Modul Demokrasi KD 3.3

Modul SMA/MA PPKn Kelas XI Semester 1

Page 1

Pancasila adalah dasar negara Indonesia yang digunakan sebagai pedoman bangsa Indonesia dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Dalam pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 tertuang tujuan bangsa Indonesia pada alenia ke-4 yaitu, memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan me ncerdaskan kehidupan bangsa dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial. Dalam pembukaan p embukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 juga terdapat susunan Negara Republik Indonesia yang berkedaulatan rakyat dengan berdasarkan kepada Ketuhanan Yang Maha Esa, Esa, Kemanusiaan yang adil dan beradab, Persatuan Indonesia, Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan serta Keadilan Sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 merupakan ketentuan yaitu Indonesia salah satu negara yang melaksanakan system demokrasi, dasar pelaksanaan system demokrasi di Indonesia adalahPasal 1 Ayat 1 yang berbunyi “ Negara Indonesia ialah Negara Kesatuan, yang berbentuk Republik” Republik” dan pelaksanaan pelaksanaan demokrasi Pancasila, pada intinya dilandasi sila Pancasila khususnya sila ke 4. Dengan adanya pasal tersebut diharapkan masyarakat Indonesia bisa lebih memahami dan mengerti tentang hukum serta menaati hukum sesuai aturan hukum yang berlaku di Indonesia. Pasal-pasal tersebut dibuat oleh lembaga yang berwenang yang bersifat memaksa dan mengatur yang berlaku bagi seluruh warga negara Indonesia. Hal tersebut dibuat untuk mejadikan masyarakat yang berbangsa dan bernegara sesuai dengan Pancasila dan Undnag-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945.


Page 2

1. Penjelasan Bagi Peserta Didik  Peserta didik memperhatikan penjelasan dari guru mengenai materi yang ada

pada modul  Setelah penjelasan selesai dari suatu materi, siswa menjawab soal yang ada

dengan benar  Setelah selesai, peserta didik melanjutkan materi selanjutnya dan menjawab

soal-soal yang ada 2. Penjelasan Bagi Guru

sebaiknya guru mempelajari seluruh materi  Sebelum menggunakan modul, sebaiknya yang ada  Setelah mempelajari materi yang ada, guru menyuruh peserta didik untuk

mengerjakan soal di poin tugas dan soal-soal lainnya.


Page 3

Lulusan SMA/MA/SMK/MAK/SMALB/Paket C memiliki sikap, pengetahuan, dan keterampilan sebagai berikut :

Tabel 1.1 Standar Kopetensi Kelulusan SMA/MA/SMK/MAK/SMALB/Paket C Dimensi Sikap

Kualifikasi Kemampuan Memiliki perilaku yang mencerminkan sikap

orang

beriman, berakhlak mulia, berilmu, percaya diri, dan bertanggung jawab dalam berinteraksi secara efektif dengan lingkungan sosial dan alam serta dalam menempatkan diri sebagai cerminan bangsa dalam pergaulan dunia. Pengetahuan

Memiliki pengetahuan faktual, konseptual, prosedural, dan metakognitif dalam ilmu pengetahuan, teknologi, seni, dan budaya dengan wawasan kemanusiaan, kebangsaan, kenegaraan, dan peradaban terkait penyebab serta dampak fenomena dan kejadian.

Keterampilan

Memiliki kemampuan pikir dan tindak yang efektif dan kreatif dalam ranah abstrak dan konkret sebagai pengembangan dari yang dipelajari di sekolah secara mandiri.


Page 4

1. Menghayati dan mengamalkan ajaran agama yang dianutnya 2. Menunjukkan perilaku jujur, disiplin, tanggung jawab, peduli (gotong royong, kerja sama, toleran, damai), santun, responsif dan propro -aktif sebagai bagian dari solusi atas berbagai permasalahan dalam berinteraksi secara efektif dengan lingkungan sosial dan alam serta menempatkan diri se bagai cerminan bangsa dalam pergaulan dunia dunia.. 3. Memahami, menerapkan, menganalisis pengetahuan faktual, konseptual, prosedural dan metakognitif berdasarkan rasa ingintahunya ingintahunya tentang ilmu pengetahuan, teknologi, seni, budaya, budaya, dan humaniora dengan wawasan wawasan kemanusiaan, kebangsaan, kenegaraan, dan peradaban terkait penyebab fenomena dan kejadian, serta menerapkan pengetahuan prosedural pada bidang kajian yang spesifik sesuai dengan bakat dan minatnya untuk memecahkan masalah. 4. Mengolah, menalar, dan menyaji dalam ranah konkret konkret dan ranah abstrak terkait dengan pengembangan dari yang dipelajarinya di sekolah secara mandiri, bertindak secara efektif dan kreatif serta mampu menggunakan metoda sesuai kaidah keilmuan.


Page 5

1.3 Menghargai nilai-nilai pengabdian kepada Tuhan Yang Maha Esa dalam berdemokrasi Pancasila sesuai Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Indonesia tahun 1945. 2.3 Mengembangkan nilai-nilai praksis demokrasi Pancasila sesuai Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 3.3 Menganalisis perkembangan demokrasi dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara 4.3 Mendemonstrasikan hasil analisis tentang sistem dan dinamika demokrasi Pancasila sesuai dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945.

1.2.1 Menunjukkan perilaku beriman kepada Tuhan Yang Maha Esa sesuai dengan ajaran agama yang dianut. 1.2.2 Menunjukkan perilaku bersyukur kepada Tuhan Yang Maha Esa se suai dengan ajaran agama yang dianut. 1.2.3 Menunjukkan perilaku bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa sesuai dengan ajaran agama yang dianut. 2.2.1 Menunjukkan sikap toleransi terhadap sesama. 2.2.2 Menunjukkan sikap kerjasama terhadap sesama. 2.2.3 Menunjukkan sikap peduli terhadap sesama. 3.2.1 Memahami hakikat demokrasi pancasila 3.2.2 Menjelaskan sistem demokrasi pancasila sesuai ses uai dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia. Modul SMA/MA PPKn Kelas XI Semester 1

Page 6

3.2.3 Menganalisis sistem demokrasi pancasila sesuai se suai dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia. 3.2.4 Menjelaskan dinamika demokrasi Pancasila sesuai dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia. 3.2.5 Menganalisis dinamika demokrasi Pancasila sesuai dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia. 4.2.1 Menelaah hasil analisis tentang sistem demokrasi Pancasila sesuai dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. 4.2.2 Meyaji hasil analisis tentang sistem demokrasi Pancasila sesuai dengan UndangUndang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. 4.2.4 Menelaah hasil analisis tentang dinamika demokrasi Pancasila s esuai dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. 4.2.5 Menyaji hasil analisis tentang dinamika demokrasi Pancasila sesuai dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. 4.2.6 Mempresentasikan hasil analisis tentang sistem dan dinamika demokrasi Pancasila sesuai dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945.


Page 7


Page 8

a.Tujuan a. Tujuan 1.2.1.1

.

b.Uraian b. Uraian Materi Secara umum, demokrasi adalah suatu sistem kenegaraan yang dimana sistem pemerintahan sebuah negara berupaya untuk mewujudkan kedaulatan rakyat atas negara serta memiliki hak yang setara dalam mengambil keputusan untuk mengubah hidup mereka. Bisa dikatakan, dalam demokrasi yang menjadi nomor satu dalam sebuah negara adalah rakyat. Kegiatan demokrasi dapat kita lihat di negara kita sendiri, Indonesia. Demokrasi berasal dari Bahasa Yunani yang diutarakan di Athena Kuno pada abad ke-5 SM, dan diambil dari kata demos dan demos dan kratos, kratos, yang artinya rakyat dan kekuasaan. Demokrasi yang digunakan di Indonesia adalah demokrasi Pancasila. Dan pengertian dari demokrasi Pancasila adalah demokrasi yang pelaksanaannya mengutamakan asas musyawarah mufakat untuk kepentingan bersama (seluruh rakyat) yang bersumber pada kepribadian dan juga falsafah hidupa Indonesia. Bangsa Indonesia adalah bangsa yang ideologinya terdapat dalam Pancasila, oleh karena itu se tiap sila yang terdapat dalam Pancasila harus diaplikasikan dalam kehidupan setiap rakyatnya sehari-hari untuk menunjang kemajuan negara kita. Pancasila sendiri dikemukakan oleh Ir. Soekarno dalam sidang BPUPKI pada 1 Juni 1945 yang pada akhirnya hingga s aat ini tanggal 1 Juni ditetapkan sebagai hari lahirnya Pancasila. Kita adalah rakyat Indonesia yang tak bisa terpisahkan dengan bumi pertiwi. Dimana kita sebagai generasi muda wajib menjunjug tinggi nasionalisme yang didukung dengan sikap-sikap positif dalam menjalani kehidupan berbangsa dan bernegara. Yang pada akhirnya Modul SMA/MA PPKn Kelas XI Semester 1

Page 9

tujuan dari semuanya itu adalah untuk kebaikan diri kita semua dan kemajuan serta kesejahteraan bangsa Indonesia. Dan itu merupakan salah satu tujuan seder hana yang manfaat luar biasa bagi kehidupan bangsa Indonesia. Untuk lebih jelasnya, kami bahas dibawah, semoga dapat membantu Anda menyelesaikan makalah Pancasila.

Sumber : Asefts63.wordpress.com Gambar 1.1 Perwujudan Demokrasu di Lingkungan Masyarakat

Pengertian Demokrasi Pancasila Menurut Para Ahli

Selain pengertian secara umum demokrasi Pancasila, terdapat pula pen gertian menurut para ahli yang mengemukakan pendapatnya pendapatnya untuk mendefinisikan pengertian pengertian demokrasi Pancasila. Macam-macam pengertian demokrasi Pancasila adalah sebagai berikut.. Profesor Dardji Darmo Diharjo: Menurut Prof. Dardji Darmo Diharjo, bahwa pengertian demokrasi Pancasila adalah paham demokrasi yang bersumber dari kepribadian dan falsafah hidup bangsa Indonesia, yang perwujudannya seperti dalam ketentuan-ketentuan Pembukaan UUD 1945. GBHN Tahun 1978 dan Tahun 1983: Menurut Gari Besar Haluan Negara Tahun 1978 dan Tahun 1983 yang menetapkan bahwa pembangunan politik diarahkan untuk lebih memantapkan perwujudan demokrasi Pancasila. Dalam rangka memantapkan stabiltias politik dinamis serta pelaksanaan mekanisme Pancasila, maka diperlukan pemantapan kehidupan kosntitusional kehidupan kehidupan demokrasi dan tegaknya hukum. hukum. Kansil: Pengertian demokrasi Pancasila menurut Kansil adalah kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan permus yawaratan dan perwakilan, yang merupakan sila keempat dari dasar Negara Pancasila seperti yang tercantum dalam alinea ke 4 Pembukaan UUD 1945. Prof. Notonegoro: Menurutnya, pengertian demokrasi Pancasila adalah kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permus yawaratan/perwakilan yang ber-Ketuhanan YME, yang berkemanusiaan berkemanusiaan yang adil dan beradab, yang mempersatukan Indonesia, dan yang berkeadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Ensiklopedia Indonesia: Pengertian demokrasi Pancasila bahwa Pancasila meliputi bidang-bidang politik, sosial dan ekonomi, ekonomi, serta yang dalam penyelesaian masalah










Page 10

masalah nasional yang berusaha sejauh s ejauh mungkin menempuh jalan permusyawaratan untuk mencapai mufakat.

Indonesia adalah Negara yang menganut sistem demokrasi. Namun demokrasi di tanah air berbeda dengan sistem demokrasi di Negara-negara Barat yang menganut Demokrasi Liberal, namun kita mengenal Demokrasi Pancasila. Demokrasi Pancasila adalah demokrasi adalah demokrasi yang mengutamakan musyawarah mengutamakan musyawarah mufakat tanpa oposisi tanpa oposisi yang disebut dengan demokrasi Terpimpin. Prinsip dalam demokrasi Pancasila sedikit berbeda dengan prinsip demokrasi secara universal.

Sumber : Dokumen kemendikbud Gambar 1.2 Burung Garuda Pancasila      



Ciri demokrasi Pancasila pemerintah dijalankan berdasarkan konstitusi berdasarkan konstitusi adanya pemilu adanya pemilu secara berkesinambungan adanya peran-peran kelompok kepentingan adanya penghargaan atas HAM atas HAM serta perlindungan hak minoritas. demokrasi Pancasila merupakan kompetisi berbagai ide berbagai ide dan cara untuk menyelesaikan masalah. ide-ide yang paling baik akan diterima, bukan berdasarkan suara terbanyak.

Sumber : Masoedabidin.wordpress.com Gambar 1.3 Perwujudan Demokrasi di Lingkungan Masyarakat

Demokrasi Pancasila merupakan demokrasi konstitusional dengan mekanisme kedaulatan rakyat dalam penyelenggaraan negara dan penyelengaraan pemerintahan berdasarkan konstitusi yaitu Undang-undang Dasar 1945. Sebagai demokrasi pancasila terikat dengan UUD 1945 dan pelaksanaannya harus sesuai dengan UUD dengan UUD 1945. Prinsip pokok demokrasi Pancasila adalah sebagai berikut: 1. Perlindungan terhadap hak terhadap hak asasi manusia 2. Pengambilan keputusan atas dasar musyawarah


Page 11

3. Peradilan yang merdeka berarti badan peradilan (kehakiman) merupakan (kehakiman) merupakan badan yang merdeka, yang merdeka, artinya artinya terlepas dari pengaruh kekuasaan pemerintah dan kekuasaan lain contoh Presiden, contoh Presiden, BPK, BPK, DPR DPR atau lainnya 4. adanya partai adanya partai politik dan organisasi dan organisasi sosial politik karena berfungsi untuk menyalurkan aspirasi menyalurkan aspirasi rakyat 5. Pelaksanaan Pemilihan Pelaksanaan Pemilihan Umum 6. Kedaulatan adalah ditangan rakyat dan dilaksanakan menurut Undang-Undang Dasar (pasal 1 ayat 2 UUD 1945) 7. Keseimbangan Salah satu pilar demokrasi adalah antara hak antara hak dan kewajiban dan kewajiban 8. Pelaksanaan kebebasan yang prinsip trias politica yang membagi bertanggung jawab secara moral ketiga kekuasaan politik negara kepada Tuhan kepada Tuhan YME, diri sendiri, (eksekutif, judikatif dan legislatif) masyarakat, dannegara dannegara ataupun orang untuk diwujudkan dalam tiga jenis lain lembaga negara yang saling lepas 9. Menjunjung tinggi tujuan dan (independen) dan berada dalam cita-cita nasional cita-cita nasional peringkat yang sejajar satu sama 10. Pemerintahan berdasarkan hukum, dalam penjelasan UUD 1945 lain. Kesejajaran dan independensi dikatakan: ketiga jenis lembaga negara ini Indonesia ialah negara diperlukan agar ketiga lembaga berdasarkan hukum (rechtstaat) dan negara ini bisa saling mengawasi dan tidak berdasarkan kekuasaan belaka saling mengontrol berdasarkan (machtstaat) prinsip checks and balances pemerintah berdasar (pengawasan dan perimbangan). perimbangan). atas sistem konstitusi sistem konstitusi (hukum dasar)

Info Kewarganegaraan

tidak bersifat absolutisme (kekuasaan tidak terbatas) kekuasaan yang tertinggi berada di tangan rakyat. Dalam sistem pemerintahan demokrasi pancasila terdapat t erdapat tujuh sendi pokok yang menjadi landasan, yaitu: 1. Indonesia ialah negara yang berdasarkan hukum 2. Seluruh tindakan apapun harus dilandasi oleh hukum. Persamaan kedudukan dalam hukum bagi semua warga negara harus tercermin di dalamnya. 3. Indonesia menganut sistem konstitusional sistem konstitusional 4. Pemerintah berdasarkan sistem konstitusional (hukum dasar) dan tidak bersifat absolutisme (kekuasaan yang mutlak tidak terbatas). Sistem konstitusional ini lebih menegaskan bahwa pemerintah dalam melaksanakan tugasnya dikendalikan atau dibatasi oleh ketentuan konstitusi. ketentuan konstitusi. 5. Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) sebagai pemegang kekuasaan negara yang tertinggi 6. Seperti dalam pasal 1 ayat 2 UUD 1945, bahwa (kekuasaan negara tertinggi) ada di tangan rakyat dan dilakukan sepenuhnya oleh MPR. Dengan demikian, MPR adalah lembaga negara tertinggi sebagai penjelmaan seluruh rakyat Indonesia. Sebagai pemegang kekuasaan negara yang tertinggi MPR mempunyai tugas pokok, pokok, yaitu:Menetapkan UUD, Menetapkan GBHN, Menetapkan GBHN, dan dan Memilih dan mengangkat presiden dan wakil dan wakil presiden Modul SMA/MA PPKn Kelas XI Semester 1

Page 12

7.

Kekuasaan Kepala Negara tidak tak terbatas, Kepala Negara tidak bertanggung jawab kepada DPR, tetapi ia bukan diktator, bukan diktator, artinya artinya kekuasaan tidak tak terbatas. Ia harus memperhatikan sungguh-sungguh suara DPR. Kedudukan DPR kuat karena tidak dapat dibubarkan oleh presiden dan semua anggota DPR merangkap menjadi anggota MPR. DPR sejajar dengan presiden.

Info Kewarganegaraan Penerapan demokrasi di Indonesia didasari oleh sila Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmah kebijaksanaan dalam permusyawaratan/perwakilan yang dijiwai oleh sila: 1. Ketuhanan Yang Maha Esa; 2. Kemanusian yang Adil dan Beradab; 3. Persatuan Indonesia; 4. Keadilan Sosial bagi Seluruh

Adapun fungsi demokrasi Pancasila adalah sebagai berikut: 1. Menjamin adanya keikutsertaan rakyat dalam kehidupan bernegara, misalkan:Ikut menyukseskan Pemilu Ikut menyukseskan pembangunan dan Ikut duduk dalam badan perwakilan/permusyawaratan. 2. Menjamin tetap tegaknya negara RI negara RI 3. Menjamin tetap tegaknya negara kesatuan RI yang mempergunakan sistem konstitusional 4. Menjamin tetap tegaknya hukum yang bersumber pada Pancasila 5. Menjamin adanya hubungan yang selaras, serasi dan seimbang antara lembaga antara lembaga negara 6. Menjamin adanya pemerintahan yang bertanggung jawab.

c. Rangkuman Demokrasi adalah pemerintahan dari rakyat, oleh rakyat, dan untuk rakyat, begitulah pemahaman yang paling sederhana tentang demokrasi, demokrasi, yang diketahui oleh hampir semua orang. Berbicara tentang demokrasi tidak akan luput dengan kekuasaan, dimana demokrasi adalah sistem manajemen kekuasaan yang menjunjung tinggi martabat manusia. Sistem demokrasi, warga sebagai pelaku utama mempunyai hak, kesempatan dan suara dan suara yang sama di dalam mengatur pemerintahan. Selain itu demokrasi adalah keputusan berdasarkan suara terbanyak. Selain itu demokrasi sistem pilarnya adalah kebebasan (liberalisme), aturan hukum, dan menghormati HAM. Ciri-ciri suatu pemerintahan demokrasi adalah sebagai berikut : 1. Adanya keterlibatan warga negara (rakyat) dalam pengambilan keputusan politik, keputusan politik, baik baik langsung maupun tidak maupun tidak langsung (perwakilan). 2. Adanya persamaan Adanya persamaan hak bagi hak bagi seluruh warga negara dalam segala bidang. 3. Adanya kebebasan Adanya kebebasan dan kemerdekaan dan kemerdekaan bagi bagi seluruh warga negara. 4. Adanya pemilihan umum untuk memilih wakil rakyat yang duduk di lembaga perwakilan rakyat.


Page 13

d.Tugas/Lembar d. Tugas/Lembar Kegiatan Siswa

Demokrasi yang digunakan di Indonesia adalah demokrasi Pancasila. Dan pengertian dari demokrasi Pancasila adalah demokrasi yang pelaksanaannya mengutamakan asas musyawarah mufakat untuk kepentingan bersama (seluruh rakyat) yang bersumber pada kepribadian dan juga falsafah hidupa Indonesia.

Siswa mampu menganalisis tentang hakikat demokrasi pancasila yang ada di Indonesia.

1. Bentuklah kelompok kelompok belajar yang terdiri atas lima orang. 2. Analisislah mengenai hakikat demokrasi 3. Hasil pengamatan kalian dilaporkan secara tertulis. 4. Informasikan hasil diskusi yang kalian peroleh di depan kelas.

Tayangan presentasi dan paper dengan tema mengenai hakikat demokrasi


Page 14

e. Tes Formatif 1. Tokoh yang mengemukakan pendapat tentang --> Democracy --> Democracy is government of the people, by the people and for the people. people. Tokoh yang dimaksud adalah ... A. Abraham Lincoln B. Henry Mayo C. Solly Lubis D. Philipe C. Schmitter E. Robert Dahl 2. Secara etimologi demokrasi berasal dari bahasa Yunani yaitu Demos berarti … dan Kratos/ cratein berarti… A. Individu dan pemerintahan B. Rakyat dan pengawasan C. Rakyat dan pemerintahan D. Pemerintahan dan pengawasan E. Pengawasan dan rakyat 3. Indonesia salah satu negara yang melaksanakan system demokrasi, dasar pela ksanaan system demokrasi di Indonesia adalah… A. Pasal 2 Ayat 1 B. Pasal 2 Ayat 2 C. Pasal 1 Ayat 1 D. Pasal 1 Ayat 2 E. Pasal 1 Ayat 3 4. Pemilihan presiden dan wakil presiden secara langsung oleh rakyat dilakukan pertama kali oleh bangsa Indonesia pada tahun ... A. 1955 B. 1971 C. 1999 D. 2004 E. 2009 5. Dilihat dari kehendak penyaluran kehendak penyaluran rakyat maka demokrasi terdiri dari… A. Demokrasi terpimpin dan liberal B. Demokrasi langsung dan tidak langsung C. Demokrasi pancasila dan partisipasi D. Demokrasi formal dan material E. Demokrasi klasik dan modern


Page 15

a. Tujuan

b. Uraian Materi Landasan formal dari periode republik indonesia III ialah pancasila, UUD 45 serta ketetapan-ketetapan MPRS. Sedangkan sistem demokrasi pancasila menurut prinsip-prinsip yang terkandung didalam batang tubuh UUD 45 berdasarkan tujuh sendi pokok, yaitu sebagai berikut: 1.

Indonesia adalah negara yang berdasarkan hukum Negara indonesia bedasarkan hukum, tidak berdasarkan atas kekuasaan belaka. Hal ini mengandung arti bahwa baik pemerintah maupun lembaga-lembaga lain dalam melaksanakan tindakan apapun harus dilandasi dengan hukum dan ti ndakanya terhadap rakyat harus ada landasan hukumnya.

2.

Indonesia menganut sitem konstitusional Pemerintah berdasarkan sistem konstitusional (hukum dasar) dan tidak bersifat absolutisme (kekuasaan yang mutlak tidak terbatas). Sistem konstit usional ini lebih Modul SMA/MA PPKn Kelas XI Semester 1

Page 16

menegaskan bahwa pemerintah dalam melaksanakan tugasnya dikendalikan atau dibatasi oleh ketentuan konstitusi, disamping oleh ketentuan hukum yang lainnya yang merupakan pokok konstitusi, seperti TAP MPR dan undang-undang. undang-undang. 3.

Majlis permusyawaratan rakyat (MPR) sebagai pemegang kekuasan rakyat tertinggi Seperti telah disebutkan pada pasal 1 ayat 2 UUD 1945 pada halaman terdahulu,bahwa (kekuasaan negara tertinggi) ada ditangan rakyat dan dilakukan sepenuhnya oleh MPR. Dengan demikian, MPR adalah lembaga tertinggi sebagai penjelmaan seluruh rakyat indonedia.

4.

Presiden adalah penyelenggaraan pemerintah yang tinggi dibawah majlis permusyawaratan rakyat(MPR) Di bawah MPR, presiden ialah penyelenggara pemerintah negara tertinggi. Presiden selain diangkat oleh majlis juga harus tunduk dan bertanggung jawab kepada majlis.

5.

Pengawas dewan perwakilan rakyat (DPR) Presiden tidak bertanggung jawab kepada DPR, tetapi DPR mengawasi pelaksanaan mandat (kekuasaan pemerintah) yang dipegang oleh presiden dan DPR harus saling bekerjasama dalam pembentukan undang-undang undang-undang termasuk APBN.

6.

Menteri negara adalah pembantu presiden, mentri negara tidak bertanggung jawab terhadap DPR Presiden memiliki kewenangan untuk mengangkat dan memberhentikan menteri negara. Menteri ini tidak bertanggung jawab kepada DPR, tetapi kepada presiden. Berdasarkan hal tersebut, berarti sistem kabinet kita adalah kepresidenan/presidentil.

7.

Kekuasaan negara tidak tak terbatas Kepala negara tidak bertanggunag jawab kepada DPR, tetapi ia bukan diktator, artinya kekuasaan tidak tak terbatas. Ia harus memperhatikan memperhati kan sungguh-sungguh suara DPR.

Sumber : aridwinugrahani.wordpress.com Gambar 1.4 Perwujudan Demokrasi di Lingkungan Sekolah


Page 17

Prinsip-Prinsip Demokrasi Demokrasi sebagai sistem politik yang saat ini dianut oleh sebagian besar negara di dunia tentu saja memiliki memiliki prinsip-prinsip yang berbeda dengan sistem yang lain. Henry B. Mayo sebagaimana dikutip oleh Miriam Budiardjo dalam bukunya yang berjudul berjudul Dasar-dasar Ilmu Politik (2008:118-119)mengungkapkan (2008:118-119)mengungkapkan prinsip dari demokrasi yang akan mewujudkan suatu sistem politik yang demokratis.  Adapun prinsip-prinsip tersebut antara lain adalah : a. Menyelesaikan perselisihan dengan dengan damai dan secara melembaga. b. Menjamin terselenggaranya perubahan secara damai dalam suatu masyarakat yang sedang berubah. c. Menyelenggarakan pergantian pimpinan pimpinan secara teratur. d. Membatasi pemakaian kekerasan sampai minimum. e. Mengakui serta menganggap wajar wajar adanya keanekaragaman. f. Menjamin tegaknya keadilan. Kemudian, menurut menurut Alamudi sebagaimana dikutip oleh Sri Wuryan dan Syaifullah dalam bukunya yang berjudul Ilmu Kewarganegaraan (2008:84), suatu negara dapat disebut berbudaya demokrasi apabila memiliki soko guru demokrasi sebagai berikut: a. Kedaulatan rakyat. b. Pemerintahan berdasarkan persetujuan dari yang diperintah. c. Kekuasaan mayoritas. d. Hak-hak minoritas. e. Jaminan hak-hak hak-hak asasi manusia. f. Pemilihan yang bebas dan jujur. g. Persamaan di depan hukum. hukum. h. Proses hukum hukum yang yang wajar. i. Pembatasan pemerintahan secara konstitusional. j. Pluralisme sosial, ekonomi, dan politik. k. Nilai-nilai toleransi, pragmatisme, pragmatisme, kerja sama dan mufakat Prinsip-prinsip demokrasi yang diuraikan di atas sesungguhnya merupakan nilai-nilai yang diperlukan untuk mengembangkan suatu bentuk pemerintahan yang demokratis. Berdasarkan prinsip-prinsip inilah, sebuah pemerintahan yang demokratis dapat ditegakkan. Sebaliknya tanpa prinsip-prinsip tersebut, bentuk pemerintah yang demokratis akan sulit ditegakkan. Prinsip-Prinsip Demokrasi Pancasila

Pada bagian sebelumnya, kalian telah mempelajari prinsip-prinsip demokrasi secara umum. Nah, bagaimana dengan prinsip demokrasi yang dilaksanakan di Indonesia? Ahmad Sanusi dalam tulisannya yang berjudul Memberdayakan Masyarakat dalam Pelaksanaan 10 Pilar Demokrasi (2006: 193-205), mengutarakan 10 pilar demokrasi demokrasi konstitusional Indonesia menurut Pancasila dan UndangUndang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, yaitu: a. Demokrasi yang yang Berketuhanan Berketuhanan Yang Maha Esa . Artinya, seluk beluk sistem serta perilaku dalam menyelenggarakan kenegaraan RI harus taat asas, Modul SMA/MA PPKn Kelas XI Semester 1

Page 18

konsisten, atau sesuai dengan nilai-nilai dan kaidah-kaidah dasar Ketuhanan Yang Maha Esa. b. Demokrasi dengan kecerdasan kecerdasan. Artinya, mengatur dan menyelenggarakan demokrasi menurut Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 itu bukan dengan kekuatan naluri, kekuatan otot, atau kekuatan massa semata-mata. Pelaksanaan demokrasi itu justru lebih menuntut kecerdasan rohaniah, kecerdasan aqliyah, kecerdasan rasional, dan kecerdasan emosional. c. Demokrasi yang berkedaulatan berkedaulatan rakyat. rakyat. Artinya, Kekuasaan tertinggi ada di tangan tangan rakyat. Secara prinsip, rakyatlah yang yang memiliki/memegang kedaulatan itu. Dalam batas-batas tertentu kedaulatan rakyat itu dipercayakan kepada wakil-wakil rakyat di MPR (DPR/DPD) dan DPRD. d. Demokrasi dengan rule rule of law. Hal ini mempunyai empat makna penting. Pertama, kekuasaan negara Republik Republik Indonesia itu harus mengandung, mengandung, melindungi, serta mengembangkan mengembangkan kebenaran hukum (legal truth) bukan bukan demokrasi ugal-ugalan, demokrasi dagelan, atau demokrasi manipulatif. Kedua, kekuasaan negara itu memberikan keadilan hukum hukum (legal justice) bukan demokrasi yang terbatas pada keadilan formal dan pura-pura. pura-pura. Ketiga, kekuasaan negara itu menjamin kepastian hukum hukum (legal security) bukan demokrasi yang membiarkan membiarkan kesemrawutan atau anarki. Keempat, kekuasaan negara itu mengembangkan manfaat atau at au kepentingan hukum (legal interest), seperti kedamaian dan pembangunan, bukan demokrasi yang justru mempopulerkan ftnah dan hujatan atau menciptakan perpecahan, permusuhan, dan kerusakan.

Sumber : gresnews.com Gambar 1.5 Peradilan yang merdeka merupakan perwujudan dari prinsip prinsip Demokrasi Pancasila

e. Demokrasi dengan dengan pemisahan kekuasaan kekuasaan negara negara . Artinya, demokrasi menurut Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 bukan saja mengakui kekuasaan negara Republik Republik Indonesia yang tidak tak Modul SMA/MA PPKn Kelas XI Semester 1

Page 19

terbatas secara hukum, melainkan juga demokrasi itu dikuatkan dengan pemisahan kekuasaan negara dan diserahkan kepada badan-badan badan-badan negara yang bertanggung jawab. Jadi demokrasi menurut Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 mengenal semacam pembagian dan pemisahan kekuasaan (division and separation of power), dengan sistem pengawasan dan perimbangan (check and balances). f. Demokrasi Demokrasi dengan hak asasi manusia manusia , Artinya, demokrasi menurut Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 mengakui hak asasi manusia yang tujuannya bukan saja menghormati hak-hak asas tersebut, melainkan terlebih-lebih untuk meningkatkan martabat dan derajat manusia seutuhnya. g. Demokrasi dengan pengadilan yang merdeka. Artinya, demokrasi menurut Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 menghendaki diberlakukannya sistem pengadilan yang merdeka (independen) yang memberi peluang seluas-luasnya kepada semua pihak yang berkepentingan untuk mencari dan menemukan hukum yang seadil-adiln ya. Di muka pengadilan yang merdeka itu penggugat penggugat dengan pengacaranya, penuntut penuntut umum dan terdakwa dengan pengacaranya mempunyai hak yang sama untuk mengajukan konsiderans (pertimbangan), dalil-dalil, fakta-fakta, saksi, alat pembuktian, dan petitumnya. petitumnya. h. Demokrasi dengan otonomi otonomi daerah. daerah. Artinya, otonomi daerah merupakan pembatasan terhadap kekuasaan negara, khususnya kekuasaan kekuasaan legislatif dan eksekutif di tingkat pusat, dan lebih khusus lagi pembatasan atas kekuasaan Presiden. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 secara jelas memerintahkan dibentuknya daerah-daerah otonom pada propinsi dan kabupaten/kota. Dengan Peraturan Pemerintah, daerah-daer ah otonom itu dibangun dan disiapkan untuk mampu mengatur dan men yelenggarakan urusan-urusan pemerintahan sebagai urusan rumah tangganya sendiri yang diserahkan oleh Pemerintah Pusat kepadanya. i. Demokrasi dengan kemakmuran. Artinya, demokrasi itu bukan hanya soal kebebasan dan hak, bukan hanya soal kewajiban dan tanggung jawab, bukan pula hanya soal mengorganisir mengorganisir kedaulatan rakyat atau pembagian kekuasaan kenegaraan. Demokrasi itu bukan pula hanya soal otonomi daerah dan keadilan hukum. Sebab bersamaan dengan itu semua, demokrasi menurut Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Indonesia Tahun 1945 itu ternyata ditujukan untuk membangun negara kemakmuran (welfare state) oleh dan untuk sebesar-besarnya rakyat Indonesia. j. Demokrasi Demokrasi yang berkeadilan sosial. sosial. Artinya, Demokrasi menurut UndangUndang Dasar Negara Republik Republik Indonesia Tahun Tahun 1945 menggariskan keadilan sosial di antara berbagai kelompok, golongan, dan lapisan masyarakat. Tidak ada golongan, lapisan, kelompok, satuan, atau organisasi yang jadi anak emas, yang diberi berbagai keistimewaan atau hak-hak khusus.


Page 20

Penanaman Kesadaran Berkonstitusi Inti dari demokrasi adalah kedaulatan rakyat, artinya rakyat mempunyai kekuasaan penuh untuk mengelola Negara, sehingga kemajuan sebuah Negara merupakan tanggung jawab selruh rakyatanya. Oleh karena itu, dalam negara demokratis, setiap rakyat atau warga negara berkewajiban untuk: 1. menghargai dan menjunjung tinggi hukum; 2. menjunjung tinggi ideologi dan konstitusi negara; 3. mengutamakan kepentingan negara 4. ikut serta dalam berbagai bentuk kegiatan politik; 5. mengisi kemerdekaan dan aktif dalam pembangunan.

Demokrasi Pancasila mengandung beberapa nilai moral yang bersumber dari Pancasila, yaitu: a. Persamaan bagi bagi seluruh rakyat Indonesia. b. Keseimbangan antara hak dan kewajiban. c. Pelaksanaan kebebasan yang dipertanggungjawabkan secara moral kepada Tuhan Yang Maha Esa, diri sendiri dan orang lain. d. Mewujudkan rasa keadilan sosial. e. Pengambilan keputusan dengan musyawarah mufakat. f. Mengutamakan persatuan nasional dan kekeluargaan. g. Menjunjung tinggi tujuan dan cita-cita nasional.

c. Rangkuman Demokrasi secara umum merupakan system pemerintahan yang segenap rakyat turut serta memerintah dengan perantara wakil-wakilnya. Namun ada juga yang menyatakan suatu system politik yang dimana kebijakan umum ditentukan atas dasar mayoritas oleh wakilwakil yang diawasi secara efektif oleh rakyat rak yat dalam pemilihan-pemilihan berkala yang didasarkan atas prinsip kesamaan politik dan diselenggarakan dalam suasana terjaminya kebebasan politik. Dalam demokrasi kebijakan rakyat menjadi prioritas suatu sistem, di Indonesia sistem demokrasi yang digunakan adalah demokrasi pancasila dengan mengedepankan adanya prinsip musyawarah. Dengan bermusyawarah diharapkan dapat memuaskan semua pihak yang berbeda pendapat, suatu harapan yang sebenarnya sangat sulit dapat diwujudkan dalam praktek berbangsa dan ber negara.


Page 21


Prinsip-prinsip demokrasi merupakan nilai-nilai yang diperlukan untuk mengembangkan suatu bentuk pemerintahan yang demokratis. Berdasarkan pri nsip-prinsip tersebut tidak dapat di hindari sebuah pemerintahan yang demokratis dapat ditegakkan. Sebaliknya tanpa prinsip-prinsip tersebut, bentuk pemerintah yang demokratis akan sulit ditegakkan. Siswa mampu menganalisis tentang prinsip-prinsip demokrasi yang ada di sekitar l ingkungan mereka dan mudah dalam memahami tentang prinsip demokrasi.

1. Bentuklah kelompok kelompok belajar yang terdiri atas lima orang. 2. Lakukanlah pengamatan terhadap pelaksanaan prinsip-prinsip demokrasi di sekolah kalian baik dalam pergaulan antara siswa dengan siswa, siswa dengan guru/kepala sekolah, guru dengan guru atau guru dengan kepala sekolah. 3. Hasil pengamatan kalian dilaporkan secara tertulis dalam bentuk sebuah artikel. 4. Informasikan nilai nilai yang kalian peroleh di depan depan kelas

Artikel pengamatan terhadap pelaksanaan prinsip-prinsip demokrasi di sekolah kalian baik dalam pergaulan antara siswa dengan siswa, siswa dengan guru/kepala sekolah, guru dengan guru atau guru dengan kepala sekolah.


Page 22

e. Tes Formatif 1. Dalam sistem demokrasi, pemerintah dituntut untuk transparan. Pernyataan ini sesuai dengan prinsip-prinsip demokrasi yaitu ... A. Konstitusionalisme B. Pembuatan hukum C. Peradilan yang independence D. Perlindungan hak minoritas E. Hak publik untuk tahu 2. Berikut ini adalah prinsip- prinsip demokrasi kecuali……… A. Adanya perlindungan HAM secara yuridis konstitusional B. Adanya kebebasan berpendapat C. Adanya kebebasan berorgansasi D. Adanya kebebasan melakukan money politic E. Adanya pendidikan politik warga negara 3. Dalam sistem demokrasi, pemerintah dituntut untuk transparan. Pernyataan ini sesuai dengan prinsip-prinsip demokrasi yaitu ... A. Konstitusionalisme B. Pembuatan hukum C. Peradilan yang independence D. Perlindungan hak minoritas E. Hak publik untuk tahu 4. Perilaku di bawah ini yang mencerminkan aktivitas masyarakat dalam menegakkan prinsip demokrasi adalah …. a. Tidak mau menerima kekalahan dalam pemilu b. Menyelesaikan tugas ronda malam kalau mau c. Musyawarah dalam menyelesaikan masalah d. Bersama-sama dalam melakukan penyuapan e. Mendahulukan hak dari pada kewajiban 5. Perhatikan pernyataan di bawah ini! 1. Keterlibatan warga Negara hanya dalam pemilu 2. Pengambilan keputusan dengan musyawarah mufakat 3. Keterlibatan warga Negara dalam pembuatan keputusan politik 4. Tingkat persamaan tertentu diantara warga Negara 5. Suatu system perwakilan Dari pernyataan di atas yang merupakan prinsip-prinsip budaya demokrasi secara universal ditunjukkan nomor …. a. 1, 2, 3 b. 1, 3, 4 c. 1, 4, 5 d. 2, 3, 4 e. 3, 4, 5


Page 23

a. Tujuan

b. Uraian Materi Pelaksanaan demokrasi di Indonesia dari masa ke mas a tidaklah sama mengingat undang-undang dasar yang berlaku pun berganti-ganti. Pergantian Undang-Undang Dasar menyebabkan pergantian sistem pemerintahan. Untuk mengetahui bagaimana pelaksanaan demokrasi di Indonesia. Kita perlu menengok ke sejarah perkembangan sistem demokrasi di Indonesia, periode 1945-1949. Pada masa periode ini berlaku sistem demokrasi Pancasila dengan kabinet presidential, dan pada tahun itu juga pemerintah mengeluarkan maklumat dan mengakibatkan sistem demokrasi diganti dengan demokrasi liberal dengan kabinet Modul SMA/MA PPKn Kelas XI Semester 1

Page 24

parlementer. Pada tahun 1949-1950, lahirlah Negara RIS dengan konsep demokrasi demokrasi liberal yang masih berlaku. Memasuki periode tahun ta hun 1950-1959 pemerintah Indonesia melaksanakan pemerintahan dengan sistem yang belum mengalami perubahan yakni demokrasi liberal dengan kabinet parlementer ala Eropa barat, khususnya Belanda. Di awal tahun 1959-1966 pemerintah Indonesia melaksanakan demokrasi terpimpin, akan tetapi karena adanya penafsiran yang salah ter hadap demokrasi terpimpin, terjadi berbagai penyimpangan terhadap UUD UUD 1945. Penyimpangan-penyimpangan Penyimpangan-penyimpangan tersebut antara lain MPRS dan DPR tunduk kepada presiden, pengkatan presiden seumur hidup, terjadinya pembelokan politik luar negeri yang bebas dan aktif ke arah politik yang condong ke komunis. Pada periode 1966 lahirlah orde baru yang ingin melaksanakan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. Secara ideologi dan konstitutional a sas demokrasi mencerminkan wajah demokrasi Indonesia yang bersumber tata nilai sosial budaya bangsa. Dalam demokrasi Indonesia secara filosofis mencita – mencita – citakan citakan negara demokrasi yang bersifat anti feodalisme dan imperialisme. Menurut pemikiran Gusdur demokrasi landasannya adalah keadilan, adalah keadilan, dalam dalam arti luasnya adalah peluang kepada semua orang, dan berarti juga otonomi atau kemandirian atau kemandirian dari orang yang bersangkutan untuk mengatur hidupnya, sesuai dengan apa yang dia ingini. Jadi masalah keadilan menjadi penting, dalam arti dia mempunyai hak untuk menentukan sendiri jalan hidupnya, tetapi harus dihormati haknya dan harus diberi peluang dan kemudahan serta pertolongan untuk mencapai itu. Demokrasi Indonesia berjalan dengan sangat panjang dan dinamis, Berdasarkan pengalaman Indonesia sendiri, upaya membangun demokrasi yang kita lakukan sekarang ini adalah yang kedua sejak kemerdekaan. Sehingga bisa dikatakan sisitem demokrasi di Indonesia masih mencari jati diri yang sebenarnya. Untuk lebih memahami demokrasi demokrasi di Indonesia kita akan membahas dinamika demokrasi yang terjadi di Indonesia. a. Pelaksanaan Demokrasi Demokrasi di Indonesia pada Periode Periode 1945-1949 Kalau kita mengikuti risalah sidang Badan Penyelidik Usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia, maka kita akan melihat begitu besarnya komitmen para pendiri bangsa ini untuk mewujudkan demokrasi politik di Indonesia. Muhammad Yamin dengan beraninya memasukkan asas peri kerakyatan dalam usulan dasar ne gara Indonesia merdeka, dan Ir.Soekarno dengan penuh keyakinan memasukkan asas mufakat atau demokrasi dalam usulannya tentang dasar negara Indonesia merdeka yang kemudian diberi nama Pancasila. Keyakinan mereka yang sangat besar tersebut timbul karena dipengaruhi oleh lata r belakang pendidikan mereka. Mereka percaya bahwa demokrasi bukan bukan merupakan sesuatu yang hanya hanya terbatas pada komitmen, tetapi juga merupakan sesuatu yang perlu diwujudkan. Pada masa pemerintahan revolusi kemerdekaan ini (1945 - 1949), 1949), pelaksanaan demokrasi baru terbatas pada berfungsinya pers yang mendukung mendukung revolusi kemerdekaan. Sedangkan elemen-elemen demokrasi yang lain belum sepenuhnya terwujud, karena situasi dan kondisi kondisi yang tidak memungkinkan. Hal ini dikarenakan pemerintah harus memusatkan seluruh energinya bersama-sama rakyat untuk mempertahankan kemerdekaan dan menjaga kedaulatan negara, agar negara kesatuan tetap hidup. Partai-partai politik tumbuh dan berkembang dengan cepat. Tetapi fungsinya yang paling utama adalah ikut serta memenangkan revolusi kemerdekaan dengan menanamkan kesadaran untuk bernegara serta menanamkan semangat anti penjajahan. Karena keadaan yang tidak mengizinkan, mengizinkan, Pemilihan Umum belum dapat dilaksanakan sekalipun hal itu telah menjadi salah agenda politik utama. Meskipun tidak Modul SMA/MA PPKn Kelas XI Semester 1

Page 25

banyak catatan sejarah yang menyangkut perkembangan perkembangan demokrasi pada periode ini, akan tetapi pada periode tersebut telah diletakkan hal- hal mendasar bagi perkembangan demokrasi di Indonesia untuk masa selanjutnya. Pertama, pemberian hak-hak politik secara menyeluruh. Para pembentuk negara, sudah sejak semula, mempunyai komitmen yang sangat besar terhadap demokrasi, sehingga begitu kita menyatakan kemerdekaan dari pemerintah kolonial Belanda, semua warga negara yang sudah dianggap dewasa memiliki hak politik yang sama, tanpa ada diskriminasi yang bersumber dari ras, agama, s uku dan kedaerahan. Kedua, presiden yang secara konstitusional ada kemungkinan untuk untuk menjadi seorang diktator,dibatasi kekuasaanya ketika Komite Nasional Indonesia Pusat (KNIP) dibentuk untuk menggantikan parlemen. Ketiga, dengan maklumat Wakil Presiden, maka dimungkinkan dimungkinkan terbentuknya sejumlah partai politik yang kemudian menjadi peletak dasar bagi sistem kepartaian di Indonesia untuk masa-masa selanjutnya dalam sejarah kehidupan politik kita. b. Pelaksanaan Demokrasi Demokrasi di Indonesia pada Periode Periode 1949-1959 Periode kedua pemerintahan negara Indonesia merdeka berlangsung dalam rentang waktu antara tahun 1949 sampai 1959. Pada periode ini terjadi dua kali pergantian undangundang dasar. Pertama, pergantian UUD 1945 dengan dengan Konstitusi RIS pada rentang waktu 27 Desember 1949 sampai dengan 17 Agutus 1950. Dalam rentang waktu ini, bentuk Negara kita berubah dari kesatuan menjadi serikat, system pemerintahan juga berubah daripresidensil menjadi quasi parlementer. Kedua, pergantian Konstitusi RIS dengan Undang-Undang Dasar Sementara 1950 pada rentang waktu 17 Agutus 1950 sampai dengan 5 Juli 1959. Periode pemerintahan ini bentuk negara kembali berubah menjadi negara negara kesatuan dan sistem pemerintahan menganut system parlementer. Dengan demikian dapat dapat disimpulkan bahwa pada periode 1949 sampai dengan 1959, negara kita menganut demokrasi demokrasi parlementer.Masa demokrasi parlementer merupakan masa kejayaan demokrasi di Indonesia, Indonesia, karena hampir semua elemen demokrasi dapat kita kita temukan perwujudannya dalam kehidupan politik politik di Indonesia. Pertama, lembaga perwakilan rakyat atau parlemen memainkan peranan yang yang sangat tinggi dalam proses politik yang berjalan. Perwujudan kekuasaan parlemen ini diperlihatkan dengan adanya sejumlah mosi tidak percaya kepada pihak pihak pemerintah yang mengakibatkan kabinet harus meletakan jabatannya, meskipun pemerintahannya baru berjalan beberapa bulan, seperti yang terjadi kepada Ir. Djuanda Kartawidjaja yang diberhentikan dengan mosi tidak percaya percaya dari parlemen. Kedua, akuntabilitas (pertanggungjawaban) pemegang jabatan dan politisi pada umumnya umumnya sangat tinggi. Hal ini dapat terjadi karena berfungsinya berfungsinya parlemen dan juga sejumlah media media massa sebagai alat kontrol sosial. Sejumlah kasus kasus jatuhnya kebinet dalam periode ini merupakan contoh konkret konkret dari tingginya akuntabilitas tersebut.Ketiga, kehidupan kepartaian boleh boleh dikatakan memperoleh peluang yang sebesar-besarnya untuk berkembang secara maksimal. Dalam periode ini, Indonesia menganut menganut sistem multipartai. Pada periode ini, hampir 40 partai politik terbentuk dengan tingkat otonomi yang sangat sangat tinggi dalam proses rekruitmen, baik pengurus atau pimpinan partainya maupun maupun para pendukungnya. pendukungnya. Campur tangan pemerintah dalam hal rekruitmen boleh dikatakan tidak ada sama sekali. Sehingga setiap partai bebas memilih ketua dan segenap anggota an ggota pengurusnya.Keempat, sekalipun Pemilihan Umum hanya dilaksanakan satu kali yaitu pada 1955, tetapi Pemilihan Umum tersebut benar-benar dilaksanakan dengan prinsip demokrasi. Kompetisi antar partai politik berjalan sangat Modul SMA/MA PPKn Kelas XI Semester 1

Page 26

intensif dan fair, serta yang tidak kalah pentingnya adalah setiap pemilih dapat menggunakan hak pilihnya pilihnya dengan bebas tanpa ada tekan atau rasa takut. takut. Kelima, masyarakat pada umumnya dapat merasakan bahwa hak-hak dasar dasar mereka tidak dikurangi sama sekali, sekalipun tidak semua warga negara dapat memanfatkannya dengan maksimal. Hak untuk berserikat dan berkumpul dapat diwujudkan diwujudkan dengan jelas, dengan terbentuknya sejumlah partai politik dan organisasi peserta Pemilihan Umum. Kebebasan pers juga dirasakan dengan dengan baik. Demikian juga dengan kebesan berpendapat. Masyarakat mampu melakukannya tanpa ada rasa takut untuk menghadapi resiko, sekalipun mengkritik pemerintah dengan keras. Sebagai contoh adalah yang dilakukan oleh Dr. Halim mantan Perdana Menteri yang menyampaikan surat terbuka dan mengeluarkan semua isi hatinya dengan kritikan yang sangat tajam terhadap sejumlah langkah yang yang dilakukan Presiden Soekarno. Soekarno. Surat tersebut tertanggal 27 Mei 1955. Petikan isi surat tersebut adalah sebagai berikut. Keenam, dalam masa pemerintahan parlementer, daerah-daerah memperoleh otonomi yang cukup bahkan otonomi yang seluas-luasnya dengan asas desentralisasi sebagai landasan untuk berpijak dalam mengatur hubungan kekuasaan antara pemerintah pusat dengan pemerintah daerah. Keenam indikator tersebut merupakan ukuran kesuksesan pelaksanaan demokrasi pada masa pemerintahan parlementer. Akan tetapi, kesuksesan tersebut tidak berumur panjang. Demokrasi parlementer hanya bertahan selama sembilan se mbilan tahun seiring dengan dikeluarkannya dekrit oleh Presiden Soekarno pada tanggal 5 Juli 1959 yang membubarkan Konstituante dan kembali kepada UUD 1945. Pres iden menganggap bahwa demokrasi parlementer tidak sesuai dengan kepribadian bangsa Indonesia yang dijiwai dijiwai oleh semangat gotong royong, sehingga beliau menganggap bahwa sistem demokrasi ini telah gagal mengadopsi nilai-nilai kepribadian bangsa Indonesia. Pertanyaan yang kemudian muncul adalah mengapa demokrasi parlementer mengalami kegagalan? Banyak sekali para ahli mencoba menjawab pertanyaan tersebut. Dari sekian banyak jawaban tersebut, ada beberapa hal yang dinilai tepat untuk menjawab pertanyaan tersebut. Pertama, munculnya usulan presiden yang dikenal dengan konsepsi presiden untuk membentuk pemerintahan yang bersifat gotong royong royong yang melibatkan semua kekuatan politik Demokrasi Pancasila mendasarkan diri pada paham kekeluargaan dan yang ada termasuk Partai komunis kegotongroyongan yang ditujukan Indonesia. Melalui konsepsi ini presiden untuk: membentuk Dewan Nasional yang a. kesejahteraan rakyat; b. mendukung unsur-unsur melibatkan semua organisasi politik dan kesadaran ber-Ketuhanan Yang organisasi kemasyarakatan. Konsepsi Maha Esa; Presiden dan Dewan Nasional ini mendapat c. menolak atheisme; tantangan yang sangat kuat dari sejmlah d. menegakkan kebenaran yang berdasarkan budi pekerti yang partai politik terutama Masyumi dan PSI. luhur; Mereka menganggap bahwa pembentukan e. mengembangkan keperibadian Dewan Nasional merupakan pelanggaran Indonesia; yang sangat fundamental terhadap f. menciptakan keseimbangan perikehidupan individu dan konstitusi negara, karena lembaga tersebut

Info Kewarganegaraan

masyarakat, jasmani dan rohani, lahir dan batin, hubungan manusia dengan sesamanya Modul SMA/MA PPKn Kelas XIdengan Semester 1 dan hubungan manusia Tuhannya.

Page 27

tidak dikenal dalam konstitusi. Kedua, Kedua, Dewan Konstituante mengalami jalan buntu untuk untuk mencapai kesepakatan merumuskan ideologi nasional, karena tidak tercapainyatitik temu antara dua kubu politik, yaitu kelompok yang menginginkan Islam sebagai ideologi negara dan kelompok lain menginginkan Pancasila sebagai ideologi negara. Ketika voting dilakukan, ternyata suara mayoritas yang diperlukan tidak pernah tercapai. Ketiga, dominannya politik politik aliran, sehingga membawa konsekuensi terhadap pengelolaan konfik. Akibat politik aliran tersebut, setiap konfik yang terjadi cenderung meluas melewati batas wilayah, yang pada akhirnya akhirnya membawa dampak yang sangat negatif terhadap stabilitas politik. Keempat, basis sosial ekonomi yang masih sangat lemah. Struktur sosial yang dengan tegas membedakan kedudukan masyarakat secar a langsung tidak mendukung keberlangsungan demokrasi. Akibatnya semua komponen yang di masyarakat sulit dipersatukan, sehinggal hal tersebut mengganggu stabilitas pemerintahan yang berdampak pada begitu mudahnya pemerintahan yang sedang berjalan dijatuhkan atau diganti sebelum masa jabatannya selesai. Sumber : sabdadewi.wordpress.com Gambar 1.6 Bung Tomomemimpin perang untuk mempertahankan kemerdekaan Negara Republik Indonesia

c. Pelaksanaan Demokrasi Demokrasi di Indonesia pada Periode Periode 1959-1965 Kinerja Dewan Konstituante yang berlarut-larut membawa Indonesia ke dalam persoalan politik yang sangat pelik. Negara dilingkupi dilingkupi oleh kondisi yang serba tidak pasti, karena landasan konstitusional tidak ti dak mempunyai kekuatan hukum yang tetap, karena hanya bersifat sementara. Selain itu juga, situasi seperti ini memberi pengaruh yang besar terhadap situasi keamanan nasional yang sudah membahayakan persatuan dan kesatuan nasional. Presiden Soekarno sebagai kepala negara melihat sit uasi ini sangat membahayakan bila terus dibiarkan. Oleh karena itu untuk mengeluarkan bangsa ini dari persoalan yang teramat pelik ini, Presiden Soekarno suatu dekrit pada tanggal 5 Juli 1959 yang selanjutnya dikenal dengan sebutan Dekrit Presiden 5 Juli 1945. dalam dekrit tersebut, presiden menyatakan membubarkan Dewan Konstituante dan kembali kepada Undang-Undang Dasar 1945. Dekrit Presiden tersebut mengakhiri era demokrasi parlementer, yang kemudian membawa dampak yang sangat besar dalam kehidupan politik politik nasional. Era baru demokrasi demokrasi dan pemerintahan Indonesia mulai di masuki, yaitu suatu konsep demokrasi yang oleh Presiden Soekarno disebut sebagai Demokrasi Terpimpin. Maksud konsep terpimpin ini, dalam pandangan Presiden Soekarno adalah dipimpin oleh hikmah kebijaksanaan dalam permusyawaratan dan perwakilan. Demokrasi terpimpin merupakan pembalikan total dari proses politik yang yang Modul SMA/MA PPKn Kelas XI Semester 1

Page 28

berjalan pada masa demokrasi parlementer. Apa yang disebut dengan demokrasi demokrasi tidak lain merupakan perwujudan kehendak kehendak presiden dalam rangka menempatkan dirinya sebagai satu-satunya institusi yang paling berkuasa di Indonesia. Adapun karakteristik yang utama dari perpolitikan pada era demokrasi terpimpin adalah:

Sumber : id.wikipedia Gambar 1.7 Dekrit Presiden 5 juli 1959 merupakan awal bergulirnya konsepsi Demokrasi Terpimpin Pertama, mengaburnya sistem kepartaian. Kehadiran partai-partai politik, bukan untuk mempersiapkan diri dalam rangka mengisi jabatan politik di pemerintah (karena Pemilihan Umum tidak pernah dijalankan), tetapi lebih merupakan elemen penopang dari tarik ulur kekuatan antara lembaga kepresidenan, Angkatan darat dan Partai Komunis Indonesia.Kedua, dengan terbentuknya Dewan Perwakilan Rakyat Gotong Royong (DPR-GR), peranan lembaga legislatif dalam sistem politik nasional menjadi sedemikian lemah. Karena, DPR-GR tidak lebih hanya merupakan instrumen politik lembaga kepresidenan. Proses rekruitmen rekruitmen politik untuk lembaga ini pun ditentukan oleh Presiden.Ketiga, hak dasar manusia menjadi sangat lemah. Presiden dengan mudah menyingkirkan men yingkirkan lawan-lawan politiknya yang tidak sesuai dengan kebijaksanaannya atau yang yang mempunyai keberanian untuk menentangnya. menentangnya. Sejumlah lawan politiknya menjadi tahan politik presiden, terutama yang berasal dari kalangan Islam dan Sosialis.Keempat, masa demokrasi terpimpin adalah masa puncak dari semangat anti kebebasan pers. Sejumlah surat kabar dan majalah diberangus oleh pemerintah seperti misalnya Harian Abadi dari Masyumi Mas yumi dan Harian Pedoman dari PSI.Kelima, sentralisasi kekuasaan yang semakin dominan dalam proses hubungan antara pemerintah pusat dan daerah. Daerah-daerah memiliki otonomi yang terbatas. Dari lima karakter di atas, kita bisa menyimpulkan bahwa demokrasi terpimpin sudah keluar dari aturan yang benar. Bukan dipimpin oleh hikmah kebijaksanaan, akan tetapi dipimpin oleh institusi kepresidenan


Page 29

yang sangat otoriter yang jauh dari niali-nilai demokrasi universal. Masa ini bisa disebut sebagai masa suram demokrasi di Indonesia. Indonesia. d. Pelaksanaan Demokrasi di Indonesia Indonesia pada Periode 1965-1998 Era baru dalam pemerintahan dimulai setelah melalui masa transisi yang singkat yaitu antara tahun 1966-1968, ketika Jenderal Soeharto dipilih menjadi Presiden Republik Indonesia. Era yang kemudian dikenal sebagai Orde Baru dengan konsep Demokrasi Pancasila. Visi utama pemerintahan Orde Baru ini adalah untuk melaksanakan Pancasila dan UUD 1945 secara murni dan konsekuen dalam setiap aspek kehidupan masyarakat Indonesia.Dengan visi tersebut, Orde Baru memberikan secercah harapan bagi rak yat Indonesia, terutama yang berkaitan dengan perubahan-perubahan politik, dari yang bersifat otoriter pada masa demokrasi terpimpin di bawah Presiden Soekarno menjadi lebih demokratis. Harapan rakyat tersebut tentu saja ada dasarnya. Presiden Soeharto sebagai tokoh utama Orde Baru dipandang rakyat sebagai s ebagai sesosok pemimpin yang yang mampu mengeluarkan bangsa ini keluar dari keterpurukan. Hal ini dikarenakan beliau berhasil membubarkan PKI, yang ketika itu dijadikan musuh utama negeri ini. Selain itu, beliu juga berhasil menciptakan stabilitas keamanan negeri ini pasca pemberontakan PKI dalam waktu yang relatif singkat. Itulah beberapa anggapan yang menjadi dasar dasar kepercayaan rakyat terhadap pemerintahan Orde Baru di bawah pimpinan Presiden Soeharto.Harapan rak yat tersebut tidak sepenuhnya terwujud. Karena, sebenarnya tidak ada perubahan yang subtantif dari kehidupan politik Indonesia. Antara Orde Baru dan Orde Lama Lama sebenarnya sama saja (sama-sama (sama-sama otoriter). Dalam perjalanan politik pemerintahan Orde Baru, kekuasaan Presiden merupakan merupakan pusat dari seluruh proses politik di Indonesia. Lembaga Kepresidenan merupakan merupakan pengontrol utama lembaga negara lainnya baik yang bersifat suprastruktur (DPR, MPR, DPA, BPK dan MA) maupun yang bersifat infrastruktur (LSM, Partai Politik, dan sebagainya). Selain itu juga Presiden Soeharto mempunyai sejumlah legalitas yang tidak dimiliki oleh sia papun seperti Pengemban Supersemar, Mandataris MPR, Bapak Pembangunan dan Panglima Tertinggi ABRI. Dari uraian di atas, kita bisa mengetahui bahwa pelaksanaan demokrasi Pancasila masih jauh dari harapan. Pelaksanaan nilai-nilai Pancasila secara murni dan konsekuen hanya dijadikan alat politik penguasa belaka. Kenyataan yang terjadi demokrasi Pancasila sama dengan kediktatoran. Untuk lebih jelas, berikut ini dipaparkan karkateristik demokrasi Pancasila ala Orde Baru yang berdasarkan pada indikator demokrasi yang telah dikemukakan sebelumnya. Pertama, rotasi kekuasaan eksekutif boleh dikatakan hampir tidak pernah terjadi. Kecuali pada jajaran yang lebih rendah, seperti: gubernur, bupati/walikota, bupati/walikota, camat, dan kepala desa. Kalaupun ada perubahan, selama pemerintahan Orde Baru hanya terjadi pada jabatan wakil presiden, sementara pemerintahan secara esensial masih tetapsama.Kedua, rekruitmen politik bersifat tertutup. Rekruitmen politik merupakan proses pengisian jabatan politik di dalam penyelenggaraan pemerintah negara baik itu untuk lembaga eksekutif (pemerintah pusat maupun daerah), legislatif (MPR, DPR, dan DPRD) maupun lembaga yudikatif (Mahkamah Agung). Dalam negara yang menganut sistem pemerintahan yang demokratis, semua warga negara yang mampu dan memenuhi memenuhi syarat mempunyai peluang yang sama untuk mengisi jabatan politik tersebut. Akan tetapi, yang terjadi di Indonesia Indonesia pada masa Orde Baru, sistem rekruitmen politik tersebut bersifat tertutup, kecuali anggota DPR yang berjumlah 400 orang dipilih melalui Pemilihan Umum. Pengisian jabatan tinggi negara seperti Mahkamah Agung, Modul SMA/MA PPKn Kelas XI Semester 1

Page 30

Dewan Pertimbangan Agung dan jabatan-jabatan lainnya dalam birokrasi dikontrol sepenuhnya oleh lembaga kepresidenan. Demikian juga dengan anggota badan legislatif. Anggota DPR sejumlah 100 orang dipilih melalui proses pengangkatan dengan surat keputusan Presiden. Sementara itu dalam kaitannya dengan rekruitmen politik lokal (seperti gubernur dan bupati/walikota), masyarakat di daer ah tidak mempunyai peluang untuk ikut menentukan pemimpin mereka, karena kata akhir tentang siapa yang akan menjabat diputuskan oleh Presiden. Jelas, sistem rekruitmen seperti s angat bertentangan dengan semangat demokrasi.Ketiga, Pemilihan Umum. Pada masa pemerintahan Orde Baru, Pemilihan Umum telah dilangsungkan sebanyak tujuh kali dengan frekuensi yang teratur setiap lima tahun sekali. Tetapi kalau kita amati kualitas pelaksanaan pemilihan umum tersebut masih jauh dari semangat demokrasi. Karena Pemilihan Umum tidak melahirkan Inti dari demokrasi demokrasi Pancasila adalah demokrasi yang berlandaskan persaingan yang sehat, yang Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmah terjadi adalah kecurangankebijaksanaan dalam Permusyawaratan/ kecurangan yang sudah menjadi Perwakilan. Oleh karena itu setiap warga negara, termasuk kalian harus rahasia umum.Keempat, memperhatikan hal-hal berikut: pelaksanaan hak dasar warga 1. Tidak boleh memaksakan kehendak negara. Sudah bukan menjadi kepada orang lain. rahasia 2. Mengutamakan musyawarah dalam mengambil keputusan untuk umum lagi, bahwa dunia kepentingan bersama. internasional seringkali menyoroti 3. Musyawarah untuk mencapai mufakat politik Indonesia berkaitan erat diliputi oleh semangat kekeluargaan. dengan perwujudan jaminan hak 4. Menghormati dan menjunjung tinggi setiap keputusan yang dicapai sebagai asasi manusia. Masalah hasil musyawarah. kebebasan pers sering muncul ke 5. Dengan i’tikad baik dan rasa tanggung permukaan. Persoalan mendasar jawab menerima menerima dan melaksanakan melaksanakan hasil keputusan musyawarah. adalah selalu adanya campur 6. Di dalam musyawarah diutamakan tangan birokrasi yang sangat kuat. kepentingan bersama di atas Selama pemerintahan orde baru, kepentingan pribadi dan golongan. sejarah pemberangusan surat 7. Musyawarah dilakukan dengan akal sehat dan sesuai dengan hati nurani kabar dan majalah terulang yang luhur. kembali seperti yang terjadi pada 8. Keputusan yang diambil harus dapat masa orde lama, misalnya dipertanggungjawabkan secara moral kepada Tuhan Yang Maha Esa, beberapa media massa seperti menjunjung tinggi harkat dan martabat Tempo, Detik, dan Editor dicabut manusia, nilai-nilai kebenaran dan surat izin penerbitannya atau keadilan mengutamakan persatuan dan dengan kata lain dibredel setelah kesatuan demi kepentingan bersama. 9. Memberikan kepercayaan kepada mereka mengeluarkan laporan wakil-wakil yang dipercayai untuk investigasi tentang berbagai melaksanakan pemusyawaratan. masalah penyelewengan oleh

Penanaman Kesadaran Berkonstitusi


Page 31

pejabat-pejabat negara. Selain itu, kebebasan berpendapat menjadi barang langka dan dan mewah. Pemerintah melalui kepanjangan tangannya (aparat keamanan) memberikan ruang yang terbatas kepada masyarakat mas yarakat untuk berpendapat. Pemberlakuan Undang-Undang Subversif membuat posisi pemerintah kuat karena tidak ada kontrol dari rakyat. Rakyat menjadi takut untuk berpendapat mengenai kebijakan yang diambil oleh pemerintah. Tidak jarang pemerintah memenjarakan dan mencekal orang-orang yang mengkritisi kebijakannya. Keempat indikator di atas merupakan bukti yang tidak terbantahkan dan menjadi catatan hitam perjalanan demokrasi di Indonesia. Akankah masa-masa pahit ini kembali terulang? Jawabannya dikembalikan kepada semua elemen bangsa ini. e. Pelaksanaan Demokrasi Demokrasi di Indonesia pada Periode Periode 1998 - sekarang Penyimpangan-penyimpangan Penyimpangan-penyimpang an yang terjadi pada masa pemerintahan Orde Baru pada akhirnya membawa Indonesia kepada krisis multidimensi yang di awali dengan badai krisis moneter yang tidak kunjung reda. Krisis moneter tersebut membawa akibat pada terja dinya krisis politik, dimana tingkat kepercayaan rakyat terhadap pemerintah be gitu kecil. Tidak hanya itu, kerusuhan-kerusuhan terjadi hampir di semua belahan bumi nusantara ini. Akibatnya bisa ditebak, pemerintahan orde baru di bawah pimpinan Presiden Soeharto (meskipun kembali terpilih dalam Sidang Umum MPR bulan Maret tahun 1998) terperosok ke dalam kondisi yang diliputi oleh berbagai tekanan politik baik dari luar maupun dalam negeri. Dari dunia internasional, terutama Amerika Serikat, s ecara terbuka meminta Presiden Soeharto mundur dari jabatannya sebagai presiden. Dari dalam negeri, timbul gerakan massa yang dimotori oleh mahasiswa turun ke jalan menuntut Presiden Soeharto lengser dari jabatannya. Tekanan dari massa mencapai puncaknya ketika tidak kurang dari 15.000 mahasiswa mengambil alih Gedung DPR/MPR yang mengakibatkan proses politik nasional praktis lumpuh. Sekalipun pada saat-saat akhir Presiden Soeharto ingin menyelematkan kursi kepresidenannya dengan menawarkan berbagai langkah, langkah, antara lain reshuffe (perombakan) kabinet dan membentuk Dewan Reformasi, akan tetapi Presiden Soeharto tidak punya pilihan lain kecuali mundur dari jabatannya.Akhirnya pada hari Kamis tanggal 21 Mei 1998, Presiden Soeharto bertempat di Istana Merdeka Jakarta menyatakan berhenti sebagai Presiden dan dengan menggunakan pasal 8 UUD 1945, Presiden Soeharto se gera mengatur agar Wakil Presiden Habibie disumpah sebagai penggantinya di hadapan Mahkamah Agung, karena DPR tidak dapat berfungsi karena gedungnya diambil alih oleh mahasiswa. Saat itu, kepimpinan nasional segera beralih dari Soeharto ke Habibie. Hal i ni merupakan jalan baru demi terbukanya proses demokratisasi di Indonesia. Kendati diliputi oleh kontroversi tentang status hukumnya, pemerintahan Presiden Habibie mampu bertahan selama satu tahun kepemimpinan.Dalam masa pemerintahan Presiden Habibie inilah muncul beberapa indikator pelaksanaan demokrasi di Indonesia. Pertama, diberikannya ruang kebebasan pers sebagai ruang publik untuk berpartisipasi dalam kebangsaan dan kenegaraan. Kedua, diberlakukannya sistem multipartai dalam pemilu tahun 1999. Habibie dalam hal ini sebagai Presiden Republik Indonesia membuka kesempatan kepada rak yat untuk berserikat dan berkumpul sesuai dengan ideologi ideologi dan aspirasi politiknya. Dua hal yang dilakukan Presiden Habibie di atas merupakan fondasi yang kuat bagi pelaksanaan demokrasi Indonesia pada masa selanjutnya. Demokrasi yang diterapkan negara kita pada era reformas i ini adalah Modul SMA/MA PPKn Kelas XI Semester 1

Page 32

demokrasi Pancasila, tentu saja dengan karakteristik yang berbeda dengan orde baru dan sedikit mirip dengan demokrasi parlementer tahun 1950-1959. Pertama, Pemilu yang dilaksanakan jauh lebih demokratis dari yang yang sebelumnya. Sistem pemilu pemilu yang terus berkembang memberikan jalan bagi rakyat untuk untuk menggunakan hak politiknya dalam pemilu, bahkan puncaknya pada pada tahun 2004 rakyat bisa langsung memilih wakilnya wakilnya di lembaga legislatif dan presiden/wakil presiden pun dipilih secara langsung. Tidak hanya itu, mulai tahun 2005 kepala daerah pun (gubernur dan bupati/wali kota) dipilih langsung oleh rakyat. rak yat. Kedua, rotasi kekuasaan dilaksanakan dari mulai pemerintahan pusat sampai pada tingkat desa. Ketiga, pola rekrutmen politik untuk pengisian jabatan politik dilakukan secara terbuka dimana setiap warga negara yang mampu dan memenuhi syarat dapat menduduki jabatan politik tersebut tanpa adanya diskrimisi. Keempat, sebagian besar hak dasar rakyat bisa terjamin seperti adanya kebebasan menyatakan pendapat, kebebasan pers dan sebagainya.Kondisi demokrasi Indonesia saat ini bisa diibaratkan sedang menuju sebuah kesempurnaan. Akan tetapi jalan terjal menuju itu tentu saja selalu menghadang. Tugas kita adalah mengawal demokrasi ini supaya teraplikasikan dalam seluruh aspek kehidupan.

Sumber : www.biography.com : www.biography.com Gambar 1.8 Abraham Lincoln, Presiden Amerika yang ke-16 (1861-1865) terkenal sebagai peletak konsep dasar demokrasi.

Demokrasi Pancasila bukanlah demokrasi yang berdasarkan kekuasaan mayoritas. Dalam demokrasi Pancasila tidak ada satu golongan pun yang boleh boleh semaunya mempertahankan atau memaksakan pendiriannya sendiri. Dengan demikian tidak ada tempat untuk diktator mayoritas atau tirani mayoritas. Demokrasi Pancasila berbeda dengan demokrasi Liberal yang mengutamakan suara mayoritas dalam mengambil suatu keputusan. Berbeda juga dengan demokrasi terpimpin yang mengutamakan pemimpin dalam mengambil keputusan. Sistem demokrasi dengan metode pemilihan secara langsung oleh rakyat, (pasal 6A UUD 1945) dan pengalaman SU MPR 1999 sampai saat ini juga terdapat banyak kendala. Meskipun sebetulnya merupakan sebuah langka maju dan menjanjikan kultur politik demokratis dimasa depan. Problemnya adalah bagaimana hal tersebut dapat diatur secara baik sehingga akan berujung pada sekurang-kurangnya 2 hal yakni munculnya pemimpin yang berkualitas dan juga momentum untuk menumbuhkan menumbuhkan kualitas partisipasi politik rakyat. Tetapi realita yang ada dilapangan banyak terjadi masalah-mas alahyang akan menghilangkan kultur dari demokrasi di Indonesia antara lain adalah : 1. Tumbunhnya budaya demokrasi transaksional (demokrasi prabayar) karena dikalangan rakyat cenderung memilih seorang calon cal on yang memberi uang banyak Modul SMA/MA PPKn Kelas XI Semester 1

Page 33

2.

3.

4.

5.

kepadanya. Sehingga untuk mencalonkan sebagai presiden, gubernur, bupati, walikota serta semua wakilnya seorang calon mengeluarkan biaya yang sangat besar. Hal i ni dapat dilihat dengan banyaknya para kepala daerah tersangkut kasus korupsi karena secara ekonomi biaya untuk mencalonkan diri sebagai kepala daerah sangat tidak sebanding dengan pendapatan normatif sebagai kepala daerah. Sehingga sangat logis, jika kepala daerah kita menjabat melakukan korupsi untuk mengembalikan modal sewaktu mencalonkan diri. Sehingga demokrasi mengarah kepada liberalisme dan kapitalisme karena siapa yang mempunyai modal kuat dialah yang menjadi pemenang, serta bisa dikatakan rakyat menggadaikan suaranya (oemerintahan) kepada calon yang akan menjadi kepala daerah. Presiden tidak cukup kuat untuk menjalankan kebijakannya. Dalam arti luas Presiden dipilih langsung oleh rakyat. Ini membuat posisi presiden presiden kuat dalam arti sulit untuk digulingkan. Kabinet yang dibentuk presiden terpilih kemungkinan besar adalah kabinet koalisi partai-partai, padahal tradisi koalisi ini bukan karakter sistem presidensial, padahal sistem pemerintahannya Indonesia adalah presidensil. Selain itu, proses pengangkatan menteri akan lebih bersifat transaksional ketimbang profesionalisme. Ditambah lagi peran lagislatif yang besar pasca reformasi ini dalam menentukan banyak kebijakan presiden. Dalam memberhentikan menteri misalnya, presiden sulit untuk memberhentikan menteri karena partai yang “mengutus” “mengutus” menteri tersebut akan menarik dukungannya dari pemerintah dan tentunya akan semakin memperlemah pemerintah. Hal ini membuat presiden sulit mengambil langkah kebijakannya dan mudah di-“setir” di- “setir” oleh partai. Rendahnya tingkat kesejahteraan masyarakat justru di tengah kebebasan demokrasi. Tingkat kesejahteraan pada demokrasi saat ini yang menjunjung tinggi kebebasan berekspresi, berpendapat, dll berakibat pada rendahnya kesejahteraan rakyat. Hal ini menjadi aneh mengingat sebenarnya tujuan dari politik adalah kesejahteraan. Demokrasi atau sistem politik lainnya hanyalah sebuah alat. Begitu pula dengan kebebasan dalam alam demokrasi, hanyalah alat untuk mencapai kesejahteraan. Tidak berjalannya fungsi partai politik. Fungsi partai politik idealnya ada tiga: penyalur aspirasi rakyat, pemusatan kepentingan-kepentingan yang sama, dan sarana pendidikan politik masyarakat. Selama ini dapat dikatakan ketiganya tidak berjalan. Partai politik lebih mementingkan kekuasaan daripada aspirasi rakyat. Fungsi partai politik sebagai pemusatan kepentingan-kepentingan yang yang sama pun tidak berjalan mengingat tidak adanya partai politik yang konsisten dengan ideologinya. Partai politik sebagai sarana pendidikan politik masyarakat lebih parah. Kita melihat partai mengambil suara dari masyarakat bukan dengan pencerdasan terhadap visi, program partai, melainkan dengan uang, artis, kaos, yang sama sekali tidak mencerdaskan malah membodohi masyarakat. Serta proses kaderisasi yang tidak berjalan dengan baik sehingga output pemimpin dari partai tersebut kurang berkualitas. Seorang legislative yang dicalonkan tidak perlu dia adalah kader yang berkualitas tetapi ketika ada orang yang mempunyai uang maka dia bisa mencalonkan diri sebagai anggota legislative. Ketidak stabilan kepemimpinan nasional, apabila kita amati semua pemimpin bangsa mulai dari Bungkarno sampai Gusdur tidak ti dak ada yang kepemimpinannda berakhir dengan bahagia, semua dilengserkan. Hal ini diperburuk dengan pemilihan kepala daerah yang


Page 34

menelan biaya yang sangat mahal. Calon pemimpin yang berkualitas namun tidak berduit akan kalah populer dengan calon yang tidak berkualitas namun memiliki uang yang cukup untuk kampanye besar-besaran. Permasalan ini akan menghilangkan kultur budaya demokrasi dan mengarah pada demokrasi kapitalis (siapa yang memiliki modal atau uang dialah yang menang). Konsep seperti ini sagat berlawanan dengan konteks amanah, karena pemimpin sekarang meminta dipilih oleh rakyat bukan rakyat yang benar – benar – benar benar memilih. 6. Bosannya rakyat dengan figur pemimpin, hal ini dapat dilihat dari banyaknya angka golput di berbagai pemilihan kepala daerah. Hal ini disebabkan karena tidak adanya bukti nyata dari janji – janji – janji janji dari seorang kepala daerah sewaktu berkampanye. Dalam pembahasan permasalahan tersebut pemerintah seharusnya secara cepat mengatasi dan memperbaiki sistem demokrasi di Indonesia agar hal – hal – hal hal permasalahan diatas tidak menjadi budaya yang dapatmenghilangkan kultur demokrasi yang produktif. Hal i ni mungkin dapat dilakukan dengan beberapa alternatif antara lain : 1. Mengembalikan sistem pemilihan presiden, gubernur, bupati dan walikota serta wakilnya seperti dahulu. Model pemilihan secra langsung seperti saat ini sangat berdampak buruk, karena pada realitanya para kepala daerah telah te lah banyak menjadi tersangka kasus korupsi, adanya demokrasi prabayar, dan demokrasi Indonesia akan mengarah pada demokrasi yang sesat yaitu demokrasi liberalisme dimana kapital isme ada di dalamnya. Alternatif lain adalah menumbuhkan kesadaran masyarakat dalam perannya sebagai konstituen dan tidak terjebak pada demokrasi transaksional. Ketika masyarakat sa dar akan peran dirinya sebagai pemilih dan tidak mengikuti demokrasi transaksional maka demokrasi akan berjalan dengan baik. 2. Harus ada pengurangan partai politik politi k yang bertarung dalam pemilihan umum. Dengan banyaknya partai, semakin banyak banyak pula potensi suara rakyat yang terbuang sia-sia, karena partai tersebut tidak mencapai PT (Parliamentary Threshold). PT adalah ketentuan batas minimal yang harus partai politik untuk bisa menempatkan legislatifn ya di parlemen. 3. Harus ada pembenahan dalam diri masing-masing partai, karena partai adalah lini terdepan dari sistem politik yang berhadapan dengan publik. Pembenahan harus dimulai dengan visi, program partai, proses kaderisasi yang baik serta benar – benar – benar benar menyampaikan aspirasi masyarakat, pemusatan kepentingan-kepentingan yang sama, dan sarana pendidikan politik masyarakat jangan samapi partai dijadika sebagai sarana untuk kepentingan pribadi. 4. Pembenahan kualitas pemimpin baik itu berupa kualifikasi politis (dimana kualifikasi pemimpin integritas yang tidak cacat, moralitas yang baik, kompetensi kompetensi yang dapat diandalkan dan penerimaan terhadap pluralitas bangsa) dan kualifikasi teknis (berkaitan dengan begaimana kepercayaan publik dikelola dan diwujudkan dalam kin erja nyata kepemimpinan politik). 5. Adanya pemerintahan yang efektif, unsur dari pemerintahan yang yang efektif ada 3 yakni : a. suasana politik yang stabil b. ada birokrasi pemerintahan yang berjalan baik c. ada kebijakan dasar yang rasional dan realisiti s, dan didukung oleh rakyat, untuk menyusun langkah-langkah di bidang pembangunan sosial dan ekonomi Modul SMA/MA PPKn Kelas XI Semester 1

Page 35

6. Menanamkan konsesus dan komitmen minimal dalam hal-hal pokok bernegara. Konsesus tersebut dapat terbentuk dari beberapa unsur : a. Komitmen kepada Indonesia, sebagai satu tanahair dan satu-s atunya tanahair yang merupakan amanah Tuhan yang diberikan kepada kita melalui sejarah. b. Komitmen kepada Pancasila, sebagai semangat untuk mensyukuri mensyukuri dan menjaga kebhinekaan Indonesia. Dengan semangat itu ada tekad untuk mengelola perbedaan asal usul suku, etnis, agama, kebudayaan – kebudayaan – juga juga bidang pekerjaan atau lapisan sosial tanpa kekerasan atau represi. c. Komitmen kepada demokrasi sebagai sistem yang menjamin, melaksanakan, dan menumbuhkan partisipasi rakyat banyak, termasuk mereka yang disisihkan atau dipinggirkan, untuk mengembangkan keadilan bersama dengan kemerdekaan. d. Komitmen untuk meletakkan Indonesia dalam tata dunia yang lebih damai dan lebih adil. Perkuat tekad untuk tidak melibatkan Indonesia ke dalam pertikaian bersenjata, untuk menentang penggunaan penggunaan senjata pemusnah massal, untuk menumbuhkan keadaan di mana tidak ada negara ne gara superkuat yang dapat menganggap dirinya di luar aturan bersama internasional, dan untuk mengembangkan penghormatan yang layak bagi hak-hak asasi manusia serta ke bhineka-tunggal-ika-an dunia.

c. Rangkuman Sistem demokrasi bukanlah sistem yang menjamin terciptanya masyarakat yang sempurna. Demokrasi, hanyalah sistem yang lebih baik bila dibandingkan dengan sistem lain yang pernah dicoba manusia, dan dalam membangun demokrasi adalah jalan panjang bahkan sangat panjang karena terdapat banyak kelemahan dan keunggulan yang menjadi dinamikanya. Dan dari perjalanan demokrasi, kegagalan suatu demokrasi dapat dilihat dengan gagalnya terbentuk pemerintahan yang efektif yang dapat menghasilkan manfaat nyata bagi rakyat banyak. Manfaat itu berupa perbaikan kesejahteraan, rasa keadilan dan rasa aman. Marilah kita semua dengan semangat satu menciptakan demokrasi Indonesia yang berkualitas sahingga dapat terwujud masyararakat yang sejahtera, adil, makmur dan aman.


Page 36


Demokrasi Indonesia berjalan dengan sangat panjang dan dinamis, Berdasarkan pengalaman Indonesia sendiri, upaya membangun demokrasi yang kita lakukan sekarang ini adalah yang kedua sejak kemerdekaan. Oleh karena itu terdapat periode-periode dalam perkembangan demokrasi yang berkembang di Indonesia.

Siswa mampu menganalisis tentang karakteristik pelaksanaan demokrasi di Indonesia pada setiap periodenya.

1. Bentuklah kelompok kelompok belajar yang terdiri atas lima orang. 2. Analisislah mengenai karakteristik pelaksanaan pelaksanaan demokrasi di Indonesia pada setiap periodenya. 3. Hasil pengamatan kalian dilaporkan secara tertulis. 4. Informasikan hasil diskusi yang kalian peroleh di depan kelas.



Tayangan Presentasi

Tabel 1.2 Menganalisis karakteristik pelaksanaan demokrasi di Indonesia pada setiap periodenya No. Indikator Periode Periode Periode Periode Periode Demokrasi 1945-1949 1949-1959 1959-1965 1965-1998 1998 sekarang 1. Akuntabilitas 2. Rotasi kekuasaan 3. Pola rekruitmen politik 4. Pelaksanaan Pemilihan Umum 5. Pemenuhan hakhak dasar warga negara


Page 37

e. Tes Formatif 1. Presiden menjabat sebagai kepala negara II. Dipimpin oleh oleh seorang perdana menteri III. Berpusat pada presiden IV. Perdana menteri bertanggung jawab pada parlemen V. Peran militer lebih dominan dibanding dengan sipil Nomor yang menunjukkan menunjukkan ciri dari masa demokrasi liberal adalah ... A. I, II, III B. I, II, V C. II, III, IV D. I, II, IV E. II, IV, V 2. Pada kurun waktu 1959-1965 merupakan masa demokrasi .... a. Terpimpin b. Liberal c. Orde baru d. Orde lama e. Reformasi 3. Demokrasi liberal pernah dilaksanakan di Indonesia dari tahun 1950-1959, pada masa ini Indonesia memakai system parlementer. Hal negative yang terjadi pada demokrasi liberal ini adalah… a. Pers bebas dan banyak kritik di surat kabar b. Jumlah sekolah bertambah c. Pemerintah pusat mendapat tantangan dari daerah seperti PRRI d. Badan peradilan menikmati kebebasannya dalam menjalankan fungsinya e. Pers semakin tertekan 4. Perhatikan penyimpangan-penyimpangan di bawah ini! 1. Pengekangan hak di bidang politik 2. Pembatasan wewenang Presiden 3. Pengangkatan Presiden seumur hidup 4. Adanya program penembakkan misteriusdalam menciptakan keamanan 5. Pembubaran DPR hasil pemilu oleh Presiden Dari pernyataan di atas yang merupakan penyimpangan pada masa demokrasi terpimpin ditunjukk an an nomor …. a. 1, 2, 3 b. 1, 2, 4 c. 1, 3, 5 d. 2, 3, 4 e. 3, 4, 5 5. Demokrasi pada masa orde baru memiliki kelebihan dan kekurangan. Salah satu kelebihan pemerintahan orde baru adalah…. a. Pemerataan pendapatan b. Pemekaran wilayah c. Perubahan UUD1945 Modul SMA/MA PPKn Kelas XI Semester 1

Page 38

d. Pemilu yang demokratis e. Keamanan dalam negeri stabil 6. Demokrasi liberal memandang manusia sejak lahir dalam keadaan bebas merdeka (sebagai makhluk individu) sedangkan dalam demokrasi pancas ila memandang manusia …. a. Tidak akan mempunyai arti sebelum bersama-sama dengan manusia yang lain b. Sejak lahir merupakan makhluk individu individu dan sekaligus makhluk social c. Sejak lahir dalam keadaan suci belum punya dosa d. Sejak lahir sudah memiliki hak asasi e. Bebas menentukan pilihan sesuai kemauannya 7. Cirri utama demokrasi pada masa reformasi reformasi adalah …. a. Pelaksanaan demokrasi tertuang tert uang pada kunci pokok system pemerintahan b. Adanya consensus/persetujuan umum c. Eksekutif lebih dominan dalam pengambilan keputusan d. Banyaknya partai politik dan kebebasan pers e. Birokrat benar-benar melaksanakan kebijakan pemerintah


Page 39

a. Uji Kompetensi 1.1 Berilah tanda silang (x) pada huruf a,b,c,d, atau e pada jawaban yang paling tepat ! 1. Tokoh yang mengemukakan pendapat tentang --> Democracy --> Democracy is government of the people, by the people and for the people. people. Tokoh yang dimaksud adalah ... F. Abraham Lincoln G. Henry Mayo H. Solly Lubis I. Philipe C. Schmitter J. Robert Dahl 2. Secara etimologi demokrasi berasal dari bahasa Yunani yaitu Demos berarti … dan Kratos/ cratein cratein berarti… A. Individu dan pemerintahan B. Rakyat dan pengawasan C. Rakyat dan pemerintahan D. Pemerintahan dan pengawasan E. Pengawasan dan rakyat 3. Dalam sistem demokrasi, pemerintah dituntut untuk transparan. Pernyataan ini ses uai dengan prinsip-prinsip demokrasi yaitu ... A. Konstitusionalisme B. Pembuatan hukum C. Peradilan yang independence D. Perlindungan hak minoritas E. Hak publik untuk tahu 4. Berikut ini adalah prinsip- prinsip demokrasi kecuali……… A. Adanya perlindungan HAM secara yuridis konstitusional B. Adanya kebebasan berpendapat C. Adanya kebebasan berorgansasi D. Adanya kebebasan melakukan money politic E. Adanya pendidikan politik warga negara 5. Pemilihan presiden dan wakil presiden secara langsung oleh rakyat dilakukan pertama kali oleh bangsa Indonesia pada tahun ... A. 1955 B. 1971 C. 1999 D. 2004 E. 2009 6. Dilihat dari kehendak penyaluran rakyat maka demokrasi terdiri dari… A. Demokrasi terpimpin dan liberal B. Demokrasi langsung dan tidak langsung C. Demokrasi pancasila dan partisipasi D. Demokrasi formal dan material E. Demokrasi klasik dan modern Modul SMA/MA PPKn Kelas XI Semester 1

Page 40

7. Negara kesatuan Republik Indonesia adalah negara demokrasi, demokrasi, artinya… A. DPR yang meemgang kedaulatan B. Hukum yang memegang kedaulatan C. Rakyat yang memegang kedaulatan D. Presiden yang memegang kedaulatan E. Hakim yang memegang kedaulatan 8. Salah satu ciri yang paling menonjol dari negara-negara berkembang yang masih mencari bentuk demokrasi yang sesuai dengan tingkat perkembangan masyarakatnya adalah ... A. Adanya kebebasan berbicara, kebebasan pers, kebebasan berkumpul, kebebasan berorganisasi B. Dominasi peran eksekutif dalam perumusan kebijakan C. Mengakui serta menganggap wajar adanya keanekaragaman dalam masyarakat D. Jaminan keamanan dan keselamatan bagi seluruh warga negara E. Kesempatan yang sama untuk menikmati hasil pembangunan 9. I. Kekuasaan II. Keadilan III. Kesejahteraan IV. Kebebasan V. Keselamatan Kriteria yang digunakan untuk menentukan situasi demokratis dalam kehidupan suatu negara ditujukan oleh nomor ... A. I, II, III B. I, II, IV C. II, III, IV D. II, III, V E. II, V, V 10. Indonesia salah satu negara yang melaksanakan system demokrasi, dasar pela ksanaan system demokrasi di Indonesia adalah… A. Pasal 2 Ayat 1 B. Pasal 2 Ayat 2 C. Pasal 1 Ayat 1 D. Pasal 1 Ayat 2 E. Pasal 1 Ayat 3 b. Uji Kompetensi 1.2 Berikan jawaban benar atau salah pada soal pernyataan ini! 1. Demokrasi ialah kekuasaan tertinggi yang ada pada suatu negara negara ter tentu. 2. Fungsi dari demokrasi pancasila ialah salah satunya menjamin tetap tegaknya negara Indonesia, menjamin keikutsertaan rakyat dalam kehidupan bernegara, menjamin tetap tegaknya hukum yang bersumber pada pancasi la. 3. Menolak adanya marxisme adalah salah satu prinsip dari demokrasi. 4. Memanusiakan dan memasyarakatkan manusia secara fungsional, penuh rasa kebersamaan, dan tanggung jawab merupakan tujuan dari demokrasi. 5. Keunggulan demokrasi Pancasila dibandingkan dengan sistem demokrasi lain, dalam mengambil keputusan selalu bermusyawarah untuk mencapai mufakat. 6. Menjadi ketua kelas setelah ditunjuk wali kelas adalah Prinsip demokrasi Pancasila yang berkaitan dengan pelaksanaan kebebasan yang bertanggung jawa. 7. Kebebasan mengemukakan pendapat di Indonesia diatur dalam UUD 1945 Pasal 27. Modul SMA/MA PPKn Kelas XI Semester 1

Page 41

8. Kedaulatan berada di tangan rakyat dan dilaksanakan menurut bunyi dari UUD 1945 Pasal 1 Ayat 1. 9. Demokrasi pancasila berlangsung pada tanggal 14 November 1945 sampai dengan 5 Juli 1959. 10. Patuh dan taat terhadap aturan yang berlaku ialah contoh peran serta masyarakat untuk mengeluarkan pendapat dalam demokrasi pancasila. c. Uju Kompetensi 1.3 Jawablah pertanyaan dibawah ini dengan singkat dan benar! 1. Apa arti dari kata Demos dan Kratos... 2. Dalam suatu negara demokrasi, kekuasaan tertinggi berada di tangan... 3. Pembuatan keputusan yang melibatkan rakyat secara keseluruhan disebut... 4. Seseorang yang berjiwa demokratis tidak suka melakukan tindakan yang bersifat .... 5. Pelaksanaan demokrasi Pancasila pada intinya dilandasi sila Pancasila khususnya sila ke .... 6. Demokrasi pancasila mulai ditegsakan pada untuk di terapkan di Indonesia sejak... 7. Sistem pemerintahan Indonesia berdasarkan UUD 1945 menggariskan, bahwa rakyat dapat secara langsung memilih .... 8. Demokrasi pancasila berbeda dengan demokrasi liberal dan demokrasi sosialis karena prinsip demokrasi pancasila yaitu … 9. Dalam sistem demokrasi Pancasila kita mengenal keputusan musyawarah dan suara terbanyak, yang membedakan antara keputusan berdasarkan suara terbanyak dan berdasar musyawarah dalam sistem demokrasi Pancasila, adalah keputusan ... 10. Tap MPR RI No. XVI/MPR/1998 yaitu tentang… d. Uji Kompetensi 1.4 Jawablah pertanyaan dibawah ini dengan benar 1. Jelaskan hakekat demokrasi! 2. Tuliskan arti demokrasi! 3. Sebutkan dan jelaskan macam-macam demokrasi yang ada di indonesia! 4. Jelaskan fungsi PKn sebagai pendidikan demokrasi! 5. Tuliskan hak dan kewajiban warga negara dalam demokrasi!


Page 42

PENUTUP

Budiardjo, Miriam.2008. Dasar-dasar .Jakarta:Gramedia Pustaka Utama Dasar-dasar Ilmu Politik .Jakarta:Gramedia Fuady, Munir.2010. Konsep Munir.2010. Konsep Negara Demokrasi. Jakarta:PT.Refika Demokrasi. Jakarta:PT.Refika Aditama Kementrian Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia.2013. Pendidikan Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan Kelas XI XI .Jakarta: .Jakarta: Kementrian Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Labolo, Muhadam.2011. Dinamika Muhadam.2011. Dinamika Demokrasi, Politik, dan Pemerintahan Pemerintahan Daerah.Jakarta:Indeks Daerah.Jakarta:Indeks Sanusi, Ahmad.2006. Memberdayakan Ahmad.2006. Memberdayakan Masyarakat dalam Pelaksanaan Pelaksanaan 10 Pilar Demokrasi.Jakarta:PT.Sinar Demokrasi.Jakarta:PT.Sinar Harapan Sri Wuryan , Syaifullah.2006. Ilmu Ilmu Kewarganegaraan (civics). (civics). Bandung:UPI, Laboratorium Pendidikan Kewarganegaraan Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945


Page 43

Modul Demokrasi KD 3.3

Recommend Documents