LAPORAN MAKALAH KEWARGANEGARAAN “DEMOKRASI PERMUSYAWARATAN”
Di susun oleh : 1. Ariel adison A (125060107111043) 2. Defri Arya U (125060100111033) 3. M.Novandra.T.M (125060107111030) 4. Rizki Wahyu Fiyanto (125060100111034) 5. Yuheda K R (125060100111007)
UNIVERSITAS BRAWIJAYA MALANG
TAHUN 2012-2013
DEMOKRASI PERMUSYAWARATAN
1. Hakikat demokrasi Demokrasi adalah bentuk atau mekanisme sistem pemerintahan suatu negara sebagai upaya mewujudkan kedaulatan rakyat (kekuasaan warganegara) atas negara untuk dijalankan oleh pemerintah negara tersebut.Salah satu pilar demokrasi adalah prinsip trias politica yang membagi ketiga kekuasaan politik negara (eksekutif, yudikatif dan legislatif) untuk diwujudkan dalam tiga jenis lembaga negara yang saling lepas (independen) dan berada dalam peringkat yang sejajar satu sama lain. Kesejajaran dan independensi ketiga jenis lembaga negara ini diperlukan agar ketiga lembaga negara ini bisa saling mengawasi dan saling mengontrol berdasarkan prinsip checks and balances. Indonesia adalah salah satu negara yang menjunjung tinggi demokrasi, untuk di Asia Tenggara Indonesia adalah negara yang paling terbaik menjalankan demokrasinya, mungkin kita bisa merasa bangga dengan keadaan itu. Pengertian dan Hakikat DemokrasiKata demokrasi berasal dari bahasa Yunani, demos yang berarti rakyat dan kratosatau kratein yang berarti kekuasaan atau pemerintahan. Sehingga sesuai asalkatanya muncullah beberapa pengertian demokrasi, yaitu demokrasi merupakanbentuk kekuasaan yang berasal dari rakyat,oleh rakyat, dan untuk rakyat ataudengan kata lain sistem pemerintah yang kekuatannya dipegang oleh rakyat.Demokrasi juga merupakan hasil kontruksi nalar manusia atau argumentasimanusia bahwa keabsahan suatu pemerintahan adalah apabila kedaulatan yangakan menjelma menjadi kekuasaan dan wewenang untuk memerintah bersumber dari rakyat yang diperintah.Hakikat demokrasi berkaitan dengan harkat dan martabat manusia yang palinghakiki, yakni hak dan kewajiban dalam 1. 2. 3. 4.
Penyampaian gagasan Pengambilan keputusan Pelaksanaan suatu keputusan Pengawasan terhadap pelaksanaan suatu keputusanDemokrasi memberikan pegangan bahwa : 1. Setiap individu memiliki hak yang sama dalam menyampaikan gagasan, danberperan serta dalam mengambil keputusan ; dan 2. Setiap individu memiliki kewajiban yang sama dalam melaksanakankeputusan dimaksud serta bertanggung jawab terhadap terselenggaranyakeputusan sehingga ikut bertanggung jawab terhadap keberhasilannya.Pada umumnya urai demokrai selalu dari sisi : 1. Bagaimana proses penyaluran kedaulatan rakyat menjadi bentuk kekuasaandan wewenang. Bentuk penyaluran kedaulatan antara lain melalui prosespemilihan umum. 2. Bagaimana kekuasaan diatur ke dalam kewenangan kelembagaanpemerintahan agar tidak tercipta suatu kekuasaan yang otoriter.
3. Bagaimana pengawasan terhadap lembaga pemegang kekuasaandiselenggarakan dengan sejauh mungkin mengikutsertakan masyarakat. Ide Dasar Demokrasi Ide dasar demokrasi lahir di zaman Yunani kuno abad ke-4 SM ± ke-6 SM.Berawal dari Negara Kota Yunani Kuno yang melaksanakan sistem demokrasidengan melibatkan seluruh rakyat yang merupakan warga negara resmi dan bukanbudak belian atau pedagang asing dalam membuat keputusan-keputusan politik.Hal tersebut berlangsung secara efektif karena Negara Kota Yunani Kuno dalamkondisi wilayah negara terbatas dan jumlah penduduk sekitar 300.000 orang.Gagasan demokrasi Yunani mulai hilang dari dunia Barat ketika bangsaRomawi dikalahkan oleh suku bangsa Eropa Barat dan masuknya benua Eropapada Abad Pertengahan (600-1400). Masyarakat abad pertenghan dicirikan olehstruktur social yang feudal, kehidupan social dan spiritual oleh paus dan pejabat-pejabat agama sehingga kehidupan tersebut dikenal sebagai zaman kegelapan,sedangkan kehidupan politik ditandai oleh perebutan kekuasaan di antara parabangsawan. Pada saat itulah embrio demokrasi di Eropa Barat hadir ditandaidengan lahirnya piagam yang berisi kontrak di antara beberapa bangsawan danRaja Jhon di Inggris (1199-1216) yang disebut dengan Magna Charta atau theGreat Charter ( Piagam Agung ) tahun 1215.Pemikiran terhadap pentingnya demokrasi mulai muncul di Eropa Baratpada permulaan abad ke -16, yang ditandai dengan lahirnyanegara-negara nasional.Dua peristiwa penting yaitu Renaissance (1550-1600) dan Reformasi (1500-1600).Renaissance adalah aliran yang menghidupkan kembali minat pada kesussastraandan kebudayaan Yunani Kuno didorong oleh perang salib yang ide dasarnyaadalah kebebasan berpikir dan bertindak bagi manusia tanpa batasan dari oranglain. Adapun sisi baik Renaissance adalah menghantarkan kehidupan dunia lebihmodern serta ilmu pengetahuan dan teknologi berkembang pesat. Adapun sisiburunya adalah berkembangnya sifat-sifat buruk dan kontra social melalui carayang tercela secara moral. 2. Sejarah dan perkembangan demokrasi Demokrasi pada priode 1945-1959 Demokrasi pada masa ini dikenal dengan sebutan demokrasi parlementer. Sistem parlementer yang dimulai berlaku sebulan sesudah kemerdekaan di proklamirkan dan diperkuat dalam UUD 1945 dan 1950, karna kurang cocok untuk indonesia. Persatuan yang dapat di galang selama menghadapi musuh bersama dan tidak dapat dibina menjadi kekuatan-kekuatan konstuktif sesudah kemerdekaan tercapai karna lemahnya benih-benih demokrasi sistem parlementer memberi peluang untuk dominasi partai-partai politik dan dewan perwakilan rakyat.
Kekuatan sosial dan politik yang memperoleh saluran dan tempat yang realisistas dalam kontelasi politik, padahal merupakan kekuatan yang paling penting yaitu seorang presiden yang tidak mau bertindak sebagai “Rubber stamppresident” (presiden yang membubuhi capnya belaka) dan tentara yang karna lahir dalam repolusi merasa bertanggung jawab untuk turut menyelesaikan persoalan-persoalan yang di hadapi oleh masyarakat indonesia pada umumnya. Demokrasi Pada Priode 1950-1965 Ciri-ciri priode ini adalah dominasi dari presiden. Terbatasnya terbatasnya peranan partai politik, berkembangnya pengaruh komunis meluasnya peranan ABRI sebagai unsur sosial politik. Demokrasi Pada Periode 1965-1998 Perkembangan demokrasi di negara kita di tentukan batas-batasnya tidak hanya oleh keadaan sosial, kulturia, gegrapis dan ekonomi, tetapi juga oleh penelitian kita mengenai pengalam kita pada masa lampau kita telah pada sampai titik dimana pada disadari bahwa badan exsekutip yang tidak kuat dan tidak kontinyu tidak akan memerintah secara efektip sekalipun ekonominya teratur dan sehat, tetapi kita menyadarinya pula bahwa badan eksekutip yang kuat tetapi tidak “commited” kepada suatu perogram pembangunan malahan mendapat kebobrokan ekonomi karna kekuasaan yang di milikinya di sia-siakan untuk tujuan yang ada pada hakikatnya merugikan rakyat. Dengan demikian secara umum dapat dijelaskan bahwa watak demokrasi pancasila tidak berbeda dengan demokrasi pada umumnya. Karna demokrasi pancasila memandang kedaulatan rakyat sebagai inti dari sistem demokrasi. Karenanya rakyat mempunyai hak yang sama untuk menentukan dirinya sendiri. Begitu pula partisipasi yang sama semua rakyat untuk itu pemerintah patit memberikan perlindungan dan jaminan bagi warga negara dalam menjalankan hak politik. Demokrasi Pada Periode 1998-sekarang Sukses atau gagalnya suatu transisi demokrasi sangat bergantung pada 4 faktor kunci yaitu: 1. Komposisi elite politik 2. Desain institusi politik 3. Kultur politik atau perubahan sikap terhadap politik dikalangan elite dan non elite 4. Peran civil society (masyarakat madani)
Ke-4 faktor diatas itu harus di jalan secara sinergis dan berkelindan sebagai modal untuk mengonsolidasikan demokrasi. Pengalaman negaranegara demokrasi yang sudah established memperlihatkan bahwa institusi-institusi demokrasi bisa tetap berfungsi walaupun jumlah pemilihannya kecil. Karena itu untuk mengatur tingkat kepercayaan publik terhadap instusi tidak terletakkan pada beberapa besar partisipasi politik warga yang bisa dijadikan indikasi bahwa masyarakat memiliki kepercayaan terhadap institus-institusdemokrasi adalah apakah partisipasi politik mereka itu dilakukan secara suka rela atau dibayar dengan gerakan. 3. Demokrasi permusyawaratan Gagasan “demokrasi permusyawaratan” berdasarkan prinsip-prinsip Pancasila merupakan usaha sadar dari para pendiri bangsa untuk membuat apa yang disebut Putnam “making democracy work”, atau apa yang disebut Saward “mengakar” (to take root), dalam konteks keindonesiaan. Dalam ungkapan Soekarno: “Demokrasi yang harus kita jalankan adalah demokrasi Indonesia, membawa kepribadian Indonesia sendiri. Jika tidak bisa berpikir demikian itu, kita nanti tidak dapat menyelenggarakan apa yang menjadi amanat penderitaan dari rakyat itu” (Soekarno, 1958; Rahardjo dan Gusmian, 2002: 208). Demokrasi dalam alam pikiran Indonesia bukan sekadar alat-teknis, melainkan juga cerminan alam kejiwaan, kepribadian dan cita-cita nasional. Dalam pandangan Soekarno, jika demokrasi sekadar alat teknis, pada dasarnya tidaklah berbeda dengan nasional-sosialisme (fasisme), maupun diktatur proletariat; yakni, sekadar alat untuk mencapai bentuk masyarakat yang dicita-citakan, entah masyarakat kapitalistis, sosialistis, maupun yang lain. Bahkan, dengan mengutip pandangan seorang ahli sosiologi Karl Steuerman, Soekarno menyatakan bahwa “demokrasi, apalagi yang dikenal oleh kita dengan parlementaire democratie itu adalah ideologi dari suatu periode saja”. Parlementaire democratie adalah ideologi politik dari kapitalisme yang sedang naik (Kapitalismus in Aufstieg); adapun fasisme adalah ideologi politik dari kapitalisme yang sedang menurun (Kapitalismus in Niedergang)—sebagai usaha terakhir untuk menyelamatkan kapitalisme. Selanjutnya dia tegaskan: Tetapi di dalam cara pemikiran kita, atau lebih tegas lagi di dalam cara keyakinan dan kepercayaan kita, kedaulatan rakyat bukan sekadar alat saja. Kita berpikir dan berasa bukan sekadar hanya secara teknis, tetapi juga secara kejiwaaan, secara psikologis nasional, secara kekeluargaan. Di dalam alam pikiran dan perasaan yang demikian itu maka demokrasi dus, bagi kita bukan sekadar satu alat teknis saja, tetapi satu geloof, satu kepercayaan dalam usaha mencapai bentuk masyarakat sebagai yang kita cita-citakan Bahkan dalam segala perbuatan-perbuatan kita yang mengenal hidup bersama, dalam istilah Jawa hidup bebrayan kita selalu hendak berdiri di atas dasar kekeluargaan, dasar musyawarah, demokrasi, yang kita namakan kedaulatan rakyat.
Karena demokrasi alam pemikiran Indonesia bukan sekadar alat teknis, melainkan juga mengandung jiwa pemikiran dan perasaan, maka perwujudan demokrasi itu hendaknya diletakkan di atas kepribadian bangsa Indonesia sendiri dan di atas cita-cita nasional mewujudkan masyarakat yang adil dan makmur. Selanjutnya Soekarno menyatakan: Oleh karena itulah bagi kita bangsa Indonesia, demokrasi atau kedaulatan rakyat mempunyai corak nasional, satu corak kepribadian kita, satu corak yang dus tidak perlu sama dengan corak demokrasi yang dipergunakan oleh bangsa-bangsa lain sebagai alat teknis. Artinya, demokrasi kita adalah demokrasi Indonesia, demokrasi yang disebutkan sebagai sila keempat itu adalah demokrasi Indonesia yang membawa corak kepribadian bangsa Indonesia sendiri. Tidak perlu ‘identik’ artinya sama dengan demokrasi yang dijalankan oleh bangsa-bangsa lain. Sila keempat Pancasila, “Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan/perwakilan” mengandung beberapa ciri dari alam pemikiran demokrasi di Indonesia. Dalam pokok pikiran ketiga dari Pembukaan UUD 1945 disebutkan bahwa kedaulatan itu berdasar atas “kerakyatan” dan “permusyawaratan”. Dengan kata lain, demokrasi itu hendaknya mengandung ciri: (1) kerakyatan (daulat rakyat); dan (2) permusyawaratan (kekeluargaan). 4. Pilkada dan milyaran rupiah Fenomena dalam pilkada Fenomena Politik Koalisi Dalam sistem pemerintahan presidensil yang multipartai, koalisi adalah suatu keniscayaan untuk membentuk pemerintahan yang kuat. Hakikat koalisi sendiri adalah untuk membentuk pemerintahan yang kuat (strong), mandiri (autonomuos), dan tahan lama (durable). Pemerintahan yang kuat bisa diartikan pemerintah yang mampu menciptakan dan mengimplementasikan kebijakannya tanpa khawatir mendapat penolakan atau perlawanan di parlemen. Pemerintahan yang mandiri adalah pemerintah yang mampu mengimplementasikan program dan kebijakan yang populer ataupun yang tidak populer tanpa harus didikte koalisi pendukungnya. Sedangkan pemerintah yang tahan lama adalah pemerintahan yang mampu mempertahankan kekuasannya dalam periode tertentu (5 tahun) tanpa harus khawatir diturunkan oleh elit tandingannya dengan seenak hati. Dalam sejarah politik Indonesia, koalisi yang seperti ini boleh dikatakan belum pernah terjadi. Sejak demokrasi liberal tahun 1950-an, koalisi yang terbentuk adalah koalisi yang rapuh dan cair sehingga kabinet yang terbentuk jatuh bangun. Koalisi Kebangsaan yang mengusung MegaHasyim pada Pemilihan Presiden 2004 yang digawangi PDIP dan Golkar juga bubar di tengah jalan menyusul kepindahan Golkar dari koalisi Kebangsaan menjadi partai pendukung SBY-JK yang diusung koalisi
Kerakyatan. Maka sudah menjadi gejala umum, di suatu daerah partai A berkoalisi dengan partai B menghadapi partai C dalam upaya memenangkan calon seorang bupati, walikota, atau gubernur. Sementara pada daerah yang lain, partai A tersebut justru berkoalisi dengan partai C untuk menghadapi partai B. Realitas semacam ini hanya bisa dibaca bahwa koalisi partai dibangun atas dasar kepentingan bukan lagi garis perjuangan partai. Padahal di tengah-tengah masyarakat mereka sering menggemborgemborkan garis perjuangan partai terutama saat kampanye. Parpolparpol telah terjebak atau menjebakkan diri ke dalam pragmatisme yang bertumpu pada kepentingan sesaat. Fenomena Politik Uang Definisi politik uang, dalam pandangan parpol, yakni suatu cara yang dengan sangat pragmatis memengaruhi seseorang dengan uang, sehingga orang tersebut memilih calon anggota legislatif (caleg) atau partai tertentu pada pemilu. Atau, memberikan uang pada seseorang disertai janji-janji agar mendukung caleg atau parpol tertentu. politik uang sangat rawan terjadi di kalangan pemilih dan penyelenggara pemilu. Politik uang, adalah pemberian uang kepada pemilih yang dilakukan oleh caleg atau parpol tertentu, dengan disertai janji-janji. sejumlah potensi praktik politik uang (money politic) dalam penyelenggaraan pemilihan kepala daerah secara langsung sudah dapat diidentifikasi. Pertama, untuk dapat menjadi calon diperlukan “sewa perahu”, baik yang dibayar sebelum atau setelah penetapan calon, sebagian atau seluruhnya. Jumlah sewa yang harus dibayar diperkirakan cukup besar jauh melampaui batas sumbangan dana kampanye yang ditetapkan dalam UU, tetapi tidak diketahui dengan pasti karena berlangsung di balik layar. Kedua, calon yang diperkirakan mendapat dukungan kuat, biasanya incumbent, akan menerima dana yang sangat besar dari kalangan pengusaha yang memiliki kepentingan ekonomi di daerah tersebut. Jumlah uang ini juga jauh melebihi batas sumbangan yang ditetapkan UU. Karena berlangsung di balik layar, maka sukar mengetahui siapa yang memberi kepada siapa dan berapa besarnya dana yang diterima. Ketiga, untuk kabupaten/kota yang jumlah pemilihnya sekitar 10.000 sampai dengan 100.000 pemilih, tetapi wilayahnya memiliki potensi ekonomi yang tinggi, pengusaha yang memiliki kepentingan ekonomi di daerah tersebut bahkan dapat menentukan siapa yang akan terpilih menjadi kepala daerah. Dengan jumlah dana yang tidak terlalu besar, sang pengusaha dapat memengaruhi para pemilih memilih pasangan calon yang dikehendakinya melalui “perantara politik” yang ditunjuknya di setiap desa. Keempat, untuk daerah dengan tiga atau lebih pasangan calon bersaing,
perolehan suara sebanyak lebih dari 25 persen dapat mengantarkan satu pasangan calon menjadi kepala daerah dan wakil kepala daerah terpilih. Dalam situasi seperti ini, penggunaan uang memengaruhi pemilih melalui “perantara politik” di setiap desa/kelurahan mungkin menjadi pilihan “rasional” bagi pasangan calon. Fenomena Politik Dinasti Pemilihan kepala daerah makin menarik perhatian. Bukan lantaran demokrasi lokal kian sehat dengan meningkatnya kesejahteraan rakyat, melainkan karena sebaliknya. Pilkada langsung yang tahun ini memasuki putaran kedua sejak dimulai pada 2005, justru makin menampilkan indikasi pencederaan demokrasi, kalau tidak boleh disebut ’’anekdot demokrasi’’. Perekrutan calon kepala daerah yang didominasi oleh politik transaksional akhirnya melabrak asas kepatutan. Seorang kepala daerah rela turun derajat asalkan tetap berkuasa.
DAFTAR PUSTAKA (http://www.scribd.com/doc/50564700/Pengertian-dan-Hakikat-Demokrasi (http://golput.info/opini/pemilu/345-fenomena-dalam-pilkada.html) (http://edwardmushalli.wordpress.com)
(http://bakumsu.or.id/news/index.php? option=com_content&view=article&id=798:keluar-dari-krisisdemokrasi&catid=60:studi-a-advokasi&Itemid=54) (http://www.terpopuler.net/sejarah-dan-perkembangan-demokrasi-diindonesia) (http://www.swarapapua.com/index.php/2012-03-16-05-00-13/demokratianews/156-sejarah-demokrasi-di-indonesia)
