perangkat Daerah (PPK-SKPD). Dalam prosedur kegiatan ini, Fungsi Akuntansi SKPD berfungsi/ berwenang untuk: a. Menjurnal pendapatan berdasarkan LPJ yang diterima dari PPKD ke dalam Buku Jurnal Penerimaan Kas. b. Memposting rekening pendapatan ke dalam Buku Besar dan Buku Besar Pembantu. DOKUMEN YANG DIGUNAKAN Dokumen yang digunakan dalam prosedur peneriman, penyetoran kas dan pencatatan pada Sub Sistem Penerimaan Pendapatan Asli Daerah melalui bank pemerintah yang ditunjuk, bank lain, badan, lembaga keuangan dan/atau kantor pos adalah: 1. Surat Ketetapan Pajak Daerah (SKPD)/ Surat Ketetapan Retribusi Daerah (SKRD) 2. Slip Setoran/ Bukti Lain yang Sah 3. Nota Kredit Bank
Dokumen
yang
digunakan
dalam
prosedur
peneriman, penyetoran kas dan pencatatan pada Sub Sistem Penerimaan Pendapatan Asli Daerah melalui bank pemerintah yang ditunjuk, bank lain, badan, lembaga keuangan dan/atau kantor pos adalah: 1.
Surat Ketetapan Pajak Daerah (SKPD)/ Surat Ketetapan Retribusi (SKRD).
Dokumen ini
digunakan
bagi
sebagai
pedoman
wajib
pajak/retribusi dalam menentukan jumlah rupiah yang wajib disetor kepada bank pemerintah yang ditunjuk, bank lain, badan, lembaga keuangan dan/atau kantor pos. 2.
Slip Setoran/ Bukti Lain yang Sah. Dokumen ini diterbitkan oleh bank, lembaga keuangan, badan atau kantor pos sebagai bukti bahwa wajib pajak/retribusi telah menyetor sejumlah uang ke bank, lembaga keuangan, badan atau kantor pos.
3.
Nota Kredit Bank. Bank menggunakan dokuman ini untuk memberitahukan adanya transfer ke rekening kas daerah.
28
CATATAN YANG DIGUNAKAN Catatan yang digunakan dalam proses penerimaan, penyetoran kas, dan pencatatan pada Subsistem Penerimaan Pendapatan Asli Daerah: 1. Buku Kas Umum 2. Buku RekapitulasiPenerimaan Harian 3. Buku Pembantu Rincian Obyek 4. Buku Jurnal Penerimaan Kas 5. Buku Besar 6. Buku Besar Pembantu
Catatan
yang
digunakan
dalam
prosedur
penerimaan, penyetoran kas dan pencatatan pada Sub Sistem Penerimaan Pendapatan Asli Daerah melalui bank pemerintah yang ditunjuk, bank lain, badan, lembaga keuangan dan/atau kantor pos adalah: 1. Buku Kas
Umum, merupakan catatan untuk
merekapitulasi penerimaan (dan pengeluaran) kas harian yang dilakukan oleh Bendahara Penerimaan. 2. Buku
Rekapitulasi
Penerimaan
Harian.
Merupakan catatan yang digunakan oleh Bendahara Penerimaan untuk merekapitulasi penerimaan dan penyetoran kas yang telah dilakukan. Buku ini nantinya
dijadikan
lampiran
dalam
Laporan
Pertanggungjawaban. 3. Buku Pembantu Per Rincian Obyek, merupakan catatan yang digunakan oleh Bendahara Penerimaan untuk mencatat penerimaan kas secara detail sesuai dengan obyeknya 4. Buku Jurnal Penerimaan Kas, merupakan buku yang digunakan oleh Fungsi Akuntansi di Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) dan Satuan Kerja Pengelola
Keuangan
Daerah
(SKPKD)
untuk
mencatat dan menggolongkan transaksi atau kejadian yang mengakibatkan terjadinya penerimaan kas dan penyetoran kas ke rekening Kas Daerah berdasarkan Laporan Pertanggungjawaban. 5. Buku Besar, merupakan buku untuk meringkas transaksi penerimaan kas ke dalam rekening yang terkait dengan penerimaan Pendapatan Asli Daerah, yang telah dicatat dalam Jurnal Penerimaan Kas.
29
Selain itu juga untuk meringkas penyetoran kas dari Bendahara Penerimaan ke rekening Kas Daerah. 6. Buku
Besar
Pembantu,
merupakan
catatan
akuntansi yang berfungsi memberikan informasi rinci dari suatu rekening yang terkait dengan penerimaan Pendapatan Asli Daerah dan penyetoran kas dari Satuan Kerja ke rekening Kas Daerah, yang diringkas dalam Buku Besar berdasarkan Rekap Setoran atau bukti pendukung lainnya yang sah. Pencatatan dalam buku pembantu diuraikan berdasarkan rincian obyek pendapatan (digit). 7. Register Penerimaan dan Pengeluaran Kas, merupakan buku
PPKD yang digunakan untuk
mencatat sisa/saldo penerimaan dan pengeluaran kas daerah yang dikelola oleh PPKD.
DESKRIPSI PROSEDUR Uraian
kegiatan
prosedur
penerimaan,
penyetoran kas, dan pencatatan pada Sistem Penerimaan Pendapatan Asli Daerah melalui bank pemerintah yang ditunjuk, bank lain, badan, lembaga keuangan dan/atau kantor pos secara rinci adalah: a. Kepala SKPD/ Pengguna Anggaran menerbitkan Surat Ketetapan Pajak Daerah (SKPD) dan Surat Ketetapan Retribusi Daerah (SKRD). Dokumen tersebut dibuat rangkap 2 (dua). Lampiran 1 disampaikan kepada wajib pajak/wajib retribusi, sedangkan
lampiran
2
disampaikan
kepada
Bendahara Penerimaan. b. Pihak Ketiga melakukan pembayaran pajak/retribusi Daerah disertai dengan Surat Ketetapan Pajak Daerah (SKPD) untuk pajak daerah atau Surat Ketetapan Retribusi Daerah (SKRD) untuk retribusi
30
daerah.
Pembayaran
pajak/retribusi
daerah
langsung ke bank pemerintah yang ditunjuk, bank lain, badan, lembaga keuangan dan/atau kantor pos. c. Bank pemerintah yang ditunjuk, bank lain, badan, lembaga
keuangan
dan/atau
kantor
pos
mencocokkan uang yang disetor oleh wajib pajak dengan SKPD/SKRD. Kemudian membuat Slip setoran/Bukti lain yang sah dan Nota Kredit. Slip Setoran/Bukti lain yang sah diserahkan kepada wajib pajak/wajib rertribusi, Nota Kredit kepada BUD, sedangkan SKPD/SKRD diserahkan kepada Bendahara Penerimaan. d. Berdasarkan STS, arsip SKPD/SKRD dan arsip TBP Bendahara Penerimaan Pembantu mencatat pada Buku Kas Umum Penerimaan Pembantu (BKU), Buku Rekapitulasi Penerimaan Harian Pembantu. e. Bendahara SKPD/SKRD
Penerimaan yang
mencocokkan berasal
dari
antara Kepala
SKPD/Pengguna Anggaran dengan SKPD/SKRD yang berasal dari bank. f. Bendahara Penerimaan mencatat atas penerimaan ke dalam BKU Penerimaan, Buku Pembantu, Buku Rekapitulasi dan Menyusun SPJ atas penerimaan 1 (satu) bulan dan paling lambat tanggal 10 bulan berikutnya. Dokumen tersebut dibuat rangkap 3, Lampiran ketiga diarsip, sedangkan lampiran 1 dan 2 diserahkan kepada PPK-SKPD. g. PPK-SKPD
memverifikasi,
mengevaluasi
dan
mencocokkan BKU Penerimaan, Buku Pembantu, Buku Rekapitulasi dan SPJ. Apabila cocok maka ditandatangani, sebaliknya apabila tidak cocok maka dikembalikan ke Bendahara Penerimaan.
31
h. PPK-SKPD menyerahkan lampiran 1 kepada Kepala SKPD/Pengguna Anggaran, sedangkan lampiran 2 kepada Fungsi Akuntansi SKPD. i.
Kepala SKPD/ Pengguna Anggaran menandatangani SPJ
yang
diajukan
oleh
PPK-SKPD
dan
menyerahkan kepada PPKD. i. PPKD membandingkan SPJ dengan Nota Kredit. Apabila
cocok
maka
PPKD
membuat
Surat
Pengesahan SPJ dan mencatat dalam Register Kas. Surat Pengesahan kemudian diserahkan kepada PPK-SKPD.
Sedangkan
Nota
Kredit
diarsip.
Selanjutnya
SPJ
diserahkan
kepada
Fungsi
Akuntansi-SKPKD. j.
Fungsi Akuntansi – SKPKD mencatat Penerimaan Kas ke dalam Jurnal Penerimaan Kas berdasarkan SPJ yang diterima dari PPKD. Memposting ke Buku Besar dan mencatat ke Buku Besar Pembantu.
k. Fungsi Akuntansi – SKPD mencatat Penerimaan Kas ke dalam Jurnal Penerimaan Kas berdasarkan SPJ yang diterima dari PPK-SKPD. Memposting ke Buku Besar dan mencatat ke Buku Besar Pembantu.
32
SISTEM AKUNTANSI PENERIMAAN KAS SUB SISTEM PENERIMAAN PENDAPATAN ASLI DAERAH MELALUI BANK PEMERINTAH YANG DITUNJUK, BANK LAIN, BADAN, LEMBAGA KEUANGAN, DAN/ATAU KANTOR POS
KEPALA SKPD/ PENGGUNA ANGGARAN 8
Mulai
1
Membuat SKPD/ SKRD
BKU Penerimaan
1 Buku Pembantu
1
1
SPJ
Buku Rekapitulasi
2 1
SPJ Ditandatangani oleh Pengguna Anggaran
SKPD/ SKRD
1
2 1 BKU Penerimaan
1 Buku Pembantu
1
1 Buku Rekapitulasi
SPJ
9
33
PIHAK KETIGA/ WAJIB PAJAK/ WAJIB RETRIBUSI
1
4
1
SKPD/ SKRD
Slip setoran/ Bukti lain yg Sah T
Menyetorkan Uang
1
SKPD/ SKRD Uang
3
34
BANK/ LEMBAGA KEUANGAN/ BADAN/ KANTOR POS
3
1
Uang
SKPD/ SKRD
1
SKPD/ SKRD dari Bank
6
Slip setoran/ Bukti lain yg Sah
4
Nota Kredit
5
35
PPKD 9
5
1 BKU Penerimaan
1 Buku Pembantu
1
1 Buku Rekapitulasi
SPJ Nota Kredit
Pembandingan SPJ dengan Nota Kredit
Tidak
Cocok?
Dikem balikan
Ya
1 BKU Penerimaan
1 Buku Pembantu
1
1 Buku Rekapitulasi
Membuat Surat Pengesahan SPJ
SPJ
Register Kas
Nota Kredit T
11
Surat Pengesahan SPJ
10
36
BENDAHARA PENERIMAAN 2
6
1
2
SKPD/ SKRD
SKPD/ SKRD Dari Bank T
T
Mencocokkan SKPD/SKRD dg SKPD/ SKRD dr bank
Mencatat pada BKU, Buku Rekapitulasi & Buku Pembantu
3
3
2
Rekap
Rekap
1
BKU Penerimaan
1
3
2
Rekap 1 Rekap
Buku Pembantu
T
T
2
Buku Rekapitulasi
T
Membuat SPJ untuk penerimaan 1 bln, paling lambat tgl 10 bln berikutnya
1 BKU Penerimaan
2
1 Buku Pembantu
2
2
SPJ Rekap
1
1
2
Buku Rekapitulasi
7
37
PPK-SKPD 4
7
1 BKU Penerimaan
2
2
2 1
1 Buku Pembantu
Buku Rekapitulasi
1
2
SPJ
Slip Setoran/ Bukti lain yg Sah T
Diverifikasi, evaluasi, dan cocokkan
Tidak
Dikembalikan
Cocok? Ya Ditandatangani PPK-SKPD
1 BKU Penerimaan
1 Buku Pembantu
Buku Rekapitulasi
8
1
1
SPJ
2 BKU Penerimaan
2 Buku Pembantu
2
2 Buku Rekapitulasi
SPJ
12
38
FUNGSI AKUNTANSI -SKPKD 11
1
1
BKU Penerimaan
Buku Pembantu T
1
1
SPJ
Buku Rekapitulasi T
Mengkredit Penerimaan Kas
T
T
Jurnal Penerimaan Kas
Posting ke buku besar
Buku Besar
Mencatat di buku besar pembantu
Buku Besar Pembantu
Selesai
39
